PERJANJ1AJN mt tAfi jL>Ac/iu x Antara
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor : 270/asa.9~/431.006.1/2015
Nomor : 01/PERJAN/KPU-SIT/V/2015 Tentang . @
,_ @@@..,. T>,mjni,an Uf lun Daerah Kabupaten Situbondo f
bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jalan PB. Sudirman Nomor 1 Situbondo, kami yang bertandatangan di bawah ini : I. Drs. H. SYAIFULLAH, MM , Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo berkedudukan di Jalan PB. Sudirman Nomor 1 Situbondo, dalam perbuatan hukum ini dari dan karenanya sah secara hukum bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten
Situbondo, yang selanjutnya
disebut
PIHAK KESATU.
II. JOEDO FADJAR RIAWAN, Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo berkedudukan di Jalan Cendrawasih Nomor 32 Situbondo, dalam perbuatan hukum ini dari dan karenanya sah secara hukum bertindak untuk dan atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo, yang selanjutnya
disebut
PIHAK KEDUA.
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA disebut juga KEDUA BELAH PIHAK saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Hibah Daerah, dengan memperhatikan ketentuan: 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor ~" '
"
*: @*""
1 Tahun
2014 tentang Pemilihan
'"'iWn Mpniadi Undang-Undang (Lembaran Negara
f \ -f r f-
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5678); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten
Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah; 8. Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara; 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2015; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012; 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2008 Nomor 2); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2008 Nomor 13); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun
2015; 18. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun
2015; 19. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Situbondo Tahun 2015; 20. Keputusan Bupati Situbondo Nomor 188/48/006.2/2015 tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan sesuai anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2015 ;
i */
21. Keputusan Bupati Situbondo Nomor
Tahun 2015 tentang Standar Biaya
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2015 Berdasarkan hal-hal dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut
diatas, KEDUA BELAH PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Hibah Daerah sebagiman diatur dalam pasal-pasal berikut :
Pasal 1
RUANG LINGKUP Ruang lingkup perjanjian ini adalah Hibah Daerah dari Pemerintah Kabupaten Situbondo kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo berupa uang sebesar Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) untuk pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015.
Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN (1) Maksud
Perjanjian
menyelenggarakan
Hibah
Daerah
ini
pelaksanaan Pemilihan
adalah
dalam
rangka
Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Situbondo Tahun 2015 secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
(2) Tujuan Perjanjian Hibah Daerah ini adalah untuk penyediaan dana penyelenggaraan program dan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Situbondo Tahun 2015;
Pasal 3
KEDUDUKAN KEDUA BELAH PIHAK (1) PIHAK KESATU adalah pemberi Hibah Daerah berupa uang sebesar Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah).
(2) PIHAK KEDUA adalah penerima Hibah Daerah dari PIHAK KESATU berupa uang sebesar Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah).
(3) Pemberian Hibah sebagaimana tersebut ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2015. Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KEDUA BELAH PIHAK
(1) PIHAK KESATU : a. Menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar
Rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada PIHAK KEDUA; b. Menerima Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Dana Hibah Daerah dengan disertai bukti-bukti terlampir setiap bulan dengan waktu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari PIHAK KEDUA.
k
c. Melalui
SKPD
penggunaan
terkait
dana
melakukan
Hibah
evaluasi
Daerah
dan
sesuai
monitoring
dengan
atas
Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Daerah oleh PIHAK KEDUA. d. Menunda pencairan dana Hibah Daerah apabila PIHAK KEDUA tidak atau belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
(2) PIHAK KEDUA : a. Menerima uang sebesar Rp. 25.000.000.000,- (Duct Puluh Lima Milyar
Rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1; b. Bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan dana Hibah Daerah sesuai dengan rincian Proposal/Rencana Kebutuhan Biaya; c. Menyampaikan Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan
Dana Hibah Daerah dengan disertai bukti-bukti terlampir kepada Bupati Situbondo melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo, setiap bulan dengan waktu paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada PIHAK KESATU. d. Menyetorkan sisa penggunaan Dana Hibah Daerah yang tidak dapat
direalisasikan kepada PIHAK KESATU paling lambat tanggal 31 Desember Tahun 2015 melalui Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo. e. Melaporkan secara berkala kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati kepada PIHAK KESATU.
Pasal 5 MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH (1) Pencairan belanja Hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara transfer dari Rekening Kas Daerah Kabupaten
Situbondo ke Rekening RPL 035 KPU Kabupaten Situbondo, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Fotocopy naskah perjanjian hibah; b. Pakta Integritas;
c. Fotocopy rekening RPL 035 KPU; d. Kwitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel; e. Surat permohonan pencairan; f. Fotocopy daftar susunan pengurus/personil; g. Fotocopy SK penunjukan bendahara; h. Fotocopy Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah. (2) Pencairan Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan :
a. Tahap I, sebesar 18 (Delapan Belas) Milyard Rupiah ; b. Tahap II, sebesar 7 (Tujuh) Milyard Rupiah, diajukan setelah tahap I sudah dipertanggungjawabkan.
4 *+/
Pasal b
PENGGUNAAN HIBAH (1) Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dalam pasal 1, hanya dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk pembiayaan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015; (2) Penggunaan dana hibah sebagimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo tahun 2015 mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga berakhirnya proses pemilihan;
(3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Rincian Kebutuhan Biaya (RKB) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo berdasarkan tahapan penyelenggaraan pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian ini. Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) (1) Keadaan kahar (force majeure) termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai.banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini;
(2) Tidak satupun pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (force mejeure);
(3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, pihak yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.
Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN (X) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perselisian atau perbedaan
pendapat diantara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisian melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat; (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagimana dimaksud
ayat (1) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan npcrpri vane membawahi wilavah hukum Kabupaten Situbondo.
w
Pasal y
PERUBAHAN(ADDENDUM) (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai Kesepakatan PARA PIHAK; (2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam addendum perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
Pasal 10
SANKSI PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajiban laporan penggunaan hibah dapat dikenakan sanksi berupa : a. Ganti rugi dan pengembalian dana; b. Pemblokiran dan/atau penghentian sementara Dana Hibah yang diberikan; c. Pidana setelah melalui proses hukum seperti penyelidikan, penyidikan, peradilan dan lainnya.
Pasal 11 KRTF.NTTJAN LAIN-LAIN
(1) Tugas dan tanggungjawab KEDUA BELAH PIHAK dalam Ferjanjian Mioan Daerah ini tidak berakhir karena sebab meninggalnya atau berakhirnya masa
jabatan KEDUA BELAH PIHAK; (2) Apabila salah satu pihak meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka tugas dan tanggungjawabnya wajib dilaksanakan oleh Pengganti Hak (Rectsopvolger) dari masing-masing
pihak; (3) Perjanjian hibah ini berlaku terhitung sejak dimulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga berakhirnya proses tahapan pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Situbondo; (4) Dalam hal tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo dilaksanakan dalam 2 (dua) tahun anggaran yaitu Tahun anggaran 2015 sampai dengan 2016, maka belanja hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo dalam APBD Tahun Anggaran 2015 dapat digunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dan dianggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan Belanja
sisanya Daerah
Kabupaten Situbondo tahun anggaran 2016;
(5) Pihak yang berminat mengubah Perjanjian Hibah Daerah ini sebelum berakhirnya jangka waktu, terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis
kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum perjanjian hibah
14 */
Pasal 12
PENUTUP (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan belum disebutkan dalam Perjanjian Hibah Daerah ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Perjanjian
Tambahan/Perubahan (Addendum) oleh KEDUA BELAH PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini termasuk dalam lampiran-lampirannya. (2) Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dengan sebenar-benarnya di Situbondo pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal
Perjanjian ini, dalam rangkap 4 (empat) masing-masing 2 (dua) rangkap dibubuhi materai yang cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum yang
sama dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dengan membubuhi an/sremoel instansi masing-masing. r
UA
/ru
MM
fAR RIAWAN
\ -v/
