2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 16/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI/SAKSI PEMOHON (IV)

JAKARTA RABU, 25 MARET 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 16/PUU-XIII/2015

PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan [Pasal 88 ayat (1) dan Pasal 96] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Heru Purwanto ACARA Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli/Saksi Pemohon (IV) Rabu, 25 Maret 2015, Pukul 11.07 – 12.29 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Anwar Usman I Dewa Gede Palguna Patrialis Akbar Maria Farida Indrati Wahiduddin Adams Aswanto Muhammad Alim

Sunardi

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Heru Purwanto B. Ahli dari Pemohon: 1. Indyah Sulistyo Arty 2. Febrian C. Saksi dari Pemohon: 1. Ajub Zajusman 2. Zul Azmi 3. Khomsa Khoerunnisa 4. Ade Marda Gresika D. Pemerintah: 1. Budijono 2. Nasrudin 3. Budi Irawan 4. Purwanto 5. Fitriana D. 6. Bardah

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.07 WIB 1.

KETUA: ANWAR USMAN Sidang Perkara Nomor 16/PUU-XIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk Perkara Nomor 16 sesuai dengan agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengarkan keterangan DPR, DPR kebetulan kelihatannya tidak ada, kemudian, dua ahli dan empat saksi. Namun sebelumnya, dipersilakan kepada Pemohon siapa yang hadir?

2.

PEMOHON: HERU PURWANTO Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin menyampaikan bahwa dari Pihak Pemohon pada siang hari ini hadir dua orang ahli dan empat saksi yang sudah berdiri di … duduk di sebelah kanan kita. Saksi … Ahli yang pertama ada Prof. Dr. Indyah Arty, kemudian Ahli yang kedua, Dr. Febrian. Kemudian, saksi yang pertama, Bapak Ajub, saksi yang kedua, Bapak Zul Azmi, saksi yang ketiga, Saudari Khomsa, dan saksi yang keempat Saudara Ade. Terima kasih, Yang Mulia.

3.

KETUA: ANWAR USMAN Pemohon sendiri, Heru Purwanto, ya?

4.

PEMOHON: HERU PURWANTO Betul, Yang Mulia.

5.

KETUA: ANWAR USMAN Dari DPR tidak hadir. Dari Pemerintah, Kuasa Presiden, silakan siapa yang hadir?

6.

PEMERINTAH: BUDIJONO Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah hadir, saya Budijono dari Kementerian Hukum dan HAM. Sebelah kanan saya, Bapak Nasrudin, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM. Sebelah kanan paling ujung, Bapak Budi dari Kementerian Kesehatan. Terima kasih, Yang Mulia. 1

7.

KETUA: ANWAR USMAN Sebelum didengar keterangan Para Ahli dan Para Saksi, dipersilakan maju ke depan untuk diambil sumpah. Mohon kepada Yang Mulia Bapak Dr. Muhammad Alim.

8.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Rupanya Para Ahli dan Saksi semua beragama Islam, ya. Jadi, kita mulai dulu yang ahli nanti di belakang Bapak-Bapak yang saksi. Kita mulai, Pak. Ahli dulu. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.”

9.

SELURUH AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

10.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Ya, bagaimana Saksi? Ya, kalau 17 boleh, saksi lagi. Kita mulai Saksi. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”

11.

SELURUH SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

12.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Terima kasih.

13.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat. Kita dengar dulu keterangan ahli, Prof. Dr. Indyah Sulistyo Arty.

2

14.

AHLI DARI PEMOHON: INDYAH SULISTYO ARTY Maaf, Yang Mulia, nama saya Indyah Sulistyo Arty.

15.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, dipersilakan.

16.

AHLI DARI PEMOHON: INDYAH SULISTYO ARTY Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan uraian saya sebagai Ahli dari Pemohon. Sebagai mantan ketua pengurus daerah Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta selama dua periode, 2003 sampai dengan 2014, saya menyadari bahwa keberadaan tenaga menengah kefarmasian saat ini masih sangat dibutuhkan. Dalam dunia farmasi baik di produksi, distribusi, dan pelayanan farmasi. Jumlah anggota PAFI di Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan Februari 2014 sebanyak 1.158 orang. Sebagian dari mereka sudah purna tugas dan sebagian besar masih aktif bekerja di bidang kesehatan dengan disiplin tinggi, rajin, jujur, dan cerdas. Selain itu, sejumlah anggota PAFI yang berpendidikan sekolah asisten apoteker/sekolah menengah farmasi/sekolah menengah kejuruan farmasi berhasil melanjutkan studi di berbagai bidang ilmu. Berarti, kalau mereka diberi kesempatan untuk melanjutkan studi, berpotensi untuk berhasil. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 36/2014 menimbulkan keresahan bagi anggota PAFI yang belum melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi di bidang farmasi berkaitan dengan kewenangannya sebagai tenaga kesehatan, padahal mereka sudah aktif bekerja di bidang kefarmasian sejak sebelum diundangkannya UndangUndang Nomor 36/2014 sampai sekarang. Untuk menyesuaikan diri agar kuliah minimal D3 di bidang farmasi, mereka terbentur terutama pada biaya pendidikan, pembagian waktu antara studi, tugas, dan kewajiban kerja, serta urusan rumah tangga bagi yang sudah berumah tangga. Selain itu, jarak lokasi antara tempat kerja dengan perguruan tinggi juga menjadi masalah. Sesuai dengan data pengurus PAFI … pengurus pusat PAFI bahwa jumlah tenaga menengah kefarmasian se-Republik Indonesia sebanyak 115.320 orang. Jika diasumsikan 20% dari mereka berhasil melanjutkan studi di bidang farmasi, maka masih terdapat 85.000 tenaga kesehatan yang merasa terancam kewenangannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kinerja, kondisi, dan situasi kerja yang berkaitan yang berakibat menyulitkan kegiatan pelayanan kesehatan di bidang farmasi.

3

Untuk itu bagi anggota PAFI yang masih aktif bekerja di bidang kesehatan seperti tersebut di atas, sekarang perlu mendapat pengakuan kewenangannya dari pemerintah berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau disingkat KKNI. KKNI merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor kerja. Kerangka kualifikasi menjamin untuk mendapat pengakuan, pencapaian seperangkat hasil belajar untuk tujuan tertentu melalui sertifikat resmi. Jenis kualifikasi dan tingkat kualifikasi dimaksudkan untuk dapat terdaftar dalam kerangka kualifikasi nasional. Jenis kualifikasi merupakan seperangkat kriteria yang meliputi tingkat kualifikasi yang terdaftar dan jumlah kredit yang diperlukan untuk setiap tingkatan. Saya sebenarnya memberikan gambar tentang kesetaraan (suara tidak terdengar jelas) pendidikan formal, informal, nonformal, dan pengalaman kerja dengan kualifikasi pada KKNI ini. Nah, yang perlu ditekankan di sini, parameter yang terkandung dalam masing-masing jenjang disusun berdasarkan descriptor KKNI. Uraian tentang descriptor dalam setiap parameter sebagai berikut. 1. Keterampilan kerja dan kompetensi merupakan kemampuan dalam ranak … ranah kognitif, psikomotor, dan afektif yang tercermin secara utuh dalam perilaku atau dalam melaksanakan suatu kegiatan, sehingga dapat meningkatkan kompetensi seseorang dapat ditilik lewat unsur-unsur dari kemampuan dalam ketiga ranah tersebut. 2. Cakupan keilmuan atau pengetahuan merupakan rumusan tingkat keluasan, kedalaman, dan kerumitan atau kecanggihan pengetahuan tertentu yang harus dimiliki, sehingga makin tinggi kualifikasi seseorang dalam KKNI, ini dirumuskan makin luas, makin dalam, dan makin canggih pengetahuan atau keilmuan yang dimilikinya. 3. Metoda dan tingkat kemampuan merupakan kemampuan memanfaatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan metoda yang harus dikuasai dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu, termasuk di dalamnya adalah kemampuan berpikir. 4. Kemampuan manajerial merumuskan kemampuan seseorang dan sikap yang diisyaratkan dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan, serta tingkat tanggung jawab dalam bidang kerja tersebut. Empat parameter yang harus dicapai melalui proses pendidikan diakumulasi secara internal dan terstruktur melalui pengalaman kerja sebagai output pencapaian pembelajaran. Oleh karena itu, Yang Mulia, menurut pendapat saya, bagi tenaga menengah kefarmasian yang masih aktif dan sudah bertugas di bidang 4

kesehatan sejak sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 perlu mendapatkan pengakuan, pengalaman lama kerja sehingga tidak kehilangan kewenangannya sebagai tenaga teknis kefarmasian. Selain itu juga masih terbuka kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya melalui jalur pendidikan formal terutama bagi mereka yang berpengalaman kerja di bawah 10 tahun. Ke depan perlu dipikirkan kemungkinan sertifikat kompetensi tenaga kefarmasian yang dapat diakui secara internasional sehingga memungkinkan tenaga kefarmasian dapat bekerja di dalam maupun luar negeri setara dengan tenaga kefarmasian dari negara lain. Demikian uraian saya, wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum wr. wb. 17.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih, kembali dulu ke tempat duduk. Ahli berikutnya Pak Dr. Febrian.

18.

AHLI DARI PEMOHON: FEBRIAN Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pemohon, yang terhormat pihak yang mewakili Pemerintah, Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi, izinkan saya membacakan pendapat saya selaku Ahli. Sehubungan dengan permohonan pengujian materiil UndangUndang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 88 ayat (1) dan Pasal 96 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Saudara Heru Purwanto sebagai Pemohon, dapat saya sampaikan beberapa hal dan sekaligus menjadi pendapat Ahli, yaitu. 1. Bahwa Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 berpotensi menimbulkan kerugian Pemohon dan puluhan ribu lulusan sekolah menengah farmasi yang selama ini telah bekerja sebagai tenaga kesehatan. Hal ini sejalan dengan norma yang diatur pada pasal a quo yang selengkapnya menyatakan, “Tenaga kesehatan lulusan pendidikan di bawah Diploma 3 yang telah melakukan praktik sebelum ditetapkan undang-undang ini, tetap diberikan kewenangan untuk menjalankan praktik sebagai tenaga kesehatan untuk jangka waktu 6 tahun setelah undang-undang ini diundangkan.” Ketentuan pasal a quo dianggap mengusik rasa keadilan Pemohon karena dengan pemberlakukan ketentuan peralihan, maka 6 tahun yang akan datang akan terjadi situasi yang dapat diprediksi tidak mampu diatasi oleh Pemohon sebagai tenaga kesehatan yang menyandang kualifikasi pendidikan di bawah Diploma 3, dan siswa

5

sekolah menengah kejuruan kefarmasian yang sedang dan akan terkena dampak pemberlakuan undang-undang a quo. Oleh karena itu, Pemohon berkesimpulan dan mendalilkan bahwa pasal a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian.” Dan pada Pasal 28D ayat (2) yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” 2. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 yang menyatakan undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya, dan demi kesejahteraan umat manusia.” Yang Mulia, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 seyogianya kita pahami dengan membaca will forming (kehendak pembentukan), dan norma a quo masuk di dalam ketentuan peralihan. Oleh karena itu, secara sederhana pemahaman maksud dan fungsi ketentuan peralihan dapat ditemukan dalam Butir 127 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menjelaskan maksud ketentuan peralihan, yaitu ... maaf Yang Mulia, saya tadi rasanya sudah mematikan handphone saya. Saya mohon izin, Yang Mulia, melanjutkan. Butir 127 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menjelaskan maksud ketentuan peralihan, yaitu ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum dan/atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru. Yang bertujuan untuk: a. Menghindari terjadinya kekosongan hukum. b. Menjamin kepastian hukum. c. Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan, d. Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. Pertanyaan hukum yang paling menarik dalam kaitan Pasal a quo adalah huruf c, yakni apakah Pasal a quo telah memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan? 6

Empat. Bahwa dari ketentuan ayat (1) Pasal 8 Undang-Undang … Pasal 88 ayat … Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 mengandung tiga isu hukum. Pertama, tenaga kesehatan lulusan pendidikan di bawah Diploma 3 yang telah melakukan praktik sebelum ditetapkan undangundang. Kedua, kewenangan untuk jalankan praktik sebagai tenaga kesehatan. Dan ketiga, jangka waktu 6 tahun setelah undang-undang. Isu hukum pertama menyangkut pengaturan tenaga kesehatan yang menetapkan persyaratan diatur hanya untuk lulusan pendidikan Diploma 3. Norma ini tidak memberikan kemungkinan interpretasi tenaga kesehatan. Selain yang diartikan dalam ketentuan umum pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 yang berbunyi, “Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.” Juncto Pasal 9 yang menyatakan, “Tenaga kesehatan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a harus memiliki kualifikasi minimum Diploma 3 kecuali tenaga medis.” Limitasi pengaturan dan masuknya di dalam ketentuan peralihan dapat ditafsirkan bahwa ada tindakan hukum atau hubungan hukum yang diatur dalam undang-undang yang diubah atau diganti atau peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur batasan limitasi terhadap pengertian yang berbeda. Ahli menemukan baik pada rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, atau pun sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan. Kefarmasian dikelompokkan dalam tenaga kesehatan yang dibagi dalam tenaga kesehatan sarjana muda, menengah, dan terendah. Isu hukum kedua, Yang Mulia. Menyangkut pemberian kewenangan praktik sebagaimana tenaga … sebagai tenaga kesehatan diakui sebagai tenaga kesehatan dengan catatan 6 tahun kemudian jika tenaga kesehatan belum dan/atau tidak menyandang Diploma 3, maka yang bersangkutan demi hukum selanjutnya tidak lagi memiliki hak sebagai tenaga kesehatan. Pasal a quo menempatkan tenaga kesehatan mendapatkan perlindungan hukum yang pantas dan memadai dengan memberi ukuran jangka waktu 6 tahun. Pasal a quo yaitu Pasal 88 ayat (1), menempatkan tenaga kesehatan mendapatkan perlindungan hukum yang pantas dan memadai dengan memberi ukuran jangka waktu 6 tahun untuk menyandang status tenaga kesehatan. Jika tidak melakukan perbaikan pendidikan untuk mencapai jenjang pendidikan Diploma 3. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dikenal asas materi muatan yang dikemukakan oleh Van der Vlies dan diadopsi sebagian dalam hukum positif kita, yakni pada Pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 7

Perundang-Undangan yang mengharuskan materi muatan peraturan perundang-undangan mencerminkan asas: a. Pengayoman b. Kemanusiaan c. Kebangsaan d. Kekeluargaan e. Kenusantaraan f. Bhineka tunggal ika g. Keadilan h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan i. Ketertiban dan kepastian hukum. Dan/atau, j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan Dari asas di atas, Ahli mencetak tebal tiga asas. Yaitu asas kemanusiaan, keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum, dan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Dalam logika pembentuk undang-undang, Pasal a quo dapat menyelesaikan persoalan transisional tindakan hukum tenaga kesehatan. Termasuk tiga asas dimaksud. Pembentuk undang-undang lupa, kajian mendalam suatu norma harusnya didasarkan kepada fakta empirik hingga akan menjawab dalam bidang kefarmasian dalam jumlah tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan praktik dan Ahli ingin menyampaikan dalam … dari Pasal a quo secara ekstensif, faktor pendidikan dalam hubungan sebab-akibat (conditio sine qua non), yakni siswa yang mengikuti pendidikan menengah kejuruan, kefarmasian yang seharusnya menjadi bagian perbuatan hukum yang harus diatur oleh Undang-Undang a quo. Data menunjukkan tenaga teknis kefarmasian tingkat menengah farmasi saat ini berjumlah 115.320 orang yang tersebar pada 34 provinsi. Data ini dikeluarkan tahun 2015 oleh PAFI dari Aceh sampai dengan Papua, dengan pengelompokkan usia yang berbeda pula. Jika data ini kita sandingkan dengan ekspektasi calon tenaga kesehatan yang sedang mengambil pendidikan, yakni sejumlah 59.026 orang, maka akan ditemukan jumlah orang yang sangat besar terkena dampak, baik langsung atau tidak langsung yakni sejumlah 174.346 orang. Dengan demikian, nalar sederhana dalam bentuk pertanyaan patut diduga persoalan yang … hukum yang timbul adalah: a. Apakah tenaga kesehatan tidak akan kehilangan kewenangan praktik setelah enam tahun undang-undang a quo diberlakukan? b. Apakah di tiap provinsi, pemerintah memiliki atau menyediakan fasilitas pendidikan dimaksud? c. Apakah tenaga kesehatan dalam kaitan dengan kelompok usia lanjut memiliki kemampuan mengikuti pendidikan Diploma 3 dimaksud? d. Bagaimana perlindungan hukum terhadap siswa didik menengah (suara tidak terdengar jelas) yang sedang mengikuti pendidikan? Jawaban semua itu seyogianya dapat diuji, baik pada tataran filosofi maupun pada tataran praktis. Jika tidak, maka tidak … tiga asas, 8

yakni kemanusiaan, keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum, dan keseimbangan, keserasian, dan kesehatan sebagai materi muatan head on their wear undang-undang tidak akan tercapai. Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi. Ahli ingin menjelaskan bahwa prosedur peralihan agar tidak melenceng dari tujuan, dapat diukur dari asas: 1. Negara hukum, yakni bagaimana perlindungan hak-hak dasar, 2. Asas demokrasi, yakni bagaimana asas keterbukaan atau pun partisipasi, dan, 3. Asas instrumental, yakni bagaimana asas kebermanfaatan (doelmatig haeid). Ketiga asas ini akan menjelaskan prosoalan tarik-menarik antara hak rakyat dan kerugian konstitusional yang timbul terhadap pengaturan pasa peraturan perundang-undangan terhadap tenaga kesehatan, seperti yang didalilkan Pemohon. Artinya, asas dan prinsip dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan dapat menjawab ukuran kebenaran terhadap norma Pasal 88 ayat (1). Beranjak dari Pasal 27 ayat (2), “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Dan Pasal 28D ayat (2) yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” adalah prinsip yang sekaligus merupakan hak dasar Pemohon yang harus dilindungi dengan adil dan layak. Hal mana sejalan dengan landasan filosofis perlindungan negara terhadap hak warga negara yang dimuat dalam Pembukaan UndangUndang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, “Melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.” Ahli berpendapat, patut diduga telah … telah dan akan terjadi kerugian konstitusional Pemohon, bahkan puluhan ribu warga masyarakat. Tentu saja dapat dipahami pada ketentuan 28 … pada Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh menfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesehatan umat manusia.” Juga diyakini menjadi bagian yang sulit bagi peserta didik untuk dilindungi haknya sejalan dengan amanah Pasal 28C ayat (1). Rasa memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya tidak secara otomatis didapat dari pendidikan yang sedang dilaksanakan. Dengan demikian, patut diduga telah dan/atau akan terjadi kerugian konstitusional dengan tercederainya asa atau harapan dari peserta didik dan keluarga. Perlu Ahli sampaikan, Ahli tidak sependapat juga dengan Pemohon. Bahwa ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 9

2014 yang menyatakan undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia bertentangan dengan ketentuan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena menurut Ahli, pasal a quo adalah rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia yang tidak langsung terkait dengan hak konstitusional Pemohon. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa filosofi yang terkandung dalam kondiserans menimbang huruf b UndangUndang Nomor 36 Tahun 2014 yang berbunyi, “Penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus-menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.” Menurut Ahli adalah sesuai dengan tuntutan dan dinamika pembangunan kesehatan yang senyatanya dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti faktor globalisasi atau perkembangan ilmu kesehatan itu sendiri. Oleh karena itu, Pasal 88 ayat (1) menjadi relevan dan selaras dengan filosofi kesehatan. Problematika yang timbul, sebagaimana Ahli uraikan di muka karena pembentuk undang-undang tidak melihat persoalan tenaga kesehatan secara holistic internal dan berkesinambungan, melainkan secara sektoral, sehingga terjadi abai … sehingga terjadi abai atau pengabaikan, baik terhadap aspek ketenagakerjaan maupun terhadap aspek pendidikan … maupun terhadap aspek pendidikan. Dari sisi aspek legal (suara tidak terdengar jelas) misalnya, membentuk peraturan perundang-undangan harus juga dilakukan berdasarkan asas peraturan perundang-undangannya yang baik yang meliputi kejelasan tujuan kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dapat dilaksanakan kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Apakah betul asas ini dipedomani? Seperti asas dapat dilaksanakan, seperti asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan atau pun keterbukaan, jika tidak, maka norma pasal a quo tidak sejalan dengan kehendak pembentuk undang-undang yang baik. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pada akhirnya Ahli sampai pada kesimpulan bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2014 bertentangan atau inkonstitusionalitas dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 10

khususnya dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb. 19.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih Ahli. Selanjutnya kita dengarkan keterangan Para Saksi, yang mau nanti, ya, untuk Para Saksi memberi keterangan yang relevan dengan permohonan ini, tentu Saksi itu menerangkan hal-hal yang … ya, yang diketahui sendiri atau yang merasa dialami sendiri, ya? Untuk yang pertama, Pak Drs. Pak Zajusman. Dipersilakan. Bisa sebelah kanan atau sebelah kiri, di podium … di podium. Poin-poinnya saja, ya, keterangan.

20.

SAKSI DARI PEMOHON: AJUB ZAJUSMAN Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia anggota Majelis Hakim Konstitusi. Saya bertindak sebagai pelamar dalam hal ini dan juga sebagai guru … Saksi sebagai guru dan saya rasakan telah membaca Undang-Undang Nomor 36 (suara tidak terdengar jelas) ada perasaan yang kurang nyaman, gitu. Yaitu pertama, selama saya menjadi guru, sekarang pun masih aktif sebagai guru, selalu menjanjikan kepada anak didik saya bahwa lapangan farmasi itu adalah sangat luas yaitu khususnya di bidang pengawasan obat, makanan, minuman, kosmetik dan alat kesehatan. Jadi itu janji yang saya berikan kepada para siswa anak didik saya itu. Setelah berlakunya undang-undang ini, maka janji itu barangkali … mungkin kalau boleh saya katakan barangkali sedikit berbohong yang tadi saya katakan tadi, begitu. Ternyata kewenangan untuk melakukan profesinya di bidang teknis formasi ini dibatasi seperti itu dan ini tentunya akan merugikan kepada para siswa dan calon siswa yang sekarang juga sudah mulai mendaftar dan di dalam … apa nama … brosur yang diserahkan kepada siswa itu saya tekankan bahwa nanti Anda kalau sudah lulus dari sini akan mengabdikan diri dalam bidang pengawasan obat, makanan, kosmetik dan alat kesehatan sesuai dengan tingkat pendidikannya, sesuai dengan kompetensinya itu, dan pengawasan obat, makanan, minuman kosmetik termasuk obat tradisional juga adalah terlalu besar untuk hanya dibatasi pada jenjang diploma tertentu misalnya Diploma D3 Itu terlalu besar untuk itu. Walaupun kami itu kecil, peranan kami di dalam kegiatan sehari-hari itu, namun akan memberikan dampak yang positif bagi negara ini untuk dalam bidang khususnya misalnya tentang pengawasan obat, ya, yang sub standard misalnya atau hour quality misalnya atau penyalahgunaan dari obat, makanan, minuman, kosmetika seperti itu. Sehingga, saya … kami atau dalam hal ini memohon barangkali khususnya Kuasa 11

barangkali, mohon pemberlakuannya diberikanlah kelonggaran untuk pemberlakuan undang-undang ini, misalnya (suara tidak terdengar jelas). Kalau harapannya adalah sangat sesuai dengan masa bakti daripada (suara tidak terdengar jelas) kami, begitu harapan idealnya, barangkali ini berlaku tahun 2011 barangkali sehingga ada waktu untuk menyesuaikan dengan keadaan undang-undang ini. Barangkali itu saja yang dapat saya kemukakan, mohon maaf, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Yang Mulia di sini. Wassalamualaikum wr. wb. 21.

KETUA: ANWAR USMAN Waalaikumsalam wr. wb. Ya, Saksi berikutnya Pak Zul Azmi. Silakan, bisa sebelah kanan.

22.

SAKSI DARI PEMOHON: ZUL AZMI Assalamualaikum wr. wb. Saya saksi dari pihak … Yang terhormat Bapak Hakim. Saya dari … saksi dari pihak Pemohon. Saya adalah anggota (suara tidak terdengar jelas) dan bekerja sebagai pegawai negeri di Papua, sekarang Papua Barat, sebelumnya Irian Jaya. Saya semenjak adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, maka wewenang kami sebagai tenaga kesehatan sepertinya hilang. Saya bekerja di Papua semenjak tahun 1800 … 1984 dan pernah mau kuliah. Pernah ikut Supersemar dan dinyatakan lulus Kanwil Jawa Tengah Tahun 1992 dan saya sudah dinyatakan sebagai peserta Supersemar Pemda Kabupaten Manokwari yang sekarang Irian Jaya Barat, dulunya Irian Jaya. Tapi karena saya di sana tidak ada tenaga lain, pimpinan saya tidak mengizinkan saya untuk berangkat pergi kuliah. Jadi sampai saat ini, saya masih asisten apoteker. Jadi saya mohon sama Bapak Hakim Yang Mulia, kami masih bisa dianggap sebagai tenaga kesehatan. Ini saya rasakan, enggak tahu saya mau bilang bagaimana nasib kita yang di daerah. Mau kuliah, tempat kuliahnya di daerah tidak ada. Tidak semua provinsi menyiapkan tempat kuliah, terus kita harus keluar dari … meninggalkan tempat tugas. Bahkan teman-teman banyak yang sudah pensiun yang sekarang mengabdi di toko obat dan sebagainya. Jadi harapan saya, Pak Hakim Yang Mulia, kami yang sudah selama ini dianggap tenaga kesehatan tetap diberlakukan sampai akhir hidup kami karena kami dulu sekolah itu dijanjikan sebagai tenaga kesehatan. Jadi seandainya kami sekarang sudah tidak dianggap lagi, apa yang harus kami perbuat di daerah? Untuk kuliah keluar dari daerah kami, kemungkinan sangat kecil.

12

Jadi saya berharap sama Bapak-Bapak Hakim Yang Mulia, kami sampai akhir hayat kami mohon tetap dianggap tenaga teknis kefarmasian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum wr. wb. 23.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Saksi berikutnya Ade Marda Gresika. Jadi jangan memberi pendapat ya, sesuai fakta saja yang diketahui, dialami sendiri. Silakan.

24.

SAKSI DARI PEMOHON: ADE MARDA GRESIKA Assalamualaikum wr. wb. Mohon izin, Yang Mulia, untuk menyampaikan. Saya masuk … sekarang ini saya sekolah di SMK Farmasi (suara tidak terdengar jelas) Surabaya dan sekarang saya sudah berada di Kelas XII atau Kelas 3 SMK. Saya masuk sejak tahun 2012 dengan waktu itu saya dengan brosur … dengan ada brosur sekolah yang menjanjikan bahwa lulusan SMK Farmasi akan bekerja sebagai tenaga teknis kefarmasian. Lalu dengan adanya undang-undang yang baru, harapan saya untuk bersekolah … saya sudah melaksanakan sekolah selama tiga tahun, Juni besok itu akan ada kelulusan, berarti tiga tahun saya sekolah akan percuma apabila undang-undang ini diberlakukan seperti itu. Dan untuk masuk ke jenjang diploma, pertama pasti terbentur dengan adanya dana, dana untuk bersekolah dan yang kedua kami juga harus bersaing lagi dengan siswa-siswa dari sekolah lain seperti SMA dan di Jawa Timur sendiri untuk masuk ke perguruan tinggi itu sangat sulit apabila … dan itu terutama untuk SMK karena SMK dipersiapkan untuk bekerja, seperti itu. Untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya atau di universitas, peluang yang kami peroleh itu sangat kecil. Sekian dari saya. Terima kasih.

25.

KETUA: ANWAR USMAN Ya. terima kasih. Saksi terakhir Khomsa Khoerunnisa. Silakan.

26.

SAKSI DARI PEMOHON: KHOMSA KHOERUNNISA Assalamualaikum wr. wb. Saya Khomsa Khoerunnisa dari SMK Farmasi Harapan bersama Kota Tegal Jawa Tengah. Saya merasa dirugikan karena ketika saya ingin mendaftar masuk ke SMK tersebut saya dijanjikan oleh sekolah itu akan mendapatkan STRTTK, tetapi ketika saya di kelas XII ternyata undang-undang tersebut diubah dan akhirnya, Pak, kita juga yang akan kena … yang akan menjadi korban karena kita 13

tidak mendapatkan STRTTK kembali. Padahal tujuan kita masuk SMK juga karena ingin bekerja. Nah, sedangkan di dalam undang-undang tersebut yang baru itu dinyatakan bahwa untuk tenaga teknis kefarmasian minimal D3. Nah, maka dari itu kita sebagai anak SMK, kita enggak bisa untuk … tidak bisa untuk bekerja kembali. Sedangkan kalau kita ingin melanjutkan ke D3, kita terbentur dana, terbentur waktu. Mungkin kebanyakan anak SMK, anak SMK itu tujuannya kan bekerja, bila melanjutkan kuliah lagi juga berpikir dua kali. Jadi, harus … makanya kalau kita … kita harus bisa … bisa bersaing lagi dengan D3 kemungkinan akan … mungkin kita bisa, tapi bila ada STRTTK tersebut, tapi ternyata kita tidak mendapatkan STRTTK. Nah, kebanyakan anak SMK juga sebagian besar itu ekonominya kurang … tergolong ekonomi yang rendah, maka dari itu bila kita melanjutkan D3 kemungkinan akan sulit. Mohon dipertimbangkan kembali, Yang Mulia, untuk ke depannya bagaimana kita nanti anak SMK dapat bekerja kembali. Terima kasih. Sekian. 27.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Terima kasih. Pemohon apa ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didalami?

28.

PEMOHON: HERU PURWANTO Terima kasih, Yang Mulia. Mungkin saya mau menambahkan sedikit tadi istilah STRTTK. STRTTK adalah Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian. Jadi, para siswa ini biasanya atau sebelumnya mereka setelah lulus mereka menjadi tenaga teknis kefarmasian dan mendapatkan STRTTK surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian yang merupakan salah satu syarat untuk bisa bekerja, itu (suara tidak terdengar jelas). Terima kasih, Yang Mulia. Dengan adanya undang-undang ini, maka mereka tidak akan mendapatkan STRTTK karena bukan lagi (suara tidak terdengar jelas) kesehatan. Itulah sebabnya kami atau saya, Pemohon mengajukan agar siswa ini dapat diselamatkan. Terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia.

29.

KETUA: ANWAR USMAN Ya. Dari Pemerintah cukup?

30.

PEMERINTAH: BUDIJONO Cukup, Yang Mulia.

14

31.

KETUA: ANWAR USMAN Ya.

32.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Saya mau tanya Pemerintah dari Depkes, Pak, ya? Itu gimana yang disampaikan oleh anak-anak kita tadi itu, apa betul?

33.

PEMERINTAH: BUDI IRAWAN Baik, Yang Mulia. Jadi, apa yang disampaikan tadi memang betul, tapi antisipasi ke sana itu sudah disiapkan, sudah badan PPSDM nanti bekerja sama dengan UT dan kementerian (suara tidak terdengar jelas) jadi akan mengatur nanti dalam jawaban kami ke depan, barangkali nanti disampaikan, Yang Mulia. Terima kasih.

34.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Bukan jawaban nanti ya? apa yang disampaikan tadi bahwa mereka tidak mendapatkan lagi STRTTK itu, enggak bisa jadi tenaga farmasi kecuali kalau sudah D3. Apa betul begitu?

35.

PEMERINTAH: BUDI IRAWAN Betul karena nanti penggolongan tenaga kesehatan terutama yang kaitannya melayani pasien langsung, itu harus minimal D3, Yang Mulia. Demikian. Itu mereka mungkin ditempatkan sebagai pembantu, begitu. Pelaksana teknsi saja, Yang Mulia, tapi kalau kewenangan untuk langsung ke pasien, tidak ada, Pak Yang Mulia. Terima kasih.

36.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan masih ada yang dapat (...)

37.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Kendalanya selama ini apa, Pak? Kalau mereka sudah dapat STRTTK itu terus bisa bekerja seperti itu, terus ada kendala enggak selama ini?

38.

PEMERINTAH: BUDI IRAWAN Barangkali kalau yang sudah berpengalaman mereka sudah bisa melayani, tapi kalau yang baru itu kan kaitannya dengan perkembangan 15

tadi, Ahli menyampaikan ilmu pengetahuan lalu persaingan juga di tingkat ASEAN nanti, Yang Mulia mensyaratkan minimal harus D3, yang untuk melayani masyarakat langsung begitu. Tenaga yang lain sudah dilakukan itu, Yang Mulia. Perawat, bidan minimal D3. Demikian, Yang Mulia. 39.

KETUA: ANWAR USMAN Maria.

40.

Ya, dari meja Hakim masih di sebelah kanan. Yang Mulia Prof.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, terima kasih Pak Ketua. Kalau tadi Pak Ajub Zajusman itu sekarang sebagai apa? Masih ... masih bertugas, ya? Pak Azmi juga masih bertugas? Oh, ya. Jadi karena kalau di dalam undan-undang ini, dikatakan tenaga kesehatan lulusan pendidikan di bawah Diploma 3 yang telah melakukan praktik sebelum ditetapkannya undang-undang ini, tetap diberikan kewenangan untuk menjalankan praktik sebagai tenaga kesehatan untuk jangka waktu enam tahun setelah diundangkanya undang-undang ini. Berarti Bapak, kalau sesudah undang-undang ini berlaku, maka batasan waktunya enam tahun. Sehingga Bapak kemudian tidak dapat pekerjaan kembali, stop di situ ya, Pak ya. Ya, kalau yang dua. Ini sekarang di SMK, tapi dengan adanya pasal ini nanti tidak bisa bekerja? Sekarang sudah bekerja belum? Belum ya, masih sekolah. Jadi kalau ada pasal ini, maka kemungkinan nanti tidak bisa bekerja, tapi harus sekolah lagi untuk D3-nya, begitu ya kalau Pak dari Pemerintah ya. Ya, memang kalau kita melihat ... kalau kita menghadapi era MEA ini memang ... memang semuanya dituntut punya kualitas yang tersendiri, tapi kalau kita melihat di dalam … ya ada permasalahan kalau kemudian dalam waktu enam tahun ini kemudian adik-adik tidak bisa terus lanjut, jadi tidak dapat pekerjaan dan Bapak-Bapak yang sudah bekerja, kemudian tidak dipekerjakan kembali. Gitu ya. Kalau kita melihat seperti ini, dari Ibu Ahli, Ibu Indyah Sulistyo. Apakah ada satu apa ... untuk menanggulangi atau menghadapi era globalisasi dan MEA nanti, kira-kira bagaimana dengan ... kalau Ahli dan Saksi mengatakan pasal ini merugikan ya para pegawai itu, kira-kira dari segi Ahli apa yang bisa diantisipiasi? Apakah langkah-langkah untuk mengantisipasi itu? Kalau misalnya ini dikatakan ini enggak cocok, tapi sebetulnya kita mengharapkan para tenaga ini berkualitas, begitu. Kira-kira apa yang bisa dicari jalan keluar, sehingga kalau pasal ini ... kalau pasal ini kemudian dinyatakan bertentangan, sebetulnya kan kita mengharapkan sesuatu yang bagus nantinya, apalagi yang berkualitas, nah kalau 16

demikian mungkin kerugiannya memang kita terlihat bahwa kerugiannya bisa terjadi, tapi apa ... hal apa yang bisa mengantisipasi sehingga mereka tidak dirugikan, tapi juga kita bisa mendapatkan tenaga-tenaga yang kompetensinya memenuhi syarat itu. Saya rasa itu, Pak. 41.

AHLI DARI PEMOHON: INDYAH SULISTYO ARTY Terima kasih, Yang Mulia.

42.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, nanti sekaligus saja ya, dicatat dulu ya. Ahli nanti masih sebelah kanan, Yang Mulia Pak Dr. Muhammad Alim.

43.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Sedikit menambahkan yang dikemukan oleh Prof. Maria tadi. Itu misalnya contohnya begini, Ibu kepada Ahli. Contohnya dulu tamatan SGB atau SDA saja sudah bisa jadi guru, sekarang kan kalau enggak salah harus S1. Nah ini ... ini barangkali kaitannya dengan yang ditanyakan oleh Ibu tadi. Ini kan tuntutan supaya kualitas naik, tetapi ya di satu sisi juga tuntutan bagi itulah jalan keluar bagaimana yang ditempuh. Terima kasih, Pak.

44.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya, terima kasih, Yang Mulia.

45.

KETUA: ANWAR USMAN Yang Mulia Pak Wahiduddin.

46.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik, terima kasih. Sedikit tadi ya sama dengan Prof. Maria dan Pak Dr. Muhammad Alim. Ke Ibu Prof. Indyah. Pertama Ibu juga apa … pimpinan dari pengurus daerah PAFI DIY dua periode, apakah pada waktu persiapan penyusunan atau pembahasan rancangan UndangUndang Tenaga Kesehatan ini, PAFI ini sudah didengar masukannya agar input dan keterangan yang semestinya yang disampaikan Ibu tadi itu juga sudah pernah didengar atau diperhatikan pada waktu persiapan apa ... pembentukannya, baik oleh pemerintah atau DPR? Itu pertama. Yang kedua. Ini kan ada transisi Pasal 88 ayat (1) di undangundang ini, ini enam tahun setelah diundangkan. Nah, menurut Ibu tadi juga sampaikan Prof. Maria dan Pak Dr. Muhammad Alim. Ya, ke depan 17

itu, ini transisinya memadai atau tidak untuk menyiapkan atau menyesuaikan dengan tuntutan dari undang-undang ini? Karena kan tuntutannya ingin tenaga itu lebih berkualitas, tapi enam tahun itu apakah mungkin karena jumlah dari tenaga kefarmasian yang 115.000 orang itu kemudian jumlah yang terancam kewenangannya, ini enam tahun ini memadai tidak untuk mengatasi, lalu menyiapkan tenagatenaga yang tentu oleh undang-undang ini diidealkan itu, atau berapa tahun untuk yang idealnya yang memungkinkan untuk mengatasi keadaan yang sekarang ini, lalu memenuhi harapan tenaga kesehatan kita ke depan? Terima kasih. 47.

KETUA: ANWAR USMAN Terima kasih. Di sebelah kiri, Yang Mulia Pak Palguna.

48.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Terima kasih, Yang Mulia Pak Wakil Ketua. Saya ingin mempertanyakan hal yang lebih mendasar sebenarnya, sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan Yang Mulia yang lain. Karena ini saya agak heran juga dengan pemahaman Pemerintah ini, ya, terutama diterangkan oleh Bapak Wakil dari Kementerian Kesehatan ini. Coba kita baca undang-undang ini, Pak karena saya khawatir dari Saksi saya tidak ingin ... tidak mendapatkan ada fakta, yang disampaikan adalah harapan. Bapak yang tadi menerangkan juga masih mengajar sampai sekarang, saya belum melihat tadi. Saya khawatirnya adalah kekeliruan penafsiran tentang undangundang ini, apakah betul Adik-Adik ini nanti adalah “korban” dari undang-undang ini atau enggak? Karena di undang-undang ini membedakan antara tenaga tentang di bidang kesehatan menjadi dua. Satu, tenaga kesehatan, dan yang kedua, asisten tenaga kesehatan. Yang dikenai oleh Pasal 88 ini adalah yang tentang tenaga kesehatan, itu yang dipersyaratkan untuk Diploma 3. Sedangkan asisten tenaga kesehatan tidak ada ... tidak tercakup oleh ketentuan ini. Coba mari kita baca di Pasal 1, “Tenaga kesehatan,” … angka 1, saya mau minta kejelasan dari Pemerintah ini karena tadi jawabannya agak membingungkan saya. “Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui bidang ... pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.” Angka 2, Pasal 1 angka 2, “ Asisten tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang,” di bawah jenjang, “diploma.” 18

Lalu dijelaskan di dalam pasal berikutnya, yaitu di dalam Pasal 8. Pasal 8 undang-undang ini mengatakan, “Tenaga di bidang kesehatan,” Tenaga di bidang kesehatan, “Terdiri atas, 1. Tenaga kesehatan. 2. Asisten tenaga kesehatan.” Nah, tenaga kesehatan ... lalu Pasal 9-nya mengatakan, “Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a harus memiliki kualifikasi minimum Diploma 3.” Ini untuk tenaga kesehatan. Sedangkan untuk tenaga ... asisten tenaga kesehatan diatur Pasal 10, “Asisten tenaga kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b harus memiliki kualifikasi minimum pendidikan menengah di bidang kesehatan.” Jadi Adik-Adik ini menurut ketentuan undang-undang tidak terkena oleh ketentuan ini, tidak ada kerugian sebenarnya. Oleh karena itu, maka Bapak-Bapak yang mengajar juga di bidang ... juga tidak terkena oleh ketentuan ini. Tapi jawaban dari Pemerintah tadi menerangkan seolah-olah mereka tidak lagi mempunyai kewenangan untuk menjadi asisten tenaga kesehatan. Yang mana sebenarnya yang benar ini? Ini yang mau saya minta kejelasan dari Pemerintah, supaya Adik-Adik dan Pemohon ini tidak dibingungkan. Jangan-jangan sebenarnya permohonan ini harusnya bukan diajukan oleh Pemohon, tetapi yang ... mereka yang menjadi tenaga kesehatan, tetapi yang berjenjang Diploma 3, misalnya begitu karena ini asisten tenaga kesehatan. Saya mau tanya sekarang kepada Pemohon, apakah Pemohon mempunyai saksi misalnya yang jadi asisten apoteker yang tidak lagi diberikan kewenangan untuk meracik obat di bawah supervisi dari seorang apoteker. Apakah ada saksi yang begitu misalnya setelah berlaku undang-undang ini? Nanti mohon dijawab, tapi sebelumnya ini saya minta ketegasan dari Pemerintah dulu. Bagaimana sebenarnya Pemerintah menafsirkan ketentuan undang-undangnya sendiri ini yang mengatur tenaga kesehatan. Ini yang saya memerlukan jawaban ketegasan dari Pemerintah dan karena itu ini akan sangat menentukan nasib permohonan ini. Ini mohon dijawab dulu oleh Pemerintah nanti ya. Terima kasih, Yang Mulia. 49.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, ada dari Yang Mulia.

50.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Terima kasih, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia tadi. Tadi ada apa? STTR, ya? Ya? S?

19

51.

PEMOHON: HERU PURWANTO STRTTK.

52.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO STRTTK. Dulu surat itu sebagai tenaga kesehatan atau sebagai asisten? Ya, itu nanti dijawab ya. Artinya apakah dulu setelah mereka tamat di SMK, itu dia menjadi tenaga kesehatan atau menjadi asisten ya. Terima kasih.

53.

KETUA: ANWAR USMAN Terima kasih. Untuk itu ada pertanyaan juga untuk Pemerintah, bisa dijawab sekarang atau mungkin nanti tertulis. Oh ya, tadi pertanyaan dari Yang Mulia Pak Palguna itu, itu mudah sekali untuk dijawab, silakan.

54.

PEMERINTAH: NASRUDIN Terima kasih, Yang Mulia. Izin untuk menjelaskan, jadi untuk tenaga kesehatan yang selama ini sudah melakukan praktik, tapi dia belum Diploma 3, setelah enam tahun, dia masih tetap bisa bekerja sebagai asisten, jadi dia tidak berhenti. Dan sedangkan untuk anak-anak SMK yang baru lulus di dalam periode enam tahun ini, dia masih juga bisa bekerja tapi bukan sebagai tenaga kesehatan, tapi sebagai asisten karena dia bukan Diploma 3. Jadi tidak ada yang dikorbankan sebetulnya dengan undangundang ini, mereka tetap masih mendapatkan pekerjaan, cuman dia tidak punya kewenangan untuk langsung menangani pasien. Nah, terkait dengan program berikutnya, Pemerintah sudah membuat road map. Jadi sekarang nanti tidak terima lagi pendidikan SMK yang sekarang sudah masuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 tetap, nanti lulusannya bisa mendapatkan pekerjaan tapi tidak menjadi tenaga kesehatan, tapi sebagai asisten tenaga kesehatan. Terima kasih, Yang Mulia.

55.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Maaf, Yang Mulia. Saya ingin menyambung sedikit lagi karena kalau selama masih undang-undangnya bunyinya seperti ini, harusnya tidak ada kerugian kepada pihak siswa ini selama dia adalah menjadi asisten tenaga kesehatan, kecuali kalau sebelum berlakunya undangundang ini ternyata adik-adik kita ini yang dari ... anu ini ... yang seperti ditanyakan oleh Yang Mulia Prof. Aswanto itu adalah diperlakuan sebagai tenaga kesehatan, tetapi kalau sebelumnya juga dia adalah asisten 20

tenaga kesehatan berarti tidak ada kerugian. Itu yang saya mau mintakan ketegasan, sebab kalau dibaca undang-undanganya klir kok, cuman yang saya enggak tahu di ... karena ini ada syarat untuk diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri, kami belum bisa membuktikan keputusan menteri itu bunyinya seperti apa, apakah dia diperlakukan sebagai tenaga kesehatan ataukah sebagai asisten tenaga kesehatan karena Pasal 10-nya ayat (3) mengatakan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai asisten tenaga kesehatan diatur dengan peraturan menteri,” itu yang kita belum ada temukan jawabanya di sini. Kalau dia ternyata peraturan menterinya mengatakan dia sebagai asisten tenaga kesehatan berarti enggak ada kerugian atau kalau sebelumnya dia adalah tenaga kesehatan dengan diberlakukan ketentuan ini berarti dia ada kerugian, nah itu yang menjadi persoalan sehingga ini akan menjadi klir lalu permohonan ini. Terima kasih, Yang Mulia. 56.

KETUA: ANWAR USMAN Ada tambahan dari Yang Mulia Prof. Maria.

57.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, saya mau menanyakan pada pemerintah selama ini ada tidak tenaga kesehatan yang sudah lama bekerja dan dia kemudian punya kualitas bagus ya karena pengalamannya, tapi kemudian di bawah Diploma 3?

58.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, langsung dijawab.

59.

PEMERINTAH: BUDI IRAWAN Terima kasih, Yang Mulia Prof. Maria. Sekarang masih ada yang dari ... apa ... di bawah Diploma 3 dan itu berdasarkan pengalaman bagus, saya kira dengan ... apa ... jam ... katakanlah jam terbangnya itu lama, makin bagus. Tadi mohon maaf Yang Mulia Bapak Wahiduddin atau Prof. Alim tadi bahwa dulu memang seperti guru itu kan dari SGA, ya, (Sekolah Guru Atas), tapi sekarang kan harus S1 dari IKIP itu, sama intinya adalah bagaimana melayani masyarakat supaya lebih baik dengan kompetensi yang ditinggikan karena risiko dalam meracik obat itu sangat berbahaya untuk keselamatan masyarakat, keselamatan pasien. Demikian, terima kasih.

21

60.

KETUA: ANWAR USMAN Tadi ada pertanyaan untuk Pemohon tadi kalau tidak salah.

61.

PEMOHON: HERU PURWANTO Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin menjelaskan mengenai ... mengenai STRTTK. Jadi memang betul sekali bahwa sebelum undangundang ini berlaku, diberlakukan PP Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. PP Nomor 51 ini menyebutkan kategori tentang TTK (Tenaga Teknis Kefarmasian) terdiri dari S1 farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi, dan lulusan sekolah menengah kejuruan farmasi. Kemudian di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 yang sekarang ini, pengertian TTK (Tenaga Teknis Kefarmasian) adalah sarjana … S1 farmasi, analis farmasi, dan ahli madya farmasi. Artinya, lulusan SMA Farmasi bukan lagi menjadi tenaga teknis (suara tidak terdengar jelas), inilah yang menjadi … menjadi kegalauan kami sehingga Pemohon memberanikan diri untuk mengajukan permohonan ini, itu yang pertama. Yang kedua, mengenai asisten tenaga kesehatan. Saya sudah lihat undang-undangnya bahwa di HTK (Hasil Tenaga Kerja) tidak ada menyinggung masalah kewenangan, padahal dalam STRTTK ini penting sekali pengertian kewenangan. Apabila seorang tenaga tidak memiliki kewenangan, maka mohon maaf kasus … statusnya hanya seperti pembantu yang … yang tidak ada apa-apanya, gitu. Jadi, padahal mereka sekolah capek. Mohon izin, Yang Mulia, banyak sekali lulusan sekolah menengah farmasi ini yang mereka ini menjadi orang-orang yang cukup terpandang karena mereka dasarnya sekolah di farmasi ini susah sekali. Banyak sekali lulusan sekolah farmasi yang menjadi orang yang … katakanlah mendasarnya kuat. Pemohon tadi tanyakan juga, Pemohon apakah juga lulusan sekolah menengah farmasi? Betul, Pemohon juga lulusan sekolah farmasi, lulus tahun 1976 dan melanjutkan kuliah S1 tapi di bidang lain, di bidang hukum di UI. Jadi, kalau kita bicara sebagai tenaga kesehatan, Pemohon juga akan terhapus kewenangannya. Yang ketiga, mengenai tadi disinggung masalah jam terbang, tadi Pemerintah menyebutkan masalah jam terbang (…)

62.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Enggak, saya … yang lebih penting dulu … maaf, Yang Mulia. Itu yang tadi harus dijawab, apakah dulu ketika ini … sebelum undangundang ini berlaku, tamatan sekolah menengah farmasi, kalau enggak salah dulu itu adalah sekolah asisten apoteker namanya itu, SAA, ya, itu dia mendapatkan STRTTK itu enggak? Itu, dan sekarang untuk yang 22

setelah berlakunya undang-undang mestinya sudah ada yang tamat ini mestinya kan, sudah ada yang tamat. Gimana, dia dapat itu ndak … masih dapat itu, enggak? Itu yang mau saya tanyakan karena Saksinya enggak ada yang menerangkan tentang itu tadi. Silakan, Saudara Pemohon. 63.

PEMOHON: HERU PURWANTO Terima kasih, Yang Mulia. Jadi betul sekali bahwa dasar hukum sebelum undang-undang ini adalah PP Nomor 51 Tahun 2009, di mana lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi termasuk sebagai Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK), otomatis saat mereka lulus mereka dapat STRTTK. Nah, begitu undang-undang ini muncul 17 Oktober 2014 yang menyebutkan bahwa kategori tenaga kesehatan itu harus di atas Diploma 3, dan TTK tidak menyebutkan lagi lulusan SNK Farmasi, konsekuensinya adalah atau otomatis seperti yang mereka sampaikan, mereka enggak dapat STRTTK, dan kalau mereka lulus enggak dapat STRTTK, enggak bisa bekerja (…)

64.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Bukan … bukan kalaunya, saya mau lihat faktanya, ada enggak mereka yang belum … tidak … setelah lulus Sekolah Menengah Farmasi, sekarang ini tidak mendapatkan itu? Itu maksud saya.

65.

PEMOHON: HERU PURWANTO Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, mohon izin, undang-undang ini baru terbit 17 Oktober 2014, mereka baru ujian saat ini, bulan April, Mei, sehingga mereka belum ada yang lulus.

66.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Oh belum ada yang lulus.

67.

PEMOHON: HERU PURWANTO Ya, tapi konsekuensinya adalah mereka pasti enggak dapat STRTTK kalau ini tidak diubah.

68.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, itu menurut penalaran yang wajarnya memang begitu. Makanya tadi saya konfirmasi langsung ke ... kepada Pemerintah, apakah ini yang dimaksud itu memang ada pergeseran dari yang semula 23

itu, ataukah ini dia dimasukkan ke dalam kelompok asisten tenaga kesehatan. Sehingga, ini sebenarnya cuma untuk memperjelas kerugian konstitusional sebenarnya, supaya nanti permohonan ini tidak menjadi salah arah dengan apa yang disampaikan keterangan Pemerintah dan apa yang Saudara sebenarnya Saudara Pemohon maksud, itu sebenarnya maksud dari pertanyaan saya. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. 69.

KETUA: ANWAR USMAN Masih ada tambahan, Yang Mulia Pak Patrialis.

70.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Jadi, Adik-Adik kita yang sekolah menengah … sekarang ini, kemudian juga para guru ini sebetulnya memiliki potensi, ya, jadi arahnya adalah potensi dirugikan, begitu ya? Karena memang akan kehilangan. Jadi, kalau dirugikan memang belum, tapi ada potensi untuk itu. Nah, saya mau tanya dengan … sama Ibu Indyah, ya, tadi juga sebagai … pernah jadi dua kali ya Bu Indyah jadi ketua, ya, Bu, ya? Selama ini pengalaman Ibu Ahli, kalau yang tamat sekolah menengah ini yang menjadi tenaga kerja kesehatan, bagaimana selama ini? Apalagi tadi dijelaskan bahwa kurikulumnya memang berbeda, mereka juga sudah diberikan … apa namanya … pendidikan-pendidikan yang mengarah kekhususan itu namanya SMK, selama ini ada enggak kesalahan-kesalahan yang sangat berarti kalau hanya tamat SMK ini? Walaupun sebetulnya kan keinginan untuk dari pembuat undang-undang ini kan ingin menambah kualitas supaya lebih baik, gitu. Bisa tolong dijawab.

71.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, sebentar. Sekaligus, ya, menjawab beberapa pertanyaan tadi termasuk dari Yang Mulia Prof. Maria. Silakan.

72.

AHLI DARI PEMOHON: INDYAH SULISTYO ARTY Terima kasih. Selama saya menjadi Ketua PAFI daerah Istimewa Yogyakarta, saya tidak pernah mendengar ada kasus yang memberatkan tenaga teknis kefarmasian, dalam hal ini adalah asisten apoteker, sebagian besar adalah asisten apoteker yang sudah lulus dan sudah bekerja karena saya melihat mereka umumnya dedikasinya sangat tinggi dalam bekerja, disiplin dalam bekerja, dalam teamwork juga sangat bagus. 24

Jadi, saya mengamati sendiri dan melihat sendiri karena kalau dalam grup PAFI kita sering mengadakan rapat-rapat dan saya lihat disiplinnya tinggi, padahal mereka masih tetap harus bekerja, harus bertugas. Dan inilah yang sangat saya apresiasi dalam PAFI ini. Alangkah baiknya kalau mereka ini tetap bisa diakui pengalamannya karena yang saya lihat pengalaman-pengalaman mereka yang tidak sempat melanjutkan studi, pengalaman mereka itu juga sangat membantu tugas mereka dalam membantu kelancaran tugas kerja mereka. Nah, bagi yang mendapat kesempatan studi, ada yang mendapat kesempatan studi itu juga sangat … tetap bertanggung jawab dengan tugas-tugas mereka. Jadi, sekali lagi saya … saya tekankan di sini bahwa mereka bekerja di bidang kesehatan pada waktu itu sebagai asisten apoteker. Jadi, pada waktu itu saya ikut juga membahas sekitar tahun … lupa saya tahunnya, Yang Mulia, tetapi pada waktu itu saya katakan, “Ini kan tenaga teknis kefarmasian,” menurut saya asisten apoteker. Asisten apoteker pada waktu itu adalah lulusan sekolah menengah farmasi, sekolah asisten apoteker. Jadi, pada waktu itu saya katakan, “Lho, ini kenapa kok lalu dibedakan dengan yang lain?” Jadi menurut saya, ini tetap sebagai pada waktu itu tenaga teknis kefarmasian. Begitu. Nah, kemudian untuk berikutnya tadi, langsung pertanyaan berikutnya. Memang Ibu kalau untuk policy ke depan, untuk meningkatkan ilmu, itu memang perlu. Jadi saya katakan di sini bahwa kalau mereka diberi kesempatan untuk melanjutkan studi, berpotensi untuk berhasil. Lulusan sekolah menengah farmasi, lulusan sekolah asisten apoteker itu berpotensi untuk berhasil. Kenapa? Karena saya melihat sekali sikapnya yang jujur, cerdas, disiplin sudah terbentuk pada waktu dia di sekolah menengah farmasi. Itu yang menurut saya ini menjadi poin yang sangat kuat untuk mereka-mereka yang ingin melanjutkan studi. Nah, kemudian memang untuk ke depan, ini memang perlu, perlu step by step atau aturan yang betul-betul mendukung mereka. Artinya begini, di tempat tugas itu tidak ada kekosongan. Kekosongan artinya, semua sekolah, begitu, semua sekolah. Kemudian, siapa yang bertugas di situ? Padahal tetap yang berpengalaman itu sangatlah dibutuhkan. Ambillah 50 … tadi disebutkan 50.000 ada lulusan apoteker atau pun sarjana farmasi baru yang kemudian ditaruh di tempat tugas tanpa bimbingan seniornya, saya katakan, “Nak, (suara tidak terdengar jelas).” Tidak akan mungkin mereka dapat bekerja dengan lancar. Karena apa? Asisten apoteker atau pun tenaga kefarmasian yang sudah berpengalaman, yang sudah mengetahui kondisi daerah, yang sudah dapat mengerti culture di lingkungan bekerja mereka, itu lebih dapat melayani masyarakat. Nah, untuk itu yang masih baru tetap masih harus belajar dari yang sudah berpengalaman, baik itu tenaga teknis kefarmasian maupun apoteker yang notabene sudah anu … tingkat profesi. Itu menurut saya, 25

Yang Mulia. Jadi, untuk ke depan, tadi saya utarakan pada halaman yang berikutnya ya, masih terbuka kesempatan untuk meningkatkan potensinya. Kenapa saya mengatakan demikian? Saya tidak mengatakan bahwa ini yang sudah berusia tua itu tidak mampu untuk sekolah atau melanjutkan studi, saya tidak mau mengatakan itu. Itu tergantung motivasi masing-masing. Tetapi saya mengatakan di sini masih terbuka kesempatan untuk meningkatkan kompotensinya melalui jalur pendidikan formal, terutama bagi mereka yang berpengalaman kerja di bawah 10 tahun. Karena menurut saya 10 tahun itu pengalaman kerja dia betulbetul fokus mendalami kerjanya dengan kinerja yang tinggi, ini sudah … justru dapat membimbing tenaga teknis yang baru. Jadi, kalau toh mereka nanti melanjutkan studi, kewenangannya itu sudah diakui, itu akan menjadi poin tersendiri bagi … bagi tenaga teknis kefarmasian yang notabene masih lulusan SMK, SMF, dan seterusnya. Demikian, Yang Mulia keterangan saya. 73.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Terakhir, saya ke Pemerintah, ya, Pak, ya. Kita tahu bahwa program pendidikan sekolah yang belakangan ini SMK ini kan memang betul-betul diperhatikan begitu atau didambakan karena prinsipnya kalau sudah sekolah menengah kejuruan, itu ujungnya adalah langsung dapat kerja, siap pakai, kan begitu. Jadi, enggak perlu dia menunggu menjadi sarjana, pokoknya begitu SMK … makanya kan selalu diiklankan SMK, SMK, SMK, supaya dia dapat kerja, enggak menganggur. Ini koordinasinya bagaimana Pemerintah? Tekad, semangat, seperti itu dengan undang-undang ini. Terima kasih.

74.

PEMERINTAH: NASRUDIN Izin, Yang Mulia, menjawab. Jadi, memang dengan undangundang ini lulusan SMK pun tetap dapat bekerja, cuma asisten, cuma dia tidak punya kewenangan lagi seperti sebelum undang-undang. Jadi, tetap sebagai asisten, nah kecuali kalau dia nanti menempuh Diploma 3, nah dia baru dapat STRTTK yang tadi. Kalau yang sekarang di undangundang ini, dia tetap bisa bekerja (suara tidak terdengar jelas), tetapi tidak mendapat STRTTK. Itu saja, Pimpinan … Yang Mulia. Cukup.

75.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Pemohon, masih akan mengajukan ahli atau saksi? Cukup?

26

76.

PEMOHON: HERU PURWANTO Sudah cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

77.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Dari Pemerintah akan mengajukan ahli, saksi, atau cukup?

78.

PEMERINTAH: NASRUDIN Pemerintah akan mengajukan dua orang ahli dan dua orang saksi, Yang Mulia.

79.

KETUA: ANWAR USMAN Dua orang ahli?

80.

PEMERINTAH: NASRUDIN Dan dua orang saksi.

81.

KETUA: ANWAR USMAN Dan dua orang saksi. Nanti itu CV-nya diserahkan ke Kepaniteraan ya untuk ahli. Kalau begitu, sidang ini ditunda hari Kamis, tanggal 16 April 2015, jam 11.00 WIB untuk mendengarkan keterangan DPR dalam minimal nanti hadir dan dua orang ahli, serta dua saksi dari Pemerintah. Dengan demikian, sidang selesai dan sidang ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 12.29 WIB Jakarta, 25 Maret 2015 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

27