2015/09/07 14:29 WIB - Kategori : Warta Penyuluhan
PEMBINAAN PENYULUHAN PERIKANAN DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NUNUKAN (7/9/2015) www.pusluh.kkp.go.id Pelaku utama dan pelaku usaha umumnya berkutat dengan persoalan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraannya. Dengan semakin berkembangnya inovasi dan teknologi perikanan diperlukan adanya perubahan paradigma sebagai langkah mengatasi isu yang dihadapi. Guna melaksanakan perubahan tersebut diperlukan kegiatan penyuluha sebagai wahana untuk melakukan perubahan. Penyuluhan Perikanan yang merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha perikanan diharapkan dapat mebuat mereka mau dan mampu menolong dirinya untuk mengorganisir informasi pasar, permodalan, teknologi dan SDA lain sehingga upaya produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan dapat meningkat termasuk
meningkatnya
kesadaran
akan
kelestarian
lingkungan.
Sebagai implementasi UU Nomor 16 Tahun tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2006, Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan Pelatihan Penyuluh Lapangan Sekalimantan Utara pada tanggal 24-28
Nunukan Propinsi Kalimantan Utara(Kaltara). Acara ini dihadiri oleh Bupati Nunukan, BPSDM KP Pusluh KP yang diwakili oleh M. Wekas Hudoyo, Api, MPS, Kepala DKP Propinsi Kaltara, Asisten II Kabupaten Nunukan, Kepala DKP Kabupaten Nunukan, serta 40 0rang penyuluh perikanan yang berasal dari kabupaten Nunukan, Tarakan, Malinau, Tidung Pale dan Bulungan. Acara ini juga dirangkaikan dengan acara MasterPlan Pengembangan Pembangunan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015. Pada sambutannya bupati Nunukan Drs. H. Basri, M.Si menyampaikan rasa terimakasih atas penghargaan Dkp Propinsi Kaltara dengan memilih pulau Sebatik kabupaten Nunukan sebagai tempat dilaksanakannya acara dimana hal ini merupakan satu tanda bahwa aktivitas usaha perikanan dan kelautan sangat dinamis di wilayah kabupaten Nunukan dan khususnya di pulau Sebatik. Selanjutnya beliau menyampaikan bahwa dengan terbitnya UU no. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang kemudian ditindak lanjuti oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 62/Kepmen-Kp/Sj/2015 tentang Tim Percepatan Pengalihan Personel, Pendanaan, Sarana Dan Prasarana, Dan Dokumen Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan Nasional Dari Pemerintah Daerah Ke Pemerintah Pusat. Namun demikian proses pengalihan personel, pendanaan sarana dan prasarana dan dokumen (P3D) perlu waktu yang cukup panjang sehingga pemerintah daerah belum bisa melepas tangan akan tanggung jawab begitu saja tetapi masih mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan penyuluhan perikanan sebagaimana mestinya. Dengan adanya beberapa terobosan ibu Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai bentuk kebijakan baru pemerintah pusat harus kita
dukung sepenuhnya. Karena nantinya penyuluh perikanan di tingkat lapangan harus bisa menjelaskan dengan sebaik-baiknya apa yang sudah menjadi peraturan perundangan maupun kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah. Sejak terbitnya Peraturan Mentri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tentang Minimum Size Hasil Tangkapan dan Peraturan Mentri Kelautan dan Periknan Nomor 2 Tentang Pelarangan Alat Tangkap Pukat Hela mengakibatkan penurunan hampir 50% bahan baku pabrik pengolahan ikan akibat berkurangnya hasil tangkapan, juga mempengaruhi pendapatan para pelaku utama. Namun oleh pemerintah pusat diyakini hal ini tak akan lama dan secara bertahap dengan adanya konservasi sumber daya laut itu, produksi sumber daya ikan dipastikannya akan pulih kembali dan akan meningkat. Beliau juga mengharap pada beberapa daerah dilakukan perlakuan khusus yaitu agar Permen KP Nomor 2 tidak diberlakukan pada daerah yang masih memiliki sumber daya ikan yang sangat besar seperti di wilayah kalimantan utara, khususnya di perbatasan (seperti nunukan dan tarakan) karena masih sering terjadi pencurian ikan oleh kapal-kapal asing yang menggunakan pukat harimau atau pukat hela meskipun sudah beberapa kali dilakukan tindakan peledakan
dan
penenggelaman
kapal
asing
yang
tertangkap.
Khusus dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada Desember 2015 mendatang, KKP RI mempunyai visi besar meliputi 3 pilar yang harus kita dukung penuh. Tiga pilar itu ialah : 1. kedaulatan wilayah laut,
2. keberlanjutan usaha, dan 3. kemakmuran rakyat. Hal ini memberi tantangan sekaligus tanggung jawab baru yang semakin besar, termasuk di dalamnya peran para penyuluh perikanan yang dituntut untuk bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan globalisasi ini. Dan berharap agar kegiatan pelatihan ini setidaknya bisa memberikan tambahan pemahaman dan peningkatan sdm baik para penyuluh maupun para pelaku utama dan pelaku usaha di masa yang akan datang. Menurut Kepala DKP Propinsi Kaltara Ir. Amir Bakri, M.Si kegiatan pelatihan ini bertujuan agar penyuluh perikanan propinsi Kalimantan Utara dapat menjadi motivator dan fasilitator dalam upaya melakukan perubahan kepada masyarakat perikanan sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan mereka menuju masyarakat perikanan yang mandiri dan sejahtera. Beliau berkata kegiatan ini mengacu pada UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sertila PermenPAN Nomor 19 tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dimana penyuluh perikanan memiliki tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan kegiatan penyuluhan perikanan sesuai dengan kondisi terkini dan berkesinambungan sehingga harus senantiasa meningkatkan kemampuan dan wawasannya, satu diantaranya adalah melalui kegiatan pelatihan seperti ini. Beliau juga berkata selain kegiatan pelatihan yang terdiri dari materi dan tanya jawab termasuk didalamnya kegiatan dinamika kelompok bagi para peserta pelatihan, kegiatan ini dilanjutkan dengan orientasi lapangan di pulau Derawan, kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur sebagai upaya meningkatkan pengetahuan para penyuluh tentang pengelolaan
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai UU No 27 tahun 2007. Dan berpesan agar para penyuluh perikanan propinsi Kalimantan Utara untuk mengikuti dengan cermat, dan sungguh-sungguh acara ini sampai selesai sehingga ilmu yang diberikan dari berbagai nara sumber ini bisa dipahami, dipraktekkan, ditularkan untuk manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat perikanan dan kelautan di tempat tugas masingmasing. Instruktur dalam pelatihan ini berasal dari BPSDM KP Pusluh KP yang terdiri dari 3 orang serta pemateri dari DKP Propinsi Kalimantan Utara. Materi yang disampaikan pada acara ini diantaranya adalah : 1. Program DKP Propinsi Kalimanatan Utara; 2. Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan berdasarkan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Penumbuhan, penguatan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama/usaha perikanan yang mandiri; 4. Pengembangan metode dan materi penyuluhan perikanan inovatif berbasis IT dan Multi Media. Kontributor: Faisal Noor Oktavia, S.Pi Penyuluh Perikanan Ahli Muda WKPP Kabupaten Nunukan Wilayah III
