2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 136/PUU-XIII/2015 PERKARA NOMOR 137/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR (III)

JAKARTA SENIN, 21 MARET 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 136/PUU-XIII/2015 PERKARA NOMOR 137/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 15 ayat (1) beserta Lampiran Matriks] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pengujian UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 21, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (8)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON Kasman Lassa ACARA Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III) Senin, 21 Maret 2016 Pukul 14.15 – 15.02 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Anwar Usman Aswanto Patrialis Akbar I Dewa Gede Palguna Suhartoyo Manahan MP Sitompul Wahiduddin Adams

Rizki Amalia Syukri Asy’ari

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon Perkara Nomor 136/PUU-XIII/2015: 1. Kasman Lassa 2. Muhammad Yasin B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 136/PUU-XIII/2015: 1. Andie H. Makassau 2. Nadjamuddin Laganing 3. Safrullah Lukman C. Pemohon Perkara Nomor 137/PUU-XIII/2015: 1. OK Arya Zulkarnain 2. Marukan D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 137/PUU-XIII/2015: 1. Andi Syafrani 2. Muhammad Ali Fernandez 3. Yupen Hadi 4. Fajrul Rahman 5. Rivaldi di belakang 6. Melissa Anggraini E. Pemerintah: 1. Suhajar Diantoro 2. Yunan Hilmy 3. Suryanto 4. Wahyu Chandra 5. Zuljikri Armada

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.15 WIB 1.

KETUA: ANWAR USMAN Sidang Perkara Nomor 136 dan Nomor 137/PUU-XIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Sesuai dengan jadwal yang ada bahwa Perkara Nomor 136 dan Nomor 137, persidangannya hari ini adalah untuk mendengarkan keterangan DPR dan Kuasa Presiden. Kebetulan dari DPR ada surat pemberitahuan, berhalangan karena lagi reses. Untuk itu, nanti langsung ke Kuasa Presiden. Namun sebelumnya, dipersilakan untuk memperkenalkan diri dari Pemohon. Dari Nomor 136 dulu.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIII/2015: ANDIE H. MAKASSAU

NOMOR

136/PUU-

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Bismillahirrahmaanirrahiim. Kami perkenalkan, saya Kuasa Pemohon, yang dalam hal ini Saudara Drs. Kasman Lassa, S.H. dan Muhammad Yasin, S.Sos. Yang satunya bupati, yang satunya ketua DPR. Saya Andie H. Makassau, S.H., M.H. Di sebelah saya adalah Saudara Najamuddin Laganing. Sebelah saya lagi adalah Bapak Safrullah Lukman. Terima kasih, Yang Mulia. 3.

KETUA: ANWAR USMAN Dari Kuasa Presiden, silakan.

4.

PEMERINTAH: YUNAN HILMY Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk Pemerintah adalah Bapak Suhajar Diantoro (Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan) yang akan membaca kekuasaan … keterangan Presiden. Saya Yunan Hilmy (Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan HAM), dan Suryanto dari Direktorat Litigasi, dan juga Wahyu Chandra dari Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih.

iii

5.

KETUA: ANWAR USMAN Ya. Pemohon Nomor 137.

6.

KUASA HUKUM PEMOHON XIII/2015: ANDI SYAFRANI

PERKARA

NOMOR

137/PUU-

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera. Kami dari Kuasa Hukum Nomor 137. Saya sendiri Andi Syafrani, Yang Mulia, dan beberapa rekan Kuasa Hukum hadir di sini. Sebelah kanan saya, ada Muhammad Ali Fernandez, Yupen Hadi, Fajrul Rahman. Kemudian, ada Rivaldi di belakang. Dan juga ada tambahan dari kantor, Melissa Anggraini. Untuk Prinsipal, Yang Mulia, hadir di sini Bapak OK Arya Zulkarnain (Bupati Kabupaten Batubara), ada di belakang. Kemudian, Bapak Marukan (Bupati Kabupaten Lamandau), dan juga ada beberapa dari pemerintahan kabupaten yang hadir di sini, yaitu Kabupaten Muara Enim Jambi, Pati, Madiun, dan Majalengka, Yang Mulia. Terima kasih. 7.

KETUA: ANWAR USMAN Baik, terima kasih. Yang, dari Kuasa Presiden sama. Langsung memberikan keterangan dari Kuasa Presiden. Silakan.

8.

PEMERINTAH: SUHAJAR DIANTORO Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Keterangan Presiden atas permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama, Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia). 2. Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia). Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang selanjutnya disebut Pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan, baik lisan maupun tertulis, yang merupakan satu-kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disebut 2

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang dimohonkan oleh dua Pihak Pemohon, yaitu Drs. Kasman Lassa, S.H. dalam kedudukannya sebagai Bupati Kabupaten Donggala, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. Johnny Salam, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Yang kedua, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan kawan-kawan, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Andi Syafrani, S.H., M.C.C.L., dan kawan-kawan. Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut. I. Pokok Permohonan Para Pemohon. Bahwa pada pokoknya, Para Pemohon memohon untuk menguji, apakah: 1. Ketentuan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota pada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 15 ayat (1) undang-undang a quo bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 18A ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 2. Ketentuan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati dan walikota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur seperti diatur pada Pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (4) undang-undang a quo bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6) Pasal 18A ayat (1), Pasal 24A ayat (1) Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. II. Kedudukan Hukum Para Pemohon. Sehubungan dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut. 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undangundang. 2. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 kerugiankerugian hak ditentukan dengan lima syarat, yaitu: a. Adanya hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. c. Kerugian hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial

3

yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa pengujian kelima syarat tersebut terhadap posita Para Pemohon adalah sebagai berikut. a. Bahwa Para Pemohon mendalilkan hak-hak konstitusional yang diberikan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah Pasal 18 ayat (2), (5), (6), Pasal 18A ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. b. Bahwa Pasal 8 ayat (2), (5), (6), dan Pasal 18A a quo tidak mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah kabupaten, tetapi mengatur tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagai atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagai atas daerah kabupaten dan kota dan hubungan wewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah daerah, kebupaten. c. Bahwa Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) mengatur tentang Hak-Hak Warga negara dan tidak mengatur tentang hak-hak pemerintah daerah kabupaten. d. Bahwa Pemohon dalam Perkara 136/PUU-XIII/2015 adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemohon II sampai dengan Pemohon … Pemohon II dalam Perkara 137/PUUXIII/2015 juga adalah pemerintah daerah kabupaten dan bukan perorangan Warga Negara Indonesia. e. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka dalil Pemohon atas hak atau kewenangan konstitusional Pasal 18 ayat (2), (5), (6), Pasal 18 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah tidak berdasar atau keliru. 4. Bahwa meskipun Pemohon I dalam Nomor Perkara 137 mendalilkan sebagai perkumpulan, namun dari keseluruhan dalil tidak terdapat dalil yang menyatakan Pemohon adalah badan hukum perkumpulan yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan. Maka dengan demikian, Pemohon I harus dianggap sebagai bukan badan hukum. 5. Bahwa meskipun Pemohon dalam Nomor Perkara 137 adalah perorangan Warga Negara Indonesia. Namun karena Pemohon bukanlah sebagai perorangan yang terlibat dalam kegiatan 4

pemerintahan daerah, maka Pemohon harus dianggap tidak berkepentingan dalam pengujian undang-undang a quo. 6. Bahwa di samping hal-hal di atas, Pemerintah menyampaikan keperhatian … keprihatinannya atas pengujian undang-undang ini yang diajukan oleh para bupati dengan alasan sebagai berikut. a. Bahwa pemerintah daerah kabupaten adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah provinsi. Ketiganya adalah satu kesatuan dalam melaksanakan pembangunan nasional dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang terdapat dalam Pembukaan UndangUndang Dasar Tahun 1945 di antaranya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. b. Bahwa keberhasilan pembangunan akan sangat ditentukan oleh kekompakan, keterpaduan, dan satu bahasanya di antara ketiganya dalam melaksanakan semua kebijakan pemerintah yang tertuang dalam berbagai peraturan perundangundangan. c. Bahwa bupati berdasarkan Pasal 61 ayat (2) undang-undang a quo sebelum diangkat menjadi bupati bersumpah atau berjanji sebagai berikut. “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruslurusnya serta berbakti kepada bangsa, masyarakat, nusa, dan bangsa.” d. Bahwa pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya bukanlah suatu bentuk menjalankan undangundang, tetapi suatu bentuk pengawasan terhadap pemerintah dan DPR yang seharusnya dilakukan oleh rakyat dan tidak boleh perangkat pemerintah. Perangkat Pemerintah seharusnya memperlihatkan kepatuhan atau ketaatan terhadap semua peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan cara melaksanakannya dengan selurus-lurusnya. e. Bahwa sesuai Pasal 67 undang-undang a quo, kewajiban kepala daerah meliputi mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemerintah berpendapat Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum dan adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 5

III. Penjelasan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon. Terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon, Pemerintah meyampaikan keterangan sebagai berikut. 1. Pertama sekali Pemerintah sampaikan bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka filosofis yang terkandung dalam ketentuan tersebut adalah bahwa pemegang kekuasaan pemerintah di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah presiden termasuk di dalamnya pembagian urusan pemerintahan concurrent antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dengan demikian dapat dianalogikan bahwa kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan kepala daerah saat ini merupakan kewenangan yang diberikan, ditata oleh pemerintah, diberikan oleh presiden guna mewujudkan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik dalam rangka mencapai cita-cita yang termaktup pada pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 2. Bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 ayat (5) telah memberikan kewenangan yang bersifat open legal policy kepada pemerintah dan DPR untuk mengatur dan menjalankan otonomi seluas-luasnya yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. 3. Bahwa pada Pasal 9 undang-undang a quo diatur tentang klasifikasi urusan pemerintahan dan pembagian kewenangan di antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang berbunyi sebagai berikut. 1. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan Pemerintahan absolute, urusan Pemerintahan concurrent, dan urusan Pemerintahan umum. 2. Urusan Pemerintahan absolute adalah urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah pusat. 3. Urusan Pemerintahan concurrent adalah urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. 4. Urusan Pemerintahan concurrent yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. 5. Urusan Pemerintahan umum adalah urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala Pemerintahan. 6

4. Bahwa dalil Pemohon … nomor 4. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pemerintah kabupaten/kota tidak diberi kewenangan dalam mengelola bidang kehutanan dan bidang energi dan sumber daya mineral merupakan pendapat yang keliru karena sesungguhnya Pemerintah daerah kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk mengurusnya diatur pada Pasal 14 ayat (2) dan ayat (4) sebagai berikut. Ayat (2), “Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.” Ayat (4), “Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dan daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.” 5. Bahwa dengan demikian, pasal-pasal a quo yang diuji tidak mengandung nilai-nilai diskriminatif tetapi sebaliknya berlaku untuk semua Pemerintah daerah kabupaten dan juga mengandung nilai-nilai keadilan yang bertujuan untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia dan tidak terbatas pada daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam. 6. Terkait dengan pengujian Pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (8) dapat Pemerintah sampaikan sebagai berikut. a. Bahwa tujuan pasal a quo adalah adanya pengawasan berjenjang dari Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah daerah provinsi kepada Pemerintah kabupaten dan hal ini penting sebagai perwujudan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah daerah kabupaten adalah bagian dari pemerintah daerah provinsi dan bagian dari pemerintah pusat. b. Bahwa pembatalan yang dilakukan oleh gubernur bukanlah pembatalan yang sewenang-wenang, tetapi adalah pembatalan yang bersyarat yaitu pembatalan atas perda kabupaten yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. c. Bahwa terhadap pembatalan yang dilakukan oleh gubernur, bupati diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada menteri dalam negeri yang diatur pada Pasal 251 ayat (8). 7. Bahwa pada hakikatnya, undang-undang a quo dibentuk dengan konsideran menimbang. a. Bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7

b. Bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan dan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dan antardaerah. Potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. 8. Bahwa secara prinsip, setiap aturan yang dibuat oleh negara adalah semata-mata untuk menciptakan suatu kehidupan yang lebih baik guna menjaga keberlanjutan pemerintahan dan kemajuan di segala aspek kehidupan dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Demikian halnya dengan ketentuan a quo yang saat ini sedang diujikan. 9. Otonomi daerah adalah implementasi dari prinsip desentralisasi pemerintahan. Pengertian otonomi di sini adalah bahwa daerah memiliki kewenangan melakukan pengelolaan wilayah, baik melalui penertiban kebijakan daerah dan membiayai dirinya tidak tergantung pada keuangan dari pusat. Otonomi juga harus diartikan telah ada peralihan kewenangan-kewenangan tertentu dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah. Otonomi daerah bukan sekadar gerakan desentralisasi yang membagi-bagi apa yang dulu di pusat agar terdaerahisasikan, melainkan sebuah gerakan yang menjadi bagian dari upaya besar pembaruan menuju tata pemerintahan baru yang lebih baik. 10. Otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Penyelenggaraan pemerintah dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antardaerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemda terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selanjutnya dalam bagian penjelasan ditegaskan bahwa urusan wajib merupakan urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. 11. Urusan wajib merupakan urusan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam sistem otonomi daerah. Pemerintah daerah harus menjamin ketersediaan pelayanan, baik dari sumber daya maupun dana. Sehubungan dengan hal itu, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah ditentukan hubungan dalam bidang pelayanan umum antara pemerintah dan pemerintah daerah. 12. Bahwa objek permohonan a quo sama sekali bukanlah sebagai penghalang bagi Para Pemohon untuk melakukan pembangunan 8

di segala aspek kehidupan yang dalam pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Tentunya hal ini akan semakin memudahkan pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan pembangun di daerahnya masing-masing. 13. Bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundangundangan dilakukan dengan sangat cermat dan hati-hati. Berdasarkan pengalaman, analisa dalam rangka memperbaiki regulasi yang telah tidak sesuai dengan dinamika kehidupan berbangsa dan upaya antisipasi terhadap potensi permasalahan yang dimungkinkan oleh terjadinya di kemudian hari. Demikian halnya dengan objek permohonan a quo. 14. Perlu Pemerintah sampaikan dalam persidangan yang sangat mulia ini bahwa penyelesaian permasalahan antarpenyelenggara negara hendaknya dapat diselesaikan secara intern terlebih dahulu berdasarkan asas musyawarah mufakat guna mencapai kesepakatan terbaik. 15. Bahwa dalam rangka menjaga wibawa penyelenggaraan ketatanegaraan, Pemerintah menyarankan kepada Para Pemohon yang dalam hal ini adalah para bupati untuk mempertimbangkan menarik kembali pengujian ini yang dimungkinkan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, “Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan.” Hal ini mempunyai makna penting bagi masyarakat dan dunia internasional sebagai indikator utama bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah satu kata, satu tekad, satu tim, satu visi menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. IV. Petitum. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua, Anggota-Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk memberikan keputusan sebagai berikut. 1. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima. 2. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan. 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun apabila 9

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. Demikian keterangan ini, atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan ribuan terima kasih. Jakarta, Maret 2016. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna H Laoly. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo, bertindak sebagai Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. 9.

KETUA: ANWAR USMAN Ya. Terima kasih. Dari meja Hakim mungkin ada yang ingin didalami? Ya, ada sesuatu dari Yang Mulia Prof. Aswanto.

10.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara 136, ya. 136 ini surat kuasanya menyusul, Yang Mulia. Di sidang perbaikan baru masuk surat kuasa. Lalu kuasa yang menangani permohonan perbaikan dengan yang menandatangani kuasa itu berbeda, gitu ya. Ada dua ... ada dua Kuasa yang menandatangani permohonan perbaikan, tapi kemudian tidak menandatangani di pemberian kuasa, itu dilengkapi ya. Ya, bisa sendiri-sendiri atau bersama-sama, tapi ini dia ikut menandatangani permohonan tapi tidak menandatangani kuasa, gitu ya. Kalau di sini tidak ditandatangani, kalau permohonan tidak ditandatangani enggak apa-apa, gitu. Tapi ini menandatangani permohonan, tidak menandatangani Surat Kuasa ya, ada dua Saudara Dr. Muhammad Tabib dan Dr. Abdullah Iskandar, betul ya?

11.


NOMOR

136/PUU-

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Menyangkut Surat Kuasa, kami sudah melakukan perbaikan dengan melengkapi semua pemegang Kuasa bertandatangan. Di tangan kami memang tempo hari adalah ada Kuasa susulan yang sudah kami serahkan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Toh apakah terselip atau bagaimana, kami kurang paham betul, sebab di tangan kami ini semua bertandatangan, Yang Mulia. 12.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Kuasanya Ketua DPRD, kalau yang bupati sudah enggak ada masalah. 10

13.


NOMOR

136/PUU-

NOMOR

136/PUU-

NOMOR

136/PUU-

Oh, ya. 14.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Yang ketua DPRD.

15.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIII/2015: ANDIE H. MAKASSAU Siap.

16.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ya, nanti diperbaiki, ya.

17.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIII/2015: ANDIE H. MAKASSAU Baik, Yang Mulia.

18.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Cukup.

19.

KETUA: ANWAR USMAN Baik, Yang Mulia Pak Patrialis.

20.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Terima kasih, Pak Ketua. Memang ini cukup menarik ya, makanya karena perkara ini menarik, dibawa ke Pleno, Pak. Dibawa ke Pleno. Dan hari ini kita sudah sidang, jadi semua perkara yang lanjut seperti ini artinya Para Hakimnya melihat bahwa ini menarik, gitu. Dan sebetulnya ini kan permohonan, para kepala daerah ini sebagian, sebetulnya ini bukan mereka melawan dengan pemerintah pusat, jadi tetap NKRI sebetulnya. Tapi ada norma yang dipersoalkan karena bagaimanapun juga para bupati, DPRD, mereka kan memang tidak terlibat di dalam pembuatan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, mungkin juga ada aspirasi yang tersumbat barangkali.

11

Untuk itu, tadi dari Kuasa Presiden sudah menjelaskan cukup jelas ya dari keterangannya. Saya ingin menanyakan kepada Kuasa Hukum ataupun Prinsipal kedua perkara ini Nomor 136, 137. Pertama, apakah memang banyak atau ada, kalau ada berapa banyak pembatalan perda-perda yang ada di tempat Saudara, yang dilakukan oleh gubernur? Apakah ada? Apalagi pembatan perda itu secara sewenang-wenang, ada apa enggak? Ya, itu satu. Tentu dengan kalau pun ada, tentu dengan alasan-alasannya apa. Karena untuk membuat suatu perda kan juga tidak mudah ya, prosesnya juga cukup panjang. Yang kedua, apakah Para Pemohon ini Nomor 136 dan 137 pernah mengajukan keberatan kepada Kementerian Dalam Negeri terhadap adanya pembatalan-pembatalan perda dan bagaimana tanggapan atau sikap Kementerian Dalam Negeri selama ini, kita tahu bahwa konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memang telah memberikan mandat secara langsung, penyelenggaraan kenegaraan kita di tingkat daerah itu kepada pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota. Jadi secara limitatif, tiga pemerintahan di daerah itu diakui. Ini memang terjadi perdebatan, apakah pembatalan perda itu dalam posisi sebagai apa? Karena ini kan rezimnya sama-sama pemerintahan daerah, jadi bukan lembaga kekuasaan kehakiman, ini memang ada perdebatan tapi tentu saya tidak memposisikan berada pada posisi mana pada persidangan ini, nanti silakan Para Pihak, ya, untuk mengajukan para ahli bicara tentang sistem ketatanegaraan. Kalau ahlinya ngaco nanti kami juga akan nanya, gitu. Kemudian kepada kedua Pemohon ini, kedua perkara ini, ya, untuk permohonan ini, apakah di dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah ada halangan-halangan atau persoalan-persoalan yang menye ... yang dialami akibat dari adanya pembatalan-pembatalan peraturanperaturan daerah ini? Apa saja implikasi secara nyata yang mempengaruhi pada kinerja maupun kepentingan rakyat di daerah Saudara masing-masing para kepala daerah. Ini kita perlu merapatkan satu gambaran, ya, dalam rangka kita melihat sistem ketatanegaraan kita, baik itu yang nampak di dalam konstitusi maupun juga di dalam praktik. Saya dengan Pak Palguna, kami terlibat langsung dulu di dalam merumuskan konstitusi ini, sehingga hari ini ada persoalan-persoalan yang kita temukan para kepala daerah merasakan adanya persoalan norma, persoalan norma. Ini saya kira untuk kepentingan bangsa kita yang lebih besar ke depan, jadi bukan persoalan adanya semacam satu rusaknya hubungan daerah dengan pusat, tentu tidak demikian, ya. Itu saja. Boleh dijawab sekarang atau nanti tertulis juga boleh. Tapi secara lengkap, ya, secara lengkap. Terima kasih, Pak Ketua.

12

21.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, nanti, sebentar. Masih ada, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

22.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, terima kasih, Pak Ketua. Kalau saya melihat agak sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan Pihak Pemerintah, tapi mudahmudahan ini bukan suudzon, ya. Kalau menurut saya untuk sementara sepertinya ini soal pembagian kewenangan yang sebenarnya tidak terlalu jelas, sehingga ketika dalam tataran implementasi bahwa antara kehendak yang dimaui pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota itu mungkin sering tidak harmonis. Sehingga ketika kemudian pihak pemerintah kota dan kabupaten mau memperkuat dasar kinerjanya dengan dasar hukum berupa perda, itu ketika dipersepsi oleh pihak pemerintah pusat atau provinsi tidak sesuai dengan kehendak atau “porsi kewenangan” yang mestinya dimiliki oleh pemerintah kabupaten atau kota, sehingga kecenderungan untuk mempersoalkan perda itu sangat potensial. Sehingga saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Patrialis bahwa coba nanti diinventarisir perda-perda yang sudah pernah dibatalkan oleh gubernur maupun menteri. Kalau saya lebih spesifik lagi barangkali, Pak Patrialis. Coba nanti, ya, tiga isu ini saja yang diangkat. Kehutanan, kelautan, dan energi dan sumber daya mineral ini, ini yang sensitive, kan? Yang Para Pemohon persoalkan itu sebenarnya dasarnya adalah tiga kewenangan ini meskipun di permohonan 136 apa 137 itu ada tambahan khusus tentang pendidikan khusus itu, kan? Tapi saya kira yang sangat sensitif, ya, tiga ini. Ini yang kemudian menjadi “rebutan rezekilah,” lebih lanjut yang kalau boleh saya maknai, ya. Jadi saya mohon dengan hormat dari Pihak Pemerintah ke depan pada sidang yang akan datang coba dijelaskan, Pak. Apakah harmonisasi itu sudah ada apa belum? Kalau norma ini cuma dilempar begitu saja tidak dijelaskan breakdown-nya bahwa untuk misalnya bidang energi dan sumber daya mineral misalnya, batasan-batasan kewenangan pusat, provinsi, dan kota/kabupaten itu seperti apa, secara rigit tidak dijelaskan, sampai kapan pun juga pasti akan terjadi tumpang tindih kewenangan. Saya kira benang merahnya di situ, Pak. Jadi mohon ke depan nanti supaya itu dijelaskan lebih lanjut, apakah sudah ada harmonisasi tentang itu. Kalau tidak, sampai kapan pun juga jelas ini akan menjadi persoalan-persoalan, ya, sepertinya apa itu ... badannya dilempar tapi ekornya ditarik, jadi sampai kapan pun juga ketidakadilan menurut daerah kabupaten/kota itu akan selalu dirasakan. Tapi kalau kemudian ini memang sudah kemauan undangundang, kemauan seluruh rakyat Indonesia melalui DPR memang 13

undang-undang seperti itu bahwa ini lho yang menjadi kewenangan tingkat II, tingkat I, dan pusat, saya kira sudah kemauan politik kita bersama sehingga tidak ada lagi yang mempersoalkan. Tapi kalau masih norma itu seperti ini kemudian ditindaklanjuti oleh kementerian dalam negeri yang mempunyai otoritas mengatur tingkat di bawahnya tidak dengan batasan-batasan yang jelas, jadi rebutan kewenangan itu pasti akan terjadi terus. Barangkali ke depan saya minta itu bisa ditambahkan dalam keterangannya, nanti kalau memang … ini kan bakal persidangan ini berlanjut terus sampai bukti-bukti dan Ahli nanti. Mungkin itu dulu, Pak Ketua. Terima kasih. 23.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, masih ada tambahan dari Yang Mulia Pak Patrialis.

24.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, ke Pemerintah yang mewakili Presiden. Saya lupa tadi mau konfirmasi juga. Di dalam penyelenggaraan kenegaraan kita ini, terutama yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, itu pernah satu periodesasi persoalan izin-izin pertambangan itu diberikan kepada pemerintah daerah, terutama bupati dan walikota. Yang terjadi adalah dalam waktu sekejap itu daerah-daerah pertambang itu habis dibagi begitu cepat diberikan kepada para cukong-cukong yang tadinya membiayai untuk kampanye segera dikembalikan. Kemudian satu cukong bisa menguasai ribuan hektar, sehingga sumber daya alam kita tergadai. Setelah itu selesai, pemerintah daerah ke depan juga enggak bisa berbuat apa-apa karena sudah dibagi oleh bupati yang sudah ada. Ini memang muncul juga persoalan ketika kepercayaan itu diberikan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Kami ingin mendapatkan gambaran ke depan mungkin tertulis saja karena ini agak berat, ya. Apa persoalan-persoalan yang dilihat selama ini, apabila adanya beberapa peraturan-peraturan daerah yang justru dikhawatirkan membahayakan untuk kepentingan masa depan yang lebih besar. Bahkan juga ada yang ingin menjual pulau di daerah-daerah tertentu. Dan ada beberapa daerah kita memang di pulau-pulau tertentu itu justru orang asing di situ. Dia tidak jual tapi dikontrakkan puluhan tahun, dan tidak boleh juga orang kita/pribumi atau orang Indonesia masuk ke sana. Ini kan persoalan juga, ya kan? Nah, jadi ini kan harus imbang penyelenggaraan pemerintahan ini, ya, baik itu kekuasaan yang ada di tingkat pemerintahan pusat maupun juga penyelenggaran pemerintahan yang ada di pemerintahan daerah yang juga ingin mensejahterakan rakyatnya. Memang banyak juga peraturan-peraturan yang sebetulnya justru peraturan yang dari tingkat 14

pusat menghambat penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Daerahnya kaya raya, ya, hasilnya luar biasa, tapi masyarakatnya miskin karena dia enggak bisa berbuat apa-apa, semuanya dikendalikan dari pusat. Ini kan persoalan juga. Listrik pun mereka tidak ada, sampai seperti itu pengendalian dari pusat. Karena pusat juga memberikan izin luar biasa kepada cukong-cukong. Yang mati rakyatnya juga. Nah, ini dua-duanya persoalan dalam penyelenggaraan kenegaraan kita. Ya, jadi dari kemendagri secara tuntas tolong diberikan juga gambaran itu, ya. Supaya kita bisa menata dengan baik, ya, kepentingan negara yang sangat besar ini. Saya kira gitu, Pak Ketua. 25.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Jadi itu beberapa pendalaman ataupun masukan dari Para Yang Mulia. Nanti bisa ditanggapi sekaligus dalam … secara tertulis atau mungkin ada sesuatu hal yang ingin disampaikan dulu? Silakan. Atau sekaligus nanti? Ya, silakan.

26.

PEMERINTAH: SUHAJAR DIANTORO Baik, Yang Mulia. Karena seperti yang dikatakan Pak Hakim Pak Patrialis tadi ini agak berat, ya, jadi kita mungkin akan menjawabnya secara komprehensif tertulis saja nanti, biar dengan data yang lebih lengkap. Kami rasa demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

27.

KETUA: ANWAR USMAN Baik, ya, terima kasih. Dari Pemohon juga, ya, nanti mungkin bisa disampaikan. Ya, kalau mau sekarang mungkin? Silakan.

28.


NOMOR

136/PUU-

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Barangkali sedikit secara lisan kami sampaikan bahwa hal yang berkaitan dengan apa yang dikemukakan oleh Yang Mulia Hakim Patrialis Akbar, pertanyaan berkaitan dengan perda. Biarlah nanti perda … berkaitan dengan perda itu nanti akan dijawab langsung oleh Prinsipal kami. Dan kami hanya melulu mencermati permohonan ini yang berkaitan dengan permohonan terhadap dua pasal saja. Dan setelah melalui diskusi kami dengan Prinsipal, mereka tidak minta banyak, dua pasal saja, Pasal 14 dan Pasal 15. Mereka memberikan apresiasi terhadap eksistensi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Akan tetapi, terhadap isi dan bunyi Pasal 14 dan

15

Pasal 15 ini menimbulkan kegalauan dari Prinsipal kami selaku pemerintah daerah, baik DPR-nya maupun bupatinya. Terima kasih, Yang Mulia. 29.

KETUA: ANWAR USMAN Baik. Pemohon Nomor 137 ada yang ingin disampaikan?

30.


PERKARA

NOMOR

137/PUU-

Terima kasih, Yang Mulia. Secara umum terkait dengan pertanyaan dari Pak Yang Mulia Majelis Hakim, Patrialis Akbar tentang pembatalan perda mungkin nanti akan kami tambahkan dalam keterangan dari para saksi mengenai beberapa perda yang telah dibatalkan. Memang dalam praktiknya ini undang-undang kan belum begitu lama, Yang Mulia. Kalau untuk perda prosesnya juga cukup panjang, ada mekanisme yang cukup panjang, akan tetapi setahu kami sudah ada satu perda di wilayah Kalimantan Selatan, di Kabupaten Tanah Bumbu yang sudah dibatalkan oleh gubernur terkait dengan perda mengatur survei pertambangan. Jadi, pemerintah kabupatennya ingin mengatur tentang survei pertambangan, kemudian oleh gubernurnya dibatalkan karena memang wilayah pertambangan atau kewenangan mengenai pertambangan itu sudah ditarik ke wilayah kewenangan tingkat provinsi, begitu ya. Nah, ini satu yang sudah kami dengar, mungkin juga banyak barangkali di daerah-daerah yang lain hanya karena terkait dengan perda ini butuh waktu pembuatannya dan saya kira dalam satu tahun belum tentu banyak perda yang diproduksi oleh pemerintahan daerah. Jadi kami juga belum dapatkan informasi yang begitu valid tentang berapa jumlah perda yang sudah dibatalkan oleh gubernur sejak pemberlakukan undang-undang ini. Kalau perda yang dibatalkan oleh Mendagri sebelum berlakunya undang-undang ini, saya kira sudah banyak, begitu ya, di berita-berita juga sudah banyak, ratusan perda bahkan yang sudah dibatalkan oleh Mendagri. Dan itu pun masih menyisakan persoalan hukum terkait dengan mekanisme judicial review dan executive review yang sampai saat ini masih belum tuntas, Yang Mulia. Saya kira itu, Yang Mulia, terkait dengan perda dan nanti kami akan perkuat dalam keterangan ahli dan saksi-saksi tentang fakta-fakta apa saja yang sudah terjadi sejak berlakunya undang-undang ini. Dan kenapa, ya kami dari pemerintah kabupaten ini mengajukan mekanisme konstitusional ini karena memang sejak awal seperti yang disampaikan Yang Mulia tadi tidak pernah ada dialog tuntas, perlibatan pemerintahan

16

kabupaten/kota dalam pembuatan undang-undang ini karena tiba-tiba jadi dan kita kaget semuanya. Itu, Yang Mulia prosesnya. Terima kasih. 31.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Selanjutnya, apakah Pemohon, baik Nomor 136, 137 akan mengajukan ahli atau saksi. Nomor 136 dulu.

32.


NOMOR

136/PUU-

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kami memang merencanakan untuk mengajukan saksi dan ahli. 33.

KETUA: ANWAR USMAN Berapa orang?

34.


NOMOR

136/PUU-

NOMOR

137/PUU-

Ahli sekitar tiga, saksi sekitar lima. 35.

KETUA: ANWAR USMAN Dari Nomor 137?

36.


PERKARA

Kita merencanakan lima ahli dan lima saksi, Yang Mulia. 37.

KETUA: ANWAR USMAN Ya. Baik, kalau begitu begini, untuk Nomor 136 dan 137 masingmasing sidang berikutnya membawa dua ahli, ya. Jadi, dua dari Nomor 136, dua dari Nomor 137. Saksi dan ahli lainnya nanti, kita lihat perkembangan sidang berikutnya. Ya, ahli saja dulu baru saksi. Jadi, empat semuanya untuk sidang berikutnya, masing-masing dua, kemudian sisanya, ya sidang berikutnya lagi. Begitu juga untuk Kuasa Presiden, ya. Baik. Dengan demikian sidang ini ditunda … oh, ya, cv ahli itu diajukan sebelum mulai sidang, ya.

17

38.


PERKARA

NOMOR

137/PUU-

Siap, Yang Mulia. 39.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, untuk itu sidang ditunda hari Kamis, tanggal 14 April 2016, jam 11.00 WIB dengan acara mendengar keterangan DPR dan ahli dari masing-masing Pemohon. Sudah jelas, ya?

40.


NOMOR

136/PUU-

Mohon maaf, Yang Mulia, jam berapa, Yang Mulia, sidangnya? 41.

KETUA: ANWAR USMAN Jam 11.00 WIB.

42.


NOMOR

136/PUU-

Jam 11.00 WIB, oke, 14 April 2016, jam 11.00 WIB. Terima kasih, Yang Mulia. 43.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, Kuasa Presiden jelas, ya. Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 15.02 WIB Jakarta, 21 Maret 2016 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004 Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

18

2015

Recommend Documents