2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 135/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA KAMIS, 12 NOVEMBER 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 135/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 57 ayat (3) huruf a] terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Perhimpunan Jiwa Sehat 2. Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca) 3. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dkk ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Kamis, 12 November 2015 Pukul 11.05 – 11.45 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Wahiduddin Adams 2) I Dewa Gede Palguna 3) Aswanto Mardian Wibowo

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Titi Anggraini 2. Irmansyah 3. Jenny Rosanna Damayanti 4. Ariyani 5. Khoirunnisa Nur Agustyati B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Fadli Ramadaniel 2. Arie Prima Haikal

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.05 WIB 1.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Sidang Perkara Nomor 135/PUU-XIII/2015 dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon atau memperkenalkan diri.

2.

Kuasanya

yang

hadir

dipersilakan

untuk

KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADANIEL Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami pekenalkan Pemohon yang hadir beserta Kuasa, mulai dari yang paling kanan Ibu Titi Anggraini Pemohon yang mewakili Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Di sebelahnya ada Dr. Irmansyah. Di sebelahnya ada Ibu Jenny Rosanna Damayanti Pemohon dari yang mewakili Perhimpunan Jiwa Sehat. Di sebelahnya lagi ada Ibu Dra. Hj. Ariyani Pemohon yang mewakili PPUA Penca. Saya Fadli Ramadaniel, Kuasa Hukum. Di sebelahnya Arie Prima Haikal, Kuasa Hukum. Di sebelahnya lagi Ibu Khoirunnisa Nur Agustyati Pemohon perseorangan, Pemohon IV. Terima kasih, Yang Mulia.

3.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik. Hari ini kita agendanya pemeriksaan pendahuluan, oleh sebab itu saya yakin sudah sering beracara di MK, kami persilakan untuk disampaikan pokok-pokok dari permohonan dan ini sudah kami terima permohonan tertulisnya dan sudah dibacakan, jadi disampaikan pokokpokok dari permohonannya. Silakan.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADANIEL Baik, terima kasih, Yang Mulia. Sebelum kami membacakan pokok-pokok permohonan, izinkan ada sedikit pengantar dai Pemohon Prinsipal yang diwakili oleh salah satu Pemohon Ibu Jenny Rosanna Damayanti, sebelum kita bacakan pokok-pokok permohonan.

5.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya, silakan. Tapi juga pokok-pokoknya juga, ya.

1

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADANIEL Ya.

7.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya.

8.

PEMOHON: JENNY ROSANNA DAMAYANTI Terima kasih, Majelis Hakim. Perkenalkan saya Jenny Rosanna Damayanti, Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat. Perhimpunan Jiwa Sehat adalah organisasi dari orang-orang yang mengalami gangguan jiwa di Indonesia. Nah karena posisi saya sebagai Ketua Umum Perhimpunan Jiwa Sehat, kami merasa bahwa Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 itu telah mengancam hak pilih orang dengan masalah gangguan jiwa di Indonesia yang adalah merupakan konstituen dari organisasi kami. Nah karena dengan jelas itu dinyatakan bahwa orang-orang dengan masalah gangguan jiwa itu tidak bisa didaftar sebagai pemilih. Ketentuan ini tidak pernah ada dalam Undang-Undang Pemilu, baik pemilu presiden maupun pemilu legislatif. Jadi yang lucunya justru ada di Undang-Undang Pilkada, bahkan di Undang-Undang Pilkada yang lalu pun ketentuan ini juga tidak ada, jadi baru muncul sekarang. Nah, pada pemilu kemarin kita telah melakukan berbagai hal yang memungkinkan bahkan orang-orang yang berada di rumah sakit jiwa pun untuk apa ... menggunakan hak pilihnya. Nah, kami merasa bahwa ketentuan ini, ini merampas hak dasar kami sebagai warga negara Indonesia. Hak dasar untuk memilih yang merupakan hak dasar warga negara ini telah dirampas dari kami, apalagi kita telah meratifikasi konvensi hak-hak penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang dengan jelas-jelas dalam apa ... konvensi tersebut dinyatakan bahwa hak-hak penyandang disabilitas termasuk di dalamnya disabilitas mental itu harus dijamin termasuk hak untuk ... hak untuk berpolitik memilih dalam pemilu, sehingga dengan demikian kami mohon kepada Majelis Hakim untuk bisa mengeluarkan ketentuan tersebut dari undang-undang ... dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Terima kasih.

9.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Silakan.

2

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADANIEL Baik, terima kasih, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Perkenankan kami menyampaikan pokok-pokok permohonan perihal pengujian Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Adapun yang menjadi Pemohon dalam perkara ini, pertama, Perhimpunan Jiwa Sehat, yang dalam hal ini diwakili oleh Jenny Rosanna Damayanti yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon I. Yang kedua, Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandan Cacat (PPUA Penca) yang dalam hal ini diwakili oleh Dra. Hj. Ariani, selaku Ketua Umum selanjutnya disebut sebagai Pemohon II. Ketiga, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, yang dalam hal ini diwakili oleh Titi Anggraini selaku Direktur Eksekutif selanjutnya disebut sebagai Pemohon III. Keempat, Khoirunnisa Nur Agustyati warga negara Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV. Adapun ruang lingkup pasal yang kami uji dalam permohonan ini adalah Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sepanjang frasa bahwa seorang warga negara yang bisa daftar sebagai

pemilih haruslah memenuhi syarat tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya dan dasar konstitusional yang kami gunakan, pertama, Pasal

27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Kedua, Pasal 28D ayat (1) UndangUndang Dasar Tahun 1945 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Maka dari itu kami akan menjelaskan kedudukan hukum Para Pemohon, dalam hal ini bahwa Pemohon I Perhimpunan Jiwa Sehat adalah lembaga yang berbentuk perhimpunan yang aktifitasnya fokus melakukan kajian dan pendampingan terhadap orang-orang yang mendapatkan gangguan kesehatan jiwa atau penderita skizofrenia. Dua, tentang aktifitas dari Pemohon I dalam melakukan kajian dan pendampingan terhadap orang-orang yang mengidap penyakit gangguan jiwa tertuang di dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Jiwa Sehat Pasal 5, tertanggal 5 Agustus 2002 yang menjelaskan maksud dan tujuan didirikannya Perhimpunan Jiwa Sehat adalah antara lain, kami bacakan, sebagai pusat kegiatan bermakna untuk proses pemulihan orang dengan masalah kesehatan jiwa. Kemudian sebagai kekuatan advokasi untuk memperjuangkan hak-hak orang dengan masalah jiwa, kemudian untuk memperjuangkan akses 3

pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan berkesinambungan bagi orang dengan masalah kesehatan jiwa, serta keluarganya. Kemudian memperjuangkan kesempatan untuk menikmati hak-hak sipil politik dan sosial budaya bagi orang-orang dengan masalah kesehatan jiwa, sebagaimana kami lampirkan dalam bukti P-4 dalam daftar alat bukti yang kami sampaikan kepada Mahkamah. Bahwa Pemohon II PPUA Penca adalah organisasi yang bersifat otonom, independent, dan non partisan, dan memiliki fungsi sebagai wadah perjuangan hak-hak politik penyandang cacat sesuai dengan tujuan dari didirikannya Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat atau PPUA Penca pada Pasal 5 Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga PPUA Penca, tertanggal 22 Agusutus 2008, yakni mewujudkan aspirasi hak-hak politik penyandang cacat dalam pemilu agar lebih terjamin dan terlindungi atas dasar kesetaraan dan kesamaan hak dalam menyalurkan hak untuk dipilih dan memilih secara mandiri, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, accessible, dan non diskriminasi, sebagaimana kami sampaikan kepada Mahkamah dalam bukti P-4. Bahwa untuk mencapai tujuan didirikannya PPUA Penca melakukan usaha sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 9 (...) 11.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Mungkin hal-hal seperti demikian cukup disingkat saja, ya. Mungkin ke apa … alasan permohonan, kemudian argumentasi juga singkat, kemudian petitum.

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADANIEL Ya, kami langsung masuk kepada alasan-alasan permohonan. Adapun argumentasi permohonan yang kami sampaikan di dalam permohonan ini. Pertama bahwa proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia agar seorang warga negara dapat memilih di dalam suatu pemilihan umum, setiap regulasi pemilu memberikan prasyarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh seorang warga negara. Bahwa prasyarat yang dimaksudkan berlaku untuk setiap pemilu, mulai dari Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, termasuk juga pemilihan kepala daerah. Bahwa pada Pasal 19 ayat (1) misalnya di UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menyebutkan, “Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah pernah kawin mempunyai hak pilih.” Bahwa Pasal 19 ayat (2) kemudian juga menjelaskan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar satu kali oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih. Bahwa Pasal 27 ayat (1) di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 pun juga mengatur bahwa syarat 4

seorang warga negara untuk bisa didaftar sebagai pemilih hanyalah dua hal saja. Pertama, sudah berusia 17 tahun atau sudah pernah kawin sehingga mereka bisa diberikan hak pilih. Bahwa dalam penyelenggaraan dan persiapan pemilu 2014, kami mencontohkan di dalam permohonan ini bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu mengeluarkan Surat Edaran Nomor 395 yang pada intinya memberikan ruang kepada pemilih yang berada di rumah sakit jiwa untuk bisa menyalurkan hak pilihnya pada proses pemilu 2014 yang lalu. Kemudian bahwa jika dilihat di dalam kondisi undang-undang a quo, ketentuan di dalam prasyarat warga negara menjadi seorang pemilih juga diatur di mana pada ayat (1) disebutkan, “Untuk dapat menggunakan hak memilih warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.” Bahwa di pada ayat (3) undang-undang a quo menyebutkan, “Untuk didaftar sebagai pemilih warga Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat 2. Pertama, tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya. Dan yang kedua, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.” Sekali lagi kami sampaikan bahwa ketentuan ini bahwa prasyarat seorang pemilih tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya hanya muncul di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan tidak pernah muncul di Undang-Undang Pemilu sebelumnya. Padahal baik pemilu presiden, pemilu legislatif, dan pemilihan kepala daerah dilaksanakan atas dasar prinsip dan asas yang sama. Bahwa jika dilihat dari dua syarat seorang warga negara bisa didaftar sebagai pemilih dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota dan juga di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah terang-benderang sama sekali tidak ada prasyarat untuk seorang warga negara sedang (…) 13.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Saya kira sama itu, ya. Saya kira sama, ya. Yang sama, enggak usah.

14.

KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADANIEL Kemudian kami sampaikan bahwa dengan adanya prasyarat dalam undang-undang a quo untuk seorang warga negara yang akan didaftar sebagai pemilih telah membuat suatu perlakuan yang diskriminatif, tidak adil, dan menghilangkan dengan begitu dini hak memilih seorang warga … warga negara untuk dapat berpartisipasi di dalam memilih calon kepala daerah, serta menimbulkan ketidakpastian hukum dan proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah, khususnya 5

pada tahapan pemutakhiran pendaftaran pemilih. Hal ini disebabkan oleh adanya jarak waktu, kalau kita lihat dari lampiran Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan Jadwal dan Program Penyelenggaraan Pilkada bahwa daftar pemilih itu ditetapkan pada tanggal 3 sampai 4 Oktober, sementara hari pemilihan dilaksanakan pada 9 Desember tahun 2015. Jika, kami hitung ada sekitar jarak 2 … 65 hari dari hari penetapan daftar pemilih sampai hari pemungutan suara. Padahal tidak mungkin seorang yang sedang terganggu jiwa atau ingatannya, menurut ilmu medis yang menjelaskan akan berlangsung dalam waktu yang selama ini. Jadi, ketika seorang sudah tidak didaftar sebagai pemilih ketika proses pemutakhiran daftar pemilih, seketika itu juga dia sudah kehilangan hak pilihnya. Padahal hak pemungutan suara masih berlangsung 65 hari kemudian, yakni pada tanggal 9 Desember tahun 2015. Maka dari itu kami meminta kepada Mahkamah, satu dalam provisi; menerima permohonan provisi dan yang kedua; memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempercepat proses pemeriksaan dan memutus permohonan ini karena terkait langsung dengan proses pemutakhiran daftar pemilih di dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang sudah berjalan dan ditetapkan daftar pemilih tetap pada tanggal 4 Oktober 2015 yang lalu. Sementara pemungutan suara dilaksanakan 9 Desember 2015. Dalam pokok perkara: 1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 3. Menyatakan Pasal 53 … 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara. Terima kasih, Yang Mulia. 15.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Jadi pada pemeriksaan pendahuluan, Majelis sesuai dengan ketentuan undang-undang akan memberikan nasihat untuk perbaikan 6

permohonan yang nanti ada waktu 14 hari untuk perbaikan itu dan dipersilakan memanfaatkan waktu tersebut, apakah sampai habis waktu tenggangnya 14 hari atau lebih cepat, lebih baik. Dari saya, pertama, ya syarat-syarat formil permohonan ini sudah baik ya, lengkap. Kemudian alasan kerugian konstitusional juga telah dijelaskan satu per satu. Satu hal lagi tadi bahwa mulai di UndangUndang tentang Pileg, Pilpres, yang ketentuan hak memilih itu sama diatur dalam babnya yang hampir juga normanya sama, ayat (1), ayat (2)-nya, tidak ada ketentuan seperti yang disebutkan oleh Pemohon ya, seperti sekarang ini. Kemudian yang kedua, terkait tadi sudah diantarkan oleh Ibu tadi, ini saya kira menegaskan dan memang sudah ada juga di dalam permohonan, ya. Sudah ada kita baca. Keadaan yang sekarang ini memang … ini sudah 12 November, ya. Hari H itu kurang dari sebulan lagi, ya. Dan tadi dengan ada penegasan bahwa di undang-undang pemilihan kita, pilpres, pileg, ini tidak ada, bahkan justru mulai muncul ketika di perpu, perpu, lalu ada Undang-Undang 1 Tahun 2015 ada, 57 ayat (3) ini, ayat (2)-nya ini diubah kemudian di 8 Tahun 2015 nya juga ada. Nah, ini biasanya kita ingin tanya ke pembentuk undang-undangnya, ya, kok ada sekarang ini, apa alasannya? Ini DPR dan apa ... pemerintah, waktu perpunya, kemudian waktu perubahannya ini di DPR, 8 Tahun 2015 ini dari DPR, tapi ini bisa digambarkan kalau kita untuk meminta keterangan Presiden, DPR, kemudian ahli atau saksi. Sementara di peraturan KPU ini daftar pemilih tetap itu sudah dimulai Juni, ya, dan ditetapkan 3 sampai 4 Oktober yang lalu. Nah, memang ... namun tentu karena ini menyangkut hal yang penting, ya, tadi tidak di dalam Undang-Undang Pemilu Legislatif, Pemilu Pilpres, Wapres, kok sekarang ada. Nah, sementara tadi disebutkan ya bahwa keadaan dari gangguan jiwa atau ingatan itu, ya, tidak berlangsung terus-menerus, gitu kan, sehingga pada waktu di daftar mungkin keadaannya demikian tapi pada waktu apa ... memilih mungkin sudah apa ... berubah keadaan seperti itu. Nah, ini yang tentu dimohonkan oleh Para Pemohon untuk diperhatikan, ya. Nah, ini dari saya itu. Silakan Yang Mulia Pak Palguna untuk memberi nasihat. 16.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya yang pertama dari teknis dulu ya, diantara Anda, Kuasa, yang advokat siapa?

17.

KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADANIEL Yang advokat ada dua.

7

18.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Anda belum, ya?

19.

KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADANIEL Belum.

20.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Nah, kalau advokat harus sesuai dengan tata tertib Anda harus pakai toga, itu saja.

21.

KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI Saya belum advokat, Yang Mulia.

22.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Oh, ya, sudah. Kemudian ini dipermohonan Feri Junaedi, sama Tigor belum tanda tangan, ya? Itu nanti diperbaikan permohonan.

23.

KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADANIEL Pada perbaikan akan kita lengkapi, Yang Mulia.

24.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, itu. Supaya enggak menjadi persoalan nanti. Kami sudah berusaha cermat pun sering dipersoalkan orang, apalagi kalau tidak cermat, ya. Ya, itu yang ini. Pemohon betul, sudah cukup bagus permohonannya. Cuma begini, saya mau tanya sama Ibu Jenny ini, Anda sudah berbadan hukum belum ininya? Kalau itu … apa namanya ... sudah ada daftarnya di Kementerian Hukum dan HAM? Belum. Dipakai ininya. Baru akta notarisnya saja?

25.

PEMOHON: JENNY ROSANNA DAMAYANTI Akta notaris.

26.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Enggak, begini. Sebab kalau sudah berbadan hukum nanti akan berbeda, kan ini nanti di Pasal 51 Undang-Undang MK itu kan dibedakan 8

antara hak badan hukum dan perseorangan warga negara Indonesia, misalnya kalau di sini kalau memang belum ada badan hukumnya itu, ini diubah saja sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama saja, begitu saja. Supaya legal standing dan alasan yang dikemukakan di sini menjadi bisa diterima. Dan yang kedua, ini untuk … terutama untuk kuasa, ya. Mohon dicatat. Ini kan sudah ada anggaran dasar anggaran rumah tangganya, fungsinya oke, itu sudah disebutkan ini yang menjadi alasan permohonan. Yang penting yang Anda lupa sebutkan adalah siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama perkumpulan ini, itu yang harus Anda sebutkan di sini. Kalau Jenny misalnya sebagai ketua berarti misalnya kalau dianggaran dasarnya ... karena dia yang sekarang bertindak untuk dan atas nama itu, itu ditunjukan atas dasar ketentuan anggaran dasar ini dia bertindak untuk dan atas nama ini. Demikian juga yang Pemohon II, ya, Pemohon II, mungkin Pemohon III Ibu Titi juga begitu saya kira sama, itu hanya untuk … apa namanya ... formalitas permohonan tapi itu penting karena nanti itu berkaitan dengan persoalan legal standing Saudara ini diterima atau enggak, kalau nanti kabur itu enggak relevan antara apa yang diterangkan dengan yang inikan ... jangan sampai karena alasan itu kemudian tidak diterima legal standingnya kan kacau, itu. Kemudian. Nah, ini untuk yang Pemohon perorangan saya mau tanya ini. Mba siapa namanya? 27.

KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADANIEL Khoirunnisa Nur Agustyati.

28.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Khoirunnisa Nur Agustyati. Pertanyaan saya inikan pasal yang ini menyangkut soal dalam tanda petik, gitu ya, sebelum diperiksa oleh Mahkamah. Ini mereka yang mengidap gangguan jiwa lah kira-kira gitu, Anda pernah itu?

29.

KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADANIEL Bisa mungkin kami jelaskan, Yang Mulia.

30.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya.

9

31.

KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADANIEL Pemohon perseorangan pertama kami menyampaikan bahwa Ibu Khoirunnisa adalah salah satu pegiat pemilu dan dalam pemilu legislatif 2014 yang lalu dan yang termasuk pemilu presiden salah satu concern risetnya adalah soal bagaimana menciptakan suatu daftar pemilih yang berkeadilan untuk semua. Termasuk juga ketika pada pileg dan pilpres yang lalu kami aktif menyampaikan kepada KPU yang di ... melalui riset yang dibuat oleh Ibu Khoirunnisa sudah semestinya hak pilih temanteman yang dengan gangguan jiwa harus dipenuhi dan kemudian KPU menindaklanjuti itu dengan mengeluarkan surat edaran. Terima kasih.

32.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ada organisasinya enggak? Apa cuma riset perorangan atau bagaimana?

33.

KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADANIEL Yang bersangkutan adalah pegiat dan peneliti di Perludem.

34.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Oh, peneliti. kenapa enggak jadi satu dengan Bu Titi, enggak?

35.

KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADANIEL Karena memang kita mau menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin menyampaikan permohonan karena terkait dengan hasil riset yang pernah dia sampaikan, makanya kita (…)

36.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Enggak, maksud saya kan bisa lebih efektif justru kalau didukung oleh hasil risetnya itu kalau di sana itu di … enggak?

37.

KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADANIEL Bisa nanti kalau memang baiknya direvisi (…)

38.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Artinya ini itu saran saja ya untuk efektifitas permohonan, maksud saya. Kalau enggak diterima enggak apa-apa, cuma kalau … kan itu bisa memperkuat alasan Anda kalau di misalnya dia perlu … itu justru 10

didukung oleh hasil riset. Yang ini kan malah bagus ke sana? Kecuali ada pertimbangan lain misalnya pernah … makanya saya tanya. Pernah mengidap ini atau sedang dalam terapi itu enggak? Itu. Sehingga merasa … sebab kalau perorangan kan alasannya itu kan? 39.

KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADANIEL Baik.

40.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Itu pertimbangan saja ya. Kalau misalnya ini (…)

41.

KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADANIEL Dicatat, Yang Mulia.

42.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Saya kira hal-hal formal itu saja yang dari saya. Kalau alasanalasan permohonan kan sudah jelas tadi dikemukakan, Anda juga menyebutkan ini … tadi juga pengantarnya Ibu Jenny juga sudah menyampaikan. Ada keterifikasi, konvensi dan segala macam. Nah, soal substansi tentu nanti Mahkamah yang akan mempertimbangkan. Kami menyarankan itu saja. Nah, apakah ini nanti akan bagaimana nasib permohonan ini, tentu nanti ini karena masih ada tenggat waktu permohonan Anda. Di dalam provisi meminta supaya di apa … sebenarnya supaya diputus dengan cepat. Sebenarnya tanpa provisi itu pun karena ini menyangkut pilkada, pasti kami prioritaskan. Cuma masalahnya adalah kita kan masih tunduk pada hukum acara. Hukum acara di sini Anda memberi … mempunyai kesempatan untuk memperbaiki permohonan 14 hari. Itu saja sudah terpotong 14 hari, kalau lebih cepat misalnya … bisa lebih ini … tapi kan tadi Yang Mulia Ketua sudah menyampaikan. Karena ini baru muncul dalam Undang-Undang Pilkada, kami mempunyai kepentingan untuk mendengar misalnya. Misalnya nanti kalau Pleno 9 Hakim menganggap ini perlu dibawa ke Pleno itu kan. Kami mempunyai kepentingan untuk mendengar pembentuk undang-undang. Kenapa baru muncul ini, pasal ini, gitu. Kan itu anunya. Nah, kecepatannya itu jadi relatif lalu, gitu. Kapan kami bisa memutus itu, gitu kan. Itu yang anu. Mudah-mudahan DPR tidak reses nanti sehingga bisa datang juga ini kan pemerintah juga kan. Nanti belum lagi misalnya kalau Anda mau mengajukan ahli misalnya. Itu kan ada prosedur yang harus dilalui demikian dan juga kita harus mengharmoniskan dengan jadwal sidang sebelumnya. Enggak

11

mungkin kita abaikan begitu saja karena dia sudah sidang terlebih dahulu, nanti kami yang diprotes. Artinya terkait dengan permohonan provisi itu. Mohon pemahaman dari Saudara Pemohon bahwa itulah prosedur yang akan kita lalui, sehingga kecepatan yang dimaksud tentu tidak bisa dalam waktu 14 hari kemudian kami lalu memutus, enggak bisa. Karena ada prosedur beracara yang mesti dilalui dan kemudian ada hal-hal lain yang perlu kita dengarkan barangkali. Dari saya begitu, Pak Ketua. Terima kasih. 43.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Silakan, Prof. Aswanto.

44.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Terima kasih, Pak Ketua. Saudara-Saudara Para Pemohon. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Ketua dan Anggota Panel. Saya ingin menambahkan sedikit saja karena sesuai dengan hasil bacaan saya juga bahwa permohonan ini sudah cukup bagus untuk bisa kita pahami apa yang diinginkan, gitu. Namun tentu Saudara-Saudara mengajukan permohonan ini kan dengan harapan dikabulkan. Nah, untuk hasil itu tentu kami perlu diyakinkan, Mahkamah perlu diyakinkan bahwa ketentuan atau norma yang ada di dalam Pasal yang diminta untuk diuji itu, yaitu Pasal 57 ayat (3) huruf a, itu memang bertentangan dengan norma yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahkan lebih dari itu Saudara juga harus menjelaskan bahwa … harus dielaborasi lagi bahwa potensi kerugian atau kerugian faktual yang terjadi dengan adanya norma itu akan berubah menjadi tidak akan terjadi lagi dengan tidak adanya norma yang dimaksudkan. Di petitum Saudara, Saudara minta supaya norma itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Cuma perlu juga Saudara memberikan kami keleluasaan, perlu memberikan keleluasaan kepada Mahkamah, artinya mungkin saja Mahkamah berpandangan bahwa ya sebenarnya norma ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, gitu. Sehingga perlu catatan di bawah bahwa permohonan ini juga memberikan ruang kepada Mahkamah untuk mengambil keputusan atau untuk memutuskan terlepas dari apa yang Saudara minta. Tetapi Mahkamah menggap itu adil (ex aequo et bono), gitu. Ini biasanya permohonan ada di bawah, gitu ya. Itu sebenarnya pintu untuk pengadilan masuk, pintu untuk Mahkamah masuk, jangan sampai ada sesuatu yang mendasar menurut Mahkamah tetapi tidak tepat kalau apa yang Saudara minta di petitum dipenuhi, gitu. Secara keseluruhan. Mungkin tidak dipenuhi secara 12

keseluruhan tapi bisa ditafsirkan. Tapi kalau tidak ada pintunya masuk, kami susah. Nanti dikritik lagi … kita dianggap … apa namanya … ultra petita nanti kita. Nah, itu yang … yang pertama. Yang kedua. Menarik juga di dalam permohonan Saudara ini sudah mengurai atau memperbandingkan beberapa undang-undang pemilihan, baik pemilihan legislatif, pilpres, ya, Saudara sudah bandingkan. Tapi menurut saya, yang peling penting itu adalah kami diyakinkan bahwa semua orang itu sebenarnya … apa … semua subjektif hukum itu punya hak yang sama, gitu ya. Kecuali, dibatasi oleh undangundang. Nah, bisa Saudara melihat dari … apa … argumen ini bisa Saudara bangun dengan melihat beberapa undang-undang, bisa hukum pidana, bisa KUHPerdata. Misalnya, di dalam KUHPerdata, kan ada pasal … Pasal 100 … 1330. Bahwa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu adalah … salah satunya adalah orang yang ditaruh di bawa pengampuan. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan, antara lain gangguan jiwa, pemabuk, atau pemboros. Nah, ini haru Saudara counter dari awal, sehingga Mahkamah nanti tidak lari ke situ. Mahkamah bisa lari ke situ nanti, “Wah, ini kan ada ketentuan undang-undang bahwa orang sakit jiwa, memang harus di bawah pengampuan.” Termasuk juga di … ketentuan dalam Undang-Undang Pidana. Di dalam Undang-Undang KUHP, ditentukan bahwa yang cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang dewasa menurut hukum dan berakal sehat. Nah, ini perlu Saudara elaborasi. Nah, supaya Anda yang lebih duluan me … me … apa namanya … mengelaborasi itu dan menutup kemungkinan nanti untuk kita jadikan sebagai argumen me-counter argumen Saudara, ya perlu Saudara elaborasi lebih awal di permohonan Saudara. Termasuk juga, Saudara mestinya mengelaborasi … apa namanya … ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Kesehatan. Di dalam Undang-Undang Kesehatan, Pasal 148 ayat (1), ya. Itu kan, “Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara.” Bahkan, di ayat (2)-nya ditegaskan, “Hak, sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi persamaan perlakuan dalam setiap aspek kehidupan.” Ya. Memang di situ ada catatan, “Kecuali peraturan perundang-undangan menyatakan lain.” Termasuk juga di dalam Undang-Undang Kesehatan ini Pasal 150 ayat (2). Siapa sebenarnya yang punya kewenangan untuk menentukan ini sakit jiwa atau tidak, gitu? Kan tidak semua orang mungkin karena … misalnya penyelenggara pemilu, “Wah, ini orangnya dia dapat informasi saja,” misalnya. Dia dapat informasi, “Wah, itu kurang sehat itu. Ya, sudahlah, berarti dia orang gila,” gitu, “Jangan kita daftar dia.” Untuk menentukan dia tidak sehat jiwanya atau sehat jiwanya, ya kalau sehat jiwanya kan bisa dilihat secara fisik, gitu. Tapi untuk tidak sehat jiwanya, itu kan mestinya ahlinya yang mengatakan bahwa dia tidak sehat jiwanya. Nah, itu Saudara juga menurut saya bisa dijadikan sebagai argumen untuk 13

meyakinkan kami bahwa sebenarnya … apalagi kalau Saudara nanti mengurai bahwa sebenarnya penyakit jiwa itu kan ada pengelompokannya. Ada penyakit jiwa yang memang permanen, ada penyakit jiwa yang … apa … situasional. Dia muncul ketika ada sesuatu yang … atau penyakit jiwa yang tidak permanen. Nah, sehingga, Saudara bisa berargumen bahwa sebenarnya enggak benar kalau ada ketentuan bahwa orang yang sakit jiwanya tidak boleh didaftar, gitu. Jangan sampai dia kena penyakit atau masuk di golongan penyakit jiwa yang hanya situasional, ada situasi tertentu dia muncul. Tetapi kalau situasi itu hilang, menjadi sehat kembali. Ini kan tidak fair kalau tiu tidak diberi hak untuk memilih. Saya kira, Saudara juga tadi sudah menyampaikan. Tenggang waktu dari didaftar sebagai … apa namanya … masyarakat atau warga yang potensial sebagai pemilu … sebagai pemilih dengan pelaksanaan pemilihan itu sendiri, kan cukup panjang? Nah, jangan-jangan di tenggang waktu itu karena dia cuma masuk di kelompok sakit jiwa yang situasional, pada waktu pemilu malah dia sehat, gitu. Nah, ini kan … nah, saya kira itu yang penting Saudara elaborasi, sehingga kami lebih yakin bahwa memang … saya kira, kami paham bahwa Saudara pasti minta supaya ini dikabulkan, kan? Karena di petitumnya, Saudara sudah minta, begitu. Tapi untuk mengabulkan, tentu ya Saudara harus meyakinkan kami bahwa memang betul argumen Saudara, gitu ya. Saya kira dari saya, Yang Mulia, cukup. Terima kasih. 45.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Terima kasih. Saya juga sedikit ingin menambahkan untuk nanti di dalam perbaikan ditambahkan. Tadi karena memang disinggung bahwa baik di Undang-Undang Pileg, Undang-Undang Pilpres, Wapres, itu ketentuan yang selama ini di dalam hak memilih, itu … itu hak, ya, hak memilih. Bab keempat itu dan bab kelima itu hak memilih. Jadi, memang selama ini hanya dua ketentuan, yaitu berusia 17 tahun pada waktu memilih atau sudah pernah nikah, itu saja. Nah, ini nanti tolong diberikan banyak apa … pandangan dan bahkan mungkin gambaran pelaksanaannya, kerena apa? Karena yang dimohonkan ajukan ini adalah syarat untuk terdaftar sebagai pemilih. Sementara tadi dikemukakan bukan ketika memilih, kan syarat ketika memilih ya ini, ini misalnya ya. Ketika memilih kita ada kemungkinan sudah sebuh dan sebagainya. Nah itu ada celah yang muncul dalam aturan pendaftaran pemilih karena jarak waktu. Nah, ini yang dipastikan nanti di… karena ini Pemohonnya juga dari … apa … unsur-unsur di dalam Perhimpunan Jiwa Sehat, kemudian dari Perludem, kita sudah banyak selama ini diberikan pandangan, bahkan dibantu. Itu perlu dipastikan bagaimana pelaksanaan aturan ini dan dipastikan bahwa pemilih ketika menggunakan hak pilihnya pada 14

hari H, pada hari H-nya itu 9 Desember nanti, orang yang sedang tidak terganggu jiwanya. Karena penggunaan hak pilih memerlukan kemampuan rasional dari pemilih. Ya, mungkin tadi kata seperti Yang Mulia Pak Palguna dan Juga Pak Prof. Aswanto, ya, keadaan-keadaan itu sudah tidak seperti pada waktu didaftar. Nah, tapi bagaimana ini gambaran nanti pelaksanaannya, sehingga kita yakinkan misalnya ini dikabulkan, lalu bisa dilaksanakan, tidak sulit dilaksanakan. Karena syarat sebuah undang-undang itu dalam undang-undang kita adalah dapat dilaksanakan. Jangan kita putus, lalu waktu melaksanakannya tidak mudah, itu kan ya. Karena meskipun dibuka TPS-TPS di rumah sakit jiwa, tetapi yang berhak untuk menggunakan hak pilih adalah pemilih yang tidak terganggu kan? Kalau memang ini, ketentuan itu kan ya, mungkin gambaran orang, misalnya terkait hal-hal keadaan itu, “Loh di rumah sakit jiwa ini banyak TPS.” Ya, memang tentu tidak yang sedang menderita itu saja yang menjadi pemilih waktu itu kan, pegawainya juga. Tapi ada dugaan ini bagaimana membedakannya dan yang dipastikan itu tadi. Ketika waktu hak memilihnya terdaftar dia diklasifikasikan sedang terganggu jiwanya ini dan tadi alasannya, kan ini tidak terus-menerus. Nah, pada waktu H-nya itu dia sudah tidak mengalami keadaan yang seperti itu, bagaimana teknisnya? Digambarkan juga andaikata ini hal itu yang kita putuskan nanti, gitu ya. Ini saya kira dari Majelis dan nanti hal-hal seperti tolong di … inikan … di apa … perbaikan dan waktunya 14 hari, berarti nanti paling lambat, ya syukur kalau lebih cepat, Rabu, 25 November tahun 2015, ya, diserahkan ke Kepaniteraan kita. Ada hal-hal yang mau disampaikan? Silakan. 46.

KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADANIEL Terima kasih, Yang Mulia. Kami sudah catat masukan dari Mejelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi dan kami akan segera perbaiki. Dan yang kedua kalau diizinkan, berkenan nanti bersamaan dengan perbaikan permohonan, kami akan langsung mengajukan daftar saksi dan ahli yang akan kami hadirkan di persidangan. Terima kasih.

47.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik. Jadi waktu yang sudah kita informasikan, kemudian tadi sampaikan bahwa mudah-mudahan dimanfaatkan waktu ini lebih efisien, ya. Karena semangat permohonannya tadi, begitu, untuk provisi dan nanti persidangan selanjutnya akan diberitahukan kemudian setelah perbaikan itu masuk.

15

Baik, saya kira sidang hari ini selesai dan sidang ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 11.45 WIB Jakarta, 12 November 2015 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

16