MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 68/PUU-XIII/2015
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)
JAKARTA RABU, 24 JUNI 2015
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 68/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial [Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 ayat (2) huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Muhammad Hafidz 2. Wahidin 3. Solihin ACARA Perbaikan Permohonan (II) Rabu, 24 Juni 2015 Pukul 13.40 – 13.47 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Maria Farida Indrati 2) I Dewa Gede Palguna 3) Manahan MP Sitompul Hani Adhani
(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti
i
Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Muhammad Hafidz 2. Wahidin B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Iskandar Zulkarnaen
ii
SIDANG DIBUKA PUKUL 13.40 WIB 1.
KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Sidang dalam Perkara Nomor 68/PUU-XIII/2015 dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Ya, selamat siang. Hari ini kita akan melaksanakan sidang pendahuluan kedua, yaitu sidang perbaikan. Untuk pertama sekali, saya mohon kepada Pemohon untuk menjelaskan siapa yang hadir di sini?
2.
KUASA PEMOHON PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAEN Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Iskandar Zulkarnaen (Kuasa Hukum). Sebelah kanan saya (…)
3.
PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Hadir, Yang Mulia. Pemohon I Muhammad Hafidz dan Pemohon III … eh, Pemohon II Wahidin sebelah kiri, Yang Mulia. Terima kasih.
4.
KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. Ya, saya sudah terima perbaikan permohonannya dan waktunya masih dalam kurun waktu 14 hari. Saya mohon Anda untuk menjelaskan secara ringkas, apa yang telah diperbaiki?
5.
KUASA PEMOHON PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAEN Terima kasih. Perbaikan permohonan pengujian Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi yang Pemohon muliakan. Berikut Pemohon sampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan atas saran Yang Mulia pada persidangan 11 Juni 2015 lalu. Dalam kedudukan hukum, Pemohon melakukan perbaikan dalildalil dalam angka 4, halaman 4. Yang pada intinya memperjelas status Pemohon V yang telah mengalami tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada tingkat mediasi dan kini sedang menjalani perselisihan pada tingkatan pengadilan hubungan industrial. Sedangkan Pemohon I hingga Pemohon IV belum mengalami sengketa hubungan industrial di tempat kerja. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan akan mengalami hal yang sama dengan Pemohon V. 1
Dalam pokok permohonan. Pemohon dalam angka 7, halaman 6, mempertegas pentingnya risalah penyelesaian perselisihan melalui mediasi atau konsoliasi dalam acara pembuktian di pengadilan hubungan industrial, yang secara hukum acara dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 sebagai syarat formil yang dapat mengakibatkan putusan negatif atau dinyatakan tidak dapat diterima. Pemohon juga dalam halaman 11 … Pemohon juga dalam angka 11, halaman 7 dan 8, memperlihatkan tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada tingkat mediasi atau konsoliasi, baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 maupun pada tataran implementasi undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 terdapat tiga tahapan pemeriksaan pada tingkat mediasi atau konsoliasi, yaitu sidang kelengkapan berkas, sidang mediasi atau konsolisasi, dan menerbitkan anjuran tertulis dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah sidang mediasi atau konsoliasi pertama, serta penyelesaian pada tingkat mediasi atau konsoliasi harus paling lama 30 hari kerja. Hal tersebut sangat sulit diterapkan oleh pegawai mediator atau konsoliator karena sangat tidak dimungkinkan untuk menyelenggarakan mediasi hanya satu kali. Seperti umumnya di pengadilan umum, kendala seperti tidak hadirnya salah satu pihak, sehingga harus dipanggil kembali. Dan selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tidak mengamanatkan penerbitan risalah penyelesaian mediasi atau konsoliasi serta tidak pula mengatur waktu penerbitan risalah dimaksud. Pada tataran praktik, penyelesaian melalui mediasi dan konsoliasi dilakukan empat tahap, yaitu pemeriksaan kelengkapan berkas yang bisa hingga dua kali, lalu sidang mediasi atau konsoliasi hingga tiga kali, serta penerbitan anjuran, dan risalah mediasi atau konsoliasi, sehingga waktu penyelesaian … sehingga waktu penyelesaian melalui mediasi dan konsoliasi dipastikan dilakukan lebih dari 30 hari kerja. Sebagaimana yang kita ketahui, penegakan hukum di negara ini masih sangat memprihatinkan. Sanksi administratif hingga sanksi pidana pun yang seharusnya dapat membuat mediator atau konsoliator bersungguhsungguh menempati amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tidaklah dapatlah menjadi jalan keluar yang terbaik. Terlebih yang dipersoalkan adalah sektor ketenagakerjaan yang masih termarginalkan. Menurut Pemohon, yang paling tepat adalah menyampaikan anjuran pegawai mediator atau konsoliator dalam sidang mediasi atau konsoliasi yang apabila ditolak oleh salah satu pihak atau tanpa kehadiran salah satu pihak, maka pegawai mediator atau konsoliator menyebutkan anjurannya di dalam risalah penyelesaian mediasi atau konsoliasi. Demikian, perbaikan Pemohon … Para Pemohon sampaikan. Terima kasih.
2
6.
KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Terima kasih. Saya mau menanyakan, kalau itu yang dimaksud … apa … Anda mengatakan bahwa perlu adanya risalah, apakah pada waktu kemudian diberikan anjuran itu tidak diberitahu … dijelaskan apa pertimbangannya?
7.
KUASA PEMOHON PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAEN Dalam anjuran itu ada pertimbangan-pertimbangan, tapi di pertimbangan anjuran pun dia menyebutkan bahwa ini hanya sekadar saran, tidak dilaksanakan pun tidak masalah. Seperti itu, gitu, Yang Mulia.
8.
KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Jadi, pertimbangannya hanya singkat, gitu?
9.
KUASA PEMOHON PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAEN He em. Hanya singkat dan andaikan anjuran itu keluar pun, ternyata ya anjuran itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena hanya berupa anjuran. Dan terlebiih lagi adalah ketika misalnya orang yang menerima anjuran, tapi yang tidak menerima itu tidak mengajukan gugatan dan pada akhirnya orang yang menerima anjuran akhirnya dia mengajukan gugatan, gitu. Padahal dia menerima anjuran, tapi dia mengajukan gugatan terhadap anjuran tersebut. Atau ada lagi karena memang di perusahaannya ingin mem-PHK. Padahal, anjurannya itu seduai dengan anjuran perusahaan. Kemudian, anjurannya sesuai dengan keinginannya, akan tetapi dia menggugat anjuran tersebut. Seperti itu, Yang Mulia.
10.
KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. Anda memberikan anjuran itu yang secara tertulis dalam alat … sebagai alat bukti, tidak?
11.
KUASA PEMOHON PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAEN Ada.
12.
KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ada? Oke. Ya, sudah. Ya, ada yang perlu dikemukakan lagi?
3
13.
KUASA PEMOHON PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAEN Cukup, Yang Mulia.
14.
KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Cukup. Anda sudah menyerahkan alat bukti P-1 sampai dengan P8, ya? Alat buktinya lengkap dan telah menyerahkan softcopy perbaikan permohonan, ya. Tidak ada tambahan? Ya, cukup. Ya, nanti kalau ada persidangan selanjutnya, maka Anda masih bisa menambahkan alat bukti, ya? Jadi, P-1 sampai P-8 saya sahkan. KETUK PALU 1X Kalau tidak ada hal-hal yang perlu ditambahkan lagi, maka sidang ini saya nyatakan selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 13.47 WIB Jakarta, 24 Juni 2015 Kepala Sub Bagian Risalah,
t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004
Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
4
