Headline Berita Hari Ini
Periode: 11/11/2015 Tanggal terbit: 11/11/2015
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
Sebaran Bidang
.
Hasil monitoring dari 31 media pada hari Rabu, 11 November 2015, memperlihatkan bahwa isu terbanyak adalah bidang Polhukam yaitu sebanyak 21 berita (67,7%), diikuti bidang Perekonomian sebanyak delapan berita (25,8%) dan Kesra sebanyak dua berita (6,5%).
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
Sebaran Isu
.
Isu media hari ini didominasi dengan isu mengenai Kasus Suap Pengesahan APBD Sumut 2012-2015 , diposisi kedua isu tentang Kunjungan Kerja Jokowi Ke AS, dan media lainnya dengan isu antara lain Paket Kebijakan Ekonomi, Kasus Ilegal Logging, Audit Petral, Kepesertaan JKN, Kontrak Freeport, Dana Tanggap Bencana, BI Rate, Pembangunan Jober BBM Lembata, Pemilukada Bali, Pengampunan Pajak, Penutupan Bongkar Muat Pelabuhan Cirebon, Penutupan Tambang Gunung Botak, Peringatan Hari Pahlawan, Pro Kontra Gelar Pahlawan Nasional dan Rezim Bunga Tinggi.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
Sebaran Tendensi
.
Tendensi pemberitaan hari ini yaitu netral sebanyak 28 berita (90,3 %), negatif sebanyak dua berita ( 6,5%) dan positif sebanyak satu berita (3,2%).
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
Sebaran Isu dan Tendensi
.
Sebaran tendensi pada isu, hampir semuanya netral. Isu bertendensi negatif ada pada pemberitaan Kasus Ilegal Loging dan Paket kebijakan Ekonomi, sementara isu bertendensi positif pada Dana Tanggap Bencana
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
CONCLUSION Hasil monitoring dari 31 media pada hari Rabu, 11 November 2015, memperlihatkan bahwa isu terbanyak adalah bidang Polhukam yaitu sebanyak 21 berita (67,7%), dengan isu media hari ini didominasi dengan isu mengenai Kasus Suap Pengesahan APBD Sumut 2012-2015, dan tendensi pemberitaan hari ini yaitu netral sebanyak 28 berita (90,3 %).
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
1 Garuda Sulit Terbang Tinggi Karena KKN, Feodalisme, dan Primordialisme Bangsa Indonesia kini masih mengidap tiga penyakit akut, yakni Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta primordialisme. Ketiganya seolah membelenggu sang Garuda, sehingga tidak mampu terbang membawa bangsa Indonesia menuju level baru. Level baru dimaksud adalah sebuah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik, saat seluruh rakyat menikmati kesejahteraan dan keadilan, serta menjadi bangsa yang beradab dan bermartabat. Untuk itu, dibutuhkan sosok pahlawan yang mampu memerangi dan membebaskan sang Garuda dari belenggu KKN, feodalisme, dan primordialisme. 2 Aset Labora Berpindah Tangan Eksekusi aset milik terpidana kasus pembalakan liar (Illegal Loging), Labora Sitorus, gagal karena sebagian aset tersebut dipinjamkan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Sorong, Papua Barat. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua, Herman da Silva Kepada, SH, Senin (9/11), mengungkapkan telah melaporkan hal itu kepada Jaksa Agung HM Prasetyo. 3 Desember, Arnesti Pajak Berlaku Pengampunan pajak (tax amnesty) ditargetkan berlaku akhir Desember menyusul pengesahan rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Guna menghindari judicial review terhadap UU tersebut, berbagai kalangan menyerahkan perlunya konsensus nasional yang melibatkan pemerintah, DPR, dan DPD. 4
Pengusaha Gerah Rezim Bunga Tinggi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai suku bunga perbankan Indonesia masih sangat tinggi sehingga membuat kinerja sektor riil tersendat. Oleh karena itu, Kadin meminta perbankan nasional mau menurunka suku bunganya untuk memicu pertumbuhan ekonomi. 5 Pemkot Usulkan Penutupan Surat penghentian dan penutupan aktivitas bongkar muat baru bara di Pelabuhan Cirebon akhirnya dikirimkan secara resmi oleh Pemerintah Kota Cirebon kepada pemerintah pusat dan provinsi, Selasa (10/11/2015). 6 Deregulasi Terganjal Birokrasi Pemerintah sudah menerbitkan enam paket kebijakan ekonomi sejak September lalu. Sampai hari ini masih banyak kebijakan yang belum efektif karena aturan yang belum tuntas. Hal itu disebabkan birokrasi yang selama ini merasa mapan enggan terganggu. Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
7 Korupsi Berjamaah di Sumut Parah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tadi malam menahan empat anggota dan mantan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) yang menjadi tersangka kasus suap pengesahan APBD Sumut 2012-2015. Korupsi berjamaah antara eksekutif dan Legislatif ini sungguh memprihatinkan. 8 BI Galau Menjelang rapat The Fed Angin itu berbalik arah. Tadinya arah angin berupa penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) alias BI rate, kini berbalik 180 derajat. Penyebabnya, pidato Gubernur The Fed Janet Yellen yang menyalakan sinyal menaikkan suku bunga di Desember nanti serta membaiknya tingkat tenaga kerja dan ekonomi AS. 9 Skema Pembayaran Bakal Diubah Di tengah ancaman defisit keuangan BPJS Kesehatan yang kian melebar, pemerintah berencana mengubah skema pembayaran iuran untuk pekerja penerima upah dalam program jaminan Kesehatan Nasional. 10 Daerah Wajib Ada Dana Bencana Pemerintah daerah wajib memetakan area rawan bencana dan menganggarkan dana sehingga bila terjadi bencana, bisa cepat ditangani tanpa harus menunggu dari pusat. Dana tanggap bencana daerah tersebut akan masuk APBD. 11 Dokumen Pertegas Penggunaan Lobi Perusahaan As mulai melobi untuk Pemerintah Indonesia sejak Juni 2015 12 Audit Forensik Petral Mafia Migas Keruk Rp 250 Triliun Hasil audit forensik terhadap Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) menyebutkan terjadi anomali dalam pengadaan minyak pada 2012-2014. Berdasarkan temuan lembaga auditor Kordha Mantha, jaringan mafia minyak dan gas (migas) telah menguasai kontarak suplai minyak senilai US$ 18 miliar atau sekitar Rp 250 triliun selama tiga tahun. 13 Lobi dan kunjungan Singkat Presiden Kecurigaan soal penggunaan lobi tak lepas dari keganjilan kunjungan Jokowi Kecurigaan muncul bermula dari keputusan Presiden Joko Widodo untuk mempersingkat kunjungan kerjanya ke AS
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
14 Sudirman Lemparkan Bola Panas Menteri ESDM Sudirman Said melemparkan bola panas. Kemarin. dia menyebut ada politisi tenar dan sangat berkuasa yang mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres JK untuk meminta saham Freeport, perusahaan tambang emas milik AS yang beroperasi di Papua. Sebagai imbalannya, politisi ini mengaku sanggup mengurus perpanjangan kontak freeport yang habis 2021. Siapa politisi yang dimaksud? Hanya Sudirman yang tahu. 15 KPK Resmi Tahan Ketua DPRD Sumut: Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Ajib Syah resmi ditahan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Politisi Partai Golkar itu ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka. Mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye Ajib yang ditahan di Rutan Salemba cabang KPK menolak memberi keterangan pada awak media terkait materi perkaranya. Dia berdalih pihak penyidik yang berwenang untuk menyampaikan materi permeriksaan tersebut. "Sama penyidik aja, jawaban, jawaban sama penyidik saja," kata Ajib sebelum masuk ke mobil tahanan KPK untuk membawa ke Rutan, Jakarta, Selasa (10/11/2015). 16 Kejagung Jadwalkan Periksa Gatot Pujo Hari ini: Penyidik Kejaksaan Agung menjadwalkan pemeriksaan Gubernur nonaktif Sumut, Gatot Pujo Nugroho hari ini. Gatot diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah dan bansos tahun anggaran 2012-2013. 17 KPK tahan 4 anggota DPRD Sumut tersangka penerima suap KPK menahan empat anggota DPRD Sumatera Utara 2009-2014 dan 2014-2019 seusai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap terkait pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut 2010-2014, persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Sumut 2012-2014 dan penolakan penggunaan hak interpelasi anggota DPRD Sumut 2015. 18 Mantan Wakil Ketua DPRD Sumut Ditahan KPK Wakil ketua DPRD Sumut periode 2009 – 2014 Sigit Pramono Asri, memberikan keterangan pers usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, (10/10). Sigit diduga menerima suap dari tersangka Gatot Pujo Nugroho. 19 Kejagung Periksa Gatot Pujo Nugroho Hari Ini Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) hari ini dijadwalkan akan memeriksa Gubernur Sumatera Utara (Sumut) nonaktif, Gatot Pujo Nugroho. Dia akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) di Sumatera Utara tahun anggaran 2011-2013. Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
20 4 Pimpinan DPRD Sumut Penerima Suap Ditahan KPK Empat pmpinan DPRD Sumatera Utara tersangka penerima suap dari Gubernur Sumatera Utara Gotot Pujo Nugroho resmi diyahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keempatnya akan tinggal sementara di rumah tahanan yang berbeda. 21 Mantan Wakil Ketua DPRD Sumut Bersikukuh Tak Terima Suap: Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara, Sigit Pramono Asri, tetap bersikukuh tidak menerima suap dari Gubernur Sumatera Utara nonaktif, Gatot Pujo Nugroho. 22 Pimpinan dan Mantan Anggota DPRD Sumut Ditahan KPK Penyidik KPK menahan tersangka kasus suap mantan Gubernur Sumatera Utara non-aktif, Gatot Pujo Nugroho. Ajib Shah adalah yang lebih dulu keluar dari gedung KPK setelah diperiksa. Mantan anggota DPRD yang ikut ditahan malam ini adalah Saleh Bangun, Chaidir Ritonga dan Sigit Pramono. 23 N.Sumatra Councillors arrested The coruption eradication commision (KPK) detetion conters have seen a surge of inmates in recent months as the antigraft body has begun prosecuting wide-scale bribery cases involving dozens of nort sumatra councillors , former councillors and high-ranking bureaucrats. 24 4 ANGGOTA DPRD SUMUT PENERIMA SUAP RESMI DITAHAN KPK KPK menahan empat anggota DPRD Sumatera Utara 2009-2014 dan 2014-2019 seusai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap terkait pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut 2010-2014, persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Sumut 2012-2014 dan penolakan penggunaan hak interpelasi anggota DPRD Sumut 2015. 25
KPK: Anggota DPRD Sumut yang Bersaksi Belum Tentu Jadi Tersangka Sejak menetapkan lima anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 sebagai tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi telah memeriksa sejumlah mantan atau anggota aktif DPRD Sumut.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
26 Kejagung Geledah Kantor Gubsu dan Sekwan Setelah menetapkan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) nonaktif Gatot Pujo Nugroho dan Kepala Badan (Kaban) Kesbangpolinmas yang juga Pj Wali Kota Pematang Siantar Eddy Sofyan sebagai tersangka, tim penyidik Kejaksaan Agung RI kembali melakukan penggeledahaan di kantor gubernur, Jalan Diponegoro Medan, Senin (9/11). 27 Hasban Ritonga: Saya Sekda Baru, Tidak Tahu Suap DPRD Sumut Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Hasban Ritonga, mengaku tidak tahu menahu terkait suap kepada DPRD Sumut 2009-2014 dan 2014-2019. Ritonga mengaku baru menjabat sebagai Sekda sejak Mei 2015 sehingga dirinya tidak tahu sumber keuangan yang digelontorkan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho 28 KPU Tabanan Terima 363.139 Lembar Surat Suara KPU Tabanan telah menerima surat suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Tabanan yang dicetak PT Temprina Denpasar, Selasa (10/11/2015) bertempat kantor KPU Tabanan. Dua mobil box yang mengakut 141 dus berisi surat suara berangkat dari Denpasar menuju Tabanan mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian Tabanan. 29 Gunung Botak Ditutup 14 November Pemerintah Kabupaten Buru akhirnya akan menutup total tambang Gunung Botak. Penutupan akan berlangsung tanggal 14 November nanti, namun para penambang sudah diminta meninggalkan Gunung Botak secara bertahap mulai kemarin. Kesepakatan penutupan itu dicapai dalam rapat dengan semua unsur baik pemkab Buru, TNI, Polri, instansi terkait dan aktivis. 30 Scores to settle. National Hero status for suharto inappropriate, Experts Say The Government is sending a mixed signal with plans to award former president suharto national hero status, as law enforcers try to recorver the Rp4.4 trillion($322 million) in funds misappropriate during the late strongman,s lengthy reign, an expert warnet on tuesday. 31
Digunakan Pertamina Rekomendasikan Jober BBM Lembata Belum Layak
Pembangunan jober di Lembata sejak tahun 2007 merupakan inisatif dari Pemerintah Daerah. Pada awal memulainya pembangunan tersebut, pihak Pemda tidak melibatkan orang Pertamina. Marketing Branch Manager Kupang, Hardiyanto Tato, mengatakan saat pembangunan jober sudah selesai, baru disampaikan ke Pertamina. Setelah tim survay Pertamina turun ke Lembata pada akhir tahun 2010 hingga 2011, ternyata jober di Lembata belum layak digunakan.* Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
