2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 106/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA RABU, 9 SEPTEMBER 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 106/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 80 huruf j] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Abraham Pelamonia, dkk. ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Rabu, 9 Sepetember 2015 Pukul 14.36 – 14.59 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Anwar Usman 2) Maria Farida Indrati 3) Manahan MP Sitompul Yunita Rhamadani

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Gulfino Guevarrato 2. Franditya Utomo 3. Heri Wahyudiono 4. Donny Tri Istiqomah 5. Siswadi

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.36 WIB 1.

KETUA: ANWAR USMAN Sidang Perkara Nomor 106/PUU-XIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Persidangan ini adalah siang pendahuluan pertama. Sebelum membacakan pokok-pokok permohonan, dipersilakan untuk memperkenalkan diri dulu.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERI WAHYUDIONO Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Saya perkenalkan mulai dari sebelah kanan, Saudara Gulfino Guevarrato, S.H., kemudian Franditya Utomo, S.H., saya sendiri Heri Wahyudiono, S.H., kemudian Donny Tri Istiqomah, S.H., M.H., kemudian Saudara Siswadi, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

3.

KETUA: ANWAR USMAN Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan, jadi tidak perlu dibaca semuanya. Dipersilakan.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: DONNY TRI ISTIQOMAH Terima kasih, Yang Mulia. Pada prinsipnya ada beberapa dalil yang membuat kami terpaksa meminta untuk uji materi terhadap Pasal 80 huruf j Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Jadi di Pasal 80 huruf j itu ada klausul tambahan hak anggota DPR yaitu mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan atau dapil, atau biasa … saat ini dikenal dengan dana aspirasi. Nah, ketentuan ini menurut kami dalam dalil kami sebenarnya bertentangan dengan prinsip keterwakilan yang diatur di Pasal 22E ayat … Pasal 22E ayat (3) tentang prinsip keterwakilan yaitu bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD itu adalah partai politik. Jadi sebenarnya prinsip keterwakilan wakil rakyat itu direpresentasikan melalui partai-partai politik ya di parlemen.

1

Nah, keberadaan Pasal 80 huruf j ini membuat representasi keterwakilan berubah, terdistorsi menjadi representasi dapil. Nah, sehingga kemudian secara tidak langsung terlihat seolah-olah ada kedaulatan baru di republik ini yang awalnya kedaulatan rakyat juga menjadi ada suatu kedaulatan yang bernama kedaulatan dapil. Karena ketika memperjuangkan … karena padahal sebenarnya dapil atau daerah pemilihan selama ini baik … kami sudah sudah studi risalahnya di Undang-Undang tentang Pemilu. Bahwa dapil itu hanya tools, alat untuk memudahkan dalam memilih, sebenarnya. Dapil juga bisa skala nasional, tapi karena tidak memungkinkan untuk kampanye dari Sabang sampai Merauke seluruh wakil rakyat, maka wakil rakyat dimudahkan dipilih berdasarkan daerah-daerah pemilihan saja. Tapi bukan berarti dapil itu adalah perwakilan. Jadi mereka statusnya tetap wakil rakyat bukan Wakil Jatim I, bukan Wakil Jateng II, bukan wakil dapil tapi tetap wakil rakyat. Nah, Pasal 80 huruf j ini telah membuat seolah-olah saya ini Wakil Jawa Timur I, jadi tidak wajib bagi saya untuk memperjuangkan rakyat lain, jadi yang saya perjuangkan hanya dapil saja. Nah, ketika di tools sistem pemilihan dapil ini dipraktikkan pada Pasal 80 huruf j yaitu memperjuangkan dan program-program dapil ketika program pembangunan berbasis dapil sudah kita simulasi dengan usulan anggota DPR kemarin yaitu satu dapil itu … satu anggota DPR minimal Rp20 milyar, maka untuk Dapil Papua, Papua Barat terutama, hanya mendapatkan Rp60 milyar. Papua yang hanya 10 kursi karena basisnya satu kursi itu Rp20 milyar, Papua itu hanya Rp200 milyar. Total sebenarnya kalau memang disetujui nanti oleh Menteri Keuangan 12 … 11, … sorry, Rp11,7 triliun, ya, seingat saya itu dan itu uang nanti akan menumpuk di Pulau Jawa, Yang Mulia, totalnya Rp6,7 triliun. Jika dibandingkan dengan Pulau Papua itu hanya Rp260 triliun karena hanya ada dua dapil, totalnya 13 kursi karena sebagian besar ada di kursi. Itulah kenapa menurut kami ini tidak adil, bertentangan pula dengan Pasal 23 ayat (1) tentang anggaran negara yang harus dipergunakan untuk kemakmuran … sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tapi itu hanya untuk kemakmuran rakyat Pulau Jawa saja. Karena rakyat di Pulau Papua ya hanya menerima Rp260 milyar itu setahun. Sementara rakyat di Pulau Jawa totalnya RP6,7 triliun setahun karena kursinya menumpuk di sana. Nah, itu dalil-dalil yang bisa kami sampaikan sehingga itulah kami menuntut di petitum, kami meminta kepada Majelis untuk mengabulkan permohonan kami Pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan Pasal 80 huruf j Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang MPR, DPR, dan DPD … DPD dan DPRD harus dinyatakan bahwa batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu prinsip-prinsip dalil yang kami sampaikan pada pokok permohonan. Terima kasih, Yang Mulia.

2

5.

KETUA: ANWAR USMAN Baik, sesuai dengan hukum acara, Majelis Panel berkewajiban untuk memberi masukan atau nasihat terkait dengan permohonan Saudara. Nanti apakah diterima, atau diterima sebagian, atau ditolak semuanya ya nanti lihat perkembangan selanjutnya. Yang pertama, dipersilakan Yang Mulia Pak Manahan.

6.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Terima kasih, Yang Mulia. Saya lihat di permohonan ini, ini kan mengaapakan kepada suatu yang belum … belum pasti ya, itu kan masih wacana ya Rp20 miliar … Rp20 miliar, ya? Per satu anggota DPR itu. Ini yang menjadi … apa namanya … yang harus kita tegaskan dulu selain ini sekarang itu masih wacana. Itu satu. Itu kan belum tentu diterapkan dan belum tentu di … usul itu diterima. Namun juga perlu juga dipertanyakan apakah anggaran pembangunan daerah itu memang didasarkan kepada daerah pemilihan? Kalau itu mungkin, nah, itu nampak jelas kalau itu. Sekarang misalnya di Papua ini saya lihat Para Pemohon ini kan dari Papua ya, apakah meman anggaran itu didasarkan kepada usul daripada anggota DPR terhadap daerah pemilihannya? Itu juga menjadi pertanyaan. Saya kira kalau tidak disangkutpautkan dengan hal itu, sebenarnya pasal yang di … pasal yang diuji ini Pasal 80 ayat (1) j ini saya kira itu tidak … tidak menjadi masalah, ya, artinya itu ya wajar kalau dia dari dapil itu dia diusulkan menjadi anggota hasil pemilihan dapil dia menjadi anggota DPR ya tentunya dia harus memperhatikan daerah pemilihannya. Kan itu … itu wajar-wajar saja. Namun memang kalau dikaitakan bahwa anggaran pembangunan di tiap daerah itu juga di … di … proporsionalnya menurut jumlah anggota, nah ini baru … baru masalah. Itu yang saya lihat dari substansi ini, ya. Kemudian kalau dari legal standing juga coba dilihat nanti Para Pemohon ini sebagai warga negara, ya, coba nanti dielaborasi lagi bagaimana konkretnya mereka ini hubungannya dengan anggaran pembangunan ataupun anggaran yang akan di … akan dikucurkan ke setiap daerah itu? Itu juga bisa dielaborasi lebih lanjut lagi di dalam legal standingnya permohonan ini. Saya lihat kemudian di poin … di bagian petitumnya kalau ini memang menurut Saudara ini … apa namanya … bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini harus satu poin dulu, baru nanti di poin kedua dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Seperti itu, ya. Jadi, yang pertama pasal ini, ini, bertentangan dengan UndangUndang Dasar 1945. Baru di poin yang kedua, pasal ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, ya. Barangkali itu saja dari saya, Pak Ketua. Terima kasih. 3

7.

KETUA: ANWAR USMAN Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Berikut, Yang Mulia Prof. Maria.

8.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. Terima kasih, Pak Ketua. Ya, semangatnya kelihatannya benar, kelihatannya bahwa Anda memperjuangkan ini untuk kesejahteraan masyarakat, tapi saya melihat bahwa apakah semua pemohon ini berasal dari Papua, ya? Ini satu. Dan kalau pun mereka semua berasal dari Papua, apakah legal standingnya cukup memenuhi syarat untuk sebagai Pemohon di sini? Karena di sini kalau kita melihat bahwa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, maka harus ada hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, hak yang mana? Pasal yang mana yang menyatakan bahwa Anda punya hak atas apa yang diatur dalam Pasal 80 huruf j tadi, ya kan? Kalau di sini kan mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan. Apakah kemudian Anda mewakili daerah pemilihan itu, apakah dia memilih di sana, dan kita belum tahu daerah pemilihan itu yang mana saja, walaupun ini beberapa kalau dari Papua dia dapilnya yang mana, ya kan? Kemudian apakah hak konstitusional itu dirugikan dengan rumusan pasal ini? Pasal ini kan tidak mengatur mengenai Anda, tapi mengatur mengenai DPR yang berhak untuk memperjuangkan aspirasi daerah itu. Sehingga legal standingnya kalau bagi Pemohon justru dia harusnya yang terwakili oleh anggota-anggota DPR tadi, gitu, tapi Pemohon sendiri tidak ada hubungan langsung dengan pasal ini, gitu. Kemudian kerugian itu harus bersifar spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya potensial menurut penalaran dapat dipastikan akan terjadi. Nah, apakah ini sudah terjadi? Kan untuk menganggarkan ini, kan harus dimasukkan dulu dalam APBN dulu, APBN-nya saja belum pernah diajukan untuk dana aspirasi ini, gitu. Kalau pun dana aspirasi sudah diajukan di APBN, apakah RUU APBN-nya disetujui oleh DPR? Nah, ini alasan secara faktual dan spesifik enggak ada, begitu. Dan juga kalau begitu ada hubungan sebab-akibat bahwa dengan berlakunya ini, Anda dirugikan Pemohon itu. Dan kalau hal ini kemudian dikabulkan MK, maka kerugian konstitusional itu tidak akan terjadi atau kemungkinan tidak akan terjadi. Ini secara akumulatif harus tercermin pada orang-orang yang menjadi Pemohon, jadi agak sulit Anda kalau mengatakan ya, apa ... kalau kita melihat kelihatannya, “Wah benar ini.” Kalau kita bagi-bagi itu dana-dana itu kemudian dapilnya paling sedikit itu di Papua karena luas wilayahnya, gitu kan. Tapi kemudian apakah ya? Nah kan kita bisa melihat bahwa dapil-dapil itu juga ditentukan dalam partai-partai lebih dulu kan? Dan sesudah itu. 4

Kemudian juga, kalau Anda mempertentangkan ini dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.” Anda bisa melihat apa hubungannya Pasal 80 huruf j ini dengan Pasal 1 ayat (1)? Kemudian juga ayat (2), “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.” Nah, hubungannya apa dengan pasal ini? Ini kan anggota DPR ... DPR adalah lembaga perwakilan rakyat, yang kemudian dia harus menyuarakan aspirasi rakyat, tapi hubungannya dengan kedaulatan berdasarkan rakyat, apa? Ya, kan. Nah ini Anda harus ... kalau Anda mau menguji dengan pasal ini, Anda harus mempertentangkan bahwa karena kedaulatan rakyat, maka dengan adanya dana yang akan dikeluarkan dan kemudian itu mengurangi … nah, Anda harus gini. Tapi kalau Anda begini, enggak ada sama sekali pertentangannya. Batu ujinya tidak cocok dengan apa yang Anda ini kan, ya, dan juga kalau kita melihat pada Pasal 23, ya, kalau di sini Pasal 23 ayat (1), “Anggaran pendapatan dan belanja negara, sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara, ditetapkan setiap tahun dengan undangundang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Kalau APBN itu kemudian dirumuskan, “Ini loh, dana untuk aspirasi daerahnya sekian, gitu.” Terus, Anda baru berpikir, “Oh ya ini enggak cocok karena ini tidak cukup untuk kesejahteraan rakyat.” Tapi kan belum ada. Nah, jadi Anda baru berpikir Anda punya imajinasi bahwa ini akan merugikan rakyat Papua atau dapildapil yang akan mendapatkan apa … pembagian yang kecil. Tapi dengan pasal ini sama sekali tidak ada hubungannya. Jadi kalau Anda akan mengajukan ini, carilah yang betul-betul bahwa ini kemudian berpotensi merugikan hak konstitusional Anda, ya. Nah, di sini apa ... Anda harus berpikir bahwa kemungkinan itu terjadi, kalau kemungkinan terjadi, berarti Anda harus melihat apakah pasal itu, norma itu salah atau tidak, ya. Karena kalau demikian memang belum terlihat adanya implementasi dari undang-undang karena undangundangnya belum ada, ya kan? Kalau sudah dimasukkan dalam APBN, kemudian dirumuskan sekian itu untuk dana itu, nah baru Anda bisa berpikir, “Oh ini sekian, berarti kalau setiap dapil dapat sekian, maka dapil yang paling banyak dapat dana itu mana, gitu.” Nah itu baru, kalau tidak enggak dapat. Jadi Anda hanya membayangkan saja, tapi kerugian konstitusional itu belum ada, ya. Jadi itu yang perlu dipertajam lagi kalau Anda akan mengajukan ini, ya. Dan kemudian, kalau ini kemudian dinyatakan tidak berlaku dan apa kosekuensinya, gitu? Tentunya kan kalau kita melihat di sini DPR berhak mengajukan macam-macam A sampai K ini. Kemudian apakah di sini ini untuk memperjuangkan daerah bagaimana? Untuk memperjuangkan rakyat atau konstituennya itu bagaimana, gitu? Karena kalau di sini, mengajukan rancangan undang-undang, mengajukan 5

pertanyaan, menyampaikan usul pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas itu tidak ... tapi keuangan dan administrasi apakah ini ada hubungannya dengan ini? Apakah kemudian dana ini hanya untuk disalurkan saja begitu? Nah, tentu ada dana-dana yang akan diberikan kepada anggota-anggota DPR untuk apa ... mempererat dan menyuarakan aspirasi masyarakat terutama konstituenya. Nah, tapi kalau ini enggak ada terus bagaimana? Nah itu yang harus Anda pikirkan, kalau kan setiap kali DPR selalu mengatakan, “Kami akan ke daerah untuk me ... apa ... untuk memperluas wawasan dan mempersejahterakan masyarakat, konstituen kami harus bagaimana nantinya?” Nah, hak-hak seperti ini, ini, apakah ada di sini atau tidak? Nah, itu kan yang harus Anda lihat kembali, ya. Nanti kalau dalam ... kalau Undang-Undang RAPBN-nya sudah ada, mungkin Anda sudah bisa melihat, “Oh, ini dana ini akan begini kan.” Di sana ada pagu-pagu di mana peruntukannya untuk apa. Tapi kalau belum ada ini dan rumusan ini saja tidak terlihat bahwa itu ada permasalahan dengan konstitusi, ya. Saya rasa dari saya itu. 9.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih, Yang Mulia. Ya, betul, jadi saya hanya ingin menambahkan dari kedua Yang Mulia tadi. Ini hubungan, ya, korelasi antara pasal ini dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon itu sangat perlu untuk dielaborasi lebih lanjut, di mana? Justru, justru, ya, kalau kita memperhatikan bunyi Pasal 80 ini, huruf j ini, ya, suatu keharusan mestinya kan, kalau menurut bunyi pasal ini, coba disimak ini. Jadi salah satu tugas anggota DPR itu paling tidak kan harus seperti memperjuangkan aspirasi ini. Lalu, ya, di mana hubungan dengan dana aspirasi itu? Jadikan itu yang jadi masalah, bukan ... bukan bunyi pasal yang diuji ini. Coba ini kalau di ... dibaca misalnya, anggota DPR berhak ... a ... i, ya, a sampai i. Terus j, “Mengusulkan dan memperjuangkan pengeluaran pembangunan daerah pemilihan.” Ya, ini sebenarnya wajib kalau menurut ... ya, secara ini. Kecuali, ya, Pemohon bisa meyakinkan Majelis Panel nanti bahwa dengan keberadaan … khususnya huruf j ini, ya, yang diuji ini. Sebenarnya kewajiban, masa mau diam saja tidak memperjuangkan aspirasi? Nah, mungkin dalam implementasinya mungkin yang dimaksud tadi, sehingga ada angka sekian triliun untuk Jawa, sementara di Papua hanya ... terutama Papua Barat hanya puluhan miliar, ya? Kalau tidak salah. Jadi nanti coba di ... dielaborasi lebih lanjut. Di mana, ya, hubungan sebab-akibatnya? Jadi berlakunya pasal ini akan menimbulkan kerugian bagi Pemohon, ya, paling tidak, ya, berpotensi untuk merugikan. Dari mana? Ya, kalau dilihat dari teks yang ada di sini, ya, justru wajib, kalau memang tidak memperjuangkan aspirasi rakyat, khususnya daerah pemilihan, rakyat yang ada di daerah pemilihan kan 6

menjadi ini. Ya, lain halnya kalau misalnya tadi dikaitkan dengan dana aspirasi tadi. Nah, apakah adanya dana aspirasi itu lantaran keberadaan Pasal 80 huruf j ini? Kan begitu. Nah, untuk itu dielaborasi lebih lanjut, ya. Kemudian di petitum, itu biasanya kan kalau ini di dalam permohonan atau gugatan, termasuk di pengadilan ada selalu mencantumkan kalimat ex aequo et bono, ya, itu enggak ada itu. Jadi itulah masukan, ya, atau nasihat dari Majelis Panel. Kembali lagi, apakah mau dipertimbangkan seluruhnya atau sebagian, atau tidak sama sekali untuk perbaikan permohonan, kembali kepada Pemohon. Ada hal-hal yang ingin disampaikan lagi? 10.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERI WAHYUDIONO Terima kasih, Yang Mulia, atas saran dan masukannya, saya pikir ini sangat berharga sekali. Kami akan berusaha untuk apa ... membuat perbaikan sesuai dengan yang disarankan oleh Yang Mulia. Kurang lebih untuk waktu kira-kira sampai kapan, Yang Mulia. Terima kasih.

11.

KETUA: ANWAR USMAN Untuk perbaikan itu diberi kesempatan selama 14 hari, ya, paling lama 14 hari. Ya, lebih cepat lebih bagus itu. Jadi paling lambat hari Selasa, tanggal 22 September 2015, pukul 10.00 WIB, ya, untuk menyerahkan perbaikan, langsung ke Kepaniteraan. Ya, tidak perlu menunggu 14 hari kalau sudah selesai, langsung saja diserahkan ke Kepaniteraan. Sudah jelas, ya?

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERI WAHYUDIONO Baik, Yang Mulia. Terima kasih banyak, cukup jelas.

7

13.

KETUA: ANWAR USMAN Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 14.59 WIB Jakarta, 9 September 2015 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

8