2015

UNDANG-UNDANG BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR : 001/UU/BPMFEBUI/II/2015 TENTANG BADAN AUDIT KEMAHASISWAAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BADAN PERWAKILAN MAHASISWA

Menimbang: a. bahwa keuangan merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna melaksanakan AD / ART Majelis Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia; b. bahwa untuk tercapainya amanat ART Majelis Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan lembaga kemahasiswaan memerlukan suatu lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan profesional untuk menciptakan lingkungan kegiatan kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; c. bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 2012 tentang Komite Audit Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tidak sesuai dengan kebutuhan dari MM FEB UI; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Badan Audit Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Mengingat: Pasal 10 poin 4, Pasal 37 poin 2, Pasal 43 poin 3, Pasal 54, dan Pasal 55 AD / ART MM FEB UI

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN AUDIT KEMAHASISWAAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Majelis Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, selanjutnya disebut MM FEB UI adalah Majelis Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sebagaimana dimaksud dalam AD / ART Majelis Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia; 2. Musyawarah Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat MUSMA, adalah Musyawarah Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam AD / ART Majelis Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia; 3. Badan Perwakilan Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat BPM FEB UI, adalah Badan Perwakilan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam AD / ART Majelis Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia; 4. Badan Audit Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, yang selanjutnya disingkat BAK FEB UI, adalah lembaga yang bertugas untuk memeriksa dan mengawasi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan lembaga kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam AD / ART Majelis Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia; 5. Lembaga Kemahasiswaan adalah lembaga kemahasiswaan yang berada di bawah naungan AD / ART Majelis Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia; 6. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut BEM FEB UI adalah lembaga eksekutif tertinggi dalam struktur MM FEB UI. 7. Badan Otonom yang selanjutnya disebut BO merupakan lembaga otonom di dalam struktur kelembagaan mahasiswa FEB UI. 8. Badan Semi Otonom yang selanjutnya disebut BSO merupakan lembaga semi otonom di dalam struktur kelembagaan mahasiswa FEB UI. 9. Keuangan lembaga kemahasiswaan adalah semua hak dan kewajiban lembaga kemahasiswaan yang diakui oleh MM FEB UI yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik lembaga kemahasiswaan sesuai dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut; 10. Pengelolaan Keuangan MM FEB UI adalah keseluruhan kegiatan pengelola keuangan lembaga kemahasiswaan yang diakui oleh MM FEB UI sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban;

11. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional; 12. Tanggung Jawab keuangan kemahasiswaan adalah kewajiban lembaga kemahasiswaan yang diakui MM FEB UI untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; 13. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya; 14. Standar Pelaporan adalah standar akuntansi yang berlaku umum dan/atau khusus untuk diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan lembaga kemahasiswaan yang ditetapkan oleh BAK FEB UI; 15. Standar Pemeriksaan Keuangan Lembaga adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan lembaga kemahasiswaan sebagai pedoman pemeriksaan yang dilakukan dan ditetapkan oleh BAK FEB UI; 16. Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan lembaga kemahasiswaan; 17. Kerugian adalah kekurangan uang dan aset yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai; 18. Ganti Kerugian adalah proses memberikan uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada lembaga kemahasiswaan oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai; 19. Kompartemen BAK FEB UI adalah bagian dari BAK FEB UI yang bertugas pada suatu bidang tertentu dalam rangka membantu menjalankan tugas dan fungsi BAK FEB UI; 20. Fungsionaris BAK FEB UI adalah anggota MM FEB UI yang telah diterima oleh BAK FEB UI sebagai manajer dan anggota kompartemen BAK FEB UI; 21. Peraturan BAK FEB UI adalah aturan hukum yang dikeluarkan oleh BAK FEB UI yang mengikat secara umum baik anggota MM FEB UI maupun lembaga kemahasiswaan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2 BAK FEB UI merupakan satu lembaga yang independen dalam memeriksa serta mengawasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan lembaga kemahasiswaan di MM FEB UI. Pasal 3 BAK FEB UI bertanggungjawab langsung kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Bagian Kedua Keanggotaan Pasal 4 (1) BAK FEB UI mempunyai sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang diresmikan oleh Ketetapan BPM FEB UI. (2) Anggota BAK FEB UI dalam satu kepengurusan harus berjumlah ganjil. (3) Susunan BAK FEB UI terdiri dari seorang Ketua yang merangkap anggota, seorang Wakil Ketua yang merangkap anggota, dan sisanya menjadi anggota. (4) Wakil Ketua BAK FEB UI dapat berjumlah 2 (dua) orang hanya jika anggota BAK FEB UI berjumlah 3 (tiga) orang. Pasal 5 (1) Anggota BAK FEB UI memegang jabatan selama satu kali periode kepengurusan dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode kepengurusan. (2) Satu periode kepengurusan dimulai sejak Februari sampai Januari. (3) BAK FEB UI memberitahukan kepada BPM FEB UI tentang akan berakhirnya masa kepengurusan anggota BAK paling lambat 8 (delapan) minggu sebelum berakhirnya masa kepengurusan anggota tersebut. BAB III TUGAS DAN WEWENANG Bagian Kesatu Tugas

Pasal 6

(1) BAK FEB UI bertugas memeriksa dan mengawasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh lembaga kemahasiswaan di MM FEB UI. (2) Pelaksanaan pemeriksaan BAK FEB UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan. (3) Pemeriksaan BAK FEB UI mencakup pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan aspek kontrol internal, dan pemeriksaan kepatuhan. (4) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh BAK FEB UI, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan dalam MUSMA dan dipublikasikan kepada seluruh sivitas akademika FEB UI. (5) Dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan keuangan lembaga di MM FEB UI, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAK FEB UI melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan yang berlaku di MM FEB UI. Pasal 7 (1) BAK FEB UI menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan di MM FEB UI kepada lembaga kemahasiswaan masing-masing sesuai dengan kewenangannya. (2) Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan di MM FEB UI terdiri dari opini dan rekomendasi. (3) Lembaga kemahasiswaan dapat memberikan tanggapan secara tertulis terhadap hasil pemeriksaan ke BAK FEB UI. (4) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan penyimpangan, BAK FEB UI harus melaporkan hal tersebut kepada BPM FEB UI. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas BAK FEB UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diatur dengan peraturan BAK FEB UI. Pasal 8 BAK FEB UI memberikan laporan akhir untuk disampaikan dalam MUSMA kepada mahasiswa FEB UI setiap akhir periode kepengurusan. Bagian Kedua Wewenang Pasal 9 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAK FEB UI berwenang:

a. menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan; b. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan lembaga kemahasiswaan yang wajib disampaikan kepada lembaga kemahasiswaan yang diperiksa; c. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang dan/atau unit yang mengelola keuangan lembaga kemahasiswaan; d. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik lembaga kemahasiswaan, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan lembaga kemahasiswaan, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat! surat, bukti-bukti, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan lembaga kemahasiswaan; e. menetapkan standar pelaporan lembaga kemahasiswaan; f. menetapkan standar pemeriksaan keuangan lembaga kemahasiswaan yang digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan lembaga kemahasiswaan; g. menetapkan kode etik BAK FEB UI; h. melakukan konsultasi terkait temuan pemeriksaan dengan dosen FEB UI yang terikat kode etik profesi akuntan; i. memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian internal lembaga kemahasiswaan sebelum ditetapkan oleh lembaga kemahasiswaan yang bersangkutan; j. menerima laporan keuangan dari lembaga kemahasiswaan; k. memberikan peringatan bila ditemukan adanya penyelewengan pada lembaga kemahasiswaan yang diperiksanya; dan l. melakukan penyelidikan dalam proses pemeriksaan yang dilakukan. (2) Dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang diminta oleh BAK FEB UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dipergunakan untuk pemeriksaan. Pasal 10 (1) BAK FEB UI menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan peraturan baik disengaja maupun lalai yang dilakukan oleh pengurus maupun pihak pelaksana kegiatan lembaga kemahasiswaan. (2) Penilaian kerugian keuangan dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah menerima keputusan BPM FEB UI dan ditetapkan dengan keputusan BAK FEB UI.

(3) BAK FEB UI berwenang memantau pelaksanaan pembayaran ganti kerugian. (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis kepada BPM FEB UI sesuai dengan kewenangannya. Pasal 11 Anggota BAK FEB UI dapat memberikan: a. pendapat kepada seluruh lembaga kemahasiswaan; dan b. keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian di MM FEB UI. Pasal 12 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 diatur dengan Peraturan BAK FEB UI.

BAB IV PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN Bagian Kesatu Pemilihan Anggota Pasal 13 Untuk dapat dipilih sebagai Anggota BAK FEB UI, calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. mahasiswa aktif MM FEB UI; b. memiliki integritas moral dan kejujuran; c. setia terhadap AD/ART MM FEB UI; d. minimal sedang menjalani kuliah pada semester 4; e. sehat jasmani dan rohani; f. tidak sedang menjadi pengurus lembaga kemahasiswaan lain di FEB UI maupun UI; dan g. tidak sedang menjadi anggota partai politik. Pasal 14 (1) Anggota BAK FEB UI dipilih oleh pleno BPM FEB UI melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan terbuka yang dapat dihadiri oleh seluruh sivitas akademika FEB UI. (2) Penjaringan calon anggota BAK FEB UI dilakukan dengan perekrutan terbuka.

(3) Calon anggota BAK FEB UI diumumkan oleh BPM kepada publik untuk memperoleh masukan dari mahasiswa FEB UI. (4) BPM FEB UI memulai proses pemilihan anggota BAK FEB UI terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari BAK FEB UI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan harus menyelesaikan pemilihan anggota BAK FEB UI yang baru, paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa kepengurusan Anggota BAK FEB UI yang lama. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota BAK FEB UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Ketetapan BPM FEB UI. Bagian Kedua Pemilihan Pimpinan Pasal 15 (1) Pimpinan BAK terdiri atas seorang ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3). (2) Ketua dan Wakil Ketua BAK dipilih dari dan oleh Anggota BAK FEB UI dalam sidang Anggota BAK dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) minggu terhitung sejak tanggal ditetapkannya keanggotaan BAK FEB UI oleh BPM FEB UI. (3) Sidang Anggota BAK untuk pemilihan pimpinan BAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Anggota BAK FEB UI dengan usia tertua. (4) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila mufakat tidak dicapai, pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil ketua serta pembagian tugas dan wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BAK FEB UI diatur di dalam peraturan BAK FEB UI. Pasal 16 (1) Anggota BAK FEB UI sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut kepercayaannya yang dipandu oleh Ketua BPM FEB UI. (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: ”Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk menjadi Anggota Badan Audit Kemahasiswaan langsung atau tidak langsung dengan rupa atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga. Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak akan menerima langsung ataupun tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian. Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan memenuhi kewajiban Anggota Badan Audit Kemahasiswaan dengan sebaik baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab

berdasarkan AD/ART Majelis Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan tugas dan kewajiban tersebut.”. Bagian Ketiga Pemberhentian Pasal 17 Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BAK FEB UI dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari keanggotaan BAK FEB UI. Pasal 18 (1) Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BAK FEB UI diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan ketetapan BPM FEB UI atas usul BAK FEB UI dan/atau BPM FEB UI karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua atau Wakil Ketua BAK FEB UI dan mendapat persetujuan dari anggota BAK FEB UI yang lain; c. telah berakhir masa kepengurusannya; atau d. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus atau berhalangan tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. (2) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BAK FEB UI diberhentikan sesuai ayat 1 huruf b harus menyampaikan pernyataan publik melalui majalah dinding BPM FEB UI. Pasal 19 Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BAK FEB UI diberhentikan dengan tidak hormat dari keanggotaannya atas usul BAK FEB UI dan/atau BPM FEB UI setelah mendapat keputusan dari BPM FEB UI karena: a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih; b. melanggar kode etik BAK FEB UI; c. melanggar sumpah atau janji jabatan; d. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; atau e. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagai anggota BAK FEB UI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. Pasal 20

(1) Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BAK FEB UI diberhentikan sementara dari jabatannya melalui Ketetapan BPM FEB UI apabila ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih. (2) Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BAK FEB UI yang terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan rehabilitasi dan diangkat kembali menjadi Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BAK FEB UI. Pasal 21 (1) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan BPM FEB UI. (2) Pemberhentian Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BAK FEB UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan melalui Ketetapan BPM FEB UI. Pasal 22 (1) Apabila Anggota BAK FEB UI diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 atau Pasal 19 diadakan pengangkatan penggantian antar waktu Anggota BAK FEB UI sesuai dengan syarat-syarat dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 serta disahkan melalui Ketetapan BPM FEB UI. (2) Pengangkatan Anggota BAK FEB UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 4 (empat) minggu terhitung sejak tanggal pemberhentian Anggota BAK FEB UI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 atau Pasal 19. (3) Sebelum memangku jabatannya, Anggota BAK FEB UI yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh Ketua BPM FEB UI dengan bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3). (4) Anggota BAK pengganti melanjutkan sisa masa kepengurusan Anggota BAK FEB UI yang digantikannya. (5) Penggantian Anggota BAK FEB UI antarwaktu tidak dilakukan apabila sisa masa kepengurusan anggota yang akan diganti kurang dari 1 (satu) bulan dari masa kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

BAB V KEKEBALAN DAN LARANGAN Bagian Pertama Kekebalan Pasal 23

Anggota BAK FEB UI tidak dapat dituntut di muka pengadilan di MM FEB UI karena menjalankan tugas dan wewenangnya. Pasal 24 (1) Apabila anggota BAK FEB UI terbukti melakukan penyelewengan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, anggota BAK FEB UI dapat dituntut di mata hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di MM FEB UI. (2) Apabila terjadi gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BAK FEB UI berhak mendapat bantuan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Larangan Pasal 25 Anggota BAK FEB UI dilarang : a. memperlambat atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana dalam perundang-undangan MM FEB UI kepada BPM FEB UI. b. mempergunakan keterangan, bahan, data, informasi, atau dokumen lainnya yang diperolehnya pada waktu melaksanakan tugas yang melampaui batas kewenangannya kecuali untuk kepentingan penyidikan yang terkait dengan dugaan adanya tindak pidana dalam perundang-undangan MM FEB UI.

BAB VI KODE ETIK, KEBEBASAN, KEMANDIRIAN, DAN AKUNTABILITAS Bagian Kesatu Kode Etik Pasal 26 (1) BAK FEB UI wajib menyusun kode etik yang berisi norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota dan fungsionaris BAK FEB UI selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BAK FEB UI. (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mekanisme penegakan kode etik dan jenis sanksi. Bagian Kedua Kebebasan dan Kemandirian

Pasal 27

(1) BAK FEB UI dan/atau Pemeriksa menjalankan tugas dan wewenang pemeriksaan secara bebas dan mandiri; (2) Dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAK FEB UI dan/atau Pemeriksa berkewajiban: a. menjalankan pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan; b. mematuhi kode etik BAK FEB UI; dan c. melaksanakan sistem pengendalian mutu. Pasal 28 (1) BAK FEB UI dapat merekrut fungsionaris yang berfungsi untuk membantu operasional dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi BAK FEB UI; (2) Fungsionaris BAK FEB UI terbagi dalam beberapa kompartemen; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekrutan dan pengelolaan fungsionaris diatur di dalam peraturan BAK FEB UI. Bagian Ketiga Akuntabilitas Pasal 29 (1) Pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan BAK FEB UI dilakukan oleh mahasiswa yang berkompeten dalam bidang akuntansi; (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BPM FEB UI; (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan dalam MUSMA.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 30 (1) Pemenuhan ketentuan seluruh peraturan dalam undang-undang ini paling lambat dilakukan dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak undang-undang ini ditetapkan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan di

MM FEB UI dinyatakan

masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang

ini. Pasal32 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Diundangkan di Depok tanggal 2Maret 2015 Pukul 16.00 WIB

BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

rM

UNIVERSITAS INDONESTA Presidium

I

RIFOI ALFIAN M. (NPM. r2062ss67t)

Presidium

II

FAJRI RAMADHAN

(NPM. 1206227081)

Presidium

III

IIESSA RIZKY PUTRA (NrPM. 1206240594)