2015)

2015/02/25 14:04 WIB - Kategori : Warta Penyuluhan

KAPUSLUHKP DAMPINGI KUNKER KOMISI IV DPR RI KE KOTA BITUNG

BITUNG (24/2/2015) www.pusluh.kkp.go.id Produksi industri perikanan yang menurun sehingga memicu terjadinya pengurangan tenaga kerja dari industri di Bitung merupakan dampak dari moratorium yang dikeluarkan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Periknan RI Nomor 56/PERMEN-KP/2014 dan Permen NOMOR 57/PERMENKP/2014 mengakibatkan ribuan karyawan perusahaan perikanan telah dirumahkan dan ratusan kapal-kapal penampung tak dapat beroperasi. Hal ini menjadikan alasan Komisi IV DPR-RI bidang P ertanian, perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan dan Pangan meninjau langsung lokasi Industri Perikanan yang ada di Kota Bitung Kegiatan ini delaksanakan pada hari Senin Tanggal 23 Februari 2015 bertempat di Aula PPS Bitung. Komisi IV DPR-RI yang membidangi Sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perkebunan serta Tanaman Pangan dan Bulog berjumlah 7 orang dipimpin Ketua Komisi IV Eddy Prabowo MM MBA, melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Utara, sekaligus melakukan pertemuan dengan Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung dan seluruh stakeholder perikanan yang ada di Bitung. Hadir dalam pertemuan itu adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulut dan Kabupaten Bitung, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Perikanan, Perwakilan dari beberara Asosiasi Nelayan yang di Bitung, Nahkoda dan Pengurus kapal Ikan, serta penyuluh perikanan yang di UPT KKP dan penyuluh Perikanan Kota Bitung . Pada kesempatan tersebut, Kepala PPS Bitung Ir Frits P Lesnussa Msi memaparkan tentang rencana Pengembangan Pelabuhan Bitung menjadi pelabuhan export/import dan Pengembangan PPS Bitung berstandar internasional (Eco-Fishing Port) . Tujuannya Sebagai Pintu Gerbang Asia Pasifik Maka Akan Di Bangun Secara Besar Besaran Untuk Menyaingi/ Penyangga Pelabuhan Perikanan Gensan Di Philipina. Lanjut beliau bahwa Produksi pada tahun 2013 sebesar 73.026,14 ton dan pada

tahun 2014 sebesar 111.315,53

ton, mengalami kenaikan 52,45%. Untuk Jumlah Armada kapal perikanan berpangkalan di PPS Bitung sebanyak 1.410 Unit sedangkan Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Bitung sebanyak 55 unit, yang berada di kawasan PPS Bitung sebanyak 9 unit. Jumlah tenaga kerja di PPS Bitung tahun 2014 sebanyak 11.682 orang yang tediri dari nelayan 9.329 orang dan non nelayan 2.353 orang . Dalam Pemaparan Terakhir Beliau Mengemukakan Bahwa Untuk Rencana Usulan Pengembangan Pelabuhan Berbasis Eco Fishing Port Di PPS Bitung Mengusulkan: 1. Pengembangan Reklamasi sebesar USD 2,580,160.94, 2. Pengembangan Dermaga sebesar USD 9,600,000.00, 3. Fasilitas Pendukung Lainnya USD 3,605,000.00 . Selain itu, Walikota Bitung, Hanny Sondakh memaparkan gambaran kota Bitung yang merupakan kota Industri khususnya industri perikanan sekaligus menyampaikan apresiasi dan bangga Kota Bitung dijadikan sebagai daerah tujuan kunjungan kerja Komisi IV DPR RI. “Mudahmudahan kunjungan ini akan memberikan dampak bagi pembangunan

industri perikanan kota Bitung,” tutur Hanny Sondakh. Dihadapan Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo dan rombongan, berbagai masalah yang disampaikan Sondakh, diantaranya menurunya hasil produksi industri perikanan yang memicu terjadinya pengurangan tenaga kerja. “Permasalahan ini akibat dampak dari moratorium kementrian kelautan dan perikanan,” kata Sondakh sembari berharap hal ini akan menjadi perhatian pemerintah pusat dan Komisi IV DPR RI. Sementara itu Ketua Komisi IV DPR RI, menyampaikan bahwa kunjungan kerja di Kota bitung guna meninjau langsung lokasi industri perikanan kota Bitung dan permasalahannya, akan dijadikan acuan untuk nantinya diperjuangkan di pemerintah pusat . “Tentunya apspirasi yang diserap pada dalam kunjungan kali ini, akan nanti kami perjuangkan dalam rapat di Pusat bersama pihak Kementerian Kelautan Dan Perikanan, terlebih berbagai masalah industri perikanan yang dihadapi Kota Bitung, yang perlu mendapatkan perhatian guna kesejahteraan masyarakat,” tukasnya. Pesan Kapusluh KP kepada Penyuluh Perikanan di Kota Bitung Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (KAPUSLUH KP) ikut rombongan Komisi IV DPR – RI bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan dan pangan, ke Sulawesi Utara (Manado) . Rombongan komisi yang berjumlah 7 orang ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Komisi IV DPRI – RI dari Fraksi Gerindra, Eddy Prabowo MM MBA , dengan anggota Ir. Mindo Sianipar dari Fraksi PDI P, Hamka B. Kady Fraksi GOLKAR, H. O.O. Sutisna, SH dan Ir. H. Muhammad Nasyit Umar,SP dari Fraksi GERINDRA, DR. Hermanto, SE.MM dari Fraksi PKS, dan Drs. Fadholi dari Fraksi NASDEM. Pertemuan dilakukan di AULA kantor Pelabuhan Perikanan Samudera yang menghadirkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Sulut dan Kabupaten Bitung, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Akademi Perikanan Bitung (AKP, Unit Produksi Pengelolaan Perikanan, Perwakilan dari beberara Asosiasi Nelayan yang di Bitung, Nahkoda dan Pengurus kapal Ikan, serta penyuluh perikanan yang di UPT KKP dan penyuluh Perikanan Kota Bitung. Ketua Tim Komisi IV DPRD RI, Eddy Prabowo MM MBA menjelaskan, kunjungan mereka ke Kota Bitung ingin menyelamatkan Aset Negara yang beberapa bulan ini mendapat tekanan dari peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, perlu diketahui juga, bahwa semua langkah tersebut demi kehidupan para nelayan kita, yang mana ikan kita yang ada dilaut Indonesia selama dicuri oleh warga asing, mereka pun kebanyakan melakukan trnshipment dan juga illegal fishing dilaut, makanya pemerintahan sekarang ini mengambil sikap untuk memberantas semua itu. Tim akan saling berkoordinasi dengan pihak perikanan agar bisa menyerap berbagai aspirasi masyarakat, selama 4 hari ini kami berada di Sulawesi Utara, makanya kami memeinta kepada pemerintah terkait agar saling bekerja sama dalam memberikan informasi, agar kunjungan kerja kami ini bisa bermanfaat bagi kami dan juga seluruh warga yang ada di Sulawesi Utara, karena kunjungan kami ada beberapa tempat yakni, Bitung, Tomohon, Tondano serta Bunaken. Kunjungan kerja yang memakan waktu beberapa hari di Sulawesi Utara, rombongan tersebut meminta kepada pemerintah yang akan dikunjungi nanti diharapkan saling memberikan masukkan mengenai apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi, agar semua itu bisa dibahas di pusat nanti. Pada kesempatan itu KAPUSLUH KP berpesan kepada penyuluh UPT KKP, PPTK dan juga penyuluh perikanan daerah untuk

meningkatkan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan dan pembangunan kelautan dan perikanan serta dapat berperan aktif dalam mencegah Ilegal Fishing, khususnya yang ada di Bitung. Peran penyuluh perikanan di lapangan perlu lebih ditonjolkan. Buktikan bahwa kita ada dimana-mana, buktikan kita ada saat masyarakat kelautan dan perikanan membutuhkan. Jika penyuluh perikanan sudah berkinerja baik tentu saja masyarakat kelautan dan perikanan akan memberikan apresiasi pada peran penyuluh perikanan. Penyuluh perikanan sebagai Komunikator lanjutan dari komunikator pertama, yakni penegak

hukum

(TNI,

Polairut,

Petugas

Pengawas

SDKP,

dll)

berkewajiban membuat social stigma bahwa perikanan IUU merupakan praktik yang merugikan negara Indonesia kepada simpul persepsi pelaku utama dan pelaku usaha nasional. Upaya demikian diharapkan menimbulkan kesadaran hukum yang akan berimplikasi pada penurunan pencurian ikan dilaut (Perikanan IUU) “Dari hasil pertemuan terakhir dengan Menteri Kelautan, Susi Pudjiastuti disepakati untuk membuat revisi, terutama aturan tentang transhipment yang tentu beda pemahaman antara pusat dan daerah,” kata Prabowo, ketika berdialog dengan sejumlah pengusaha perikanan.

Ia menjelaskan, transhipment yang dimaksud dalam aturan itu adalah memindahkan hasil tangkapan ke kapal asing yang selanjutnya dibawa keluar negeri. Sedangkan kenyataan di lapangan, terutama Kota Bitung, transhipment itu adalah pemindahan hasil tangkapan ke kapal penampung yag selanjutnya dibawa ke pelabuhan terdekat. “Ini yang ingin kita rubah dan revisi. Karena sistim transhipment yang diterapkan di Kota Bitung bertujuan untuk mengurangi biaya operasional para pengusaha perikanan dengan cara mengumpulkan hasil tangkapan di kapal penampung sebelum dibawa ke pelabuhan,” katanya. Dengan diterbitkannya revisi aturan itu, Prabowo berharap sektor perikanan Kota Bitung kembali bergairah. Karena dari amatan, dirinya mendapati ribuan karyawan perusahaan perikanan telah dirumahkan dan ratusan kapal-kapal penampung tak dapat beroperasi. Kontributor: Abdul Karim Anwar, S.St.Pi/ Penyuluh Perikanan PUSAT di PPS Bitung