2015

FORMULIR MODEL PS-13 KEPUTUSAN SENGKETA

SALINAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA PEMATANGSIANTAR KEPUTUSAN SENGKETA Nomor Permohonan: 001/PS/PWSL.PTS.02.04/VIII/2015

Menimbang

:

a. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Pematangsiantar telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari : 1.

2.

a. b. c. d.

Nama Pekerjaan/Jabatan Kewarganegaraan Alamat

: : : :

e. Nomor Telepon/Hp f. Nomor Faksimili

SURFENOV SIRAIT, S.SOS. Wiraswasta Indonesia Taman Pulo Indah Blok N No. 9 Jakarta Timur : 081210511966 : -

a. b. c. d.

: : : :

Nama Pekerjaan/Jabatan Kewarganegaraan Alamat

e. Nomor Telepon/Hp f. Nomor Faksimili

S. L. PARLINDUNGAN SINAGA Wiraswasta Indonesia Komplek TNI AU, Jl. Melati Bakti No. 25 Pondok Bambu Jakarta Timur : 081281200248 : -

Dengan permohonan tertanggal 9 Agustus 2015, memberikan kuasa kepada Syahrizal, SH. Dan Mulyadi, SH. dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor 001/PS/PWSL.PTS.02.04/VIII/2015 tanggal 22 Agustus 2015. Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon TERHADAP : Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Porsea No. 3 Pematangsiantar Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Termohon b. Bahwa Panwaslih Kota Pematangsiantar telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut : 1. Uraian Permohonan Pemohon Sebagai Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Pematangsiantar yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Kota Pematangsiantar oleh Gabungan Partai Politik Pengusung Calon, yang tidak ditetapkan oleh KPU Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut,-----------------------------------------PEMOHON 1

Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kotata Pematangsiantar Nomor : 825/BA/KPU-Kota-002.656024/VII/2015 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil walikota Pematangsiantar 2015 terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar di Jl. Porsea No. 3 Pematangsiantar, selanjutnya disebut -----------------------------------------------------TERMOHON I.

KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota. b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 22A ayat (3) menyatakan bahwa Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota. c. Bahwa dengan demikian, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Pematangsiantar, berwenang untuk memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa dalam Permohonan ini.

II.

KEDUDUKAN HUKUM Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UndangUndang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang. Bahwa Pemohon adalah Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar Periode 2015-2020 yang telah melakukan pendaftaran sebagai Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan melampirkan seluruh persyaratan pencalonan dan syarat calon kecuali model B.1KWK Parpol dari Partai Golkar Kubu Agung Laksono, sesuai ketentuan -2-

yang berlaku kepada Termohon, yaitu Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar. Sehingga dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan Permohonan ini. III.

TENGGANG WAKTU PERNGAJUAN PERMOHONAN Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar, ketika KPU menerbitkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 825/BA/KPUKota.002.656024/VII/2015, tanggal 29 Juli 2015, Tentang Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 Pukul 00:15 WIB. Bahwa dengan demikian laporan pelanggaran ini dimajukan dalam jangka waktu yang diamanatkan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang, Peraturan KPU No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 3 yang menyatakan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada tahapan, program dan jadwal sebagaimana diatur dalam peraturan ini, Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Sengketa pasal 2 (a) Perbedaan penafsiran atau suatu ketidak jelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, pasal 3 Permohonan sengketa pemilihan dapat diajukan oleh (b) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

IV.

POKOK PERMOHONAN 1. Pada Pokoknya Permohonan Pemohon keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pematangsiantar Nomor : 825/BA/KPU-Kota002.656024/VII/2015, tanggal 29 Juli 2015, Tentang Pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 Pukul 00:15 WIB. Pada poin 2 KPU Kota Pematangsiantar tidak menerima pendaftaran pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Kota Pematangsiantar an. Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga dikarenakan tidak memenuhi : 1. Peraturan KPU No. 12 Tahun 2015 Pasal 42 A ayat (1). 2. Peraturan KPU No. 12 Tahun 2015 Pasal 42 A ayat 6 huruf (a). 3. Peraturan KPU No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, perihal Pendaftaran Pasangan Calon dari tanggal 26 Juli sampai akhir 28 Juli 2015. 4. Serta tidak sesuai Surat Edaran KPU No. 402/KPU/VII/2015 perihal Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertanggal 24 Juli 2015. -3-

Menurut Pemohon bahwa KPU Kota Pematangsiantar dalam mengambil keputusan tersebut diatas telah melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku karna tidak sesuai dengan : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 pada Pasal 5 ayat 3 : - Huruf (d) tentang pendaftaran pasangan calon, seharusnya KPU Pematangsiantar hanya menerima berkas pendaftaran pasangan calon. - Huruf (e) tentang berkas penelitian pasangan calon, seharusnya KPU Pematangsiantar tidak melakukan penelitian ketika menerima berkas pendaftaran pasangan calon karena ada peraturan tentang jadwal penelitian berkas. 2. Peraturan KPU No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Menurut KPU Pematangsiantar pendaftaran pasangan calon an. Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga tidak memenuhi peraturan KPU memenuhi Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015, adalah yang sebenarnya menurut Pemohon adalah justru KPU Kota Pematangsiantar yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan dimaksud karena jawal pendaftaran pasangan calon adalah dari tanggal 26 Juli sampai akhir 28 Juli 2015 dan masih ada jadwal penelitian berkas pasangan calon yaitu dari tanggal 28 Juli 2015 sampai akhir 3 Agustus 2015. Hal Tahapan inilah yang dilanggar oleh KPU Kota Pematangsiantar. 2. Untuk menguatkan dalil-dalil pemohon kuasa hukum menyatakan sebagai berikut : a. Bahwa berdasarkan jadwal dan tahapan sebagaimana terbuang dalam lampiran PKPU No. 02/2015 maka cukup jelas dan terang tindakan Termohon yang tidak memberikan waktu dan kesempatan kepada Termohon untuk memperbaiki dan melengkapi kekurangan berkas pencalonan jelas merupakan tindakan yang sewenang-wenang yag bertentangan dengan PKPU No. 2/2015 b. Bahwa selanjutnya Termohon telah menjadikan surat KPU No. 402/KPU/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 sebagai dasar terbitnya surat Keputusan KPU No. 825/BA/KPU Kota002.65.6024/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015. c. Bahwa mengacu pada pendapat Ahli yang telah memberikan pendapatnya dalam persidangan musyawarah tanggal 30 Agustus 2015, maka cukup jelas dan terang bahwa Surat KPU No. 402/KPU/VII/205 tanggal 24 Juli 2015 jelas bertentangan dengan Peraturan KPU No. 2 tahun 2015 dengan demikian berdasarkan hirarkinya surat edaran KPU No 402/KPU/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 demi hukum tidak mempunyai kekuatan hukum. d. Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana kami kemukakan diatas, maka kami berkesimpulan bahwa Termohon telah melakukan tindakan sewenang-wenang dan terbukti telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan UU No. 1/2015 yang telah diperbaharui dengan UU No. 8 tahun 2015 pasal 5 ayat 3 jo Peraturan KPU No. 2 tahun 2015 Jo Peraturan KPU No. 9 tahun 2015 yang diperbaharui dengan peraturan KPU No. 12 tahun 2015.

-4-

3. Petitum Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut : a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagaian yakni agar Pendaftaran Pasangan Calon Walikota da Wakil Walikota Pematangsiantar atas nama Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga dapat diterima oleh KPU Kota Pematangsiantar. b. Membatalkan Surat Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor : 825/BA/KPU-Kota-002.656024/VII/2015 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015, pukul 00:15 WIB atas nama Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga. c. Meminta kepada KPU Kota Pematangsiantar untuk melaksanakan Keputusan ini. 2. Bukti-Bukti Pemohon Bahwa untuk memperkuat permohonannya, mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : No Bukti 1. P1

Pemohon

telah

Jenis/Nama Berkas

3. P3

Fotocopy BA Penolakan dari KPU Pematangsiantar Nomor : 825/BA/KPU-Kota-002.656024/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015. Fotocopy Tanda Terima Dokumen Persyaratan Pencalonan dari (BUKTI P1) KPU Pematangsiantar. ( BUKTI P1) Fotocopy B-KWK Parpol 4 Partai

4. P4

Fotocopy B.1-KWK Parpol 4 Partai

5

P5

Fotocopy B.2-KWK Parpol 4 Partai

6. P6

Fotocopy B.3-KWK Parpol 4 Partai

7. P7

Fotocopy B.4-KWK Parpol 4 Partai

2. P2

3. A. Keterangan Saksi a. Keterangan saksi 1 menyatakan seharusnya KPU Kota Pematangsiantar menerima dahulu pendaftaran pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga selanjutnya KPU Kota Pematangsiantar melakukan penelitian dokumen berkas pasangan calon dan menyarankan kepada pasangan calon untuk mengadakan perbaikan bila ada kekurangan. b. Keterangan saksi ke 2 menyatakan bahwa saksi kedua melihat mendengar dan merasakan tanggal 28 Juli 2015 menyatakan KPU Kota Pematangsiantar melakukan penolakan pendaftaran pelaksanaan calon Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga dengan alasan pasangan calon yang dimaksud dengan alasan KPU menyatakan B.1-KWK Parpol Partai Golkar kubu Agung Laksono tidak dimiliki oleh pasangan calon, sementara pasangan calon yang dimaksud telah memiliki surat pernyataan kedua kubu Golkar yang bersengketa untuk mendukung pasangan calon artinya KPU Kota Pematangsiantar harus menerima dahulu pendaftaran pasangan calon yang dimaksud lalu melakukan penelitian ataupun perbaikan sesuai PKPU No. 2 tahun 2015 tentang jadwal dan tahapan yang harus diikuti dan ditaati oleh termohon. -5-

B. Keterangan Ahli Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum DASAR HUKUM 1. UU.No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, UU No.2 Tahun 2011 2. UU.No.15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 3.

UU.No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang No.1 Taun 2014

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat

KPU

Propinsi

dan

Sekretariat

Komisi

Pemilu

Kabupaten/kota Asas-asas penyelenggaraan pemilihan pilkada berpedoman, mengacu kepada: 1. Mandiri 2. Jujur 3. Adil 4. Kepastian hukum 5. Tertib 6. Kepentingan umum 7. Keterbukaan 8. Proporsionalitas 9. Profesionalitas 10. Akuntabilitas 11. Efisiensi 12. Efektifitas 13. Aksesibilitas Asas-asas ini merupakan pedoman, acuan sebagai penentu di dalam memberlakukan norma hukum, peraturan KPU (PKPU) seperti PKPU No.2, PKPU No.9, PKPU No.12, Surat Edaran 402. Di dalam menentukan validitas, keabsahan aturan hukum dalam hal ini PKPU No.2 Tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota, harus dilihat keabsahan substansinya mulai dari persiapan sampai kepada penyelenggaraan merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon seyogianya diberikan akses yang baik kepada peserta yang mendaftarkan diri dan ada komunikasi yang baik antara KPUD Pematang Siantar dengan pendaftar dalam hal ini pasangan Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga. Mengenai persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal

-6-

(Sekjen) secara substansial sebenarnya dapat dibuktikan dari persetujuan dan dukungan yang diberikan oleh kedua kubu partai golkar baik dari kubu Abu Rizal bakri maupun dari kubu Agung Laksono. Pemberian kesempatan oleh KPUD Pematang Siantar kepada pihak pendaftar dalam hal ini pasangan Surfenof Sirait dan Parlindungan Sinaga semestinya diberikan sesuai dengan panduan PKPU No.2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal karena sangat bersesuaian dengan memberikan akses yang baik terhadap hak-hak konstitusional pendaftar. Oleh karena itu KPUD tidaklah dapat dikatakan layak dan pantas ketika menolak pendaftaran pihak pemohon jika dianalisis dari validitas norma ataupun aturan hukum seperti PKPU dan Surat Edaran. Secara teoritis ada tiga validitas norma hukum yang diajarkan oleh Jurgen habermas, yakni: 1. Validitas teknis (Technical Validity) 2. Validitas kejujuran (Honest Validity) 3. Validitas substansial (Substantial Validity) Ketiga validitas norma hukum tersebut tidak dapat berdiri sendiri ataupun hanya merujuk salah satunya saja namun harus dimaknai dan dipahami secara komprehensif, utuh dan tak terpisahkan satu sama lain. Sehingga perlakuan KPUD terhadap pemohon dalam hal pendaftaran tersebut semestinya memberikan kesempatan untuk memperbaiki ataupun melengkapi berkas-berkasnya, intinya adalah adanya komunikasi baik dan benar dan yang paling penting KPUD di sini posisinya adalah netral, independen, tidak berpihak dan KPUD ini adalah penyelenggara negara dan pemerintahan sehingga baginya dapat berlaku Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemeene Beginsel Van Behoorlijk Bestuur), perlu memperhatikan aspek pelayanan yang baik, pantas, layak bagi masyarakat termasuk pendaftar atau pemohon dalam hal ini. Hukum pada dasarnya dibentuk oleh komponen rules/kaidah dan moral/etic yang sifatnya adalah

menyatu

(embedied)

tidak

dapat

dipisahkan

antara

kaidah/aturan dan moralnya sebab ketika dia tidak menyatu dengan moralnya maka aturan-aturan hukum termasuk PKPU dan surat edaran itu jauh dari keadilan atau dengan kata lain tercerabut dari akarnya yakni keadilan itu sendiri.

Dalam penegakan hukum yang benar dipengaruhi oleh praktek kepastian hukum, dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan mencapai rasa -7-

keadilan. Penegakan hukum tersebut juga berakar dalam sebuah sistem hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak saja memiliki unsur berupa struktur hukum (legal structure), substansi-substansi hukum (legal substance) melainkan yang hidup dan mempengaruhi jalannya sistem hukum itu adalah budaya hukum (legal culture). Budaya hukum masyarakat tumbuh bersama semangat rasa keadilan dan nurani hukum yang berkeadilan yang terwujud dalam perilaku moral masyarakat. Dalam perspektif hukum tatanegara norma yang terkandung dalam UndangUndang Dasar (UUD) merupakan sumber hukum (rechtsgevulle) bagi aturan yang ada di bawahnya. Konstruksi ini mempunyai makna bahwa nilai-nilai, asas dan norma-norma hukum yang ada dalam UUD harus mengalir dalam perundang-undangan di bawahnya, apakah berupa norma original atau norma jabaran yang lebih konkret. Norma tersebut dapat mengalir begitu saja dalam perundang-undangan yang lebih rendah dapat memberikan norma tafsiran dari norma yang lebih tinggi tersebut. Rudolf Stammler, seorang ahli filsafat hukum yang beraliran Neo Kantian, norma hukum yang terdapat dalam UUD adalah sebagai bintang pemandu (Leitstern) terhadap pembuatan undang-undang di bawahnya agar selaras dengan nilai-nilai dan norma hukum. Sebagai Leitstern, norma HAM yang terkandung dalam UUD, mempunyai dua posisi yaitu sebagai norma pengarah atau pemandu bagi hukum positif untuk mencapai cita-cita perlindungan HAM dan sebagai norma penguji undang-undang atau hukum positif apakah telah selaras dengan semangat HAM. Meminjam kerangka pemikiran Gustav Radbruch seorang ahli filsafat hukum dari mazhab Baden sebagai Leitstern norma HAM yang terkandung dalam UUD dapat berfungsi regulatif maupun konstitutif. Fungsi regulatif menempatkan norma HAM dalam UUD sebagai tolok ukur untuk menguji apakah undang-undang atau hukum positif telah selaras dengan UUD, undang-undang atau hukum positif akan kehilangan makna sebagai hukum yang bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat. Konstitusionalisasi peraturan perundang-undangan adalah sebuah keniscayaan dan harus berkoherensi kepada asas (principle) dan nilai (value) maksudnya adalah suatu norma hukum harus dapat divalidasi secara normatif, validasi kejujuran dan validasi substansial. Jika norma hukum valid secara normatif tetapi tidak valid secara substansial maka sebenarnya norma hukum itu sudah batal atau invalid. Norma hukum itu harus mampu berkoherensi kepada norma hukum yang lebih tinggi sehingga harus dapat disandarkan dan didasarkan kepada norma hukum konstitusi (UUD RI Tahun 1945) bahkan kepada nilainilai filsafat kenegaraan dan kebangsaan yakni Pancasila. Ketika norma hukum koherens dengan peraturan yang lebih tinggi maupun juga dengan substansinya -8-

maka norma hukum tersebut memiliki jiwa dan identitas (identity) dan benar dalam dirinya, mampu menjelaskan dirinya (self explanatory) 4. Jawaban Termohon I.

Umum

Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18 (4) menyatakan bahwa "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis". Pasal ini dimaknai sebagai penegasan bahwa kedaulatan rakyat dan demokrasi harus dihormati sebagai instrument utama pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Sehingga pemaknaan kedaulatan rakyat dan demokrasi tersebut dilaksanakan lewat pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat ini tetap beranjak dari realita permasalahan yang muncul pada pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebelumnya sehingga terkait aturan yang dianggap tidak relevan dilakukan perbaikan mendasar agar dapat mencapai tujuan-tujuan dari dilaksanakannya Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Dilahirkannya UU No 22 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota malah semakin menambah catatan buram bangsa ini betapa tidak memiliki sikap yang konsisten atas sebuah regulasi yang telah dilahirkan terlebih regulasi tersebut telah melalui proses uji materil di Mahkamah Konstitusi. Mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung oleh DPRD mendapatkan penolakan yang luas dari warga Negara yang merasa bahwa hak konstitusionalnya dicabut oleh Negara. Sehingga untuk mengatasi keadaan penolakan tidak semakin meluas, pemerintah menerbitkan UU Tentang Penetapan PERPPU No 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang kemudian kita kenali sebagai UU No 1 Tahun 2015. Kemudian usai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, pada 18 Maret 2015, disahkan UU No 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, oleh presiden Joko Widodo. Pada ke 2 (dua) Undang-Undang ini telah diatur semua hal yang berkaitan dengan proses pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat meskipun jelas terlihat bahwa ke 2 (dua) UndangUndang ini tidak mengatur hal-hal yang bersifat teknis yang menjelaskan makna setiap pasal dari ke 2 (dua) Undang-undang ini. Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan diberikan tugas dan kewenangan oleh UU No 1 Tahun 2015, pad a pasal 9 huruf a, untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah, yang kemudian kita kenal dengan Peraturan KPU bagi lembaga KPU dan Peraturan Bawaslu bagi Lembaga Bawaslu/Panwas. Kedua Lembaga penyelenggara ini menjadikan UU No 1 Tahun 2015 dan UU No 8 Tahun 2015 serta peraturan perundangan-undangan lainnya sebagai bahan rujukan di dalam menerbitkan setiap PKPU maupun Peraturan Bawaslu yang mengatur secara detil ketentuan dalam setiap tahapan yang diatur dalam UU No 1 dan UU No 8 Tahun 2015. Oleh karena itu Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang adalah -9-

merupakan produk turunan dari ke dua Undang-Undang yang kami sebutkan diatas adalah menjadi penjelasan yang lebih detil atas setiap tahapan yang diatur dalam ke 2 (dua) Undang-Undang tersebut. II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) Dalam surat Permohonan Penyelesaian Sengketa disebutkan Pemohon adalah : 1). Surfenov Sirait, S.Sos, 2). S.L.Parlindungan Sinaga. Sesuai dengan Peraturan Bawaslu No 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, pada BAB I Ketentuan Umum, pasal 1 angka 3 disebutkan, "Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota". Selanjutnya pada angka 20, juga dalam Ketentuan ini, disebutkan, "Pemohon adalah pelapor yang mengajukan permohonan sengketa". Kemudian pada pasal 4 Peraturan Bawaslu No 8 Tahun 2015, disebutkan, "Permohonan sengketa terhadap Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan dapat diajukan oleh: a) pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota; atau, b)partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon". Selanjutnya pada PKPU No. 9 Tahun 2015, BAB I Ketentuan Umum, pada pasal 1 angka 18, disebutkan, "Pasangan Calon adalah Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan". Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2015 terkait keberadaan Pemohon menjadi tidak jelas karena Pemohon hanya mendalilkan bahwa mereka telah mendaftar ke KPU Kab/Kota. Terdapat kerancuan yang dipahami oleh Pemohon bahwa mendaftar itu juga harus dimaknai sebagai pendaftaran diterima dan tidak mengalami kendala terkait administrasi pendaftaran. Bila pendaftaran tidak dapat diteruskan atau tidak diterima, maka berakibat pendaftaran gagal yang mengakibatkan defenisi mendaftar atau didaftarkan menjadi hilang atau tidak ada sama sekali. Dengan demikian, permohonan penyelesaian sengketa ini mengandung cacat yuridis, karena tidak memenuhi ketentuan tentang terpenuhinya unsur mendaftar yang dimaksud Pemohon. Disamping itu PKPU No. 9 Tahun 2015 yang kami sebutkan diatas juga mengandung makna bahwa pasangan calon adalah bakal calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan. Artinya ada rangkaian proses yang harus dilalui oleh bakal calon untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan. Juga perlu dipahami secara bersama bahwa permohonan sengketa terhadap Keputusan KPU Kab/Kota adalah mengenai Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan. Berdasarkan keterangan tersebut diatas, kedudukan hukum (legal standing) pemohon tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau cacat hukum sehingga permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh pemohon agar ditolak atau tidak diterima oleh Pimpinan Musyawarah.

- 10 -

III. KETERANGAN KPU KOTA PEMATANGSIANTAR ATAS ARGUMEN HUKUM PEMOHON YANG MENYATAKAN KPU KOTA PEMATANGSIANTAR TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN ATAS PERATURAN DAN PERUNDANGUNDANGAN YANG BERLAKU. Bahwa dalam surat permohonannya pemohon, dalam pokok permohonan disebutkan sebagai berikut : 1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan KPU Kota Pematangsiantar, yang mengakibatkan pendaftaran tidak diterima; 2. Bahwa menurut pemohon, KPU Kota Pematangsiantar telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan aturan yang berlaku; 3. Bahwa KPU Kota pematangsiantar telah melanggar pasal 5 ayat 3 huruf d dan e UU No 1 tahun 2015; 4. Bahwa KPU Kota Pematangsiantar telah melanggar PKPU No 2 tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; KPU Kota Pematangsiantar tidak sependapat dengan argumentargumen pemohon dengan alasan sebagai berikut : 1. Bahwa Keputusan KPU Kota Pematangsiantar No 825/BA/KPU-Kota-002.656024/V1I/2015 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar tahun 2015, yang disebut Pemohon sebagai Keputusan dan menjadikan sebagai Legal Standing, sesungguhnya bukanlah Keputusan melainkan Berita Acara. Hal tersebut sesuai dengan Surat KPU RI No 402/KPU/V11/2015, yang menegaskan terhadap Pasangan Calon yang tidak diterima pendaftarannya dikarenakan tidak terpenuhinya persyaratan pencalonan, pernyataan tidak menerima pendaftaran tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara; 2. Bahwa pasal 5 ayat 3 huruf d dan e UU No 1 tahun 2015, adalah bagian tidak terpisah dari BAB II tentang Azas dan Prinsip pelaksanaan, sehingga pemaknaan pasal 5 ayat 3 huruf d sebagai "seharusnya KPU hanya menerima berkas pendaftaran pasangan calon (bersifat pasif) ,adalah tidak tepat, demikian juga pasal 5 ayat 3 huruf e sebagai, "seharusnya KPU tidak melakukan penelitian ketika menerima berkas pendaftaran pasangan calon karena peraturan tentang jadwal penelitian berkas". Hal ini dikarenakan bahwa pasal 5 ayat 3 huruf d dan e adalah menjelaskan tentang Prinsip Pelaksanaan atau lebih tepatnya menjelaskan tentang tahapan penyelenggaraan. Justru KPU Kota Pematangsiantar berpendapat bahwa pada saat pendaftaran KPU Kota Pematangsiantar harus bersifat aktif. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa Panwas Kab/Kota harus memastikan pelaksanaan penerimaan dan pemeriksaan berkas pendaftaran calon sesuai prosedur, sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 4 huruf b Peraturan Bawaslu No 5 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; 3. Bahwa proses pendaftaran juga harus diikuti dengan pemeriksaan semua dokumen atau berkas yang dibawa pada saat pendaftaran. Hal ini untuk memastikan bahwa ketentuan pasal - 11 -

38 ayat 2 yang menyebutkan, "dalam mendaftarkan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik wajib memenuhi persyaratan". Kata wajib ini tentu saja mengandung makna yang sudah tegas, tidak multi tafsir. Hal sudah sesuai dengan Surat KPU RI No 402/KPU/VII/2015 Tanggal 24 Juli 2015 Peri hal : Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada point 3 disebutkan, :apabila dalam pendaftaran pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak memenuhi persyaratan pencalonan yaitu menyerahkan dokumen : a. Model B-KWk Parpol b. Model B.1-KWK Parpol, dan c. Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau Kepengurusan Partai Politik tingkat Kab/Kota; atau Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi tentang Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kab/Kota apabila pengesahan kepengurusan partai politik tingkat Kab/Kota tidak dilakukan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Pusat. Secara kumulatif sebagaimana dimaksud dalam pasal38 ayat 2 PKPU No 9 Tahun 2015, KPU Provinsi atau KPU Kab/kota menyatakan tidak menerima pendaftaran terse but, menuangkan dalam berita Acara, dan mengembalikan dokumen pendaftaran pasangan calon kepada partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan" 4. Bahwa berdasarkan PKPU No 12 Tahun 2015, Pasal 42 A angka 1 menyebutkan, "masinq- masing Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan di tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 4 menyerahkan keputusan persetujuan Pasanqan Calon kepada pengurus Partai Politik tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota", selanjutnya pada pasal 42 A angka 2 disebutkan, "dalam hal kepengurusan partai politik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota terdapat 2 (dua) kepengurusan, masing-masing pengurus Partai Politik tingkat Pusat menyerahkan keputusan persetujuan Pasangan Calon kepada masing-masing pengurus di tingkat Provinsi atau Kab/Kota" 5. Dengan demikian KPU Kota Pematangsiantar dapat menjelaskan bahwa segala argument dan fakta selebihnya yang digunakan Pemohon, tidak ada relevansinya dan tidak membuktikan adanya pelanggaran seperti yang dinyatakan Pemohon dalam Permohonannya Berdasarkan keseluruhan penjelasan diatas, KPU Kota Pematangsiantar berpendapat bahwa Berita Acara No 825/BA/KPUKota-002.656024/V11/2015, tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dan tidak melanggar Hak-Hak Konstitusional Pemohon. IV. KESIMPULAN Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, KPU Kota Pematangsiantar, memohon kepada Pimpinan Musyawarah yang memeriksa dan memutus perkara permohonan penyelesaian sengketa ini, dapat memberikan putusan sebagai berikut : 1. Menyatakan bahwa pemohon tidak mempunyai Legal Standing; 2. Menyatakan permohonan pemohon ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima; 3. Menerima keterangan KPU Kota Pematangsiantar secara keseluruhan; - 12 -

4. Menyatakan Berita Acara KPU Kota Pematangsiantar bukan Keputusan Penetapan Peserta Pemilihan melainkan Berita Acara Tentang pendaftaran tidak diterima; 5. Menyatakan Berita Acara KPU Kota Pematangsiantar No 825/BA/KPU-Kota-002.656024/V11/2015 tidak bertentangan dengan UU No 1 dan 8 Tahun 2015, PKPU No 9 dan 12 tahun 2015 dan Surat KPU RI No 402 tahun 2015; dan 6. Menyatakan Berita Acara KPU Kota Pematangsiantar No 825/BA/KPU-Kota-002.656024/VII/2015, tetap mempunyai kekuatan hukum dan berlaku pada pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar tahun 2015 5. Bukti-bukti Termohon Bahwa untuk menguatkan jawabnnya, termohon mengajukan buktibukti sebagai berikut : Bukti T-1

:

Tanda terima pendaftaran pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar

Bukti T-2

:

Kliping Koran Metro Siantar tanggal 30 Juli 2015

Bukti T-3

:

Model B.1-KWK Parpol, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar tentang Persetujuan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015.

Bukti T-4

:

Berita Acara Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara tanggal 23 Juli 2015.

6. Pertimbangan Pimpinan Musyawarah. a. Fakta-fakta yang terungkap didalam musyawarah 1. Bahwa Bakal Pasangan Calon Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga pada tanggal 28 Juli 2015 menyerahkan berkas dukungan yang diusung Partai Politik/Gabungan Partai Politik. 2. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2015 KPU Kota Pematangsiantar menyerahkan Berita Acara No. 825/BA/KPU-Kota-002.656024/ VII/2015 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar Tahun 2015. 3. Bahwa menurut Pemohon KPU Kota Pematangsiantar hanya menerima berkas pendaftaran pasangan calon (Pasif). 4. Bahwa menurut KPU Kota Pematangsiantar pasal 5 ayat 3 huruf d dan e Undang-Undang No. 1 tahun 2015, adalah bagian tidak terpisah dari BAB II tentang Azas dan Prinsip pelaksanaan, sehingga pemaknaan pasal 5 ayat 3 huruf d sebagai "seharusnya KPU hanya menerima berkas pendaftaran pasangan calon (bersifat pasif), adalah tidak tepat, demikian juga pasal 5 ayat 3 huruf e sebagai, "seharusnya KPU tidak melakukan penelitian ketika menerima berkas pendaftaran pasangan calon karena peraturan tentang jadwal penelitian berkas"

- 13 -

b. Penilaian dan Pendapat dari Pimpinan Musyawarah. 1. Undang-Undang No. 8 tahun 2015 pasal 5 ayat 3 tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi : Huruf d. pendaftaran pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota. Huruf e. penelitian persyaratan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota. Dengan demikian tanggal 28 Juli 2015 adalah pada tahapan pendaftaran pasangan calon. 2. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 50 Ayat (2) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Ayat (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau pasangan calon perseorangan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian selesai. Ayat (4) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3) dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau pasangan calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonannya paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten/Kota diterima. 3. Bahwa berdasarkan lampiran PKPU No. 2 Tahun 2015 telah cukup jelas dan terang diatur tentang jadwal dan tahapan yang harus di ikuti dan ditaati oleh Termohon yaitu : a. Tanggal 26 Juli s/d 28 Juli adalah tahap pendaftaran pasangan calon. b. Tanggal 26 Juli s/d 1 Agustus 2015 adalah Pemeriksaan Kesehatan. c. Tanggal 1 Agustus s/d 2 Agustus 2015 adalah penyampaian hasil pemeriksaan Kesehatan. d. Tanggal 28 Juli s/d 3 Agustus 2015 adalah Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon. e. Tanggal 2 Agustus s/d 4 Agustus 2015 adalah Pemberitahuan hasil penelitian f. Tanggal 4 Agustus s/d 7 Agustus 2015 adalah Perbaikan syarat pencalonan partai politik/gabungan partai politik dan perbaikan syarat pencalonan dari partai politik/gabungan partai politik dan perseorangan. g. Tanggal 8 Agustus s/d 14 Agustus 2015 adalah Penelitian perbaikan syarat pencalonan partai politik/gabungan partai - 14 -

politik dan penelitian perbaikan syarat calon. h. Tanggal 24 Agustus 2015 adalah penetapan pasangan calon i. Tanggal 25 Agustus s/d 26 Agustus 2015 adalah Pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon. 4. Bahwa Berita Acara KPU No.825/BA/KPU-KOTA-002.656024 /VII/2015 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 yang disebut Termohon adalah Berita Acara Bukan dari Keputusan adalah bertentangan dengan Surat Edaran Bawaslu RI No.0210/BAWASLU/VII/2015 tertanggal 31 Juli 2015, yang menerangkan bahwa Berita Acara (BA) yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyatakan diterima atau tidak dapat diterima pendaftaran pasangan calon Merupakan Suatu Bentuk Putusan dari KPU Provinsi, Kabupaten/Kota. 5. PKPU No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pasal 3 Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada tahapan, program dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

c. Bahwa Panwaslih Kota pemeriksaan sebagaimana kesimpulan sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5.

6.

7.

Pematangsiantar terhadap hasil dimaksud huruf b, mengambil

Panwaslih Kota Pematangsiantar berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan sebagaimana permohonan Pemohon; Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan; Permohonan diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan permohonan; Pokok permohonan Pemohon beralasan hukum untuk sebagian. KPU Kota Pematangsiantar terhadap Pemohon dalam hal pendaftaran tersebut semestinya memberikan kesempatan untuk memperbaiki ataupun melengkapi berkas-berkas pasangan calon An. Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga, intinya yakni adanya komunikasi baik dan benar. KPU Kota Pematangsiantar perlu memperhatikan aspek pelayanan yang baik, pantas, layak bagi masyarakat termasuk pasangan calon (Pendaftar) atau Pemohon dalam hal ini, artinya KPU Kota Pematangsiantar haruslah bijaksana untuk memenuhi kepentingan politik masyarakat Kota Pematangsiantar Bahwa Undang-Undang tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Kolaborasi UU No.1 Tahun 2015 dan UU No.8 Tahun 2015) serta PKPU dan Surat Edaran yang terkait dalam hal ini tidak ada persesuaian atau satu dengan yang lainnya bisa saja bertentangan, untuk itu dalam hal menampung hal demokrasi masyarakat/ rakyat Kota Pematangsiantar dengan berkeadilan maka KPU Kota Pematangsiantar haruslah memberi kesempatan kepada pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota An. Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga untuk diterima mendaftar sebagai pasangan calon.

- 15 -

8.

9.

Mengingat

Bahwa KPU Kota Pematangsiantar harusnya berpegangteguh pada azas-azas penyelenggaraan Pemilihan Pilkada, mengacu kepada kemandirian, kejujuran, keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, Profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, aksebilitas. KPU Kota Pematangsiantar pada masa pendaftaran, pada prinsipnya hanya menerima berkas pendaftaran pasangan calon.

: a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. c. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota. d. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Progam dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. e. Peraturan KPU No.9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 825/BA/KPU-Kota-002.656024/VII/2015.

Kota Pematangsiantar Nomor :

3. Meminta Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar untuk menerima Pendaftaran Pasangan Calon An. Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi. 4. Meminta Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar untuk melaksanakan Keputusan ini. Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panwaslih Kota Pematangsiantar oleh 1). Darwan Edyanto Saragih, ST., MPd 2). Manuaris Sitindaon, SH 3). Elpina, SH., MH masing-masing sebagai Anggota Panwaslih Kota Pematangsiantar dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA PEMATANGSIANTAR Ketua, ttd Darwan Edyanto Saragih, ST., MPd Anggota, Anggota, ttd

ttd

Manuaris Sitindaon, SH

Elpina, SH., MH

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. Sekretaris, Elin Sayuti, SS., MM NIP. 19721210 200003 2 005 - 16 -