MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 21/PUU-XIII/2015
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI PEMOHON (V)
JAKARTA KAMIS, 30 APRIL 2015
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 21/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun [Pasal 74 ayat (1), Pasal 75 ayat (1), dan Pasal 107] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Kahar Winardi Wandy Gunawan Chuzairin Pasaribu Lanny Tjahjadi Henry Kurniawan Muktiwijaya Pan Esther Liana Atmadibrata
ACARA Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon (V) Kamis, 30 April 2015 Pukul 11.17 – 12.36 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
Arief Hidayat Patrialis Akbar Wahiduddin Adams Suhartoyo I Dewa Gede Palguna Maria Farida Indrati Manahan Malontige Pardamean Sitompul
Wiwik Budi Wasito
(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti
i
Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Wandy Gunawan 2. Kahar Winardi 3. Pan Ester B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Muhammad Imam Nasef 2. R.A. Shanti Dewi 3. Didi Supriyanto C. Saksi dari Pemohon: 1. Tri Susilowati 2. Umi Hanik 3. Fifi Tanang 4. Machril D. Pemerintah: 1. Nasrudin 2. Budijono 3. Siti Martini 4. Maharani 5. Putranta
ii
SIDANG DIBUKA PUKUL 11.17 WIB 1.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 21/PUU-XIII/2015 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon yang hadir … oh ya, sebelum saya mulai, saya sebenarnya minggu … persidangan yang lalu, saya lupa untuk mengingatkan supaya salah satu Prinsipal kalau hadir dalam persidangan tidak memakai kaus. Ini Prinsipal ada yang masih pakai kaus. Sebetulnya tidak masuk … tidak boleh masuk dalam sidang ini karena harus berpakaian yang pantas, bukan pantas pakai, tapi pantas ya. Untuk persidangan yang akan datang, supaya hadir dengan memakai pakaian yang pantas, hem, tidak boleh memakai kaus dalam persidangan ini. Tapi pada persidangan yang lalu, saya lupa mengingatkan ya karena Hakim ini harus menegakkan tata tertib persidangan, tetapi Hakim juga Negarawan, maka saya persilakan masih duduk, tapi untuk lain kali tidak boleh, ya. Baik, saya persilakan, Kuasa.
2.
KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Terima kasih, Yang Mulia Majelis, yang telah mengingatkan dan memberikan kesempatan hari ini untuk tetap hadir Pemohon. Insya Allah pada persidangan berikutnya, kita akan lebih memperhatikan apa yang diingatkan oleh Majelis. Hadir hari ini dari Kuasa Hukum, saya sendiri Didi Supriyanto. Sebelah kiri saya, Saudara Nasef. Dan sebelah kanan saya, Saudara Shanti. Juga Prinsipal yang ikut di sini Ibu Pan Esther, ini dari Apartemen Mangga Dua. Kemudian, Pak Wandy dari Roxy Mas yang besok harus pakai baju, Pak, ya, yang lebih baik. Kemudian, Pak Kahar ya dari Mangga Dua juga. Serta satu lagi kemarin sudah pernah jadi saksi juga. Dan juga hadir 4 orang saksi yang kami janjikan. Terima kasih.
3.
KETUA: ARIEF HIDAYAT hadir.
Baik. Terima kasih. Dari Pemerintah yang hadir, dari DPR tidak
1
4.
PEMERINTAH: NASRUDIN Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah hadir mewakili Presiden. Saya sendiri Nasrudin dari Kementerian Hukum dan HAM. Sebelah kanan saya, Ibu Martini. Sebelah kiri saya, Ibu Maharani, dan Pak Putranta dari Kementerian PU dan PR, dan Pak Budijono dari Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih, Yang Mulia.
5.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Agenda pada hari ini kita masih mendengarkan keterangan Saksi dari Pemohon. Ada 4 orang yang sudah hadir di sini, saya persilakan untuk maju diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan. Bu Tri Susilowati, S.H., saya persilakan maju ke depan. Ibu Nanik[Sic!], S.E., saya persilakan. Kemudian, Ibu Fifi Tanang. Dan yang terakhir, Pak Machril saya persilakan. Ini yang Kristen satu di sebelah kanan saya, kemudian yang Muslim di sebelah kiri (…)
6.
KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Mohon maaf, Majelis. Yang satu lagi Ibu Umi Hanif, ya. Umi (…)
7.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Umi Nanik?
8.
KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Umi Hanik.
9.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Hanik atau Nanik?
10.
KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Hanik.
11.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Hanik. Oh, baik. Ibu Anik, ya? Hanik? Tidak N, ya. Ini salah ketik ini. Baik, saya persilakan untuk yang Muslim, Yang Mulia Dr. Wahiduddin untuk mengambil sumpah.
2
12.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik, tangannya ke bawah. Ikuti ucapan saya. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”
13.
SAKSI BERAGAMA ISLAM: Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.
14.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih. Untuk Ibu Fifi saya persilakan, Yang Mulia Prof. Maria Farida.
15.
HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Mohon ikuti saya. “Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.”
16.
SAKSI BERAGAMA KRISTEN: Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.
17.
HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Terima kasih.
18.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan kembali ke tempat. Kita dengar keterangannya satu per satu. Ibu Tri Susilowati terlebih dahulu, silakan berada di mimbar, podium yang sudah disediakan. Saya tanya pada Kuasa Pemohon, apakah akan dipandu atau langsung Saksi memberikan keterangan sendiri?
3
19.
KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Kami serahkan kepada Saksi langsung.
20.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, langsung. Silakan, Ibu Tri, waktunya supaya bisa, ya, mengingat waktu. Saya persilakan.
21.
SAKSI DARI PEMOHON: TRI SUSILOWATI Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Saya adalah pemilik dari dua unit Apartemen di Pakubuwono Terrace yang baru saya terima pada tahun … awal tahun 2014. Pada awalnya saya membeli apartemen, saya memikirkan bahwa saya akan bebas dari permasalahan. Ternyata setelah saya masuk ke dalam apartemen, saya banyak sekali menemukan dan mengalami sendiri bahwa apa yang dijanjikan oleh developer itu sangat menyimpang dari apa yang saya ketahui pada saat saya mau membeli unit apartemen. Pada saat saya membeli apartemen, saya pikir saya akan mendapat biaya listrik, biaya air, biaya IPL yang sesuai dengan tarif yang telah saya ketahui dari anak saya sebelumnya yang tinggalnya ada di Green Park View, yang waktu itu memang itu murah ya. Tapi setelah saya masuk ke serah terima unit yang Pakubuwono Terrace, yang terletak di Jalan Cileduk Raya itu, baru mulai serah terima saya dipaksa untuk membayar IPL dari serah terima saya bulan Februari, saya dipaksa membayar IPL sampai bulan Desember.
22.
KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Majelis, mohon maaf sebentar. Saya mau mengingatkan Saksi agar singkat keterangannya, langsung kepada kaitan dengan pasal yang kita persoalkan.
23.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.
24.
KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Adalah pembentukan P3RS.
4
25.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, kalau begitu, dipandu saja. Silakan, Pemohon, ya.
26.
KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Baik, kami akan memandu. Saudara Saksi, Saudara kami hadirkan di sini sebagai salah satu pemilik apartemen yang juga mengalami halhal terhadap pembentukan daripada P3SRS. Saudara tahu kan P3SRS, ya?
27.
SAKSI DARI PEMOHON: TRI SUSILOWATI Tahu.
28.
KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Nah, apa yang Saudara alami tentang pembentukan tersebut dan bagaimana peran daripada developer terhadap pembentukan tersebut? Jadi, fokus kepada hal itu. Terima kasih.
29.
SAKSI DARI PEMOHON: TRI SUSILOWATI Terima kasih. Jadi, pada saat saya serah terima itu, yang di situ ada … kita enggak diperkenalkan siapa dia, tapi waktu itu di kantor customer service itu ada plang inner city. Terus waktu itu, saya diminta itu untuk membayar IPL, untuk membayar hal-hal yang di … jauh di atas tarif yang sudah saya ketahui, seperti tarif listrik, tarif air, kemudian saya complain melalui pengelola itu, terus saya minta kepada teman-teman, ternyata semua punya masalah yang sama, akhirnya saya membentuk paguyuban sendiri. Saya ajak semua membentuk paguyuban dan saya minta kepada developer agar kita diterima sebagai paguyuban untuk mewakili teman-teman yang lain, gitu. Tetapi, dari pihak developer enggak menggubris kita dan tetap saja tahun ini kita juga sudah dinaikkan IPL-nya dan apa pun yang kita keluhkan kepada developer, itu sama sekali enggak ada tanggapan. Walaupun saya membuat surat tertulis, mau membuat pengaduan, dia enggak pernah mau menanggapi apa yang saya buat, gitu. Jadi, dia itu kalau jawab, by phone. Kalau enggak, saya suruh kirim surat email, gitu. Tapi, jadi saya itu enggak mengerti ini sebetulnya yang mengelola ini resminya itu apa developer, apa pengelola. Tapi, di situ ada developer-nya Mitra Selaras, tapi pengelolanya inner city, kita enggak pernah … enggak pernah dikenalkan siapa itu inner city, gitu. Tapi kalau kita complain-complain, selalu yang menghadapi si inner city ini, gitu. Tapi tiba-tiba, nanti ada lagi kalau kita complain, misalnya tiba5
tiba ada tarif parkir, gitu. Kita mengeluh, “Oh, kalau parkir, itu yang ini developer.” Tapi kita mau ketemu developer, sudah berulang kali kita minta supaya ketemu developer, kita enggak bisa diterima. Yang terakhir, dua hari yang lalu, developer bilangnya mau menerima kita, enggak mau menerima di apartemen. Kita diterima di rumah makan, tetapi tetap yang datang itu adalah malah lawyer, yang datang itu adalah pegawai yang enggak bisa memberikan keputusan apa-apa. Jadi, kita itu enggak bisa komunikasi juga sama developer, sama pengelola juga kita enggak bisa mengambil apa keputusan apa pun. Sehingga, sangat-sangat perannya developer di sini ini sangatsangat merugikan kita … merugikan penghuni semua. Dan kalau misalnya dibikin angket, 100% itu akan merasa tidak nyaman dengan namanya developer karena dia selalu ingin mencari untung dari apa yang dia kerjakan. Dan kita sudah berulang kali minta, kan serah terima sudah setahun lebih kita minta difasilitasi membentuk P3RS juga, dia enggak ada … enggak ada … karena kita mau komunikasi juga enggak bisa. Jadi, enggak tahu kita itu harus bagaimana gitu. Jadi itu, Yang Mulia, yang saya alami sampai hari ini dan saya telah menyurati kepada developer atas nama paguyuban dan kita sudah punya komunitas sekitar 200 warga di dalam apartemen itu memang apartemennya belum penuh. Jadi, kami sangat memohon kepada Yang Mulia, mudah-mudahan momen ini (...) 30.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Itu sudah dimohonkan oleh anu kok, Prinsipal. Ya, kalau Saksi enggak usah memohon.
31.
KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Majelis?
32.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.
33.
KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Bisa kami tambahkan sedikit?
34.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, tolong kalau memang kepanjangan, dipotong sendiri langsung saja oleh Kuasa, ya.
6
35.
KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Oh, baik. Terima kasih. Ibu, tadi Ibu bicara tentang begitu dominannya pihak developer terhadap pemilik maupun penghuni ya? Yang kami ingin minta ketegasan, bagaimana ketika akan dilakukan pembentukan daripada P3SRS itu? Tapi, Ibu mengatakan setahun ini belum terbentuk. Nah, ini upaya-upaya seperti itu, apakah kemudian developer menghalangi, sehingga belum bisa terbentuk? Atau Ibu memang sudah membuat paguyuban itu, tadi mau membentuk, tapi dihalangi? Ini mohon ketegasannya.
36.
SAKSI DARI PEMOHON: TRI SUSILOWATI Dihalang-halangi secara fisik enggak ya, Pak, ya, tapi kita itu enggak dianggap, Pak. Kita itu paguyuban ini kalau saya membuat surat resmi, surat ditujukan kepada si developer maupun kepada pengelola, dia enggak mau memberikan tanggapan secara tertulis, tetapi dia … seperti kita mau ketemu, kita mau diskusi, gimana mengatur apartemen ini, tapi dia itu enggak anggap kita. Terus, kalau misalnya hubungi kita cuma by phone, gitu, besok ketemu di restoran ini, gitu. Jadi, dan itu pun developernya enggak mau datang, Pak. Yang terakhir itu, dua hari kemarin adalah yang datang itu lawyernya, tapi akhirnya kita meninggalkan tempat, enggak ketemu.
37.
KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Ibu, sampai sekarang itu sudah terbentuk P3SRS itu?
38.
SAKSI DARI PEMOHON: TRI SUSILOWATI Belum, Pak, paguyuban yang saya bentuk yang ada.
39.
KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Belum terbentuk jadi ya?
40.
SAKSI DARI PEMOHON: TRI SUSILOWATI Belum, belum.
41.
KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Baik, terima keterangannya.
kasih.
Majelis,
saya
pikir
sudah
cukup
ya
7
42.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Cukup, ya? Saya tambahkan satu. Apakah semua unit apartemen yang Ibu punya itu sudah habis?
43.
SAKSI DARI PEMOHON: TRI SUSILOWATI Sudah, Pak. Dia bilang (...)
44.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Sudah laku terjual?
45.
SAKSI DARI PEMOHON: TRI SUSILOWATI Dia bilang sudah dari dua tahun yang lalu sudah sold out.
46.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, sudah sold out, ya?
47.
SAKSI DARI PEMOHON: TRI SUSILOWATI Ya, ya.
48.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Ada yang lain yang dari Yang Mulia? Silakan, Yang Mulia.
49.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terima kasih, Yang Mulia. Kalau secara riil, sekarang sudah berapa Ibu yang ada di sana?
50.
SAKSI DARI PEMOHON: TRI SUSILOWATI Semua unit 1.600 lebih, Pak. Yang menghuni mungkin sekitar antara 200-300.
51.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 200-300, baru hampir 10% lebih, ya?
8
52.
SAKSI DARI PEMOHON: TRI SUSILOWATI Ya.
53.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Karena saya sering lewat sana, kok masih sepi soalnya, itu yang depan Seskoal itu kan?
54.
SAKSI DARI PEMOHON: TRI SUSILOWATI Ya, Pak, ya, Yang Mulia.
55.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tapi memang sudah ada 200-an?
56.
SAKSI DARI PEMOHON: TRI SUSILOWATI Ya, kurang-lebih ya, Yang Mulia. Karena saya juga enggak ini, tapi kalau melihat yang saya kan … apa ... mendata juga, gitu ya.
57.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Baik. Apa sudah secara tegas yang punya inisiasi untuk membentuk P3SRS itu siapa?
58.
SAKSI DARI PEMOHON: TRI SUSILOWATI Saya, Yang Mulia.
59.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ibu sudah secara tegas mau membentuk itu?
60.
SAKSI DARI PEMOHON: TRI SUSILOWATI Saya sudah meminta kepada … apa itu ... pengelola, saya mau membentuk P3SRS, gitu. Tapi kan (...)
61.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terus, waktu ketemu lawyernya itu dijawab apa?
9
62.
SAKSI DARI PEMOHON: TRI SUSILOWATI Oh, lawyernya waktu itu enggak ngomong sama sekali, Pak. Cuma waktu itu (...)
63.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Yang sudah sempat Ibu temui, yang mewakili pihak pelaku pembangunan, siapa?
64.
SAKSI DARI PEMOHON: TRI SUSILOWATI Ya, yang mewakili pegawai, ada beberapa pegawai, terus ada satu lawyer, ada lagi dari pengelola. Tapi (...)
65.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Apa alasan mereka bahwa Ibu tidak diizinkan untuk membentuk itu?
66.
SAKSI DARI PEMOHON: TRI SUSILOWATI Waktu itu belum sempat membicarakan mengenai pembentukan itu, masih sekitar komplain kita terhadap … misalnya janji, antara gambar dengan realita enggak sama.
67.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oh, itu waktu (...)
68.
SAKSI DARI PEMOHON: TRI SUSILOWATI Antara tarif listrik yang mahal, tarif air yang mahal, gitu.
69.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Itu persoalan agak berbeda. Artinya, secara tegas Ibu memang belum ingin membentuk, tetapi belum secara konkret menyatakan dengan pengelola … pelaku pembangunan, developer mau membentuk itu.
70.
SAKSI DARI PEMOHON: TRI SUSILOWATI Sudah saya.
10
71.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Hanya komplain-komplain yang lain yang Ibu sampaikan?
72.
SAKSI DARI PEMOHON: TRI SUSILOWATI Saya sudah menyurati, saya sudah pakai kop surat Panitia Persiapan Pembentukan P3RS, tapi sama developer (…)
73.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Enggak ada jawaban?
74.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Itu enggak ditanggapi sama sekali.
75.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Baik, Yang Mulia.
76.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, ada lagi, Yang Mulia?
77.
HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, sedikit, Yang Mulia.
78.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan.
79.
HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ibu tahu persis bahwa unitnya sudah habis?
80.
SAKSI DARI PEMOHON: TRI SUSILOWATI Itu keterangan dari developer sudah sold out, Pak. Waktu itu saya mau beli lagi sudah enggak ada.
81.
HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Oh, begitu? 11
82.
SAKSI DARI PEMOHON: TRI SUSILOWATI Ya.
83.
HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Jadi, artinya mestinya kan dia sudah tidak ada kewenangan lagi, gitu. Pernah diadukan secara hukum enggak, Bu, persoalan Ibu itu? Misalnya gugatan atau apa, gitu?
84.
SAKSI DARI PEMOHON: TRI SUSILOWATI Kita lagi mikir-mikir gitu, Pak, gimana ya? Karena kan maksud saya, yang teman-teman yang lain itu sibuk, gitu, saya sendiri itu sudah tua, gitu lho. Saya itu, nanti kalau saya melapor-lapor permasalahannya terlalu terbelit-belit, terlalu ini, saya ajak teman-teman yang lain kan sibuk, gitu, jadi kita sempat ketemu itu hanya waktu-waktu hari libur, gitu.
85.
HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Jadi intinya (...)
86.
SAKSI DARI PEMOHON: TRI SUSILOWATI Tapi kemauan kita untuk mengadukan itu sudah kuat banget, Pak.
87.
HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Jadi intinya, dia tidak melaksanakan memfasilitasi pembentukan P3SRS.
88.
kewajibannya
untuk
SAKSI DARI PEMOHON: TRI SUSILOWATI Ya.
89.
HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Walaupun menurut pengakuan mereka itu sudah habis semua?
90.
SAKSI DARI PEMOHON: TRI SUSILOWATI Ya.
12
91.
HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Begitu?
92.
SAKSI DARI PEMOHON: TRI SUSILOWATI Ya, ya, Pak.
93.
HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Baik, terima kasih.
94.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih. Masih ada, Yang Mulia? Silakan.
95.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ibu, itu Ibu kan sudah bikin paguyuban ya?
96.
SAKSI DARI PEMOHON: TRI SUSILOWATI Ya, sudah.
97.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Apa semua penghuni masuk dalam paguyuban itu?
98.
SAKSI DARI PEMOHON: TRI SUSILOWATI Tidak karena paguyuban ini kan rata-rata yang punya ... yang punya yang membeli, tapi di apartemen itu kan ada juga yang sewa, ada ekspatriatnya juga. Jadi, tidak semua, tapi mayoritas pem … pemilik itu masuk di dalam paguyuban.
99.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oke. Jadi, rata-rata yang namanya pemilik bergabung dalam paguyuban ini?
100. SAKSI DARI PEMOHON: TRI SUSILOWATI Ya.
13
101. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Kalau boleh tahu, apa yang sudah pernah diputuskan oleh paguyuban untuk (…) 102. SAKSI DARI PEMOHON: TRI SUSILOWATI Kita sepakat enggak mau membayar parkir. 103. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Terus? 104. SAKSI DARI PEMOHON: TRI SUSILOWATI Jadi, kita kan waktu awal, pertama kita dipaksa bayar parkir, tibatiba ada auto parking, enggak … enggak pakai pemberitahuan apa-apa, kita ada pengumuman disuruh bayar parkir per mobil Rp200.000,00, kalau motor Rp100.000,00. Pada awalnya kita semua bayar, tapi terus kita kumpul-kumpul, kita enggak bayar karena kita merasa bahwa parkir itu adalah milik kita juga, gitu. Karena kalau saya beli (…) 105. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Sekarang siapa yang memungut listrik dan segala macam itu? 106. SAKSI DARI PEMOHON: TRI SUSILOWATI Kita bayar IPL, Yang Mulia. Jadi, waktu saya serah terima bulan Februari, saya dipaksa bayar untuk satu tahun sampai … sampai akhir Desember. Jadi, 11 bulan. Saya bilang, “Saya sudah mengajukan keberatan waktu serah terima itu. Saya enggak mau bayar, gitu. Ini kan fasilitasnya belum ada, sama sekali belum ada, cuma ada lift.” Jadi, kolam renang, taman, semua yang diceritakan di dalam (…) 107. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oke. Sekarang apa saja yang masih dipungut oleh (…) 108. SAKSI DARI PEMOHON: TRI SUSILOWATI Itu IPL-nya yang pada awalnya Rp13.500,00, tahun 2015 ini malah dinaikkan jadi Rp14.500,00.
14
Terus, kemudian saya bilang, “Saya … saya enggak mau bayar,” saya bilang gitu. Terus akhirnya nego-nego, saya dikasih bayar tiga bulan sekali, gitu. Tapi saya suruh bikin pernyataan apabila orang lain menuntut seperti saya, kebijakan yang untuk saya tiga bulan, enggak boleh. 109. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Itu ini enggak, termasuk bagian dari aspirasi pemilik ke paguyuban enggak untuk tidak mau bayar itu? 110. SAKSI DARI PEMOHON: TRI SUSILOWATI Oh, sebetulnya kalau bayar mau, Yang Mulia. Tapi mahal sekali, gitu. 111. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, bayar mahal itu maksudnya. 112. SAKSI DARI PEMOHON: TRI SUSILOWATI Ya, semua merasakan itu mahal sekali. Kecuali penyewa, ya. Kalau penyewa, mungkin kan dia orang-orang luar negeri yang uangnya enggak seperti kita, gitu. 113. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, cukup, Ibu. Terima kasih, Bu Tri. Silakan duduk kembali. 114. SAKSI DARI PEMOHON: TRI SUSILOWATI Terima kasih. 115. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ibu Hanik sekarang. Ini Ibu Hanik apartamennya sama dengan Ibu Tri atau beda? 116. SAKSI DARI PEMOHON: UMI HANIK Beda, Pak.
15
117. KETUA: ARIEF HIDAYAT Beda. 118. SAKSI DARI PEMOHON: UMI HANIK Saya dari Kalibata City. 119. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, silakan. Terus. 120. SAKSI DARI PEMOHON: UMI HANIK Selamat pagi, assalamualaikum wr. wb. 121. KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam wr. wb. 122. SAKSI DARI PEMOHON: UMI HANIK Perkenalkan, saya Umi Hanik mewakili dari Rusun Kalibata City. Berikut, akan kami sampaikan kesaksian fakta lapangan sehubungan dengan berlakunya Pasal 75 dan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20/2011. Bapak, Ibu Majelis yang saya hormati. 123. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Majelis? 124. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya? 125. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Mohon maaf, kalau bisa Saksi enggak usah dibaca. Tapi butirbutirnya saja yang sudah diketahui. 126. KETUA: ARIEF HIDAYAT Intinya saja (…)
16
127. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Sehingga kita lebih enak diskusinya. 128. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ini keterangan … keterangan tertulis dari Ibu sudah ada di Majelis, ya. 129. SAKSI DARI PEMOHON: UMI HANIK Baik. Intinya kami dari warga Kalibata City yang tergabung dalam … dulu kami namakan komunitas kami sebagai Jaring Kaliresi. Kemudian, sekarang berevolusi menjadi Komunitas Warga Kalibata City karena seluruh tahap rusun mulai dari tahap I, tahap rusunami, terus kemudian Kalibata Residence, kemudian Kalibata Regency, dan Green Palace semuanya sudah serah terima. Ini perjuangan kami lakukan sejak tahun 2011 hingga tahun 2015, di mana inisiatif sepenuhnya muncul dari warga. Nah, inisiatif yang muncul dari warga ini pada awal-awal tahun 2011 sampai dengan 2013, ini pengembang masih mau berdialog dengan warga. Tapi sepanjang tahun 2015 ini, dialog dengan warga itu sama sekali ditutup. Nah, yang ingin saya jelaskan di sini bahwa perjuangan warga yang dilakukan sejak tahun 2011 hingga tahun 2013 dan kemudian muncul lagi di akhir … di kuartal akhir tahun 2013, itu sepenuhnya tidak mendapatkan perhatian dan tindak lanjut dari pihak pelaku pembangunan. Jadi, yang ingin kami sampaikan bahwa segala upaya yang dilakukan oleh warga dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, ini keseriusan yang dilakukan oleh warga ini tidak mendapatkan perhatian dan … perhatian dari pihak pelaku pembangunan. Jadi, peran dari fasilitasi yang sesungguhnya harus dijalankan oleh pihak pelaku pembangunan, ini sayangnya tidak dijalankan. Kami melihat ada beberapa hal. Saya … saya juga coba meneliti dari kronologis perjuangan kami dan kami berinteraksi dengan pihak pengelola dan juga pelaku pembangunan. Dari tahun 2011 hingga tahun 2015 ini, kami melihat bahwa kenyataannya memang pelaku pembangunan yang memang punya concern dan kompetensi di area bangunan, ini tidak punya kapasitas ya, Pak, ya. Tidak punya kapasitas, kemudian kompetensi dan juga sensitivitas terhadap kebutuhankebutuhan warga yang muncul. Jadi seiring dengan serah terimanya ... diserahterimakannya unitunit sarusun, pihak pelaku pembangunan tidak melihat bahwa seiring dengan itu muncul tuntutan-tuntutan dari warga terkait pemenuhan hakhak warga, seperti misalnya hak untuk berkumpul, berserikat, terus 17
kemudian bersosialisasi, terus kemudian hak bermain bagi anak-anak, hak pelayanan fasilitas ... pelayanan kesehatan, pendidikan, terus kemudian fasilitas sosial lainnya, ini tidak diperhatikan. 130. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, saya ... kalau gitu, saya sudah tanya saja. Begini, semua unit yang di Kalibata City sudah terjual habis seluruhnya, Ibu Hanik? 131. SAKSI DARI PEMOHON: UMI HANIK Ya, betul, Pak. Sudah. 132. KETUA: ARIEF HIDAYAT Kemudian, apakah terbentuknya P3SRS?
pihak
pengembang
sudah
memfasilitasi
133. SAKSI DARI PEMOHON: UMI HANIK Fasilitasi tidak ada dan itu tidak pernah (...) 134. KETUA: ARIEF HIDAYAT Belum pernah? 135. SAKSI DARI PEMOHON: UMI HANIK Dan itu tidak dijalankan karena sebelumnya warga yang menuntut proses pembentukan P3SRS dan kita meminta pihak pengembang atau pelaku pembangunan untuk menyediakan ruangan dan lain sebagainya, tapi itu tidak mendapatkan dukungan yang maksimal dari pihak pengelola. 136. KETUA: ARIEF HIDAYAT Sekarang yang mengelola siapa? 137. SAKSI DARI PEMOHON: UMI HANIK Sekarang PT Prima Buana Internusa. 138. KETUA: ARIEF HIDAYAT
18
PT Prima itu yang mengurusi segala fasilitas umum dan fasilitas sosial di situ ya? 139. SAKSI DARI PEMOHON: UMI HANIK Ya, itu pengelolaannya. Kalau pengembangnya, Pradani, Pak. 140. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, baik. Baik, ada lagi, Ibu? 141. SAKSI DARI PEMOHON: UMI HANIK Jadi begini, Pak. Ada beberapa catatan dari bahan evaluasi saya bersama teman-teman. Jadi, saya melihat fungsi fasilitasi ini telah disalahartikan oleh pelaku pembangunan sebagai otoritas yang kemudian ini seolah-olah menjadi penentu terbentuk atau tidaknya P3SRS di rusun yang bersangkutan (...) 142. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, itu analisis Saudara. Saksi tidak boleh melakukan analisis, ya. 143. SAKSI DARI PEMOHON: UMI HANIK Ya. 144. KETUA: ARIEF HIDAYAT Saya kira (...) 145. SAKSI DARI PEMOHON: UMI HANIK Berdasarkan fakta (...) 146. KETUA: ARIEF HIDAYAT Sudah cukup. Ada yang dari Majelis? Sudah cukup. Baik, Ibu Hanik (...) 147. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Mohon kesempatan.
19
148. KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan kalau ... anu. 149. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Sedikit, Yang Mulia. Saudara Saksi, apakah di situ pelaku pembangunan itu juga yang sekarang mengelola? 150. SAKSI DARI PEMOHON: UMI HANIK Ya, pelaku pembangunan melalui (...) 151. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA PT-nya? 152. SAKSI DARI PEMOHON: UMI HANIK PT Prima Buana Internusa. Satu grup Agung Podomoro. 153. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Satu grup, baik. Nah, sekarang pihak pelaku pembangunan itu tadi dikatakan belum memfasilitasi pembentukan tadi, sementara pembentukan P3SRS tadi sudah Saudara Saksi perjuangkan sejak 2011? 154. SAKSI DARI PEMOHON: UMI HANIK Betul. 155. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Saat ini, saat ini, apa yang terjadi dalam proses permintaan Saudara Saksi dan kawan-kawan sebagai pemilik, penghuni di sana, untuk pembentukan P3SRS kepada pengelola? Mohon itu, bagian itu yang diceritakan detail. Terima kasih. 156. SAKSI DARI PEMOHON: UMI HANIK Baik, Pak. Jadi seperti kami tulis di poin 6. Jadi pada 18 Maret, ini kami mengirimkan surat kepada pihak Kemenpera, termasuk Dinas Perumahan Umum DKI Jakarta dan mereka mengundang kami untuk dialog. Dan dari situ ada arahan-arahan dari pihak Disperum bahwa kita diminta untuk melakukan sosialisasi dan pendataan. Terus kemudian, di 20
sini juga Disperum akan memanggil pengelola Kalibata City untuk mempertanyakan tidak transparannya proses pembentukan panitia musyawarah P3SRS yang dilantik pada 5 Maret 2015 yang dilakukan secara sepihak. Jadi pihak pengelola, Inner City Management, ini membentuk panitia musyawarah secara tertutup yang orang-orangnya adalah karyawan, mantan karyawan, dan TSO. TSO itu siapa? TSO adalah warga yang direkrut oleh pengelola yang mendapatkan fasilitas khusus dan tunduk pada perintah pengelola. Nah, oleh karenanya, kami melihat ini prosesnya yang tertutup, tidak transparan, kemudian cacat hukum karena melangkahi proses sosialisasi dan pendataan, juga conflict of interest, makanya kami melayangkan surat protes pada satu hari setelah pelantikan panitia musyawarah versi pengembang ini dilangsungkan. Nah, setelah dialog dengan Disperum tanggal 18 Maret 2015, kemudian pihak Disperum memanggil pihak pengembang, pihak pelaku pembangunan pada 31 Maret 2015. Nah, sayangnya setelah pemanggilan pihak pengelola atau pelaku pembangunan ini tidak ada lagi kabar atau update terkait pemanggilan tersebut, bahkan dari pihak pengelola/pengembang itu dengan sangat percaya diri melakukan … meminta warga untuk melakukan registrasi ulang seluruh dokumendokumen kepemilikannya untuk pembentukan P3SRS. Artinya, protes yang kami sampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama Disperum di sini, ini juga diabaikan oleh pihak pelaku pembangunan, padahal mereka juga sudah dipanggil. Kami juga menuntut adanya mediasi. Pada saat pertemuan 18 Maret, itu juga pihak Disperum juga berjanji untuk memediasi dua pihak. Kami juga mengirimkan surat kepada Kemenpera dan Disperum bahwa kami meminta diberikan bimbingan teknis terkait bagaimana membentuk P3SRS yang baik karena kami sudah melakukan berbagai upaya sejak 2011, kami merasa sudah mengikuti Undang-Undang Nomor 20, termasuk Permen 15 Tahun 2007, seluruh tahapannya kami sangat hatihati. Tapi ternyata, ini belum cukup menjadi concern bagi pihak-pihak yang kami adukan, termasuk pelaku pembangunan (…) 157. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, intinya sudah kami tangkap, ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. 158. SAKSI DARI PEMOHON: UMI HANIK Oke. Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb.
21
159. KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam wr. wb. Sekarang, Bu Fifi, saya persilakan di mimbar yang sebelah sini. Atau takut dekat Pemerintah? Kalau takut, di sebelah kanan juga engga apa-apa. Silakan, Ibu. 160. SAKSI DARI PEMOHON: FIFI TANANG Selamat siang, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Saya Fifi Tanang, mantan … pemilik Apartemen Mangga Dua Court, di Jakarta Pusat, sebagai Pendiri, Mantan Ketua, dan Pengurus PPRS Apartemen Mangga Dua Court. Apartemen Mangga Dua Court itu dibangun oleh developer PT Duta Pertiwi atau Sinar Mas Group dipasarkan (…) 161. KETUA: ARIEF HIDAYAT Sebentar, saya potong dulu, Bu, supaya lebih cepat, ya. 162. SAKSI DARI PEMOHON: FIFI TANANG Ya. 163. KETUA: ARIEF HIDAYAT Dulu jadi Ketua P3SRS, ya? 164. SAKSI DARI PEMOHON: FIFI TANANG Ya. 165. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Itu waktu itu yang membentuk difasilitasi siapa? 166. SAKSI DARI PEMOHON: FIFI TANANG Tidak difasilitasi, kami membentuk sendiri tanpa difasilitasi pengembang. Jadi kami hanya mendata dari pengembang, pemiliknya, lalu kami membentuk P3SRS. 167. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik.
22
168. SAKSI DARI PEMOHON: FIFI TANANG Itu pun kami mendesak pengembang untuk segera adakan pembentukan P3SRS, itu pun melalui lawyer, kita menggunakan Lawyer Prof. Gautama saat itu karena kita tidak tahan dengan … apa … tindakan developer yang menaikkan service charge secara sepihak. Jadi, mereka tidak pernah ada laporan keuangan, menaikkan service charge sepihak menjadi US$2. Jadi, dari awal menjual juga niatnya sudah tidak baik. Jadi pada waktu menjual, kami menanyakan berapa service charge? Karena saya tahu kita tinggal di Apartemen harus bayar service charge. Dikatakan oleh mereka US$1, itu pun kami recheck kembali kepada top management dari PT Duta Pertiwi, itu juga mengatakan US$1. Kemudian kami mencicil membayar sebanyak 24 kali. Setelah selesai kita membayar lunas, saat mau serah terima apartemen, mereka mengatakan service charge US$2. Kalau tidak mau bayar, apartemen tidak akan diserahkan. Jadi … lalu, kita menuntut, kok dari awal jualnya kok janjinya 1 US$1, kok menjadi US$2? Itu janji … janji salesman, katanya. Sales department itu janji mereka, itu bukan … bukan developer, katanya. Jadi, kami tidak mau mengambil apartemen tersebut (…) 169. KETUA: ARIEF HIDAYAT Sudah berapa lama Ibu tinggal di situ? 170. SAKSI DARI PEMOHON: FIFI TANANG Saya tinggal di sana sudah 21 tahun. 171. KETUA: ARIEF HIDAYAT 21 tahun. 172. SAKSI DARI PEMOHON: FIFI TANANG 21 tahun. 173. KETUA: ARIEF HIDAYAT Sekarang P3SRS masih ada? 174. SAKSI DARI PEMOHON: FIFI TANANG Masih. 23
175. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh. 176. SAKSI DARI PEMOHON: FIFI TANANG Dan service charge kami sampai hari ini baru 8.875 perak per meter persegi. Lalu saya menghitung, 21 tahun saya tinggal di apartemen, bilamana kalau saya dikuasai oleh developer apartemen saya, seperti apa yang diceritakan oleh teman-teman saya, itu saya sudah menghemat dari service charge saja hampir 1 miliar. Jadi, Pak Majelis Yang Mulia, bisa dibayangkan bagaimana developer tidak bisa membangun begitu banyak apartemen karena untungnya saja dari service charge saja … saya 1 apartemen saja sudah 1 miliar, belum parkir, belum listrik, belum air, belum lain-lain, Pak, itu dari service charge saja keuntungan hampir 1 miliar, seperti apa yang saya tuliskan di dalam pernyataan saya ini, Pak. Jadi, saya di sana … saya … kebetulan saya menempati 185 meter persegi, apartemen saya, dan 21 tahun. Dulu kami meminta 1 channel TV saja, CNN, Pak, itu kami semua harus bayar dan harus seluruh pemilik bayar baru bisa mendapatkan 1 channel. Sekarang kami menikmati 50 channel TV tidak perlu bayar sepeser pun juga, jadi bisa dibayangkan. Dan setelah kami ambil alih dari developer, 5 tahun kami tidak perlu menaikkan service charge, bahkan kami turunkan, itu pun surplus besar, untung besar, dan kita bisa merenovasi banyak fasilitas umum. Jadi, dari misalkan children playground, itu cost kita bisa ganti dengan yang … yang terbagus kualitasnya dan (…) 177. KETUA: ARIEF HIDAYAT Jadi, kondisi terkini sudah ada anu ya … P3SRS yang mengambil alih itu tadi? 178. SAKSI DARI PEMOHON: FIFI TANANG Ya, Pak. 179. KETUA: ARIEF HIDAYAT Pengelolaan itu? 180. SAKSI DARI PEMOHON: FIFI TANANG He eh, ya, Yang Mulia. 24
181. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Ya, baik. 182. SAKSI DARI PEMOHON: FIFI TANANG Kemudian, mungkin saya pikir, kami … kami sebagai pemilik, ya. Inilah tujuan developer mungkin ingin memfasilitasi … maksudnya memfasilitasi sesuai Pasal 75 ayat (1), itu tujuannya untuk terus bercokol, Pak. Jadi, saya juga sebagai pemilik di apartemen … di ITC Mangga Dua dan saya juga sebagai pemilik di Mal Mangga Dua, di mana kedua tempat itu awalnya difasilitasi oleh pengembang, ya. Kedua rumah susun tersebut di atas pertama kali difasilitasi pengembang direkayasa, sehingga pengurus P3SRS atau PPRS adalah karyawan pengembang. Yang difasilitasi pengembang mengarah pada P3SRS atau PPRS milik pengembang. Semua pengurus adalah karyawan pengembang dan karyawan tersebut menunjuk perusahaan pengembang menjadi pengelola, sehingga pemilik atau penghuni akan mengalami nasib tragis karena menjadi objek pemerasan. Enaknya jadi developer jual properti sudah untung berlimpah, setelah jual masih terus mengeruk keuntungan. 183. KETUA: ARIEF HIDAYAT Itu, anu, tidak boleh sampai ke situ, Saksi. 184. SAKSI DARI PEMOHON: FIFI TANANG Itu yang saya alami. 185. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, baik, sudah ditangkap. Ada lagi, Yang Mulia? Silakan. 186. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bu Fifi, ya, saya tambahkan sedikit. 187. SAKSI DARI PEMOHON: FIFI TANANG Ya.
25
188. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ketika Ibu membentuk dan berhasil Ibu menjadi ketua itu, sejauh mana tingkat kesulitan campur tangan dari pihak pengembang ketika itu, tapi ternyata Ibu bisa berhasil membentuk itu? Yang lain kan, ini kesulitan karena banyak “dihambatlah”. Tapi, Ibu bisa berhasil bagaimana? Apakah ketika itu pengembang memang mempersilakan ataukah memang Ibu juga dengan memforsir tenaga dan upaya, akhirnya berhasil, bagaimana? 189. SAKSI DARI PEMOHON: FIFI TANANG Ya, dengan … kami tentu dengan susah payah juga, Yang Mulia. Karena awalnya kita memang meminta membentuk, developer tidak bersedia. 190. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Contohnya apa? Bersusah payahnya apa? 191. SAKSI DARI PEMOHON: FIFI TANANG Susah payah juga kami … kami diteror oleh satpam, saya juga sempat mendapat surat kaleng akan dibunuh satu keluarga. 192. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tapi, akhirnya terbentuk sampai sekarang Ibu aman, ya? 193. SAKSI DARI PEMOHON: FIFI TANANG Aman. Saya belum meninggal, belum dibunuh, begitu, Pak. 194. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Baik. Sekarang begini, ketika Ibu sudah menjadi ketua dari paguyuban P3SRS itu, apakah kemandiriannya ada? Artinya, independency-nya Ibu di dalam menentukan kebijakan-kebijakan untuk memperjuangkan anggota, yang kemudian Ibu katakan telah berhasil mendapatkan saluran televisi yang ternyata selama ini kalau diserahkan pengembang kan untungnya berlipat-lipat. Itu salah satu contoh, ya? Apakah kemandirian dari lembaga P3SRS itu betul-betul sekarang bermanfaat dan tidak dihambat oleh pengembang lagi? Sehingga Ibu bisa akselerasinya bisa betul-betul menjadi bumpernya para anggota dan betul-betul banyak penghematan di situ? 26
195. SAKSI DARI PEMOHON: FIFI TANANG Kami rasakan sangat bermanfaat terlepas dari cengkeraman developer. 196. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kok yang di sisi lain masih banyak pungutan-pungutan yang menguntungkan? Apa enggak bisa clear di-handle oleh (…) 197. SAKSI DARI PEMOHON: FIFI TANANG Waktu itu banyak sekali, Pak, misalkan kami mau pasang saluran telepon, katanya harus bayar. 198. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ini sesudah? Sesudah Ibu (…) 199. SAKSI DARI PEMOHON: FIFI TANANG Sebelum, sebelum. 200. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Enggak, ini sesudah (…) 201. SAKSI DARI PEMOHON: FIFI TANANG Oh, sesudah itu semua free. 202. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Sesudah jalan, running Ibu jadi ketua ini, jadi campur tangan dari pihak pengembang sudah tidak ada lagi? 203. SAKSI DARI PEMOHON: FIFI TANANG Sudah tidak ada lagi, mereka lepas, mereka karena sudah diambil alih. Jadi, kami awalnya bertemu dengan … kita, lawyer kami dari Prof. Gautama, itu meminta mensomasi developer.
27
204. KETUA: ARIEF HIDAYAT Jadi begini, saya lanjutkan ini, Yang Mulia. Pada waktu masih dicengkeram oleh developer sampai Ibu kemudian lepas, itu Ibu tinggal di sana berapa lama itu? 205. SAKSI DARI PEMOHON: FIFI TANANG Waktu awalnya saya tinggal … tahun 1993 developer serah terima, tahun 1995 kita sudah mulai bentuk PPRS. 206. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terus, begitu lepas dari developernya sejak tahun berapa? 207. SAKSI DARI PEMOHON: FIFI TANANG 1995. 208. KETUA: ARIEF HIDAYAT 1995? 209. SAKSI DARI PEMOHON: FIFI TANANG 1995 kita sudah terlepas. 210. KETUA: ARIEF HIDAYAT Berarti ada … ada selisih waktu berapa tahun itu masih dicengkeram oleh pengembang? 211. SAKSI DARI PEMOHON: FIFI TANANG Waktu itu kurang-lebih 2 tahun kami dicengkeram. 212. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ini karena yang diceritakan oleh Ibu-Ibu yang lain karena masih baru itu, ya, mungkin developernya untungnya masih kurang, terus dia masih mencengkeram terus. Setelah dianunya Ibu, di apartemen Ibu karena sudah cukup lama, sudah cukup untung, tinggal saja, begitu. Itu mungkin begitu, ya? Silakan, Yang Mulia.
28
213. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya atau karena menghadapi Prof. Gau mungkin takut dia kan (…) 214. SAKSI DARI PEMOHON: FIFI TANANG Ya, Gautama, Profesor Gautama. 215. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA (Suara tidak terdengar jelas). Dia enggak berani lagi. Nah, artinya Ibu … apa namanya … menggunakan inisiatif Ibu sendiri, menyewa lawyer untuk mensomasi mereka, baru kemudian Ibu bisa ambil alih, begitu? 216. SAKSI DARI PEMOHON: FIFI TANANG Ya, kalau enggak, enggak bisa. 217. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Dan kemudian Ibu kelola sendiri? 218. SAKSI DARI PEMOHON: FIFI TANANG Betul, kalau enggak, enggak bisa, Pak. 219. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, itu. Ya, itu yang mungkin tidak terjadi pada anu yang lain. Tadinya sampai sekarang setelah terbentuknya pengelola, bagus, Bu, ya? 220. SAKSI DARI PEMOHON: FIFI TANANG Bagus sekali. 221. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Karena dikelola sendiri (…) 222. SAKSI DARI PEMOHON: FIFI TANANG Hemat banyak.
29
223. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Tidak banyak pungutan (…) 224. SAKSI DARI PEMOHON: FIFI TANANG Hemat banyak. 225. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Dan sebagainya. Oke, jadi itu yang mau kami periksa sebenarnya. Jadi, ternyata pada waktu Ibu menempati rumah susun itu pun, bukan developer yang memfasilitasi, Bu, ya? 226. SAKSI DARI PEMOHON: FIFI TANANG Tidak, tidak pernah, Pak. 227. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Tapi justru inisiatif dari penghuni sendiri yang malah merebut itu, katakanlah begitu, ya? 228. SAKSI DARI PEMOHON: FIFI TANANG Ya. Jadi, kami seperti orang buta awalnya, kan dilepas begitu saja. Jadi, saya sempat me-hire Collier Jardine. 229. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Sebentar, Bu. Maksudnya di … dilepas oleh developer? 230. SAKSI DARI PEMOHON: FIFI TANANG Ya, dilepas begitu saja, Pak. Dilepas begitu saja tanpa difasilitasi, kemudian kami juga tidak diberitahu (…) 231. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Kemudian, kalau dilepas, lalu dia minta pungutan bagaimana caranya?
30
232. SAKSI DARI PEMOHON: FIFI TANANG Oh, enggak setelah dilepas, ya dia sudah tidak bisa mengambil pungutan. Cuma maksudnya, kita tidak dikasih tahu di mana genset, di mana ... apa pun pertelaan juga tidak diberikan. Jadi, kita benar-benar seperti orang buta huruf pada saat itu. 233. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Baik-baik (...) 234. SAKSI DARI PEMOHON: FIFI TANANG Jadi tidak mengerti apa-apa, sehingga kami me-hire ... awalnya kita me-hire Collier Jardine. Jadi, kita memanggil beberapa property management untuk ditender. Jadi, waktu itu saya mengundang Collier Jardine, Khol Ipac, kemudian Procon Indah, Jakarta Land. Kemudian satu perusahaan swasta untuk melakukan proses tender pengelolaan. Jadi, dikelola oleh profesor ... property management yang profesional saja, itu masih surplus banyak. Kemudian, setelah satu tahun kita sudah mampu dikelola oleh Collier Jardine, kita lepas karena kita ada management fee, pada suatu property management. Jadi kita menghemat juga fee itu, jadi untuk bisa dipakai oleh para penghuni. 235. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Artinya, management fee itu ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengelola dengan penghuni ya, Bu, ya? 236. SAKSI DARI PEMOHON: FIFI TANANG Ya, property management ini. 237. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Dengan P3SRS itu? 238. SAKSI DARI PEMOHON: FIFI TANANG SRS, ya.
31
239. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Untuk kesepakatan itu yang terjadi, ya? Nah, ini yang belum terjadi sama Pemohon yang lain barangkali? Barangkali seperti itu, Bu, ya? 240. SAKSI DARI PEMOHON: FIFI TANANG Mungkin waktu itu developer juga belum sepintar sekarang, Pak. Sekarang sudah semakin canggih. 241. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Baik, dari saya cukup, Yang Mulia. Terima kasih. 242. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, Ibu (...) 243. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Yang Mulia. 244. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ada dari Pemohon? 245. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Ada satu. 246. KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan. 247. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Bu Fifi, tadi mengatakan bahwa terbentuk sejak tahun 1993, Bu, ya? 248. SAKSI DARI PEMOHON: FIFI TANANG 1995.
32
249. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO 1995, ya? 250. SAKSI DARI PEMOHON: FIFI TANANG He eh. 251. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Nah, ini memang tahun 1995 ini belum ada undang-undang yang mengatur bahwa developer atau pengembang itu yang diberikan hak dan kewajiban untuk memfasilitasi pembentukan perhimpunan penghuni dan pemilik gitu, ya. 252. SAKSI DARI PEMOHON: FIFI TANANG Betul. 253. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Yang dulu itu memang ada aturan ... ini saya ingatkan, Bu, ya, ada undang-undang tahun 1988 yang berlaku sebelum tahun 2011 ini, itu diatur memang pengelola ... pengelolaan terhadap satuan rumah susun dilakukan oleh penghuni atau pemilik, sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga yang ditetapkan oleh perhimpunan itu sendiri. Jadi, memang tidak diatur oleh … apa ... pengembang, tapi diberikan hak kepada pemilik dan penghuni untuk mengatur sendiri, menetapkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga sendiri. Nah, pertanyaan saya, apakah yang Ibu sampaikan kesaksian ini, ini memang karena memenuhi undang-undang yang dulu, sehingga Ibu diberikan kewenangan penuh dan itu bagus hasilnya, dan bisa memberikan penghematan kepada para pemilik atau penghuni yang ada di situ, dan kemudian siapa saja yang menjadi anggota? Ibu kan ketua tadi. Anggotanya apa ada pengembang juga atau memang semuanya pemilik atau penghuni itu? 254. SAKSI DARI PEMOHON: FIFI TANANG Jadi itu ... waktu itu undang-undang mengenai memfasilitasi itu belum ada. Jadi kalau ... belum ada. Jadi di situ hanya adanya PP Nomor 4 Tahun 1988 Pasal 67 itu di ... yang berbunyi sebagai berikut. “Penyelenggara pembangun ... wajib membangun rumah susun dan wajib mengelola rumah susun yang bersangkutan dalam waktu 33
sekurang-kurangnya 3 bulan dan paling lama satu tahun sejak terbentuknya perhimpunan penghuni atas biaya penyelenggara pembangunan.” Jadi ... padahal kami dari awal juga ditarik service charge, ini pun developer melanggar. Harusnya dia saat dia masih sebagai pengelola, dia enggak boleh tarik service charge, tapi dia tetap menarik dari awal kita masuk langsung ditarik dan ditagih PPN 4% gitu, lho. Jadi, saat kita ambil alih, kita juga menarik PPN 4%, ternyata kita mau setor, ternyata baru diketahui, diduga pengembang juga tidak setor pajak PPN itu, tapi kami ditarik. Setelah itu, saya mengundang konsultan pajak untuk menanyakan, ”Ini bagaimana saya mau setor seperti developer menarik pada kita.” Ternyata kita juga … apa ... konsultan pajak mengatakan bahwa ini seperti RT/RW yang tidak perlu dipungut pajak. Jadi akhirnya, kami mengembalikan uang pajak yang kita sudah tarik kepada penghuni. Itu juga ada ... ada yang tidak benar bagi kami. Kami ditarik terus 4%. Jadi, sebetulnya itu belum ada undang-undangnya. 255. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, cukup ya, Pemohon? Masih ada? 256. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Satu lagi. Tadi anggota Ibu itu penghuni juga? 257. SAKSI DARI PEMOHON: FIFI TANANG Anggota saya juga ada developer. Developer juga sebagai anggota. Jadi developer itu hanya mewakili, mewakili sisa unit dia yang belum terjual. Jadi dia sebagai anggota. Yang kalau saya melihat sekarang, kalau Pasal 75 ayat (1) developer harus memfasilitasi, saya merasa developer itu diberi kewenangan yang luar biasa. Karena kenapa? Dia sesama owner, jadi kita sama-sama owner, sesama pemilik, kenapa ada owner yang lebih istimewa yang harus memfasilitasi kita? Apa owner yang lain itu bodoh-bodoh? Saya tidak ... saya terpaksa tidak demikian. 258. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, cukup, ya? 259. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Terima kasih, Yang Mulia.
34
260. KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan duduk kembali, Ibu Fifi. 261. SAKSI DARI PEMOHON: FIFI TANANG Terima kasih. 262. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Nanti Pemerintah kalau ada pertanyaan setelah yang terakhir saja, biar seluruhnya saja, saya beri kesempatan nanti. Silakan, Pak Machril. Tidak perlu dibacakan seluruhnya, intinya saja. 263. SAKSI DARI PEMOHON: MACHRIL Terima kasih, Yang Mulia. Pertama-tama saya menyampaikan assalamualaikum wr. wb. 264. KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam. 265. SAKSI DARI PEMOHON: MACHRIL Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saya Machril, saya adalah pensiunan dari Pegawai Imigrasi pada Kanwil Hukum HAM Provinsi Bali. Jadi, pengalaman saya ini tahun 2000 semenjak saya tinggal di Ambassador Prof. Rasuna Sahid, Jalan Dr. Satrio. Jadi, saat itu masih memakai undang-undang yang lama, yaitu Tahun 1985 Nomor 16. Penyelenggaraan rapat pengurus difasilitasi oleh developer, kami diundang, semua pemilik, yang tidak bisa hadir membawa surat kuasa. Surat kuasa itu sudah diberikan langsung kepada pegawai atau karyawan daripada developer atau group developer. Jadi akhirnya, rapat tersebut dihadiri oleh pemilik dan sebagian besar adalah para pemegang surat kuasa. Berjalan sesuai dengan ketentuan ada pihak Pemerintah, yaitu Dinas Perumahan DKI, malah kepala dinasnya yang hadir, notaris sebagai pencatat dimulai berlangsung sesuai dengan acara. Yang nampaknya mereka lakukan adalah sengaja mengulung-ulur sidang. Misalnya, kalau ada pihak kelompok pemilik bertanya atau menyampaikan sesuatu, mikrofon itu dimatikan, atau disorak-soraki oleh mereka di belakang. Jadi, sehingga secara mental, pemilik itu memang diganggu, jadi tidak ada, tidak ada 35
pasal dia untuk mengganggu, selalu dia mengganggu. Nah, akhirnya timbul ketegangan-ketegangan. Saya sendiri itu saat itu sampai mau beradu fisik karena saya mau dikeroyok saat itu, tapi saya juga sudah ini, sudah mengetahui situasi seperti itu. Pas waktu saya ingin dikeroyok, saya suruh pada ... kebetulan istri saya hadir, saya bilang, “Foto!” Rupanya … saya perintahkan foto, dia semua ketakutan, tutup muka, lari. Dan saat itu pun juga, saya waktu belum sidang, saya sudah membawa petugas Brimob dua orang, yaitu menyamar sebagai pemegang surat kuasa, maksudnya kita mau protect daripada kelompok pemilik. Jadi, pas waktu masuk ke dalam sidang saya tanya, “Apakah ada anggota kepolisian?” “Ada, Pak, dua dari polsek.” “Oke, enggak apa-apa, aman.” Katanya. Terus, awal sidang memang lancar tidak ada keributan karena ada dua petugas Brimob itu yang hadir di dalam sidang. Setelah mereka pergi keluar, mulailah kegaduhan-kegaduhan yang tadi saya ceritakan. Kebetulan saya juga tidak kalah … apa ... taktik. Jadi, saya bilang dengan petugas itu, “Bila saya miscall, you segera datang.” Saya bilang. Betul pas mulai ribut-ribut saya misscall kan, datanglah dua petugas itu kembali. Jadi, si perusuh-perusuh itu sudah menyingkir dengan sendirinya. Jadi, inilah modus daripada mereka untuk mengganggu perjalanan rapat. Akhirnya rapat itu berlangsung sampai siang, siang terus waktu makan. Jadi, enggak lihat suasana tidak menyukai gitu, disukai, akhirnya peserta daripada pemilik yang rapat merasa, “Ah, sudah tidak ada gunanya ini.” Kebetulan pada saat rapat tersebut, pemilik-pemilik ini kebanyakan juga orang-orang sibuk dan tidak begitu penting ikut rapat. Jadi dia pikir, lebih baik tidak ikut melanjutkan. Sehingga waktu pemilihan suara, yaitu pemilihan voting untuk kepengurusan, ya, sudah jelas mereka semua yang terpilih. Jadi, itulah cara-cara mereka. Jadi saya dapat kesimpulan developer itu dia harus fight untuk merebut P3SRS. Setelah dia rebut, dia akan menentukan siapa yang mendevelop atau siapa yang menjadi pengembang di dalam pengelolaan. Demikian, Pak Yang Mulia. Terima kasih. 266. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, baik. Dari Pemohon, ada yang akan ditanyakan? Saya kira intinya sudah (...) 267. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Cukup, Majelis.
36
268. KETUA: ARIEF HIDAYAT Sudah kita tangkap, ya. Dari Majelis cukup, ya? Baik. Silakan Pak Machril untuk duduk kembali. 269. SAKSI DARI PEMOHON: MACHRIL Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb. 270. KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam. 271. SAKSI DARI PEMOHON: MACHRIL Om Shanti Shanti Om. 272. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, sekarang giliran Pemerintah untuk Saksi 1, 2, 3, 4, itu saya persilakan kalau ada, saya persilakan. 273. PEMERINTAH: NASRUDIN Terima kasih, Yang Mulia. Saya menyampaikan pertanyaan kepada keempat Saksi, siapa saja yang bisa menjawab. Pertama, apakah Saksi tahu bahwa yang wajib membentuk P3SRS itu adalah pemilik? Karena di Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Rumah Susun yang wajib membentuk itu adalah P3SRS bukannya developer. Ya, jadi para penghuni atau pemilik rumah susun itulah yang membentuk ya, bukannya developer. Jadi kita tidak perlu minta kepada developer untuk membentuk P3SRS. Yang kedua, dari keempat … tiga Saksi yang saya bacakan keterangan tertulisnya. Itu meminta Pasal 75 ayat (1) itu dihapus. Pertanyaan kami, apakah Saksi waktu membentuk P3SRS tidak memerlukan fasilitas-fasilitas yang diwajibkan oleh undang-undang bagi developer itu untuk memberikannya kepada P3SRS? Karena fasilitasfasilitas itu bisa berupa data-data, ya. Bisa berupa dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan rumah susun, itu yang kedua. Karena kalau Pasal 75 ayat (1) dihapus, artinya developer tidak punya kewajiban untuk memberikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh para pemilik rumah susun. Ini malah sebaliknya tadi saya dengar keterangan Saksi keempat-empatnya dalam membentuk PPRS membutuhkan fasilitas-fasilitas dari developer. Tapi ternyata, kenapa
37
para Saksi meminta Majelis Hakim untuk menghapus Pasal 75 ayat (1) itu, ya? Yang ketiga, di Pasal 75 ayat (4), sebetulnya yang punya kewenangan atau hak, ya, undang-undang ini memberikan hak dan kewenangan kepada P3SRS untuk membentuk pengelola atau menunjuk. Jadi bukannya developer, justru pemilik atau P3SRS inilah undangundang ini memberikan kewenangan atau hak kepada P3SRS untuk membentuk atau menunjuk pengelola. Jadi, bukan pengelola yang di bawahnya developer, tapi terserah P3SRS untuk membentuk, ya. Yang terakhir, ya. Jika developer tidak melaksanakan kewajiban. Ya, kalau itu, kan kewajiban kita untuk memberikan fasilitas segala macam. Itu apakah Saksi tahu harus ke mana ya, itu mengadu? Karena kalau … sebetulnya kalau developer tidak melaksanakan kewajibankewajibannya, sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 75 ayat (1) dia tidak memberikan fasilitas yang diminta oleh P3SRS, itu bisa mengadu kepad Dinas Perumahan. Kalau tidak dilaksanakan kewajiban itu juga setelah kita adukan kepada Dinas Perumahan, itu apakah Saksi tahu bisa menggunakan Pasal 59 ayat (2) ya, yang juncto Pasal mengenai sanksi, itu bisa dituntut mendapatkan sanksi administratif? Jadi kalau … sekali lagi kalau para Saksi meminta Pasal 75 ayat (1) dihapus, apakah Saksi tahu bahwa nanti Saksi justru malah akan kesulitan untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh P3SRS dalam rangka mengelola rumah susun? Sementara itu, Yang Mulia. Terima kasih. 274. KETUA: ARIEF HIDAYAT Saya persilakan siapa yang akan menjawab? Bu Fifi dulu, kemudian siapa lagi yang mau menjawab? Ya, silakan, Ibu Fifi dulu. 275. SAKSI DARI PEMOHON: FIFI TANANG Ya. 276. KETUA: ARIEF HIDAYAT Jangan panjang-panjang. Yang cukup sesuai pertanyaan. 277. SAKSI DARI PEMOHON: FIFI TANANG Ya, mengapa kita mengatakan bahwa Pasal 75 ayat (1) wajib dihapus? Karena selama ini, developer juga sulit memberikan data, ya. Contoh saya sebagai mantan pendiri dan ketua di Apartemen Mangga Dua Court. Hingga saat ini, gambar pertelaan akta pemisahaan dan uraian dari pertelaan itu kami belum dapatkan. Jadi, developer walaupun 38
sudah diminta terus, kita sudah PPRS yang murni pemilik, sudah sah secara hukum, itu tidak diberikan. Jadi developer itu telah melanggar Pasal 9 ayat (2) c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 juncto Pasal 35 ayat (3) PP Nomor 4 Tahun 1988. Sampai hari ini 21 tahun kami belum pernah dapat. Jadi kita tidak perlu bisa mengharapkan dapatkan dari developer. Pertelaan kami tidak diberikan. Pada tahun 2006, saat kita ingin memperpanjang HGB yang jatuh tempo, ternyata kami dikejutkan bahwa tanah yang kita beli ternyata adalah HPL milik Pemprov DKI. Jadi developer telah menjual tanah yang bukan miliknya yang tidak diketahui oleh konsumen. Nah, itulah disembunyikan dalam pertelaan. Jadi, pertelaan itu biasanya tidak mau diberikan karena ada hal-hal yang disembunyikan. Jadi, kita mengharapkan dapatkan … dan kita mengirim surat kepada dinas perumahan, bikin surat kepada BPN, maupun menteri, kami tidak mendapat bantuan juga dari institusi-institusi tersebut. Jadi, sampai hari ini kita tidak dapat. Sehingga kami dikejutkan, ternyata tanahnya tanah HPL. Padahal waktu jual, semua dokumen itu, baik PPJB, AJB, IMB, sertifikat hak milik atas satuan rumah susun, maupun kami juga ada bukti pembayaran pajak atas pembelian tanah dan bangunan, itu semua bukti autentik hitam di atas putih, tidak abu-abu. Tapi ternyata, kami tertipu. Kami memilih ada tanah bersama, sekarang ternyata saat diperpanjang, kami baru tahu bahwa tanah itu bukan milik developer yang dijual kepada kami. Ya, ibarat kami membeli emas murni. Ternyata setelah 20 tahun kami mau menjual emas itu, ternyata emas itu ber … logam ber … disepuh emas. Itu yang terjadi. Jadi, saya rasa developer ini tidak penting untuk memfasilitasi pembentukan perhimpunan penghuni, ya. Jelas-jelas kalau developer yang diberikan kewenangan yang luar biasa, jelas tidak independent, akan terjadi conflict of interest karena dia punya kepentingan. Kepentingannya apa? Untuk mengeruk keuntungan. Kalau enggak ada uang, mereka pasti lari, Pak. Mereka tidak akan bercokol. Dan kalau bilamana developer diberikan hak yang luar biasa, itu akan terjadi diskriminasi dan ketidakadilan. Karena salah satu owner, yaitu bekas developer diberikan kewenangan yang luar biasa. Itu yang tidak adil di situ. Nah, akan terjadi … akan terjadi suatu gap yang semakin besar, di mana rakyat ini diperas semua. Ya, diperas semua. Sehingga, rakyat ini akan menjadi miskin. Kemudian, developer akan semakin kaya. Apa itu yang diinginkan Pemerintah? Sedangkan, Pemerintah (suara tidak terdengar jelas) karena rakyat itu banyak yang butuh rumah susun. Sedangkan yang punya rumah susun itu banyak yang miskin-miskin, Pak. Mereka (suara tidak terdengar jelas) tinggal di rumah susun karena mereka merasa mungkin bisa lebih … bisa membeli dengan harga lebih murah karena mereka bisa membeli dengan luas yang 30 meter, 40 meter. Sekarang banyak apartemen yang 30 meter, 40 meter, itu kan 39
orang-orang miskin yang tinggal di situ. Bagaimana mereka setiap bulan harus bayar parkir, harus bayar parkir sampai Rp200.000,00, bahkan Rp250.000,00 per meter per bulan. Kemudian, mereka bayar service charge yang begitu mahal. Belum lagi listrik yang di-mark up, air di-mark up. Dan developer banyak menjual air recycle, di mana air recycle dijual seharga air PAM. Kalau kami menjual di apartemen yang kami sudah murni PPRS murni pemilik, kami menjual air, listrik sesuai yang kami tarik … terima … ditagih dari PLN. Jadi, sedikit pun tidak ada untung. Jadi (…) 278. PEMERINTAH: NASRUDIN Izin, Yang Mulia. 279. SAKSI DARI PEMOHON: FIFI TANANG Jadi, itu nonprofit. 280. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 281. PEMERINTAH: NASRUDIN Saya kira ini jawabannya agak melebar. 282. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, itu Ahli itu yang jawab itu mestinya, ya. Jadi, yang dijawab, yang ditanyakan, yang faktanya Ibu sebagai Saksi, ya? Saya kira, Ibu Fifi cukup. Siapa lagi yang akan menjawab? Silakan. 283. SAKSI DARI PEMOHON: UMI HANIK Baik. Kalau berdasarkan pengalaman kami di Kalibata City sejak 2011 hingga 2015. Jadi, pelaku pembangunan ini cenderung tidak menjalankan fungsi fasilitasinya. Sementara, kami pemilik sarusun secara mandiri telah mampu melakukan sosialisasi, pendataan, bahkan penggalian dana, hingga untuk pelaksanaan persiapan musyawarah itu sendiri. Bahkan, pada pertemuan dengan Disperum, tanggal 18 Maret 2015 kemarin, kami masih punya videonya. Ini kabid yang memimpin diskusi menyatakan, kami harus berlomba-lomba dengan pihak pengembang untuk mengumpulkan data, dukungan dari warga. Siapa yang benar-benar mendapatkan dukungan dari mayoritas warga? Artinya
40
apa? Pasal terkait fasilitasi oleh pelaku pembangunan, khususnya untuk pendataan ini, itu tidak ada gunanya. Seperti itu. Kemudian, kalaupun misalnya kita memerlukan, ini pun juga diperlukan ya, kalau misalnya penggalangan data yang kita lakukan secara mandiri. Karena sekarang itu media untuk penggalangan data itu banyak sekali online, segala macam. Jadi, itu kita bisa optimalisasi. Kalaupun misalnya nanti dinyatakan kurang, itu bisa kita minta bantuan dari pihak pemerintah, misalnya hanya untuk membuka akses saja. Tapi, tetap pendataan secara mandiri itu bisa dilakukan oleh pemilik karena pasal terkait pembentukan PPRS sendiri itu kan kewajiban dari pemilik sarusun dan dari pihak pelaku pembangunan ini tidak punya relevansi di situ. Seperti itu. Terima kasih. 284. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, baik. Selanjutnya, Ibu, silakan. 285. SAKSI DARI PEMOHON: TRI SUSILOWATI Terima kasih, Yang Mulia. Yang Terhormat Bapak dari Pemerintah. Memang sampai saat ini, kita … saya ya sebagai pendiri paguyuban di Pakubuwono Terrace itu, sama sekali enggak ada tanggapan apa pun namanyalah dari developer-developer selalu menghindari dari pemilik, gitu. Kita ajak komunikasi enggak mau, kita ajak bicara berhadapan juga enggak mau. Dan developer itu ketakutan kalau kita membentuk perhimpunan, gitu, Pak. Jadi, dia itu setiap … jadi, waktu itu pernah saya mau mengadakan acara tahun baru. Saya enggak diberi izin, saya dipersulit, tapi akhirnya saya bisa menyelenggarakan dan saya itu menggunakan pengeras suara yang untuk kayak (suara tidak terdengar jelas) itu, Pak. Saya itu mau dikeroyok pegawainya … apa itu developer itu. Karena saya itu mengumpulkan … karena waktu itu kan belum … kita belum bisa mengumpulkan warga, gitu lho. Saya itu cuma mau kumpul warga, supaya kita itu bisa sharing gitu, saya itu kayak sudah dikejar-kejar seperti saya ini teroris. Saya itu sampai ngomong, “Saya ini siapa sih? Saya orang tua, umur saya sudah 60 tahun. Saya bukan teroris. Kenapa kamu kok … saya cuma mau ngumpulin warga ini, kamu ketakutan, gitu lho. Saya itu enggak ngapangapain.” Mari kita bicara, mana hak, mana kewajiban saya dan kewajibannya dari developer, gitu. Kita cuma mau bicara itu saja. Jadi enggak usah ketakutan. Jadi karena ini sudah sering terjadi mungkin di media-media televisi atau apa, kita kan sering banget melihat mengenai permasalahan di apartemen. Jadi, mohon dengan Bapak-Bapak yang punya wewenang untuk menentukan kebijakan penghunian apartemen untuk kenyamanan, 41
itu bisa dilakukan penelitian atau dilakukan apa pun yang intinya kita mohon perlindungan dari Pemerintah, Pak. Supaya kita enggak diperlakukan semena-mena oleh developer. 286. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, cukup. 287. SAKSI DARI PEMOHON: TRI SUSILOWATI Karena memang saya waktu membeli itu sebetulnya saya membelikan anak saya, supaya harganya murah ini, tapi ternyata setelah masuk, benar-benar saya enggak menyangka akan seperti yang kejadian sekarang ini. 288. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. 289. SAKSI DARI PEMOHON: TRI SUSILOWATI Terima kasih. 290. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih. Terakhir, Pak Machril. 291. SAKSI DARI PEMOHON: MACHRIL Saya malah ingin bertanya, Pak, kepada Pemerintah. Pemerintah itu tidak hadir, Pak, di masalah ini. 292. KETUA: ARIEF HIDAYAT Tidak boleh begitu, Pak Saksi. Tidak forumnya bertanya begitu. 293. SAKSI DARI PEMOHON: MACHRIL Ya. 294. KETUA: ARIEF HIDAYAT Anda itu ditanya tadi (…)
42
295. SAKSI DARI PEMOHON: MACHRIL Ya. 296. KETUA: ARIEF HIDAYAT Anda sebagai Saksi. Kalau tidak tahu, jawab tidak tahu. Kalau enggak bisa jawab, tidak bisa. Tidak malah bertanya. 297. SAKSI DARI PEMOHON: MACHRIL Ya. 298. KETUA: ARIEF HIDAYAT Forumnya tidak begitu. 299. SAKSI DARI PEMOHON: MACHRIL Terima kasih, Yang Mulia. Memfasilitasi itu membuat developer ini menjadi jual mahal bila dia dibutuhkan. Jadi kalau tidak dibutuhkan, ya, dia tidak peduli, Pak. Jadi, kita mau … di dalam Pasal 74 bahwa kita … pemilik menjadi berkewajiban untuk membuat P3SRS. Kalau tidak difasilitasi oleh Pasal 75, yaitu tidak bisa berlangsung dengan secara mulus P3SRS itu. Itulah kenyataan yang sekarang terjadi. Terima kasih. 300. PEMERINTAH: NASRUDIN Yang Mulia, saya mau bertanya langsung. 301. KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan, silakan. 302. PEMERINTAH: NASRUDIN Apakah Saksi tahu, bentuk-bentuk fasilitas yang diberikan oleh developer itu apa saja? 303. SAKSI DARI PEMOHON: MACHRIL Fasilitas yang jelas, Pak. Yang kita ketahui adalah ruang pertemuan. Terus … terus … apa … fasilitas seperti alamat-alamat daripada pemilik, penghuni, regristasi penduduknya, terus belum lagi 43
dokumen-dokumen perizinan-perizinan itu, ya, dia tidak pernah memberi pada kita, kalau kita minta. Apalagi sebelum ada P3SRS. 304. PEMERINTAH: NASRUDIN Jadi artinya kan fasilitas-fasilitas itu diperlukan oleh para penghuni kan, para pemilik, ya? 305. SAKSI DARI PEMOHON: MACHRIL Sepertinya (…) 306. PEMERINTAH: NASRUDIN Pertemuan, data-data terus surat dokumen-dokumen (…) 307. SAKSI DARI PEMOHON: MACHRIL Itu sebetulnya tidak perlu, Pak. Ya kan kalau setelah kita perlu, setelah kita terbentuk P3SRS-nya. 308. PEMERINTAH: NASRUDIN Maksud saya, setelah Bapak membentuk P3SRS, Bapak kan membutuhkan fasilitas … data-data itu, kan? Yang di … yang … yang dipegang oleh si developer. Nah, kalau Pasal 75 dihapus, artinya si developer itu tidak punya kewajiban memberikan data-data itu kepada P3SRS. Justru dengan undang-undang ini, Bapak kalau si developer tidak memberikan fasilitas itu, ya, kepada P3SRS yang dibutuhkan oleh para penghuni, dia bisa dikenakan sanksi terkait dengan Pasal 59 ayat (1), itu ada kaitannya. 309. SAKSI DARI PEMOHON: MACHRIL Kalau Pasal 107, Pak, pemilik yang dikenakan sanksi, Pak, kalau tidak membentuk P3SRS. Kalau developer, tidak ada sanksinya, Pak. Itu yang terbalik, Pak. 310. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Saya kira enggak anu, Pak. Jadi kita sudah tangkap maksud dari pertanyaan dari Pemerintah, ya.
44
311. PEMERINTAH: NASRUDIN Baik. 312. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Saya kira sudah cukup (…) 313. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Yang Mulia? 314. KETUA: ARIEF HIDAYAT Seluruhnya. Apa Pemohon? 315. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Kalau diberikan kesempatan satu saja pertanyaan lagi, Yang Mulia. Untuk (…) 316. KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan. Cepat, ya? 317. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Ya, untuk ubu … Ibu Umi, sama Ibu Fifi, ya? Yang jawab dua saja. Tadi Pemerintah kan menyatakan Pasal 74, ya. 74 itu memang kewajiban pemilik rumah susun wajib membentuk P3SRS. Tapi kemudian, di Pasal 75-nya itu diatur kalau tidak difasilitasi oleh pengembang di sini, ya. Karena di Pasal 75 yang diatur tadi pemilik suruh bentuk, tapi harus lewat pengembang. Karena yang dia lihat dan kewajiban untuk memfasilitasi, ya toh? Kemudian, terbentuk, gitu. Baru beroperasional. Nah, kaitan tadi, kalau yang pertanyaannya Pemerintah keperluannya ternyata ada menurut Pemerintah, ini kami clear, ya, ingin clear, apa yang dirugikan oleh Saudara Saksi sebagai pemilik ketika undang-undang ini diberikan kewajiban untuk membentuk, tapi tidak bisa langsung membentuk karena harus lewat developer di pasal berikutnya. Sehingga ada sanksi juga di Pasal 107 ya, di mana pemilik kalau tidak membentuk P3SRS ini, sanksinya memang cukup berat dan ini sebetulnya tidak pantas diberikan kepada pemilik. Peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha, kemudian penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau penghentian 45
tetap pada pengelolaan rumah susun, pengenaan denda administrasi, pencabutan IMB, pencabutan sertifikat laik fungsi, pencabutan SHM rumah susun atau SKBG ras … sarusun, kemudian perintah membongkar bangunan rumah susun atau pencabutan izin usaha yang sebetulnya lebih tepat kepada pengembang ini, bukan kepada pemilik. Nah, ini kejadian … hal seperti ini apa yang kemudian Ibu rasakan sebagai bentuk kerugian yang membuat diminta untuk menghapus Pasal 75 ayat (1) itu? Bu Fifi sama Ibu Umi saja supaya singkat. Terima kasih. 318. SAKSI DARI PEMOHON: UMI HANIK Baik. Mungkin saya mulai. Jadi sebenarnya, berangkat dari indikasi dari pelaku pembangunan yang sengaja memperlambat dan memberikan tekanan terhadap upaya pembentukan P3SRS itu sendiri. Jadi di Kalibata City, setiap upaya-upaya pembentukan ini, secara langsung maupun tidak langsung, itu ada upaya, bahkan sekarang sejak tahun 2015 ini upaya-upaya sudah makin represif. Jadi, anjing pemburu (suara tidak terdengar jelas) itu sudah diturunkan, kemudian premanpreman Ambon itu sudah ada di tiap-tiap tower yang mengikuti seluruh pergerakan warga. Sementara, Bapak, Ibu sendiri sudah tahu, mungkin sekarang untuk kasus prostitusi, kemudian narkoba, dan lain-lain sebagainya itu dibiarkan saja. Bahkan mereka dengan terang-terangan mengaku takut melanggar HAM kalau untuk menertibkan prostitusi. Sementara warga yang aktif menuntut perbaikan, termasuk perjuangan untuk membentuk P3SRS ini dihambat dan ditekan dengan tindakan kekerasan dan ancaman segala macam. Nah, dari sini kita juga melihat bahwa berulang kali kami meminta pelaku pembangunan untuk mulai memfasilitasi pembentukan P3SRS. Kalaupun mereka tidak melakukan fungsi fasilitasi itu, kami tetap jalan terus. Jadi artinya, fasilitas ini bukan suatu yang mutlak, bukan sesuatu yang menjadi terbentuk atau fasilitasi … apa … faktor critical yang menjadikan P3SRS itu terbentuk atau tidak. Jadi, fasilitas ini enggak wajib, Pak. Karena Sebenarnya kami bisa memenuhinya sendiri. 319. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, intinya sudah (…) 320. SAKSI DARI PEMOHON: UMI HANIK Terus kemudian, Pak, merasa … kami merasa sangat tidak fair kemudian ketika misalnya sanksi administratif itu dibebankan kepada pemilik. Karena upaya dari pihak pemilik sudah maksimal, tapi pihak pengembang itu yang cenderung untuk (…)
46
321. KETUA: ARIEF HIDAYAT Cukup. Ya, sudah kita (…) 322. SAKSI DARI PEMOHON: UMI HANIK Ya, seperti itu. 323. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, sudah tangkap. Tadi siapa lagi? Cukup? Bu Fifi? Silakan, kalau di tempatnya Bu Fifi bagaimana? Bukan pada umumnya, tapi di tempatnya Bu Fifi itu. Ini Saksi soalnya. 324. SAKSI DARI PEMOHON: FIFI TANANG Tadi Pihak Pemerintah mengatakan bahwa itu perlu difasilitasi karena kami sebagai PPRS atau P3SRS butuh dokumen-dokumen. Tadi juga sudah saya jelaskan, dokumen-dokumen yang kita butuhkan itu sudah (…) 325. KETUA: ARIEF HIDAYAT Nyatanya tidak diberikan, kan begitu kan? 326. SAKSI DARI PEMOHON: FIFI TANANG Malah ternyata tidak diberikan, jadi percuma. Kalau sanksi-sanksi yang tadi dikatakan, kalau tidak dijalankan oleh pengembang, lalu ada sanksinya, itu hanya lip service kalau saya bilang ini … pasal ini karena tidak pernah bisa dieksekusi. Tidak pernah bisa dieksekusi, itu hanya lip service. Terima kasih. 327. KETUA: ARIEF HIDAYAT Kita sudah tangkap intinya yang dipermasalahkan. 328. SAKSI DARI PEMOHON: UMI HANIK Saya boleh menambahkan sedikit? 329. KETUA: ARIEF HIDAYAT Cukup saya kira, ya. Ada, Yang Mulia?
47
330. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Pemerintah berkali-kali menyebut Pasal 59 mengatur sanksi pada pengembang kalau (suara tidak terdengar jelas). Saya lihat ndak ada sanksi di sini. Yang mana maksudnya? 331. PEMERINTAH: NASRUDIN Pasal 59 ayat (1) itu masuk dalam kelompok sanksi di Pasal 107, Yang Mulia, Pasal 59 ayat (1). 332. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, tetapi maksudnya kan kalau begini, kan konteksnya ke Pasal 75, Pasal 75-nya itu ndak masuk di kelompok sanksi yang diinikan itu. Oke, cuma itu, Yang Mulia. Terima kasih. 333. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Ya, nanti kita analisis oleh Hakim itu. Baik, Pemohon masih akan ada ahli, atau saksi, atau cukup? 334. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Cukup, Yang Mulia. 335. KETUA: ARIEF HIDAYAT Cukup. Baik, dari Pemerintah? 336. PEMERINTAH: NASRUDIN Pemerintah kami akan menghadirkan 2 orang ahli dan 2 orang saksi, Yang Mulia. 337. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. 2 ahli, 2 saksi dari Pemerintah. Begini, Pemohon. Pemohon tahu, enggak? Ada asosiasi pengembang? 338. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Ya. Ada asosiasi pengembang dan ada juga asosiasi untuk penghuni juga.
48
339. KETUA: ARIEF HIDAYAT Penghuni, ya? 340. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Ya. 341. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, nanti kita akan dengar juga itu, ya. Panitera, Majelis sangat memerlukan keterangan dari Asosiasi Pengembang, ya. Kalau nanti ada, nanti Panitera akan menghubungi Pemohon untuk minta alamat atau siapa yang bisa dihubungi Asosasi Pengembang dan Asosiasi Penghuni supaya bisa memberikan keterangan ini atas permintaan Majelis, ya. Karena sangat diperlukan. Kenapa kok pengembang begitu atau anu yang lain-lain, perlu kita memerlukan keterangan dari mereka. Ini atas juga (…) 342. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Majelis. 343. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 344. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Mohon maaf, mungkin kami akan menyiapkan Asosiasi Penghuni atau Pemilik. 345. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, tapi (…) 346. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Sedangkan pengembang mungkin dari pihak Pemerintah, kami enggak (…) 347. KETUA: ARIEF HIDAYAT Enggak, maksud saya Anda tahu enggak, kita yang akan mengundang. 49
348. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Oh, ya kami tahu. 349. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, supaya seluruhnya.
semua
itu
secara
komprehensif
kita
dengar
350. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO Ya. Terima kasih. 351.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Tahu? Kalau enggak tahu, kita akan meminta Pemerintah juga untuk mencarikan nanti, akan kita dengar supaya berimbang ya. Baik. Baik, kalau begitu, tapi itu nanti akan kita bicarakan kemudian secara internal, kita akan juga akan mendengarkan dari Asosiasi Pengembang atau Asosiasi Penghuni, nanti yang kita perlukan. Tapi persidangan yang akan datang akan diselenggarakan pada hari Selasa, 19 Mei tahun 2015, pada pukul 11.00 dengan agenda untuk mendengarkan dua keterangan ahli dan dua keterangan saksi dari Pemerintah ya. Dan kemudian yang kalau nanti anu, kita akan juga akan mendengar keterangan dari Asosiasi Pengembang dan kalau memang Pemohon itu tadi asosiasi anu, tolong disampaikan ke Kepaniteraan. Baik. Terima kasih pada Ibu Tri, pada Ibu Umi Hanik, Pak Ibu Fifi, dan Pak Machril yang telah memberikan keterangan di Persidangan Mahkamah Konstitusi. Sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 12.36 WIB Jakarta, 30 April 2015 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004
Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
50