2015

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014

NOMOR

: LAP- 108/IP3/2015

TANGGAL : 29 JANUARI 2015

Pusat InformasI Pengawasan

KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi/ satuan kerja pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. LAKIP tahun 2014 merupakan LAKIP tahun kelima dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) BPKP dan Renstra Pusinfowas (2010‐2014). Penyusunan LAKIP juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Tujuan lainnya adalah sebagai salah satu bagian dari upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja. Dalam pelaksanaan periode Renstra 2010‐2014 dimana unit Pusinfowas melaksanakan misi ke‐4 BPKP, yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Pusinfowas, pada tahun 2014 sesuai Lampiran Peraturan Kepala Pusinfowas Nomor PER‐176/IP/3/2014 tanggal 1 September 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Pusat Informasi Pengawasan Nomo KEP‐460/IP/3/2012 tentang Rencana Strategis Pusat Informasi Pengawasan Tahun 2010‐2014, Pusinfowas telah menyesuaikan pernyataan misinya menjadi “Menyelenggarakan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal bagi Presiden/ Pemerintah”. Berdasarkan penyesuaian pernyataan misi tersebut, juga berakibat penyesuaian Sasaran Strategis Pusinfowas menjadi “Terselenggaranya Satu Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan”. Dalam kaitan dengan Renstra BPKP 2010‐2014, unit Pusinfowas sebagai bagian dari BPKP melaksanakan misi ke‐4, yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Pusinfowas. Sesuai Lampiran Kuputusan Kepala Pusinfowas Nomor PER‐176/IP/3/2014 tanggal 1 September 2014 tentang Suplemen Renstra Pusinfowas Tahun 2010‐2014, unit Pusinfowas melaksanakan

misi

ke‐4

telah

menyesuaikan

pernyataan

misinya

menjadi

“Menyelenggarakan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal bagi Presiden/ Pemerintah”. Lakip Tahun 2014 : Kata Pengantar

i


Berdasarkan penyesuaian pernyataan misi tersebut, juga berakibat penyesuaian Sasaran Strategis Pusinfowas menjadi “Terselenggaranya Satu Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan”. Pusinfowas sebagai unit pendukung di bidang sistem informasi berkewajiban menyelenggarakan sistem dukungan, melalui pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang berkelanjutan dan menjadi sarana pengambilan keputusan pimpinan, yang dalam hal ini adalah keputusan terkait dengan peran BPKP sebagai internal auditor yang melaksanakan peran pemberi assurance dan counsulting bagi pengambilan keputusan oleh Presiden dan Pimpinan Pemerintahan Lainnya. Melalui pengelolaan informasi yang relevan dan dapat diandalkan untuk dapat dikomunikasikan kepada presiden dan pimpinan pemerintahan lainnya, pada akhirnya Pusinfowas diharapkan mampu mendukung BPKP untuk dapat meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan SPIP yang menjadi bagian dari sistem akuntabilitas Presiden. Salah satu fondasi utama penerapan manejemen kinerja adalah pengukran kinerja dalam rangka menjamin peningkatan pelayanan dan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai. Penyusunan LAKIP 2014 telah didukung dengan sistem pengelolaan data kinerja di lingkungan BPKP melalui penggunaan Sistem Informasi Manjemen (SIM) Monitoring dan Evaluasi Rencana Kegiatan Tahunan (Monev RKT) dan untuk pengelolaan data keuangan di dukung melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Penyusunan LAKIP ini pada dasarnya adalah membandingkan antara realisasi kinerja dengan dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN). Pencapaian kinerja Output Pusinfowas untuk tahun 2014 secara keseluruhan berhasil mencapai sasaran yang telah ditargetkan. Untuk capaian kinerja Outcome. Atas capaian kinerja atau realisasi untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2014 pada LAKIP ini telah diperbandingkan dengan capaian tahun 2013, untuk diperoleh hasil evaluasi yang dapat menggambarkan adanya berbagai kelemahan/ kekurangan, serta menetapkan strategi untuk perbaikan dimasa mendatang

Lakip Tahun 2014 : Kata Pengantar

ii


Dengan transparansi dalam penyusunannya sumbang saran atau umpan balik sangat diperlukan dalam rangka peningkatan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik sejak aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaan. Dengan semangat untuk berakuntabilitas dan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik, Pusinfowas akan terus berupaya membangun kultur organisasi yang lebih baik. Jakarta, 29 Januari 2015 Kepala Pusat Amdi Veri Darma NIP 19631028 198302 1 001

Lakip Tahun 2014 : Kata Pengantar

iii


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................. I DAFTAR ISI .......................................................................................................IV EXECUTIVE SUMMARY ...................................................................................... V BAB I: PENDAHULUAN ...................................................................................... 1 1.1. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi ............................................................ 1 1.2. Aspek Strategis Organisasi .................................................................................. 1 1.3. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi ............................................................ 2 1.4. Struktur Organisasi ............................................................................................... 3 1.5. Sumber Daya ......................................................................................................... 4 1.5.1 Sumber Daya Manusia ................................................................................... 4 1.5.2 Sarana dan Prasarana ................................................................................... 5 1.5.3 Keuangan ...................................................................................................... 6 1.6. Sistematika Penyajian ........................................................................................... 7

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ...................................... 9 2.1. Rencana Strategis 2010-2014 ............................................................................... 9 2.1.1 Pernyataan Visi ............................................................................................. 9 2.1.2 Pernyataan Misi ............................................................................................ 9 2.1.3 Tujuan Strategis .......................................................................................... 10 2.1.4 Sasaran Strategis ........................................................................................ 10 2.1.5 Indikator Kinerja Utama ............................................................................... 11 2.1.6 Program dan Kegiatan ................................................................................. 13 2.2. Perjanjian Kinerja ................................................................................................ 13 2.3. Rencana Kinerja Program ................................................................................... 14 2.4. Rencana Kinerja Kegiatan .................................................................................. 14

BAB III : CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ...................................................... 17 3.1 Capaian Kinerja .................................................................................................... 17 3.2 Analisis Capaian Kinerja ..................................................................................... 18 3.2.1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP .......................................................................................................... 18 3.2.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP .......... 42

BAB IV : PENUTUP .......................................................................................... 43

Lakip Tahun 2014 : Daftar IsI

iv


EXECUTIVE SUMMARY Sebagai unit dukungan, visi yang ditetapkan Pusinfowas telah diselaraskan dengan Visi BPKP, yaitu: Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas.

Dalam mendukung

tercapainya visi tersebut, Pusinfowas memposisikan diri menjadi “Center of Knowledges”, sehingga dapat mengakselerasi terwujudnya Akuntabilitas Keuangan Negara. Sesuai Lampiran Peraturan Kepala Pusinfowas Nomor PER‐176/IP/3/2014 tanggal 1 September 2014 tentang Suplemen Renstra Pusinfowas Tahun 2010‐2014, Pusinfowas telah menyesuaikan indikator kinerja program. Penyesuian tersebut dilakukan karena terdapat perubahan kondisi naiknya tingkat kematangan sistem informasi BPKP dari yang diperkirakan pada periode awal renstra dan pertimbangan pelaporan kepada presiden telah diubah menjadi Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas (SIMA) 4. Dengan perubahan tersebut Pusinfowas diharapkan mampu mendukung BPKP untuk dapat meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan SPIP yang bermanfaat bagi Presiden dan menjadi bagian dari sistem akuntabilitas Presiden. Berdasarkan Lampiran Peraturan Kepala Pusinfowas tersebut, Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2010‐2014 sebagai berikut : a)

Terimplementasinya sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan internal (manajemen BPKP) IKU ini diukur berdasarkan tingkat kematangan sistem informasi, dengan menggunakan model Extended Enterprise Architecture Maturity Model (E2AMM) yang dikembangkan oleh Institute For Enterprise Architecture Development (IFEAD). Model pengukuran ini membagi enam tingkat kematangan sistem informasi dengan target tingkat kematangan tahun 2014 sebesar 80%

b)

Terimplementasinya Sistem Kendali Akuntabilitas Presiden (PASs)/ Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas

Lakip Tahun 2014 : Executive Summary

v


BPKP diharapkan dapat meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan SPIP yang bermanfaat bagi Presiden dan menjadi bagian dari sistem akuntabilitas presiden. Atas dasar itu BPKP mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas (SIMA 4.0) dengan target tingkat kematangan sebesar 80%.

Implementasi Renstra dalam mencapai visi dan misi dijabarkan dan dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014. Penetapan Kinerja ini merupakan bentuk kinerja tahunan yang memuat Indikator Kinerja Utama (Outcome)/IKU dan targetnya. IKU ini diimplementasikan dalam program dan kegiatan. Program dan kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Output. Program dan Kegiatan yang ditetapkan untuk Renstra Tahun 2010‐2014 sesuai terdiri dari dua program, yaitu sebagai berikut: a)

Program utama: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ‐ BPKP

b)

Program dukungan: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara – BPKP

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Informasi Pengawasan BPKP berlandaskan pada informasi pelaksanaan kinerja periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014. Berdasarkan penilaian sendiri (self assessment) atas pencapaian target kinerja outcome atas dua Indikator Program Dukungan Manajemen, berupa: a) Terimplementasinya sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan internal (manajemen BPKP) dengan target sebesar 80% dapat dicapai 76,3% (95,37%). Tingkat capaian outcome tersebut di bawah target tahun 2014 karena adanya tingkat kematangan sistem informsi yang telah dikembangkan tidak banyak berubah. Tingkat kematangan sistem berada pada tingkat define menuju managed.


vi


b) Terimplementasinya Sistem Kendali Akuntabilitas Presiden (PASs)/ Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas dengan target 80%, dapat dicapai 79,3% (99,12%). Tidak banyak perubahan tingkat kematangan sistem informasi untuk mencapai indikator ini. Tahun 2014, untuk indikator ini hanya bisa menghasilkan dokumen kebutuhan beserta RAB SIMA. Pengembangan sistem informasi BPKP dari tahun 2010 – 2014 masih terfokus pada otomatisasi kantor sehingga belum dapat dihasilkan informasi yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan Peraturan Kepala BPKP No. PER‐1511/K/IP/2011. Masih banyak informasi/data yang dibutuhkan baik data/informasi core business maupun supporting belum dapat disediakan, data/informasi yang belum terintegrasi dan masih dikelola atau disimpan di masing‐masing unit kerja merupakan indikator tingkat kematangan informasi BPKP yang masih rendah.


vii


BAB I: PENDAHULUAN 1.1. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi Pusinfowas merupakan unit setingkat eselon II BPKP yang dibentuk berdasarkan keputusan Kepala BPKP Nomor KEP‐06.00.00‐080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pusinfowas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi serta pengembangan sistem informasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusinfowas menyelenggarakan fungsi: 1. Penyusunan rencana dan program pengelolaan data dan informasi serta pengembangan sistem informasi; 2. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi, serta administrasi basis data; 3. Penyiapan kompilasi analisis hasil pengawasan; 4. Pengembangan sistem informasi dan pembinaan terhadap pengguna; dan 5. Pelaksanaan urusan tata usaha. 1.2. Aspek Strategis Organisasi Pusinfowas merupakan satuan kerja mandiri yang berada di bawah Kepala BPKP. BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐ undangan yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi: 1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan; 2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan; Lakip Tahun 2014 - Bab I : Pendahuluan

1


3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP; 4. Pemantauan, pemberian bimbingan, dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan; 5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut secara lebih efisien dan efektif, BPKP memanfaatkan dukungan teknologi informasi. Dengan demikian Pusinfowas, sebagai unit kerja BPKP yang bertugas untuk memberikan dukungan tersebut, mempunyai peranan yang strategis. 1.3. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusinfowas adalah kegiatan yang merupakan program generik, yaitu program yang dilaksanakan bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal). Dalam Renstra Pusinfowas 2010‐2014 program yang dijalankan adalah berikut: 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya‐BPKP; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara‐BPKP. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusinfowas dalam rangka mendukung pencapaian program tersebut adalah sebagai berikut: 1. Kegiatan yang berada pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya‐BPKP a. Pengelolaan Data danInformasi BPKP b. PengembanganSistemInformasiBPKP c. Pelaksanaanurusantatausaha 2. Kegiatan yang berada pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara‐BPKP adalah peningkatan sarana dan prasarana aparatur pengawasan.

Lakip Tahun 2014 - Bab I : Pendahuluan

2


1.4. Struktur Organisasi Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas Pusinfowas mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari dua bidang, lima subbidang, satu subbagian tatausaha, dan jabatan fungsional sebagaimana tergambar dalam struktur organisasi pada gambar 1.1.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural Pusinfowas


3


Masing‐masing Bidang dan Sub Bidang/Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sebagai berikut : 1. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program pengelolaan data dan informasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi, penyiapan kompilasi analisis hasil pengawasan, serta penyelenggaraan administrasi basis data. 2. Bidang Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta pengembangan sistem aplikasi, teknologi informasi, dan pemberian dukungan kepada pengguna. 3. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha. 4. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing‐masing berdasarkan peraturan perundang‐ undangan yang berlaku. 1.5. Sumber Daya 1.5.1 Sumber Daya Manusia Jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Pusinfowas untuk melaksanakan tugas dan fungsi per 31 Desember 2014 berdasarkan jabatan sebanyak 60 orang sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1 di bawah ini. Tabel 1.1. Jumlah SDM Pusinfowas menurut Tugas dan Fungsi No

Uraian

Jumlah

1

Struktural

9 org

2

Fungsional Auditor

19 org

3

Fungsional Prakom

17 org

4

Fungsional Arsiparis

5

Fungsional Umum Jumlah

1 org 14 org 60 org

Sedangkan jumlah pegawai menurut jenjang pendidikan dapat terlihat pada tabel berikut: Lakip Tahun 2014 - Bab I : Pendahuluan

4


Tabel 1.2. Jumlah SDM Pusinfowas menurut Jenjang Pendidikan

No

Uraian

Jumlah

1 2 3 4 5

Strata 3 Strata 2 Strata 1/D IV Diploma III SLTA

Jumlah

1 org 5 org 28 org 19 org 7 org 60 org

Selanjutnya jumlah pegawai berdasarkan golongan adalah: Tabel 1.3.Jumlah SDM Pusinfowas menurut Golongan No

Uraian

Jumlah

1

Golongan IV

11 org

2

Golongan III

40 org

3

Golongan II

4

Golongan I

Jumlah

9 org -

60 org

Pada tahun 2014, terdapat beberapa kali mutasi dan promosi yang melibatkan baik pejabat struktural maupun pegawai Pusinfowas. Pada tahun 2014 terjadi mutasi pejabat struktural yaitu Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan kepala Sub Bidang Pengembangan Sistem Aplikasi serta dua pejabat Fungsional Auditor (PFA) Pengendali Teknis. 1.5.2 Sarana dan Prasarana Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Pusinfowas didukung dengan sarana dan prasarana yang meliputi: pengadaan inventaris dan peralatan perkantoran lainnya serta pemeliharaan kendaraan dinas. Per 31 Desember 2014 Pusinfowas memiliki total Aset sebesar Rp8.559.713.653,00 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp74.198.910,00, aset tetap sebesar Rp865.891.062,00, dan aset lainnya sebesar Rp7.619.623.681,00. Jika dibandingkan dengan Neraca per 31 Desember 2013 sebesar Rp9.783.161.606,00 terdapat penurunan sebesar Rp1.313.981.459,00. Hal tersebut disebabkan adanya transfer keluar dan Lakip Tahun 2014 - Bab I : Pendahuluan

5


terdapat beberapa aset yang mulai dihitung penyusutannya di tahun 2014. Atas penurunan aset tersebut tidak berhubungan dengan tingkat pencapaian kinerja di tahun 2014. Pada tahun 2014, dalam rangka mendukung sarana dan prasarana Teknologi Informasi BPKP, Pusinfowas melaksanakan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara‐BPKP melalui Pengadaan Alat Pengolah Data. Alokasi anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara‐ BPKP tahun 2014 adalah sebesar Rp 73.000.000,00 yang seluruhnya ditujukan untuk keperluan internal Pusinfowas. Dari total anggaran untuk program ini sebesar Rp 73.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp 71.923.500,00 atau 98.53%. 1.5.3 Keuangan Dana yang ditetapkan dalam DIPA TA 2014 awal (sebelum revisi) untuk mendukung tugas dan fungsi Pusinfowas adalah sebesar Rp26.698.855.000,00. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kali revisi, baik revisi DIPA untuk penghematan/ pemotongan anggaran maupun revisi POK/pergeseran antar kegiatan/sub kegiatan/Mata Anggaran Keluaran (MAK). Alokasi dana sesuai revisi

terakhir

DIPA

Pusinfowas

TA

2014

menjadi

sejumlah

Rp25.020.463.000,00. Dibandingkan tahun 2013 terdapat kenaikan alokasi anggaran sebesar Rp8.714.515.000,00. Bagian terbesar kenaikan alokasi anggaran tersebut diperuntukkan untuk pembayaran Tunjangan Kinerja sebesar Rp3.431.515.000 dan sisanya diperuntukkan bagi kegiatan SIMA Development. Tabel 1.4. Anggaran Pusinfowas Berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Belanja

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal Jumlah

Anggaran Tahun 2014

Realisasi Tahun 2014

Prosentase Penyerapan

7.242.780.000

7.054.621.639

97,40

17.705.759.000

9.680.568.370

54,67

71.924.000

71.923.500

100

25.020.463.000

16.807.113.509

67,17


6


Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2014, Pusinfowas telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 16.807.113.509,00 atau hanya mencapai 67,17% dari total anggaran setelah revisi terakhir. Terdapat sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 8.213.349.491,00. Rendahnya realisasi anggaran (sebesar 67,17%), utamanya disebabkan adanya 2 kegiatan (pelatihan dan belanja modal) pada anggaran SIMA Development – PHLN STAR Project ADB 2927‐INO tidak dapat dilaksanakan disebabkan pengadaan barang dan jasa yang harus diulang dan pengadaan ulang tersebut akan dilakukan tahun 2015. Dari alokasi anggaran SIMA tahun 2014 sebesar Rp 9.700.000.000,00 yang tidak terserap sebesar Rp 7.678.382.000,00 atau hanya terserap sebesar 20,84% saja. Atas kedua kegiatan yang belum terlaksana pada tahun 2014 direncanakan akan diajukan luncurannya untuk menambah alokasi anggaran pada tahun 2015. Sisa Anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 8.213.349.491,00 tersebut tidak terlalu mempengaruhi capaian kinerja tahun 2014. Anggaran tidak terserap tersebut akan dialihkan outputnya tahun 2015. Output yang tidak bisa dicapai adalah satu sistem SIMA yang karena proses pengadaan yang harus dilakukan ulang maka untuk output hanya bisa dicapai satu dokumen enterprise architecture BPKP dan Software Requirment Specification (SRS) beserta rencana anggaran biaya untuk sistem SIMA 4.0. 1.6. Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pusat Informasi Pengawasan selama Tahun 2014 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. Capaian kinerja Tahun 2014 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2014 sebagai tolok ukur keberhasilan. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Informasi Pengawasan Tahun 2014 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Lakip Tahun 2014 - Bab I : Pendahuluan

7


Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menggantikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut: Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas mengenai tugas, fungsi dan wewenang, aspek strategis, kegiatan dan layanan serta Struktur Organisasi; Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja meliputi Rencana Strategis 2010‐2014, Rencana Kinerja Tahunan 2014, Penetapan Kinerja Tahun 2014; Bab III Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2014 menjelaskan pengukuran kinerja dan analisis capaian kinerja. Bab IV Penutup, meliputi, kesimpulan menyeluruh dan menguraikan saran‐saran atau rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja Pusinfowas di masa mendatang; Lampiran meliputi Capaian IKU Tahun 2014; Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2014 dengan Tahun 2013 dan Target Tahun 2014; rincian/daftar tentang masing‐masing IKU yang perlu penjelasan; Capaian Kinerja Output BPKP Tahun 2014; Perbandingan Realisasi Output Tahun 2014 dengan Tahun 2013 dan Target Tahun 2014;


8


BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. Rencana Strategis 2010-2014 Rencana strategis Pusinfowas Tahun 2010‐2014 di rumuskan dalam suatu dokumen rencana yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sasaran atau proses untuk tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan. Renstra tersebut telah berpedoman pada Renstra BPKP 2010‐2014. Hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : 2.1.1 Pernyataan Visi Sebagai unit dukungan, visi yang ditetapkan Pusinfowas telah diselaraskan dengan Visi BPKP, yaitu : Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas

Dalam mendukung tercapainya visi tersebut, Pusinfowas memposisikan diri menjadi “Center of Knowledges”, sehingga dapat mengakselerasi terwujudnya Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas. 2.1.2 Pernyataan Misi Untuk mewujudkan visi Pusinfowas 2010‐2014 tersebut, maka misi Pusinfowas adalah: Menyelenggarakan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal bagi Presiden /Pemerintah

Misi tersebut merupakan pengejawantahan dari misi ke‐4 BPKP namun telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Pusinfowas. Lakip Tahun 2014 - Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

9


Pusinfowas mendukung peran BPKP sebagai penyedia informasi hasil pengawasan akuntabilitas keuangan negara, yang hasilnya dapat menjadi masukan bagi presiden/pemerintah dalam mengambil keputusan untuk memastikan tercapainya efektivitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara. Untuk itu Pusinfowas mengembangkan sistem informasi di BPKP guna mendukung pelaksanaan tugas manajemen dengan cara mengoptimalkan teknologi informasi.

2.1.3 Tujuan Strategis Tujuan merupakan operasionalisasi dan implementasi dari misi, yaitu merumuskan hasil yang akan dicapai dalam jangka satu sampai lima tahun. Berdasarkan misi diatas, olehPusinfowas adalah

tujuan

strategis

yang

telah

dicanangkan

Terselenggaranya Satu Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan

Tujuan strategis tersebut menempatkan Pusinfowas dalam peranan penting dalam mendukung tugas BPKP sebagai Quality Assurance dan Consultant bagi Presiden dan pimpinan pemerintahan dalam pengambilan keputusan.Sistem dukungan yang diselenggarakan harus dapat menjamin bahwa informasi yang dikelola relevan dan dapat diandalkan melalui pengendalian intern yang memadai, pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang baik dan berkelanjutan. 2.1.4 Sasaran Strategis Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Lakip Tahun 2014 - Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

10


Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus padapenyusunan program, kegiatan, dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap‐tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.Sasaran strategis yang ditetapkan oleh Pusinfowas adalah :

Terselenggaranya Satu Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan

bagi Pimpinan

Sasaran strategis Pusinfowas tersebut merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Pusinfowas serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Pusinfowas. Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategisyang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telahdicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dapat dicapai 2.1.5 Indikator Kinerja Utama Penetapan indikator kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator tersebut digunakan untuk mengukur keberhasilan program, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator keluaran (output). Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusinfowas dapat dilihat pada tabel 2.1:

Lakip Tahun 2014 - Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

11


Tabel 2.1. Sasaran dan IKU

Sasaran Terselenggaranya

2010

2011

2012

2013

2014

46

54

61

66

80

49

72

90

100

80

1.1 Terimplementasinya

Satu Sistem

sistem informasi untuk

Dukungan

mendukung pengambilan

Pengambilan

keputusan internal

Keputusan bagi

(manajemen BPKP)

Pimpinan

Tahun (%)

IKU

1.2 Terimplementasinya sistem kendali Akuntabilitas Presiden (PASs)/ Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas Akuntabiltas (SIMA)

Uraian lebih lanjut atas sasaran strategis tersebut sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Kapusinfowas Nomor KEP‐088/IP/3/2014 tentang Suplemen Renstra Pusinfowas Tahun 2010‐2014 sebagai berikut: a)

Terimplementasinya sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan internal (manajemen BPKP) IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat kematangan sistem informasi yang dikembangkan oleh BPKP untuk menghasilkan/menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh unit kerja di lingkungan BPKP. IKU ini diukur berdasarkan tingkat kematangan system informasi, dengan menggunakan model Extended Enterprise Architecture Maturity Model (E2AMM) yang dikembangkan oleh Institute For Enterprise Architecture Development (IFEAD). Dalam tahun 2014, tingkat kematangan sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan internal (manajemen BPKP) ditargetkan naik dari 70% menjadi 80% dengan pertimbangan meningkatnya tingkat kematangan sistem informasi BPKP dari yang diperkirakan di awal Renstra.

b)

Terimplementasinya Sistem Kendali Akuntabilitas Presiden (PASs)/ Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas


12


BPKP diharapkan dapat meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan SPIP yang bermanfaat bagi Presiden dan menjadi bagian dari sistem akuntabilitas Presiden. IKU ini diukur dari tingkat kematangan PASS dengan metode yang sama seperti pada butir a). Dalam tahun 2014, tingkat kematangan sistem ini diturunkan targetnya dari 100% menjadi 80%, dengan pertimbangan pelaporan kepada Presiden telah diubah menjadi Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas (SIMA) 4.0 yang meliputi akuntabilitas pelaporan keuangan, akuntabiilitas kebendaharaan umum negara dan pengelolaan aset, akuntabilitas perwujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih, dan akuntabilitas program lintas sektoral. 2.1.6 Program dan Kegiatan Implementasi Renstra dalam mencapai visi dan misi dijabarkan dan dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014. Penetapan Kinerja ini merupakan bentuk kinerja tahunan yang memuat Indikator Kinerja Utama (Outcome)/IKU dan targetnya. IKU ini diimplementasikan dalam program dan kegiatan. Program dan kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Output. Program dan Kegiatan yang ditetapkan untuk Renstra Tahun 2010‐2014 sesuai terdiri dari dua program, yaitu sebagai berikut: a) Program utama: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ‐ BPKP b)


2.2. Perjanjian Kinerja Target kinerja Pusinfowas BPKP tahun 2014 dituangkan dalam suatu penetapan kinerja. Target kinerja pada tingkat program merupakan kuantifikasi indikator yang telah diidentifikasi untuk mengukur kinerja atas outcome yang diperoleh atas Lakip Tahun 2014 - Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

13


pelaksanaan suatu program. Target kinerja pada tingkat kegiatan merupakan kuantifikasi indikator yang telah diidentifikasi untuk mengukur kinerja atas output yang diperoleh atas pelaksanaan suatu kegiatan. Penetapan Kinerja Pusinfowas untuk tahun 2014 sesuai terdiri dari dua program, yaitu sebagai berikut: a.

Program utama: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ‐ BPKP

b.


2.3. Rencana Kinerja Program Target indikator kinerja program utama yang harus dicapai oleh Pusinfowas dalam tahun 2014 tercantum pada tabel 2.2. Tabel 2.2. Target Indikator Kinerja Outcome Utama Tahun 2014 Indikator Kinerja Outcome Program

Target Uraian

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya – BPKP

Terimplementasinya sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan internal (manajemen BPKP) Terimplementasinya Sistem Kendali Akuntabilitas Presiden (PASs)

Satuan

Volume

%

80

%

80

2.4. Rencana Kinerja Kegiatan Rencana Kinerja 2014 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Pusinfowas selama tahun 2013. Sasaran stratejik kinerja Pusinfowas tahun 2014 dituangkan dalam indikator dan target kinerja sampai dengan tingkat outcome/output.


14


Target tersebut menunjukkan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2014 untuk indikator kinerja yang melekat pada tingkat program dan kegiatan. Target indikator kinerja program dan kegiatan dijabarkan secara tahunan untuk pencapaian tujuan stratejik dan selanjutnya akan dijadikan ukuran dalam menilai keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian misi dan visi. Target input dan output satu program utama dan satu program pendukung untuk tahun anggaran 2014 diikhtisarkan pada tabel 2.3.: Tabel 2.3. Target Input dan Output Pusinfowas Tahun 2014 Output No

Program

1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya – BPKP

Indikator Kinerja Jumlah Pedoman dihasilkan

Vol yang

2

Pedoman

3

Sistem

270

Laporan

Jumlah Sistem yang Dipelihara

4

Laporan

Jumlah Rancangan (Framework) yang disempurnakan - eksternal

1

Dokumen

Jumlah Sistem Eksternal yang Dibangun

1

Sistem

Jumlah Sistem yang Diimplementasikan

2

Laporan

Jumlah Sarana dan Prasarana

1

paket

Jumlah Sistem Internal yang Dibangun Jumlah Sistem yang Mendukung (Penyusunan Laporan)

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara – BPKP

Anggaran

Satuan

Rp 25.020.463.000

SDM

12.274 OH

Tingkat penyerapan anggaran pada tahun 2014 adalah 67,26% atau sebesar Rp1 6.829.140.067,00 dengan rincian sebagaimana tampak pada tabel 2.4.


15


Tabel 2.4. Realisasi Input dan Output PusinfowasTahun 2013 Output No

Program Indikator Kinerja

1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya - BPKP

Jumlah Pedoman yang dihasilkan

2

Pedoman

Jumlah Sistem Internal yang Dibangun

6

Sistem

Jumlah Sistem yang Mendukung (Penyusunan Laporan)

270

Laporan

4

Laporan

Jumlah Rancangan (Framework) yang disempurnakan - eksternal

1

Dokumen

Jumlah Sistem Eksternal yang Dibangun

1

Dokumen

Jumlah Sistem yang Diimplementasikan

2

Laporan

Jumlah Sarana dan Prasarana

1

Jumlah Sistem yang Dipelihara

2.

Program

Peningkatan

Sarana dan Pra-sarana Aparatur

Realisasi

Negara

-

Paket

BPKP

Anggaran SDM

Rp 16.807.113.509,00 16.884 OH


16


BAB III CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 3.1 Capaian Kinerja Sesuai dengan Renstra BPKP 2010 s.d 2014 yang kemudian diturunkan ke dalam Renstra Pusinfowas, Pusinfowas bertanggung jawab atas pencapaian program “Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya‐BPKP”. Selain itu, Pusinfowas juga mendukung ketercapaian program “Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP” melalui pelaksanaan salah satu kegiatannya. Indikator kinerja program dan kegiatan yang harus dicapai tahun 2012 untuk mendukung keberhasilan program tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1. Tabel 3.1. Capaian Realisasi Outcome dan Output per Kegiatan No 1.

Outcome/Output

Program/Kegiatan

Target

Realisasi

%

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya - BPKP a.Terimplementasinya sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan

80

%

76,30 %

95.38

internal (manajemen BPKP) 1) Jumlah pedoman yang dihasilkan

2

Pedoman

2

Pedoman

100

2) Jumlah Sistem Internal yang Dibangun

3

Sistem

3

Sistem

100

3) Jumlah Sistem yang Mendukung

270

Laporan

263

Laporan

97,41

4) Jumlah Sistem Yang Dipelihara

4

Laporan

4

Laporan

100

5) Jumlah Sistem yang diimplementasikan

2

Laporan

2

Laporan

100

1

Dokumen

1

Dokumen

100

%

100

79,30 %

99,13

(Penyusunan Pelaporan)

6) Jumlah Rancangan (Framework) yang Disempurnakan – (internal) 7) Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur b.Terimplementasinya Sistem Kendali Akuntabilitas Presiden (PASs) Jumlah Sistem Eksternal yang Dibangun 2.

%

100

80

%

1

Sitem

1

Dokumen

1

Paket

1

Paket

30%

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP Jumlah Sarana dan Prasarana

3.

100

Program Dukungan Manajemen (ketatausahaan)

100 100

Lakip Tahun 2014 - Bab III : Capaian Kinerj a Organisasi

17


Dari data pada tabel 3.1, secara umum Pusinfowas dapat melaksanakan semua kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Capaian kinerja output tersebut telah mendorong capaian kinerja program. Capaian kinerja output Pusinfowas tahun 2014 secara umum dapat dinyatakan telah mencapai kinerja 100%.

3.2 Analisis Capaian Kinerja 3.2.1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP Analisis capaian kinerja masing‐masing outcome di atas untuk Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya BPKP adalah sebagaimana tertuang dalam uraian berikut:

Outcome Terimplementasinya

sistem

informasi

untuk

mendukung

pengambilan keputusan internal (manajemen BPKP) Pengembangan sistem informasi yang dilakukan oleh Pusinfowas untuk core business dan supporting BPKP. Pengembangan sistem dilakukan secara bertahap

untuk

mendukung

pelaksanaan

kegiatan

operasional

dan

menghasilkan informasi yang dibutuhkan sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan. Pengembangan sistem informasi dilakukan sesuai prioritas kebutuhan informasi untuk mencapai indikator kinerja program ”Terimplementasinya sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan internal (manajemen BPKP)”. Target dan capaian kinerja program tersebut dari tahun 2010 s.d. 2014 disajikan pada grafik 3.1. Lakip Tahun 2014 - Bab III : Capaian Kinerj a Organisasi

18


Grafik 3.1. Perkembangan Target dan Realisasi IKU Terimplementasinya Sistem Informasi untuk Mendukung Pengambilan Keputusan Internal (Manajemen BPKP)Periode 2010–2014

Angka capaian indikator kinerja program tersebut diperoleh dari hasil pengukuran tingkat kematangan sistem informasi dengan menggunakan model Extended Enterprise Architecture Maturity Model (E2AMM) yang dikembangkan oleh Institute For Enterprise Architecture Development (IFEAD) yang membagi enam tingkat kematangan sistem informasi. Tingkatan kematangan sistem informasi tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2. Tabel 3.2. Tingkatan Kematangan Sistem Informasi Tingkat Kematangan Sistem Informasi

Nilai Kematangan

No Extended Enterprise Architecture

0

Initial

1

Under Development

2

Defined

3

Managed

4

Optimized

5

Penjelasan

Belum ada aplikasi atau sistem informasi yang dikembangkan. Proses Bisnis masih dilakukan secara manual Organisasi mulai mengidentifikasi kebutuhan dan merancang pengembangan sistem informasi Aplikasi masih dalam tahap pengembangan Aplikasi sudah selesai dikembangkan tapi belum digunakan karena masih perlu pengujian Aplikasi sudah digunakan, tapi masih memerlukan perbaikan Aplikasi sudah digunakan dan berfungsi dengan baik

Sumber: Institute For Enterprise Architecture Developments (IFEAD) Lakip Tahun 2014 - Bab III : Capaian Kinerj a Organisasi

19


Pengukuran ini digunakan karena penilaiannya yang sederhana dan dianggap lebih komprehensif dari awal pengembangan sampai diopersionalkan. Nilai capaian kinerja outcome dengan menerapkan metode penilaian tingkat kematangan sistem informasi dapat dilihat pada tabel 3.3. Tabel 3.3. Tingkat Kematangan Sistem Informasi BPKP No

1

Kelompok Sistem Informasi

Sistem Informasi Eksekutif (Dashboard)

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

0,5

1,5

2,0

2,0

2.0

2

Sistem Data Warehouse

1,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3

Aplikasi Lanjutan

3,0

4,2

4,5

4,3

4,5

4

Aplikasi Transaksi

3,2

4,0

4,3

4,6

4,74

5

Infrastruktur Teknikal

3,8

4,7

4,7

4,7

4.83

2,3

3,5

3,6

3,7

3.81

46%

70%

72%

74,6%

76,3%

Rata-Rata Total Tingkat Kematangan Sistem –a Prosentase Posisi Tingkat Kematangan dibandingkan dengan tingkat kematangan tertinggi (a/5) * 100

Dari Grafik 3.1 dan tabel 3.3 dapat dilihat bahwa selama periode 2010–2014, realisasi IKU mengalami kenaikan secara konsisten. Faktor pendorong kenaikan realisasi IKU karena ketergantungan pegawai terhadap fasilitas TI dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari‐hari. Berdasarkan Tabel 3.3, tingkat kematangan sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen BPKP menunjukkan nilai sebesar 3,8 atau sebesar 76,30% dari level kematangan tertinggi 5. Dengan demikian realisasi IKU tahun 2014 mencapai 95,38% dari target sebesar 80%. Kendala dalam pencapaian target IKU antara lain kurangnya SDM TI baik dari sisi jumlah maupun kompetensi yang kedepan akan sulit memenuhi semua kebutuhan user secara cepat. Selain itu, user yang belum bisa memetakan kebutuhannya sehingga requirment sistem sering berubah bahkan disaat aplikasi sudah selesai dikembangkan. Hal ini yang mengakibtakan sering


20


terjadi sistem tidak pernah dimanfaatkan saat aplikasi telah selesai dikembangkan. Meskipun IKU tidak tercapai, namun pada sebagian kelompok sistem informasi yaitu aplikasi lanjutan, transaski dan infrastruktur teknikal mencapai tingkat kematangan mendekati level tertinggi (level 5). Hal tersebut didorong oleh kesadaran pimpinan dan pegawai yang semakin meningkat dari tahun ketahun terhadap manfaat teknologi informasi dalam menunjang pelaksanan tugas dan fungsi BPKP. Hal ini ditandai dengan dibukanya bea siswa program pendidikan formal maupun informal di bidang TI di BPKP serta dukungan aggaran untuk pengembangan SIMA 4.0. Realisasi IKU tahun 2014 sebesar 76,30% meningkat sebesar 1,70% dibandingkan realsiasi tahun 2013 sebesar 74,60%. Sedangkan capaian tahun 2014 sebesar 95,38% lebih rendah sebesar 17,65% dibandingkan capaian tahun 2013 sebesar 113,03%. Keberhasilan kinerja IKU dalam satu periode Renstra dinilai dengan cara membandingkan capaian akhir periode dengan awal periode Renstra. Capaian tahun 2009 adalah sebesar 55%. Pada tahun 2014, IKU tercapai 76,30% sehingga jika dibandingkan dengan baseline tahun 2009, secara absolut menunjukkan adanya kenaikan. Grafik 3.2 memperlihatkan capaian kinerja selama periode Renstra berupa perkembangan capaian IKU dari tahun 2010 sampai dengan 2014. Grafik 3.2 Perkembangan Capaian IKU Terimplementasinya Sistem Informasi untuk Mendukung Pengambilan Keputusan Internal (Manajemen BPKP) Periode 2010–2014


21


Dari Grafik 3.2, dapat dilihat bahwa selama periode 2010–2014 capaian kinerja IKU melampaui 100% kecuali tahun 2014 capaian kinerja dibawah 100%. Walaupun selama periode 2010‐2013 capaian kinerja IKU selalu melampaui 100%, capaian IKU selama periode tersebut terlihat menurun karena perkembangan tingkat maturitas sistem tidak banyak berubah dari sistem yang telah dikembangkan Sejak tahun 2011 Pusinfowas disamping melakukan pengukuran tingkat kematangan sistem informasi yang dipakai sebagai ukuran outcome, juga melakukan pengukuran tingkat kematangan informasi. Pengukuran tingkat kematangan informasi juga dilakukan karena dalam tingkat kematangan sistem informasi juga terkandung kematangan informasi. Tingkat kematangan informasi menunjukan posisi tingkat ketersediaan informasi di BPKP. Metode pengukuran tingkat kematangan informasi tersebut dapat dilihat pada tabel 3.4. Tabel 3.4. Tingkatan Kematangan Informasi BPKP Tingkat Kematangan Sistem Informasi

Operate

Consolidate

Integration

Optimized

Nilai

Penjelasan

Kematangan

1

2

3

4

•

Informasi yang ada masih digunakan untuk kepentingan operasional (lower management),

•

Informasi yang diperlukan, dikelola dan diolah masing-masing unit.

•

Masih terdapat island of information,

•

Konsolidasi otomatisasi,

•

Terdapat multiple interface

•

Informasi dari berbagai unit sudah terintegrasi

•

Sumber informasi untuk pengambilan keputusan manajemen diambil dari satu sumber,

•

Adanya Awareness terhadap kualitas data dari semua pihak

•

Konteks informasi diperoleh dari workflow,

•

Mengelola terstruktur.

•

Kolaborasi pengetahuan dan pengalaman

data

belum

dilakukan

secara

informasi yang terstruktur dan tidak


22


Tingkat Kematangan Sistem Informasi

Inovation

Nilai

Penjelasan

Kematangan

5

•

Terdapat fasilitas untuk menampung semua ide dari pegawai

•

Pegawai mempunyai akses ke seluruh informasi sesuai dengan hak aksesnya.

•

Informasi dimanfaatkan untuk mengestimasi resiko

Sumber : Don Hatcher, Bill Prentice

Masih sama dengan posisi tahun 2011, nilai kematangan informasi BPKP tahun 2014 masih berada pada tingkat 2 (consolidate) atau 40% dari tingkat kematangan informasi tertinggi yaitu 5, yang ditandai dengan masih terdapatnya island of information yaitu informasi masih tersebar dan dikelola masing‐masing unit dalam berbagai bentuk. Selain itu, pengembangan sistem informsi yang masih berupa otomatisasi perkantoran, menyebabkan tidak banyak perkembangan kematangan informasi BPKP. Sampai saat ini pengolahan informasi masih dilakukan dengan pengumpulan data secara manual kemudian baru diolah menjadi informasi yang dibutuhkan. Dari kedua penilaian tingkat kematangan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat kematangan sistem informasi 3,9 atau 76,10% dari tingkat kematangan tertinggi, tingkat kematangan informasi masih pada tingkat 2 atau 40%. Dengan kata lain pengembangan sistem informasi yang telah dilakukan belum bisa mengubah status kematangan informasi BPKP karena beberapa sistem informasi yang dikembangkan belum dioperasionalkan sehingga belum bisa menghasilkan informasi pada saat dibutuhkan. Capaian kinerja outcome hanya dapat dicapai melalui pelaksanaan serangkaian kegiatan yang mendukung. Kegiatan‐kegiatan tersebut beserta indikator kinerja output‐nya dapat dilihat pada tabel 3.5.


23


Tabel 3.5. Capaian Kinerja Output Tahun 2010 s.d. 2014

No.

Uraian

Target

Satuan

Realisasi

Capaian (%)

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1

2 3

4

5

Jumlah rancangan (framework) yang disempurnakan – Internal Jumlah Pedoman yang dihasilkan Jumlah Sistem Internal yang Dibangun Jumlah Sistem yang mendukung (Penyusunan Laporan) Jumlah Sistem yang Dipelihara

Dok

-

1

-

-

-

-

1

-

-

Pdmn

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

150 100 100 100 100

Sist

3

3

3

6

4

4

6

3

6

1

150 200 100 100

Lap

Lap

-

100

-

-

-

-

256 287 227 292 270 365 345 316 315 263 142 120 139 107 97

4

4

4

7

4

4

4

4

7

4

100 100 100 100 100

Dari tabel 3.5. terlihat bahwa Pusinfowas dari tahun 2010 s.d. 2014 dapat mencapai target indikator kinerja output dari tiap kegiatannya. Dari data yang disajikan pada tabel 3.5. terlihat bahwa penyerapan anggaran tahun 2014 dibawah 100% dan dibawah penyerapan anggaran tahun 2014 yaitu dengan penyerapan 97,67%. Hal tersebut karena beberapa kegiatan hanya dapat menyerap anggaran dibawah dari target yang direncanakan Uraian masing‐masing kegiatan tersebut, sebagai berikut: 3.2.1.1 Jumlah Pedoman yang dihasilkan Target penyusunan pedoman tahun 2014 adalah sebanyak dua pedoman. Penyusunan kedua pedoman tersebut telah direalisir 100%, yaitu dengan telah disusunnya pedoman berikut: • Panduan Penggunaan Survey on‐Line • Kamus Data Lakip Tahun 2014 - Bab III : Capaian Kinerj a Organisasi

24


3.2.1.2 Jumlah Sistem Internal yang Dibangun Target pengembangan sistem internal tahun 2014 adalah dibangunnya tiga sistem aplikasi untuk mendukung kegiatan core business dan supporting BPKP. Target tersebut direalisasi empat sistem aplikasi yaitu e‐Office, Kliping, GDN, dan SKP. Keempat sistem aplikasi tersebut untuk mendukung kegiatan supporting BPKP. Aplikasi core tidak ada yang dikembangkan di tahun 2014, karena belum bisa diputuskan kebutuhan data yang sebenarnya. Keempat sistem aplikasi tersebut, sebagai berikut: a. Aplikasi Satuan Kinerja Pegawai (SKP) Aplikasi SKP dibangun untuk memfasilitasi penyusunan dan penilaian SKP serta perilaku pegawai sesuai dengan Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja PNS. Aplikasi SKP merupakan modul tambahan dari aplikasi

SKI

yang

telah

dibangun

tahun

2013.

Aplikasi

diimplementasikan tahun 2014 untuk menyusun penilaian SKP pengganti DP3. b. Aplikasi GDN Aplikasi dibangun untuk memudahkan pembuatan laporan disiplin pegawai. Setiap pegawai dapat memantau dan meng‐update status keharidannya. Aplikasi ini telah diimplemntasikan mulai bulan Oktober 2014. c. Kliping Aplikasi ini dikembangkan berdasarkan permintaan Biro Hukum dan Humas untuk dapat menampilkan berita terkini terkait dengan tupoksi BPKP dan berita yang mengaitkan nama BPKP. d. E‐Office Aplikasi ini dikembangkan untuk mengatasi permasalahan kesalahan pengetikan yang berulang atas suatu dokumen yang nomenklaturnya tidak berubah. Dokumen yang dipilih untuk difasilitasi ke dalam sistem e‐ office adalah dokumen yang paling sering dibuat dan diajukan ke Lakip Tahun 2014 - Bab III : Capaian Kinerj a Organisasi

25


Sekretaris Utama. Dokumen kepegawaian tersebut yaitu verbal, routing slip, cuti, surat ijin belajar, surat ijin ke luar negeri, surat PLH. Sistem ini telah diimplementasikan mulai bulan April 2014. SDM BPKP perlu diperlengkapi dengan kompetensi yang dibutuhkan agar dapat melakukan pengembangan dan pengelolaan TI BPKP sesuai yang dibutuhkan. Untuk memenuhi tujuan tersebut, selama tahun 2014 dilakukan training bagi pegawai BPKP yang rinciannya terdapat pada tabel 3.6. Tabel 3.6 Training Yang Diselenggarakan Tahun 2014 No.

Nama Pelatihan

Lama Pelatihan

Jumlah Peserta

1

Pelatihan PHP

4 hari

10 orang

2

Pelatihan VMWare

5 hari

3 orang

3

Pelatihan Enterprise Architecture Change Management

3 hari

40 orang

4

Pelatihan Business Process Architecture

3 hari

10 orang

No.

Nama Pelatihan

Lama Pelatihan

Jumlah Peserta

5

Pelatihan Codeigneter

5 hari

5 orang

6

Pelatihan Hardware

2 hari

9 orang

7

Pelatihan Capability Building Kominfo

5 hari

3 orang

Jumlah

80 orang

3.2.1.3 Sistem yang Mendukung (Penyusunan Laporan) Dalam rangka mendukung pelayanan kepada stakeholder/pemerintah, melalui layanan informasi yang berkaitan dengan hasil pengawasan, salah satunya telah dilakukan kegiatan pengelolaan data dan informasi berupa sistem yang mendukung (penyusunan laporan). Pada tahun 2014 telah dilaksanakan berupa kegiatan sebagai berikut: a. Pengelolaan Database Hasil Pengawasan, meliputi kegiatan

pendukung: Lakip Tahun 2014 - Bab III : Capaian Kinerj a Organisasi

26


(1) Pembahasan Minor Konten Database Hasil Pengawasan, (2) Pengembangan aplikasi SIM‐HP (PerMenPAn 42), b. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Data Hasil Pengawasan c. Monitoring dan Implementasi SIM‐HP Pemda d. Evaluasi Data SIM‐HP (Forum Manajemen Data Hasil Pengawasan) e. Pembahasan Database/Pemutakhiran Hasil Pengawasan dengan

Itjen K/L f. Penyiapan Laporan, meliputi kegiatan pendukung, sebagai berikut: (1) Pembahasan Materi Hasil Pengawasan pada Presiden (Laporan

Presiden) (2) Penyusunan Data Dukung Laporan Hasil Pengawasan Triwulan

kepada Menteri/Ketua LPNK Sesuai dengan Penetapan Kinerja (Tapkin) Pusinfowas tahun 2014 target output untuk kegiatan Sistem yang Mendukung (Penyusunan Laporan) adalah sebanyak 270 laporan. Sampai dengan akhir tahun 2014 capaian kinerja kegiatan ini sebanyak 263 laporan atau 97,41% dari target Tapkin 2014 dan target RKT. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp639.690.803,00 atau 90,49% dari target sebesar Rp706.942.000,00 dengan penyerapan SDM sebesar 6.983 OH atau 473,10% dari target 1.476 OH. Rincian pencapaian kinerja kegiatan ini sebagaimana tabel berikut: Sistem yang mendukung (Penyusunan Laporan) untuk menghasilkan output sebanyak 270 laporan, terdiri dari 8 kegiatan berikut ini: Tabel 3.7. Realisasi Kinerja Tahun 2014 No.

1. 2. 3. 4.

Uraian Pembahasan Minor Konten Database HP Pengembangan SIMHP (PerMenPAN 42) Evaluasi Data SIM-HP (Forum MDHP) Pembahasan Database/Pemutakhiran HP dengan Itjen K/L

Output

SDM

Keuangan (Rp000)

Lap

%

Rp

%

OH

%

2

100

0

0

82

91,11

2

100

20.439

100

325

102,52

2

100

57.840

72,86

335

186,11

26

100

1.030

1,21

462

1.540


27


No. 5.

Uraian Penyusunan Data Dukung Laporan Triwulan

6.

Pembahasan Materi HP BPKP kepada Presiden

7. 8.

Monev Pengelolaan Data HP Monitoring dan Implementasi SIMHP Pemda Jumlah

Output

SDM

Keuangan (Rp000)

195

100

77.166

86,37

524

218,33

2

100

45.528

58,67

767

277,90

15

100

342.458

255,12

471

226,44

26

100

95.230

43,1

452

334,81

270

639.691

3.418

Selanjutnya rincian dari kegiatan di atas sebagai berikut: a. Pengelolaan Database Hasil Pengawasan

Kegiatan

ini

dilakukan

agar

infrastruktur

database

hasil

pengawasan yang dikelola oleh Pusinfowas selalu dalam posisi terkini (uptodate). Pengelolaan database dimaksud, dilakukan melalui kegiatan‐kegiatan yang bersifat pemeliharaan database maupun

pembangunan

aplikasi

yang

ditujukan

untuk

mengakomodasi kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh BPKP. Terdapat dua kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2014untuk Pengelolaan Database Hasil Pengawasan ini yaitu: (1) Pembahasan Minor Konten Database Hasil Pengawasan Kegiatan ini berupa perbaikan database aplikasi SIM‐HP yang pada tahun 2014 ini berupa pembaharuan aplikasi SIM‐HP dari versi 24r5 New menjadi versi 2.5New. Pada kegiatan ini juga termasuk pelayanan perbaikan database berupa pembuatan “script” perbaikan database yang diminta oleh unit‐unit pemeriksa BPKP. (2) Pengembangan aplikasi SIM‐HP yang disesuaikan dengan PerMenPAN Nomor 42.

Dalam rangka mengantisipasi kebutuhan APIP dalam membuat ikhtisar laporan hasil pengawasan sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 54, maka telah oleh MenPAN telah diterbitkan Lakip Tahun 2014 - Bab III : Capaian Kinerj a Organisasi

28


PerMenpan

Nomor

42

tahun

2011

tentang

Petunjuk

Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP. Apabila PerMenPAN Nomor 42 ini diberlakukan, maka terdapat perbedaan dalam kode temuan bila dibandingkan kode temuan yang selama ini digunakan dalam Perka Kepala BPKP Nomor 830/204. Berkaitan dengan ini Pusinfowas berupaya mengembangkan suatu aplikasi SIM‐HP yang mengakomodir PerMenPAN 42/2011 tersebut. Adapun kegiatan yang telah dilakukan dalam tahun 2014 berupa: (a) Analisis kebutuhan pengolahan data hasil pengawasan dengan mengakomodir Permenpan & RB Nomor 42 tahun 2011 (b) Pemetaan atas kode temuan dari SIM‐HP dengan kode temuan dari Permenpan & RB Nomor 42 tahun 2011. b. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Database Hasil Pengawasan

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dalam rangka untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan data hasil pengawasan yang dilakukan oleh unit‐unit Pemeriksa BPKP. Ketentuan yang mengatur tentang SOP Pengelolaan Data Hasil Pengawasan yaitu Keputusan Kepala BPKP Nomor 830/IP/2004. Pada tahun 2014 telah dilakukan dua kegiatan yaitu: (a) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Data Hasil Pengawasan pada sembilan Perwakilan BPKP, (b) Monitoring dan evaluasi atas penerapan aplikasi SIM‐HP On Line pada lima Perwakilan BPKP. Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap sembilan Perwakilan BPKP yang mencakup kegiatan monitoring perkembangan saldo TPB, rekonsiliasi database hasil pengawasan, identifikasi kendala pengelolaan data hasil pengawasan, dan mendorong upaya percepatan tindak lanjut saldo TPB. Lakip Tahun 2014 - Bab III : Capaian Kinerj a Organisasi

29


Selain itu juga telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan aplikasi SIM‐HP On Line pada lima Perwakilan BPKP. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh gambaran terkait hambatan pelaksanaan SIM‐HP online dan menjaring masukan dari user guna memperbaiki aplikasi SIM‐HP online kedepan pada lima Perwakilan BPKP yang telah dijadikan sample (piloting project). Hasil dari kegiatan monev SIM‐HP On Line yaitu terdapat beberapa kelemahan atau hambatan dalam pelaksanaan SIM‐HP Online, yaitu: (1) Koneksi ke server SIM‐HP secara online pada umumnya adalah lambat dan putus sambung, (2) Perwakilan BPKP tidak dapat melakukan pisah/gabung atau ekspor/impor database, (3) Masih adanya keraguan menggunakan SIM‐HP online jika menginput TP‐III sebagai lampiran dari konsep laporan karena dikhawatirkan hasil yang belum final akan terekam dalam server SIM‐HP di Pusat, (4) Perwakilan tidak bisa melakukan backup database, karena data berada di server pusat dan Perwakilan tidak mempunyai hak akses untuk backup data, (5) Aplikasi SIM‐HP belum bisa berfungsi bila menggunakan Windows 8. c. Evaluasi Data SIM‐HP (Forum Manajemen Data Hasil Pengawasan)

Pusinfowas sebagai pengelola data hasil pengawasan BPKP setiap bulan menerima laporan bulanan hasil pengawasan dari unit pemeriksa BPKP (Perwakilan BPKP/Ditwas/Inspektorat). Terdapat kondisi yang memungkinkan bahwa database menjadi tidak uptodate yaitu terjadi keterlambatan pengiriman maupun perbaikan oleh perwakilan, terdapat perbaikan hasil validasi kedeputian rendal atau Pusinfowas yang terlambat diberitahukan ke Perwakilan BPKP, tindak lanjut yang belum terkirim ke Pusinfowas maupun beberapa database yang ditemukan rusak, ataupun kekeliruan dalam melakukan input data tindak lanjut.


30


Kondisi inilah diantaranya perlu diadakannya rekonsiliasi database hasil pengawasan tersebut. Dalam tahun 2014 telah diadakan rekonsiliasi database hasil pengawasan terhadap 33 Perwakilan BPKP yang dilaksanakan dalam 2 gelombang yaitu: gelombang I tanggal 13 ‐15 Oktober 2014 diikuti oleh 12 Perwakilan BPKP dan gelombang II tanggal 20 – 22 Oktober 2014 diikuti oleh 21 perwakilan BPKP. Atas kegiatan rekonsiliasi database telah dihasilkan 32 Berita Acara Rekonsiliasi Database Hasil Pengawasan, satu perwakilan tidak membuat Berita Acara. Selain dilakukan kegiatan rekonsiliasi database antara perwakilan dengan Pusinfowas juga dilakukan kegiatan pemaparan dengan materi sebagai berikut: (1) New IPMS dari Biro Renwas, (2) Pembahasan Percepatan TL/Analisis Percepatan TL, (3) Enterprise Architecture (EA) dan Online Survey CMS dari Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi, (4) Prosedur Pengelolaan Data Hasil Pengawasan dan Usulan Revisinya, (5) Pembinaan SPIP dari Satuan Tugas SPIP Pusat, (6) Pembinaan JFA dari Pusbin JFA BPKP. d. Pembahasan Database/Pemutakhiran Hasil Pengawasan dengan

Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga/BUMN Kegiatan

ini

dilaksanakan

dalam

rangka

membahas

dan

memutakhirkan hasil pengawasan BPKP pada Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan BUMN yang menyangkut tindak lanjut yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu atau periode tertentu. Selama tahun 2014 telah dilakukan pemutakhiran database hasil pengawasan yang berkaitan dengan proses percepatan tindak lanjut sebanyak 26 kali kegiatan pada 7 K/L/BUMN yaitu Lakip Tahun 2014 - Bab III : Capaian Kinerj a Organisasi

31


Kementerian

Dalam

Negeri,

Kementerian

Pendidikan

dan

Kebudayaan,Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan SKK MIGAS. e. Penyiapan Laporan Hasil Pengawasan Tahap akhir dari proses pengelolaan data hasil pengawasan adalah menyajikan laporan hasil pengawasan yang berisi informasi hasil pengawasan yang dilaksanakan BPKP pada periode tertentu. Laporan hasil pengawasan dibutuhkan baik oleh intern (manajemen) maupun ekstern BPKP (stakeholder dan masyarakat) untuk pengambilan keputusan. Laporan hasil pengawasan BPKP disampaikan secara berkala kepada pihak eksternal BPKP terdiri dari: (1) Laporan Hasil Pengawasan Triwulanan kepada Menteri/

Pimpinan Lembaga (2) Laporan Hasil Pengawasan Semesteran dan Tahunan kepada

Presiden Sesuai peraturan Kepala BPKP nomor Perka 1511 tahun 2011, penyusunan

laporan

hasil

pengawasan

BPKP

kepada

Menteri/Pimpinan Lembaga merupakan kewenangan deputi rendal sehingga sejak triwulan III tahun 2014 Pusinfowas tidak menerbitkan

laporan

tersebut.

Peran

Pusinfowas

adalah

memberikan data dukungan kepada deputi rendal terkait temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Untuk

mendukung

kelancaran

penyusunan

laporan

hasil

pengawasan triwulan oleh deputi rendal, dalam tahun 2014 Pusinfowas telah melakukan kegiatan sebagai berikut: (1) Memberikan data dukung laporan berupa lampiran temuan

dan tindak lanjut hasil pengawasan Lakip Tahun 2014 - Bab III : Capaian Kinerj a Organisasi

32


(2) Memberikan asisten/bimtek SIMHP kepada petugas penyusun

laporan triwulanan dari deputi rendal. Selama tahun 2014 telah disusun dan dikirimkan laporan hasil pengawasan triwulanan kepada Menteri/Ketua LPNK sebanyak 83 laporan. Sedangkan untuk penyusunan laporan hasil pengawasan kepada Presiden tetap dikoordinasikan oleh Pusinfowas dengan melibatkan seluruh unit kerja BPKP Pusat. Untuk meningkatkan kualitas laporan hasil pengawasan kepada Presiden, maka telah dibentuk Satgas Peningkatan Kualitas Laporan Berkala yang anggotanya terdiri dari seluruh unit kerja BPKP Pusat. Dalam tahun 2014 telah disusun dan dikirimkan sebanyak 2 laporan yaitu Laporan Hasil Pengawasan BPKP kepada Presiden Semester I Tahun 2014 (Nomor LHPPSR‐169/K/IP/2014 tanggal 10 Juli 2014); dan Laporan Hasil Pengawasan BPKP kepada Presiden Tahun 2013 (Nomor LHPPSR‐1/K/IP/2014 Tanggal 10 Januari 2014). f. Monitoring dan Implementasi SIM‐HP Pemda Selain kegiatan‐kegiatan di atas, Pusinfowas juga terlibat dalam membantu unit perwakilan memberikan layanan kepada mitra‐mitra kerja. Kegiatan tersebut secara tidak langsung berhubungan dengan pelaksanaan tugas fungsi Pusinfowas. Untuk

mendukung

fungsi

monitoring

tindak

lanjut

hasil

pengawasan, BPKP menggunakan tool yang disebut Aplikasi SIM‐ HP. Melihat berbagai kemudahan yang bisa didapat dari penggunaan aplikasi ini, beberapa APIP, baik di pusat maupun di daerah tertarik untuk menggunakannya. Sejak tahun 2002, Pusinfowas selaku pengembang aplikasi ini telah membantu perwakilan dan direktorat melakukan instalasi di beberapa Aparat Lakip Tahun 2014 - Bab III : Capaian Kinerj a Organisasi

33


Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Aplikasi SIM‐HP tersebut oleh APIP dimanfaatkan untuk mengelola hasil pengawasan di internalnya (temuan inspektorat). Kegiatan instalasi aplikasi SIM‐HP ini, dilaksanakan oleh Pusinfowas dalam mendukung unit‐unit perwakilan dan direktorat rendal memberikan asistensi kepada para APIP dalam memudahkan pencatatan, monitoring, dan pelaporan data temuan hasil pengawasan. Asistensi ini, berkaitan dengan upaya BPKP meningkatkan tata kelola APIP dari sisi peningkatan bisnis proses pengelolaan data temuan. Dalam tahun 2014 terdapat 26 APIP terdiri dari satu Inspektorat Jenderal

Kementerian, 24 Inspektorat Kabupaten/Kota dan 1 Inspektorat Provinsi yang mengajukan permintaan bintek implementasi aplikasi SIM‐HP dan seluruh permintaan telah diakomodir oleh Pusinfowas dengan melakukan sosialisasi sekaligus dilakukan instalasi aplikasi SIM‐HP tersebut. 3.2.1.3 Sistem yang Dipelihara Sistem informasi yang telah dikembangkan perlu dilakukan pemeliharaan agar operasional sistem dapat terus terjaga secara baik. Output kegiatan pemeliharaan sistem berupa laporan pemeliharaan sistem sebanyak empat laporan. Keempat laporan tersebut telah direalisasi 100%. Kegiatan pemeliharan tahun 2014 sebagai berikut: ‐

Pemeliharaan jaringan komunikasi data dan suara

‐

Pemeliharaan Server

‐

Pengelolaan JFPK

‐

Pemeliharaan Aplikasi


34


Realisasi IKU didukung dengan dana sebesar Rp8.828.104.706,00 atau 92,80% dari anggaran sebesar Rp9.513.096.156,00 dan SDM sebanyak 8.536 OH atau mencapai 106,06% dari rencana setahun sebanyak 8.048 OH. Dari sisi penggunaan dana, IKU Terimplementasinya Sistem Informasi untuk Mendukung Pengambilan Keputusan Internal telah menggunkan dana secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian IKU sebesar 95,38% sebandingkan dengan capaian penggunaan dana sebesar 95,42%. Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKU terlihat belum efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian IKU sebesar 95,38% lebih rendah dibandingkan dengan capaian OH sebesar 106,06%. Hal tersebut terjadi karena dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai IKU tersebut mengikutsertakan pegawai CPNS dalam tim sebagai bagian dari pemberian pembekalan kerja.

Outcome Terimplementasinya

Sistem

Kendali

Akuntabilitas

Presiden

(PASs)/SIMA

Tahun 2011 melalui Peraturan Kepala BPKP nomor PER‐1511/K/IP/2011 disusun format, substansi, dan prosedur laporan berkala hasil pengawasan yang telah disesuaikan dengan peran baru BPKP sesuai dengan PP 60 Tahun 2008. Perubahan format laporan tersebut belum diikuti dengan data/informasi yang tersedia secara memadai. Data/informasi yang ada masih terbatas data hasil audit TP/TL. Berdasarkan beberapa pembahasan dan hasil rapim untuk sementara PASS dipandang sebagai sistem yang terlalu kompleks dan melibatkan banyak instansi sebagai feeder/penyuplai data. Dalam menghadapi hal tersebut tersebut, BPKP tetap berupaya mewujudkan PASs/SIMA tersebut melalui pengembangan secara bertahap.


35


Capaian indikator kinerja/outcome yang harus dicapai program ini dari tahun 2010 s.d. 2014 dibandingkan dengan targetnya dapat dilihat pada grafik 3.3:

Grafik 3.3 Perkembangan IKU Tahun Terimplementasinya Sistem Informasi untuk Mendukung Pengambilan Keputusan Eksternal

Pengukuran capaian indikator kinerja program ini sama dengan pengukuran yang dilakukan pada program terimplementasinya sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan internal (manajemen BPKP) yaitu berdasarkan tingkat kematangan sistem informasi sesuai tabel 3.2. Target indikator program terimplementasinya Sistem Kendali Akuntabilitas Presiden tahun 2014 sebesar 80%. Dari Grafik 3.3, terlihat bahwa rata‐rata realisasi IKU berada di bawah target. Hanya di dua tahun awal renstra target IKU dapat dicapai 100%. Dua tahun awal target dapat dicapai karena tools untuk menampilkan informasi PASS sudah tersedia termasuk reformasi pelaporan kepada Presiden melalui Perka nomor PER‐1511/K/IP/2011. Tahun berikutnya capaian IKU berada di bawah target karena data yang berasal dari berbagai pihak/instnasi sebagai pen‐ supply informasi PASS tidak bisa diperoleh. Peningkatan realisasi IKU yang tidak terlalu tinggi hanya berupa pengembangan sistem pendukung sementara untuk mengatasi permasalahan penyediaan informasi yang seharusnya bisa didapat langsung dari instansi terkait. Karena target IKU tahun 2012 – 2014 yang telah ditetapkan tidak mungkin dicapai, maka tahun 2014 dengan pertimbangan pelaporan kepada Presiden telah diubah menjadi Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas (SIMA) 4.0 yang meliputi akuntabilitas Lakip Tahun 2014 - Bab III : Capaian Kinerj a Organisasi

36


pelaporan keuangan, akuntabilitas kebendaharaan umum negara dan pengelolaan aset, akuntabilitas perwujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih, dan akuntabilitas program lintas sektoral maka target IKU diturunkan menjadi 80%. Target IKU yang telah direvisi menjadi 80% tidak bisa dicapai karena tahun 2014 baru bisa diselesaikan dokumen kebutuhan SIMA oleh konsultan pengembangan SIMA. Grafik 3.4 memperlihatkan capaian kinerja selama periode Renstra berupa perkembangan capaian IKU dari tahun 2010 sampai dengan 2014. Grafik 3.4 Perkembangan Capaian IKU Terimplementasinya Sistem Informasi untuk Mendukung Pengambilan Keputusan Eksternal Periode 2010–2014

Bila di lihat dari grafik 3.4 terlihat capaian IKU cenderung menurun dan kemudian naik kembali karena perubahan IKU dari terimpelemntasinya sistem PASS menjadi SIMA 4.0. Perubahan tersebut otomatis juga menurunkan target IKU

mempertimbangkan

risiko

tidak

tersedianya

data

dari

Kementrian/Lembaga untuk supply informasi PASs. Dengan adanya perubahan target tersebut maka capaian IKU tahun 2014 menjadi lebih tinggi dari capaian dua tahun sebelumnya. Keberhasilan kinerja IKU dalam satu periode Renstra dinilai dengan cara membandingkan capaian akhir periode dengan awal periode Renstra. Baseline awal tahun 2010 adalah sebesar 31%. Pada tahun 2014, IKU tercapai 99,13% sehingga jika dibandingkan dengan baseline awal tahun 2010, secara absolut menunjukkan adanya kenaikan. Lakip Tahun 2014 - Bab III : Capaian Kinerj a Organisasi

37


Untuk mendukung capaian indikator outcome dilakukan kegiatan‐kegiatan yang menghasilkan output pada tabel 3.8. Tabel 3.8 Target dan Capaian Indikator Kinerja Output SIMA sampai dengan tahun 2014 Target No.

Uraian

Realisasi

Capaian (%)

Stn 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 201220132014

1

2

3

4

5

Jumlah rancangan framework (Framework) yang disempurnak an-eksternal Jumlah Regulasi PASS yang disusun Jumlah Sistem Eksternal yang Dibangun Jumlah Sistem yang Diimplement asikan Tersusunnya rencana penerapan eGovernment yang konkrit dan terukur

Dok

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

-

100

Dok

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

Sist

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100 100 100 100 20

Lap

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

100 100 100 100 100

%

10

30

50

80

100

10

30

50

80

100 100 100 100 100 100

Dilihat dari tabel 3.8. seluruh output dapat dicapai 100%, kecuali kegiatan pengembangan sistem eksternal hanya tercapai 30%. Capaian kegiatan ini tahun 2014 bukan berupa sistem tapi berupa dokumen kebutuhan sistem dan infrastruktur beserta rencana kebutuhan dananya. Secara rinci output dari kegiatan tahun 2014 diuraikan sebagai berikut: 3.2.1.1. Jumlah rancangan framework yang disempurnakan-eksternal Pengembangan sistem memerlukan framework sebagai acuan dalam melaksanakan pengembangan sistem informasi. Target rancangan framework yang disempurnakan sebanyak satu buah dokumen telah direalisir 100% dengan dihasilkannya dokumen revisi terhadap


38


enterprise architecture BPKP yang telah disusun tahun 2007. Dokumen tersebut dapat diunduh melalui alamat http://192.168.7.107/bpkp. 3.2.1.2. Sistem Eksternal yang Dibangun Memenuhi kebutuhan data/informasi sesuai dengan peraturan Kepala BPKP Nomor 1511/K/IP/2011 mengenai format dan substansi laporan hasil pengawasan kepada stakeholder BPKP beberapa upaya pengembangan dilakukan. Pengembangan yang dilakukan adalah terkait pemenuhan kebutuhan data sebagai bahan penyusunan laporan presiden dan gubernur. Dalam rangka memenuhi hal tersebut, sejak tahun 2011 telah dilakukan pengembangan Sistem untuk memenuhi hal tersebut antara lain Aplikasi DDL yang dikembangkan tahun 2013 yang dibangun untuk mengatasi sementara kekurangan informasi yang dimiliki BPKP untuk menyusun Laporan Presiden/Lapgub. Tahun 2014 bukan sistem yang dihasilkan, tapi dokumen kebutuhan sistem dan infrastruktur berupa Kerangka Acuan Kerja dan Rencana Anggaran Biaya pengadaan sistem dan infrastruktur untuk mendukung terwujudnya SIMA. 3.2.2.8 Jumlah Sistem Yang Diimplementasikan Ukuran

keberhasilan

pengembangan

sistem

informasi

adalah

dimanfaatkannya sistem yang telah dikembangkan oleh pengguna. Agar sistem yang telah dikembangkan dapat dimanfaatkan oleh pengguna, dilakukan kegiatan transfer knowledge untuk mendekatkan hasil pengembangan kepada pengguna. Target Output kegiatan ini berupa dua laporan implementasi semesteran. Target tersebut sudah dapat direalisir 100%. Kegiatan implementasi sistem yang dilaksanakan tahun 2014 adalah implementasi aplikasi SKI, SKP, Lime Survey, GDN, dan e‐Office. a. Workshop TI


39


Workshop TI diselenggarakan sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan SDM BPKP dalam memanfaatkan fasilitas TI yang telah dikembangkan di BPKP dengan berinteraksi langsung dengan sistem. Kegiatan workshop yang dilakukan selama tahun 2014 sebagai berikut: Kegiatan workshop yang dilakukan selama tahun 2014 sebagai berikut: Tabel 3.9. Kegiatan Workshop Tahun 2014

1

Topik (Materi) Workshop Aplikasi e-Office

2

Aplikasi SPD

1

38

3

Aplikasi SKI

1

16

5

Aplikasi TPA Agama Aplikasi SIM-HP dan DDL Lotus Notes

1

14

1

25

1

13

2

25

1

20

10

Aplikasi SKP Penggunaan Fungsi Audit untuk LPSE Aplikasi SIM-HP

2

111

11

Jasper Report

1

18

12

Aplikasi Lime Survey

3

188

15

483

No

6 7 8 9

Jml. Kegiatan 1

Jml. Peserta 15

TOTAL

b. Asistensi TI Kegiatan

asistensi

merupakan

kegiatan

bimbingan

teknis

pengggunaan fasilitas teknologi informasi berupa penggunaan perangkat maupun aplikasi yang diberikan oleh Pusinfowas kepada pengguna di lingkungan BPKP maupun non BPKP langsung ditempat kerja. Dalam tahun 2014, kegiatan asistensi yang telah dilakukan berupa kunjungan langsung ke unit kerja maupun melalui media telepon dan email. Kunjungan langsung yang dilakukan tahun 2014 dalam

rangka

asistensi

penggunaan

sistem

yang

telah


40


dikembangkan maupun dalam rangka pengadaan infrastruktur TI yaitu: Perwakilan BPKP Provinsi Banten, Sumatera Utara, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Riau, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua Barat. 3.2.1.9 Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur Rencana penerapan e‐Government telah disusun oleh BPKP pada tahun 2008 berupa Arsitektur Pengembangan Sistem Informasi BPKP (BEST Architecture) yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep‐212/K/IP/2008 tanggal 5 Maret 2008. Mengikuti perkembangan kegiatan BPKP, enterprise architecture ini telah direvisi tahun 2014 yang hasilnya dapat di lihat melalui tools EA http://192.168.7.107/bpkp. Target kegiatan ini tahun 2014 adalah sebesar 100%, yang merupakan target pengarusutamaan yang terdapat dalam RPJM 2010‐2014. Target ini telah dicapai 100% yang ditandai dengan adanya sistem jaringan, dokumentasi digital, Website yang telah menyediakan informasi‐ informasi terkait dengan kegiatan BPKP kepada publik. Prestasi yang perlu dicatat di tahun 2014 terkait dengan penerapan e‐ Goverment adalah mendapatkan nilai ‘baik” hasil penilaian Pemeringkatan E‐Goverment Indonesia (PEGI) dengan peringkat 8 tingkat LPND. Realisasi IKU didukung dengan dana sebesar Rp7.929.111.361,00 atau 51,37% dari anggaran sebesar Rp15.435.442.844,00 dan SDM sebanyak 1.405 OH atau mencapai 42,29% dari rencana setahun sebanyak 3.322 OH. Rendahnya capaian anggaran dan SDM disebabkan karena tahun 2014 Lakip Tahun 2014 - Bab III : Capaian Kinerj a Organisasi

41


hanya menghasilkan dokumen kebutuhan sistem, dan tidak termasuk konstruksi sistem. Dari sisi penggunaan dana, IKU Terimplementasinya Sistem Informasi untuk Mendukung Pengambilan Keputusan Internal telah menggunkan dana secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian IKU sebesar 99,13% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian penggunaan dana sebesar 25%. Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKU yang terealisasi terlihat telah dilakukan secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian IKU sebesar 99,13% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian OH sebesar 42,29%. 3.2.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP Dalam rangka melaksanakan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BPKP, pada tahun 2014 ditargetkan pengadaan sarana prasarana sebanyak satu paket perangkat pengolah data. Output tersebut telah direalisasi 100. Penyerapan anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp71.923.500 atau 98,52% dari anggaran sebesar Rp73.000.000,00. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana telah menggunakan dana secara efisien. Kondisi ini terlihat dari realisasi pengadaan dengan output sebanyak satu paket direalisasi dengan nilai yang lebih rendah dari anggaran.


42


BAB IV : PENUTUP LAKIP Pusinfowas Tahun 2014 telah menyajikan gambaran secara lengkap pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pusinfowas selama tahun 2014. Pusinfowas melaksanakan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya‐BPKP yang terdiri atas sembilan kegiatan, dan satu kegiatan sebagai pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dengan satu kegiatan. Hasil penilaian sendiri (self assessment) atas pencapaian target indikator kinerja Program Dukungan Manajemen dan Program Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya – BPKP yaitu untuk indikator terimplementasinya sistem informasi akuntabilitas keuangan negara sebagai dukungan komunikasi kepada stakeholders BPKP sebesar 95,38%, dan indikator terimplementasinya sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen BPKP sebesar 99,13%. Bahkan, untuk beberapa kegiatan pencapaiannya di atas 100%. Namun demikian, disadari bahwa dalam beberapa pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan kinerja secara berkesinambungan. Akhir kata, segenap pimpinan dan seluruh pegawai Pusinfowas mengucapkan terima kasih atas perhatian pembaca, dan mengharapkan agar dokumen ini dapat menjadi media akuntabilitas Pusinfowas serta dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi dalam pengambilan keputusan.

Lakip Tahun 2014 - Bab IV : Penutup

43

2015

Recommend Documents