IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA KETETAPAN DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 03/TAP/DPM UI/I/2015 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA Menimbang:
a. bahwa untuk terwujudnya lembaga kemahasiswaan yang mandiri dan mengakar baik di kalangan mahasiswa maupun masyarakat, merupakan syarat yang harus dicapai oleh lembaga kemahasiswaan di lingkungan Universitas Indonesia; b. bahwa untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan Perwakilan
Mahasiswa
Universitas
Indonesia
perlu
memiliki seperangkat peraturan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Dewan Perwakilan
Mahasiswa
Universitas
Indonesia
perlu
membentuk peraturan mengenai Tata Tertib Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia;
Mengingat:
1. Pasal
7
Undang-Undang
Dasar
Ikatan
Keluarga
Mahasiswa Universitas Indonesia; 2. Ketetapan
Dewan
Perwakilan
Mahasiswa
Universitas
Indonesia Nomor 01/TAP/DPM UI/I/2015 tentang Tata Tertib
Persidangan
Dewan
Perwakilan
Mahasiswa
Universitas Indonesia; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN
DEWAN
PERWAKILAN
MAHASISWA
UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan: (1) Universitas Indonesia selanjutnya disebut UI. (2) Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa Universitas Indonesia dari semua jenjang yang ada di lingkungan UI. (3) Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut IKM UI adalah kesatuan formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Universitas Indonesia. (4) Musyawarah Mahasiswa yang selanjutnya disebut Musma adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di dalam IKM UI. (5) Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa, yang selanjutnya disebut UUD IKM UI adalah peraturan dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di IKM UI. (6) Forum Mahasiswa Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, yang selanjutnya disebut Forma adalah lembaga tinggi dalam Ikatan Keluarga
Mahasiswa
Universitas
Indonesia
yang
mempunyai
kedudukan sejajar dengan Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan
Eksekutif
Mahasiswa,
Mahkamah
Mahasiswa,
Badan
Audit
Kemahasiswaan, dan Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Otonom tingkat Universitas Indonesia. (7) Dewan Perwakilan Mahasiswa, yang selanjutnya disebut DPM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kekuasaan legislatif. (8) Badan Eksekutif Mahasiswa, yang selanjutnya disebut BEM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kekuasaan eksekutif. (9) Mahkamah Mahasiswa yang selanjutnya disebut MM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kekuasaan yudikatif. (10) Badan Audit Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut BAK UI adalah lembaga
tinggi
independen
yang
dibentuk
untuk
melakukan
mekanisme audit keuangan terhadap lembaga kemahasiswaan, sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan bertanggung jawab langsung kepada mahasiswa UI. (11) Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa yang selanjutnya disebut MWA UI UM adalah lembaga yang ditugaskan untuk mewakili mahasiswa dalam majelis Wali Amanat Universitas Indonesia sebagai organ tertinggi di Universitas Indonesia. (12) Unit Kegiatan Mahasiswa Badan otonom, yang selanjutnya disebut UKM BO adalah Unit Kegiatan Mahasiswa di tingkat universitas yang memenuhi syarat dan diresmikan oleh keputusan Forum Mahasiswa menjadi
Unit
Kegiatan
Mahasiswa
Badan
Otonom
Universitas
Indonesia yang memiliki otonomi. (13) Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Semi Otonom, yang selanjutnya disebut UKM BSO
adalah wadah kegiatan dan kreasi mahasiswa
Universitas Indonesia dalam satu bidang peminatan, bakat, dan pelayanan keagamaan ditingkat Universitas Indonesia yang berada di bawah koordinasi BEM UI. (14) Garis Besar Haluan Kerja, yang selanjutnya disebut GBHK adalah peraturan yang dibuat DPM UI sebagai acuan kerja BEM UI, MM UI, BAK UI, dan MWA UI UM.
(15) Prosedur Tetap, yang selanjutnya disebut Protap adalah prosedur tetap yang mengatur hubungan kerja antara DPM UI dengan BEM UI, MM UI, BAK UI dan MWA UI UM. (16) Lembaga formal kemahasiswaan universitas adalah seluruh lembaga kemahasiswaan yang ada di tingkat universitas dan diakui dalam IKM UI. (17) Lembaga formal kemahasiswaan tingkat fakultas adalah seluruh lembaga kemahasiswaan yang ada di fakultas dan diakui oleh lembaga legislatif kemahasiswaan tingkat fakultas. (18) Produk hukum adalah segala peraturan yang dibuat oleh DPM UI. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG Pasal 2 DPM UI berkedudukan sebagai lembaga tinggi kemahasiswaan di tingkat universitas. Pasal 3 DPM UI mempunyai tugas: a. menjaring, menampung, mempertimbangkan dan menyalurkan aspirasi anggota IKM UI; b. merumuskan konsep dan alur pembinaan anggota IKM UI; c. mengesahkan anggota aktif IKM UI; d. melakukan sosialisasi dan pengakaran IKM UI; e. memberikan mandat dan mengawasi pelaksanaan Pemira IKM UI; f. mengatur mekanisme pemilihan anggota MWA UI UM; g. memilih dan menetapkan Hakim Konstitusi MM UI dan Anggota BAK UI melalui mekanisme Uji Kelayakan dan Kepatutan; h. menetapkan dan merancang GBHK dan Protap BEM UI dan MWA UI UM; i. menetapkan dan merancang Protap MM UI dan BAK UI
j. mengesahkan
rancangan
susunan
pengurus,
program
kerja
dan
anggaran belanja BEM UI; k. mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan BEM UI, MM UI, BAK UI, dan MWA UI UM; dan l. memberikan mandat kepada panitia khusus. Pasal 4 DPM UI mempunyai wewenang : a. membentuk Undang-Undang dan Ketetapan DPM UI (legislasi); b. mengawasi pelaksanaan UUD IKM UI, peraturan-peraturan dalam lingkup Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, dan kinerja lembaga-lembaga di Universitas Indonesia (pengawasan); c. menilai kinerja BEM UI; d. mengajukan kasus kepada MM UI dan mengusulkan dilaksanakannya Sidang Istimewa Forma untuk melakukan pemecatan terhadap Ketua Umum BEM UI, Anggota MWA UI UM, dan pembubaran lembaga di tingkat Universitas Indonesia (yuridis); e. menyelenggarakan
suksesi
lembaga
di
dalam
Ikatan
Keluarga
Mahasiswa Universitas Indonesia dengan berkoordinasi kepada lembaga terkait (fasilitasi); dan f. membuat mekanisme penerimaaan dan penindaklanjutan rancangan anggaran keuangan lembaga kemahasiswaan Universitas Indonesia setiap periode kepengurusan. BAB III KEANGGOTAAN DAN SISTEM KERJA INTERNAL Bagian Kesatu Umum Pasal 5 Anggota DPM UI terdiri dari: a. anggota independen; dan
b. anggota perwakilan fakultas. Pasal 6 Masa keanggotaan DPM UI adalah 1 (satu) periode kepengurusan dan berakhir bersamaan dengan pelantikan anggota DPM UI yang baru. Pasal 7 (1) Anggota DPM UI dinyatakan berhenti karena: a. meninggal dunia; b. tidak berstatus aktif sebagai mahasiswa UI; c. diketahui kemudian tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPM UI;. d. ditarik mandatnya oleh fakultas yang bersangkutan; dan e. mengundurkan diri. (2) Mekanisme pengunduran diri dan cuti organisasi diatur dalam ketetapan DPM UI. Pasal 8 Setiap anggota DPM UI tidak diperkenankan untuk: a. menjadi anggota dan/atau pengurus BEM, MM, MWA UI UM dan BAK; b. menjadi pengurus inti UKM BO dan/atau UKM BSO tingkat universitas; c. menjadi anggota dan/atau pengurus lembaga eksekutif tingkat fakultas; d. menjadi panitia kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga formal tingkat universitas, kecuali yang diselenggarakan oleh DPM UI. Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pasal 9 Setiap anggota DPM UI mempunyai hak: a. hak bicara dan hak suara; b. menggunakan
hak
interpelasi,
menyatakan pendapat.
angket,
menyampaikan
usul
dan
Pasal 10 Setiap anggota DPM UI mempunyai kewajiban: a. mengikuti persidangan yang diselenggarakan oleh DPM UI; b. mematuhi segala putusan yang dihasilkan oleh persidangan DPM UI.; c. melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya; dan d. menjaring aspirasi dan menyosialisasikan hal-hal yang dihasilkan DPM UI kepada fakultasnya masing- masing. BAB IV ORGAN KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Susunan Pasal 11 (1) Organ kelembagaan DPM UI disusun dalam rangka tugas dan wewenang DPM UI. (2) Organ kelembagaan DPM UI terdiri dari: a. Pimpinan; b. Komisi; c. Badan Kelengkapan; dan d. Panitia Khusus. Bagian Kedua Pimpinan Pasal 12 Pimpinan terdiri dari: a. Ketua Umum b. Ketua I; dan c. Ketua II. Pasal 13
Ketua Umum adalah penanggung jawab tertinggi DPM UI. Pasal 14 Ketua Umum mempunyai tugas dan wewenang: a. Melakukan koordinasi dengan Ketua I dan Ketua II sebagai Pimpinan DPM UI; b. Membawahi dan mengawasi secara langsung Badan Kelengkapan DPM UI; c. Mengoordinasikan kerja DPM UI; d. Memfasilitasi pelaksanaan sidang pleno DPM UI; dan e. Mewakili DPM UI dalam urusan eksternal kelembagaan. f. Melaporkan
segala
sesuatu
yang
berkaitan
dengan
tugas
dan
wewenangnya kepada sidang pleno minimal 1 (satu) bulan satu kali. Pasal 15 Ketua I mempunyai tugas dan wewenang: a. menjalankan tugas dan wewenang ketua umum jika berhalangan; b. membawahi dan mengawasi secara langsung komisi hukum, komisi keanggotaan IKM dan suksesi dan komisi kelembagaan; c. mengadakan
rapat
koordinasi
terhadap
komisi
hukum,
komisi
keanggotaan IKM dan suksesi dan komisi kelembagaan baik secara berkala maupun secara mendesak; dan d. melaporkan
segala
sesuatu
yang
berkaitan
dengan
tugas
dan
wewenangnya kepada sidang pleno minimal 1 (satu) bulan satu kali. Pasal 16 Ketua II mempunyai tugas dan wewenang : a. menjalankan tugas dan wewenang ketua umum jika ketua umum dan ketua I berhalangan; b. membawahi dan mengawasi secara langsung komisi pengawasan I, komisi pengawasan II, dan komisi aspirasi;
c. mengadakan rapat koordinasi terhadap komisi pengawasan I, komisi pengawasan II, dan komisi aspirasi baik secara berkala maupun secara mendesak; dan d. melaporkan
segala
sesuatu
yang
berkaitan
dengan
tugas
dan
wewenangnya kepada sidang pleno minimal 1 (satu) bulan satu kali. Bagian Ketiga Komisi Pasal 17 (1) Komisi adalah organ kelembagaan yang dibentuk untuk memudahkan tugas dan fungsi DPM UI yang jumlah dan bidang tugasnya disesuaikan dengan kebutuhan; (2) Komisi dapat berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendapatkan keterangan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya; (3) Komisi berhak mengadakan penyelidikan sendiri guna memperoleh keterangan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya; (4) Segala sesuatu tentang pengaturan internal komisi menjadi urusan masing-masing komisi; (5) Komisi
berhak
mengajukan
anggaran
belanja
sesuai
dengan
kebutuhannya kepada pimpinan DPM UI melalui sidang pleno; (6) Komisi melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya kepada sidang pleno; (7) Komisi wajib menjaring aspirasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing komisi; dan (8) Seluruh komisi berkewajiban membuat program kerja dalam rangka memenuhi fungsinya masing- masing dan disosialisasikan dalam sidang pleno pertama. Pasal 18 (1) Komisi dipimpin oleh ketua komisi.
(2) Anggota suatu komisi tidak boleh merangkap jabatan dalam komisi lain tetapi dapat mengikuti sidang komisi lain dengan izin komisi yang bersangkutan dan memiliki hak bicara tanpa hak suara. (3) Ketua komisi bertanggung jawab terhadap komisi yang dipimpinnya serta berkewajiban menyelenggarakan dan memimpin sidang komisi. Pasal 19 Komisi DPM UI terdiri dari : a. Komisi Hukum; b. Komisi Kelembagaan; c. Komisi Keanggotaan IKM dan Suksesi; d. Komisi Pengawasan I; e. Komisi Pengawasan II; f. Komisi Aspirasi Pasal 20 Komisi mempunyai tugas dan wewenang: a. Komisi Hukum: 1. membuat susunan program legislasi (proleg) DPM UI; 2. membuat produk hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa ; 3. menindaklanjuti aspirasi berkaitan dengan pembuatan rancangan produk hukum; 4. merancang perbaikan produk hukum lembaga legislatif tingkat universitas; 5. membentuk tim ad hoc yang bertugas membuat produk hukum sesuai dengan program legislasi DPM UI; 6. mengontrol kerja tim ad hoc sampai proses pengesahan ketetapan; 7. bertanggung jawab untuk mewakili DPM UI dalam penyelesaian sengketa antara DPM UI dengan pihak terkait; dan 8. bertanggung jawab secara langsung kepada Pimpinan DPM UI melalui Ketua I. b. Komisi Kelembagaan:
1. melakukan
sinergisasi
lembaga
kemahasiswaan
di
tingkat
di
tingkat
universitas dan lembaga legislatif di tingkat fakultas; 2. mempersiapkan penyelenggaraan FORMA; 3. mengadvokasi
aspirasi
lembaga
kemahasiswaan
universitas dan fakultas; dan 4. bertanggung jawab secara langsung kepada Pimpinan DPM UI melalui Ketua I. c. Komisi Keanggotaan IKM dan Suksesi: 1. melakukan proses penerimaan mahasiswa baru sebagai anggota IKM aktif UI; 2. menjadi penanggung jawab dalam perumusan konsep dan alur penyelenggaraan kegiatan pembinaan IKM UI; 3. melakukan pencerdasan publik mengenai IKM terhadap seluruh mahasiswa UI sebagai anggota IKM UI; 4. menjadi penanggungjawab penyelenggaraan suksesi DPM UI, BEM UI, MWA UI UM, MM UI, dan BAK UI di tingkat universitas; dan 5. bertanggung jawab secara langsung kepada Pimpinan DPM UI melalui Ketua I. d. Komisi Pengawasan I: 1. menyusun dan merancang GBHK dan Protap BEM UI 2. merancang sistem penilaian laporan pertanggungjawaban BEM UI; 3. menyusun rancangan prosedur pengawasan BEM UI; 4. merancang dan merekomendasi penerimaan ataupun penolakan program
kerja,
rencana
anggaran,
serta
laporan
pertanggungjawaban ketua BEM UI; 5. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan BEM UI; 6. mengevaluasi pelaksanaan pengawasan BEM UI; dan 7. bertanggung jawab secara langsung kepada Pimpinan DPM UI melalui Ketua II. e. Komisi Pengawasan II: 1. menyusun dan merancang GBHK dan MWA UI UM; 2. menyusun dan merancang Protap MM UI dan BAK UI
3. menyusun rancangan prosedur pengawasan terhadap MM UI, BAK UI, MWA UI UM; 4. merancang sistem penilaian laporan pertanggungjawaban MM UI, BAK UI, MWA UI UM; 5. merancang dan merekomendasi penerimaan ataupun penolakan program
kerja,
rencana
anggaran,
serta
laporan
pertanggungjawaban MM UI, BAK UI, MWA UI UM; 6. melakukan pengawasan terhadap MM UI, BAK UI, MWA UI UM; 7. mengevaluasi pelaksanaan pengawasan MM UI, BAK UI, MWA UI UM; dan 8. bertanggung jawab secara langsung kepada Pimpinan DPM UI melalui Ketua II. f. Komisi Aspirasi: 1. menjaring, mengolah, dan mengawal aspirasi sivitas akademika UI tentang permasalahan di kampus dan juga mengenai kelembagaan kemahasiswaan; 2. bertanggung jawab secara langsung kepada Pimpinan DPM UI melalui Ketua II. Bagian Keempat Badan Kelengkapan Pasal 21 (1) Badan Kelengkapan adalah organ kelengkapan yang dibentuk untuk memudahkan tugas dan fungsi internal DPM UI. (2) Badan Kelengkapan terdiri dari: a. Sekretaris Jendral b. Bendahara c. Kesekretariatan d. Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) e. Komunikasi dan Informasi f. Penelitian dan Pengembangan g. Dana Usaha
(3) Badan Kelengkapan dipimpin oleh Sekretaris Jendral (Sekjen). Pasal 22 Badan Kelengkapan mempunyai tugas dan wewenang: a. Sekretaris Jendral : 1. Mengontrol, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja Kesekretariatan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Komunikasi dan Informasi, dan Penelitian dan Pengembangan DPM UI; 2. bersama pimpinan DPM UI bertanggung jawab dalam penerapan visi,
misi
dan
nilai-
nilai
yang
ditanamkan
pada
kegiatan
keseharian DPM UI; dan 3. bertanggung jawab kepada Pimpinan DPM UI melalui Ketua Umum. b. Bendahara : 1. bertanggung jawab atas penyusunan alokasi dan pemanfaatan keuangan organisasi DPM UI; 2. mengontrol kebijakan tata alur uang DPM UI; 3. memantau
dan
menentukan
pembagian
keuangan
di
setiap
kegiatan DPM UI; 4. membuat laporan keuangan berkala setiap bulan kepada pimpinan; 5. melakukan kontrol terhadap alokasi anggaran setiap kegiatan DPM UI; 6. menyusun Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Keuangan DPM UI; 7. bersama
pimpinan
DPM
UI
merencanakan,
memutuskan,
melaksanakan kebijakan keuangan DPM UI; 8. mengontrol, mengawasi dan mengevaluasi kinerja Dana Usaha 9. bertanggung jawab kepada Pimpinan DPM UI melalui Ketua Umum c. Kesekretariatan : 1. menjalankan fungsi administrasi organisasi DPM UI yang bersifat kesekretariatan; 2. melakukan inventarisasi aset, pemeliharaan fasilitas, pengaturan manajemen ruangan dan organisasi; dan 3. bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Sekjen DPM UI.
d. Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa: 1. menyelenggarakan rapat kerja DPM UI; 2. membangun sense of belonging pengurus DPM UI; 3. mengontrol kinerja pengurus DPM UI; 4. membuat program treatment, refresh, dan konsolidasi pengurus DPM UI; 5. membuat kegiatan yang bersifat pemberdayaan dan pengembangan kompetensi pengurus DPM UI; 6. membuat dan melaksanakan kegiatan kaderisasi DPM UI; dan 7. bertanggungjawab kepada Pimpinan melalui Sekjen DPM UI. e. Komunikasi dan Informasi: 1. membangun dan menjaga citra positif DPM UI di dalam maupun di luar lingkungan UI; 2. membangun hubungan baik dengan seluruh stakeholder DPM UI; 3. melakukan
kegiatan
hubungan
lembaga
dalam
pelaksanaan
kegiatan sehari-hari; 4. mengatur pelaksanaan kegiatan kunjungan dari luar lingkungan UI; 5. bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Sekjen DPM UI. 6. membangun dan menjaga citra positif DPM UI melalui media DPM UI; 7. merancang strategi komunikasi DPM UI; 8. mempublikasikan kegiatan, agenda kerja, dan hasil kerja DPM UI; 9. membuat media-media informasi yang berkaitan dengan DPM UI; 10. membangun saluran komunikasi di media massa kampus, lokal, dan nasional; dan 11. bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Sekjen DPM UI. f. Penelitian dan Pengembangan: 1. melakukan riset yang menjadi bagian dalam penilaian dan evaluasi kerja
BEM
UI,
Mahkamah
Mahasiswa,
Badan
Audit
Kemahasiswaan, dan Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa UI; dan
2. bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Sekjen DPM UI. g. Dana Usaha: 1. mengembangkan usaha mandiri DPM UI sebagai supporting system dalam segi pendanaan bagi kegiatan operasional DPM UI; dan 2. bertanggung jawab kepada pimpinan DPM UI melalui Bendahara DPM UI. Bagian Kelima Panitia Khusus Pasal 23 (1) Panitia khusus adalah panitia yang dibentuk dan diberi tugas oleh DPM UI melalui sidang pleno untuk melaksanakan tugas-tugas khusus. (2) Panitia khusus terdiri dari anggota DPM UI dengan atau tanpa elemen lain. (3) Panitia khusus bertanggung jawab kepada Sidang Pleno. (4) Hak dan kewajiban panitia khusus ditetapkan pada Sidang Pleno. BAB V PERSIDANGAN Pasal 24 (1) Sidang DPM UI dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat. (2) Persidangan terdiri atas: a. Sidang Umum; b. Sidang Anggota; dan c. Sidang Pleno. (3) Ketentuan mengenai sidang diatur dalam ketetapan DPM UI.
Pasal 25 Sidang umum adalah sidang yang terbuka secara umum dan dapat dihadiri oleh seluruh anggota IKM UI yang bertujuan untuk membahas evaluasi kerja DPM UI, BEM UI, MM UI, BAK UI , dan MWA UI UM. Pasal 26 Sidang anggota adalah sidang yang hanya dapat dihadiri oleh anggota DPM UI. Pasal 27 Sidang pleno adalah sidang yang dihadiri oleh anggota DPM UI dan Badan Kelengkapan DPM UI BAB VI SANKSI DAN PEMBELAAN Bagian Kesatu Sanksi Pasal 28 Sanksi berupa : a. lisan; b. tertulis; c. pencabutan hak suara; dan d. rekomendasi untuk dicabut mandatnya dari keanggotaan DPM UI Pasal 29 (1) Sanksi lisan diberikan kepada anggota yang melanggar ketentuan pasal 10 tentang kewajiban anggota DPM UI. (2) Sanksi tertulis diberikan kepada: a. anggota DPM UI yang mendapat sanksi lisan atas kesalahan yang sama sebanyak 3 (tiga) kali; b. anggota DPM UI yang melanggar pasal 8;
(3) Sanksi pencabutan hak suara selama 2 (dua) kali sidang pleno diberikan
kepada
anggota
yang
mendapat
sanksi
tertulis
atas
kesalahan yang sama sebanyak 2 (dua) kali. (4) Anggota yang telah mendapatkan sanksi pencabutan hak suara sebanyak 3 (tiga) kali akan direkomendasikan kepada lembaga legislatif fakultas untuk dicabut mandatnya. (5) Selama
proses
pencabutan
mandat
berlangsung
sebagaimana
dimaksud dalam ayat 4, anggota DPM UI yang bersangkutan mendapat skorsing dari keanggotaan DPM UI. Pasal 30 Semua sanksi diberikan melalui sidang pleno. Pasal 31 Sanksi yang diberikan kepada lembaga kemahasiswaan yang bertanggung jawab kepada DPM UI diatur dalam produk hukum tersendiri. Pasal 32 Sanksi dapat diberikan setelah mekanisme pembelaan. Bagian Kedua Pembelaan Pasal 33 (1) Pihak yang akan diberikan sanksi dapat melakukan pembelaan dalam sidang pleno. (2) Mekanisme pembelaan: a. DPM UI melakukan rapat dengar pendapat dengan pihak yang akan diberikan sanksi; b. setelah mendapatkan keterangan dari pihak yang akan diberikan sanksi
sebagaimana
yang
dimaksud
dalam
poin
a,
sidang
dilanjutkan untuk pengambilan keputusan tanpa menghadirkan pihak yang akan diberi sanksi.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 34 (1) Dengan diberlakukannya tata tertib ini, maka ketentuan yang mengatur tentang tata tertib sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini akan diatur kemudian. (3) Ketetapan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.
Ditetapkan di : Depok Pada Tanggal : 14 Januari 2015 Pukul
: 17.28 WIB
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA Presidium II
Presidium I
Presidium III
ttd
ttd
ttd
(Rafa Karimah)
(Catur Alfath Satriya)
(Hanif Abdurrahman W.)
