2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 66/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG, UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI, DAN UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II) JAKARTA SENIN, 22 JUNI 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 66/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 67], Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 10 ayat (1)], dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria [Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Budiyono ACARA Perbaikan Permohonan (II) Senin, 22 Juni 2015 Pukul 14.21 – 14.33 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Anwar Usman 2) Maria Farida Indrati 3) Wahiduddin Adams Syukri Asy’ari

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Budiyono

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.21 WIB 1.

KETUA: ANWAR USMAN Sidang Perkara Nomor 66/PUU-XIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sesuai dengan jadwal sidang hari ini, yaitu untuk sidang pendahuluan perbaikan, ya. Sebelumnya dipersilakan untuk memperkenalkan diri.

2.

PEMOHON: BUDIYONO Assalamualaikum wr. wb. Allahumma roainahu, akbarnahu, waqath-tha’na adidihunna, waqulna hasya lillahi hadza malakun karim. Saya dari … nama, Budiyono. Alamat … Pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil, guru SD. Alamat, RT 31, RW 7, Dusun Kidul Sawah, Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Terima kasih.

3.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Perbaikan permohonanya telah kami terima dan telah dibaca sedemikian rupa. Untuk itu, dipersilakan menyampaikan pokok-pokok yang diperbaiki, jadi tidak perlu dibaca semua. Apa saja dan halaman berapa atau bagian mana yang diperbaiki sesuai dengan arahan atau nasihat dari Majelis Panel? Silakan.

4.

PEMOHON: BUDIYONO Terima kasih. Berdasarkan hasil sidang kemarin lusa, saya menerima saran dan masukan dari Majelis, sehingga kami hanya menguji dua undang-undang, yakni Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Peninjauan Kembali, hanya dapat dilakukan satu kali dan Pasal 28 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Hak Guna Usaha Atas Tanah. Kemudian, dari undang-undang tersebut, berdasarkan Pasal 51 penjelasannya, hak konstitusi kami yang saya gunakan adalah satu, Pasal 28D ayat (1) yang intinya yang di sana meminta kepastian hukum yang adil. Yang kedua, Pasal 28 … Pasal 28G ayat (1) yang intinya harta benda harus dijaga. Yang ketiga, Pasal 28H ayat (4) yakni setiap orang mempunyai 1

kepemilikan hak milik atas tanah dan milik atas tanah tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Dan yang keempat, hak konstitusi kami adalah Pasal 28H, Pasal 28I ayat (4) yakni pemenuhan kepentingan dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara terutama pemerintah. Dari Pasal 66 tersebut, kami merasa dirugikan dan pasal tersebut bertentangan dengan UndangUndang Dasar Tahun 1945 … apa … hak konstitusi kami. Karena kami telah mempunyai novum yang dapat kami gunakan untuk mengajukan PK yang kedua, tetapi dibatasi oleh undang-undang tersebut. Sehingga undang-undang … sehingga Pasal 66 ayat (1) tersebut bertentangan dengan hak konstitusi kami. Yang kedua, masalah Pasal 28 UUPA, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yaitu hak guna usaha atas tanah adalah hak yang pengusahanya … yang mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Hal ini, ternyata di lapangan, tanah waris mbah saya, Mbah Pali Mahlisem, itu dijadikan HGU. Tanah hak yasan atau tanah adat. Hal ini bertentangan dengan hak konstitusi kami dan juga bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria mengenai pencabutan tanah, itu hanya digunakan untuk kepentingan umum, tidak digunakan untuk hak guna usaha. Demikian juga bertentangan dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah yang penjelasannya di Pasal 6G di sana sangat jelas. Karena pencabutan hak atas tanah seseorang itu merupakan hak dari warga negara, maka pencabutannya melalui keputusan presiden dan diberikan ganti rugi yang layak yang dibayar tunai kepada pemilik hak. Kemudian di samping itu juga, bertentangan juga dengan Undang-Undang Perdata, Pasal 1129 yang mengatakan, “Setelah 3 tahun terbukanya hak waris, maka negara mempunyai ... maka negara mempunyai kewenangan untuk menguasai sementara?” Arti sementara di sini itu hak atas hak milik seseorang, itu tidak boleh diambil … apa … dialihkan dalam bentuk apapun, dalam bentuk HGU, HGB, hak pakai, itu enggak boleh. Sedangkan di lapangan itu suatu kejadian yang aneh bahwa hak milik Mbah Pali Mahlisem ini, mbah saya itu, Pak. Itu dialihkan menjadi HGU, itu awalnya berdasarkan Surat Keputusan Kanwil BPN Surabaya Tahun 2007, itu di bagian pertimbangannya nomor 2 sampai dengan nomor 5, di situ dijelaskan bahwa awalnya tanah yasan atau tanah adat tersebut (...) 5.

KETUA: ANWAR USMAN Sebentar … sebentar itu ada di halaman berapa?

6.

PEMOHON: BUDIYONO Alat bukti (...) 2

7.

KETUA: ANWAR USMAN Enggak. Ha?

8.

PEMOHON: BUDIYONO Di alat bukti dan ada di halaman … HGU, Pak.

9.

KETUA: ANWAR USMAN Enggak. Dari perbaikan permohonannya. Yang diperbaiki saja, yang dicerita … disampaikan.

10.

PEMOHON: BUDIYONO Perbaikannya secara total, Pak.

11.

KETUA: ANWAR USMAN Ha?

12.

PEMOHON: BUDIYONO Total, cuma saya hanya mengambil undang-undang nomor apa ... Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 28 UUPA.

13.

KETUA: ANWAR USMAN Enggak. Ya poin-poinnya saja. Silakan.

14.

PEMOHON: BUDIYONO Ya. Ya, kemudian dari uraian tersebut kami mempunyai kerugian berupa harta warisan Mbah Pali Mahlisem kurang lebih seluas 38 hektare dan yang 2 hektare sudah bersertifikat atas nama saya sendiri pemegang hak, namun secara sewenang-wenang oleh kepala desa yang diberi surat rekomendasi dari bupati, diambilalih secara sewenangwenang oleh kepala desa yang dibuat pertokoan dan ditanami tebu. Sedangkan petitum yang saya ajukan adalah mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya. Menyatakan Pasal 66 ayat (1) bertentangan dengan hak ... dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D, G, H, dan Pasal 6 … Pasal 28 Undang-Undang Pokok Agraria bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga kedua pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 3

Sedangkan yang Pasal 66 bisa mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kecuali, peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali. Demikian, terima kasih. 15.

KETUA: ANWAR USMAN Baik, jadi sudah disesuaikan dengan arahan dan nasihat dari Majelis Panel, ya. Saudara Pemohon mengajukan alat bukti P-1 sampai dengan P-32, betul ya?

16.

PEMOHON: BUDIYONO Betul.

17.

KETUA: ANWAR USMAN Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah. KETUK PALU 1X Untuk kelanjutan dari permohonan ini, apakah cukup sampai di sidang Panel untuk mengambil keputusan ataukah nanti dibawa ke sidang Pleno. Majelis Panel akan melaporkan dulu ke Rapat Permusyawaratan Hakim, bagaimana kelanjutan nanti. Untuk itu, Saudara ya silakan menunggu pemberitahuan atau panggilan dari Kepaniteraan, ya.

18.

PEMOHON: BUDIYONO Ya.

19.

KETUA: ANWAR USMAN Masih ada hal-hal yang ingin disampaikan?

20.

PEMOHON: BUDIYONO Ada, Pak sedikit. Saya minta nanti kalau memang ini, insya Allah, Allah meridhai dan mengabulkan, saya bisa melanjutkan sidang ini karena saya sebagai pegawai negeri, saya mohon sidang ini dilakukan setiap hari Senin, pukul 11.00 WIB, sehingga saya tidak meninggalkan tugas saya itu 3 hari berturut-turut yang bertentangan dengan disiplin pegawai negeri. Itu saja dari saya, terima kasih. 4

21.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik, ya nanti kita lihat ke depan, ya. Yang jelas ini kami laporkan dulu ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Cukup, ya?

22.

PEMOHON: BUDIYONO Cukup.

23.

KETUA: ANWAR USMAN Dengan demikian sidang selesai dan selanjutnya ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 14.33 WIB Jakarta, 22 Juni 2015 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

5