2015

VOLUME 5

Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Bangunan / 2015 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya

DAFTAR ISI

6 / Latar Belakang 16 / Kebutuhan Pendanaan 2015-2019 20 / Diagram Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Bangunan 26 / Rencana Kegiatan 2015-2019

PEMBINAAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DAN PENATAAN BANGUNAN

Latar Belakang Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Bangunan

UU BG 28/2002

PP 36/2005

NSPK

Perda BG

6

Terwujudnya penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan yang tertib, andal, berkualitas, produktif, layak huni dan berjati diri untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

Kondisi Eksisting Program Bangunan Gedung TAHUN 2010 INDIKATOR KINERJA OUTPUT

1.

SATUAN

Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Peraturan Penataan Bangunan dan a. NSPK Lingkungan Laporan Pembinaan Pelaksanaan Penataan, Pengelolaan Bangunan dan b. Laporan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara Laporan Pengawasan Pelaksanaan Penataan Bangunan c. Laporan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara d.

e.

2.

a.

Bangunan Gedung dan Fasilitasnya

Kab/ Kota

Sarana dan Prasarana Lingkungan Kawasan Permukiman Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman Perdesaan/Kumuh/ Nelayan dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat Keswadayaan Masyarakat

Kel/Desa

TAHUN 2011

CAPAIAN

TAHUN 2012

CAPAIAN

TAHUN 2013

CAPAIAN

TAHUN 2014 CAPAIAN

CAPAIAN

VOLUME

BIAYA (Rp)

VOLUME

BIAYA (Rp)

VOLUME

BIAYA (Rp)

VOLUME

BIAYA (Rp)

VOLUME BIAYA (Rp)

12

5,437,254

8

4,611,979

43

15,362,725

57

20,270,453

330

173,373,456

241

315,158,694

403

344,608,963

36

90,493,923

35

101,000,168

449

98,008,487

33

8,953,951

69

9,363,724

37

7,798,658

32

5,503,217

66

7,866,268

44

80,609,528

134

205,843,593

44

107,304,029

130

162,520,268

25

190,332,167

137

198,960,226

322

354,855,712

411

458,808,384

473

825,752,751

54

183,092,090

-

10,948

1,444,212,474

10,930

1,841,860,908

10,925

1,999,056,474

11,066

2,021,916,644

11,066

2,104,520,248

2,081,622,103.00

2,786,670,374

2,708,105,432

3,165,229,184

2,801,745,112

7


Program Pengembangan Kota Hijau

No

Tahun

1

2011

2

3

8

2012

2013

Kegiatan

(Software)

Kegiatan (Fisik)

60 K/K - Kampanye Publik - Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH) 60 K/K - Penyusunan RAKH - Penyusunan peta komunitas hijau - Penyusunan Masterplan RTH - Forum komunitas hijau - DED - Kampanye Publik - Capacity Building

- Pembangunan RTH

25 K/K - Penyusunan RAKH - Penyusunan peta komunitas hijau - Penyusunan Masterplan RTH - Forum komunitas hijau - DED - Kampanye Publik - Capacity Building 60 K/K - Penyempurnaan RAKH - Kegiatan forum komunitas hijau - Penyusunan Masterplan RTH (upscaling) - Kampanye publik - Capacity Building

- Pembangunan RTH

Program Pengembangan Kota Hijau (lanjutan)

No

Tahun

Kegiatan (Software) 23 K/K - Kegiatan forum komunitas hijau

3

2013

29 K/K (peserta baru) - Kegiatan forum komunitas hijau - DED - Masterplan RTH - Peta komunitas hijau - Kampanye publik 44 K/K - Festival KH - Aksi komunitas - FGD aspirasi dan visi Kota Hijau - DED

4

2014

Kegiatan (Fisik) -

Pembangunan RTH

5 K/K diantaranya mendapatkan bangunan fisik

-

Supervisi Pembanguna RTH

26 K/K - Festival KH - Aksi komunitas - FGD aspirasi dan visi Kota Hijau - DED 37 K/K (Persiapan KH Mandiri) - - Festival KH - Aksi komunitas - FGD aspirasi dan visi Kota Hijau - DED 30 K/K - Penyusunan RAKH

9


Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka No.

Tahun

1.

2011

Kegiatan Kajian awal Kota Pusaka Indonesia

Direktorat Perkotan Ditjen Penataan Ruang

Breakfast Meeting Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP)

10 K/L

Launching dan sosialisasi P3KP

2.

2012

Pelaksana

Pelatihan penyusunan proposal keikutsertaan P3KP Konsultasi penyusunan proposal keikutsertaan P3KP Penilaian proposal P3KP dan pembagian kelompok/kategori peserta P3KP

a. b. c.

Ditjen Penataan Ruang Tim Fasilitator P3KP 28 Kabupaten/Kota anggota JKPI Tim Fasilitator P3KP 28 Kabupaten/Kota a. Tim Fasilitator P3KP b. 28 Kabupaten/Kota a. b.

Pelatihan penyusunan Rencana a. Aksi Kota Pusaka (RAKP) dan b. pembentukan tim kota pusaka daerah a. Sarasehan Kota Pusaka dan b. Penandatanganan MoU P3KP

Tim Teknis P3KP Tim Penilai Independen

Tim Fasilitator P3KP 10 Kabupaten/Kota A Dirjen Penataan Ruang 10 Kepala Daerah Kabupaten/Kota A

Pelatihan penyusunan RAKP dan 18 Kabupaten/Kota B dan C pembentukan tim kota pusaka (digabung dalam 1 kelompok) daerah

10

Penyusunan petunjuk teknis inventarisasi pusaka

Tim Teknis P3KP Tim Fasilitator P3KP

Capaian Buku “Kota Pusaka: Langkah Indonesia Membuka Mata Dunia” Pembentukan Tim Pengarah, Tim Teknis, dan Tim Fasilitator P3KP Keikutsertaan 26 Kabupaten/Kota dalam P3KP Draf proposal keikutsertaan P3KP Proposal keikutsertaan P3KP Pengelompokan peserta P3KP menjadi 3 (tiga): • 10 Kabupaten/Kota A • 10 Kabupaten/Kota B • 8 Kabupaten/Kota C • •

Draf RAKP SK Tim Kota Pusaka Daerah

• •

Dokumen RAKP MoU P3KP

Penggabungan kategori B dan C menjadi 1 (satu) kelompok • Draf RAKP • SK Tim Kota Pusaka Daerah Petunjuk teknis inventarisasi pusaka • Dokumen inventori •

peserta P3KP Pelatihan penyusunan Rencana a. Aksi Kota Pusaka (RAKP) dan b. pembentukan tim kota pusaka daerah a. Sarasehan Kota Pusaka dan b. Penandatanganan MoU P3KP

Pelatihan penyusunan RAKP dan


18 Kabupaten/Kota B dan C (digabung dalam 1 kelompok)

pembentukan tim kota pusaka Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (lanjutan) daerah

No.

Tahun

1.

2011

3.

2013

Kegiatan Penyusunan petunjuk teknis Kajian awal Kota Pusaka inventarisasi pusaka Indonesia

Pelaksana Tim Teknis P3KP Direktorat Perkotan Tim Fasilitator P3KP Ditjen Penataan Ruang

Breakfast Meeting Program Inventarisasi aset pusaka Kota Penataan dan Pelestarian Pusaka (P3KP)

Kabupaten/Kota A 10 K/L

Launching dan sosialisasi P3KP

2.

4.

2012

2014

Workshop PPP Pusaka Pelatihan penyusunan proposal keikutsertaan P3KP Konsultasi penyusunan proposal Forum Kota Pusaka keikutsertaan P3KP Indonesia dan Penandatanganan MoU Penilaian proposal P3KP dan P3KP pembagian kelompok/kategori Penyusunan peserta P3KPmasterplan dan perencanaan teknis kota pusaka Pelatihan penyusunan Rencana Aksi Kota Pusaka (RAKP) dan Penyempurnaan panduan pembentukan tim kota pusaka penyusunan RAKP dan daerah inventarisasi pusaka Sarasehan Kota Pusaka dan Penandatanganan MoU P3KP Pendampingan peyempurnaan RAKP dan inventarisasi pusaka Pelatihan penyusunan RAKP dan pembentukan tim kota pusaka daerah Workshop PPP Pusaka Penyusunan petunjuk teknis inventarisasi pusaka

a. Ditjen Penataan Ruang Teknis P3KP a. b. Tim Fasilitator P3KP TimKabupaten/Kota Fasilitator P3KP b. c. 28 anggota JKPI Pendidikan, c. Kementerian Tim Fasilitator P3KP dan Ilmu Kebudayaan, 28 Kabupaten/Kota Pengetahuan Belanda a. Tim Fasilitator P3KP A d. 10 Kabupaten/Kota a. Dirjen Penataan Ruang b. 28 Kabupaten/Kota 18 Kepala Daerah b. Kabupaten/Kota B a. Tim Teknis P3KP b. Tim Penilai Independen 11 Kabupaten/Kota A a. Tim Fasilitator P3KP Tim Teknis P3KP b. 10 Kabupaten/Kota A Tim Fasilitator P3KP a. Dirjen Penataan Ruang b. 10 Kepala Daerah Kabupaten/Kota A a. Tim Fasilitator b. 18 Kabupaten/Kota B 18 Kabupaten/Kota B dan C a. Tim Teknis P3KP (digabung dalam 1 kelompok) b. Tim Fasilitator P3KP c. Kementerian Pendidikan, Tim Teknis P3KP Kebudayaan, dan Ilmu Tim Fasilitator P3KP Belanda Pengetahuan d. 10 Kabupaten/Kota A

• •

10 Kabupaten/Kota B 8 Kabupaten/Kota C

• •


• •


Penggabungan kategori B dan C menjadi 1 (satu) kelompok • Draf RAKP • SK Tim Kota Pusaka Capaian Daerah Petunjuk teknis inventarisasi Buku “Kota Pusaka: Langkah pusaka Membuka Mata Indonesia • Dokumen inventori Dunia” Pembentukan Tim Pengarah, pusaka (skala kota dan Tim Teknis, Tim Fasilitator skaladan kawasan prioritas) • Peta pusaka P3KP • Film pusaka Keikutsertaan 26 Kabupaten/Kota dalam P3KP Draf proposal pelaksanaan PPP Draf proposal keikutsertaan Pusaka oleh Kabupaten/Kota P3KP •

Proposal keikutsertaan P3KP • Dokumen RAKP Pengelompokan peserta P3KP • MoU P3KP menjadi 3 (tiga): • Masterplan kota pusaka 10 Kabupaten/Kota A 10 Kabupaten/Kota • DED pada segmen B • 8 Kabupaten/Kota C penanganan di kawasan prioritas • Draf RAKP • Panduan penyusunan • SK Tim Kota Pusaka RAKP Daerah • Petunjuk teknis inventarisasi pusaka Dokumen RAKP • • Dokumen RAKP MoU P3KP • • Inventori pusaka • Penggabungan kategori Peta pusaka • Penetapan kawasan B dan C menjadi 1 (satu) pusaka prioritas kelompok • Draf RAKP • SK Tim Kota Pusaka Implementasi Daerah PPP Pusaka oleh Petunjuk teknis inventarisasi sektor swasta pusaka • Dokumen inventori

11

dan Penandatanganan MoU P3KP

b.

18 Kepala Daerah Kabupaten/Kota B

•

MoU P3KP

Masterplan kota pusaka DED pada segmen penanganan di kawasan prioritas • Panduan penyusunan RAKP • Petunjuk teknis inventarisasi pusaka Dokumen RAKP • Inventori pusaka • • Peta pusaka • Penetapan kawasan Capaian pusaka prioritas Buku “Kota Pusaka: Langkah Indonesia Membuka Mata Dunia” Implementasi PPP Pusaka oleh Pembentukan sektor swasta Tim Pengarah, Tim Teknis, dan Tim Fasilitator P3KP • Implementasi fisik Keikutsertaan 26 ruang terbuka penataan Kabupaten/Kota dalam P3KP pada kawasan pusaka prioritas Draf proposal keikutsertaan • Galeri pusaka P3KP Keikutsertaan 14 Kabupaten/Kota sebagai Proposal keikutsertaan P3KP peserta baru P3KP Pengelompokan peserta P3KP menjadi 3 (tiga): • 10 Kabupaten/Kota A • 10 Kabupaten/Kota B • 8 Kabupaten/Kota C

PEMBINAAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DAN PENATAAN BANGUNAN • Penyusunan masterplan dan 11 Kabupaten/Kota A perencanaan teknis kota pusaka Penyempurnaan panduan penyusunan RAKP dan inventarisasi pusaka


Pendampingan peyempurnaan a. (lanjutan) Tim Fasilitator Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka RAKP dan inventarisasi pusaka

No. 4. 1.

Tahun 2014 2011

Kegiatan Kajian awal Kota Pusaka Indonesia Workshop PPP Pusaka Breakfast Meeting Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) Launching dankawasan sosialisasi P3KP Penataan fisik pusaka prioritas

2.

2012

Pelatihan penyusunan proposal keikutsertaan Sosialisasi danP3KP pelatihan Konsultasi penyusunan proposal penyusunan proposal peserta keikutsertaan P3KP baru P3KP Penilaian proposal P3KP dan pembagian kelompok/kategori peserta P3KP

b.

18 Kabupaten/Kota B

Pelaksana a. Tim Teknis P3KP Direktorat Perkotan b. Tim Fasilitator P3KP Ditjen Penataan Ruang c. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ilmu 10 K/L Pengetahuan Belanda 10 Kabupaten/Kota A d. a. Ditjen Penataan Ruang b. Tim Fasilitator P3KP c. 28 Kabupaten/Kota 5 Kabupaten/Kota A anggota JKPI Tim Fasilitator P3KP 28 Kabupaten/Kota Tim Fasilitator a. Tim Fasilitator P3KP 14 Kabupaten/Kota b. 28 Kabupaten/Kota a. b.

Pelatihan penyusunan Rencana a. Aksi Kota Pusaka (RAKP) dan b. pembentukan tim kota pusaka daerah a. Sarasehan Kota Pusaka dan b. Penandatanganan MoU P3KP

Tim Teknis P3KP Tim Penilai Independen


Pelatihan penyusunan RAKP dan 18 Kabupaten/Kota B dan C pembentukan tim kota pusaka (digabung dalam 1 kelompok) daerah

12

Penyusunan petunjuk teknis inventarisasi pusaka


•

• •


• •


Penggabungan kategori B dan C menjadi 1 (satu) kelompok • Draf RAKP • SK Tim Kota Pusaka Daerah Petunjuk teknis inventarisasi pusaka • Dokumen inventori •

Target 2015-2019

+ 51% Perda BG

+ 40% BG ber IMB

+ 27% Kab/Kota melaksanakan SLF

+ 26,6% Kab/Kota menerapkan Sistem Pendataan BG

+ 64 BGN sudah BGH

+ 47,1% Kab/Kota memiliki TABG

13


Kendala dan Tantangan Kendala: • Pemerintahan/kabinet baru sehingga struktur organisasi baru, administrasi baru • Pergantian pimpinan daerah (Pilkada) serentak 2015 & 2016 • Pemahaman yang belum sama antara Kementerian PU-Pera dan Kemendagri. • Instrumen pengaturan penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan belum dipahami oleh Pemda dan legislatif di daerah. Tantangan: • Jumlah target tidak berubah dengan anggaran yang lebih diperketat dari yang diajukan ( Rp 45,3 triliun menjadi Rp 10 triliun) • Banyak kegiatan yang dilaksanakan di lokasi yang secara geografis jauh dan sulit dijangkau sehingga membutuhkan pendanaan yang lebih dibandingkan lokasi lain • Menjadikan capacity building sebagai salah satu fokus pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan • Target dituntut lebih konkrit sehingga indikator kinerja lebih terukur dan rinci • Target melibatkan unsur/komponen yang sensitif dengan persoalan dasar masyarakat dan Pemda • Diperlukan perubahan paradigma pelayanan maupun pembinaan Pemerintah bagi Pemda • Diperlukan sinergi dengan Pemda terutama terkait persoalan-persoalan riil di daerah (lahan, perizinan dll) • Pemerintah diharapkan sebagai contoh implementasi peraturan dan standar teknis yang utuh, sehingga perlu disediakan peraturan dan standar teknis yang lengkap dan merespon isu-isu mendesak di daerah

14

Pola Penanganan

IMPACT

OUT COME

OUT PUT

CORE PROCESS

SUPPORT PROCESS

INPUT

Terwujudnya penyelenggaran bangunan gedung dan penataan bangunan yang tertib, andal, berkualitas, produktif, layak huni dan berjati diri untuk mendukung pembangunan berkelanjutan Terwujudnya Penyelenggaraan BG dan Penataan Bangunan yang berkelanjutan

Terwujudnya Pengaturan dan Pembinaan Kelembagaan Penyelenggaraan BG dan Penataan Bangunan

Terwujudnya NSPK dan Efektifitas Pembinaan dalam Tertib Pembangunan dan Keandalan BG yang berkelanjutan

Terwujudnya NSPK dan Efektifitas Pembinaan RTH Kota dan Kawasan Perkotaan yang berkelanjutan

Terwujudnya NSPK dan Efektifitas Pembinaan dalam Pelestarian Kws Kota Pusaka/ Bersejarah dan Tradisional, Perbatasan, Rawan Bencana, wisata yang berkelanjutan

Tersedianya Kebijakan dan Strategi penyelenggaraan BG dan Penataan Bangunan

Terlaksananya Pengaturan dan Pembinaan Kelembagaan Bangunan Gedung dan Penataan Bangunan yang berkualitas

Tersedianya NSPK & terlaksananya pemb. BG yg tertib, andal, berkualitas, produktif, dan berjatidiri

Tersedianya NSPK & terlaksananya pemb. RTH Kota/Kab yg tertib, berkualitas, produktif & berjatidiri

Tersedianya NSPK & terlaksananya Pelestarian Kws Kota Pusaka/ Bersejarah dan Tradisional, Perbatasan, Rawan Bencana, wisata yg tertib, berkualitas dan produktif

Perumusan Kebijakan Operasional pembinaan BG dan Penataan Bangunan

Perumusan & penetapan program Pengaturan dan Pembinaan Kelembagaan penyelenggaraan BG dan Penataan Bangunan

Pelaksanaan Bimtek, Bantek, wastek penyelenggaraan BG

Pelaksanaan Bimtek, Bantek, wastek penyelenggaraan RTH Kota dan Kabupaten

Pelaksanaan Bimtek, Bantek, wastek penyeleng. Pelestarian Kws. Kota Pusaka/Bersejarah dan Tradisional, Perbatasan, Rawan Bencana, wisata

Perencanaan kebutuhan NSPK, Bintek, wastek penyelenggaraan BG

Perencanaan Kebutuhan NSPK, Bintek, wastek penyelenggaraan RTH Kota dan Kws. Perkotaan

Perencanaan kebutuhan NSPK, Bintek, wastek penyelenggaraan Pelestarian Kws. Kota Pusaka/Bersejarah dan Tradisional

Peraturan Perundangundangan, Informasi, Tenaga, Pendanaan



Perencanaan kebutuhan Perencanaan dan Pengaturan dan Evaluasi Pelaks. Anggaran Pembinaan Kelembagaan Penyelengg. BG dan penyelenggaraan BG dan Penataan Bangunan Penataan Bangunan

DIPA, POK, Data dan Informasi

Program, SDM, Tata Laksana, dan Prasarana Sarana Kerja

15


Kebutuhan Pendanaan 2015-2019 Kebutuhan Pembiayaan

No

Kegiatan

1

Gaji & Tunjangan

2

NSPK Pusat PBL

3

Legalisasi Perda BG

4

Pendampingan Penyusunan Ranperda BG

5

Monev Implementasi Perda BG

6

Pendampingan implementasi IMB-SLFTABG

7

Penyusunan & Legalisasi IMB-SLF-TABG

8

Advokasi/Kampanye Bangunan Gedung Hijau

9

Pemeliharaan Gedung PIP2B

10

Wasdal & Monev Pelaksanaan Konstruksi BG

11 Pembinaan Teknis Bangunan Gedung 12 Sosialisasi Penyelenggaraan BGN Hibah/Alih Status BMN/Neraca Keuangan P2B Laporan Tahunan Kegiatan PBL 14 (Laporan) 13

15 Penyebarluasan Informasi P2B 16 Pendampingan Penyusunan HSBGN 17 Workshop HSBGN 18 Pendataan BG 19 Adm Kegiatan Pembinaan 20 Pembinaan Dit. P2B 21 Pembinaan P2B Strategis 22 Pembinaan P2B Khusus

16

23 Perenc. BG Pusaka 24 Perenc. BG Hijau

PAGU RENCANA 2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL

74,840,423

82,324,465

90,556,912

99,612,603

114,241,291

461,575,694

14,400,000

4,400,000

3,282,813

3,282,813

3,282,813

28,648,439

20,747,518

4,868,751

2,974,364

-

-

28,590,633

12,661,028

-

-

-

-

12,661,028

5,202,331

6,008,692

6,729,735

7,537,304

8,441,780

33,919,842

6,355,399

7,118,047

7,972,213

8,928,878

10,000,343

40,374,880

3,516,922

3,938,953

4,411,627

4,941,022

5,533,945

22,342,469

3,300,000

3,696,000

4,139,520

4,636,262

5,192,614

20,964,396

3,983,984

4,462,062

4,997,510

5,597,211

6,268,876

25,309,642

28,556,795

4,989,600

5,588,352

6,258,954

7,010,029

52,403,730

3,300,000

3,696,000

4,139,520

4,636,262

5,192,614

20,964,396

3,300,000

3,696,000

4,139,520

4,636,262

5,192,614

20,964,396

3,200,000

3,584,000

4,014,080

4,495,770

5,035,262

20,329,112

3,300,000

3,696,000

4,139,520

4,636,262

5,192,614

20,964,396

7,590,000

8,500,800

9,520,896

10,663,404

11,943,012

48,218,111

4,125,000

4,620,000

5,174,400

5,795,328

6,490,767

26,205,495

4,125,000

4,620,000

5,174,400

5,795,328

6,490,767

26,205,495

5,012,350

5,613,832

6,287,492

7,041,991

7,887,030

31,842,694

30,475,706

34,132,791

38,228,726

42,816,173

47,954,113

193,607,508

160,602,120

184,692,438

212,396,304

244,255,749

280,894,112

1,082,840,723

2,032,385

2,337,243

2,687,829

3,091,004

3,554,654

13,703,115

36,900,000

42,435,000

48,800,250

56,120,288

64,538,331

248,793,868

28,000,000

42,000,000

63,000,000

81,000,000

214,000,000

7

Penyusunan & Legalisasi IMB-SLF-TABG

8


9

Pemeliharaan Gedung PIP2B

3,516,922

3,938,953

4,411,627

4,941,022

5,533,945

22,342,469

3,300,000

3,696,000

4,139,520

4,636,262

5,192,614

20,964,396

3,983,984

4,462,062

4,997,510

5,597,211

6,268,876

25,309,642

28,556,795

4,989,600

5,588,352

6,258,954

7,010,029

52,403,730

3,300,000

3,696,000

4,139,520

4,636,262

5,192,614

20,964,396

3,300,000

3,696,000

4,139,520

4,636,262

5,192,614

20,964,396

3,200,000 Kebutuhan Pembiayaan (lanjutan)

3,584,000

4,014,080

4,495,770

5,035,262

20,329,112

3,300,000

3,696,000

4,139,520

4,636,262

5,192,614

20,964,396

7,590,000

8,500,800

9,520,896

10,663,404

11,943,012

48,218,111

4,125,000

4,620,000

5,174,400

5,795,328

6,490,767

26,205,495

2015 4,125,000

2016 4,620,000

2017 5,174,400

2018 5,795,328

2019 6,490,767

TOTAL 26,205,495

5,012,350 74,840,423

5,613,832 82,324,465

6,287,492 90,556,912

7,041,991 99,612,603

7,887,030 114,241,291

31,842,694 461,575,694

30,475,706 14,400,000

34,132,791 4,400,000

38,228,726 3,282,813

42,816,173 3,282,813

47,954,113 3,282,813

193,607,508 28,648,439

160,602,120 20,747,518

184,692,438 4,868,751

212,396,304 2,974,364

244,255,749 -

280,894,112 -

1,082,840,723 28,590,633

2,032,385 12,661,028

2,337,243 -

2,687,829 -

3,091,004 -

3,554,654 -

13,703,115 12,661,028

36,900,000 5,202,331

42,435,000 6,008,692

48,800,250 6,729,735

56,120,288 7,537,304

64,538,331 8,441,780

248,793,868 33,919,842

6,355,399

28,000,000 7,118,047

42,000,000 7,972,213

63,000,000 8,928,878

81,000,000 10,000,343

214,000,000 40,374,880

3,516,922

30,000,000 3,938,953

45,000,000 4,411,627

76,500,000 4,941,022

101,250,000 5,533,945

252,750,000 22,342,469

7,979,220 3,300,000

19,948,050 3,696,000

87,272,719 4,139,520

109,090,898 4,636,262

136,363,623 5,192,614

360,654,510 20,964,396

41,093,777 3,983,984

61,640,666 4,462,062

173,364,372 4,997,510

277,382,995 5,597,211

520,093,115 6,268,876

1,073,574,924 25,309,642

166,566,825 28,556,795

177,198,750 4,989,600

221,498,438 5,588,352

207,654,785 6,258,954

181,697,937 7,010,029

954,616,735 52,403,730

128,013,633 3,300,000

47,412,457 3,696,000

59,265,571 4,139,520

55,561,473 4,636,262

57,876,534 5,192,614

348,129,667 20,964,396

353,339,748 3,300,000

77,486,787 3,696,000

135,601,877 4,139,520

163,448,691 4,636,262

151,341,381 5,192,614

881,218,483 20,964,396

119,093,836 3,200,000

137,415,965 3,584,000

171,769,956 4,014,080

214,712,445 4,495,770

268,390,556 5,035,262

911,382,757 20,329,112

166,566,825 3,300,000

177,198,750 3,696,000

221,498,438 4,139,520

207,654,785 4,636,262

181,697,937 5,192,614

954,616,735 20,964,396

233,129,200 7,590,000

341,250,000 8,500,800

426,562,500 9,520,896

533,203,125 10,663,404

513,481,300 11,943,012

2,047,626,125 48,218,111

1,653,310,025 4,125,000

1,520,982,097 4,620,000

2,059,189,851 5,174,400

2,442,988,064 5,795,328

2,803,529,963 6,490,767

10,480,000,000 26,205,495

4,125,000

4,620,000

5,174,400

5,795,328

6,490,767

26,205,495

5,012,350

5,613,832

6,287,492

7,041,991

7,887,030

31,842,694

30,475,706

34,132,791

38,228,726

42,816,173

47,954,113

193,607,508

160,602,120

184,692,438

212,396,304

244,255,749

280,894,112

1,082,840,723

2,032,385

2,337,243

2,687,829

3,091,004

3,554,654

13,703,115

36,900,000

42,435,000

48,800,250

56,120,288

64,538,331

248,793,868

28,000,000

42,000,000

63,000,000

81,000,000

214,000,000

Wasdal & Monev Pelaksanaan 10 Konstruksi BG 11 Pembinaan Teknis Bangunan Gedung 12 Sosialisasi Penyelenggaraan BGN Hibah/Alih Status BMN/Neraca Keuangan P2B Laporan Tahunan Kegiatan PBL 14 (Laporan) 13

15 Penyebarluasan Informasi P2B 16 Pendampingan Penyusunan HSBGN

No Kegiatan 17 Workshop HSBGN 18 Pendataan BG 1 Gaji & Tunjangan 19 Adm Kegiatan 2 NSPK Pusat PBLPembinaan 20 Pembinaan Dit. P2B 3 Legalisasi Perda BG Pendampingan Penyusunan Ranperda 21 4 Pembinaan P2B Strategis BG 22 P2B Khusus 5 Pembinaan Monev Implementasi Perda BG Pendampingan implementasi IMB-SLF23 6 Perenc. BG Pusaka TABG 24 Perenc. BG Hijau 7 Penyusunan & Legalisasi IMB-SLF-TABG Advokasi/Kampanye Bangunan 25 8 BG Pusaka Gedung Hijau 26 BG Hijau 9 Pemeliharaan Gedung PIP2B & Monev Pelaksanaan 27 Wasdal PB Kws.SN 10 Konstruksi BG 28 Kws. Pusaka 11 PB Pembinaan Teknis Bangunan Gedung 29 Sosialisasi PB Kws.Hijau 12 Penyelenggaraan BGN Status BMN/Neraca 30 Hibah/Alih PB. Kebun Raya 13 Keuangan P2B 31 Laporan PB Kws.SNTahunan Kegiatan PBL 14 (Laporan) 32 Penyebarluasan PLPBK 15 Informasi P2B 16 Pendampingan Penyusunan HSBGN 17 Workshop HSBGN 18 Pendataan BG 19 Adm Kegiatan Pembinaan 20 Pembinaan Dit. P2B 21 Pembinaan P2B Strategis 22 Pembinaan P2B Khusus 23 Perenc. BG Pusaka 24 Perenc. BG Hijau

PAGU RENCANA

17


Skenario Pembiayaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Bangunan

100%

54,5%

Perda BG

Perda BG

BG ber IMB masih minim

3%

BG

Kab/Kota

SLF*

0,4%

Program Permukiman berkelanjutan 100-0-100

Kab/Kota Pendataan BG

3

BGN sudah BGH

2,9%

Kab/Kota Terlayani TABG

30%

Kab/Kota

SLF*

BG

15%


67

BGN sudah BGH

Rp 10,48 T Rp 1,49 T

Rp 1,54 T

Rp 2,10 T

Rp 2,50 T

Rp 2,85 T

2015

2016

2017

2018

2019

50%


12%

14%

Kws. Pusaka: 11 Commited Heritage Cities

2 World Heritage 9 National

RTH

PB

50%

Kab/Kota ber IMB

RTH

Kws. Pusaka:

PB

Heritage

*16 dari 511 Kab/Kota **2 dari 511 Kab/Kota IMB : Izin Mendirikan Bangunan, SLF : Sertifikat Laik Fungsi, BG : Bangunan Gedung, BGN : Bangunan Gedung Negara, BGH : Bangunan Gedung Hijau, TABG : Tim Ahli Bangunan Gedung, RTH : Ruang Terbuka Hijau, PB : Penataan Bangunan

18

Pembiayaan APBN TA 2015 (Reguler dan APBN-P)

No.

Pembiayaan

Belanja Pegawai

Belanja Barang Non Operasional

Operasional

Belanja Modal

Belanja Bansos

Belanja Total

1.

Regular

59.374.015

14.567.588

295.349.865

476.462.388

-

845.753.826

2

APBN- P

-

-

52.860.667

335.000.000

-

407.860.667

TOTAL

59.374.015

14.567.588

348.210.532

811.462.388

-

1.253.614.493

19


Diagram Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Bangunan Tersedianya Payung Hukum sebagai acuan penyelenggaraan Bangunan Gedung

INDIKATOR •

Tersedianya NSPK yang :

•

Sesuai Amanat UUBG dan PPBG;

•

Mengacu kepada Peraturan Menteri;

•

Output dan Outcome sesuai dengan rencana capaian tahunan; dan

•

Teraplikasikan di masyarakat.

•

Meningkatnya Komitmen Pemerintah Daerah

Mewujudkan tertib dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung yang Andal, Serasi, dan Selaras dengan Lingkungan

Meningkatkan kualitas lingkungan dan keandalan Bangunan Gedung , serta Kesadaran Masyarakat terhadap pentingnya keselamatan, Kesehatan, Kenyamanan, dan Kemudahan dalam Penyelenggaraaan Gedung

Meningkatkan Kompetensi Aparat pemerintah daerah

•

Meningkatnya kemampuan dan profesionalitas Aparat Pemda

•

Terwujudnya Kelembagaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung sesuai dengan amanat UUBG dan PPBG

•

Terlayaninya masyarakat dalam proses IMB, SLF, Pendataan BG, dan Penetapan Pembongkaran BG.

Meningkatkan Kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung

•

Melaksanakan Penegakan hukum.

•

Terwujudnya Akuntabilitas dalam penyelenggaraan penataan bangunan gedung

•

Keberlanjutan program pusat oleh kab/kota

• •

Meningkatnya kepemilikan IMB dan SLF Meningkatnya kualitas Bangunan Gedung sesuai dengan peraturan Terwujudnya bangunan gedung hijau Terwujudnya Bangunan Gedung yang serasi dan selaras dengan Lingkungan Menurunnya tingkat kegagalan dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

• •

Meningkatkan Kualitas Lingkungan

•

•

Tercapainya kualitas lingkungan yang lebih baik

•

20

Terwujudnya RTH

•

• • • •

•

• •

•

• •

Melaksanakan : Penyusunan/review NSPK di tingkat Pusat Pendampingan penyusunan perda dan perwal/perbup Pemenuhan SOP pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung Pembentukan Tim/Komite nasional untuk mendukung penegakan peraturan bidang Bangunan Gedung Pembangunan Sistem Monitoring terpadu Sertifikasi aparat pemda terkait penyelenggaraan IMB dan SLF pada bangunan pada umumnya, Bangunan Gedung Hijau, dan bangunan heritage Sosialisasi pengaturan bidang bangunan gedung kepada aparat pemda, masyarakat ahli, dan masyarakat pada umumnya Pendampingan pelaksanaan perda bangunan gedung Peningkatan Ruang terbuka Hijau Publik

• •

•

•

•

• •

•

•

•

Tersedianya NSPK sesuai dengan yang diamanatkan UUBG dan PPBG (Permen, Standar, SOP, Juknis) Terbitnya 511 perda BG Terbitnya perbup/perwal tindak lanjut perda BG di Kab/ Kota

Terbentuknya kelembagaan penyelenggaraan bangunan gedung untuk mendukung terwujudnya bangunan yang aman, selamat, nyaman, dan mudah (andal) yang serasi dan selaras dengan lingkungan Terwujudnya kelembagaan TABG dan pembinaan Bangunan gedung di Kab/ Kota Terbentuknya Tim/Komite nasional untuk mendukung penegakan peraturan bidang bangunan gedung Terwujudnya pelaksanaan pembinaan bangunan gedung Terwujudnya pelaksanaan monitoring secara aktif dan terpadu Terwujudnya sinergi pemerintah dengan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung Terwujudnya peran dan pelembagaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung

Terwujudnya kualitas dan 14 % RTH di kab/kota

• • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • •

Penyusunan NSPK Bidang Bangunan Gedung : Permen, Juknis Standar SOP Pendampingan : Penyusunan perda BG Kab/kota Penyusunan perwal/perbup turunan perda BG Pelaksanaan penerbitan IMB dan SLF Pelaksanaan Pendataan bangunan gedung Pembentukan TABG dan TABG CB Audit energi Bangunan Gedung Melaksanakan : Sertifikasi Aparat Pemda terkait penerbitan IMB dan SLF bekerjasama dengan Diklat Pilot Project untuk mendukung terwujudnya bangunan yang aman, selamat, nyaman, dan mudah (andal) yang serasi dan selaras dengan lingkungan, serta memandirikan daerah yang di dalamnya termasuk BGH, dan BGCB Penyebarluasan informasi bidang penataan bangunan Pelatihan, Bimtek dan Bantek Bidang penataan bangunan kepada pemerintah daerah Pengawasan pelaksanaan perda dan penyelenggaraan bangunan gedung Pengawasan dan pelaksanaan perda BG Pengawasan dan pelaksanaan BGH, Pengawasan dan pelaksanaan RTH Pengawasan dan pelaksanaan Pusaka

21


Strategi Pelaksanaan

BG

49%

Perda BG

BG ber IMB masih minim

• • •

3%

BG

Kab/Kota

SLF*

•

0,4%


•

3

BGN sudah BGH

2,9%


•

12%

•

RTH

PB

•

Kws. Pusaka: 11 Commited Heritage Cities

•

Fasilitasi dan Pendampingan Perda BG Melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Perda BG Fasilitasi dan pendampingan penyusunan Perwal dan Perbup terkait penyelenggaraan BG (TABG, IMB, SLF) Fasilitasi dan pendampingan penerbitan IMB, SLF, pelaksanaan pendataan BG, dan pelembagaan TABG Mendorong pengurusan/ penerbitan IMB sebagai wujud tertib pembangunan BG dan mendukung 0% kumuh Pelatihan aparat Pemda dalam rangka meningkatkan kompetensi mendukung proses penerbitan IMB dan SLF Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyelenggaraan BG Pilot project audit energi dan retrofitting PIP2B di seluruh provinsi Pendampingan teknis pembangunan percontohan BGH pada bangunan milik negara (baru dan eksisting)

PB •

•

•

•

•

•

Meningkatkan komitmen Pemda untuk menyediakan lebih banyak RTH publik Fasilitasi dan pendampingan penyelenggaraan RTH publik Mendorong kelembagaan pengelolaan RTH yang mantap Membangkitkan komitmen Pemda untuk mengelola kawasan pusaka melalui stimulan pengembangan RTRH Fasilitasi dan pendampingan revitalisasi kawasan pusaka Mendorong revitalisasi kawasan pusaka

100%

Perda BG

50%

Kab/Kota ber IMB

30%

Kab/Kota

SLF*

15%


67

BGN sudah BGH

50%


14% RTH

Kws. Pusaka:

2 World Heritage 9 National Heritage

*16 dari 511 Kab/Kota **2 dari 511 Kab/Kota IMB : Izin Mendirikan Bangunan, SLF : Sertifikat Laik Fungsi, BG : Bangunan Gedung, BGN : Bangunan Gedung Negara, BGH : Bangunan Gedung Hijau, TABG : Tim Ahli Bangunan Gedung, RTH : Ruang Terbuka Hijau, PB : Penataan Bangunan

22

BG

PB

2014

2015

2019

49% 10% 3% 0.4% 3 BGH 2.9%

76.5% 16% 6.4% 3.6% 7 BGH 6.1%

100 % Perda BG 50% BG ber IMB 30 % Kab/Kota melaksanakan SLF 30 % Kab/Kota menerapkan Sistem Pendataan BG 67 BGN sudah BGH 50 % Kab/Kota memiliki TABG

Indikator Kinerja Pembinaan BG

•

FUNGSI

TEKNIS

KUALITAS ADMINISTRATIF

• • • • • •

Pemenuhan NSPK sesuai dengan amanat UUBG dan PPBG. Pemenuhan SOP Pembinaan dan Pengawasan dalam penyelenggaraan BG. Pembentukan Tim/komite nasional untuk mendukung penegakan peraturan bid. BG Membangun sistem monitoring terpadu

• • •

Tersusunnya NSPK yang sesuai dengan amanat UUBG dan PPBG Dapat diterima, diterapkan, dan mudah dilaksanakan Tercapainya output dan outcome sesuai rencana capaian pertahun

• •

Mendorong terbitnya NSPK amanat UUBG dan PPBG Mendorong terbitnya pengaturan di kab/kota sebagai tindak lanjut UUBG dan PPBG Meningkatkan kompetensi aparat pemda dan masyararakat ahli.

• •

PELEMBAGAAN

Mewujudkan bangunan gedung yang sesuai fungsi, andal, serasi, selaras dengan lingkungan. Mewujudkan aparat pemda yang profesional dan memiliki kompetensi. Menurunkan tingkat kegagalan dalam penyelenggaraan bangunan gedung

•

Terwujudnya kelembagaan BG dalam penerbitan IMB dan SLF di kab/kota untuk mendukung terwujudnya bangunan yang aman, selamat, nyaman, dan mudah (andal) yang serasi dan selaras dengan lingkungan. Terwujudnya kelembagaan TABG dan pembinaan Bangunan gedung di kab/ kota.

23


2014

12% RTH

Indikator Kinerja Pengembangan RTH

FUNGSI

TEKNIS

12,4% RTH

2019

14% RTH

• • •

Peningkatan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan (in %) Jumlah RTH perkotaan yang sudah difungsikan sebagai ruang publik baru (ha) Fungsionalisasi 12 kebun raya pada kawasan perkotaan

• •

Penyiapan Raperda RTH Permen mengenai spesifikasi teknis RTH, termasuk implementasi peraturan eksisting (SNI 1733/2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, Permen PU 6/2006 tentang RTBL, Permen PU 5/2008 tentang RTH, Permen PU 11/2012 tentang RANMAPI Kementerian PU 2012-2020, Permen PU 3/2014 tentang Pejalan Kaki dan peraturan terkait lainnya) Memfasilitasi RTH melalui pengembangan dan pembangunan sesuai dengan spesifikasi teknis Urban Greenery Index (luas, akses, rasio RTH/kapita, % CO2 reduction, iklim mikro, biodiversity dll)

• •

• • • •

Penyiapan standar kualitas RTH (visual, kelengkapan atribut, akses, durabilitas fungsi dan lingkungan) Pembinaan pengelolaan RTH Pelaksanaan perluasan atribut Kota Hijau pada RTH Pemeliharaan RTH pasca konstruksi

ADMINISTRATIF

• • •

Tertib serah terima RTH sebagai aset BMN secara tepat waktu Nota Kesepahaman RTH dengan Kepala Daerah, LIPI dan K/L lain Pembangunan RTH yang Akuntabel

PELEMBAGAAN

• • • •

Menerbitkan Nota Kesepahaman Penyelenggaraan RTH dengan Kepala Daerah Memperkuat peran komunitas pelaku RTH Mengembangkan strategi penyelenggaraan RTH secara berkelanjutan Membentuk tim advokasi penyelenggaraan RTH

• • •

Menginventarisasi produk litbang yang relevan Menyusun SOP pemanfaatan produk litbang untuk kegiatan RTH Dukungan riset untuk Urban Greenery Index

KUALITAS

PEMANFAATAN PRODUK LITBANG 24

2015

2014

Indikator Kinerja Pengembangan Kota Pusaka

11 Kota yg telah berkomitmen

2015

Penyiapan Management Plan

2019

9 National Heritage 2 World Heritage

• • • •

Menyusun Outstanding Indonesian Value + Outstanding Universal Value Menerbitkan produk pengaturan yang mendukung pelestarian BGCB Membina masyarakat dalam membangun kesadaran pelestarian BGCB Menjaga keserasian, keselarasan, dan keseimbangan kawasan kota pusaka dengan lingkungan sekitarnya

TEKNIS

• • • •

Memenuhi NSPK sesuai dengan amanat UUBG dan UUCB Membina Tenaga Ahli Bangunan Gedung Cagar Budaya Memfasilitasi pelestarian BGCB melalui pengembangan dan pembangunan Melakukan uji kompetensi terhadap Tenaga Ahli Bangunan Gedung Cagar Budaya

KUALITAS

• • • • •

Menerapkan NSPK sesuai dengan amanat UUBG dan UUCB Memberdayakan aset pusaka budaya ragawi melalui fungsi yang sesuai Mempertahankan orisinalitas fisik dari BGCB yang dilestarikan Meningkatnya kualitas BGCB sesuai kaidah-kaidah pelestarian BGCB Menegakkan hukum dalam melestarikan BGCB

ADMINISTRATIF

• • • • •

Tertib administrasi serah terima asset BMN secara tepat waktu Melakukan inventarisasi dan dokumentasi Melakukan penyebarluasan informasi Melakukan evaluasi penyelenggaraan pelestarian yang akuntabel Nota kesepahaman dengan pemda terkait P3KP

PELEMBAGAAN

• • • •

Menerbitkan Nota Kesepahaman Penyelenggaraan BGCB dengan Kepala Daerah Memperkuat peran komunitas pelaku pelestarian BGCB Mengembangkan strategi pelestarian BGCB secara berkelanjutan Membentuk tim advokasi pelestarian BGCB

• • •

Menginventarisasi produk litbang yang relevan Menyusun SOP pemanfaatan produk litbang untuk kegiatan P3KP Dukungan riset untuk konservasi bahan Bangunan Gedung Cagar Budaya

FUNGSI

PEMANFAATAN PRODUK LITBANG

25


Rencana Kegiatan 2015-2019 Kegiatan 2015-2019

No

Kegiatan

TARGET 2015

1 Gaji dan Tunjangan

NSPK

12

2 NSPK Pusat PBL

NSPK

10

Kab/Kota

105

Ranperda

22

Lap

32

Pendampingan implementasi IMB-SLFTABG

Lap

32

7 Penyusunan & Legalisasi IMB-SLF-TABG

Lap

32

Lap

33

Lap

32

Lap

33

11 Pembinaan Teknis Bangunan Gedung

Lap

33

12 Sosialisasi Penyelenggaraan BGN

Lap

33

Hibah/Alih Status BMN/Neraca Keuangan P2B

Lap

32

14 Laporan Tahunan Kegiatan PBL (Laporan)

Lap

33

15 Penyebarluasan Informasi P2B

Lap

33

16 Pendampingan Penyusunan HSBGN

Lap

33

17 Workshop HSBGN

Lap

33

18 Pendataan BG

Lap

33

19 Adm Kegiatan Pembinaan

Lap

64

3 Legalisasi Perda BG 4

Pendampingan Penyusunan Ranperda BG

5 Monev Implementasi Perda BG 6

8


9 Pemeliharaan Gedung PIP2B 10

13

26

Satuan


2016

2017

12 2 22 33 32 32 33 32 33 33 33 32 33 33 33 33 33 64

2018

2019

total

12

12

12

12

2

2

2

18

12

-

-

139

-

-

-

22

33

33

33

33

32

32

32

32

32

32

32

32

33

33

33

33

32

32

32

32

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

32

32

32

32

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

64

64

64

64

Hijau Lap

32

Lap

33

11 Pembinaan Teknis Bangunan Gedung

Lap

33

12 Sosialisasi Penyelenggaraan BGN

Lap

33

Lap

32


Lap

33


Lap

33

9 Pemeliharaan Gedung PIP2B 10


Hibah/Alih Status BMN/Neraca Keuangan 13 Kegiatan P2B 2015-2019 (lanjutan)

16 Pendampingan Penyusunan HSBGN No Kegiatan

Lap Satuan

33

2015

1 Workshop Gaji dan Tunjangan 17 HSBGN

NSPK Lap

12 33

2 Pendataan NSPK Pusat PBL 18 BG

NSPK Lap

10 33

32 33 33 33 32 33 33

2016

33

12 33 2 33

32

32

32

32

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

32

32

32

32

33

33

33

33

33

33

33

33

TARGET 2017

33

2018

33

2019

33

total

33

12 33

12 33

12 33

12 33

2 33

2 33

2 33

18 33

3 Adm Legalisasi PerdaPembinaan BG 19 Kegiatan

Kab/Kota Lap

105 64

22 64

12 64

64-

64-

139 64

20 4 21

Lap Ranperda Lap

66 22 28

66 28

66 28

66 28

66 28

330 22 140

5 Monev Implementasi Perda BG 22 Pembinaan P2B Khusus

Lap Lap

32 22

3322

33 22

33 22

33 22

33 110

Pendampingan implementasi IMB-SLF23 6 Perencanaan. BG Pusaka TABG 24 Perencanaan. BG Hijau

Lap Lap

32

1432

14 32

14 32

12 32

54 32

15

17

20

15

67

25 Pusaka & Legalisasi IMB-SLF-TABG 7 BG Penyusunan

BG Lap

2 32

14 32

14 32

14 32

48 32

26 BG Hijau Advokasi/Kampanye Bangunan Gedung 8 PB Kws. SN 27 Hijau

BG

8

8

15

16

20

67

Lap kws

33 47

4033

33 40

33 30

33 21

33 178

28 Kws. PusakaGedung PIP2B 9 PB Pemeliharaan

kws Lap

27 32

32 8

8 32

6 32

5 32

54 32

29 PB Kws. Hijau Wasdal & Monev Pelaksanaan Konstruksi 10 BGKebun Raya 30 PB

kws Lap kws

114 33 13

20 33 12

28 33 12

27 33 12

20 33 12

209 33 13

kws Lap Kel/Desa

47 33 273

40 33 273

40 33 273

30 33 273

21 33 273

178 33 273

Lap

33

33

33

33

33

33

Hibah/Alih Status BMN/Neraca Keuangan P2B

Lap

32

32

32

32

32


Lap

33

33

33

33

33


Lap

33

33

33

33

33

16 Pendampingan Penyusunan HSBGN

Lap

33

33

33

33

33

17 Workshop HSBGN

Lap

33

33

33

33

33

18 Pendataan BG

Lap

33

33

33

33

33

19 Adm Kegiatan Pembinaan

Lap

64

64

64

64

64

Pembinaan Dit. P2B Pendampingan Penyusunan Ranperda BG Pembinaan P2B Strategis

31 PB Kws. SN 11 Pembinaan Teknis Bangunan Gedung 32 PLPBK 12 Sosialisasi Penyelenggaraan BGN 13

Lap

4 32

32 33 33 33 33 33 64

27


Detil Pelaksanaan Kegiatan 2015 Jadwal Pelelangan Kontraktual 2015

Kegiatan Konsultansi Kondisi

Pokja ULP sudah terbentuk, paketpaket reguler

Pokja ULP belum terbentuk, paketpaket reguler

Paket-paket APBN-P, menunggu revisi DIPA, menunggu SK Satker

28

Kegiatan Fisik

Rencana mulai lelang

Rencana terkontrak

Rencana mulai lelang

Rencana terkontrak

12 Februari 2015

2 April 2015

27 Februari 2015

18 Februari 2015

9 April 2015

6 Maret 2015

9 April 2015

10 Maret 2015

30 April 2015

1 April 2015

30 April 2015

2 April 2015

Jadwal Seleksi Umum Penyedia Jasa Konsultan (mulai lelang 12 Februari 2015)

NO

NAMA PAKET

1

Pengumuman PQ di web PU

2

Pemasukan dokumen PQ

3

Evaluasi prakualifikasi

4

Penetapan calon daftar pendek

5

Pembuktian kualifikasi calon daftar pendek

6

Pengumuman Short List

7

Masa Sanggah, 5 (lima) hari kalender

8 9

MA R ET FE B R U A R I AP R I L 1111111111222222222 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 33 123456789 1 2345 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 0123456789012345678 S S R K J S MS S R K J S MS S R K J S MS S R K J S MS S R K J S MS S R K J S MS S R K J S MS S R K J S M

Undangan seleksi Aanwijzing Rapat Penjelasan (Absen + BA)

10 Penyampaian Berita Acara Pemberian Penjelasan dan adendum dokumen 11 Batas akhir pemasukan dokumen penawaran 12 Pembukaan dokumen penawaran teknis 13 Evaluasi administrasi dan teknis 14 Penetapan dan pengumuman peringkat teknis oleh POKJA 15 Undangan pembukaan dokumen biaya 16 Pembukaan dokumen biaya 17 Penetapan pemenang seleksi 18 Pengumuman pemenang seleksi 19 Masa Sanggah, 5 (lima) hari kalender 20 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya 21 Berita acara hasil seleksi (BAHS) 22 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) 23 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) 24 SPMK

29


Jadwal Seleksi Umum Penyedia Jasa Konsultan (mulai lelang 18 Februari 2015)

FE B R U A R I

NO

NAMA PAKET

MAR ET

AP R I L

1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 0 1 2

S MS S R K J S MS S R K J S MS S R K J S MS S R K J S MS S R K J S MS S R K J S MS S R K J S MS S R K J S M 1 Pengumuman PQ di web PU 2 Pemasukan dokumen PQ 3 Evaluasi prakualifikasi 4 Penetapan calon daftar pendek 5 Pembuktian kualifikasi calon daftar pendek 6 Pengumuman Short List 7 Masa Sanggah, 5 (lima) hari kalender 8 Undangan seleksi 9 Aanwijzing Rapat Penjelasan (Absen + BA) 10 Penyampaian Berita Acara Pemberian Penjelasan dan adendum dokumen 11 Batas akhir pemasukan dokumen penawaran 12 Pembukaan dokumen penawaran teknis 13 Evaluasi administrasi dan teknis 14 Penetapan dan pengumuman peringkat teknis oleh POKJA 15 Undangan pembukaan dokumen biaya 16 Pembukaan dokumen biaya 17 Penetapan pemenang seleksi 18 Pengumuman pemenang seleksi 19 Masa Sanggah, 5 (lima) hari kalender 20 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya 21 Berita acara hasil seleksi (BAHS) 22 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) 23 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) 24 SPMK

30

Jadwal Seleksi Umum Penyedia Jasa Konsultan (mulai lelang 10 Maret 2015)

MAR ET NO

NAMA PAKET

AP R I L

MEI

7 8 9 1 1 1 1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 0 1 2 3

SMS S RK JSMS S RK J SMS S RK J SMS S RK J SMS S RK J SMS S RK J SMS S RK J SMS S RK J SM 1 Pengumuman PQ di web PU 2 Pemasukan dokumen PQ 3 Evaluasi prakualifikasi 4 Penetapan calon daftar pendek 5 Pembuktian kualifikasi calon daftar pendek 6 Pengumuman Short List 7 Masa Sanggah, 5 (lima) hari kalender 8 Undangan seleksi 9 Aanwijzing Rapat Penjelasan (Absen + BA) 10 Penyampaian Berita Acara Pemberian Penjelasan dan adendum dokumen 11 Batas akhir pemasukan dokumen penawaran 12 Pembukaan dokumen penawaran teknis 13 Evaluasi administrasi dan teknis 14 Penetapan dan pengumuman peringkat teknis oleh POKJA 15 Undangan pembukaan dokumen biaya 16 Pembukaan dokumen biaya 17 Penetapan pemenang seleksi 18 Pengumuman pemenang seleksi 19 Masa Sanggah, 5 (lima) hari kalender 20 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya 21 Berita acara hasil seleksi (BAHS) 22 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) 23 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) 24 SPMK

31


Jadwal Pelelangan Umum Penyedia Jasa Konstruksi (mulai lelang 27 Februari 2015)

FEBRUARI NO

NAMA PAKET

MAR E T

APR I L

23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M

1

Pengumuman Lelang di web PU

2

Pendaftaran dan pengambilan Dokumen lelang

3

Aanwijzing Rapat Penjelasan (Absen + BA)

4

Penyampaian BA Aanwijzing dan adendum dokumen

5

Pemasukan Dokumen Penawaran

6

Pembukaan dokumen penawaran + BA

7

Evaluasi administrasi, teknis dan biaya

8

BA Evaluasi admintek dan biaya

9

Undangan pembuktian kualifikasi

10 Pembuktian kualifikasi + BA 11 BA Hasil Pelelangan 12 Penetapan pemenang LELANG 13 Pengumuman pemenang LELANG 14 Masa Sanggah (5 hari kerja) 15

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

16 Surat Perintah Kerja (SPK)/ Kontrak 17 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

32

Jadwal Pelelangan Umum Penyedia Jasa Konstruksi (mulai lelang 6 Maret 2015)

MAR E T NO

NAMA PAKET

APR I L

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 K J S M S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10 Pembuktian kualifikasi + BA 11 BA Hasil Pelelangan 12 Penetapan pemenang LELANG 13 Pengumuman pemenang LELANG 14 Masa Sanggah (5 hari kerja) 15


16 Surat Perintah Kerja (SPK)/ Kontrak 17 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

33


Jadwal Pelelangan Umum Penyedia Jasa Konstruksi (mulai lelang 1 April 2015)

APR I L NO

34

NAMA PAKET

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10

Pembuktian kualifikasi + BA

11

BA Hasil Pelelangan

12

Penetapan pemenang LELANG

13

Pengumuman pemenang LELANG

14

Masa Sanggah (5 hari kerja)

15


16

Surat Perintah Kerja (SPK)/ Kontrak

17

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

1

2

3

R

K J

4

5

6

S M S

7

8

S R

MEI

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

2

K J

S M

S M S

S R

K J

S M S

S R

K J

S M S

S R

K J

3

35

Jl. Pattimura No.20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan T. +6221-72796578 E. [email protected] http://ciptakarya.pu.go.id

2015

Recommend Documents