2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015 PERKARA NOMOR 9/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI PEMOHON (V)

JAKARTA SENIN, 13 APRIL 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015 PERKARA NOMOR 9/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Pasal 87 ayat (4) huruf c, Pasal 119, Pasal 123 ayat (3), dan Pasal 124 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Pasal 1 butir 4, Pasal 96 ayat (1), Pasal 98 ayat (1), ayat (2), Pasal 99 ayat (1), ayat (2), Pasal 105 ayat (1) huruf a dan Pasal 135] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015 1. 2. 3. 4.

Fathul Hadie Utsman Abdul Halim Soebahar Sugiarto Fatahillah

PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XIII/2015 1. 2. 3. 4.

Fathul Hadie Utsman Sanusi Afandi Abdul Rahman Dedi Rahmadi

ACARA Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon (V) Senin, 13 April 2015, Pukul 14.12–15.00 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Arief Hidayat Anwar Usman Aswanto Muhammad Alim Wahiduddin Adams Maria Farida Indrati I Dewa Gede Palguna Patrialis Akbar Suhartoyo

Yunita Rhamadani Dewi Nurul Savitri

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 8 dan 9/PUU-XIII/2015: 1. Fathul Hadie Utsman B. Saksi Perkara Nomor 8/PUU-XIII/2015: 1. Harun Al Rasyid C. Saksi Perkara Nomor 9/PUU-XIII/2015: 1. Nur Samsu 2. Jansen Sibarani D. Pemerintah: 1. Chaniful Rahmawati 2. Nanik Wulandari S. 3. Arie Nur Rachmat 4. Jaya 5. Hani

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.12 WIB 1.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Bismillahirrahmaanirrahiim, sidang dalam Perkara Nomor 8, 9/PUU-XIII/2015 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saya cek kehadirannya. Yang hadir siapa ini?

2.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIII/2015: FATHUL HADIE UTSMAN

NOMOR

8,9/PUU-

NOMOR

8,9/PUU-

Assalamualaikum wr. wb. 3.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam.

4.


Selamat pagi dan om swastiasu om. Kami Fathul Hadie sebagai Kuasa Para Pemohon. 5.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Kuasa ya.

6.


NOMOR

8,9/PUU-

NOMOR

8,9/PUU-

Ya. 7.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Jadi, kuasa untuk permohonan (…)

8.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIII/2015: FATHUL HADIE UTSMAN Perkara Nomor 8, dan 9 (...)

1

9.

KETUA: ARIEF HIDAYAT 8, dan 9 ya? Baik. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden?

10.

PEMERINTAH: JAYA Selamat siang, Yang Mulia. Izin, saya Jaya dari Kementerian Hukum dan HAM. Sebelah kiri saya Pak Arie dan Ibu Nanik, dan Bu Hani dari Kementerian PAN.

11.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, pada siang hari ini kita akan mendengar keterangan Saksi dari dua perkara ini. Dari Perkara Nomor 8, Saksi Drs. Harun Al Rasyid M.Si., saya persilakan maju untuk diambil sumpahnya. Kemudian dalam Perkara Nomor 9, Pak Ir. Nur Samsu, saya persilakan. Kemudian Pak Drs. Jansen Sibarani, saya persilakan. Pak Harun dan Pak Nur Samsu beragama Islam, sedangkan Pak Jansen Sibarani beragama Kristen. Baik, untuk yang Muslim terlebih dahulu, saya persilakan Yang Mulia Dr. Muhammad Alim untuk mengambil sumpahnya.

12.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Dimulai, Pak. Luruskan tangannya ke bawah, Pak ya. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”

13.

SELURUH SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”

14.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Terima kasih.

15.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih. Untuk yang beragama Kristen, Pak Jansen, saya mohon Yang Mulia Prof. Maria.

2

16.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, ikuti saya. “Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.”

17.

SAKSI BERAGAMA KRISTEN BERSUMPAH: “Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.”

18.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Kembali ke tempat, silakan duduk kembali. Saya tanyakan kepada Pak Fathul, Kuasa, ini akan memberikan keterangan dipandu atau langsung sendiri?

19.


NOMOR

8,9/PUU-

Langsung, nanti kalau ada yang kurang kita tanyakan. 20.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, ya pasti. Ya, kemudian urutannya dari Pak Harun Al Rasyid, Pak Nur Samsu, kemudian Pak Jansen. Baik, saya persilakan Pak Harun terlebih dahulu menggunakan podium yang di sisi kiri saya.

21.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015: HARUN AL RASYID Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore dan salam sejahtera. Yang Mulia, sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami karena kehadiran kami di sini barangkali mungkin bisa menjadi penguat atas ketidakjelasan dari Undang-Undang ASN yang telah kami alami. Jadi kami … nama lengkap, Harun Al Rasyid, saya bekerja sebagai staf pengajar di Universitas (suara tidak terdengar jelas) sejak tahun 1994 melalui ikatan dinas selama empat tahun dan saya diberhentikan dengan tidak hormat karena melanggar Pasal 87 ayat (4c) karena dianggap masuk parpol. Terutama pada saat saya mendaftar sebagai calon legislatif pada pemilu legislatif pada tahun 2014 kemarin. Sebetulnya saya tidak memiliki keinginan sama sekali untuk menjadi anggota legislatif karena sejak mahasiswa saya sudah terbiasa 3

memperjuangkan daerah saya. Saya asal Madura, dan banyak sejarah yang sudah saya lakukan. Saya mengawal pembangunan jembatan Suramadu mulai masih jadi impian, sampai kemudian ikut menjadikan universitas swasta di daerah kami menjadi negeri bersama Mantan Ketua MK yang … Pak Mahfud MD pada saat itu. Atas apa-apa yang sudah kami lakukan itulah, beberapa tokoh Madura mendorong saya untuk mewakili daerah saya untuk di … legislatif. Karena terbukti pada tahun itu lima tahun berjalan, anggota legislatif dari daerah kami dipandang oleh Beliau-Beliau tidak memberikan pengawalan distribusi yang cukup positif, sehingga para tokoh-tokoh itu berkomunikasi dengan beberapa partai, akhirnya saya dititipkan pada salah satu partai, yaitu Golkar melalui Sekjen-nya, Saudara Idrus Marham, saya akhirnya di … istilahnya dilamar saat itu. Sampai malam terakhir pendaftaraan, saya pun tidak mendaftar kalau tidak diingatkan oleh Saudara Idrus Marham. Dan saya juga sudah melakukan upaya-upaya di kampus izin kepada Pembantu Rektor II bahwa saya diminta oleh beberapa tokoh Madura untuk mencalonkan karena saat itu juga menjabat sebagai sekjen dewan adat di sana, sehingga saya juga serba susah sebagai orang kampus mengabaikan harapan-harapan dari masyarakat di mana saya dibesarkan, itu pertama. Kemudian kedua, setelah saya berkomunikasi dan melaporkan kepada pimpinan di universitas kami, yaitu Bapak Rektor Pembantu Bidang Administrasi, saya disarankan untuk tidak mundur, tapi saya tetap menyerahkan surat pengunduran diri. Bahkan saya di kampus membentuk tim pengunduran diri, supaya saya tidak menabrak aturanaturan yang memungkinkan saya akan mempersulit diri. Itu, Yang Mulia, yang saya lakukan, dan terus terang saya selama masa kampanye tidak pernah melakukan kampanye satu kali pun, saya hanya menulis beberapa tulisan-tulisan yang itu saya cetak dalam jumlah yang cukup dan saya sebar ke seluruh wilayah Madura, terutama menggugah masyarakat Madura akan kekayaan minyak dan gas bumi yang luar biasa yang sampai hari tidak pernah menetes pada masyarakat di sana. Itu saja yang saya lakukan dan Alhamdulillah saya tidak terpilih. Karena banyak pertimbangan-pertimbangan, Yang Mulia mungkin mengetahui bahwa dominasi tokoh-tokoh di sana, terutama yang barangkali mungkin sudah banyak dikenal, itu pun juga menjadi hambatan kami, sehingga Alhamdulillah kami tidak terpilih. Yang Mulia, kami merasa keberatan sekali, kalau apa yang saya lakukan sejak saya mahasiswa sampai saya berkarir hampir 20 tahun, diperlakukan sama dengan mereka-mereka yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pancasila, para koruptor, maupun yang menyelewengkan jabatan yang itu tertera di Pasal 87 di Undang-Undang ASN. Karena yang kami lakukan sematamata untuk kebaikan negara dan saya mendengarkan benar-benar aspirasi dari masyarakat, tokoh-tokoh ulama di sana, jadi tidak ada 4

keinginan kami untuk mencari jabatan dan sebagainya, dan itu pun berkali-kali saya tolak beberapa periode, hanya periode kemarin yang saya ikutin. Jadi yang saya di sini merasa keberatan dan barangkali ini, supaya tidak terjadi pada para tokoh. Kalau memang negara ini mencari calon-calon negarawan dan itu menjadi tugas partai, tugas partai itu oleh undang-undang diperintahkan untuk melakukan rekrutmen, disamping mereka mencari anggota kader untuk menggerakkan partai itu, salah satunya untuk mencari calon-calon negarawan. Nah, kalau upaya-upaya itu kemudian dianggap sebagai perbuatan tidak terhormat, ini tidak hanya menyinggung kami, tapi partai itu pun dianggap sesuatu yang tidak terhormat di negeri ini. Itu, Yang Mulia yang apa … yang kami merasa sangat keberatan dan ini tidak sepantasnya apa … undangundang (….) 22.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Begini, Pak Harun. Anda didengar sebagai Saksi, jadi yang harus Anda sampaikan adalah yang dialami (…)

23.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015: HARUN AL RASYID Ya.

24.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Didengar dan dirasakan, bukan (…)

25.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015: HARUN AL RASYID (…)

26.

Terima kasih, Yang Mulia. Tapi itu, Yang Mulia yang saya rasakan

KETUA: ARIEF HIDAYAT Pendapat, ya.

27.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015: HARUN AL RASYID Yang saya rasakan, yang saya alami. Jadi sebelum kami menerima tawaran itu saya juga berkaca pada senior-senior saya, seperti Pak Amien Rais yang juga dari kampus juga, dulu mencalonkan di MPR. 5

Kemudian, juga akhirnya balik ke kampus lagi tidak ada masalah. Di daerah kami di Jawa Timur, banyak pejabat-pejabat politik yang asalnya pegawai negeri jadi bupati sampai dua periode. Kemudian, balik lagi dan dapat jabatan lagi, seperti contohnya Bupati Ngawi misalnya Pak Harsono, sekarang setelah menjabat dua kali juga menjadi Kepala Dinas Kesehatan. Bupati Madiun menjabat dua kali, habis itu jadi staf ahli kemudian mendapat jabatan menjadi pejabat wakil kepala badan pengelola pembangunan Suramadu. Banyak lagi contoh-contoh seperti itu, sehingga kami memberanikan diri untuk menerima apa … harapan itu dan saya pikir itu tidak melanggar karena bahkan saya membentuk tim sukses pengunduran diri kami yang terdiri dari para pegawaipegawai kepegawaian di kampus kami. Itu, Yang Mulia. Kemudian, saya juga melihat bahwa di pasal-pasal ASN ini ada tabrakan antara satu dengan yang lainnya (…) 28.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Nah, itu pendapat kok, ya, jadi ini … kecuali Pemohon itu meminta Pak Harun sebagai ahli, posisinya beda dengan saksi. Jadi intinya Pak Harun berdasarkan undang-undang ini pada waktu mencalonkan menjadi caleg, Pak Harun harus mengundurkan diri statusnya menjadi PNS dan kemudian diberhentikan dengan putusan Mendiknas nomor ini, ini, ini. Itu ya?

29.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015: HARUN AL RASYID Ya.

30.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Cukup saya kira kalau begitu. Ini saksi.

31.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015: HARUN AL RASYID Ada tambahan, Yang Mulia bahwa yang menjadi janggal adalah saya itu diberhentikan oleh undang-undang yang di mana saya melakukan perbuatan itu, undang-undang itu belum ada. Jadi undangundang ASN ini kan baru berlaku pada 15 Januari 2014, sementara apa yang saya lakukan itu pada 2013. Sehingga ini sudah salah tempat, Yang Mulia. Sehingga saya tidak membayangkan bahwa perbuatan saya itu akan mendapatkan sanksi di Pasal 87.

6

32.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Itu nanti yang menilai adalah Mahkamah, ya. Jadi Anda diberhentikan melalui Putusan Mendiknas Nomor 7391 dan ini nanti surat putusan ini akan dijadikan bukti oleh Pemohon dan nanti akan kita nilai. Apakah pemberhentian ini berdasarkan undang-undang yang lama atau didasarkan pada undang-undang yang baru atau bagaimana? Nanti kita yang menilai. Tapi prinsip kesaksian Anda sudah diterima di … keterangan Anda sudah diterima di Mahkamah bahwa Anda mengalami … apa namanya … peristiwa yang Anda rasakan adalah Anda itu PNS, dosen di Universitas Jember, kemudian diberhentikan setelah Anda menjadi calon legislatif di Madura, begitu ya?

33.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015: HARUN AL RASYID Ya, betul.

34.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih. Saya persilakan duduk.

35.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015: HARUN AL RASYID Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

36.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam wr. wb. Berikutnya Pak Nur Samsu, saya persilakan.

37.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XIII/2015: NUR SAMSU Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Saya adalah saksi fakta yang berasal dari pegawai kontrak penyuluh pertanian yang dalam hal ini bernama … tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian. Pertama kali ingin saya perkenalkan dulu. Nama Nur Samsu, tanggal lahir … tempat dan tanggal lahir, Probolinggo, 11 Agustus 1964, alamat Desa Triwungan, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo. Kemudian tentang perekrutan. Kami direkrut melalui mekanisme rekrutmen secara nasional dengan tahapan-tahapan yang lazimnya prosedur perekrutan. Jadi pertama kali ada pengumuman kebutuhan 7

tenaga. Kemudian yang kedua, seleksi administrasi. Kemudian yang ketiga, pemanggilan tes. Yang keempat, menjalani diklat. Jadi pendidikan dan latihan untuk persiapan menjalankan tugas. Saya termasuk THL TBPP angkatan kedua, Pak, tahun 2008. Sebagai pengetahuan, THL ini terdiri dari tiga gelombang. Pertama, direkrut tahun 2007, 2008, dan 2009. Nah, jumlah terakhir itu pada tahun 2014 adalah sebanyak 20.479 orang se-Indonesia. Nah setelah diterima, saya mengikuti diklat pembekalan pada tanggal 11 sampai 14 Desember 2007 di STTP Malang. Kemudian, mendapatkan tugas melaksanakan tugas di wilayah binaan berdasarkan surat perintah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten Probolinggo sebagai lembaga pemerintah yang menangani penyuluhan pertanian. Kemudian tugas pokok dan fungsi, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Permentan dan seterusnya, tugas pokok kami adalah membantu penyuluh pertanian PNS sesuai dengan programa penyuluhan kecamatan dan programa penyuluhan pertanian desa. Jadi tugas pada kenyataannya, persis dengan penyuluh pertanian PNS. Yang kedua, fakta di lapangan seperti yang kami bilang tadi, THL TBPP menjalankan tupoksi yang sama dengan penyuluh pertanian PNS dan diberi kewenangan memegang wilayah desa binaan. Yang ketiga, THL TBPP bersama penyuluh pertanian PNS bekerja pada kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah. Jadi tugas kami adalah di lembaga penyuluhan pemerintah, Pak. Yang keempat, basis koordinasi THL bersama penyuluh PNS adalah BPP di tingkat kecamatan, Balai Penyuluhan Pertanian di tingkat kecamatan. Kemudian, kami bekerja dengan sistem kontrak. Seperti yang tadi dijelaskan THL TBPP direkrut dengan tiga gelombang. Pada tahun 2007 itu jumlahnya sekitar 6.000, dari hasil tes itu diterima sekitar 6.000 orang, kemudian pada tahun 2008 itu 10.000 orang dan pada tahun 2009 angkatan terakhir itu 10.000. Yang kedua, THL TBPP menjalankan kontrak kerja dengan Kementerian Pertanian selama 10 bulan setiap tahun, kecuali kontrak kerja 2010 khusus untuk THL angkatan 1 hanya lima bulan. Nah, meskipun … yang ketiga meskipun kami dikontrak selama 10 bulan, pada kenyataannya kami bekerja 12 bulan dalam setahun. Oleh karena itu, dalam hal ini badan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian Kementerian Pertanian pada setiap tahun anggaran selalu mengirimkan surat edaran kepada gubernur dan bupati yang berisi himbauan sekali lagi catatannya himbauan atau permintaan dukungan pembiayaan honor dan BOP untuk dua bulan di luar masa kontrak. Jadi, kalau kami ini kontraknya itu di … dari Januari sampai Oktober, maka bulan November dan Desember itu dialokasikan dari dukungan pemerintah kabupaten/kota. 8

Nah, yang keempat, realisasi dari dukungan pemerintah kabupaten/kota tersebut ternyata beragam. Jadi … dan besarannya biasanya hanya 1/3 dari honor dan BOP dari kementerian. Perlu kami sebutkan di sini untuk honor dan BOP SLTA itu Rp1.000.000,00 kemudian BOP-nya Rp100.000,00. D3=Rp1.200.000,00, BOP-nya Rp300.000,00. Kemudian S1/D4 honornya Rp1.400.000,00, BOP-nya Rp600.000,00. Nah, biasanya dukungan dari pemerintah kabupaten/kota itu hanya 1/3. Jadi, antara Rp700.000,00 sampai Rp1.000.000,00, jarang yang kabupaten/kota yang memberikan dukungan penuh seperti yang diberikan oleh Kementerian Pertanian. Pada tahun 2014 ada sedikit tambahan honor. Jadi, dari 2007, baru ada tambahan honor dari Kementerian Pertanian itu untuk wilayah barat itu hanya Rp20.000,00 tambahannya. Wilayah timur saya lupa, tapi makin ke timur itu ada tambahan lebih besar sedikit. Kemudian pada tahun 2015, ada tambahan Rp100.000,00 untuk S1/D4. Kemudian untuk SLTA Rp200.000,00 tambahannya. Sehingga susunannya SLTA itu mendapatkan honor Rp1.000.000,00, kemudian BOP-nya Rp320.000,00. D3=Rp1.300.000,00, BOP-nya Rp320.000,00. S1 dan D4=Rp1.800.00,00, BOP-nya 320.000,00. Jadi, pada format yang baru ini BOP-nya disamakan. Kemudian yang kelima, kontrak kerja kami diperbaharui setiap tahun anggaran dah pihak THL TBPP masing-masing diperpanjang kontraknya atas dasar rekomendasi kinerja baik dari badan penyuluhan kabupaten, tetapi sebetulnya tidak ada jaminan bahwa di tahun depan, kami ini akan dikontrak sejak tahun 2007, 2008 dan seterusnya sampai 2015, di setiap akhir tahun kami ini selalu dihantui oleh rasa harap-harap cemas, apakah di tahun berikutnya kami ini akan diperpanjang. Nah, begitu suasana rutin yang kami hadapi pada setiap akhir tahun. Kemudian yang keenam, pembiayaan penyelenggaraan kegiatan THL termasuk honor dan BOP-nya berasal dari APBN. Jadi, diatur oleh DIPA yang masuk ke dalam kontrak kerjany. Yang ketujuh, pembayaran honor dan BOP antara tahun 2007 sampai 2010 dilaksanakan langsung oleh pejabat BPP SDMP Kementerian Pertanian. Jadi, honor dan BOP disalurkan ke rekening masing-masing THL se-Indonesia. Nah, sejak tahun 2011 sampai 2015 pembayaran honor dan BOP kami dilakukan dengan mengikuti mekanisme dana dekonsetrasi. Jadi, dari pusat ke provinsi, dari provinsi ke kabupaten/kota, baru masuk ke rekening THL ke rekening pegawai kontrak penyuluh ini, Pak. Kemudian berikutnya tentang hak kepegawaian. 1. Dalam klausul kontrak kerja tidak termasuk atau tidak dimasukkan biaya tentang tunjangan kesehatan atau pun tunjangan kecelakaan maupun tunjangan kematian sejak kontrak tahun pertama hingga tahun terakhir. Sehingga dengan demikian, ketika seorang THL atau 9

pegawai penyuluh kontrak harus berobat pada saat sakit, harus membiayai sendiri keperluan tersebut. Kemudian banyak dari THL atau pegawai kontrak penyuluh ini yang meninggal dengan berbagai sebab, baik sakit maupun kecelakaan tidak mendapatkan tunjangan kematian atau uang duka resmi dari pemerintah. 2. THL atau pegawai kontrak penyuluh ini tidak mendapatkan hak resmi terhadap peningkatan kompetensi, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan, dimana pasal tersebut hanya mengatur penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi untuk penyuluh PNS, dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi peyuluh swasta dan penyuluh swadaya. Sedangkan kami tidak masuk di dalam penyuluh swasta dan penyuluh swadaya. Gitu, Pak. Kemudian atas dasar kesadaran bersama bahwa menjadi pegawai kontrak penyuluh pertanian ini, tidak ... memberikan jaminan kepastian kerja di masa mendatang, maka teman-teman kami menghimpun diri dalam organisasi komunitas bernama Forum Komunikasi Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian. Dan ada jenjang mulai dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Nah, apa yang telah dilakukan oleh FKTHLTBPP ini sejak akhir tahun 2009, ada beberapa upaya, yang pertama, pernah mengikuti proses pembahasan penyelesaian tenaga honorer oleh panitia kerja gabungan DPR RI lewat audiensi dengan Panjagab atau dengan pihak-pihak terkait. Hasilnya waktu itu, pada tanggal 26 April tahun 2010, Panjagab mengeluarkan lima rekomendasi dimana dikatakan bahwa THLTBPP termasuk kategori kelima untuk diusulkan kepada pemerintah untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, gitu. Namun dalam realisasinya, kemudian pemerintah menerbitkan PP Nomor 56 Tahun 2005 ... 2012 dimana THLTBPP tidak masuk pada salah satu di antara keempat kategori yang ada, Majelis Hakim Yang Mulia. Kemudian yang kedua, mengikuti audiensi dengan Menteri Pertanian pada tanggal 16 Oktober 2012, hasilnya dijanjikan akan diusulkan untuk masuk ke … akan diusulkan menjadi pegawai ASN, sementara pada waktu itu RUU ASN sedang dalam pembahasan. Yang ketiga, mengikuti audiensi dengan Menteri PAN dan RB tanggal 17 Oktober 2012 (...) 38.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, Pak Nur Samsu. Saya kira yang relevan semua sudah disampaikan, ini saya mau menegaskan lagi sedikit saja, ya. Status THL ini sudah berapa lama yang disandang Pak Nur Samsu?

10

39.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XIII/2015: NUR SAMSU Saya angkatan 2008 sampai sekarang, Majelis Hakim.

40.

KETUA: ARIEF HIDAYAT 2008 sampai sekarang?

41.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XIII/2015: NUR SAMSU Ya.

42.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, jadi (...)

43.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XIII/2015: NUR SAMSU Masih ada sedikit, Pak (...)

44.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Tadi disampaikan Pak Nur Samsu (...)

45.


46.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ada perbedaan perlakuan antara THL dengan PNS, gitu kan?

47.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XIII/2015: NUR SAMSU Ya, betul.

48.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Tentang hak-haknya beda.

11

49.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XIII/2015: NUR SAMSU Ya, ya.

50.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, kemudian sudah pernah diupayakan untuk menjadi PNS, tapi sampai hari ini enggak, gitu kan?

51.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XIII/2015: NUR SAMSU Betul, betul, Majelis Hakim.

52.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Apalagi yang penting saja, yang berkaitan, yang signifikan dengan permohonan ini?

53.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XIII/2015: NUR SAMSU Baik, sebenarnya ingin kami sampaikan adalah bahwa ada kesenjangan, kebutuhan pemenuhan jumlah penyuluh THL.

54.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Nah, itu analisis Saudara. Enggak, enggak relevan untuk disampaikan di sini, bukan Ahli, Saudara.

55.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XIII/2015: NUR SAMSU Baik.

56.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.

57.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XIII/2015: NUR SAMSU Kalau untuk sekedar menyampaikan jumlah kebutuhan, kira-kira dibolehkan, Majelis Hakim? 12

58.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya kalau kebutuhan, silakan coba gimana apa?

59.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XIII/2015: NUR SAMSU Ya, baik.

60.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Kalau analisis Saudara mengenai kebutuhan dan mestinya Anda harus diangkat itu, itu sudah bukan ... bukan kesaksian, tapi itu analisis Saudara kan?

61.


62.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Itu analisis apa anu (...)

63.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XIII/2015: NUR SAMSU Data, ini data.

64.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, coba kalau data gimana?

65.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XIII/2015: NUR SAMSU Data yang berasal dari penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian, kementerian ... tabel tentang jumlah kekurangan Formasi Penyuluh Pertanian PNS. Saya bacakan, izin Yang Mulia.

66.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, coba, cepat. Cepat saja yang signifikan.

13

67.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XIII/2015: NUR SAMSU Nomor 1. Tingkat kelembagaan tingkat pusat itu membutuhkan jumlah kebutuhan formasinya 440, sementara baru dipenuhi sebanyak 224, sehingga masih dibutuhkan 216.

68.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, itu bukan anu enggak signifikan dengan apa yang kita anukan, ya yang dimohonkan oleh Pemohon itu. Kalau itu nanti implementasinya memang ada kekurangan, sehingga Anda layak untuk diangkat menjadi PNS. Jadi, yang menjadi masalah itu pasal ini, itu tidak memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang mestinya sudah masuk dalam kriteria sebagai PNS, tetapi masih tetap Anda selama berapa tahun ini, hampir 6 tahun masih berstatus sebagai THL, kan gitu kan?

69.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XIII/2015: NUR SAMSU Tujuh tahun, Pak.

70.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Tujuh tahun, ya tujuh tahun sebagai THL kan gitu, itu intinya saya kira cukup ya.

71.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XIII/2015: NUR SAMSU Kalau misalnya Majelis Hakim tentang implikasi dari penerapan (...)

72.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ah implikasi itu analisis.

73.


14

74.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, kalau analisis nanti Ahli, Anda diminta jadi Saksi bukan Ahli di sini.

75.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XIII/2015: NUR SAMSU Misalnya seperti ini, Majelis Hakim. Bahwa kami sudah ... bahkan angkatan 2007 itu sudah delapan tahun, ketika untuk menjadi PPPK masih harus mengikuti tes, artinya dalam hal ini dari pihak pemerintah kan tidak mengapresiasi apa yang sudah kami jalankan sejak sembilan tahun.

76.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Nah, itu bukan masalah anu ... norma, tapi itu masalah implementasi, itu analisis juga.

77.


78.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, saya kira yang inti dari ... kenapa pasal ini dikatakan oleh Pemohon bertentangan, itu ada ... bahwa ada pembedaan antara PNS dan THL itu sudah kami terima, sudah kami tangkap, ya.

79.


80.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan untuk kembali ke tempat.

81.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XIII/2015: NUR SAMSU Terima kasih.

15

82.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Cukup, ya. Berikutnya Pak Jansen Sibarani. Sama dengan ini atau lain yang disampaikan? Kalau sama, saya tanya saja biar cepat. Di sana, di podium sana boleh, mau ke mana? Jangan bingung, Pak, di podium sana bisa, Pak. Ini karena kelamaan jadi THL atau apa ini, kok jadi bingungan begini ini. Silakan.

83.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XIII/2015: JANSEN SIBARANI Terima kasih. Selamat siang semuanya. Di sini saya memperjelaskan status guru bantu DKI Jakarta. Saya perwakilan dari guru bantu DKI Jakarta, diangkat dengan SK menteri tahun 2003.

84.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Sebagai guru bantu?

85.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XIII/2015: JANSEN SIBARANI Sebagai guru bantu DKI Jakarta.

86.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, baik.

87.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XIII/2015: JANSEN SIBARANI Dari SK menteri itu ada terdapat SPK selama tiga kali. SPK pertama itu Nomor 107 ... 1780/081.62, diberi honorium sebesar Rp460.000,00, sebelum dipotong pajak. Terus SPK kedua tahun 2005, dengan Nomor 3736/JT/2005, dengan diberi honor Rp710.000,00. SPK ketiga tahun 2012 dengan Nomor 631/085.1. Yang jadi permasalahan guru bantu di tahun 2000 ... di tahun 2009 terjadi pengangkatan 770 ... khusus DKI 770, dengan jumlah total (...)

88.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Diangkat untuk menjadi PNS ya, Pak?

16

89.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XIII/2015: JANSEN SIBARANI Ya?

90.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Dari guru bantu statusnya ditingkatnya menjadi PNS?

91.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XIII/2015: JANSEN SIBARANI Ya, betul, Pak.

92.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, terus?

93.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XIII/2015: JANSEN SIBARANI 770. Tapi ini saya menjadi pertanyaan, ketika itu diberitakan 770, tapi yang terangkat 600 sekian, saya kurang hafal itu. Setelah itu jelang beberapa bulan kemudian, itu diangkat lagi 165. Itu yang melantik langsung Pak Gubernur pada saat itu, Pak Jokowi. Jadi kita guru bantu yang di DKI bertanya-tanya, sementara guru bantu yang di ... ini kan program pemerintah guru bantu seluruh Indonesia, sementara yang di DKI itu sampai sekarang itu hanya terangkat sekitar 700 ... 700 orangan, dan sisanya, ya, terkatung-katung enggak tahu entah ke mana. Kabar terakhir yang saya tangkap, yaitu SK Menteri Nomor 141 bahwasanya guru bantu DKI itu akan berakhir Desember tahun 2015, itu akan berakhir. Jadi yang pertanyaan-pertanyaan saya, jadi SPK di sini ... SPK terakhir, SPK yang ketiga itu tercatat tanggal 31 Desember 2016, ini SPK-nya. Tapi di keputusan menteri baru-baru ini saya ... Nomor 141 itu menyatakan, “Guru bantu DKI telah berakhir 2015.” Tapi di SPK (...)

94.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Maksudnya berakhir semuanya sudah selesai diangkat jadi PNS?

95.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XIII/2015: JANSEN SIBARANI Ya, dinyatakan sudah selesai, gitu. Nah, jadi kami dengan (...) 17

96.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Tersisa, Pak Sibarani juga belum terangkat ya?

97.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XIII/2015: JANSEN SIBARANI Sampai sekarang saya belum terangkat, kan saya honor tahun ... tahun ... saya honor mulai tahun 1996, menjadi guru bantu tahun 2003 sampai sekarang.

98.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Jadi pada waktu 1996 sampai 2003 itu guru honorarium?

99.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XIII/2015: JANSEN SIBARANI Ya, masih honor.

100. KETUA: ARIEF HIDAYAT Kemudian 2003 sampai sekarang namanya guru bantu? 101. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XIII/2015: JANSEN SIBARANI Guru bantu, ya. 102. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, terus apa lagi yang mau disampaikan? 103. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XIII/2015: JANSEN SIBARANI Kami juga pernah mendengar janji Pak Gubernur pada saat itu, Pak Jokowi, itu di (suara tidak terdengar jelas) center, menjanjikan bahwasanya guru baru itu akan diangkat. 104. KETUA: ARIEF HIDAYAT Tapi yang tadi disampaikan tahun 2015 ini akan semua guru bantu akan diangkat?

18

105. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XIII/2015: JANSEN SIBARANI Ya, Pak. 106. KETUA: ARIEF HIDAYAT Berdasarkan Putusan Menteri Nomor 141 tadi sudah selesai? Dianggap sudah selesai? 107. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XIII/2015: JANSEN SIBARANI Ya, saya ... saya kurang mengerti mengenai pasal-pasal hukum itu, saya enggak ngerti, Pak. Cuma (...) 108. KETUA: ARIEF HIDAYAT Nanti Pemohon mungkin bisa itu SK Menteri Nomor 141 coba nanti dilampirkan sebagai bukti, ya. 109. KUASA HUKUM PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN Mohon saya bantu, berakhir ... kontraknya berakhir, nasibnya tidak jelas berikutnya, Pak. 110. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 111. KUASA HUKUM PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN Kontraknya yang berakhir. 112. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Oh, kontraknya berakhir artinya tidak seluruh guru bantu sudah terangkat? 113. KUASA HUKUM PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN Tidak diangkat dan berakhir.

19

114. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, berakhir. 115. KUASA HUKUM PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN Berakhir dan tidak diangkat sebagai PNS dan PPPK juga (...) 116. KETUA: ARIEF HIDAYAT Jadi berakhir kontraknya sehingga semuanya kemudian (...) 117. KUASA HUKUM PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN Putus. 118. KETUA: ARIEF HIDAYAT Putus ya, tidak menjadi guru lagi? 119. KUASA HUKUM PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN Ya. 120. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Baik, Pak Jansen ada lagi? Atau sudah cukup? 121. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XIII/2015: JANSEN SIBARANI Cukup, Pak. 122. KETUA: ARIEF HIDAYAT Cukup, silakan duduk. Berikutnya saya persilakan Pemohon apa ada yang akan didalami dari ketiga saksi ini atau sudah cukup? 123. KUASA HUKUM PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN Ada yang perlu saya pandu saja biar cepat. 124. KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan. 20

125. KUASA HUKUM PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN Untuk Pak Sibarani, SK-nya dari menteri ya? SK kontrak dari menteri? Betul dari menteri? 126. KETUA: ARIEF HIDAYAT Jadi pada waktu honorer berubah menjadi guru bantu, SK pembantu itu dari siapa? 127. KUASA HUKUM PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN Dari menteri. 128. KETUA: ARIEF HIDAYAT Dari dinas ... dari dinas pendidikan? 129. KUASA HUKUM PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN Dari menteri. Dari menteri. 130. KETUA: ARIEF HIDAYAT Nanti itu dijadikan bukti itu. 131. KUASA HUKUM PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN juga?

Untuk Pak Samsu, saya tanyakan. Apakah SK-nya dari menteri

132. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XIII/2015: NUR SAMSU SK memang selalu dari menteri, Pak. 133. KUASA HUKUM PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN Saya dengar bahwa tahun 2015 ini juga SK-nya sudah berakhir juga, betul?

21

134. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XIII/2015: NUR SAMSU Bukan berakhir, jadi belum ada kepastian bahwa setelah kontrak ini berakhir akan dilanjutkan di 2016, seperti apa kami belum tahu. 135. KUASA HUKUM PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN Tapi yang jelas berakhir kontraknya tanggal ini sudah berakhir? 136. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XIII/2015: NUR SAMSU Ya. 137. KUASA HUKUM PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN Demikian ini yang ... untuk Pak Harun saya tanya, apakah pengunduran diri Anda pada rektor itu diterima atau dianjurkan calon saja, nanti kalau setelah enggak jadi, itu baru berhenti? 138. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015: HARUN AL RASYID Pada saat konsultasi pertama, saya justru disarankan jangan mundur, tapi barangkali mungkin dicari celahnya apa bisa cuti atau bagaimana, tapi saya tetap memaksakan hasil dari kajian tim sukses pengunduran diri saya, saya tetap (...) 139. KUASA HUKUM PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN Ya, semua cukup. Jadi tidak boleh mundur, supaya maju saja dulu, demikian ya? 140. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015: HARUN AL RASYID Ya. 141. KUASA HUKUM PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN Kemudian, apakah Anda itu jadi anggota partai aktif sebelum, sesudah, dan sampai saat ini atau enggak sama sekali?

22

142. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015: HARUN AL RASYID Begini, sejak saya dilantik jadi pengawai negeri pada tahun 1994, saya itu sudah ber-KTA Golkar dan sampai saya kemudian diberi kartu lagi itu saya belum pernah dicabut dan itu saya pikir terjadi pada seluruh anggota pegawai negeri saat itu. 143. KUASA HUKUM PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN Maksud kami walaupun Anda tes disarankan jadi anggota Golkar, tapi tidak aktif? 144. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015: HARUN AL RASYID Tidak aktif. 145. KUASA HUKUM PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN Cukup, Yang Mulia. 146. KETUA: ARIEF HIDAYAT Cukup ya, Pemohon. Dari Pemerintah ada pertanyaan? Cukup? 147. PEMERINTAH: JAYA Cukup, Yang Mulia. 148. KETUA: ARIEF HIDAYAT Cukup. Dari meja Hakim? Saya persilakan, Yang Mulia. 149. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ini, Pak Harun, ya. 150. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015: HARUN AL RASYID Ya, Yang Mulia.

23

151. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Pak Harun katakan tadi diberhentikan dengan tidak hormat. 152. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015: HARUN AL RASYID Betul. 153. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, tapi Pak Harun mengatakan mengundurkan diri, justru bikin tim mengundurkan diri? 154. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015: HARUN AL RASYID Saya dilandasi oleh itikad jangan sampai langkah saya untuk merespons dari harapan para tokoh-tokoh di daerah saya itu melanggar aturan-aturan, Pak. 155. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, kalau mengundurkan diri itu kan enggak melanggar. 156. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015: HARUN AL RASYID Ya. 157. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Masa mengundurkan diri diberhentikan dengan tidak hormat? 158. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015: HARUN AL RASYID Itu yang sempat saya sangat (...) 159. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Apa ada kesalahan lain enggak?

24

160. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015: HARUN AL RASYID Tidak ada. 161. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR He em? 162. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015: HARUN AL RASYID Tidak ada. 163. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Itu kan harkat, martabat, dan harga diri Saudara dong. 164. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015: HARUN AL RASYID Betul. 165. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Yang mengundurkan diri, tapi diberhentikan dengan tidak hormat? 166. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015: HARUN AL RASYID Karena di Undang-Undang ASN ... kalau toh pun saya diberlakukan di Undang-Undang ASN, sebenarnya di situ ada pasal bahwa orang diberhentikan dengan hormat itu diperbolehkan di situ. 167. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya justru itu. 168. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015: HARUN AL RASYID Jadi ini kalau saya bayangkan, Yang Mulia, ini antara rem dan gas ini sama-sama di Undang-Undang ASN ini sama-sama dikencengin.

25

169. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Tapi Saudara ke TUN enggak itu? 170. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015: HARUN AL RASYID Belum. Karena saya masih menunggu proses ... karena ini yang salah ini gurunya ini, Yang Mulia. Jadi undang-undangnya ini yang saya anggap ini (...) 171. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Di dalam SK pemberhentian Saudara dengan tidak hormat itu alasannya apa? 172. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015: HARUN AL RASYID Karena partai politik. Sementara di Pasal 121 dan 122, tiu disebutkan bahwa pegawai ASN diperbolehkan untuk menjadi pejabat negara. Dari 17 apa … pejabat negara itu, salah satunya adalah Ketua, Wakil Ketua Anggota DPR, itu tidak mungkin kalau mereka ketika proses itu dilakukan tidak ber-KTA, tidak mungkin. Kemudian mereka tidak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan, tidak mungkin. 173. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Jadi, selama ini … selama Saudara jadi dosen status pegawai negeri (…) 174. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015: HARUN AL RASYID Ya. 175. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Saudara juga aktif di partai politik? 176. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015: HARUN AL RASYID Tidak aktif saya.

26

177. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Enggak aktif? 178. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015: HARUN AL RASYID Enggak aktif. 179. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Tapi punya KTA? 180. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015: HARUN AL RASYID Itu KTA sejak saya diangkat (…) 181. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, ya, ya. Artinya, tidak aktif, ya? 182. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015: HARUN AL RASYID Tidak aktif. 183. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Jadi, hanya pasif? 184. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015: HARUN AL RASYID Pasif. 185. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, itu … itu sebetulnya dengan sendirinya secara tidak langsung dengan adanya larangan, itu sebetulnya sudah enggak berlaku.

27

186. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015: HARUN AL RASYID Betul. 187. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya kan, enggak berlaku. Cuma, yang menjadi pertanyaan saya adalah kok Saudara mengundurkan diri secara baik-baik, diberhentikan dengan tidak hormat? Sekali lagi saya ingin memastikan alasannya apa? 188. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015: HARUN AL RASYID Saya memang melakukan itu karena pada saat itu ASN belum ada, masih RUU. 189. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, enggak apa-apa. 190. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015: HARUN AL RASYID Tapi di undang … di Peraturan Pemerintah 37, itu memang dimungkinkan untuk mengajukan cuti di luar tanggungan negara atau mengundurkan diri. 191. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Bukan. Di dalam undang-undang yang lama juga tidak boleh, harus mengundurkan diri juga. 192. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015: HARUN AL RASYID Harus mengundurkan diri. Makanya saya melakukan upaya (…) 193. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Baik. Pengunduran diri itu kalau dalam undang-undang yang lama tidak memerlukan satu kepastian, apakah diterima apa tidak pengunduran dirinya.

28

194. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015: HARUN AL RASYID Betul. 195. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Yang penting mengundurkan diri, ada surat kepada atasan, itu bisa dibuktikan. 196. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015: HARUN AL RASYID Betul. 197. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Bahwa Saudara bisa jadi caleg. Tapi juga banyak yang seperti itu, justru sama atasannya disimpan suratnya. “Ya sudah kamu maju dulu, nanti kalau ada yang protes, saya sampaikan dia sudah mengundurkan diri.” 198. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015: HARUN AL RASYID Jadi, begini (…) 199. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR “Tapi kalau kamu enggak maju, enggak terpilih, ya sudah pegawai negeri lagi, suratnya saya sobek,” gitu. Ada yang begitu. 200. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015: HARUN AL RASYID Betul, banyak yang seperti itu. 201. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya.

29

202. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015: HARUN AL RASYID Bahkan pembantu rektor saya juga berpendapat seperti Yang Mulia. “Sudah, ini akan saya simpan saja, nanti kalau jadi (…) 203. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Bukan. Justru itu yang menjadi (…) 204. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015: HARUN AL RASYID Sehingga saya membuat surat pengunduran diri itu dua kali, Yang Mulia. 205. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oke. Ya, saya kira Saudara untuk memulihkan harkat, martabat sebagai warga negara yang beritikad baik seperti Saudara, Saudara bisa ke TUN itu karena nama baiknya diberhentikan dengan tidak hormat, ya. Terima kasih. 206. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015: HARUN AL RASYID Betul. Terima kasih. 207. KETUA: ARIEF HIDAYAT Cukup, ya? Baik, kalau begitu apakah Pemohon masih akan mengajukan ahli atau saksi? Atau cukup? 208. KUASA HUKUM PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN Pihak Terkait mungkin (...) 209. KETUA: ARIEF HIDAYAT Lho. Terkait siapa? Enggak ada pihak terkait di sini. 210. KUASA HUKUM PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN Ada forum-forum.

30

211. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh. Lah, mana? 212. KUASA HUKUM PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN Kalau ada ... mungkin DPD dan sebagainya, itu terkait dengan undang-undang yang ada kaitannya (...) 213. KETUA: ARIEF HIDAYAT Enggak ada pihak terkait di sini. Persidangan sampai hari ini tidak ada pihak terkait. Siapa yang mengajukan pihak terkait? 214. KUASA HUKUM PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN Enggak. Misalkan kita Pemohon mengajukan, bisa? 215. KETUA: ARIEF HIDAYAT Lho, enggak bisa. 216. KUASA HUKUM PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN Oh. 217. KETUA: ARIEF HIDAYAT Itu inisiatif dari orang yang juga merasa berkepentingan dengan perkara ini, bisa dia mengajukan ke Mahkamah untuk menjadi Pihak Terkait, bukan Pemohon. 218. KUASA HUKUM PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN Oh, gitu. 219. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 220. KUASA HUKUM PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN Ya, untuk DPD maunya gitu atau nanti DPD supaya mengajukan sendiri demikian?

31

221. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, enggak ada. Ini kok nyuruh. 222. KUASA HUKUM PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN Enggak. DPD mau memberikan kesaksian terkait yang ada kaitannya guru dan sebagainya ... yang honorer dan sebagainya ini. 223. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, ini sekarang Saudara mau mengajukan ahli atau saksi, enggak? 224. KUASA HUKUM PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN Kalau saksi sudah cukup. 225. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ahli? 226. KUASA HUKUM PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN Ahli sudah. 227. KETUA: ARIEF HIDAYAT Nah, sudah cukup berarti. Persidangan sudah selesai rangkaian persidangan, ya. Baik, kalau begitu sudah tidak ada … dari Pemerintah? Saksi atau Ahli, cukup? 228. PEMERINTAH: ARIE NUR RACHMAT Terima kasih, Yang Mulia. Nanti kita akan mengajukan ahli dari Pemerintah. 229. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, baik, dari ahli. Berapa ahli yang akan diajukan? 230. PEMERINTAH: ARIE NUR RACHMAT Satu orang. 32

231. KETUA: ARIEF HIDAYAT Satu orang ahli. Dalam Perkara Nomor 8 atau 9? Dua-duanya sama (…) 232. PEMERINTAH: ARIE NUR RACHMAT Dua-duanya sama. 233. KETUA: ARIEF HIDAYAT Sama, ya. Baik, satu ahli, ya? 234. PEMERINTAH: ARIE NUR RACHMAT Satu ahli. 235. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Kalau begitu sebetulnya dengan ini bisa kita … persidangan kali ini bisa. Tapi, ya enggak apa-apa. Baik, kalau begitu besok kita lanjutkan masih ada satu persidangan lagi untuk mendengar satu ahli dari Pihak Pemerintah, ya. Satu ahli, ya? Baik, sidang berikutnya akan diselenggarakan pada hari Kamis, 30 April 2015 pada pukul 11.00 WIB, dengan mendengar keterangan ahli dari Pemerintah, satu orang, gitu, ya. Baik, dari Pemohon, cukup, ya? Sudah tidak ada lagi? Dari Pemerintah, cukup? Terima kasih pada Pak Harun, Pak Nur Samsu, dan Pak Jansen Sibarani yang telah memberikan keterangan sebagai Saksi pada persidangan Mahkamah Konstitusi. Sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 15.00 WIB Jakarta, 13 April 2015 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Rudy Heryanto NIP. 19730601200604 1 004 Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

33

2015

Recommend Documents