2015

/PUU

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 59/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)

JAKARTA SELASA, 9 JUNI 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 59/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. 2. 3. 4. 5.

Yudi Latif Adhie M. Massardi Ratna Sarumpaet Eka Gumilar Trijono Hardjono

ACARA Perbaikan Permohonan (II) Selasa, 9 Juni 2015 Pukul 13.40 – 14.00 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Maria Farida Indrati 2) I Gede Dewa Palguna 3) Manahan MP Sitompul Hani Adhani

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Trijono Hardjono 2. Ratna Sarumpaet 3. Eka Gumilar

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.40 WIB 1.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI PUU-XIII/2015 dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Ya, hari ini adalah sidang perbaikan permohonan dan untuk pertama kali saya meminta kepada Pemohon untuk menjelaskan siapa yang hadir di dalam sidang ini. Silakan.

2.

PEMOHON: TRIJONO HARDJONO Bismillahirrahmaanirrahiim. Dalam kesempatan berikut sebagaimana hasil dari konsultasi pada sidang awal, pemeriksaan awal, kami sampaikan sebagai laporan bahwa kami mengalami perubahan Pemohon. Demikian, mungkin bisa diperkenalkan … perkenalkan masingmasing. Kebetulan baru hadir sebagai Pemohon. Paling sebelah kanan, Saudara Ardi … Mas Ardi sebagai Pemohon. Kemudian berikut di sebelahnya adalah Saudara Haikal Gumilar.

3.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

He eh, ya. 4.

PEMOHON: TRIJONO HARDJONO Berikut ini Ibu Ratna Sarumpaet. Kemudian, saya sendiri Trijono Hardjono dan yang pertama apa … terakhir, tapi di susunan pertama adalah Mas Yudi Latif. Kebetulan beliau berhalangan untuk hadir. Demikian, Ibu.

5.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, perbaikan permohonannya sudah saya terima … sudah kami terima, mohon dijelaskan secara ringkas apa yang sudah diperbaiki di sini.

6.

PEMOHON: TRIJONO HARDJONO Baik, Ibu. 1

Saya coba uraikan secara ringkas apa yang kami tulis di dalam perbaikan permohonan uji konstitusionalitas ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundangan terkait dengan ternyatakannya tidak berlaku penetapan deklaratif tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Sebagaimana keberadaan Pasal 1 Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 di dalam ketentuan angka 91 Pasal 6 Ketetapan MPRI Nomor 1/MPR/2003 yang diputus hanya sebatas tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut. Demikian, saya coba sampaikan ringkasan permohonannya, baik tentang kedudukan hukum atau pun kedudukan perkara secara sekilas tapi substansial. Bahwa Pemohon adalah orang per orang warga negara Indonesia sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 51 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Demikian, secara lengkap kami bacakan. Pemohon I Dr. Yudilatif, agama Islam, beralamat di Jalan Bunga (…) 7.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Langsung pokok perkara saja, Pak, positanya.

8.

PEMOHON: TRIJONO HARDJONO Pemohon berikutnya adalah Masadi M. Masadi. Pemohon III, Ibu Ratna Sarumpaet. Pemohon IV Bapak Eka Gumilar dan Pemohon V Trijono Hardjono. Demikian pribadi, individual, orang per orang sebagai warga negara Indonesia sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu hak perorangan warga negara Indonesia. Demikian, dijelaskan selebihnya atas keberadaan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 bahwa yang menjadi hak konstitusional Pemohon adalah merupakan tujuan perjuangan Pemohon yang hendak dirumuskan di dalam musyawarah (…)

9.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Enggak, langsung ke pokok permononan saja, Bapak. Karena kita sudah (…)

10.

PEMOHON: TRIJONO HARDJONO Ya, ini langsung ke pokok permohonan, Ibu. 2

Yang hendak dirumuskan dalam musyawarah kedaulatan rakyat. Sebagaimana kegiatan pramusyawarah kedaulatan rakyat yang telah dikerjakan di Surabaya pada tanggal 28 Oktober tahun 2013. Demikian, kami lampirkan sebagai bukti P-2A sebagai tambahan. Kami sudah sampaikan sebagai bagian dari agenda politik dari program demokrasi musyawarah Indonesia. Demikian, mohon periksa bukti P-2A tambahan kemarin yang kami serahkan. Berikutnya yang kami bisa dijelaskan adalah bahwa yang menjadi tujuan perjuangan konstitusional Pemohon adalah ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara formal konstitusional sebagai sebuah keputusan MPR RI yang diletakkan pada ayat, pasal, di dalam batang tubuh UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa yang menjadi dasar atas hak konstitusional Pemohon adalah Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Demikian 2 pasal tersebut berkaitan dengan kedudukan Pemohon di mata hukum dan pemerintahan. Berikutnya kedudukan hukum Pemohon dalam kewajibannya bela negara. Sebagaimana diatur di dalam 2 pasal tersebut dalam UndangUndang Dasar Tahun 1945. Bahwa Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah ditetapkan oleh MPR RI sebagaimana keberadaan formal konstitusional Pasal 1 TAP MPR Nomor XVIII/MPR/Tahun 1998. Demikian TAP tersebut merupakan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Bahwa Pasal 1 TAP MPR Nomor XVIII/MPR/Tahun 1998 tentang Penetapan … tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara. Di dalam permohonan ini dan ini yang merupakan poin atas permohonan yakni ketika TAP tersebut turut terkualifikasi sebagai TAP MPRS atau TAP MPR yang dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut. Baik karena final sekali selesai atau (suara tidak terdengar jelas), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan. Demikian sebagaimana ketentuan 91 Pasal 6 TAP MPR RI Nomor 1/MPR/2003. Bahwa karena terkualifikasi sebagai TAP MPRS atau TAP MPR yang dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, maka UU Nomor 12 Tahun 2011 melalui ketentuan penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b menggolongkan dan/atau menetapkan Pasal 1 TAP MPR Nomor XVIII Tahun 1998 tentang Penetapan … tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, sebagai salah satu TAP MPR atau MPRS yang tidak berlaku. Demikian penggolongan dan/atau penetapan ketentuan penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berdasarkan asumsi hukum yang keliru atas materi dan status hukum Pasal 1 TAP MPR Nomor 18, MPR Tahun 1998. Demikian, maka Pasal 1 TAP MPR RI Nomor 18 Tahun 1998 tentang Penegasan Pancasila 3

Sebagai Dasar Negara adalah merupakan penetapan deklaratif yang berlaku seterusnya, tidak sedang dicabut, dan belum tuntas dikerjakan. Demikian perlu kami perjelas bahwa kedudukan TAP MPR pada Pasal 1 MPR Nomor 18 Tahun 1998 tentang Penegasan Pancasila Sebagai Negara. Kedudukannya adalah sebagaimana kedudukan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang pada saat pelaksanaan amandemen pada waktu itu disepakati sebagai kesepakatan dasar sebagai sesuatu yang tidak hendak diubah. Karena itu, Majelis Hakim Yang Mulia, kami menilai bahwa ketentuan penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan sepanjang berkaitan dengan Pasal 1 TAP MPR RI Nomor XVIII/MPR/1998 secara materiil kami menilai inkonstitusional. Demikian, pasal penjelasan undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kira-kira dengan yang bisa kami sampaikan, Majelis Hakim. 11.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya dan petitumnya (…)

12.

PEMOHON: TRIJONO HARDJONO Kausalitas antara kepentingan Pemohon sebagai hak konstitusional Pemohon dengan objek permohonan, berikut secara spesifik menjelaskan tentang kerugian konstitusional Pemohon. Kira-kira itu.

13.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, petitumnya lima itu, ya? Petitumnya lima.

14.

PEMOHON: TRIJONO HARDJONO Petitumnya lima, bisa kami bacakan (…)

15.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya.

16.

PEMOHON: TRIJONO HARDJONO Karena kemarin ada tujuh, Ibu (…)

4

17.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya.

18.

PEMOHON: TRIJONO HARDJONO Berubah menjadi (…)

19.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Coba dibacakan petitumnya.

20.

PEMOHON: TRIJONO HARDJONO Jadi (…)

21.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, semuanya tadi yang tertulis di sini dianggap menjadi kesatuan dengan apa yang diucapkan tadi, ya? Sekarang petitumnya.

22.

PEMOHON: TRIJONO HARDJONO Jadi, untuk sementara petitumnya pertama adalah menerima permohonan dengan semua alasan hukum yang menyertainya secara keseluruhan. Kedua, menyatakan bahwa ketentuan penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sepanjang berkaitan dengan keberadaan Pasal 1 ketetapan MPR RI Nomor XVIII/MPR/1998 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tiga, menetapkan bahwa ketentuan penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sepanjang berkaitan dengan keberadaan Pasal 1 ketetapan MPR RI Nomor XVIII/MPR/1998 tidak berkekuatan hukum mengikat. Empat, menyatakan bahwa ketetapan MPR RI Nomor 1 MPR Tahun 2003 secara formal konstitusional tidak sesuai dengan tugas, fungsi, dan kedudukan MPR RI, Pasal 2 dan Pasal 3 Majelis Permusyawaratan Rakyat Bab 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ternyata nonformal sudah tidak berkewenangan membuat ketetapan MPR RI yang bersifat regeling sebagai sumber hukum. Lima, merekomendasikan kepada MPR RI untuk segera melaksanakan parlement review atas kedudukan formal 5

konstitusional ketetapan MPR RI Nomor 1 MPR Tahun 2003 sebagai sumber hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional. Berikut pula terkait dengan penetapan status hukum 104 ketetapan MPR RI pada Pasal 6 ketetapan MPR RI Nomor 1 MPR Tahun 2003 yang patut diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 23.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. Ini sudah perbaikan.

24.

PEMOHON: TRIJONO HARDJONO Ya.

25.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Tapi sebelumnya harus dirumuskan bahwa meng … apa … memuat putusan ini apabila putusan ini dikabulkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dan kalau Majelis berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil-adilnya. Itu nanti ditambahkan, ya?

26.

PEMOHON: TRIJONO HARDJONO Ya.

27.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya.

28.

PEMOHON: TRIJONO HARDJONO Jadi, satu hal lagi, Ibu.

29.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya.

30.

PEMOHON: TRIJONO HARDJONO Masih perlu kami juga sampaikan kaitannya dengan kedudukan perkaranya. Berikut pula dengan kenapa ada permohonan di luar katakan sebagai di luar atas materi undang-undang, yakni terkait dengan keberadaan TAP MPR, khususnya pada TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003 tersebut. 6

Jadi, rumusan kedudukan perkara itu adalah sebagaimana pertanyaan awal yang menjadi premis mayor atas rumusan masalah atas kedudukan perkara, yakni tentang munculnya pertanyaan. Apakah sebuah ketetapan MPR atau MPRS yang nyata-nyata secara formal belum dinyatakan dicabut oleh tap MPR atau MPRS yang mana nyatanyata demikian itu bisa dibuktikan tiba-tiba oleh MPR, ketetapan MPR yang lain, dinyatakan … diputus, dinyatakan untuk tidak dilakukan tindakan hukum lebih lanjut atas ketetapan MPR termaksud, tiba-tiba oleh undang-undang sebagai produk hukum di bawahnya, dinyatakan tidak berlaku. Jadi secara ringkas, apakah bisa dibenarkan Tap MPR yang terbukti belum dicabut, tapi bisa dinyatakan tidak berlaku? 31.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, nanti kita … itu intinya (…)

32.

PEMOHON: TRIJONO HARDJONO Rumusan besarnya itu.

33.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Intinya begitu, ya. Intinya Bapak mengatakan bahwa Pasal 6 itu menyangkut Pasal, TAP 18 itu dianggap masih tetap berlaku, begitu kan?

34.

PEMOHON: TRIJONO HARDJONO Ya.

35.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, tapi kalau undang-undangnya. Kemudian mengatakan enggak berlaku, gitu, ya. Ya, kami sudah menerima alat bukti. Yang pertama, P1 sampai dengan P-12. Kemudian, ditambah P-1a dan P-2a. Ya, Kita akan ajukan permohonan ini ke Rapat Permusyawaratan Hakim, nanti akan ditinjau bagaimana kelanjutan dari perkara ini, ya. Dan sebelum saya menutup ini, saya sah kan alat bukti yang sudah dikirimkan.

KETUK PALU 1X Ada yang perlu ditambahkan selain itu? Tidak ada?

7

36.

PEMOHON: RATNA SARUMPAET Apakah dengan masukan dari Ibu Hakim Ketua tadi itu, ini masih diperbaiki lagi?

37.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, itu nanti sudah selesai, ya. Tapi Ibu boleh menambahkan itu saja langsung di sini. Direnvoi di sini, ya.

38.

PEMOHON: RATNA SARUMPAET Baik.

39.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. Saya rasa sidang sudah selesai dan saya nyatakan sidang ini dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 09.54 WIB Jakarta, 9 Juni 2015 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

8