ASLI KOMISI INFORMASI PROVINSI BENGKULU PUTUSAN Nomor: 52/VII/KIP-PS-A/2015
1. IDENTITAS (1.1)Komisi Informasi Provinsi Bengkulu yang menerima, memeriksa dan memutus sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 52/VII/KIP-BKL.PSI/2015 yang diajukan oleh: Nama
: Edy Novriansyah dan Zetriansyah
Pekerjaan
: Swasta
Alamat
: Jl.Sepakat RT.23 RW.06 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu AgungKota Bengkulu.
Didalam
persidangan
dikuasakan
kepada
Zetriansyah,
Tertanggal 18 Agustus 2015. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Terhadap Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Seluma Selanjutnya disebut sebagai Termohon (1.2) Telah membaca surat-surat Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
SH
2. DUDUK PERKARA A. Pendahuluan (2.1)Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Tanggal 7 Juli 2015 yang diterima dan diregistrasi di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi (selanjutnya disebut KIP) Bengkulu Tanggal 28 Juli 2015 dengan registrasi sengketa Nomor : 52/VII/KIP-BKL.PSI/2015. B. Kronologis (2.2) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon yang diajukan pada Tanggal 27 April 2015 yang diterima Termohon pada tanggal yang sama. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon yaitu : a. Daftar Realisasi Dana BOS,BSM dan Dana Beasiswa Tahun 2013 dan 2014. b. Dokumen Kontrak dan Juknis kegiatan pengadaan buku perpustakaan SD dan SMP dengan Nilai Rp.2.499.990.750,- yang dikerjakan CV.Bimo Putra Persada Tahun 2015. c. Dokumen Kontrak dan Juknis pengadaan peralatan pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan SD, dengan Nilai Rp.573.300.000,- yang dikerjakan CV. Azizah Sejahtera Tahun 2014. d. Dokumen Kontrak dan Juknis pengadaan peralatan pendidikan Matematika SD dengan Nilai Rp.417.200.000,- yang dikerjakan PT. Nitra Bengkulu Wisata Tahun 2014. e. Dokumen Kontrak dan Juknis pengadaan peralatan pendidikan bahasa SD dengan Nilai Rp.438.200.000,- yang dikerjakan CV.Azizah Karya Sejahtera Tahun 2014. f. Dokumen Kontrak dan Juknis pengadaan peralatan pendidikan IPA SD dengan Nilai Rp. 345.150.000,- yang dikerjakan CV. Sinar Surya Perdana Tahun 2014. (2.3) Bahwa hingga batas waktu yang ditentukan dalam memberikan jawaban/tanggapan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon, Termohon tidak pernah memberikan tanggapan. Selanjutnya melalui surat Nomor : 07/ISTIMEWA/V/2015 tertanggal 18 Mei 2015 Pemohon mengajukan pernyataan keberatan kepada Termohon dengan tanda bukti pengiriman melalui Pos pada tanggal 21 Mei 2015. (2.4) Bahwa pernyataan keberatan yang diajukan oleh Pemohon juga tidak ditanggapi dan selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan penyelesaiaan sengketa informasi publik ke KIPBengkulu.
(2.5) Bahwa Terhadap permohonan penyelesaian sengketa informasi tersebut, KIP Bengkulu telah meregister permohonan dengan Nomor :52/VII/KIP-BKL.PSI/2015Tanggal 28 Juli 2015. (2.6) Bahwa terhadap sengketa a quo telah dilakukan beberapa kali persidangan yang seluruh jadwal persidangan tidak dihadiri Termohon. C. Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (2.7)Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke KIPBengkulu karena tidak ada tanggapan atas permohonan dan keberatan yang dimohon oleh Pemohon. D. Tujuan Permohonan Informasi Publik (2.8) Pemohon mengajukan permohonan Informasi dengan tujuan: - Permintaan akses dokumen guna keperluan melakukan kontrol sosial sebagai tanggung jawab peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. - Sebagai wujud peran serta masyarakat guna memperoleh akses informasi sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. E. Petitum (2.9)Menyatakan demi hukum Informasi yang dimohon oleh Pemohon merupakan Informasi yang terbuka untuk umum, wajib disediakan setiap saat serta dapat memberikan kepada Pemohon. F. Alat Bukti Keterangan Pemohon (2.10) Menimbang bahwa di persidangan pemeriksaan awal Tanggal 18 Agustus 2015, Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut : 1. Bahwa benar permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang Pemohon ajukan ke KIPBengkulu dalam kapasitas sebagai individu/pribadi Pemohon yang dibuktikan dengan identitas berupa KTP. 2. Bahwa benar Permohonan Informasi Publik diajukan oleh Pemohon kepada Termohon dengan nomor surat 03/ISTIMEWA/IV/2015tertanggal 27 April2015dengan bukti tanda terima surat tanggal27 April 2015 yang diantar langsung Pemohon.
3. Bahwa benar Permohonan Informasi tersebut tidak ditanggapi, selanjutnya Pemohon mengajukan
pernyataan
keberatan
kepada
Termohon
dengan
nomor
surat
07/ISTIMEWA/IV/2015tertanggal18 Mei 2015 dengan bukti tanda bukti pengiriman surat melalui Pos tertanggal 21 Mei 2015. 4. Bahwa benar keberatan yang diajukan Pemohon juga tidak mendapat tanggapan, selanjutnya Pemohon mengajukanpermohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke KIPBengkulu pada Tanggal 7 Juli 2015. 5. Bahwa benar untuk pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD tidak mengenal petunjuk teknis (Juknis) sehingga untuk permohonan hurup b hingga f, pemohon hanya membutuhkan dokumen kontrak terhadap permohonan dimaksud. Surat-surat Pemohon (2.11) Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut : Surat P-1
Fotocopy Surat Permohonan Informasi Nomor: 03/ISTIMEWA/IV/2015 tertanggal 27 April 2015 yang ditujukan kepada Sekretaris Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Seluma.
Surat P-2
Fotocopy bukti tanda terima surat permohonan informasi publik tertanggal 27 April 2015.
Surat P-3
Fotocopy
Surat
Pernyataan
tertanggal 18 Mei 2015
Keberatan
Nomor:
07/ISTIMEWA/IV/2015
yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan
Nasional Kabupaten Seluma. Surat P-4
Fotocopy bukti pengiriman surat pernyataan keberatan melalui Pos tertanggal 21 Mei 2015.
Surat P-5
Fotocopy
Kartu
Tanda
Penduduk
(KTP)
an.
Edy
Novriansyah
NIK.177106241176002 dan an. Zetriansyah NIK. 1771062105840003. Surat P-6
Surat/formulir
Permohonan
penyelesaian
Sengketa
Informasi
ke
KIPBengkulu, tertanggal 7 Juli 2015 dan diregistrasi oleh Kepaniteraan KIP Bengkulu Tanggal 28 Juli 2015. Keterangan Termohon (2.12)Bahwa Termohon tidak pernah hadir dalampersidangan sengketa a quo sehingga tidak bisa didengar keterangannya.
KESIMPULAN PARA PIHAK Kesimpulan Pemohon (2.13) Bahwa Pemohon dalam persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya meminta agar permohonan informasi publik yang diajukan dapat diberikan kepada Pemohon. FAKTA PERSIDANGAN (2.14) Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon dan serta alatbukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut : 1.
Benar bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke KIP Bengkulu
diajukan oleh Pemohon dalam kapasitas sebagai individu/pribadi Pemohon yang dibuktikan dengan identitas berupa KTP. 2.
Bahwa
benar
Permohonan
mengajukan
permohonan
informasi
ke
Sekretaris
DinasPendidikan Nasional Kabupaten Seluma pada Tanggal 27 April 2015 dengan Nomor : 03/ISTIMEWA/IV/2015. 3. Bahwa benar karena Permohonan informasi tersebut tidak ditanggapi, Pemohon kemudian mengajukan pernyataan keberatan ke Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Seluma pada Tanggal 18 Mei 2015 denganNomor : 07/ISTIMEWA/IV/2015. 4. Bahwa benar pemohon meyakini dokumen yang dimohonkan berada dalam penguasaan Termohon. 5. Bahwa benar Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan hanya dihadiri oleh Pemohon. 6. Bahwa benar Informasi yang di mohonkan adalah : a. Daftar Realisasi Dana BOS,BSM dan Dana Beasiswa tahun 2013 dan 2014. b. Dokumen Kontrak dan Juknis kegiatan pengadaan buku perpustakaan SD dan SMP dengan Nilai Rp.2.499.990.750,- yang dikerjakan CV.Bimo Putra Persada Tahun 2015. c. Dokumen Kontrak dan Juknis pengadaan peralatan pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan SD, dengan Nilai Rp.573.300.000,- yang dikerjakan CV. Azizah Sejahtera Tahun 2014. d. Dokumen Kontrak dan Juknis pengadaan peralatan pendidikan Matematika SD dengan Nilai Rp.417.200.000,- yang dikerjakan PT. Nitra Bengkulu Wisata Tahun 2014. e. Dokumen Kontrak dan Juknis pengadaan peralatan pendidikan bahasa SD dengan Nilai Rp.438.200.000,- yang dikerjakan CV.Azizah Karya Sejahtera Tahun 2014. f. Dokumen Kontrak dan Juknis pengadaan peralatan pendidikan IPA SD dengan Nilai Rp.345.150.000,- yang dikerjakan CV. Sinar Surya Perdana Tahun 2014.
3. PERTIMBANGAN HUKUM (3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal
1
angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) juncto Pasal 5 huruf b, Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi InformasiNomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki tentang PPSIP) (3.2)Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan pasal 36 ayat (1) Perki tentang PPSIP, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo. 2. Kedudukan
hukum
(legal
standing)
Pemohon
untuk
mengajukan
permohonan
Penyelesaian sengketa Informasi. 3. Kedudukan hukum (legal standing) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Terhadap keempat hal tersebut, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut: A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu (3.3) Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP juncto Perki PPSIP, KIPBengkulu mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan Absolut (3.4) Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP dinyatakan: Pasal 1 angka 4 Komisi Informasi adalah Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.
Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki tentang PPSIP Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundangundangan Pasal 26 ayat 1 huruf a Komisi
Informasi
bertugas:
menerima,
memeriksa,
dan
memutuskan
permohonan
penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP. Pasal 36 UU KIP 1. Keberatan diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1). 2. Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Pasal 37 ayat 2 Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanaya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2). Pasal 38 ayat 1 Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. (3.5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki tentang PPSIP dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila :
a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. (3.6) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme memperoleh informasi, keberatan dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagai berikut : 1. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik kepada Sekretaris DInas Pendidikan Nasional Kabupaten Seluma tertanggal 27 April 2015. 2. Pemohon telah mengajukan pernyataan keberatan kepada KepalaDinas Pendidikan Nasional Kabupaten Seluma tertanggal 18 Mei 2015. 3. Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke KIPBengkulupada Tanggal 7 Juli 2015 dan diregistrasi pada tanggal 28 Juli 2015 dengan register Nomor : 52/VII/KIP-BKL.PSI/2015. (3.7)Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 31 Perki tentang PPSIP menyatakan bahwa : Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran termohon. (3.8) Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraph (3.3) sampai dengan paragraph (3.7) Majelis berpendapat bahwa sengketa a quo
berada dalam kompetensi
absolut KIPBengkulu dan oleh karenanya KIPBengkulu memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa a quo. Kewenangan Relatif (3.9)Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP dinyatakanbahwa kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan. (3.10) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Perki tentang PPSIP dinyatakan bahwa Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.
(3.11) Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki tentang PPSIP dinyatakan bahwa dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Pengadilan tingkat Pertama, Kodim, BUMD tingkat Kabupaten/Kota, Parpol tingkat Kabupaten/Kota, Organisasi Non Pemerintah tingkat Kabupaten/Kota, RSU tingkat Kabupaten /Kota atau Lembaga tingkat Kabupaten/Kota lainnya. (3.12) Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang menyebutkan : Pasal 57 Penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pasal 209 Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas : a. Sekretariat Daerah ; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat; d. Dinas; e. Badan; dan f. Kecamatan Penjelasan Pasal 209 ayat (2) huruf d Yang dimaksud dengan dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pasal 217 ayat (1) Dinas sebagaimana dimaksud pasal 209 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d dibentukuntuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Pasal 218 (1). Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d dipimpin oleh seorang kepala. (2). Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. (3). Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 282 (1). Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD. (2). Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat di daerah didanai dari dan atas beban APBN. (3). Administrasi pendanaan penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan
yang
menjadi
kewenangan
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (3.13)Menimbang bahwa Termohon adalah Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Seluma yang berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (selanjutnya disebut PP 41 Tahun 2007), Pasal 14 ayat (1), disebutkan :Dinas daerah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah. (3.14) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) PP 41 Tahun 2007, disebutkan Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan atas otonomi daerah dan tugas pembantuan. (3.15) Menimbang bahwa pertanggungjawaban Dinas Daerah berdasarkan Pasal 13 ayat (5)
PP
41
Tahun
2007,
disebutkan
Kepala
Dinas
berkedudukan
di
bawah
danbertangggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. (3.16)Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraph (3.9) sampai paragraph (3.15) Majelis berpendapat bahwa Termohon mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
tertentu dalam pemerintahan daerah dan berkedudukan di Kabupaten/Kota sehingga merupakan Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota. (3.17) Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraph (3.16) KIPBengkulu memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa a quo. B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon (3.18) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU KIP dinyatakan bahwapemohon informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (3.19)Menimbang bahwa berdasarkan Perki tentang PPSIP : Pasal 1 angka 7 Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi. Pasal 11 ayat 1 huruf a Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonansebagai berikut: a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu: 1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang. (3.20)Menimbang
bahwa
Pemohon
menggunakan
Kartu
Tanda
Penduduk
(KTP),
sebagaimana yang dimaksud Pasal 11 ayat 1 huruf a angka 1 Perki tentang PPSIP, sebagai tanda bukti identitas pada formulir isian permohonanpenyelesaian sengketa informasi di KIPBengkulu.
(3.21)Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah menyerahkan identitas sebagaimana dalam surat P-5, karenanya Majelis berpendapat sebagaimana uraian paragraf (3.18) sampai paragraf (3.20) Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal
standing) dalam sengketa a quo . C. Kedudukan Hukum (Legal Standing ) Termohon (3.22) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUKIP dinyatakan bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. (3.23)Menimbang bahwa uraian pada paragraf (3.11) sampai dengan paragraph (3.16) berlaku secara mutatis mutandis pada kedudukan hukum (legal standing) Termohon dalam sengketa a quo. (3.24)Menimbang bahwa berdasarkan paragraph (3.23) maka Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat (legal standing) dalam sengketa a quo. D. Batas Waktu Pangajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi. (3.25) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dan surat-surat Pemohon
dalam
persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan dan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana dimaksud dalam paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.5). (3.26)Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan UU KIP : Pasal 22 ayat (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada badan publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
Pasal 36 (1). Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1). (2). Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan keberatan yang diajukan oleh Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. (3.27) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perki tentang PPSIP : Pasal 5 Penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila : a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau b. Pemohon tidak mendapat tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. Pasal 13 Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak : a. Tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh pemohon; atau b. Berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis. (3.28) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi (Surat P-1), keberatan (Surat P-2) serta permohonan penyelesaian sengketa informasi publik (Surat P-3) sebagaimana diuraikan dalam paragraf (2.11). (3.29) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (3.25) sampai paragraf (3.28), Majelis berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi publik diajukan Pemohon memenuhi jangka waktu yang ditentukan Pasal 36 ayat(1) dan (2) UU KIPjunctoPasal 13 huruf b Perki tentang PPSIP dalam sengketa a quo.
E. PENDAPAT MAJELIS (3.30) Menimbang bahwa berdasarkan suratpermohonan informasi pemohon diperoleh fakta bahwa informasi yang diminta sebagaimana telah diuraikan pada paragraf (2.2). (3.31) Menimbang bahwa KIP Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo. Majelis akan mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut : Terhadap Daftar Realisasi Dana BOS, BSM dan Dana Beasiswa tahun 2013 dan 2014. (3.32) Menimbang bahwa pada prinsipnya seluruh Informasi Publik merupakan Informasi yang bersifat terbuka dan Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik tersebut kepada Publik, berdasarkan ketentuan UU KIP : Pasal 1 angka 2 Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan,dikelola, dikirim,dan/ atau diterima oleh suatu
Badan Publik
yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan
penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggaraan dan penyelenggaraan Badan Publik laiannya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan Publik. Pasal 2 1.
Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
2.
Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
3.
Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.
4.
Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
Pasal 7 ayat (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Pasal 9 (1). Setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala. (2). Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Informasi yang berkaitan dengan badan publik; b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (3.33) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perki 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Selanjutnya disebut Perki tentang SLIP) : Pasal 11 ayat (1) huruf b: Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas : 1. Nama program dan kegiatan 2. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi 3. Target dan/atau capaian program dan kegiatan 4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan 5. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah 6. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik 7. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat Penjelasan Pasal 11 ayat (1) hurup b angka 5 : Yang dimaksud dengan informasi anggaran meliputi ringkasan informasi seperti Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rincian daftar pelaksaan anggaran di daerah, rencana kerja anggaran dan lain-lain.
Penjelasan Pasal 11 ayat (1) hurup b angka 7 : Yang dimaksud dengan informasi khusus tentang program atau kegiatan Badan Publik yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat misalnya hak masyarakat atas beras miskin, Bantuan Operasional Sekolah, Asuransi Kesehatan bagi masyarakat miskin atau dana khusus bagi peternak/petani di suatu daerah. Pasal 11 ayat (1) huruf c : Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya; Penjelasan Pasal 11 ayat (1) hurup c : Yang dimaksud dengan laporan narasi adalah narasi output program dan/atau kegiatan yang sekurang-kurangnya berisi : 1. Capaian kinerja Badan Publik dalam target yang ditetapkan dalam tahun tersebut; 2. Dukungan sumber daya manusia dan realisasi anggaran untuk mencapai target tertentu dalam kurun waktu satu tahun ke depan; dan 3. Informasi lain yang menggambarkan akuntabilitas program dan/atau kegiatan. Pasal 11 ayat (1) huruf d : Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas : 1. Rencana dan laporan realisasi keuangan 2. Neraca 3. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan dengan standar akuntansi yang berlaku 4. Daftar asset dan investasi Pasal 13 ayat (1) hurup c dan d: (1). Setiap Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang sekurangkurangnya terdiri atas : c.
Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
d.
Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, personil dan keuangan, antara lain angka 3 dan 4: 3.
Anggaran badan publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.
4.
Data statistik yang dibuat dan dikelola Badan Publik.
(3.34) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.32) sampai dengan paragraph (3.33)Daftar Realisasi Dana BOS, BSM dan Dana Beasiswa Tahun 2013 dan 2014 adalah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Termohon selaku Badan Publik. Terhadap Dokumen Kontrak : a. Pengadaan buku perpustakaan SD dan SMP dengan Nilai Rp.2.499.990.750,yang dikerjakan CV.Bimo Putra Persada Tahun 2015. b. Pengadaan peralatan pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan SD, dengan Nilai Rp.573.300.000,- yang dikerjakan CV. Azizah Sejahtera Tahun 2014. c. Pengadaan
peralatan
pendidikan
Matematika
SD
dengan
Nilai
Rp.417.200.000,- yang dikerjakan PT. Nitra Bengkulu Wisata Tahun 2014. d. Pengadaan peralatan pendidikan bahasa SD dengan Nilai Rp.438.200.000,yang dikerjakan CV.Azizah Karya Sejahtera Tahun 2014. e. Pengadaan peralatan pendidikan IPA SD dengan Nilai Rp.345.150.000,- yang dikerjakan CV. Sinar Surya Perdana Tahun 2014. (3.35) Menimbang bahwa pemohon telah menjelaskan dalam persidangan yang dimaksud dengan kontrak adalah Kontrak antara Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Seluma dengan penyedia barang/jasa dan tidak termasuk Petunjuk Teknis (Juknis) sebagaimana permohonan Pemohon karena anggaran bersumber dari APBD. (3.36) Menimbangbahwa sebagaimana Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden N0. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada pasal 1 angka 22 disebutkan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau Pelaksana Swakelola. (3.37) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (3.35) sampai dengan paragraf (3.36) majelis berpendapat bahwa dokumen sengketa a quo yang diminta oleh pemohon adalan dokumen surat perjanjian kerja antara Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pendidikan
Nasional Kabupaten Seluma dengan penyedia barang dan jasa sebagaimana diuraikan dalam paragraph (2.14) angka 6. (3.38) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan UU KIP : Pasal 6 UU KIP 1. Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Informasi yang dapat membahayakan negara; b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan Pasal 9 (1). Setiap Badan Publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala. (2). Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Pasal 11 hurup a, c , d, e : (1). Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi : a. Daftar seluruh informasipublik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasukinformasi yang dikecualikan; c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; d. Rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik. e. Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga.
(3.39) Menimbang bahwa berdasarkan Perki tentang SLIP disebutkan Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkalaInformasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: Pasal 11 ayat (1) huruf b, c, i dan f : b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas : 1. Nama program dan kegiatan 2. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi 3. Target dan/atau capaian program dan kegiatan 4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan 5. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah 6. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik 7. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat c. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya ; i. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait; f. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas : 1. daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan. 2. daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan. Pasal 13 ayat (1)mengatur bahwa Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas: c.
Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud pasal 11.
Penjelasan Pasal 13 ayat (1) Huruf c : Yang dimaksud dengan informasi lengkap adalah seluruh informasi dalam pasal 11 yang tidak dalam bentuk ringkasan.
Pasal 13 ayat (1) Huruf d, e, i dan o : d. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan, antara lain : 3. anggaran Badan publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksanaan teknis serta laporan keuangan. e. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga beserta dokumen pendukungnya. i. Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik. o. Informasi publik lainnya yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UUKIP. Pasal 17 ayat (1) dan (3) : (1). PPID wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan dalam suatu salinan dokumen informasi publik yang akan diberikan kepada publik. (3). Dalam hal dilakukan penghitaman atau pengaburan informasi, PPID wajib memberikan alasan dan materinya pada masing-masing hal yang dihitamkan atau dikaburkan. (3.40) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan dalam paragraf (3.35) sampai dengan paragraf (3.39) maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa dokumen Kontrakyang dimohonkan Pemohonsebagaimana diuraikan dalam paragraf (3.37) adalah informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.
4. KESIMPULAN Berdasarkan uraian paragraf dan fakta hukum diatas Majelis Komisioner berkesimpulan : 1.
Komisi Informasi Provinsi Bengkulu berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo.
2.
Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa a quo.
3.
Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon dalam sengketa a quo.
4.
Batas waktu pengajuan penyelesaian sengketa informasi memenuhi ke KIPBengkulu.
AMAR PUTUSAN Memutuskan: Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaituMirzan P.Hidayat, S.Sos selaku Ketua Merangkap Anggota,Tri Susanti, SH danEmex Verzoni, SEmasing-masing sebagai Anggota, pada Hari Senin Tanggal21 Desember 2015 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal 7 Januari 2016oleh Majelis Komisioner yang
nama-namanya tersebut diatas dengan didampingi oleh
Ardesti,SH.MHsebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon. Ketua Majelis
Mirzan P.Hidayat, S.Sos Anggota Majelis
Tri Susanti, SH
Anggota Majelis
Emex Verzoni, SE Panitera Pengganti
Ardesti,SH.MH
