2015

PUTUSAN Nomor: 21/DKPP-PKE-IV/2015

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 59/I-P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 21/DKPP-PKE-IV/2015, menjatuhkan Putusan atas dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan oleh: I.

IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1.] PENGADU 1. Nama

: Sherly Novieta Ch. Tanos (Novie)

Tempat dan Tanggal Lahir : Jayapura, 18 November 1976 Pekerjaan

: Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Keerom

Alamat

: Jalan Hanurata Hamadi Gunung RT 04.RW 09 Kelurahan Hamadi Jayapura

Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Pengadu; TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama Jabatan

: Sara Yambeyabdi : Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Keerom

Alamat Kantor

: Jalan Trans Irian Arso Keerom

Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------Teradu; [1.3] Telah membaca pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Teradu;

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id

Mendengar keterangan para Saksi; Mendengar keterangan Pihak Terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu;

II. Bahwa

Pengadu

telah

mengajukan

DUDUK PERKARA pengaduan

kepada

Dewan

Kehormatan

Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor: 59/I-P/LDKPP/2015, tanggal 21 Mei 2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 21/DKPPPKE-IV/2015, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1], Bahwa pengadu dalam sidang DKPP sebagaimana dibacakan dalam sidang pertama pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 dan sidang kedua pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 menyampaikan pengaduan yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: 1.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 sekitar pukul 10.30 WIT bertempat di Ruangan Sekretariat KPU Kabupaten Keerom, telah terjadi penganiayaan terhadap Pengadu a.n Novita Ch Tanos yang dilakukan oleh Teradu a.n Sara Yambeyabdi, Anggota KPU Kabupaten Keerom. Pengadu mendalilkan tindakan penganiayaan tersebut memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351 ayat (1) Jo 335;

2.

Teradu melontarkan fitnah dan penghinaan dengan kata-kata: “perempuan tidak tahu diri! Kamu ada SMS-SMS apa ke Ibu Mandowen? Kamu pikir saya tidak tahu kamu sering lapor-lapor saya di KPU Provinsi? Kamu pikir saya tidak tahu kamu mencuri uang kantor, baru pergi membangun rumah di Hamadi sana, dasar perempuan lonte! Kerja di Garuda baru tra betul, kok pakai jilbab, kasian orang pakai jilbab itu harus kelakuan baik, bukan macam kau! Kelakuan kayak ular baru, bicara tusuk kiri-kanan, ko pu permainan selama ini sejak saya tes jadi Anggota KPU sampai saya jadi anggota KPU, itu semua ko punya permainan, saya sudah tau! Perempuan-perempuan di KPU Provinsi...(Ucapan Teradu tidak diteruskan karena langsung menyerang Pengadu);

3.

Teradu kemudian berusaha melepas jilbab Pengadu dan menyebut Pengadu sebagai lonte (pelacur).

Teradu menegaskan dirinya sebagai pribumi di Papua,

sementara Pengadu adalah pendatang dari Manado, yang hanya mengeruk kekayaan Papua; 4.

Teradu kemudian melemparkan kursi, namun Pengadu mengelak;

2 Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 3192245, Fax. (021) 3192245, Email: [email protected]


5.

Pengadu menilai tindakan Teradu menyinggung kedaerahan dan kesukuan dengan menjelekkan daerah asal yakni Manado, kemudian tuduhan bahwa Pengadu hanya mengumpulkan kekayaan dari bumi Papua, sebagai bentuk pencemaran nama baik;

6.

Rangkaian kejadian tersebut telah dilaporkan oleh Pengadu ke Unit SPKT Polres Keerom pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2015 dengan Nomor: LP/25/III/SPKTKEEROM-PAPUA. Laporan tersebut diterima oleh Brigadir Alexander H (Bamin RU II) dan Bapak Bripka David Kaiget (Waka Jaga SPKT II);

7.

Tanggal 9 Maret 2015 Pengadu mengantar Surat Laporan Kejadian kepada Sekretaris KPU Provinsi Papua dengan Nomor Agenda Registrasi: 155 tanggal 9 Maret 2015, diterima oleh Staf Bagian Umum a.n Renowita (surat terlampir);

8.

Pada tanggal 9 Maret 2015, Pengadu menerima Surat Pemberitahuan Penanganan Perkara

dan

Penunjukan

Penyidik/Penyidik

Pembantu

dengan

nomor:

B/30/III/2015/Reskrim tanggal 9 Maret 2015; 9.

Pengadu membuat surat Izin tidak dapat melaksanakan aktivitas di kantor dengan adanya kejadian tersebut. Izin tersebut didasari jarak tempuh dari rumah Pengadu ke kantor KPU kabupaten Keerom cukup jauh sekitar 70 KM dengan kondisi melewati hutan, perumahan penduduk masih jarang, dan situasi yang tidak memungkinkan karena masih ada trauma. Pengadu merasa berada dalam ancaman dan tidak aman dalam menjalankan aktivitas di kantor. Surat tersebut disiapkan oleh Pengadu tertanggal 9 Maret 2015, namun baru dapat dikirimkan ke kantor pada tanggal 7 April 2015. Surat tersebut diterima oleh Kasubag Umum KPU Kabupaten Keerom a.n Bapak Agus Nasution, SE. Pengadu juga mengirimkan tembusan surat izin tersebut kepada Sekretaris KPU Provinsi Papua dengan tanda terima surat tanggal 9 April 2015 yang diterima oleh Staf bagian Umum a.n Renowita;

10.

Pada tanggal 12 Maret 2015, Pengadu bertemu dengan Penyidik untuk melakukan BAP (Berita Acara pemeriksaan) yang pada saat itu ditangani oleh Penyidik a.n Bapak Bripka Seprianus Tandi Rassing dan Bapak Brigpol Paulus Kossay;

11.

Pada tanggal 1 April 2015 Pengadu memperoleh informasi melalui rekan kerja Pengadu a.n Nurhalidah yang juga merupakan saksi atas pemukulan terhadap Pengadu bahwa Teradu sedang mencari alamat rumah Pengadu. Dengan adanya informasi tersebut, Pengadu bersama suaminya berjaga-jaga di rumah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Pengadu tidak dapat beristirahat

dengan tenang hingga pagi menjelang; 12.

Pada tanggal 2 April 2015, Pengadu ditelepon oleh Penyidik a.n Paulus Kossay yang ingin mengkonfirmasi perihal buku yang digunakan oleh Teradu untuk memukul Pengadu pada hari kejadian. Setelah menjawab pertanyaan Penyidik, Pengadu kemudian menyampaikan perihal Teradu yang mencari-cari alamat Pengadu;



13.

Pada tanggal 3 April 2015 pukul 16.47, Pengadu mendapat telepon dari Nomor Handphone 081240682746. Pengadu menekan tombol “jawab”, namun tidak ada suara menyahut sehingga Pengadu berinisiatif mematikan telepon. Lalu pukul 16.50 WIT, Pengadu menerima pesan singkat (SMS) yang berisi: “slamat sore Ibu Novi, kemarin penyidik sampaikan bahwa ibu tidak tidur karena saya cari rumah yang ibu mau sampaikan bahwa niat kami baik itu yang kami cari rumah ibu”. Selanjutnya kurang lebih pukul 19.00 WIT, di depan pagar rumah Pengadu terdengar suara orang mengetuk-ngetuk pagar dan mengucapkan salam. Kemudian terdengar suara perempuan yang dikenal baik oleh Pengadu yakni suara Teradu. Suami Pengadu melarang Pengadu keluar menemui Teradu. Pengadu tetap diam dalam rumah, kemudian suami Pengadu membuka pagar dan berkomunikasi dengan para tamu. Kurang lebih 15 menit kemudian mereka meninggalkan rumah Pengadu dan suami Pengadu kembali ke dalam rumah, memberitahukan isi pembicaraan dengan mereka (tamu);

14.

Keesokan harinya, pada tanggal 4 April 2015, Pengadu mengirimkan surat Kepada Kapolres Keerom untuk meminta perlindungan

hukum sehubungan kejadian

tersebut di atas; 15.

Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Teradu terhadap Pengadu, merupakan yang kedua kali. Kejadian pertama Kamis 2 Februari 2012 kurang lebih pukul 10.05 WIT, bertempat di Ruangan Keuangan/Bendahara Kantor KPU Kabupaten Keerom, yang telah dilaporkan oleh Pengadu ke Polres Keerom sesuai Nomor Laporan LP/09/II/2012/SPKT-KEEROM-PAPUA tertanggal 2 Februari 2012, Surat Pemberitahuan Penanganan Perkara: B/48/II/2012/RESKRIM tanggal 6 Februari 2015, dan Surat Panggilan Nomor: SP/61/II/2012/RESKRIM tanggall 15 Februari 2012, serta Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/06/II/2012/Reskrim tanggal 23 Februari 2012. Namun laporan tersebut tidak diketahui tindak lanjut penanganan kasusnya. Perlu diketahui bahwa Pengadu tidak pernah mencabut atau membatalkan Laporan polisi yang ia buat;

16.

Bahwa sejak kejadian penganiayaan pertama pada 2012, Pengadu tidak dapat berkomunikasi secara baik dengan Teradu. Dalam berbagai kesempatan, Teradu selalu berbicara dengan nada yang tidak bersahabat dan memposisikan Pengadu sebagai orang yang salah. Perlakuan Teradu terhadap Pengadu sangat berbeda dengan perlakuan terhadap staf lain;

17.

Bahwa Teradu sering memfitnah dan mengejek Pengadu dengan sebutan tidak memiliki anak, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas menyangkut diri pribadi Pengadu dan keluarganya, menyinggung perihal pekerjaan Teradu sebelumnya yakni di BUMN, dan sering menyinggung unsur suku dan agama (SARA). Terlebih lagi saat kejadian, Teradu berusaha melepaskan jilbab Pengadu. Bahwa jilbab atau hijab adalah akidah dan ajaran yang dijunjung tinggi Pengadu. Teradu juga sering



menyebut Pengadu sebagai warga pendatang dari Manado yang cuma menumpang hidup di Papua dan menguras kekayaan Papua; 18.

Bahwa pekerjaan Pengadu adalah atas perintah atasannya yakni Bapak Noak Wasanggai S.Sos (Sekretaris KPU Kabupaten Keerom). Pengadu menerima tugas lintas divisi yang bukan tugas pokoknya berdasar izin dan perintah Sekretaris KPU;

19.

Bahwa secara struktur organisatoris, Pengadu berada di bawah Sekretaris KPU Kabupaten Keerom, bukan Komisioner KPU. Secara garis koordinasi, Pengadu menilai, Komisioner tidak dapat menugaskan staf secara langsung, melainkan harus melalui Sekretaris KPU yang akan diteruskan kepada Kepala Sub Bagian yang berhubungan dengan Divisi masing-masing Komisioner KPU;

20.

Bahwa Teradu selaku Komisioner KPU Kabupaten Keerom mestinya memiliki sikap, tindakan, dan perkataan yang sopan serta etika yang lebih baik sehingga menjadi panutan bagi seluruh staf yang bekerjasama di internal KPU Kabupaten Keerom.

21.

Bahwa tindakan Teradu tidak memiliki alasan yang jelas.

PERMOHONAN [2.2] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 1. Memeriksa peristiwa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Teradu; 2. Menyatakan Pengadu telah dirugikan akibat perbuatan Teradu; 3. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Teradu; dan 4. Apabila Majelis DKPP menetapkan lain, mohon menjatuhkan putusan seadil-adilnya.

[2.3] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis dan barang bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-14 dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut: 1.

Bukti P-1

2. 3.

Bukti P-2 Bukti P-3

4.

Bukti P-4

5.

Bukti P-5

6.

Bukti P-6

7.

Bukti P-7

8. 9.

Bukti P-8 Bukti P-9

: Barang bukti foto Teradu ketika berada di samping Kantor Dharma Wanita Kabupaten Keerom. Teradu melakukan pencemaran nama baik, disaksikan oleh Ibu Maria Dahayyang dan Ibu Nurhalidah; : Rekaman suara handphone tanggal 5 Maret 2015 : Laporan polisi tanggal 5 Maret 2015 Nomor LP/25/III/2015/SPKTKEEROM-PAPUA; : Surat Pemberitahuan Penanganan Perkara dari Kepolisian Resort Keerom (A-1 dan A-2); : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor SPDP/04.A/IV/2015/Reskrim; : Bukti pengiriman pesan dari telepon genggam yang dikirim 12 September 2014 (tiga buah SMS); : Kliping koran Harian Cendrawasih Pos Sabtu, 14 Maret 2015, halaman 13 berisi berita tentang dilaporkannya Teradu ke Polisi atas tindakan menganiaya staf KPU (Pengadu); : Kliping Koran Harian Cendrawasih Pos Rabu 1 April 2015; Foto-foto visum pasca kejadian 2 Februari 2012;



10.

Bukti P-10

11.

Bukti P-11

12. 13.

Bukti P-12 Bukti P-13

14.

Bukti P-14

: Keputusan Sekjen Komisi Pemilihan Umum Nomor 315/Kpts/Setjen/TAHUN 2011 tentang Pengangkatan PNS di lingkungan Setjen KPU; : Surat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Keerom tertanggal 18 Mei 2015 Nomor 003.A1.1/MUI-KRM/V/2015 berisi permohonan agar DKPP menindaklanjuti kasus penganiayaan dan SARA Teradu; : Kliping koran Metro Sentani hari Sabtu 4 Februari 2012; : Permintaan SP2HP atas LP/09/II/2012/SPKT-KEEROM-PAPUA tanggal 2 Februari 2012, disertai tanda terima; : Barang bukti buku yang digunakan Teradu memukul Pengadu;

SAKSI Nurhalidah Saksi adalah rekan kerja pengadu

yang dalam sidang pertama tanggal 19

Agustus 2015 telah diperdengarkan keterangan saksi sebagai berikut: 1.

Bahwa saksi mengaku lupa tanggal persisnya kejadian;

2.

Bahwa sesuai penjelasan ibu Novieta (Pengadu) , pra kejadian, Pengadu dan Saksi datang pagi-pagi ke kantor;

3.

Pengadu dan Saksi mengucap salam, dijawab dengan baik, Pengadu duduk di belakang Saksi;

4.

Setelah Teradu lewat, Saksi mengira tidak akan terjadi apa-apa karena Teradu bersikap ramah;

5.

Tapi kemudian saat itu Teradu melepaskan buku ke pipi kanan Pengadu;

6.

Pengadu bertanya kenapa, ada apa. Jawab Teradu:

Pengadu telah memfitnah

Teradu 7.

Teradu masih marah-marah, mungkin Pengadu mau tahu kenapa sampai begini. Saksi hanya bicara kenyataan, Teradu satu kali angkat kursi dalam ruangan dan di luar ruangan kembali mengangkat kursi;

8.

Peristiwa kekerasan itu benar terjadi dilakukan oleh Teradu;

9.

Bahwa benar Saksi mengetahui keberadaan SMS dari Teradu ke Pengadu terkait tuduhan pencurian uang, tapi Saksi tidak tahu kenapa.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU [2.4] Bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban tertulis dan penjelasan yang disampaikan Teradu pada sidang 19 dan 28 Agustus

2015 yang pada pokoknya

menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Teradu menyanggah tuduhan Pengadu mengenai tindak penganiayaan dan pemukulan secara tiba-tiba di kantor KPU Kabupaten Keerom. Tuduhan tersebut tidaklah benar. Permasalahan yang terjadi dilatarbelakangi fitnah yang dilontarkan Pengadu kepada Teradu, antara lain: a. Teradu hamil di luar nikah;



b. Bahwa Teradu setelah diceraikan suaminya, bermain dengan laki-laki lain; c. Bahwa Teradu adalah Komisioner yang banyak menggunakan uang; d. Bahwa Teradu bekerja di KPU Keerom hanya mementingkan dirinya sendiri; e. Bahwa Teradu adalah KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). Ketika Teradu bertanya kepada Pengadu mengapa melontarkan fitnah, Pengadu berlagak tidak tahu. Kemudian Teradu mengambil sebuah buku di atas meja dan akan memukul Pengadu, namun Pengadu menghindar sehingga tidak kena. Ibu Nurhalidah kemudian melerai dengan menghalangi dan buku yang di tangan Teradu diletakkan kembali ke atas meja; 2. Bahwa Pengadu berdalil Teradu malah melempar kursi saat Pengadu meminta penjelasan atas pemukulan yang dilakukan. Juga Teradu memaksa Pengadu untuk membuka jilbab tanpa alasan yang jelas. Perlu Teradu jelaskan bahwa Teradu keluar dari ruang kerjanya untuk menanyakan apakah pertemuan hearing di DPRD Keerom sudah dilakukan atau belum. Teradu bertemu dengan Pengadu dengan mimik muka yang tidak bersahabat dan sinis. Hal itu membuat Teradu marah sehingga ia melempar kursi agar mereka pergi dari situ. Jadi tidak benar kalau Pengadu saat mau meminta penjelasan lantas dilempar kursi. 3. Terkait jilbab, Teradu tidak bermaksud buruk. Teradu justru ingin memberikan penyadaran pada Pengadu bahwa seorang muslimah yang memakai atribut jilbab mesti berakhlak mulia, bukannya malah memfitnah Pengadu; 4. Bahwa tuduhan Pengadu tentang tindakan penghinaan pribadi, suku, dan agama, adalah tidak benar. Pengadu hanya mencari sensasi saja. Dia hanya mendramatisir dan mencari simpati publik; 5. Terkait tuduhan Pengadu bahwa ini kejadian kedua setelah kejadian pertama 2 Februari 2012: Kejadian 2 Februari 2012 bermula dari hak Teradu yang belum kunjung diterima. Teradu,

Ketika Teradu bertanya pada Pengadu perihal hak keuangan

Pengadu menjawab dana belum masuk rekening, padahal sudah. Ulah

Pengadu itulah yang membuat peristiwa tersebut terjadi. Pengadu kemudian sadar akan kesalahannya lalu minta maaf bersama suaminya. Dengan diangkatnya kembali permasalahan tersebut, Teradu menilai Pengadu telah melakukan adu domba. 6. Terkait tuduhan tindak arogan Teradu dan sikap anarkis terhadap staf lain, Teradu no comment. Kenyataannya Teradu berposisi sebagai korban. Pengadu menyusun skenario besar menyingkirkan Teradu dari jajaran komisioner KPU Kabupaten Keerom. [2.5] PERMOHONAN Berdasarkan uraian di atas, Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu tidak melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;



3. Merehabilitasi nama baik Teradu; dan 4. Apabila majelis DKPP berkeyakinan lain, mohon Putusan seadil-adilnya. [2.6] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Teradu menyerahkan bukti-bukti berupa Temuan Inspektorat, SP2D, Rekening koran dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengarkan kesaksiannya dalam sidang kedua tanggal 28 Agustus 2015 sebagai berikut : Saksi-saksi Daniel Masaar (Saksi I Teradu): 1.

Bahwa saksi bertindak selaku Sebagai sopir ibu;

2.

Saat kejadian ke kantor pagi;

3.

Tanggal dan waktunya Saksi lupa kapan;

4.

kali kedua ada SMS masuk;

5.

Kira-kira Januari tanggal 28 11 siang Teradu menelepon Saksi tentang kejadian itu (SMS fitnah);

6.

Saksi sudah punya keluarga;

7.

Teradu memperlakukan dan menghargai Saksi sebagai adik;

8.

Saksi menghargai Teradu sebagai kakak;

9.

Saksi mengenal Teradu sejak 2006.

10.

Saksi dituduh Hamili Teradu;

11.

Saksi juga menyatakan tidak terima dengan tuduhan itu;

12.

Saksi menyatakan, di kalangan rekan kerja di kantor tidak mendengar isu Teradu hamil, ia hanya tahu dari SMS berisi tuduhan hamil, yang ditunjukkan Teradu kepada Saksi;

13.

Saat kejadian pemukulan, Saksi tidak melihat langsung karena sedang parkir mobil. Ia hanya melihat Teradu keluar ruangan tergesa-gesa (lari);

14.

Saksi hanya jelaskan apa yang ia lihat dan dengar.

Pendeta Rinete Sinamut (Saksi II Teradu) 1.

Bahwa teradu menunjukkan kepada Saksi, SMS yang tidak tahu berinisial siapa karena menggunakan nomor baru;

2.

Itu sekitar 27 Januari;

3.

Saksi ditunjukkan SMS tanggal 28 di gereja;

4.

Dalam SMS itu tertera: ibu Sara hamil oleh supirnya;

5.

Dalam SMS itu ada: suka memfitnah dan menipu;

6.

Minggu kedua Februari SMS itu dikirim berulang-ulang, bahwa ibu Teradu, Orang yang telah hamil, jalan dengan keadaan seperti itu, jadi bahan pembicaraan temantemannya di kantor, dan bahan tertawaan;



7.

Dalam hal keuangan, Beliau dituduh menggunakan untuk kepentingan sendiri;

8.

Sepengetahuan Saksi, Teradu adalah orang baik;

9.

Teradu merupakan anggota jemaat di gereja yang diampu oleh Saksi, dan Teradu

adalah jemaat pindahan (baru). [2.7] KETERANGAN PIHAK TERKAIT Bahwa dalam sidang pertama dan kedua, telah hadir Pihak Terkait dari KPU kabupaten Keerom dan KPU Provinsi Papua dengan keterangan sebagai berikut: Ketua KPU Kabupaten Keerom 1.

Bahwa Tanggal 5 Maret 2015 ada hearing anggaran dengan DPRD Kabupaten keerom;

2.

Pada hari kejadian pemukulan, Ketua KPU Keerom berangkat pagi dari rumah ke Keerom langsung ke kantor DPRD jam 8.20;

3.

KPU Keerom menunggu pihak DPRD dan PPD. Termasuk staf yang Ketua KPU wajibkan ikuti hearing tersebut;

4.

Ketua KPU menunggu, jam 10 atau 11 baru mulai. Apa yang disampaikan Teradu maupun pengadu tidak ia lihat kasat mata atau langsung;

5.

Saat itu di kantor DPRD hearing berjalan sesuai rencana tgl 5-6 Maret. Selesai hearing sepakat tgl 6 rapat internal untuk merasionalisasi permintaan anggaran;

6.

Semua tanggal 6 hadir, bahas item per item termasuk anggaran dan program;

7.

Dilakukan

sosialisasi, ada beda pendapat mengenai besaran anggaran antara

Teradu dengan divisi sosialisasi yang tangani bidang tersebut. 8.

Sebelumnya diskusi, timbul kontra produktif, adu mulut hampir fisik, mau duel antara Teradu dg divisi sosialisasi.

9.

Setelah itu, disepakati akan diselesaikan di KPU Provinsi;

10.

Saat itu juga teradu mengatakan memukul Novieta Tanos sesuai alasan Teradu tadi;

11.

Tanggal 6 Maret Ketua KPU Keerom berkirim surat ke provinsi untuk fasilitasi soal internal di Keerom. Dua minggu kemudian sekretaris kpu Provinsi bersurat ke Keerom untuk hadir sesuai perihal surat pertama;

12.

Di Provinsi ada tiga komisioner yang hadir Isac Musa dan Tarwinto;

13.

Para Komisioner KPU Kabupaten Keerom diminta menyampaikan apa saja yang jadi problem serius dan dikategorikan sebagai disharmoni;

14.

Masing-masing anggota Keerom menjelaskan, dalam forum rapat para komisioner KPU Kabupaten diminta berikan keterangan lengkap bersifat pribadi diserahkan ke KPU prov . Apa yang diketahui dan mengganjal, dituangkan dalam bentuk tulisan;

15.

Tulisan itu diserahkan pada KPU provinsi yang diminta memfasilitasi disharmoni tadi.

16.

Beberapa bulan kemudian ketua KPU Provinsi dan Ibu Beatrix Wanane supervisi ke KPU Kabupaten Keerom;



17.

Membangun kolektif kolegial dan harmonisasi dalam bekerja supaya berjalan baik;

18.

Ada komitmen yang difasilitasi Ketua

membuat Pakta integritas untuk bekerja

baik; 19.

Pembahasan Fokus ibu Yohana Mandowen, Maria Dahai, dan Sara Yambeyabdi;

20.

Surat itu ditandatangan di atas materai.

21.

Isi surat itu membangun harmoni, komitmen bersama sesuai sumpah jabatan;

22.

Terkait kejadian 5 Maret 2015 Ketua KPU mengatakan perbuatan yang dilakukan oleh komisioner terhadap staf adalah urusan personal bukan institusi;

23.

Diskusi komisioner dengan sekretaris intinya berkesimpulan jajaran KPU Keerom mendukung proses hukum;

24.

Hal itu merupakan problem personal, dengan demikian KPU Keerom tidak terpengaruh dan siap menyelenggaran Pilkada/Pilbup.

Imawan Margono (Anggota KPU Kabupaten Keerom) 1.

Imawan Margono prinsipnya tidak tahu menahu kejadian tanggal 5 tersebut,

2.

Imawan baru mengetahui setelah Ia ke kantor polisi, untuk mengecek apakah sudah ada laporan ke polisi atau tidak.

3.

Imawan mendengar rekaman kejadian tersebut di kantor polisi;

4.

Yang bisa ia tangkap peristiwa ingin buka jilbab;

5.

Pada rapat KPU Keerom 18 Februari 2014 Teradu pernah menumpahkan perasaannya dan berkata: Pak Sekretaris, pindahkan perempuan jilbab itu dari kantor ini;

6.

Disharmoni sulit disatukan dan dicairkan.

Yohana Mandowen (Anggota KPU Kabupaten Keerom): 1.

Yohana sejak ketika mendaftar untuk masuk jadi komisioner KPU Keerom, sejak tes selalu bersama dengan Sara;

2.

Menjelang

10

besar,

Yohana

ditelepon

dan

di-sms

Sara

bahwa

Yohana

membusukkan Teradu; 3.

Ketika mendapat telepon dan SMS, Yohana secara terbuka menyampaikan ke Teradu, ia merasa bersama dalam berjuang di KPU Keerom;

4.

Spiritnya bagaimana supaya tiga perempuan kompak di KPU Keerom;

5.

Yohana mengatakan bila ada upaya pembusukan, tunjukan;

6.

Kata Teradu: ini politik dan satu tujuan;

7.

Yohana menyatakan banyak difitnah oleh Teradu;

8.

Bahwa Ibu Pendeta Rinete katakan Teradu orang baik, memang benar pertama ketemu Teradu itu orangnya baik;

9.

Yohana kaget dan diserang kata-kata fitnah dan tuduhan;

10.

Yohana menyatakan Fery Kareth (TPD Papua) selaku dosennya, dan juga temantemannya mengetahui keperibadian Yohana;

11.

Tapi di Keerom, yang pertama menuduh dan mencaci Yohana adalah Teradu;



12.

Yohana dan Sara (Teradu) Menjelang 2 (dua) tahun mengabdi di KPU Keerom, mereka dilantik Desember 2013.

Pihak Terkait KPU Provinsi Papua Adam Arisoi (Ketua): 1.

Prinsipnya persoalan antara Pengadu dan Teradu serta laporan komisioner Keerom ke provinsi telah dipelajari oleh KPU Provinsi;

2.

Dalam rangka pemilukada serentak, Komisioner KPU Papua berpandangan lima komisioner ini harus kolektif;

3.

22 April Para Komisioner KPU/Terkait KPU ingin kelima komisioner Keerom menandatangani Pakta integritas mensukseskan pilkada.

4.

Proses Sara (Teradu) dan Novie (Pengadu) yang KPU Papua pahami, secara kelembagaan agar saudari Novi dipindahkan ke sekretariat KPU provinsi Papua untuk menghindarkan hal yang mengganggu kinerja;

5.

KPU Provinsi telah lakukan pendampingan, tapi dalam proses pilkada, para Anggota KPU Kabupaten Keerom melaporkan ke Provinsi bahwa Teradu sudah hampir 9 kali tidak ikut rapat pleno KPU Kabupaten Keerom.

6.

Maka lewat surat KPU Keerom Nomor 15 tanggal 3 Agustus 2015 para anggota KPU Kabupaten Keerom melakukan mosi tidak percaya pada ibu Sara;

7.

Teradu tidak hadir dalam tahapan pemilukada dalam hal kehadiran di kantor ada sekitar tujuh kali rapat;

8.

KPU Papua telah mengeluarkan SK pemberhentian sementara yang surat pengantarnya sudah disampaikan kepada ketua DKPP di Jakarta;

9.

KPU Provinsi melakukan monitoring dan sudah bisa merangkul lima komisioner;

10.

Mereka menandatangani Pakta integritas. Mereka harus kembali laksanakan tugas. Kenyataannya laporan yang diterima KPU Provinsi Papua, pasca penandatanganan Pakta integritas, Ibu Sara tidak pernah hadir, sehingga tanggal 3 Agustus 2015 para Anggota KPU Provinsi Papua mendatangi KPU Keerom;

11.

Tidak ada penjelasan kepada KPU Provinsi terkait kehadiran Ibu Sara;

12.

Yang didapatkan oleh KPU Papua dari KPU kabupaten Keerom cuma surat.

Tarwinto (Anggota KPU Provinsi Papua) 1.

KPU Papua pernah memanggil KPU Kabupaten Keerom untuk membuat keterangan tertulis, nanti akan diemailkan ke KPU RI dan DKPP RI;

2.

Intinya anggota lain sudah merasa sulit bekerja sama dengan Teradu. Teradu juga merasa tidak nyaman bekerja dengan 4 orang lain;



3.

Bahwa surat tertanggal 3 Agustus 2015 mengatakan sudah lebih 2,5 bulan Teradu tidak pernah hadir di kantor untuk ikuti proses tahapan pilkada;

4.

Pleno pronvinsi memberhentikan sementara Teradu, dan telah disampaikan ke KPU RI.

Musa sombuk (Anggota KPU Provinsi Papua): 1.

Dalam sidang kedua, Musa Sombuk mewakili KPU Provinsi Papua bertindak sebagai pihak Terkait;

2.

KPU Provinsi

Papua sejak awal sudah mengawal Keerom dan Musa Sombuk

bertindak selaku Korwil; 3.

Sudah dapat informasi proses kerja dari KPU keerom, KPU Provinsi mendapati ada dinamika yang baik dari KPU Keerom;

4.

Tapi ada perdebatan sengit yang kadang di luar konteks pekerjaan , antara 3 orang-orang ibu-ibu di KPU (Sara, Yohana, dan Maria);

5.

KPU provinsi melihat perdebatan itu wajar sepanjang dalam rapat;

6.

KPU Provinsi juga mencatat peristiwa 2012, bahwa teradu memiliki rekam jejak pidana pemukulan terhadapa pengadu pada tahun 2012;

7.

Sebagai divisi yang menangani

seleksi, Musa Sombuk mengaku punya data itu

(rekam jejak Teradu). 8.

Tapi karena faktor pertimbangan pengalaman, pleno provinsi menerima Teradu sebagai anggota KPU Keerom dengan catatan ybs bisa perbaiki sikapnya.

9.

Sayang terjadi kembali peristiwa pengadu dan Teradu dengan dasar katanya fitnah (Teradu merasa difitnah oleh Pengadu), kalau fitnah, pelakunya juga tidak jelas.

10.

Ini berdampak dilaporkannya teradu kedua kalinya dengan delik penganiayaan. Yang pertama belum selesai, terjadi peristiwa kedua bahkan menyangkut penghinaan simbol agama.

11.

KPU Provinsi memantau proses, KPU menyarankan pengadu untuk menggunakan haknya sebagai warga negara, hal yang dilanggar Teradu dalam hal ini pidana;

12.

KPU Provinsi mengundang para anggota KPU Keerom ke provinsi untuk membuat kronologi;

13.

Hampir semua komisioner memberikan penjelasan yang mirip, hanya Teradu yang ajukan kronologi yang berbeda;

14.

KPU Provinsi masih dalami kasus ini;

15.

Ada laporan masuk bahwa Teradu sudah lebih dari 10 kali tidak ikut rapat pleno;

16.

Saat supervisi 26 Juli untuk melihat pleno pendaftraran calon, Teradu kembali tidak hadir;

17.

Musa Sombuk mengaku bertemu penyidik, dan penyidik mengatakan Teradu masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);



18.

Memang awalnya Teradu tidak ditahan, alasan Polres mengapa Teradu tidak ditahan: Teradu/Tersangka kooperatif dan bertugas dalam tugas negara, tapi tidak lapor maka dijadikan DPO;

19.

Bahwa di KPU Keerom

Teradu sehari-hari bertanggung jawab dalam urusan

logistik; 20.

KPU Provinsi Papua memberhentikan sementara, sambil berikan surat ke DKPP untuk memberhentikan tetap dan surat sudah dikirim ke DKPP.

21.

Itu langkah KPU Papua dalam rangka menertibkan anggota KPU yang bekerja tidak sesuai norma;

22.

Adapun penganiayaan sudah masuk ranah hukum P-21, dan sudah wilayah Kejaksaan serta akan disidangkan;

23.

Itu info penyelesaian terkait perbuatan Teradu, dan laporan staf organik KPU Kabupaten Keerom;

24.

Keputusan KPU Nomor 48 tentang

pemberhentian sementara Teradu, terbit

tanggal 6 Agustus 2015. [2.8] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

III.

KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah sebagai berikut: 

Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.



Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum



DKPP mempunyai wewenang untuk: a.

Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;

b.

Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan

c.

Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.



Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum Pengadu [3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR: 

Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.



Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a.

Penyelenggara Pemilu;

b.

Peserta Pemilu;

c.

Tim kampanye;

d. Masyarakat; dan/atau e.

Pemilih”.

[3.1.4] Bahwa Pengadu adalah Staf Sekretariat KPU Kabupaten Keerom sekaligus anggota masyarakat maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.2] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.



IV.

PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang bahwa Pengadu a.n Sherly Novieta Ch Tanos telah mengadukan Teradu a.n Sara Yambeyabdi, Anggota KPU Kabupaten Keerom atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yakni berupa penganiayaan (pemukulan), penghinaan menjurus pada Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA), pencemaran nama baik dengan menyebut lonte (pelacur), bahkan merendahkan simbol-simbol agama. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2015 Teradu telah memukul Pengadu dengan menggunakan buku dan berusaha melempar dengan kursi, namun Pengadu mengelak. Teradu mencerca Pengadu sebagai orang Manado yang hanya menumpang hidup dan menghisap kekayaan Papua. Teradu menyoroti perihal jilbab dan mengatakan orang berjilbab mestinya berkelakuan baik, bukan malah seperti yang ditunjukkan Pengadu. Teradu berusaha melepas jilbab pengadu. Tindakan penganiayaan Teradu bukan yang pertama, karena pada 2 Februari 2012 Teradu melakukan hal yang sama. Saat itu Pengadu bertindak selaku bendahara KPU Keerom. Bahwa Teradu melakukan penganiayaan tanpa alasan yang jelas. Teradu menumpahkan isi hatinya dengan penuh amarah dan mengatakan Pengadu sering melaporkan perilaku Teradu ke KPU Provinsi. Teradu juga mengatakan Pengadu telah memfitnah melalui SMS bahwa Teradu berselingkuh dan hamil di luar nikah. Semua yang dikatakan oleh Teradu, menurut Pengadu, tidak memiliki dasar yang kuat, hanya tuduhan yang tidak berdasar. Bahwa terhadap tindakan penganiayaan yang dilakukan Teradu, telah dilaporkan secara pidana oleh Pengadu ke Kepolisian Resort (Polres) Keerom. Pengadu juga meminta perlindungan kepada Polres Keerom karena merasa tidak aman. Pengadu menerima pesan singkat dari Teradu, dan Teradu pun pernah datang bersama suaminya. Namun Pengadu tidak menemui, hanya ditemui oleh suami Pengadu. Pengadu masih trauma, oleh

karenanya

pengadu

merasa

tidak

nyaman

bekerja

bila

ada

Teradu.

Ketidaknyamanan itu bukan hanya sekarang, melainkan sejak kejadian pertama pada tanggal 2 Februari 2012. Kejadian pada tanggal 5 Maret 2015 semakin mempertebal perasan trauma dan tertekan yang dialami oleh Pengadu. Pengadu mendalilkan Teradu telah nyata-nyata melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Teradu telah menciptakan ketidaknyamanan, dan tidak mengayomi para staf sekretariat KPU Kabupaten Keerom. Terlebih sikap tidak bersahabat yang ditunjukkan Teradu, bukan hanya terhadap Pengadu. Namun juga pada staf lain, bahkan kepada sesama komisioner KPU Keerom. [4.2] Menimbang bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban lisan dan tulisan dalam sidang 19 dan 28 Agustus 2015 berisi bantahan terhadap pokok-pokok aduan Pengadu. Teradu menjawab bahwa benar Teradu melempar buku, namun tidak mengenai muka Pengadu karena Pengadu menghindar. Terkait pelemparan kursi, Teradu mengatakan tindakan tersebut tidak terjadi karena Pengadu menghindar. Tuduhan penghinaan



menyangkut suku dan agama menurut Teradu adalah tidak benar dan hanya sensasi yang dilakukan Pengadu. Teradu mengatakan bahwa Teradu menyoroti masalah jilbab justru untuk mengingatkan Pengadu tentang akhlak ideal seorang muslimah, sehingga tuduhan Pengadu tentang pelepasan jilbab dan penyerangan terhadap

simbol agama

Islam adalah tidak benar. Teradu mengakui tindakan penganiayaan pada 2 Februari 2012. Namun Teradu mengklaim telah saling memaafkan, dan bila peristiwa dahulu dibuka kembali, maka Pengadu dianggap mengadu domba. Atas tindakan 5 Maret 2015, Teradu memiliki argumen berupa tindakan tidak layak Pengadu yakni suka melaporkan kejelekan Teradu ke KPU Provinsi Papua. Menurut Teradu, Pengadu juga mengirim SMS berisi fitnah bahwa Teradu telah berselingkuh dengan sopirnya dan hamil di luar nikah. Dalam jawabannya Teradu menegaskan Saksi dan pihak terkait seluruhnya tidak ada yang mengetahui persis kejadian 5 Maret 2015, kecuali Ibu Nurhalidah. Teradu menyatakan tuduhan pengadu tidak benar dan Teradu meminta dibebaskan dari segala tuduhan. [4.3.] Bahwa setelah memeriksa secara seksama bukti yang diajukan Pengadu serta Teradu dan fakta persidangan, DKPP menilai Bukti-bukti yang diajukan oleh Teradu tidak mendukung jawaban/pembelaannya. Bukti hasil pemeriksaan keuangan dan rekening koran hanya diarahkan untuk menunjukkan kesalahan Pengadu sebagai bendahara yang digunakan sebagai pembenaran bagi Teradu melakukan tindak penganiayaan. Adapun dalam pokok perkara, menyangkut SMS yang diklaim sebagai fitnah dari Pengadu kepada Teradu, tidak dapat dibuktikan keberadaannya. Teradu mengaku SMS tersebut telah terhapus dan tidak dapat dimintakan salinannya ke Telkom; Bahwa Para pihak terkait yang dihadirkan dalam persidangan serta saksi tidak ada yang meringankan Teradu. Pihak Terkait dari KPU Keerom dan Provinsi Papua menguatkan tuduhan

Pengadu bahwa memang Teradu bertindak sewenang-wenang.

Terungkap bahwa Teradu telah 7 (tujuh) kali tidak mengikuti rapat pleno KPU Kabupaten Keerom, dalam jangka waktu lebih dari dua bulan; Bahwa Saksi yang dihadirkan Teradu yaitu Sopir Teradu hanya menerangkan secara lisan tanpa didukung bukti lainnya terkait adanya SMS fitnah dari seseorang yang tak dikenal Teradu adalah

(anonim). Adapun Pendeta Rinete Sinamut hanya mengungkapkan jemaat yang baik, tidak menyentuh unsur pokok aduan. Dengan

demikian keterangan Saksi Teradu tidak cukup memberikan keyakinan kepada DKPP. Bahwa Teradu tidak dapat membuktikan sanggahannya terkait peristiwa pemukulan terhadap Pengadu yang telah diselesaikan dengan cara saling memaafkan. Bukti P-5 tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor SPDP/04.A/IV/2015/Reskrim menunjukkan ketidakrelaan Pengadu atas tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Teradu. Dalam persidangan, Teradu justru berusaha



mengaitkan fenomena lain sebagai dasar pembenaran tindak penganiayaan yang dilakukan Teradu. Teradu berlindung pada peristiwa lain, yaitu adanya SMS yang isinya memfitnah Teradu. Namun demikian SMS yang diklaim sebagai fitnah tersebut, tidak ada, baik berupa foto, maupun wujud nyata SMS dalam bentuk cetak. Dengan demikian keberadaan SMS tersebut layak diragukan kebenarannya . Bahwa dalam dua kali sidang yakni tanggal 19 dan 28 Agustus 2015, terungkap inkonsistensi alasan ketidakhadiran Teradu dalam beberapa rapat pleno KPU Kabupaten Keerom. Awalnya Teradu beralasan kedua anaknya sakit cacar air selama sebulan, namun dalam persidangan berikutnya Teradu beralasan sibuk, fokus menghadapi proses hukum pidana. Keterangan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya dalam persidangan. Ketua KPU Kabupaten Keerom sebagai Pihak Terkait tidak pernah menerima informasi ketidakhadiran Teradu selama kurun waktu 2,5 bulan. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Keerom kesulitan untuk menghubungi Teradu. Keterangan Pihak Terkait bersesuaian dengan pengakuan Teradu, bahwa Teradu telah menghapus seluruh nomor kontak Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Keerom. Bahwa Teradu telah bertindak tidak etis, disamping melakukan tindak kekerasan kepada Pengadu. Dalam persidangan juga terungkap fakta pada forum pleno, Teradu bersikap temperamental dan reaktif dalam menyikapi perbedaan pendapat utamanya kepada komisioner Yohana Mandowen dan Maria Dagai. Lebih dari itu Teradu telah meninggalkan tugas dan kewajibannya sebagai Anggota KPU Kabupaten Keerom selama 2,5 bulan serta tidak menghadiri rapat pleno sebanyak 7 (tujuh) kali. Dengan jangka waktu yang berbeda, ketidakhadiran tersebut juga telah diakui oleh Teradu, bahwa Teradu tidak hadir dalam rentang waktu antara tanggal 23 Juni 2015 hingga 14

Agustus 2015. Terhadap fakta hukum tersebut DKPP berpendapat sikap Teradu tidak selayaknya dan tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang pimpinan KPU Kabupaten Keerom. Oleh karena itu sikap dan perilaku Teradu tidak dapat dijadikan panutan bagi penyelenggara pemilu dalam satuan unit kerja maupun jajaran penyelenggara pemilu di bawahnya. Untuk itu DKPP membenarkan ketegasan sikap KPU Provinsi Papua yang memberhentikan sementara Teradu dalam rangka menjaga integritas KPU Kabupaten Keerom. Memperhatikan fakta persidangan dan seluruh bukti serta keterangan seluruh para pihak,

DKPP berkesimpulan Teradu telah secara nyata melakukan Pelanggaran

Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pasal 6 huruf a tentang kewajiban menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6 huruf c tentang kewajiban menunjukkan penghargaan dan kerjasama dengan seluruh lembaga dan aparatur negara untuk kepentingan bangsa dan NKRI, Pasal 7 huruf a tentang kewajiban memelihara dan menjaga kehormatan lembaga pemilu, Pasal 7 huruf d tentang menghargai pemangku kepentingan pemilu dan Pasal 8 huruf c tentang menghormati kebhinekaan masyarakat Indonesia. Tindakan yang telah dilakukan



Teradu kepada Pengadu tidak saja melanggar kode etik tetapi juga telah masuk dalam lingkup dugaan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Bukti P-5 tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor SPDP/04.A/IV/2015/Reskrim. Lebih dari itu, ketidakhadiran teradu selama lebih 2,5 bulan dan absennya teradu dalam 7 (tujuh) kali rapat pleno juga telah nyata melanggar Pasal 27 ayat (2) huruf f UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu bahwa anggota KPU Kabupaten dapat diberhentikan apabila tidak hadir dalam rapat pleno selama 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas.

Teradu juga terbukti melanggar asas

profesionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf i juncto Pasal 15 huruf b, d, dan f Peraturan Kode Etik Penyelenggara Pemilu tentang kewajiban bertindak sesuai SOP; melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu dengan komitmen tinggi; dan tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi penyelenggara pemilu. [4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini. V. KESIMPULAN Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, memeriksa keterangan Saksi dan Pihak Terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2]

Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan

pengaduan a quo; [5.3] Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, DKPP harus menjatuhkan sanksi kepada Teradu. MEMUTUSKAN 1.

Menerima pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;

2.

Menjatuhkan sanksi berupa PEMBERHENTIAN TETAP kepada Teradu Sara Yambeyabdi selaku Anggota KPU kabupaten Keerom;

3.

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;

4.

Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.



Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait M.Th., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan September tahun Dua Ribu Lima Belas dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Jumat tanggal Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Lima Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., sebagai Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan tidak dihadiri oleh Pengadu/kuasanya dan dihadiri Kuasa Teradu .

KETUA ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA Ttd

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H.

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si.


2015

Recommend Documents