KETETAPAN DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 22/TAP/DPM UI/X/2015 TENTANG MEKANISME PEMBERIAN SANKSI PELANGGARAN PENYELENGGARA PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA Menimbang:
a. bahwa perlu diselenggarakan Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang tertib dan memiliki kepastian hukum; b. bahwa
diperlukan
pelanggaran
pengaturan
terhadap
pemberian
penyelenggara
di
sanksi dalam
pelaksanaan Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia; c. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Ketetapan Indonesia
Dewan
Perwakilan
tentang
Mahasiswa
Mekanisme
Universitas
Pemberian
Sanksi
Pelanggaran Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;
Mengingat:
1. Pasal 24 dan 30 Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Perubahan 2015; 2. Undang-undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia; 3. Undang-undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Raya Pasangan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa, Anggota Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa, dan Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia. MEMUTUSKAN:
Menetapkan: KETETAPAN
DEWAN
UNIVERSITAS
PERWAKILAN
INDONESIA
PEMBERIAN
SANKSI
PEMILIHAN
RAYA
TENTANG
PELANGGARAN IKATAN
MAHASISWA MEKANISME
PENYELENGGARA
KELUARGA
MAHASISWA
UNIVERSITAS INDONESIA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan: 1. Universitas Indonesia selanjutnya disebut UI. 2. Ikatan Keluarga Mahasiwa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut IKM UI adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiwaan di UI. 3. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut DPM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kekuasaan legislatif.
4. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, yang selanjutnya disebut BEM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI, yang memiliki kekuasaan eksekutif. 5. Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa yang selanjutnya disebut MWA UI UM adalah lembaga yang ditugaskan untuk mewakili mahasiswa dalam Majelis Wali Amanat sebagai organ tertinggi di UI. 6. Pemilihan Raya IKM UI yang selanjutnya disebut Pemira IKM UI adalah sarana suksesi lembaga kemahasiswaan untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Umum BEM UI secara berpasangan, Anggota DPM UI, dan MWA UI UM jika diperlukan. 7. Panitia Pemira IKM UI yang selanjutnya disebut Panitia Pemira, adalah penyelenggara pemira IKM UI yang bersifat sementara dan mandiri. 8. Komite Pengawas Pemira IKM UI yang selanjutnya disebut KP Pemira adalah komite bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemira IKM UI. 9. Pelanggaran Pemira IKM UI adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. 10. Pelanggaran Panitia Pemira adalah tindakan Panitia Pemira yang tidak menjalankan
atau
tidak
sesuai
dengan
tugas
dan
wewenang
berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. 11. Pelanggaran KP Pemira adalah tindakan KP Pemira yang tidak menjalankan
atau
tidak
sesuai
dengan
tugas
dan
wewenang
berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. BAB II KEDUDUKAN DAN WEWENANG Pasal 2 DPM UI memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua Panitia Pemira dan/atau Anggota KP Pemira melalui sidang anggota DPM UI. Pasal 3
DPM UI berwenang memberikan sanksi kepada: a. Ketua Panitia Pemira apabila melakukan Pelanggaran Pemira IKM UI dan/atau Pelanggaran Panitia Pemira setelah menerima dan memeriksa rekomendasi KP Pemira; b. Anggota KP Pemira apabila melakukan Pelanggaran Pemira IKM UI dan/atau Pelanggaran KP Pemira setelah menerima dan memeriksa laporan dari anggota IKM UI. BAB III SANKSI Pasal 4 Jenis sanksi yang dapat diberikan berupa: a. lisan; b. tertulis; dan c. diberhentikan dari jabatan. Pasal 5 Sanksi lisan diberikan kepada: a. Ketua Panitia Pemira yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 6, 7, atau 9 UU IKM UI Nomor 1 Tahun 2015; b. Anggota KP Pemira yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 14 atau 15 UU IKM UI Nomor 1 Tahun 2015. Pasal 6 (1) Sanksi tertulis diberikan kepada Ketua Panitia Pemira dan/atau Anggota KP Pemira yang telah mendapat sanksi lisan sebanyak 2 (dua) kali. (2) Setelah mendapat sanksi lisan sebagaimana diatur pada ayat (1), maka selanjutnya jenis sanksi yang diberikan adalah sanksi tertulis. Pasal 7 Pemberhentian dari jabatan diberikan kepada:
a. Ketua Panitia Pemira apabila telah mendapat sanksi tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan/atau memenuhi ketentuan pada Pasal 8 ayat (2) UU IKM UI Nomor 1 Tahun 2015; b. Anggota KP Pemira apabila telah mendapat sanksi tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan/atau memenuhi ketentuan pada Pasal 16 ayat (2) UU IKM UI Nomor 1 Tahun 2015. Pasal 8 Segala putusan pemberian sanksi diberikan melalui Steering Committee atas persetujuan anggota DPM UI. Pasal 9 Sanksi dijatuhkan setelah diberikan kesempatan mekanisme pembelaan. BAB IV PEMBELAAN Pasal 10 (1) Pihak yang akan diberikan sanksi dapat melakukan pembelaan dalam rapat dengar pendapat. (2) Mekanisme pembelaan: a. DPM UI melakukan rapat dengar pendapat dengan pihak yang akan diberikan sanksi; b. setelah mendapatkan keterangan dari pihak yang akan diberikan sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, sidang dilanjutkan untuk pengambilan keputusan tanpa menghadirkan pihak yang akan diberi sanksi. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 11
(1) Ketetapan ini disusun agar pelaksanaan pemberian sanksi pelanggaran dapat berjalan dengan baik. (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam ketetapan ini akan diatur kemudian oleh DPM UI. (3) Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Depok Pada Tanggal : 26 Oktober 2015 Pukul
: 23:29 WIB
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA Presidium II
Presidium I
Presidium III
ttd
ttd
ttd
(Faiz Fadhlih M.)
(Catur Alfath Satriya)
(Raditya Pranadi)
