2015)

Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran BA BUN dan Pengesahan DIPA BA BUN (PMK No. 231/PMK.02/2015)

1

SISTEMATIKA PENYAJIAN (1/2) BATANG TUBUH

BAB I

Ketentuan Umum

Ps.1

BAB II

PA, PPA dan KPA BUN

Ps.2 - Ps.8

BAB III

Tata Cara Penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana BUN Ps.9 - Ps.11

BAB IV

Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan RDP BUN

Ps.12- Ps.19

BAB V

Penetapan Alokasi Anggaran BUN

Ps.20- Ps.25

BAB VI

Tata Cara Penyusunan dan Pengesahan DIPA BUN

Ps.26- Ps.30

BAB VII

Ketentuan Lain-lain

Ps.31- Ps.35

BAB VIII

Ketentuan Peralihan

Ps.36

BAB IX

Ketentuan Penutup

Ps.37- Ps.40

2

SISTEMATIKA PENYAJIAN (2/2) LAMPIRAN

Lampiran I

Pedoman Umum Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran BA BUN

Lampiran II

Pedoman KPJM BA BUN

Lampiran III

Tata Cara Penyusunan RKA dan RDP BUN

Lampiran IV

Pedoman Reviu RKA BUN oleh APIP K/L

Lampiran V

Tata Cara Penelaahan RDP BUN

Lampiran VI

Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan DIPA BUN

3

KETENTUAN UMUM Pengertian/definisi yang terkait dengan perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran BA BUN Penambahan: Pasal 1 angka 10 Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya PPA BUN adalah pejabat eselon disebut Pemimpin I di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab atas program BA BUN dan bertindak untuk menandatangani daftar isian pelaksanaan anggaran BUN.

4

PPA BUN … (1/2)

999.01

Pengelolaan Utang

DJPPR

999.02

Pengelolaan Hibah

DJPPR

Pengelolaan Hibah Penerimaan DN

Daerah

yang

Bersumber

dari DJPK

999.03

Pengelolaan Investasi Pemerintah

DJKN

999.04

Pengelolaan Penerusan Pinjaman

DJPB

999.05

Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa

DJPK

999.07

Pengelolaan Belanja Subsidi

DJA

999.08

Pengelolaan Belanja Lainnya

DJA

999.99

Pengelolaan Transaksi Khusus

DJPPR, DJKN, DJPB, DJA, BKF

5

PPA BUN … (2/2) • DJPPR merupakan koordinator BA 999.02 • DJA merupakan koordinator BA 999.99 • DJA merupakan koordinator PPA BUN dalam perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran BA BUN • Dalam hal terdapat pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN yang belum ditetapkan PPA BUN-nya, penetapan PPA BUN dan pengelolaan anggarannya dapat diatur dalam PMK tersendiri • Pemimpin PPA BUN adalah pejabat eselon I di lingkungan Kemenkeu yang bertanggung jawab atas program BA BUN dan bertindak untuk menandatangani DIPA BUN

6

TUGAS DAN FUNGSI PPA BUN ... (1/2) • mengkoordinasikan penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana BUN untuk tahun anggaran yang direncanakan; • melakukan penilaian atas usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang disampaikan oleh KPA BUN; • menyampaikan usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN kepada DJA • menyesuaikan usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN berdasarkan Pagu Indikatif BUN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; • menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang telah disesuaikan kepada DJA; • menyusun rincian Pagu Anggaran BUN untuk masing-masing KPA BUN dibawahnya berdasarkan Pagu Anggaran BUN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; • memberikan bimbingan teknis dan evaluasi kinerja kepada KPA BUN dalam rangka penyusunan RKA BUN; • meneliti RKA BUN dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh KPA BUN;

• menyusun RDP BUN berdasarkan Pagu Anggaran BUN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan/atau menyesuaikan RDP BUN berdasarkan Alokasi Anggaran BUN 7

TUGAS DAN FUNGSI PPA BUN ... (2/2) • menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran BA BUN yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; • dapat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran BUN untuk menetapkan formula penghitungan yang digunakan dalam penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana BUN dan penyusunan RDP BUN sesuai karakteristik masing-masing BA BUN; • mengkoordinasikan penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah dengan memperhatikan Prakiraan Maju, Rencana Strategis, dan aspek lain sesuai karakteristik masing-masing BA BUN; • dapat menyusun petunjuk teknis pengelolaan anggaran BA BUN yang menjadi tanggung jawabnya;

• dapat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran BUN untuk menetapkan KPA BUN; dan • dapat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran BUN untuk menetapkan tugas dan fungsi KPA BUN selain yang telah diatur dalam Peraturan Menteri ini. Pengecualian :PPA BUN Pengelolaan Hibah (Bagian Anggaran 999.02). 8

TUGAS DAN FUNGSI KPA BUN • mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN kepada PPA BUN dengan dilengkapi dokumen pendukung; • menyusun RKA BUN beserta dokumen pendukung yang berasal dari pihak terkait; • menyampaikan RKA BUN beserta dokumen pendukung kepada APIP K/L untuk direviu; • menyampaikan RKA BUN yang telah direviu oleh APIP K/L dan ditandatangani oleh KPA BUN kepada PPA BUN; • menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; • menyusun DIPA BUN; dan • menyusun kerangka pengeluaran jangka menengah dengan memperhatikan Prakiraan Maju, Rencana Strategis, dan aspek lain sesuai karakteristik masing-masing BA BUN.

9

TANGGUNG JAWAB PPA DAN KPA BUN Tidak ada ada pembedaan KPA BUN dalam ranah perencanaan anggaran BA BUN (Penyalur/pelaksana kegiatan)

perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran BA BUN

PPA dan KPA

Dalam menjalankan tugas dan fungsi PPA/KPA BUN dalam perencanaan, penelaahan , dan penetapan alokasi anggaran BA BUN , Pemimpin PPA/KPA BUN bertanggung jawab secara formal. 10

SIKLUS PENGANGGARAN BA BUN (1/4) INDIKASI KEBUTUHAN DANA BUN (IKD BUN)

DJA • Awal tahun anggaran menyusunan IKD BUN berkoordinasi dengan KPA BUN dan pihak terkait lainnya • Menyampaikan ke DJA

PPA BUN

• IKD BUN sebagai bahan penyusunan postur resource envelope dan Pagu Indikatif BUN • Menghimpun dan menilai IKD BUN berdasarkan kapasitas fiskal

• Menetapkan Pagu Indikatif BUN pada minggu terakhir bulan Maret

MENKEU

Pasal 7 ayat (3) Pengajuan usulan IKD BUN kepada PPA BUN dikecualikan untuk alokasi yang diperoleh dari pergeseran anggaran belanja antar subbagian anggaran dalam BA 999 11

SIKLUS PENGANGGARAN BA BUN (2/4) PAGU ANGGARAN BUN Pagu • Minggu terakhir bulan Maret Indikatif BUN

PPA BUN

DJA

• Menyesuaikan IDP BUN • Menyampaikan penyesuaian IKD BUN kepada DJA pada minggu ketiga bulan Juni

• Meneliti penyesuaian IKD BUN sesuai Pagu Indikatif BUN • Menghimpun IKD BUN yang telah disesuaikan • Menyampaikan himpunan IKD kepada Menkeu

Pemerintah • Pembicaraan pendahuluan RAPBN dan DPR Menkeu DJA PPA BUN KPA BUN APIP K/L

• Menetapkan Pagu Anggaran BUN paling lambat akhir bulan Juni

• Menyampaikan Pagu Anggaran masing-masing BA BUN kpd PPA BUN • Menyusun rincian Pagu Anggaran BUN masing-masing KPA BUN • Menyusun RKA BUN • Mereviu RKA BUN 12

PENYEMPURNAAN SIKLUS PENGANGGARAN BA BUN (3/4) PENYUSUNAN RDP BUN

PPA BUN • Menyampaikan RKA BUN yang telah direviu kepada PPA BUN

KPA BUN

• Meneliti RKA BUN dan digunakan sebagai dasar penyusunan RDP BUN

• Menandatang ani RDP BUN

Pemimpin PPA BUN

Pasal 18 RDP BUN untuk alokasi BA BUN terkait dana cadangan dan penyertaan modal negara dapat disusun setelah Nota Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR dan/atau setelah UU APBN tahun berkenaan ditetapkan. 13

SIKLUS PENGANGGARAN BA BUN (4/4) ALOKASI ANGGARAN BUN PPA BUN

DJA

• Menyampaikan RDP BUN yang telah ditandatangani Pemimpin PPA BUN kepada DJA paling lambat minggu kedua bulan Juli • Menelaah RDP BUN bersama PPA BUN • Menghimpun hasil penelaahan RDP BUN dan disampaikan kepada Menkeu sebagai bahan penyusunan Nota Keuangan dan RUU APBN

Pemerintah dan DPR •Rapat kerja pembahasan RUU APBN Menkeu

•Menetapkan Alokasi Anggaran BUN paling lambat 2 minggu setelah diperoleh kesimpulan rapat kerja pembahasan

PPA BUN

•Menyesuaikan RDP BUN dengan Alokasi Anggaran BUN •Dalam hal mengakibatkan perubahanan RDP BUN, PPA BUN menyampaikan RKA BUN kepada KPA BUN untuk disesuaikan •RKA BUN yang telah disesuaikan oleh KPA BUN direviu oleh APIP K/L

DJA

• Menetapkan DHP RDP BUN paling lambat minggu terakhir bulan November 14

PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DIPA BUN (1/3) Pasal 26 1. DIPA BUN merupakan DIPA per Satuan Kerja BA BUN yang dicetak secara otomatis melalui sistem. 2. DIPA BUN digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Satker BUN dan pencairan dana/pengesahan bagi BUN/Kuasa BUN. Pasal 27 DIPA BUN terdiri atas: 1. lembar Surat Pengesahan DIPA BUN (SP DIPA BUN); 2. halaman I memuat Informasi Kinerja dan Sumber Dana yang terdiri atas: a. halaman I A mengenai Informasi Kinerja; dan b. halaman I B mengenai Sumber Dana; 3. halaman II memuat Rincian Pengeluaran dan Rincian Penerimaan yang terdiri atas: a. halaman II A mengenai Rincian Pengeluaran; dan b. halaman II B mengenai Rincian Penerimaan; 4. halaman III memuat Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan; dan 5. halaman IV memuat Catatan.

Dilengkapi dengan: a.Tanda tangan Pemimpin PPA BUN; b.Kode pengaman berupa digital stamp 15

PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DIPA BUN (2/3) Catatan dalam halaman IV DIPA BUN memuat informasi mengenai: 1. alokasi anggaran yang masih harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang relevan sebagai dasar pengalokasian anggaran, antara lain: a. peraturan perundang-undangan; b. reviu APIP K/L; atau c. persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, 2. alokasi anggaran untuk beberapa akun tertentu yang merupakan batas tertinggi; 3. tunggakan tahun anggaran yang lalu; dan/atau 4. alokasi anggaran yang digunakan dalam rangka pengesahan.

16

PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DIPA BUN (3/3)

Penyusunan DIPA BUN

Pengesahan DIPA BUN

Pemimpin PPA BUN • Meneliti kebenaran substansi DIPA BUN yang disusun oleh KPA BUN berdasarkan DHP RDP BUN. • Menandatangi DIPA BUN • Menyampaikan kepada Dirjen Anggaran

DJA: • Melakukan validasi atas DIPA BUN yang telah ditandatangani oleh Pemimpin PPA BUN berdasarkan DHP RDP BUN DJA a.n. Menteri Keuangan: • Mengesahkan DIPA BUN dengan menandatangani lembar SP DIPA BUN

17

KETENTUAN LAIN-LAIN Pengecualian

Penyusunan KPJM

Perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi BA BUN

Sesuai karakteristik program/kegiatan Dana Cadangan • • • • • •

Penetapan Alokasi Anggaran BUN

TA Berjalan Waktu dan mekanisme

Reviu APIP K/L

PMN kepada BUMN; Kebutuhan dana BUN lainnya; Kontribusi dukungan kelayakan; PMN kepada organisasi/lembaga keuangan lainnya; Kontribusi kepada lembaga internasional; BA BUN yang belum ditetapkan pengelompokkannya 18

KETENTUAN PERALIHAN

PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 999.99) untuk pengeluaran keperluan pembayaran kontribusi fiskal pemerintah dalam bentuk dukungan kelayakan, dan fasilitas penyiapan proyek (project development facility), pada Tahun Anggaran 2015 tetap dilaksanakan oleh BKF. TA 2015 BKF Mulai TA 2016 DJPPR Dalam hal penyusunan DIPA BUN berdasarkan format DIPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 belum dapat dilakukan, penyusunan DIPA BUN dilaksanakan berdasarkan format DIPA BUN sebagaimana diatur dalam PMK No. 171/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan DIPA sebagaimana telah diubah dengan PMK No 208/PMK.02/2014. 19

LAMPIRAN I PEDOMAN UMUM Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara Presiden

Menteri Keuangan

COO

CFO

K/L

BUN 20

LAMPIRAN I Posisi BA BUN dalam Postur APBN

BUN BUN

Belanja Pegawai (dana pensiun & kontribusi sosial) Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial (Cadangan bencana alam) Belanja Lain-lain

BUN

21

MEKANISME PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ALOKASI ANGGARAN BUN

Unit terkait

Alur Proses Penganggaran (normal/terencana) Penyusunan (Mei-Juli) Pembahasan (Juli-Okt)

Perencanaan (Jan-April)

11

7 Pembicaraan Pendahuluan RAPBN (KEM, PPKF dan RKP)

DPR

Penetapan (Nov-Des)

12

Pembahasan RAPBN, RUU APBN, Nota Keuangan

Persetujuan RUU APBN

5

Menteri Keuangan

Penetapan Pagu Indikatif BUN

8

3 6

Penyusunan resource envelope & Pagu Indikatif

DJA

4 Penyusunan Pagu Indikatif BUN

2

PPA-BUN

Usulan Indikasi Awal Kebutuhan Dana

Penyesuaian Indikasi Kebutuhan Dana Pengeluaran BUN

10b

Penyusunan dan Penetapan SE Pagu Anggaran BUN

10a

9b

Penyusunan & Penetapan Alokasi Anggaran BUN

Penyesuaian RDPBUN 14a

9a

Penyusunan RKA BUN

15

17

Penyusunan dan Penetapan RDPBUN

Penyusu nan Perpres Rincian APBN,

19

Pengesa han DIPA BUN

14b

Penyusunan RDP-BUN

Indikasi Awal Kebutuhan Dana

13

Penelaahan RDPBUN

1

KPA-BUN

Penyusunan dan Penetapan RAPBN, RUU APBN & Nota Keuangan

18

Penyusunan DIPA BUN

Penyesuaian RKA BUN

22

K/L

Kemenkeu

ILUSTRASI STRUKTUR BUN TAHUN 2015 ... (1/3)

23

K/L

Kemenkeu

ILUSTRASI STRUKTUR BUN TAHUN 2015 ... (2/3)

24

25

Lainnya

K/L

Kemenkeu

ILUSTRASI STRUKTUR BUN TAHUN 2015 ... (3/3)

LAMPIRAN II PEDOMAN KPJM BUN Dasar Hukum 010 • PP 90 tahun 2010

Tantangan 1. Terbatasnya dokumen mengenai kebijakan jangka menengah untuk sebagian komponen BA BUN dalam RPJMN 2. Komponen BA BUN memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain

Pemutakhiran KPJM • • •

Juli  asumsi dasar ekonomi makro terkini dan inisiatif baru November  asumsi dasar ekonomi makro terkini dan inisiatif baru RUU APBN pada saat pembahasan RUU APBN dengan DPR RKA-K/L APBN Perubahan  asumsi dasar ekonomi makro terkini dan inisiatif baru RUU APBN pada saat pembahasan RUU APBN-P dgn DPR 26

DASAR PENYUSUNAN KPJM … (1/2) BA BUN

Dasar Penyusunan

BA 999.01

Keputusan Menkeu mengenai Strategi Pengelolaan Utang Negara (SPUN)

BA 999.02

Pagu yang tercantum pada naskah perjanjian hibah, komitmen dari donor mengenai batas maksimal disbursement tiap tahun, dan jangka waktu hibah tersebut dialokasikan

BA 999.03

• kebijakan Pemerintah tahun anggaran direncanakan yang memerlukan partisipasi BUMN/lembaga • jadwal pembayaran voting shares pemerintah pada organisasi/lembaga keuangan internasional

BA 999.04

naskah perjanjian mengenai Subsidiary Loan Agreement (SLA) yang telah ditandatangani oleh pihak-pihak terkait.

BA 999.05

arah kebijakan jangka menengah sebagaimana tercantum dalam RPJM, Undang-Undang Desa terkait dengan proyeksi dana desa, serta UU terkait lainnya.

27

DASAR PENYUSUNAN KPJM … (2/2) BA BUN

Dasar Penyusunan

BA 999.07

arah kebijakan jangka menengah sebagaimana tercantum dalam RPJM

BA 999.08

merupakan diskresi Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal

BA 999.99

• jumlah pensiunan • tagihan untuk tahun tertentu dari lembaga internasional, dan usulan untuk proyeksi tagihan ke depan.

deviasi sangat mungkin terjadi atas BA BUN yang penyusunan KPJM-nya didasarkan atas kebijakan

28

LAMPIRAN III PENYUSUNAN RKA DAN RDP BUN Perubahan • Penghapusan ketentuan mengenai penyampaian SPTJM; dan

• Penyempurnaan pengaturan dalam rangka APBN Perubahan.

Persiapan Penyusunan/Penyesuaian KK Satker dan RKA BUN a. PPA BUN Daftar pagu rincian per satker yang berfungsi sebagai batas tertinggi pagu Satker; b. KPA BUN • Aplikasi RKA-K/L DIPA; • KAK/TOR tiap output; • RAB; 29

TATA CARA PENYUSUNAN KK SATKER

Login Aplikasi RKA-K/L DIPA

Mengisi sesuai dengan rencana

Cetak KK Satker

Melengkapi data dukung

KK Satker

Reviu APIP K/L

RKA BUN

Tata Cara Penyusunan RKA BUN

Login Aplikasi RKA-K/L DIPA

Meneliti kesesuaian RKA BUN dg KK Satker

Cetak RKA BUN

30

TATA CARA PENYESUAIAN KK SATKER

Login Aplikasi RKA-K/L DIPA

Mengidentifi kasi dan meneliti perubahan

Menyesuai kan alokasi anggaran

Melengkapi data dukung

Mencetak KK Satker

Mencetak RKA BUN

Menyampai kan RKA BUN ke APIP K/L

Tata Cara Penyesuaian RKA BUN

Login Aplikasi RKA-K/L DIPA

Mengidenti fikasi dan meneliti perubahan

Menyesuaik an alokasi anggaran

31

MEKANISME PENYUSUNAN/PENYESUAIAN RDP BUN

Mengkompilasi KK Satker & RKA BUN yang telah di reviu

Koordinasi dengan KPA BUN

Cetak RDP BUN

menghimpun KK Satker & RKA BUN berikut ADK yang telah disesuaikan & direviu APIP K/L

Perbaikan apabila terdapat ketidaksesuaian

Menyampaikan RDP BUN ke DJA

menyusun RDP BUN secara utuh

meneliti kesesuaian RDP BUN berdasarkan Alokasi Anggaran BUN

Tata cara penyusunan, reviu, dan penyesuaian RDP BUN ini juga berlaku untuk 32 Pagu APBN-Perubahan

LAMPIRAN IV REVIU RKA BUN Tujuan • memberi keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan RKA BUN sesuai dengan ketentuan penganggaran yang berlaku kepada Menteri Keuangan selaku BUN. Ruang lingkup • dokumen RKA BUN beserta dokumen pendukung sebelum disampaikan oleh KPA BUN kepada PPA BUN. • Tidak menambah layer proses perencanaan dan penganggaran BA BUN  reviu RKA BUN dilaksanakan secara paralel bersamaan dengan proses penyusunan RKA BUN sebelum disampaikan oleh KPA BUN kepada PPA BUN.

33

TATA CARA REVIU RKA BUN

Perencanaan 1. APIP K/L mengumpulkan instrumen kriteria reviu 2. APIP K/L menyusun program kerja 3. APIP K/L menyusun jadwal reviu 4. Indentifikasi masalah

Pelaksanaan 1. APIP K/L menerima Pelaporan dokumen untuk direviu 1. Pendokumentasian 2. APIP K/L menguji 2. Laporan hasil reviu kesesuaian total disampaikan kepada Pagu 3. Anggaran/Alokasi KPA BUN dan dapat Anggaran/Pagu disampaikan kepada APBN-P dan PPA BUN dan DJA kelengkapan data dukung 4. Menguji kesesuaian total pagu APBN-P & kelengkapan data dukung

LAPORAN HASIL REVIU RKA BUN

34

LAMPIRAN V PENELAAHAN RDP BUN Persiapan Penelaahan RDP BUN Dokumen yang disiapkan: a.DJA • KMK mengenai Pagu Anggaran BUN; • PMK mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, penetapan alokasi dan pengesahan DIPA BUN; • RDP BUN yang disampaikan PPA; • hasil reviu angka dasar; • peraturan-peraturan terkait b.PPA BUN • Surat Tugas Penelaahan; • RDP BUN; • RKA BUN yang telah direviu APIP K/L; • Daftar Rincian Pagu Anggaran BUN/Alokasi Anggaran BUN/Pagu APBN-P per satker/Eselon I; • ADK. 35

PENELAAHAN RDP BUN BERDASAR PAGU ANGGARAN BUN

Memeriksa kelengkapan administratif • Legalitas dokumen • Surat pengantar penyampaian RDP BUN • Surat tugas • Penggunaan format baku RDP BUN dan RKA BUN • ADK Meneliti kriteria substantif • Memeriksa formulir RDP BUN • Memeriksa RKA BUN

36

PENELAAHAN RDP BUN BERDASAR ALOKASI ANGGARAN BUN Tidak Berubah

Memeriksa kelengkapan dokumen RDP BUN

Berubah

DIPA

PPA BUN menyampaikan RDP BUN, ADK dan dokumen pendukung

Pagu Bertambah PPA BUN menyampaikan RDP BUN, ADK dan dokumen pendukung Pagu Berkurang

Daftar Hasil Penelaahan Meneliti RKA BUN 1.Penambahan output 2.Penambahan komponen

Catatan Hasil Penelaahan

Meneliti RKA BUN dengan kesesuaian pengurangan pagu

Tata cara penelaahan RDP BUN berdasar Pagu APBN-P sama dengan RDP BUN berdasar Alokasi Anggaran BUN 37

LAMPIRAN VI PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DIPA BUN Tata Cara Pengesahan DIPA BUN Penyampaian DIPA BUN

Menteri Keuangan

Pemberitahuan penyampaian DIPA BUN

PPA

menyampaikan DIPA BUN

DJA

Menyusun jadwal validasi

Proses Pengesahan

Validasi & pengesah an DIPA BUN

SP DIPA BUN

Penggandaan dan Pendistribuan

Penggandaan DIPA BUN

38

FORMAT DIPA BUN ... (1/7) Lembar Surat Pengesahan Dipa Bendahara Umum Negara (SP-DIPA BUN)

39

FORMAT DIPA BUN ... (2/7) DIPA BUN HALAMAN I A. INFORMASI KINERJA

40

FORMAT DIPA BUN ... (3/7) DIPA BUN HALAMAN I B. SUMBER DANA

41

FORMAT DIPA BUN ... (4/7) DIPA BUN HALAMAN II A. RINCIAN PENGELUARAN

42

FORMAT DIPA BUN ... (5/7) DIPA BUN HALAMAN II B. RINCIAN PENERIMAAN

43

FORMAT DIPA BUN ... (6/7) DIPA BUN HALAMAN III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

44

FORMAT DIPA BUN ... (7/7) DIPA BUN HALAMAN IV. CATATAN

45