SURAT KEPUTUSAN KETUA UMUM ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA (AP2I) NOMOR: 007A/SK/KETUM/AP2I/12/2015 TENTANG PENGURUS NASIONAL ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA PERIODE 2015 – 2018 KETUA UMUM ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH Menimbang
: a. bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan profesi perencana pemerintah di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten, perlu dibentuk organisasi profesi yang mewadahi para pemangku jabatan fungsional perencana; b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 5 Anggaran Dasar AP2I, melalui pengembangan ide-ide dan gagasan pada organisasi tersebut, perlu dibentuk kepengurusan organisasi AP2I; c.
berdasarkan hasil Musyawarah Nasional AP2I di Surabaya pada tanggal 16 Nopember 2015, telah dibahas perubahan kepengurusan hasil Musyawarah Nasional IV AP2I untuk periode 2015 – 2018;
d. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, b, dan c diatas perlu ditetapkan Keputusan Ketua Umum tentang Susunan Pengurus Nasional AP2I Periode 2015-2018. Mengingat
: a. Undang–Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok – pokok kepegawaian; b. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; c.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
d. Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan aparatur Negara Nomor 16/Kep/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya. Memperhatikan : hasil Musyawarah Nasional ke IV Anggota AP2I di Surabaya tanggal 16 November 2015 telah terpilih secara aklamasi Ketua Umum Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) periode 2015 – 2018. 1
MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA UMUM PENGURUS NASIONAL ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA TENTANG SUSUNAN PENGURUS NASIONAL ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA PERIODE 2015 – 2018.
Kesatu
: Mengangkat nama–nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, Lampiran 2 dan Lampiran 3 keputusan ini sebagai Pengurus Nasional AP2I periode 2015 – 2018;
Kedua
: Menugaskan kepada nama–nama tersebut pada butir Kesatu diatas untuk menyiapkan, menetapkan kebijakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan, dan monitoring serta evaluasi sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Umum AP2I Nasional Nomor: 003/SK/Ketum/AP2I/PN/11/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia;
Ketiga
: Bagi Pengurus Nasional yang nama-namanya tercantum pada Lampiran 1, Lampiran 2, dan Lampiran 3 dalam Surat Keputusan ini, kecuali sebagai Pembina, Penasehat dan Komisi Kode Etik, apabila dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Perencana atau pindah ke Jabatan Lain di luar Jabatan Fungsional Perencana atau pensiun dar PNS, maka wajib mengundurkan diri atau diberhentikan secara hormat dari Kepengurusan AP2I Nasional oleh Ketua Umum selambat-lambatnya 10 hari sejak dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Perencana atau pindah ke Jabatan lain di luar Jabatan Fungsional Perencana;
Keempat
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan evaluasi kinerja secara berkala. Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal: 8 Desember 2015 KETUA UMUM, ttd DR. HARYANTO, SE, MA
2
Lampiran 1: Keputusan Ketua Umum Pengurus Nasional Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) Nomor: 007B/SK/KETUM/AP2I/12/2015 PENGURUS NASIONAL ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA PERIODE 2015-2018 Pembina
: 1. Menteri PPN/Kepala Bappenas 2. Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama Bappenas 3. Kepala Pusbindiklatren-Bappenas
Penasehat
: 1. Dr. Ir. Roni Dwi Susanto, MSi.
2. Dr. Ir. Leonard V.H. Tampubolon, MA. 3. Loso Judijanto, SSi, MM, M. Stats. 4. Dr. Ir. Dedy Masykur Riyadi, MSc. 5. Dr. Ir. Herry Suhermanto, MCP. 6. Prof. Dr. Mustophadjijaja, MPA Ketua Umum Sekretaris Jenderal Wakil Sekretaris Jenderal
: :
Bendahara
:
Wakil Bendahara
Deputi Kepala Bappenas Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan (PEPP)-Bappenas Deputi Kepala Bappenas Bidang Ekonomi Staf Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas Pakar Perencanaan Pembangunan Executive Manager Tim Analis Kebijakan (TAK) Bappenas Precursory Kepala LAN Kementerian PPN/Bappenas Kementerian PPN/Bappenas Kementerian PPN/Bappenas
:
Dr. Haryanto, MA. Randy R. Wrihatnolo, MSc. Nirmala Shinta Dewi, SE, MGPP Surinta B. Sembiring, S.Sos., MM. Indro Prasetyo, ST, MT.
Ketua Koordinator Wilayah Barat Ketua Koordinator Wilayah Tengah Ketua Koordinator Wilayah Timur
:
Drs. Agus Sunaryo, M.Si
Kementerian Agama
:
Dr. Bustang, M.Si.
Kementerian PPN/Bappenas
:
Drs. I Nyoman Sunata, M.Si.
Bappeda Kabupaten Jembrana
Direktur Litbang Kebijakan Asisten Bidang Inovasi
:
Ir. Agus Nurhudoyo, MT.
Kementerian ESDM
:
Bappeda Provinsi Papua
Asisten Bid. Publikasi
:
John Julius Bokorsjom, S.Sos, MSi. Resya Kania, SE, MPA Ir. Ahmad Dading Gunadi, MA.
Kementerian PPN/Bappenas
Rita Tavip Megawati Hukmia Air Langgi Wati, MMA.
Bappeda Provinsi Sumatera Utara Bappeda Provinsi Jawa Timur
Direktur Organisasi dan : Kerjasama Asisten Bidang Organisasi : Asisten Bidang Kerjasama :
LIPI Kementerian PUPR
Kementerian PPN/Bappenas
3
Lampiran 2: Keputusan Ketua Umum Pengurus Nasional Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) Nomor: 007B/SK/KETUM/AP2I/12/2015 PENGURUS NASIONAL ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA PERIODE 2015-2018 (lanjutan) Direktur Pengembang- an Kapasitas Perencana Asisten Bidang Pengembangan dan Penyelenggaraan Program
:
Muhammad Nassir, S. Kom., MSi. Mohammad Irfan Saleh, ST, MPP, Ph.D.
Kementerian PPN/Bappenas
Direktur Hukum dan Advokasi Asisten Bid. Advokasi
:
Ir. Falikul Fikri
BATAN
:
Mulyono, SE., MSi.
Asisten Bid. Hukum
:
Maya Grandty, SH, LLM
Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Kementerian PPN/Bappenas
Direktur Umum
:
Asisten Bidang Umum Ketua Lembaga Otonom Sertifikasi Profesi Perencana
: :
Drs. Agus Herwanto, MM, MBA. Siti Afrida, SS., MM. Dr. Guspika, SE, MBA.
:
Komisi Kode Etik AP2I Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Ketua Komisariat AP2I Bappenas Ketua Komisariat AP2I LIPI Ketua Komisariat AP2I Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi Ketua Komisariat AP2I Perpustakaan Nasional Ketua Komisariat AP2I Kementerian Kehutanan Ketua Komisariat AP2I Kementerian Perindustrian Ketua Komisariat AP2I Kementerian Sosial Ketua Komisariat AP2I Kementerian ESDM Ketua Komisariat AP2I Kementerian Perdagangan Ketua Komisariat AP2I Provinsi Jawa Timur Ketua Komisariat AP2I Provinsi Jawa Tengah Ketua Komisariat AP2I Provinsi Jawa Barat Ketua Komisariat AP2I Provinsi Banten
Kementerian PPN/Bappenas
LIPI Kementerian PUPR Kementerian PPN/Bappenas
: : Ketua Umum AP2I : Ketua Lembaga Otonom Sertifikasi Profesi Perencana : Dr. Ir. Heri Darwanto, MCP. : Dr. Dedy Masykur Riyadi, MSc. : Bustang : Dr. Betty Riadini, MSi : Hilaria Chandra : Renus Siboro : Syaiful Ramadhan : Sugeng Sudarmo : Dina Ariyani : H.S. Bayu Anggoro : Emmy : Ahmad Solehan : Waluyo : Nugraha (Plt) : RR Elies Hendraswati
4
Lampiran 3: Keputusan Ketua Umum Pengurus Nasional Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) Nomor: 007B/SK/KETUM/AP2I/12/2015 PENGURUS NASIONAL ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA PERIODE 2015-2018 (lanjutan) Ketua Komisariat AP2I Provinsi Bali Ketua Komisariat AP2I Provinsi Nusa Tenggara Barat Ketua Komisariat AP2I Provinsi Kalimantan Selatan Ketua Komisariat AP2I Provinsi Kalimantan Barat Ketua Komisariat AP2I Provinsi DIY Ketua Komisariat AP2I Provinsi DKI Jaya
: Nyoman Sunata : Sri Suparti : Raqiah Khairi Marda : Novery Nuzuluddin : Andreas Avelinus Suwantoro : Kusrimoyo (Plt)
Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal: 8 Desember 2015 KETUA UMUM, ttd DR. HARYANTO, SE, MA
5
