2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 46/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)

JAKARTA SELASA, 5 MEI 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 46/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 1 angka 6 dan angka 24, Pasal 7 huruf t, serta Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Afdoli ACARA Perbaikan Permohonan (II) Selasa, 5 Mei 2015 Pukul 13.30 – 13.45 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN 1) I Dewa Gede Palguna 2) Wahiduddin Adams 3) Suhartoyo Yunita Rhamadani

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Afdoli

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB 1.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Baik, sidang dalam rangka pemeriksaan perbaikan permohonan untuk Permohonan Nomor 46/PUU-XIII/2015, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X

saya? 2.

Saudara Pemohon, apakah Saudara bisa jelas mendengar suara

PEMOHON: AFDOLI Siap jelas, Yang Mulia.

3.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Baiklah karena ini persidangan kita laksanakan dalam rangka perbaikan permohonan dan dilaksanakan melalui video conference. Perbaikan permohonan Saudara sudah kami terima di sini, jadi sekarang kami hanya minta Saudara untuk menyampaikan perbaikannya pokokpokoknya saja atau hal-hal yang sudah diperbaiki sesuai dengan saran dari Mahkamah pada persidangan sebelumnya. Jadi, tidak perlu Saudara bacakan seluruhnya, cukup bagian-bagian yang diperbaiki, itu saja yang disampaikan. Silakan.

4.

PEMOHON: AFDOLI Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Yang Mulia. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan untuk perbaikan dari pertama, yaitu perihal. Perbaikan Permohonan Pengujian Formil dan Materiil Pasal 1 angka 1, Perubahan Pasal 1 angka 1, angka 4 dan angka 4 ... angka 3 dan angka 4. Pasal 1 angka 2, 2 (suara tidak terdengar jelas) 22, Perubahan Pasal 39 huruf a, Pasal 1 angka 6, Perubahan Pasal 7 huruf s, huruf t, dan huruf u. Pasal 1 angka 24, Perubahan Pasal 41, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1

Yang kedua. Mengenai tentang Legalitas Pemohon, Pemohon memperjelas status PNS Pemohon dengan dibuktikan kartu PNS Elektronik yang dimiliki Pemohon. Yang ketiga. Pemohon juga mempertegas posisi calon ... posisi Pemohon adalah calon ... Bakal Calon Bupati Simalungun. Yang kelima. Bahwa hak konstitusi Pemohon telah dirugikan karena: a. Ketidakpastian hukum tentang pemilihan kepala daerah, jika UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 yang mengatur Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota secara tunggal lalu diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, menjadi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta wakilnya secara berpasangan. b. Hak dipilih Pemohon selaku Pemohon terabaikan atau hak Pemohon atas pekerjaan terabaikan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. c. Sebagai calon ... Bakal Calon Bupati melalui jalur perseorangan, hak Pemohon untuk memperoleh kesempatan dalam pemerintahan dihambat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang 2015 ... UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemohon. b. Hilangnya hak dipilih Pemohon selaku warga negara yang berprofesi sebagai PNS, padahal PNS masih tetap memiliki hak dipilih dan memilih walaupun masih aktif. c. Pemohon selaku Calon Bupati ... Bakal Calon Bupati Simalungun melalui jalur perseorangan dipersulit dengan penambahan jumlah dukungan sebanyak 3,5% atau adanya penambahan sebanyak 14.882 dukungan KTP yang seharusnya tidak perlu karena UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 menggunakan data jumlah penduduk sebagai dasar perhitungan jumlah persyaratan calon gubernur, bupati, walikota melalui jalur perseorangan. Enam. Dan apabila permohonan Pemohon atas perkara a quo dikabulkan, maka kerugian tidak akan terjadi lagi. Atau bahwa Pemohon dapat kembali bersosialisasi dalam pencalonan Bupati Simalungun secara konstitusional. b. Pemohon selalu PNS, dapat tetap memiliki pekerjaan sebagai PNS, dengan opsi berhenti sementara dan tetap memiliki hak dipilih, saat akan mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Simalungun. c. Pemohon dapat maju sebagai Calon Bupati Simalungun dengan dukungan persyaratan 4%, sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dan tidak memerlukan dukungan tambahan KTP sebanyak 14.882. Yang selanjutnya, berkaitan ... walaupun dalam perbaikan kemarin karena yang mohon ... izin, Yang Mulia karena diberikan

2

kesempatan 45 hari, Pemohon menambahkan pengujian formil dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Pada saat pengajuan (...) 5.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Jadi ... sebentar-sebentar. Jadi, Saudara sekarang di dalam petitum ini, yang ini yang mau saya tegaskan. Saudara mengajukan permohonan pengujian formil?

6.

PEMOHON: AFDOLI Siap, Yang Mulia.

7.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Oke. Silakan diteruskan dulu.

8.

PEMOHON: AFDOLI Dasar pengujian formil. Batu uji yang dilakukan Pemohon adalah Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Lebih lanjut, dalam pasal ... Pembentukan Peraturan Pemerintah Pasal 43, Rancangan UndangUndang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD, harus disertai naskah akademik. Ayat (4) dinyatakan, “Ketentuan dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku rancangan undang-undang yang mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Negara. b) Penetapan perppu. c) Pencabutan undang-undang atau perppu.” Dua. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengenai perubahan tidak sekadar merevisi, sebagaimana yang diopinikan dalam media. Bahwa Undang-Undang Dasar Nomor 8 Tahun 2015 telah mengubah norma pokok dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Yang pertama, norma peserta pemilihan, yaitu mengubah pemilihan gubernur, bupati, walikota menjadi berpasangan. B. Norma prosedur tahapan pemilihan gubernur, bupati, walikota dengan menghilangkan uji publik. C. Norma persyaratan peserta pemilihan dengan menghilangkan uji publik dengan menaik ... dan menaikkan persyaratan calon perseorangan. Tiga. Tidak berdasarkan alasan yang objektif dengan berlandaskan alasan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 masih terdapat dua kata pasangan calon dari 534 kata calon. 3

Empat. Proses pembahasan yang terkesan tergesa-gesa, adapun tiga kali pembahasan rancangan undang-undang pembahasan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 hanya dalam waktu tiga kali, dalam waktu kurang-lebih tujuh hari kerja sejak 9 Februari 2015. Satu, Rapat Panja, 12 sampai 15 Februari. Tiga, rapat Komisi II, tanggal 16. Tiga, Rapat Paripurna DPR pengesahan RUU. Secara tujuan, Undang-Undang Nomor 8 juga kurang mencerminkan prinsip keseimbangan, keserasian, keselarasan, sebagaimana amanat Pasal 6 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Pemerintah, di mana pemilihan serentak dilaksanakan 2019. Setidaknya pemilihan daerah dilakukan 2022. Demikian, untuk selanjutnya. Sedangkan untuk perbaikan petitum. Di petitum, Pemohon tetap mengajukan provisi, walau ada kemarin provisi ada tiga. Pada kesempatan ini, petitum dalam provisi, Pemohon hanya dua. Yang pertama, menerima permohonan provisi Pemohon. Yang dua ... kedua, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menghentikan atau setidak-tidaknya menunda tahapan pemilihan gubernur, bupati, walikota sampai adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo yang berkekuatan tetap. Sedangkan yang ketiga, Pemohon hapus karena sudah dipenuhi hingga hari ini dapat ber-teleconference dengan Mahkamah. Terima kasih, Yang Mulia. 9.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Baik, sebelum barangkali nanti ada komentar dari Yang Mulia Anggota Panel yang lain. Sebenarnya ... tapi ini kesempatan perbaikan permohonan kan sudah enggak ada Saudara, tidak … apa namanya ... aneh kalau dalam satu permohonan ada pengujian formil sekaligus pengujian materiil, tapi tidak ada alternatif, begitu. Saudara kan menggabungkan di sini. Misalnya kalau (...)

10.

PEMOHON: AFDOLI Siap, Yang Mulia (...)

11.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Di dalam pengujian formil dan sekaligus pengujian materiil, kan enggak mungkin kalau misalnya formilnya terpenuhi, ya, otoma ... materi ... otomatis yang materiilnya jadi gugur, gitu. Kecuali kalau Saudara mencantumkan kata atau di sini. Ya, kalau misalnya begitu, akan lagi lagi persoalannya kan, tapi di sini kan tidak ada. Cuma masalahnya kan, waktu perbaikan Saudara sudah tidak ada lagi, ya, dengan demikian, ya apa yang ada di dalam perbaikan permohonan ini, 4

itulah yang kami terima nanti, yang akan kami laporkan kepada Pleno 9 Hakim Konstitusi di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim nanti. Nah, sebelum nanti saya menyampaikan … apa namanya ... menanyakan hal-hal yang berkenaan dengan alat bukti, barangkali dari Yang Mulia, dari yang lain, ada? Cukup. Baik, Saudara ada tambahan alat bukti? Ada? 12.

PEMOHON: AFDOLI Siap. Ada, Yang Mulia.

13.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Bagaimana?

14.

PEMOHON: AFDOLI Tiga penambahan kartu elektronik. Yang kedua, tentang UndangUndang Tahapan Pilkada. Mohon izin, Yang Mulia. Terkait tentang pokok-pokok dalam formil karena bisa gabung. Dalam petitum, dalam pokok perkara formil, Pemohon berharap menerima, mengabulkan permohonan Pemohon untuk menguji formil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Dua. Menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undangundang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tiga. Menyatakan Undang-Undang Nomor (suara tidak terdengar jelas) atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Empat. Menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 berlaku kembali sepanjang tidak berketentuan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, dalam pokok perkara materiil a quo.

15.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, ini yang menjadi aneh (...)

16.

PEMOHON: AFDOLI Dan Undang-Undang Nomor 8 masih mengangkat beberapa poin yang menjadi pokok materiil, Yang Mulia.

5

17.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, makanya jadi aneh. Kan kalau pengujian formil kan pilihannya kan meninggalkan ini atau ini, tapi ya sudahlah karena itu sudah Saudara tulis dan tidak ada lagi waktu buat perbaikan, jadi ini nanti tinggal penilaian dari 9 Hakim saja yang akan menilai ini. Apakah ini akan dipertimbangkan demikian ataukah bagaimana. Karena Anda toh juga sudah menyampaikan permohonan ex aequo et bono, jadi itu ya, itu yang jadi pertimbangan nanti bagi Hakim untuk menilai demikian, ya. Menurut daftar yang ada sampai dengan saat ini, Saudara mengajukan 13 alat bukti, ya? Betul? Benar?

18.

PEMOHON: AFDOLI Siap, Yang Mulia.

19.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Benar 13, ya. Baik, jadi tidak ada sampai dengan saat ini tidak ada tambahan alat bukti ya, cuma 13 itu.

20.

PEMOHON: AFDOLI Siap, Yang Mulia.

21.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Betul. Baik, kalau demikian, alat bukti Saudara saya sahkan. KETUK PALU 1X Apakah ada Hendak disampaikan?

22.

hal lagi yang disampaikan?

PEMOHON: AFDOLI Mohon izin, Yang Mulia. Berkaitan dengan karena tidak ada kesempatan Pemohon lagi untuk melakukan perbaikan dalam petitum pokok permohonan mohon maaf, Yang Mulia, masih tertinggal poin 3 Undang-Undang (suara tidak terdengar jelas) yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang ketiga ... yang kedua, dalam pokok materiil pada poin 4 menyatakan Pasal 1 angka 24 perubahan Pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 bertentangan dengan Undang6

Undang Dasar Tahun 1945, maksud Pemohon, Yang Mulia, sepanjang ditafsirkan, Yang Mulia. 23.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Maksudnya bagaimana?

24.

PEMOHON: AFDOLI Merupakan data jumlah pemilih sebagai dasar perhitungan.

25.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Maksudnya bagaimana?

26.

PEMOHON: AFDOLI Itu saja, Yang Mulia.

27.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Bagaimana maksud Saudara untuk angka 4 ini?

28.

PEMOHON: AFDOLI Siap, Yang Mulia?

29.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Bagaimana maksud Anda untuk yang petitum permohonan yang angka 4 ini, yang meteriil di halaman 50 itu apa maksud Anda?

30.

PEMOHON: AFDOLI Dalam pokok perkara meteriil, Pasal 4 termasuk pasal yang masih di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang turut secara (...)

31.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Bukan, bukan, yang halaman 50. Anda tadi ... bukan, yang Anda baru baca tadi itu angka 4 di halaman 50 itu?

7

32.

PEMOHON: AFDOLI Menyatakan Pasal 1 angka 24 perubahan Pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan UndangUndang Dasar Tahun 1945 atau tidak bertentangan dengan UndangUndang Dasar Tahun 1945 sepanjang ditafsirkan menggunakan data jumlah pemilih sebagai dasar perhitungan dukungan calon perseorangan, Yang Mulia.

33.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Sebenarnya tidak layak ada di petitum seperti ini, tapi karena Saudara sudah menulis seperti itu sudahlah, jadi kami terima saja. Jadi kami akan … ya, akan nilai apa adanya seperti yang tertulis demikian. Sebab bagaimana, petitum itu harus tegas kan sebenarnya di ini ya. Baiklah kalau memang tidak ada pertanyaan, ada lagi? Dengan demikian, maka acara perbaikan permohonan ... sidang perbaikan permohonan ini saya nyatakan selesai dan sidang dinyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 13.45 WIB Jakarta, 5 Mei 2015 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

8