2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 129/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI PEMOHON (VI)

JAKARTA KAMIS, 12 MEI 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 129/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan [Pasal 26C ayat (1), Pasal 36C ayat (3), Pasal 36D ayat (1), dan Pasal 36E ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Teguh Boediyono 2. Mangku Sitepu 3. Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), dkk ACARA Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (VI) Kamis, 12 Mei 2016, Pukul 14.10 – 15.49 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Manahan MP Sitompul Aswanto I Dewa Gede Palguna Suhartoyo Patrialis Akbar Wahiduddin Adams

Ery Satria Pamungkas

(Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Teguh Boediyono 2. Mangku Sitepu B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Hermawanto C. Pemerintah: 1. John Indra 2. Joko Suprianto 3. Yunan Hilmy 4. Mulyanto 5. Zulkifli D. Ahli dari Pemerintah: 1. Arief Daryanto 2. Bachtiar Moerad

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.10 WIB 1.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 129/PUU-XIII/2015 dibuka, dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Kepada Pemohon, yang hadir tolong diperkenalkan.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir pada hari ini Pihak Pemohon, saya sendiri Hermawanto selaku Kuasa Hukum dan sebelah kanan kami Para Prinsipal. Pak Teguh Boediyana (Pemohon I) dan Pak drh. Mangku Sitepu (Pemohon II). Terima kasih, Yang Mulia.

3.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Baik, terima kasih. Kepada Pemerintah, yang hadir tolong diperkenalkan.

4.

PEMERINTAH: MULYANTO Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Pemerintah, yang hadir pada hari ini saya sendiri Pak Mulyanto, sebelah kiri saya Pak Yunan, S.H., M.H. (Direktorat IIIC Kemenkumham), kemudian Bapak Zulkifli dari Biro Hukum Kementerian Pertanian, kemudian Bapak Joko, Pak John, dan Pak Dina dari Kementerian Pertanian. Adapun yang hadir dari Ahli, yaitu Pak drh. Bachtiar Moerad (Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner), dua, Dr. Ir. Arief Daryanto, M.Ec. (Ahli Aspek Sosial Ekonomi). Mohon izinnya, Yang Mulia, untuk keterangan tambahan Perkara Nomor 129 sudah diserahkan ke Panitera. Terima kasih.

5.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Baik, terima kasih. Dari DPR berhalangan dengan adanya surat yang telah kita terima. Sebelum sidang kita lanjutkan, kami memberitahukan kepada Pihak Pemohon dan Pemerintah. Karena sesuatu hal, tugas yang penting, sehingga Pleno hari ini terdiri dari yang ada sekarang. Ini kami

1

tanyakan kepada Pemohon dan Pemerintah, apakah keberatan kalau persidangan hari ini dilanjutkan? Mohon pendapatnya. 6.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO Kami sudah bicarakan dengan Prinsipal dan kami tidak keberatan, Yang Mulia.

7.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Tidak keberatan. Terima kasih. Dari Pihak Pemerintah?

8.

PEMERINTAH: MULYANTO Dari Pemerintah, lanjut terus, Yang Mulia. Terima kasih.

9.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Dilanjutkan. Terima kasih. Baiklah, hari ini adalah mendengar keterangan Ahli dari Pemerintah, terdiri dari dua orang. Di sini sudah hadir Dr. Ir. Arief Daryanto, M.Ec. Baik. Kemudian, drh. Bachtiar Moerad, DFM., ya. Keduanya beragama Islam. Silakan hadir ke depan, untuk diambil sumpahnya. Kami mohon kesediaan Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams untuk melafalkan sumpah.

10.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik. Kepada Ahli, untuk mengikuti lafal sumpah yang akan saya tuntunkan. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.”

11.

SELURUH AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

12.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Terima kasih. Silakan kembali. Kepada Pemerintah, siapa yang pertama kita dengar dari keterangan Ahli?

2

13.

PEMERINTAH: MULYANTO Baik, Yang Mulia. Yang pertama, Bapak drh. Bachtiar Moerad.

14.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Dipersilakan, Saksi/Ahli ke mimbar.

15.

AHLI DARI PEMERINTAH: BACHTIAR MOERAD Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang saya muliakan, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Para Anggota Majelis Hakim, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Baiklah. Dalam kesempatan ini, saya langsung saja menyampaikan pandangan saya sebagai Ahli berkaitan dengan kesiapan Indonesia dalam membuka perdagangan ternak dan produk hewan berbasis zona. Di sini, saya mencoba menggambarkan ilustrasi, bagaimana realisasi konsumsi daging di dunia, mengambil beberapa contoh negara, yaitu negara Brazil, Rusia, kemudian India, berikutnya Afrika Selatan (South Africa). Di Brazil itu kita lihat tingkat konsumsi daging cukup tinggi pada periode 2010 hingga 2012. Itu berada pada kisaran sekitar 29 kg per kapita dan pada 2022 itu diproyeksikan kira-kira akan berada pada tingkat 30,4 kg. Di Rusia berada di bawah Brazil itu 13,6 kg untuk konsumsi daging pada 2010-2012 dan untuk yang akan datang itu diprediksikan bisa mencapai 14,2 kg. Afrika Selatan lebih rendah lagi dari Rusia. Cina itu lebih rendah karena memang di Cina konsumsi daging selalu di bawah konsumsi pork atau daging babi. Di South Afrika, kita lihat tingkat konsumsi berada pada kisaran sekitar 5,4 kg per kapita. Nah, di slide yang berikut ini, saya coba menggambarkan pada Majelis Hakim bagaimana kira-kira seperti apa aliran perdagangan daging di dunia. Kita lihat panah yang abu-abu itu, itu yang menggambarkan alur perdagangan sapi atau beef. Kita lihat sumbernya yang utama itu adalah pertama dari Australia menuju ke berbagai negara; ke Jepang, ke Indonesia, ke wilayah Asean. Kemudian juga dari Brazil itu kita lihat cukup banyak alirannya ke negara-negara di Eropa dan dari Amerika juga kita lihat mereka mensuplai daging ke negaranegara Afrika dan belahan lain di dunia. Jadi, sudah begitu ramai lalu lintas perdagangan daging di dunia ini. Sekarang kita lihat tingkat konsumsi daging di negara-negara Asia. Seperti sudah beberapa kali disebutkan bahwa Indonesia tingkat konsumsinya sangat rendah hanya pada kisaran 2,56 kg per kapita. Kita bandingan dengan negara-negara sesama Asean saja. Di Malaysia itu kalau kita lihat di grafik berada pada kisaran 4 atau 5 kg per kapita. Jadi, 3

sudah lebih-kurang dua kali Indonesia. Beda dengan Singapura yang sebetulnya lebih rendah dari Indonesia. Kenapa? Karena penduduk Singapura mereka lebih mengutamakan konsumsi pork seperti di Cina itu. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa Indonesia adalah yang terendah di Asia. Kemudian seiring dengan penjabaran produk hewan di internasional, kita juga dapat melihat bagaimana penyebaran patogen artinya mikro organisme yang berbahaya yang dapat menimbulkan penyakit hewan menular. Itu kita lihat bahwa peningkatan lalu lintas penerbangan internasional sangat tinggi dalam setiap tahunnya sekitar 5%. Pengangkutan ternak melalui modal air juga dalam jumlah yang besar. Mengapa ilustrasi saya tampilkan untuk menggambarkan bahwa risiko penyakit hewan menular itu tidak hanya melalui lalu lintas hewan atau pun produk hewan tetapi juga dari penerbangan. Oleh karena patogen atau pun mikro organisme yang berbahaya itu dapat dibawa oleh manusia, dapat dibawa oleh pesawat-pesawat terbang, oleh peralatan bahan yang juga diangkut oleh pesawat terbang. Perkembangan harga daging di negeri kita. Dapat kita lihat, Yang Mulia. Bahwa dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Hampir setiap tahun harga daging selalu naik. Dan sekarang ini kisaran harga daging berada di antara Rp.100.000,00 hingga Rp … berada di kisaran antara Rp110.000,00 hingga Rp120.000,00 per kg. Saya mohon maaf kira-kira satu minggu yang lalu berada di Provinsi Kepulauan Riau tepatnya di Tanjung Pinang. Saya datang ke pasar menjumpai harga daging di sana mencapai Rp135.000,00 per kg. Bagaimana kondisi produksi daging sapi di dalam negeri atau pasokan lokal di dalam negeri? Kita punya program swasembada pangan, eh maaf … kita punya program swasembada daging sapi yang telah dicanangkan sejak tahun 2005 yang tujuannya untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor daging serta untuk meningkatkan kesejahteraan peternak. Program swasembada daging sapi PSDS dapat kita nyatakan berhasil bila jumlah pasokan dalam negeri dapat mencapai 90% dari total kebutuhan nasional, tapi yang kita temukan bahwa produksi nasional ternyata hanya berada pada kisaran 74% ini pada tahun 2015. Dan konsumsi daging sapi pada tahun 2015 juga seperti saya sudah sebutkan di muka, baru berada pada kisaran 2,56 kg per kapita. Pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia tidak berbanding lurus dengan pertambahan produksi daging di dalam negeri. Dengan kata lain, laju pertumbuhan produksi tidak mampu atau belum mampu mengejar laju pertumbuhan penduduk. Ini persoalan klasik yang selalu kita hadapi dari tahun ke tahun. Gejolak harga daging yang kerap terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini, ditenggarai adalah akibat dari kian terbatasnya pasokan lokal. Kebijakan impor yang membatasi pemasukan ternak dan produk hewan hanya dari negara bebas PMK, telah berdampak pada semakin 4

terbatasnya akses konsumen, baik terhadap jumlah daging yang dikosumsi maupun dalam aspek harga yang dapat dijangkau. Dalam rangka meningkatkan konsumsi pangan hewani, khususnya daging sapi dengan harga terjangkau, pemerintah telah memutuskan untuk mencari negara-negara baru sebagai alternatif negara asal komoditi, kondisi ini tentu saja menuntut adanya evaluasi kembali terhadap kebijakan impor yang hanya dari negara bebas penyakit khususnya PMK, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip kehatihatian dan kepentingan nasional. Perluasan akses negara tentunya harus berdasarkan hasil analisis risiko terhadap peluang masuknya penyakit hewan menular melalui pedagang ternak atau daging dari luar negeri. Indonesia telah meratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, dan sebagai konsekuensi menjadi anggota WTO, yang pertama di antaranya adalah bahwa Anggota WTO berhak melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan di wilayah negaranya dengan menerapkan persyaratan teknis kesehatan hewan dan kesehatan tumbuhan yang sejalan dengan prinsip SPS atau Sanitary and Phytosanitary. Anggota juga memiliki kesetaraan atau ekuivalensi untuk memasarkan ternak dan produk hewan ke negara lain. Anggota memiliki kewajiban membuka akses pasar ternak dan produk hewan dari negara lain, sepanjang memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah yang bersangkutan dalam hal ini untuk Indonesia adalah pemerintah Indonesia. Anggota juga terikat secara hukum dengan peninjauan SPS yang memiliki prinsip harmonisasi atau keselarasan ekuivalensi keselarasan dan transparansi keterbukaan. Indonesia, dengan jumlah penduduk yang lebih dari 250.000.000 jiwa menjadi salah satu sasaran pemasaran ternak dan produk hewan, yang tentu akan berdampak pada meningkatnya ancaman atau pun risiko masuknya penyakit hewan eksotik, penyakit hewan yang menular, yang berbahaya, tidak ada di Indonesia, ke Indonesia seperti penyakit mulut dan kuku. Sekarang saya menggambarkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, instrumen-instrumen yang ada dalam upaya melindungi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan di era globalisasi ini. Kita mengenal ada dua instrumen utama, yaitu Technical Barriers to Trade dan Sanitary and Phytosanitary (SPS). Berkaitan dengan lalu lintas perdagangan hewan, produk hewan kita mempunyai dua instrumen yang sangat penting yang menjadi mitra kerja WTO, yaitu OIE dan CSC. OIE disebut juga dengan nama badan kesehatan hewan dunia. Dan yang kita ... yang kita aplikasikan sebagai anggota OIE adalah dengan melakukan analisis risiko dan melakukan apa yang kita sebut dengan International Zoo Sanitary. CSC adalah instrumen yang berkaitan dengan produk-produk seperti susu dan makanan-makanan olahan lainnya. Mereka menggunakan instrumen yang disebut dengan (suara tidak terdengar 5

jelas) kemudian ada lagi Codex, dan ada lagi sertifikat halal. Sekarang kita melihat bagaimana tugas dan fungsi kesehatan hewan dilaksanakan di negeri kita. Pertama adalah dasar hukum, jadi ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 junto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kemudian, juga ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ini berkaitan dengan pelaksanaan tugastugas di daerah, di provinsi, di kabupaten, dan kota dengan asas otonomi yang luas. Berikutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Ada lagi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan. Ada lagi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dalam hal tertentu bagi negara atau zona dalam suatu negara asal pemasukan. Berbicara mengenai penyelenggaraan kesehatan hewan, kita tentu harus berbicara mengenai otoritas veteriner. Veteriner yang diambil atau diadopsi dari kata veterinary dalam bahasa Inggris yang kita akui sebagai istilah internasional adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hewan, produk hewan, dan penyakit hewan. Dan hingga saat ini sejak semula bidang kesehatan hewan di Indonesia selalu mengidentikan dirinya dengan istilah veteriner ini. Otoritas veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan. Jadi otoritas veteriner ada di level pusat, adapula di level daerah dari provinsi hingga kabupaten dan kota. Otoritas veteriner berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan. Peran veteriner adalah mengamankan hewan dan produk hewan untuk tujuan melindungi kesehatan manusia dan lingkungan, serta peningkatan penyediaan protein yang aman dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Upaya-upaya penguatan otoritas veteriner ini nyata dilakukan oleh pemerintah dapat kita lihat dari amanat yang di ... tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan kesehatan hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ada penegasan bahwa pemerintah maupun pemerintah daerah itu harus menyelenggarakan dengan sebaik-baiknya. Dalam menyelenggarakan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya pula berkewajiban meningkatkan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang otoritas veteriner. Jadi jelas bukti komitmen pemerintah untuk memperkuat otoritas veteriner agar menjadi otoritas yang handal dan profesional.

6

Kelembagaan otoritas veteriner di level pusat, saya ingin menjelaskan atau mungkin menggarisbawahi kepada Majelis Hakim Yang Mulia, ada di dua eselon 1. Yang pertama adalah di eselon 1 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yaitu Direktorat Kesehatan Hewan dan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner. Dua direktorat ini ada pada level eselon 2. Kemudian pusat karantina hewan yang berada di Badan Karantina Pertanian juga berada pada posisi eselon 2. Di pemerintah daerah ada dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di provinsi, begitu juga di kabupaten dan kota. Mengapa sekarang namanya tidak lagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan? Karena beberapa daerah sesuai dengan arahan dari pusat sudah mulai melakukan semacam deregulasi dengan menggabungkan dinas-dinas untuk mengikuti acuan yang ada di pusat. Jadi dulu dengan kita mengenal ada Dinas Peternakan Provinsi, sekarang mungkin sudah banyak daerah-daerah yang dinasnya berganti nama menjadi Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Pertanian dan Perikanan. Namun tugas dan fungsi kesehatan hewan tetap ada di sana, begitu juga dengan pemerintah daerah, kabupaten/kota identik dengan provinsi. Saya juga sajikan di sini beberapa perangkat pelayanan kesehatan hewan, mudah-mudahan dari data ini dapat memperlihatkan kepada kita bahwa kita cukup memiliki unit-unit pelaksana teknis. Mulai dari laboratorium diagnostik, ada balai besar dan ada balai veteriner. Satu balai besar dan tujuh balai veteriner ada di seluruh Indonesia. Ada laboratorium pengujian keamanan dan mutu produk hewan, ada laboratorium pengujian keamanan dan mutu obat hewan, ada pusat veteriner farma untuk melakukan rujukan dalam melakukan diagnosa PMK, dan juga pusat veteriner farma ini sebagai produsen vaksin serta sediaan biologis. Ada laboratorium penelitian veteriner, ada laboratorium kesmavet di semua provinsi, bahkan ada provinsi yang mempunyai beberapa lebih dan kemudian ada lagi lab diagnostik veteriner provinsi, yang ini milik pemerintah daerah. Dan terakhir adalah pusat kesehatan hewan yang tersebar di seluruh Indonesia, yang jumlahnya tidak kurang dari sekitar 1.262 seluruh Indonesia. Setelah menyinggung otoritas veteriner, saya sampai kepada sistem kesehatan hewan nasional. Otoritas veteriner dan sistem kesehatan hewan nasional boleh diibaratkan sebagai dua sisi mata uang, tidak dapat dipisahkan, kedua-duanya saling melengkapi. Kalau kita ibaratkan otoritas veteriner sebagai hardware, maka sistem kesehatan hewan nasional adalah software-nya. Tanpa ada sistem kesehatan hewan nasional tidak mungkin otoritas veteriner dapat berjalan. Sistem kesehatan hewan nasional adalah tantan kesehatan hewan yang ditetapkan oleh pemerintah dan diselenggarakan oleh otoritas veteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggara kesehatan hewan, 7

pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat. Jadi ditekankan di sini bahwa sistem kesehatan hewan nasional itu tidak mungkin berjalan tanpa ada dukungan dan partisipasi masyarakat. Sebagai suatu sistem Siskeswanas ini terdiri dari beberapa subsistem, yaitu subsistem kesehatan hewan, subsistem kesehatan masyarakat veteriner, subsistem karantina hewan, dan seterusnya, subsistem sumber daya informasi dan partisipasi masyarakat pun kita perhitungkan sebagai suatu subsistem. Bagaimana sebetulnya pemerintah melakukan tahap demi tahap dalam menyetujui negara asal pemasukan atau pun zona asal pemasukan ternak dan produk hewan? Pertama, kita melakukan ... pertama, pemerintah melakukan desk review, dimulai dengan permohonan dari pemerintah negara yang bersangkutan. Permohonan ekspor namanya dari negara itu, ini diterima oleh menteri pertanian melalui direktorat jenderal perternakan dan kesehatan hewan. Setelah dipelajari karena pada waktu otoritas itu mengajukan permohonan, pemerintah mengirimkan kuesioner untuk diisi dan kemudian kuesioner itu setelah mereka isi mengirim kembali kepada pemerintah dan dipelajari, dinilai. Kemudian setelah selesai menilai, kuesioner yang diisi oleh negara yang bersangkutan, dilakukanlah on site review, didatangi negara itu untuk memverifikasi kesesuaian antara kuesioner yang diisi dengan kenyataan yang ada sebenarnya di lapangan. Dari sana, barulah sampai ke tahap akhir, semua data dikumpulkan, dilakukan analisis risiko untuk mencapai harmonisasi persyaratan tadi itu dan hasil dari analisa risiko itu ada tiga. Pertama, ditunda, mungkin ada hal-hal yang harus dilengkapi. Kedua, disetujui, ini dapat dilanjutkan dengan held protocol dengan mengatur kerja sama syarat-syarat kesehatan atau ditolak. Nah, kalau kita lanjutkan persedur menyetujui unit usaha asal pemasukan hewan/produk hewan oleh pemerintah tadi itu dapat dilihat bahwa unit usaha itu setelah melewati desk review, kemudian on site review, kemudian sampai kepada rekomendasi, maka hasil persetujuan pemerintah itu ada di website, diumumkan secara luas, secara transparan, terbuka. Dan mungkin saja perlu ada tindakan dan koreksi harus dikembalikan dan dimulai dengan tahap-tahapan yang baru. Analisis risiko pada dasarnya adalah suatu kajian untuk menghitung baik secara kualitatif maupun kuantitatif seberapa besar risiko yang mungkin timbul dengan membolehkan atau mengizinkan impor masuk dari negara yang bersangkutan. Yang pertama tentulah dilakukan tahap pertama, yaitu indentifikasi hazard. Bahaya-bahaya apa yang dapat kita lihat, yang dapat kita temukan kalau kita mengimpor dari zona itu. Kemudian dilakukan penilaian terhadap (suara tidak terdengar jelas) tadi, dan kemudian dilakukan evaluasi, dilaporkan, kemudian didapat masukan, dan barulah kita sampai kepada keputusan untuk menentukan apakah kita sampai kepada kesimpulan bahwa risikonya sangat kecil yang dapat kita abaikan, maka kita lanjutkan 8

dengan tahap yang terakhir, kita komunikasikan risiko itu baik kepada stakeholders maupun kepada pemerintah sektor yang terkait. Di sini saya ingin juga menggambarkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia bagaimana Indonesia mempersiapkan dirinya dalam menghadapi lalu lintas arus masuk produk hewan atau pun hewan dari luar negeri. Jadi kita punya tupoksi karantina, di sini dilakukan mulai dari tahap pertama adalah pemeriksaan. Kalau tidak sesuai dokumendokumen dengan kenyataan di pelabuhan misalkan, dilakukan penahanan, kemudian bila perlu dilakukan pengasingan, kemudian dipelajari lagi kalau perlu dilakukan pengamatan, dilakukan perlakuan, apakah itu perlu disinfeksi dan sebagainya, dan kalau ternyata juga tidak memenuhi persyaratan, maka itu produk bisa dimusnahkan. Kalau dokumennya tidak sesuai, maka kita melakukan ... maka karantina melakukan penolakan, tetapi kalau semuanya oke, tentu saja dilakukan pembebasan dan produk tadi bisa masuk ke masyarakat dan ke pasar. Kesiapan lain dari pemerintah yang kita dapat juga lihat adalah bagaimana pemerintah memiliki yang disebut dengan kesiapan darurat veteriner Indonesia. Ini maksudnya tahapan-tahapan yang dilakukan oleh petugas di lapangan kalau-kalau terjadi sesuatu outbreak penyakit menular berbahaya, khususnya PMK, dimulai dengan laporan dugaan kasus PMK ini dari tingkat yang paling rendah di desa, semua anggota masyarakat boleh melaporkan, kemudian dilakukan pengecekan, pemeriksaan oleh pusat kesehatan hewan di level kecamatan dan di dinas kabupaten dan kalau ternyata laporan tadi tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka akan dikesampingkan. Jadi tidak perlu ada tindakan lanjutan. Tetapi kalau memang mengarah pada kemungkinan penyakit menular khususnya PMK, kita masuk ke tahap berikutnya yaitu tahap siaga dan kalau dari tahap siaga ini kita sudah menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan tahap itu, kita bisa melanjutkan ke investigasi. Kita lakukan pengujian laboratorium dan kalau memang positif PMK, dilakukan kegiatan pembebasan yang kita sebut ke tahap pemulihan. Tahap pemulihan pun bisa sukses, berhasil, dengan membebaskan wilayah itu dari penyakit menular. Tapi bisa juga dengan tidak sukses, artinya bebas penyakit itu tidak bebas hanya membuat wilayah itu menjadi endemis terhadap penyakit itu dan ini harus kembali lagi ke tingkat atas … ke tingkat yang semula awal sampai kita berulang mendapatkan daerah itu, kawasan itu menjadi bebas dari outbreak penyakit itu. Akhirnya saya sampai kepada akhir dari atau penutup dari paparan saya. Bahwa risiko masuknya penyakit hewan menular strategis tidak hanya melalui perdagangan ternak atau produk hewan. Lalu lintas barang, lalu lintas manusia antarnegara memiliki peran penting pula dalam penyebaran penyakit menular strategis khususnya PMK. Perlu kesiapan dan kedisiplinan untuk mengantisipasi risiko penyakit hewan 9

menular berbahaya dan tidak dengan menutup diri kita. Kita perlu kerja keras di semua lini, mulai dari pengawasan di tempat pemasukan, di karantina, kita melakukan surveillance sehingga kepada upaya komunikasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Pemasukan ternak dan produk hewan dari zona bebas atau pun negara yang belum bebas PMK, tetapi telah memiliki program pengendalian resmi PMK yang diakui dan ditetapkan oleh OIE dinyatakan sebagai memiliki risiko yang sangat kecil. Proses importasi dilakukan melalui tahapan mulai dari desk review, pengkajian, kuesioner, on site review, verifikasi di lapangan, hasil analisis risiko, dan penerapan metigasi risiko sesuai dengan kaedah yang ditetapkan. Artinya apabila dari hasil analisis risiko kita menemukan risiko-risiko itu, berada pada tingkat yang tinggi maka upaya metigasi atau penekanan risiko dilakukan juga lebih rendah. Sebaliknya, kalau risiko dinilai rendah, maka metigasi mungkin dapat kita abaikan. Kebijakan membatasi pemasukan ternak dan produk hewan yang selama ini dilakukan dalam rangka proteksi produksi dalam negeri dianggap oleh sebagain negara anggota WTO telah melanggar prinsip ekuivalensi. Saat ini Indonesia sedang menghadapi gugatan dari New Zealand dan Amerika Serikat terkait dengan kebijakan impor daging sapi. Konsekuensi bila Indonesia kalah dalam gugatan, Indonesia harus membuka akses pasar terhadap komoditi yang disengketakan, selain itu Indonesia dilarang ekspor komoditi berupa … serupa ke luar negeri bahkan bisa berdampak kepada komoditi di luar sektor peternakan. Melindungi peternak tradisional tidaklah cukup hanya dari sisi perlindungan terhadap penyakit, tapi juga tentu dengan memperluas akses terhadap permodalan, terhadap kemitraan, dan teknologi. Kinilah saatnya kita untuk dapat mengubah paradigma lama yang memfokuskan importasi lebih kepada kepentingan produsen domestic. Kita perlu membuka paradigma baru menuju kepada kepentingan eksternal yang lebih besar, meningkatkan konsumsi daging di masyarakat, memaksimalkan produksi industri olahan pangan dalam negeri yang berbasis daging sapi agar mampu bersaing di pasar regional dan global. Profesi kedokteran hewan sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak statis, dia harus terus berkembang dan berproses mengikuti perkembangan dan kemajuan iptek dunia dan harus didedikasikan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan umat manusia. Demikian, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim dan Para Anggota, paparan dari saya, pandangannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. 16.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Terima kasih. Silakan, kembali ke tempat. Kami persilakan Ahli Dr. Ir. Arief Daryanto. 10

17.

AHLI DARI PEMERINTAH: ARIEF DARYANTO Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya muliakan, Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan para hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas undangan dari Pihak Pemerintah melalui pertanian Bogor kepada saya untuk hadir dalam sidang terhormat pada hari ini sebagai ahli. Saya bersedia sebagai ahli sesuai dengan keahlian saya sebagai pengamat ekonomi dan bisnis peternakan dengan harapan dapat sedikit berkontribusi atas penyelesaian permasalahan terhadap beberapa pasal yang sedang dimohonkan. Yang Mulia, perkenankan kami untuk menyampaikan peranan sektor pertanian sesuai dengan keahlian saya dari sudut pandang ekonomi. Bahwa subsektor peternakan mempunyai peran sangat penting dalam perekonomian Indonesia, baik dalam pembentukan produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja maupun dalam penyediaan bahan baku industri. Berdasarkan data BPS, kontribusi PDB subsektor peternakan terhadap sektor pertanian pada tahun 2014 sebesar 11,84%. Sedangkan kontribusi terhadap besaran PDB nasional mencapai 1,58%. Dalam penyerapan tenaga kerja subsektor peternakan juga mempunyai peranan yang sangat strategis. Menurut hasil sensus pertanian 2013, dari 54,07 juta rumah tangga pertanian yang berada di pedesaan dan perkotaan, sekitar 23,98% merupakan rumah tangga usaha peternakan. Pada saat ini produksi daging sapi dalam negeri baru mencukupi sekitar 65% dari kebutuhan nasional, sedangkan produksi susu dalam negeri baru mencapai 20% dari kebutuhan nasional. Produksi daging ayam dan telur saat ini telah mencapai tahap swasembada. Sapi potong mempunyai peran penting sebagai penghasil daging untuk memenuhi kebutuhan nutrisi asal ternak, disamping juga menyerap tenaga kerja, terutama di pedesaan. Permintaan terhadap daging sapi selalu meningkat di masa yang akan datang karena beberapa faktor utama, yang pertama pertumbuhan penduduk, pertumbuhan pendapatan, semakin banyaknya penduduk kelas menengah, urbanisasi, perubahan lifestyle, harapan hidup semakin besar, dan bertambahnya penduduk ke usia tua. Kedua, permintaan terhadap makanan yang siap masak dan siap santap juga semakin meningkat, terutama di perkotaan. Dan ketiga, semakin banyaknya quick service restaurant, pasar swayalan, hypermarket yang menawarkan beragam komoditas dan produk olahan daging sapi. Keempat, daging sapi terus memiliki peran sebagai penyedia protein hewani seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi nutrisi asal ternak. Pada gambar 1, mohon ditampilkan gambar 1. Pada gambar 1 terlihat bahwa kontribusi daging sapi sebesar 8% dari keseluruhan 11

konsumsi protein utama. Jika ditambahkan dengan ikan, maka proporsi kontribusi daging sapi terhadap total konsumsi protein secara keseluruhan sebesar 4%. Perkembangan terakhir posisi retail modern sebagaimana yang saya sampaikan sebagai faktor penentu pertumbuhan peternakan ke depan bahwa posisi retail modern juga semakin besar di Indonesia. Jadi, kalau boleh dikatakan di sini, kami garisbawahi bahwa kontribusi daging sapi terhadap total konsumsi protein secara keseluruhan sebesar 4% jika protein yang berasal dari ikan kami … kita kombinasikan. Prospek ekonomi Indonesia ke depan akan semakin baik sebagaimana yang disampaikan di berbagai kesempatan, McKinsey Global Institute mengatakan bahwa pada tahun 2030 Indonesia akan menjadi the seventh biggest country, kemudian juga ahli ekonomi Robert Ward juga mengatakan bahwa Indonesia termasuk new emerging countries, anggota negara CIVETS yang singkatan dari Colombia, Indonesia, Vietnam, Egypt, Turkey, dan South Africa. Dan juga Indonesia digolongkan sebagai negara N-11 dan juga Indonesia digolongkan sebagai negara VISTA country (Vietnam, Indonesia, South Africa, Turkey, dan Argentina). Indonesia diramalkan menjadi salah satu jagoan ekonomi di masa yang akan datang. Nah, dengan demikian ke depan seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, daya beli masyarakat di kalangan kelas menengah pun juga semakin tinggi, pendapatan per kapita masyarakat, (suara tidak terdengar jelas) per kapita selama 1 dekade meningkat sebesar 200% menjadi $3.513 pada tahun 2014 dan diproyeksikan menjadi $9.318 pada tahun 2015. Nah, peningkatan kelas menengah ini akan sangat mempengaruhi permintaan terhadap high values commodity, termasuk daging sapi, daging ayam, sayur-mayur, telur, dan susu. Kalau kita lihat misalnya, dalam tabel berikut ini pada gambar 4, diterangkan bahwa indeks pertumbuhan konsumsi daging sapi di Indonesia lebih tinggi dari semua negara, kecuali Cina. Tantangan utama kemudian bagi Indonesia adalah produktivitas dan produksi daging sapi di Indonesia akan terus meningkat dengan laju petumbuhan yang lebih rendah dari laju pertumbuhan konsumsinya. Hal ini terutama disebabkan kecilnya skala usaha peternakan sapi potong yang memunculkan fenomena yang disebut dengan diseconomies of scale, teknologi budidaya yang digunakan masih sederhana dan tidak memadainya infrastruktur. Yang Mulia, beberapa studi antara lain untuk memproyeksikan kebutuhan daging sapi ke depan memberikan informasi yang sangat berharga terkait dengan faktor-faktor penentu permintaan daging sapi. Hutasoit et al pada tahun 2001 misalnya memberikan gambaran bahwa faktor-faktor yang signifikan melalui proses pengolahan secara ekonometrika. Faktor-faktor yang signifikan menentukan permintaan daging sapi antara lain laju pertumbuhan penduduk, kemudian laju 12

urbanisasi, pertumbuhan pendapatan per kapita yang merupakan hal yang patut diperhatikan mengingat elastisitas pengeluaran atau pendapatan bersifat positif, harga yang tinggi menjadi penghambat peningkatan konsumsi mengingat elastisitas harga sapi bertanda negatif. Kemudian juga elastisitas harga silang yang positif antara daging ayam dan daging sapi memberikan makna bahwa kalau harga daging sapi naik, maka jumlah daging ayam yang diminta oleh masyarakat meningkat. Nah, seiring dengan semakin membaiknya perekonomian dan daya beli masyarakat di dunia di dalam literatur ada tiga revolusi. Jadi, di sektor peternakan ini senang sekali para ahli menggunakan kata revolusi. Revolusi yang pertama disebut dengan revolusi peternakan, yang kedua adalah revolusi putih, dan yang ketiga adalah revolusi supermarket. Ketiga revolusi inilah yang peranannya sangat penting dalam penciptaan nilai tambah baik di tingkat usaha ternak, industri hulu, industri hilir, dan industri jasa. Livestocks revolution mengatakan bahwa semakin tinggi pendapatan masyarakat secara otomatis maka permintaan daging sapi dan juga komoditas-komoditas yang digolongkan sebagai high value commodities atau komuditas bernilai tinggi akan semakin meningkat. Ada satu lagi, di dunia peternakan baru saja apa … didiskusikan tentang pink revolution. Saya menuliskan sebuah artikel di sebuah majalah terkait dengan pink revolution ini. Revolusi pink ini merujuk kepada keberhasilan India sebagai negara berkembang dalam mengembangkan ekspor carabeef. Pink adalah warna daging sapi, kerbau setelah dipotong. Nah, FAO ini kemudian memberikan rekomendasi kepada negara berkembang untuk membangun usaha peternakan sapi yang terintegratif dapat menggunakan model pink revolution ini yang intinya adalah kesuksesan pink revolution ini terkait dengan morvinisasi rumah potong hewan dan industri pengolahan daging menggunakan teknologi mutakhir, meningkatkan populasi anak sapi, kerbau jantan untuk produksi daging, meningkatkan jumlah peternak yang terlibat dalam industri sapi, kerbau melalui kerja sama kontrak farming atau peternakan kontrak, dan membangun zona bebas penyakit untuk membantu pemeliharaan ternak yang aman dan higienis. Prasyarat dasar menurut FAO adalah yang dibutuhkan dukungan dan kepemimpinan yang kuat dari pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Yang Mulia, komoditi daging sapi merupakan komoditas yang penting bagi masyarakat Indonesia. Komoditas ini termasuk komoditas yang digolongkan sebagai barang pokok. Walaupun proporsi pengeluaran rumah tangga tidak besar sekitar 1% dari total pengeluaran rumah tangga, harga komoditas daging sapi sangat memengaruhi besaran indeks harga atau inflasi.

13

Harga daging sapi saat ini masih tinggi dan berfluktuasi, sehingga tingkat inflasi sangat ditentukan oleh kondisi harga komoditas ini. Gejolak dan fluktuasi harga yang tidak terkendali menyebabkan ketidakpastian pelaku usaha dan meresahkan masyarakat konsumen. Sebagai barang konsumsi pokok, gejolak harga daging yang terjadi berpotensi menimbulkan dampak ekonomi, sosial, dan politik secara nasional. Oleh sebab itu, daging menjadi salah satu komoditas yang penting untuk dikendalikan pemerintah, diantaranya melalui pengaturan pasokan dan stabilisasi harga. 18.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Kami break sebentar.

19.

AHLI DARI PEMERINTAH: ARIEF DARYANTO Baik.

20.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Kalau boleh lebih singkat karena saya lihat ada subjek 31 poin ini.

21.

AHLI DARI PEMERINTAH: ARIEF DARYANTO Baik.

22.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Ini kita baru 10.

23.

AHLI DARI PEMERINTAH: ARIEF DARYANTO Betul.

24.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Supaya ada nanti waktu untuk pertanyaan.

25.

AHLI DARI PEMERINTAH: ARIEF DARYANTO Baik, terima kasih.

26.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Terima kasih. 14

27.

AHLI DARI PEMERINTAH: ARIEF DARYANTO Betul. Nah, saya ingin menyampaikan ini karena kenapa walaupun kontribusi daging sapi terhadap total protein yang dibutuhkan oleh masyarakat kecil, tetapi memiliki dimensi politik sosial yang permasalahan daging sapi ini multikompleks. Saya akan coba singkat. Nah, terkait dengan bukti-bukti yang ada berdasarkan data-data time series, maka kita bisa melihat bahwa misalnya Waldron and Brown tahun 2014 menyatakan bahwa harga daging sapi di Indonesia termasuk kategori tinggi jika dibandingkan dengan standar harga dunia dan regional. Ini berdasarkan data time series yang dilakukan oleh Waldron and Brown. Mereka menyatakan bahwa selama periode tahun 2001 sampai 2012, harga rata-rata daging sapi tiga kali lebih mahal dibandingkan dengan rata-rata harga daging ayam, sementara di Cina misalnya tidak sebesar itu. Tingginya harga daging di Indonesia mencerminkan biaya tinggi dalam berbagai tahapan rantai pasokannya, termasuk biaya transportasi dan juga arbitrase. Saya juga menyampaikan di sini bahwa pada gambar 5 kalau boleh kita bandingkan di situ bahwa perkembangan harga (suara tidak terdengar jelas) di negara ASEAN rata-rata harga di Indonesia lebih tinggi dari negara-negara Thailand, Filipina, dan Malaysia tetapi masih lebih rendah dibandingkan dengan China. Gambar 6 menunjukkan bahwa harga daging sapi di pasar tradisional (wet market) terus meningkat. Nah, mudah-mudahan angka ini bisa kita pertimbangkan di dalam mencari solusi yang lebih baik terhadap pasal-pasal yang dimohonkan oleh Para Pemohon. Nah, terkait dengan stabilisasi harga pangan, Presiden Joko Widodo bahkan sudah menandatangani Perpres Nomor 71 Tahun 2015 bagaimana menangani 14 kebutuhan barang pokok barang penting yang didasarkan atas 3 faktor utama, yaitu besaran alokasi pengeluaran rumah tangga yang tinggi, pengaruh terhadap inflasi, dan besaran kandungan gizi untuk kebutuhan manusia. Pemerintah juga telah membantu para peternak untuk apa ... meningkatkan produksi dalam rangka mencapai tingkat swasembada daging sapi, swasembada daging sapi itu paling tidak 90% tersedia dari supply dalam negeri sehingga kecukupan berswasembada on-trend yang artinya pada kurun waktu tertentu dapat saja dilakukan import. Nah, saya persingkat di sini bahwa program idola Kementerian Pertanian ini telah mengalami pengunduran target sebanyak tiga kali. Nah, kegagalan pencapaian target-target swasembada daging sapi, Yang Mulia, dapat dilihat pada gambar 7. Pada gambar ini kita lihat bahwa kontribusi relatif daging sapi import baik yang berasal dari sapi hidup dan daging sapi cenderung semakin meningkat. Nah, ini yang ingin saya sampaikan bahwa persoalannya adalah kompleks, ada 15

program swasembada tetapi terjadi depopulation atau jumlah sapi semakin berkurang. Nah, ini data-data yang saya peroleh dari (suara tidak terdengar jelas) Australia. Untuk Tahun 2016, Pemerintah telah menghitung estimasi kebutuhan daging nasional dengan konsumsi sebesar 2,61 kg per kapita. Dalam konteks ini karena tingkat produksi belum memenuhi kebutuhan maka import merupakan suatu keniscayaan walaupun sebenarnya target 2,61 kg kalau berdasarkan gambar 8 diperoleh informasi bahwa konsumsi daging per kapita di Indonesia pada Tahun 2014 masih 2 kg per kapita, jika dibandingkan dengan negara OECD, Korea, China, dan bahkan Vietnam kita paling rendah di sana. Nah, untuk meningkatkan daya saing peternakan kita ketahui bersama telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Ini merupakan bentuk perhatian Pemerintah terhadap masalah peternakan dan sistem kesehatan hewan di Indonesia. Terkait dengan pasal-pasal yang dimohonkan Pemohon, perkenankan saya menyampaikan keterangan berikut. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization karena Indonesia secara resmi telah menjadi anggota WTO, maka semua persetujuan yang ada di dalamnya telah sah diakui dan menjadi bagian dari legislasi nasional. SPS merupakan yang dirancang untuk memperluas berlakunya ketentuan Pasal 20B dari (suara tidak terdengar jelas) yang mengakui negara anggota WTO untuk mengadopsi suatu tindakan unilateral yang diperlukan untuk melindungi kesehatan manusia, hewan, atau tanaman. Nah, dalam konteks ini maka berdasarkan ketetapan OIE tersebut, Indonesia tidak dapat lagi menghindar atau menolak permintaan negara pengekspor ternak maupun produk hewan dari negara-negara yang bebas PMK secara country based maupun zona based. Nah, untuk menghadapi tekanan ekspansi ekspor ternak maupun produk hewan luar negeri, Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona Suatu Negara Asal Pemasukan. Dalam PP tersebut telah diatur bahwa pemasukkan produk hewan dapat berasal dari negara yang bebas PMK, zona bebas PMK, dan negara yang belum bebas PMK namun telah memiliki program pengendalian PMK yang diakui oleh OIE. Yang Mulia, banyak literatur memang yang memberikan bukti nyata bahwa sangat kuat ... ada bukti nyata yang sangat kuat bahwa penyakit mulut dan kuku memang merupakan penyakit ternak paling ganas di dunia, menciptakan kerugian ekonomi dalam skala yang sangat besar, dan berpotensi menjadi agen (suara tidak terdengar jelas) yang bisa merusak dan menghancurkan industri ternak suatu negara. 16

Saya sampaikan di sana tentang definisi dari (suara tidak terdengar jelas) karena itu para ahli dan Pemerintah, para ahli kesehatan hewan pun di seluruh dunia bekerja lebih keras dan cerdas membebaskan diri dari ancaman PMK secara global. Pada saat ini lebih dari 100 negara di dunia yang masih tertular PMK dan hanya sedikit negara yang memiliki zona bebas PMK. Persoalannya adalah negara yang bebas PMK itu tidak memiliki potensi ekspor, sementara negara yang zona free dari food mouth desease memiliki potensi untuk ekspor. Kalau kemudian ini tidak bisa dipertemukan maka bisa terjadi di dunia ini akan kekurangan sapi karena negara-negara yang tidak bebas PMK misalnya secara zona memiliki produksi yang lebih banyak dan berpotensi ekspor, sementara negara konsumen yang memiliki bebas PMK tidak memiliki potensi untuk ekspor. Nah, oleh karena itu dunia dalam hal ini WTO berusaha untuk mencoba menyusun regulasi tanpa mengorbankan aspek kesehatan hewan agar perdagangan di dunia terhadap daging sapi itu bisa berlangsung dengan lancar. Dan juga PMK jangan dijadikan hambatan teknis perdagangan yang signifikan untuk sebagai alasan penolakan atau baris 1 entri. Nah, OIE mengklasifikasikan status PMK menjadi lima. Saya kira Majelis Hakim Yang Mulia telah memahami hal itu bahwa ada daftar tabel 1, ada 67, 68 negara yang masuk di FMD free where vaccination is not practised. Kemudian juga ada VMD free zone where vaccination is not practised misalnya, di sana daftarnya sangat lengkap. Nah, implikasi penetapan status bebas PMK tersebut menyebabkan tidak ada akses pasar untuk peternak sapi atau kerbau di Walaya yang termasuk ke dalam klasifikasi di atas. Nah, menurut Naipospos ini seorang ahli kesehatan veteriner yang ternama di negeri ini. Berdasarkan kaedah teknis dan sejalan dengan standar OIE, maka rekomendasi OIE yang harus dijalankan pemerintah Indonesia adalah sesuai dengan regulasi OIE. Bahwa untuk … misalnya negara yang pemasukan sapi berasal dari negara zona bebas PMK tanpa vaksinasi, contoh Australia, Kanada, Meksiko, Uni Eropa, dan lain sebagainya dilakukan persyaratan PMK artikel 8810. Tetapi untuk pemasukan sapi berasal dari negara zona bebas PMK dengan vaksinasi, maka harus sesuai dengan artikel 8811 dan seterusnya. Yang Mulia, sependapat juga dengan Ibu Naipospos bahwa zona atau bahkan kompartemen merupakan salah satu standar pedoman dan rekomendasi OIE yang sah. Sehingga dengan provinsi pada ekuivalensi dalam perjanjian SPF, setiap negara anggota OIE termasuk Indonesia perlu menerapkan sebagai bagian dari aturan hukumnya. Bahkan bukan zona, tetapi juga kompartemen. Saat ini Indonesia sedang bekerja keras untuk sektor poltri untuk menggunakan konsep kompartemenisasi. Ya untuk membebaskan penyakit avian influenza sehingga Indonesia berpotensi untuk melakukan 17

ekspor saat ini ke negara jepang. Jadi dalam hal ini ada potensi benefit manfaatnya untuk zona ataupun bahkan kompartemenisasi. Nah, saya kira permasalahan dalam industri daging di Indonesia ini memiliki kompleksitas yang sangat tinggi. Dalam perumusan kebijakan publik terkait sapi dan daging sapi, dapat dilakukan dengan pendekatan teknis dan ekonomis atau lebih dikenal dengan pendekatan teknokratis. Pendekatan ini mendasarkan pada asumsi bahwa proses pengambilan keputusan oleh pemerintah selalu berlangsung secara sempurna. Artinya seluruh pihak terkait baik produsen maupun konsumen memiliki penguasaan informasi yang sama dan memiliki preferensi pengaruh (political preference function) yang sama. Juga terhadap pengambilan keputusan. Pendekatan teknokratis juga mengasumsikan bahwa pembentukan harga diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar semata. Namun asumsi-asumsi pendekatan teknokratis tersebut dalam kenyataannya tidak berlaku sepenuhnya. Pengambilan keputusan yang mengambil … yang diambil umumnya dalam keadaan pasar persaingan yang tidak sempurna (imperfect competitive market). Harga komoditas tidak sepenuhnya terbentuk karena keseimbangan permintaan dan penawaran dan biasanya terjadi pada kondisi asymmetric information di antara para pelaku yang terkait. Yang Mulia bahwa dalam pendekatan ekonomi politik ini mempertimbangkan prinsip whose interest counts? Apakah kepentingan produsen, apakah kepentingan konsumen atau kepentingan pedangan, traders, intermediators, atau kepentingan pemerintah itu sendiri? Nah, ini yang saya katakan bahwa dalam pengambilan keputusan publik terkait daging sapi ini sifatnya sangat kompleks. Misalnya dari rencana pemerintah untuk mendatangkan impor dari daerah, dari zona yang terbebas dari PMK, rencana pemerintah telah menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan. Dalam kasus impor daging sapi dari India atau Brasil misalnya perumusan kebijakan publik dengan pendekatan ekonomi politik dapat digunakan sebagai kerangka pengambilan keputusan dalam menentukan apakah kebijakan perdagangan daging sapi dengan India atau Brasil memberikan manfaat kepada masyarakat yang lebih luas. Dari segi finansial dan bisnis misalnya. Meningkatnya harga daging sapi di Indonesia dari tahun ke tahun menjadi alasan yang melatarbelakangi pencarian alternatif untuk melakukan impor daging sapi dari negara India, Brazil, atau dari negara pengekspor lainnya. Karena harga daging sapi dari negara tersebut di tingkat produsen lebih murah. Selain itu upaya impor daging sapi dari negara-negara lainnya dapat mengurangi ketergantungan tunggal terhadap suatu negara sebagai satu-satunya pemasok. Australia misalnya, selama ini berstatus bebas PMK. Sehingga posisi monopolistik semacam ini memiliki potensi Australia sebagai price makers misalnya. Dengan adanya alternatif substitusi diharapkan harga 18

daging sapi impor lebih kompetitif dan memberikan keuntungan bagi konsumen. Dengan demikian daya beli affordability konsumen semakin meningkat dan tentu saja membantu meningkatkan tingkat ketahanan pangan nasional. Pertimbangan dari sisi finansial dan (suara tidak terdengar jelas) lainnya adalah nilai mata uang. Australia, misalnya, semakin menguat terhadap US dollar, sehingga harga daging sapi impor semakin mahal. Berdasarkan harga yang tinggi tersebut, sangat jelas, konsumen di Indonesia yang paling dirugikan. Dalam hal ini, importir daging sapi yang selama ini memiliki bargaining posisi rebut tawar yang sangat tinggi, tentu harus menyesuaikan diri terhadap kesimbangan baru nanti kalau ada alternatif sumber pemasukan impor dari negara lain. Saya yakin bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Indonesia berpeluang menciptakan peningkatan kesejahteraan bersih net welfare changes, terutama untuk memberikan harga yang lebih terjangkau dari masyarakat dengan mendatangkan impor daging sapi berdasarkan zone based. Namun, harus tetap dilakukan dengan pendekatan kehati-hatian atau (prudent). Sistem biosekuritas peternakan di Indonesia tidak ada pilihan lain, harus lebih dikembangkan. Tabel 4, misalnya, Yang Mulia. Pricing and the wet market and supermarket memberikan informasi tentang perkembangan harga daging di pasar basah di beberapa kota besar di Asia. Terlihat bahwa harga rata-rata daging sapi di Indonesia lebih mahal dibandingkan dengan Filipina, Thailand, dan Malaysia. Harga daging carabeef, misalnya, di Malaysia, bahkan rata-rata sebesar 50% sampai 60% dari daging sapi yang diimpor dari negara seperti Australia. Nah, biarkan konsumen memilih. Karena kalau kita maka steak, kan juga harganya kan daging steak dagingnya Terderloin, Sirloin, dari US, dari New Zealand, atau dari yang lain, kan harganya berbeda. Biarkan … apa … konsumen dari sudut pandang konsumen memilih untuk memilih kualitas daging yang disenangi. Brazil, misalnya, Yang Mulia, merupakan salah satu negara penghasil (produsen) dan juga pengguna (konsumen) daging sapi terbesar di dunia. Dan pada tahun 2015, misalnya, pangsa pasar daging sapi Brazil terhadap total ekspor dunia sebesar 16,92%. Sementara India, Australia, masing-masing sebesar 20,83% dan 18,30 … 19,90%. Nah, tujuan ekspor daging sapi Brazil, terutama ke negara Rusia, Timur Tengah, Chili, Hongkong, European Union, US, Chili, Venezuela, dan Filipina. Dan di sini sebenarnya terlihat bahwa Indonesia tidak akan pernah terlepas dengan Australia karena Indonesia adalah importir live cattle dari Australia. Kalau kita lihat dari jarak transportasi memang yang paling dekat. Dan juga kalau pun ada misalnya pesaing Brazil untuk masuk, jarak Brazil ke Indonesia kan sangat jauh. Nah, ini menurut saya, pertimbangan bisnis dan ekonomi yang akan menentukan di situ.

19

Nah, kemudian, saya kira kalau kita lihat Brazil, misalnya. Kalau dari data MLI, dari Australia sendiri, maka usaha peternakan Brazil di kandang itu lebih apa … lebih murah atau lebih efisien dibanding dari Australia dan juga … dan juga Amerika Serikat. Tetapi … apa … lebih rendahnya biaya produksi di Brasil, belum tentu kalau sampai ke Jakarta, misalnya, akan lebih murah dari Australia atau dari negara lain. Nah, ini saya kira berikan pilihan kepada konsumen dan Indonesia untuk menyehatkan industri sapi ini dengan harga yang lebih terjangkau offerdability, maka insya Allah availability, insentif kepada produsen karena banyak sekali permintaan, maka akan ada insentif untuk berproduksi lebih, sehingga dimensi ketahanan pangan yang terdiri dari empat dimensi. Yang pertama adalah dimensi kecukupan (availability). Yang kedua, offerdability. Ketiga adalah utilisation atau dengan harga bahan baku yang lebih murah, maka industri pengolahan daging sapi juga akan tumbuh lebih pesat. Kita tidak perlu lagi mengimpor (suara tidak terdengar jelas) dari Malaysia, misalnya karena lebih murah. Dan kemudian, aspek stability harga akan juga terjadi. Sehingga dalam hal ini, akan meningkatkan ketahanan pangan Indonesia. Demikian, Yang Mulia, yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan apabila ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum wr. wb. 28.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Terima kasih. Kembali ke tempat. Kami beri kesempatan ke Pihak Pemerintah kalau ada yang mau dikonfirmasi lebih lanjut mengenai keterangan Ahli, dipersilakan.

29.

PEMERINTAH: ZULKIFLI Terima kasih, Yang Mulia. Terhadap Ahli dari Pemerintah, ada satu untuk Pak Bachtiar dan satu untuk Pak Arief Daryanto. Untuk Pak Bachtiar, ada paparan yang disampaikan terkait dengan analisa atau analisis risiko yang harus dilakukan oleh Indonesia. Mohon pandangan Bapak dan penjelasan yang lebih dalam. Apa yang diinginkan oleh Pemerintah, dalam hal ini dalam melakukan analisis risiko? Khususnya, juga bisa dikaitkan dengan peran Siskeswanas dan Kiat Vetindo tadi. Untuk Pak Arief Daryanto, menarik tadi yang terkahir penyampaian Bapak mengenai ketahanan pangan nasional, mungkin bisa diberikan penjelasan ada kaitan dengan Ahli yang pertama. Konsumsi protein daging di Indonesia itu terendah. Mungkin bisa pendapat ahli bisa menjelaskan lebih dalam bagaimana capaian untuk bisa posisi sekarang untuk bisa kita capai ke tangan pangan nasional tadi. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia.

20

30.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Baik. Kepada kedua ahli agar dicatat saja dulu. Nanti pertanyaan selanjutnya mungkin dari pihak Pemohon kalau ada pertanyaan yang mau diajukan, silakan.

31.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO Terima kasih, Yang Mulia. Karena kemarin kami tidak diberi kesempatan untuk bertanya kepada ahli pemerintah, nah hari ini kami diberi kesempatan, sangat terima kasih. Yang pertama, Yang Mulia kami ingin ingatkan pula bahwa Pemohon Bapak Rohadi Tawaf … maaf, Bapak Bachtiar Moerad adalah saksi kami dalam persidangan putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 137 dalam Undang-Undang Nomor 18 yang diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 41. Dalam pertimbangan itu dikutip dalam putusan Mahkamah, kami juga sertakan di dalam permohonan kami, dijadikan alasan oleh Mahkamah untuk mengabulkan permohonan kami yang terdahulu. Jadi, ini juga penting untuk diingat oleh Mahkamah bahwa kedua-duanya keterangan itu dalam di bawah sumpah. Jadi, kami ingin pertanyakan kembali pertanyaan Beliau sebagaimana kutipan Mahkamah Konstitusi apakah diperkenan (…)

32.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL lanjut.

33.

Saya kira itu tidak perlu di … apa namanya … dikonfirmasi lebih

KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO Tidak perlu dikonfirmasi, baik.

34.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Hanya apa yang mau dipertanyakan dari keterangan ahli yang ada sekarang ini, itu yang dipertanyakan.

35.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO Baik.

36.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Barangkali demikian.

21

37.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO Kami akan pertanyakan langsung, Yang Mulia. Baik, Saudara ahli Bapak Bachtiar Moerad, pertanyaannya adalah sama dengan pertanyaan ahli kami yang kemarin. Apakah hari ini Indonesia sudah siap jika tibatiba PMK terjadi di Indonesia. Itu yang pertama. Kepada ahli yang kedua Bapak Ir. Arief Daryanto, kami melihat dua kontradiksi … satu kontradiksi dalam makalah Saudara. Pada awal makalah Saudara menyatakan tentang subsektor peternakan mempunyai peran sangat penting dalam perekonomian Indonesia baik dalam pembentukan produk domestik bruto atau pada point 2. Di situ Saudara memaparkan betapa pentingnya peternakan, tapi di dalam pembahasan akhir dari kesimpulan, hampir di kesimpulan penjelasan Saudara semuanya adalah kepentingan konsumen dengan daging yang murah, artinya antara latar belakang makalah Saudara dengan kesimpulan akhir itu sangat tidak nyambung. Bisa dijelaskan. Terima kasih, Yang Mulia.

38.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Cukup. Ya, baik. Kesempatan kepada Majelis untuk mengajukan pertanyaan. Pertama dari sebelah kiri Yang Mulia Pak Dr. Palguna. Silakan.

39.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Satu pertanyaan sudah ditanyakan oleh Pemohon untuk Pak Dr. Bachtiar berkenaan dengan kesiapan itu, tapi saya ingin mempertajamnya dalam pengertian kesiapan yang sesuai dengan standar OIC … OIE maksud saya. Apakah kita sudah siap itu kan, kan kita terikat dengan WTO, kemudian kita ada badan khususnya OIE dan itu membuat standar berkenaan dengan tadi yang sudah disampaikan oleh kedua Ahli. Nah, dalam konteks itu bagaimana kesiapan kita dan terutama khususnya apa yang disinggung oleh ahli yang kedua tadi Pak Dr. Arief Daryanto mengenai argo terorism itu. Itu kan satu hal yang walaupun kami baru mendengar di sini tapi itu akan sangat reasonable bisa terjadi di masa yang akan datang dan kita tidak bisa mengabaikan itu hanya sebagai suatu fenomena atau sesaat begitu ya dalam konteks hubungan global seperti sekarang ini. Ya kita enggak tahu. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada lebih jauh kepada Pak Ahli Dr. Bachtiar … drh. Bachtiar Moerad itu ini kan tadi ahli mengatakan bahwa penyebaran penyakit menular suatu penyakit hewan menular strategis itu atau PHMS itu tidak semata-mata datang melalui ini melalui perdagangan ternak dan produk hewan ya, tetapi dia juga bisa melalui lalu lintas orang dan barang dikaitakan dengan frekuensi penerbangan 22

dan sebaginya, konektivitasan antarnegara barangkali yang sekarang sudah begitu bahkan bisa dikatakan borderless kita ya antara satu negara dengan negara yang lain. Saya mungkin … Mahkamah ini perlu diyakinkan sebenarnya kalau ada data misalnya yang memperbandingkan penyebaran penyakit itu antara yang disebabkan oleh … apa namanya … oleh perdagangan ternak dan produk hewan dan yang dari lalu lintas orang maupun barang itu. Kalau misalnya ada data yang di bisa mempersandingkan itu barangkali akan lebih bagus akan lebih cermat buat Mahkamah, saya kira untuk membuat putusan. Mungkin kalau ada itu, Pak. Kalau ada hasil studi misalnya atau hasil research atau temuan-temuan lain gitu. Yang kedua, saya kepada ahli Pak Arief Daryanto. Pertanyaan saya simple saja sebenarnya sekarang. Ini karena kan berkaitan dengan pertanyaan, sesungguhnya apa sih yang menjadi hambatan buat Indonesia itu, yang sebenarnya kalau menurut pengamatan awam saya gitu ya, sangat potensial untuk menjadi swasembada daging gitu ya ... apa ... apa hambatannya itu ada di policy ataukah apa gitu ya, policy yang tidak mendukung atau ada faktor lain? Nah, ini kaitannya begini, Pak. Kan tadi di dalam konteks, imporekspor daging sapi itu Bapak Ahli mengatakan itu ada perspektif whose interest counts? Kepentingan siapa yang akan dihitung, gitu kan. Nah kalau melihat situasi perdagingan sekarang di Indonesia, khususnya daging sapi, itu kalau dilihat dari policy pemerintah itu menurut Ahli kepentingan siapa yang lebih banyak di ... diperhatikan ini? Apakah kepentingan pertanyaan Pemohon, misalnya apakah kepentingan peternak yang akan lebih ini atau semata-mata kepentingan konsumen, ya kalau konsumen ya tentu saja tuntutannya sederhana, bagaimana mendapatkan daging murah, gitu kan. Tapi kalau misalnya bisa lebih luas, bukan hanya kepentingan konsumen tapi juga kepentingan misalnya peternak misalnya juga diperhatikan, walaupun faktanya kita masih lebih banyak impor umpamanya, mungkin akan menghasilkan policy yang berbeda. Itu pertanyaan saya, dua. Terima kasih, Pak Ketua. 40.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Baik, silakan kepada Yang Mulia Dr. Suhartoyo.

41.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terima kasih, Pak Ketua. Ada dua pertanyaan, tapi yang satu sudah ditanya Pak Palguna. Saya tambahkan saja untuk Pak Arief, ya. Itu saya benar ya kalau dibandingkan dengan negara-negara yang relatif sebenarnya tidak negara besar, seperti Selandia Baru, kemudian ... kalau India okelah. Tapi juga dibandingkan India, Amerika kemudian Brasil kan sangat jauh 23

ya, kita ke populasinya hanya belasan juta, sementara mereka hampir 200.000.000 per tahun itu. Nah kemudian, kembali ke pertanyaan Pak Palguna Yang Mulia, tadi. Apakah sebaiknya Indonesia ini mendatangkan sapi yang Bapak katakan bakalan tadi, atau indukan atau memang di dalam internal negara kita ini mestinya harus ada organi ... pengorganisasian yang bagus? Karena menurut saya sepanjang yang saya ketahui kan peternak-peternak sapi kita ini kan masih individu-individu ya kan, tidak secara terorganisir gitu. Kemudian, mereka juga berkembang atas karena swasembada ... swasembada masing-masing, bukan karena ada turut campurnya pemerintah yang dominan, gitu. Ya itu juga sama pertanyaanya, apakah konsep dari pemerintah itu yang tidak ... tidak tepat atau memang ada kepentingan-kepentingan yang lain yang tadi sempat dicurigai Pak Palguna tadi? Kemudian yang kedua, untuk Pak Bachtiar. Pak Bachtiar, begini ya sedangkan yang kasat mata saja, ya Pak ya, kita ini kadang-kadang masih gamang untuk mengatasi bagaimana kemungkinan-kemungkinan adanya penyakit, sementara kalau kita ketahui secara riil di pasar, itu kan banyak juga sapi-sapi yang masuk secara ilegal, Pak. Ya kan, banyak daging-daging sapi yang kita baca di media itu kan selundupan, Pak. Itu saya kira, itu justru semakin runyam, semakin merusak bagaimana sistem pengawasan kita bisa semakin efektif, sedangkan yang terlihat, yang terprogram saja, kemudian yang prosedural gitu, itu kita sudah pro-kontra dan sangat kekhawatiran-kekhawatiran kita sangat tinggi bahwa itu masih juga, apakah benar dia steril dari PMK apa tidak itu masih kemudian terutama yang dari India itu sekarang yang banyak negara ... banyak apa ... silang pendapat di ... di tataran domestik kita ini, ada yang mengatakan di sana itu lebih baik tidak usah, tapi pemerintah mengatakan, “Itu cukup memenuhi syarat bahwa dari India itu bisa dimasukkan sebagai daging impor.” Nah, pertanyaan saya apakah ada kemudian strategi yang dominan juga dari pihak pemerintah, kalau hal-hal seperti itu untuk mengantisipasi bagaimana dengan daging-daging yang di depan kasat mata itu juga masih gamang, kemudian ditambah dengan yang ilegal itu. Bagaimana? Mungkin ada apa startegi-strategi cadangan yang mestinya harus diantisipasi oleh pihak pemerintah. Kemudian kalau dibandingkan dengan jenis-jenis kondisi dagingnya sendiri, sebenarnya Indonesia ini lebih tepat apakah mengimpor daging hidup, apakah mati, apa sudah beku, ataukah memang yang masih segar, Pak? Mengingat bahwa seperti kalau Pak Arief katakan tadi kalau untuk Australia mungkin jaraknya enggak terlalu jauh, kalau dari yang ... dari Brazil, dari Amerika sana kan kalau dari Asia kan memang kita memang agak ... agak anu ya dari Asia kan dominan ada potensi yang tidak steril ya, dan dari Afrika, ya.

24

Dan Amerika Selatan katanya juga begitu, kalau dari Amerika dan Brazil masih kita mendatangkan dari India juga termasuk, kita juga sebagai konsumen bersama-sama dengan Malaysia. Kalau Malaysia juga menggunakan sistem itu, Pak, dicampur antara daging Australia dengan daging dari India, itu juga bisa mendongkrak harga, tapi kalau di Indonesia bagaimana sebaiknya diantara jenis-jenis tadi kemudian apakah bisa modus yang dilakukan di Malaysia itu kemudian diterapkan di Indonesia? Itu Pak Bachtiar dan Arief. Terima kasih. 42.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Baik, terima kasih. Masih ada dari Majelis? Barangkali dari saya ada yang terakhir ini kepada Ahli Dokter Hewan Bachtiar Moerad. Di dalam bagian akhir dari paparan Saudara, ada menyatakan adanya gugatan terhadap Indonesia itu masalah prinsip ekuivalensi atau non diskriminasi yang sudah jelas ada di sini nomor case-nya juga sudah ada dari New Zealand dan Amerika Serikat. Saya mau bertanya kira-kira ... supaya kita jadi introspeksi barangkali nanti ini terhadap apa yang mungkin kita lakukan di hari yang akan ... hari mendatang ini dengan adanya kasus ini. Apa kira-kira yang menjadi tuntutan dari pihak kedua negara ini karena memang pada saat ini kan Indonesia kebijakan impor daging sapi ini sangat tinggi, artinya kita lebih banyak mengimpor, gitu. Nah, kira-kira apa ... apa yang harus kita lakukan misalnya terutama yang dituntut oleh kedua negara ini dalam kasus yang bersangkutan, mohon dijelaskan lebih lanjut. Barangkali itu pertanyaan dari Pemohon dan Majelis, barangkali sekalian juga ditanya ... dijawab konfirmasi dari Pihak Pemerintah. Barangkali yang pertama kami beri kesempatan Ahli Dokter Hewan Bachtiar Moerad. Silakan.

43.

AHLI DARI PEMERINTAH: BACHTIAR MOERAD Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim. Saya langsung saja menjawab satu per satu pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Saya mulai dari Majelis Hakim saja dahulu. Yang pertama kepada Yang Mulia Hakim Bapak Palguna mengenai kesiapan Indonesia dalam menghadapi masuknya daging dari zona ini sesuai dengan ketentuan OIE. Seperti yang saya tadi sajikan di depan mengenai infra struktur, mengenai lembaga-lembaga yang sedang diperkuat, juga mengenai unitunit pelaksana teknis yang sudah kita miliki, seyogianya apabila semua itu bergerak dengan tepat, sesuai dengan tugas, dan fungsi, dan kewenangannya bekerja dengan hati nurani. Saya menilai bahwa negara kita sesungguhnya dalam posisi siap untuk menghadapi dibukanya impor dari zona itu.

25

Sedangkan mengenai penyebaran penyakit hewan strategis yang tadi, Yang Mulia, menyebutkan bahwa lalu lintas barang, lalu lintas orang, pariwisata, bahkan armada-armada yang datang dan pergi itu pun membawa risiko. Memang benar seperti itu, tetapi selama ini juga Indonesia sama sekali tidak mengabaikan risiko-risiko yang mungkin muncul dari itu. Ini dapat kita lihat dari peristiwa-peristiwa yang penting, event-event yang besar. Kalau kebetulan dari benua tertentu atau dari negara tertentu sedang berjangkit penyakit-penyakit menular dan apabila peserta event tadi itu datang dari negara-negara itu, pemerintah kita sudah biasa melakukan semacam penyaringan yang ketat. Misalkan dengan (suara tidak terdengar jelas) pesawat udara. Kemudian dengan memberikan ... menggelar karpet yang (suara tidak terdengar jelas). Saya kira tradisi itu harus dilanjutkan dan dapat ditingkatkan oleh pemerintah kita untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan itu. Memang mungkin selama ini yang dilakukan masih belum begitu intens, tapi ke depan saya percara pemerintah kita juga akan semakin meningkatkan ... menyesuaikan dengan potensi risiko yang mungkin akan masuk itu. Kemudian juga berikutnya saya ingin menjawab yang telah ditanyakan oleh Yang Mulia Bapak Suhartoyo. Memang smuggling daging dari negara-negara yang belum pernah kita izinkan selama ini sinyalemennya begitu, Yang Mulia Pak Hartoyo. Di zaman saya dulu maaf, masih aktif di pemerintah, memang kita menemukan itu dan tindakan hukum kita lanjutkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tapi memang terus terang kita melihat terjadinya gejala-gejala smuggling itu tidak lain dan tidak bukan adalah tuntutan atau pun cerminan dari kebutuhan masyarakat itu sendiri. Terlebih-lebih Indonesia ini negaranya yang begitu besar, kita mengetahui bahwa di pesisir selat Malaka di pantai timur Sumatera dan kemudian juga di daerah Kalimantan yang berbatasan dengan Sabah dan Serawak itu daerah-daerah yang tipis populasi ternaknya. Di sana masyarakat kita, peternak kita yang memelihara sapi tidaklah dalam jumlah yang besar dan memang di sana adalah daerah-daerah yang rawan dan lagi pula memang berbahayanya karena daging-daging smuggling ini bukanlah langsung datang dari negara sumbernya, misalkan India, tapi itu terjadi lebih banyak melalui negara pihak ketiga misalkan Malaysia. Jadi oleh karena itu kalau hal ini dibiarkan tentu akan sangat berbahaya, tetapi sejauh ini memang kita melihat bahwa belum ada bahaya-bahaya yang cukup berarti dari itu semua dan kita berharap tentunya smuggling ini tidak perlu terjadi apabila kita melegalkan daging-daging yang memang memenuhi standar UEE yang datang dari negara-negara tertentu katakan dari India. Yang Mulia juga menanyakan mengenai mana yang lebih kira-kira menguntungkan bagi Indonesia, apakah kita impor daging segar? Apakah kita impor bakalan dan sebagainya? Masing-masing komoditi ini, 26

Yang Mulia, mempunyai daya saing tersendiri, mempunyai segmensegmen tersendiri. Maaf, saya bukan ahli di bidang ekonomi tapi saya mengikuti juga perkembangan di masyarakat bahwa daging segar yang diimpor dari luar negeri itu, khususnya dari India misalkan, kalau seperti di negara Malaysia, memang harganya jauh lebih ekonomis kalau dibandingkan dengan daging yang harus ... sapi yang harus dibesarkan terlebih dahulu. Di situ ada nilai ekonomis yang khusus sehingga oleh karena itulah para industri-industri kecil menyukai daging itu, jadi mereka menjadikannya sebagai bahan baku untuk produk olahan. Nah, kalau daging itu dicampur kemudian misalkanlah antara daging Australi dicampur dengan daging saya sebut “daging India” misalkan, kita belum punya pengalaman tapi memang itu tergantung kepada kejelian pelaku-pelaku usaha kita, jadi memang mereka dapat saja mengolah itu dan memang itu sangat tergantung kepada selera masyarakat dan juga kemampuan pelaku usaha itu. Yang terakhir pertanyaan yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Sitompul. Dapat saya jelaskan, (suara tidak terdengar jelas) kita dengan Amerika Serikat dan New Zealand di WTO bahwa kita memang memberlakukan aturan-aturan yang tidak konsisten. Kita melarang masuk secondary cuts dari Amerika, secondary cuts artinya yang kualitas daging yang di bawah yang premium. Ini memang menurut OIE adalah tidak betul, menurut WTO juga tidak benar karena itu mereka menggugat kita dan yang saya ikuti pemerintah sudah menghadiri sidang WTO, kalau tidak salah bulan yang lalu, sampai sekarang belum ada keputusan, tetapi ya memang kelihatannya posisi kita tidak cukup kuat karena nyata di situ ada unsur-unsur diskriminasi. Mengapa secondary cuts dan jeroan dari Amerika ditolak, begitu? Begitu juga dengan New Zealand, hampir mirip sama dengan Ameriksa Serikat jadi mereka menggugat karena Indonesia tidak konsisten dalam membuka pasarnya. Terakhir saya (...) 44.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Maaf, Pak Moerad. Boleh saya potong sedikit, kalau karena safety reasons, itu kita kena enggak ... anu apa ... yang berlaku dalam WTO? Kalau safety reasons kan pertimbangan keamanan begitu umpamanya, walaupun secondary cuts itu kena enggak kita?

45.

alasannya ketentuan misalnya terhadap

AHLI DARI PEMERINTAH: BACHTIAR MOERAD Ya, memang itu tergantung penyakit-penyakit tertentu, Yang Mulia. Kalau itu berkaitan dengan penyakit katakanlah misalkan BSE itu Bovine Spongiform Encephalopathy. Kalau kita bisa membuktikan bahwa 27

daging itu berasal dari zona atau dari kompartemen yang memang memiliki risiko tinggi terhadap penyakit itu, kita punya alasan kuat, tetapi kalau kita tidak bisa membuktikan bahwa daging itu tidak ada kaitannya dengan potensi BSE itu ya tentu posisi kita lemah. Itu yang saya maksudkan, Yang Mulia. Saya lanjutkan dengan apa yang telah dikemukakan oleh pemerintah mengenai analisis risiko hubungannya dengan mitigasi risiko. Prinsipnya, setelah pemerintah melakukan penilaian, desk review, kemudian on site review, pemerintah kemudian membuat kajian analisis risiko. Dari sana pemerintah sudah dapat menyusun urut-urutan ranking daripada risiko yang ditemui. Mulai dari risiko yang paling rendah, very low, yang rendah yang low, yang menengah medium, yang high dan yang paling rendah dari very low adalah negirible yang dapat kita abaikan. Nah, prinsipnya tergantung kepada kesimpulan kita mengenai risiko ini. Kalau risiko yang kita nilai itu berada pada posisi yang paling rendah, kita mungkin tidak perlu memberikan upaya tambahan berupa metigasi risiko. Metigasi risiko ini bisa kita maksudkan itu berupa pertama, daging harus dibuang tulangnya, itu juga bagian dari mitigasi risiko. Jadi T-Bone istilahnya daging tanpa tulang, yang dihilangkan (suara tidak terdengar jelas) disebut (suara tidak terdengar jelas) meat, kemudian juga pelayuan minimum di atas 2 derajat celcius dalam waktu minimum 24 jam, dan juga PH tidak boleh melebihi dari 6 dan sebagainya. Itu adalah langkah-langkah metigasi risiko yang dapat kita lakukan untuk memperkuat posisi kita agar risiko itu benar-benar kecil dan benar-benar kita katakan aman. Nah, juga mengenai penguatan siskeswanas dan otoritas veteriner. Saya beranggapan bahwa langkah-langkah yang telah diambil Pemerintah sekarang ini untuk membenahi otoritas veteriner dan sistem kesetaraan nasional adalah pilihan terbaik dalam rangka kita menyongsong, membuka pasar kita dari zona bebas itu karena dengan semakin kuatnya, semakin profesionalnya otoritas veteriner dan sistem kesetaraan nasional akan semakin firm, makin kuatlah posisi negara kita dalam menghadapi risiko-risiko yang memang harus kita hadapi itu. Demikian, Yang Mulia, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. 46.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Dari Pemohon, ada kira-kira pertanyaan yang belum dijawab oleh Saksi Ahli yang Pak Bachtiar? Sudah. Oke. Kami persilakan kepada Ahli Dr. Ir. Arief Daryanto untuk menjawab pertanyaan.

28

47.

AHLI DARI PEMERINTAH: ARIEF DARYANTO Baik. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus, kenapa ada program swasembada sapi, tapi kok justru jumlah sapi pernah turun, kan gitu ya, Pak ya. Nah, oleh karena itu saya ingin mencoba melihatnya, Yang Mulia, dari sudut pandang yang lebih holistic. Jadi kami kalau menganalisis kebijakan biasanya menggunakan pendekatan yang holistic, integrated gitu from farm to table business dari usaha tani sampai ke konsumen yang terlibat di dalam peningkatan nilai tambah sapi potong ini. Yang pertama misalnya fragmented. Fragmented di sini ada … ada dimensi menangani persubsektornya itu untuk farm, kemudian untuk pengolahan, dan juga untuk konsumen sendiri-sendiri begitu misalnya. Nah, ini tentu perlu harmonisasi dan juga koordinasi antardepartemen misalnya. Sebagai contoh betapa sulitnya menyatukan pendapat ya, untuk menciptakan prinsip-prinsip dalam perdagangan free, fair, and save dalam konteks Indonesia misalnya terkait produksi adalah portofolio Kementerian Pertanian. Terkait pengolahan portofolio dari Kementerian Perindustrian dan terkait dengan harga perdagangan portofolio dari Kementerian Perdagangan. Nah, ini sering kali kita harus memiliki kepemimpinan yang kuat, whose interest count tadi, Pak. Sebagai contoh misalnya, instrumen yang salah jadi dalam … dalam swasembada sapi ini, ini Pemerintah menggunakan konsep restriksi impor dengan kuota. Ini termasuk manajemen impor. Nah, kuota ini tidak pernah ya, ditentukan jauh-jauh hari misalnya. Nah, sehingga di sini ada … ada persoalan karena price differential misalnya antara harga daging sapi di pasar dan juga harga impor sampai ke Jakarta, ini kan memunculkan fenomena range seeker activities misalnya. Pemerintah pernah mengimpor … membatasi impor. Justru yang terjadi harga sapi sangat mahal, pengurasan sapi betina terjadi, sehingga tadi, populasi menurun. Ketika Pemerintah menggelontorkan impor yang lebih banyak, harga sapi turun, kemudian tidak memiliki insentif bagi peternak kecil untuk memelihara sapinya misalnya. Nah, fenomena-fenomena seperti ini tentu harus didukung oleh ketersediaan data yang sangat lengkap. Nah, ini yang menurut saya asi apa … simetris information, kedataan data yang lengkap dan akurat, ini penting sekali. Contoh lain ada anekdoktal dalam paradoks dalam swasembada sapi ini misalnya, ada … ada seharusnya kalau ada fenomena me … mendatangkan impor yang banyak juga mengurangi sapi yang ada, tapi kalau membatasi pengurasan sapi, maka barangkali kalau dari sudut pandang saya instrumennya harus kita benahi, jangan kuota, tapi tarif kuota rate, begitu. Kita tentukan kuotanya berapa, tapi untuk di atas itu akan dikenakan tarif yang sangat tinggi, tetapi salah

29

satu persyaratannya adalah data yang sangat lengkap. Nah, ini yang jauh lebih penting. Yang kedua tadi, terkesan bahwa saya membela konsumen, tidak. Karena yang saya sampaikan adalah global value changes, jadi produsen dan juga konsumen. Saya bisa berasal dari konsumen dan saya juga berawal dari produsen dan kita juga bisa bertanya kepada kita semua, what is the most leverage factors? Faktor apa yang paling menentukan di dalam nilai tambah di industri sapi ini, begitu. Sebagai contoh, misalnya tadi kalau kemudian di dalam impor tadi ada choice, ada pilihan, maka negara-negara akan bersaing untuk memberikan kualitas yang terbaik ke Indonesia dengan harga yang melawan, yang affordable, begitu bagi konsumen. Sebagai contoh konsumen misalnya membayar katakanlah misalnya harga keekonomian sekarang Rp100.000,00 misalnya, harga keekonomian, tapi konsumen membayar Rp120.000,00, tapi kalau kemudian misalnya pemerintah merencanakan untuk menambah sapi, mendatangkan sapi dari tempat lain, bisa Rp90.000,00 saja misalnya. Ada selisih harga Rp30.000,00. Nah, harga Rp30.000,00 itu kan konsumen bisa membeli lebih banyak karena level of consumption bagi masyarakat Indonesia kan masih kecil tadi 2,6 kg. Dengan harga yang lebih murah, tentu level of consumption per kapita akan mejadi sangat tinggi. Nah, kalau kemudian konsumsi per kapita sangat tinggi, ini kan merupakan insentif bagi semuanya untuk memperbanyak produksi baik yang didatangkan terutama dari produksi domestik dan juga dari impor. Tetapi tentu tadi dengan data yang sangat lengkap, jangan sampai salah data, kalau sudah salah data apalagi ada kepentingan politik. Ya, kita sudah menyaksikan bahwa ada dimensi politik juga dalam industri sapi nasional ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian jadi dengan demikian kalau kita bisa memaparkan secara holistik, siapa yang mengatakan bahwa saya tidak berpihak pada produsen? Swasembada tiga kali itu kan keberpihakan pemerintah terhadap produsen, Rp18 triliun kita alokasikan ke sana dengan program swasembada sapi, sementara poultry misalnya iri kepada sapi, poultry tidak pernah diberikan anggaran, tetapi dia bisa swasembada, misalnya. Nah, ini kan terjadi, menurut saya seorang ekonom ada miss-alokasi sumber daya, kan, bagaimana kita sekarang mengalokasikan sumber daya secara cermat dan lebih cerdas dan menyehatkan semuanya, begitu. Keinginan saya adalah win-win solution bagi semuanya, begitu. Nah, ini yang menurut saya penting ke depan untuk menciptakan price differential itu bisa memberikan keuntungan kepada semua pihak. Menangani petani ternak skala kecil itu juga tidak mudah karena mereka juga tidak sensitif terhadap gejolak perekonomian yang terjadi sebagaimana yang disampaikan oleh Hakim Yang Mulia Pak Palguna tadi. Bahwa karakteristik industri sapi ini kan tradisional, dia hanya punya dua

30

atau tiga. Kadangkala walaupun harga tinggi, enggak dia lepas, Pak, ini untuk tabungan, ini adalah liquid capital, begitu, Pak. Nah karena itu inilah ya bahwa ada dikotomi dalam produksi, ada yang sangat modern, feedloter yang sangat modern dan ada yang masih tradisional. Nah, ke depan menurut saya harus ada fenomena seperti di poultry itu, Pak, vertical integration approach, Pak. Jadi, pembibit, kemudian juga ada pembiakan di situ, ada penggemukan, kemudian juga ada pengolahan dalam suatu koordinasi. Nah, ini great weight equity akan terjadi. Jadi, misalnya perusahaan feedloter atau pengolahan itu bermitra dengan para peternak, sehingga memperpendek rantai pemasaran, kan begitu kan, Pak. Kalau yang sekarang kan, misalnya feedloter yang modern itu sangat pendek, ke pasar tradisional dan juga ke horeka, tetapi yang untuk peternak tradisional ini kan rantai pemasarannya panjang sekali, Pak. Di situ nanti ada belantik, di situ nanti juga ada jagal, nanti ada pedagang besar, baru … jadi, panjang sekali di sini, Pak. Oleh karena itu, menurut saya lebih holistik kita dalam melihatnya jangan hanya sampai misalnya saya juga membuat suatu assignment kepada student kita diskusikan tentang pasal ini, permohonan, apakah aspeknya semata untuk proteksi industri dalam negeri, at all cost? Ataukah kita memberikan keadilan bagi seluruh rantai pelaku di values change yang ada di Indonesia? Nah, ini persoalannya seperti itu, Hakim Yang Mulia. Terima kasih. 48.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Baik. Untuk selanjutnya, kami pertanyakan, Pihak Pemerintah masih mengajukan saksi atau ahli?

49.

PEMERINTAH: YUNAN HILMY Sudah cukup, Yang Mulia.

50.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Cukup dari Pemerintah. Dari Pemohon masih ada yang mau diajukan, ahli atau saksi?

51.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO Cukup, Yang Mulia.

31

52.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Cukup. Baik. Oleh karena itu, pemeriksaan ini dianggap sudah cukup untuk dilanjutkan (…)

53.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO Yang Mulia, mohon maaf, apakah masih ada waktu untuk bertanya kepada Ahli jika diperkenankan, Yang Mulia.

54.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Saya kira sudah cukup. Tadi kan sudah diberi kesempatan, ya. Sekarang kita menentukan adalah untuk kesimpulan dari pihakpihak, yaitu Pemohon dan Pemerintah. Paling lambat kesimpulan diserahkan ke Kepaniteraan adalah tanggal 20 Mei 2016, pukul 10.00 WIB. Jadi, saya ulangi, kesimpulan diserahkan paling terakhir adalah pada tanggal 20 Mei 2016, pukul 10.00 WIB, barangkali itu. Apakah ada yang mau dipertanyakan dari Pihak Pemohon?

55.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO Terima kasih, Yang Mulia. Kami hanya ingin sekadar mengingatkan, Yang Mulia. Bahwa beberapa hari yang lalu ada berita ramai di media bahwa pemerintah sudah menyetujui untuk impor sapi dari India, impor daging. Artinya, pada bulan puasa ini kemungkinan daging itu akan sampai. Jadi, melalui hari ini kami mengajukan permohonan, Yang Mulia, apa pun putusan Mahkamah kami sangat menghormati. Tapi akan memberikan kepastian buat kami apakah hadirnya sapi atau pun produk sapi dari India kelak yang sudah dalam proses ini adalah sesuai dengan harapan konstitusi … hak dan konstitusi kami ataukah tidak. Terima kasih, Yang Mulia.

56.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Barangkali, Majelis tidak sampai ke sana. Hanya kalau ada yang mau Saudara kemukakan berhubungan dengan keterangan saksi atau yang lain-lain, atau ahli itu dalam kesimpulan boleh dimuat nanti. Barangkali itu saja. Dari Pemerintah?

57.

PEMERINTAH: YUNAN HILMY Sudah cukup.

32

58.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Baik, terima kasih. Oleh karena itu, pemeriksaan dalam perkara ini kami anggap sudah cukup, maka selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ahli yaitu Bapak Dr. Ir. Arief Daryanto dan Ahli Dr. Bachtiar Moerad atas kesediaannya telah memberi keteranga sebagai Ahli di persidangan ini yang kami anggap sangat penting untuk kami pedomani dalam memutus perkara ini. Oleh karena itu, sidang dalam perkara ini kami nyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 15.49 WIB Jakarta, 13 Mei 2016 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

33