2015

GUBERNUR GORONTALO KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 105 / 25 / III /2015 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 GUBERNUR GORONTALO, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pengawasan atas penyelenggaran Pemerintah Daerah di Provinsi Gorontalo Tahun

2015,

perlu

adanya

rencana

pengawasan

atas

penyelenggaraan pemerintah daerah; b.

bahwa

untuk

melaksanakan

ketentuan

Pasal

(1)

dan

Pasal (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan

Pemerintahan

dan

Daerah,

Pengawasan rencana

penyelenggaraan

pengawasan

atas

penyelenggaraan pemerintahan daerah dituangkan dalam Rencana

Pengawasan

Tahunan

dan

ditetapkan

oleh

Gubernur; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2015; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000

Nomor

258,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 4060); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5. Peraturan

Pemerintah

Nomor

79

Tahun

2005

tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005

Nomor

165,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 4593); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban

Kepala

Daerah

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

kepada

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 7. Peraturan

Pemerintah

Nomor

7

Tahun

2008

tentang

Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik

Indonesia

Tahun

2008

Nomor

20,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 8. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11);14.

P tentang Tugas dan

Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman

Tata

Cara

Pengawasan

atas

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian

Dalam

Negeri

dan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Tahun 2015; 5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

KESATU

: Program

Kerja

Pemerintah

Pengawasan

Provinsi

Tahunan

Gorontalo

(PKPT)

Tahun

2015

Inspektorat sebagaimana

tercantum pada Lampiran I Keputusan ini. KEDUA

: Dalam

pelaksanaan

sebagaimana

Program

dimaksud

Kerja

pada

Pengawasan

Diktum

KESATU

Tahunan Inspektorat

Provinsi Gorontalo menyampaikan laporan kepada

Gubernur

Gorontalo melalui Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo. KETIGA

: Pelaksanaan

Program

Kabupaten/Kota

Kerja

sebagaimana

Pengawasan tercantum

untuk pada

Pemerintah Lampiran

I,

Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Keputusan ini. KEEMPAT

: Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2015

dan

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015. KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 6 Maret 2015 GUBERNUR GORONTALO, ttd RUSLI HABIBIE

Tembusan : 1. Yth. Bupati/Walikota se Provinsi Gorontalo 2. Yth. Inspektur Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo

Daerah

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR : 105 / 25 / III /2015 TANGGAL : 6 Maret 2015 TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015

(PKPT)

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 I.

PENDAHULUAN Inspektorat Provinsi Gorontalo adalah Lembaga Teknis dalam lingkup Pemerintahan Provinsi Gorontalo dibentuk berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2013

dengan

melaksanakan Pemerintahan

Tugas

dan

pengawasan Daerah

Fungsi

Inspektorat

fungsional/intern

Provinsi,

Provinsi

Gorontalo,

terhadap

Kabupaten/Kota

dan

yaitu

penyelenggaraan pengawasan

atas

pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah Lainnya. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi : a.

Merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang pengawasan

b. Menyusun rencana dan program di bidang pengawasan c.

Melaksanakan pengendalian teknis operasional pengawasan

d. Melaksanakan koordinasi pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan Berkenaan dengan tugas Inspektorat Provinsi Gorontalo yaitu menyusun rencana dan program di bidang pengawasan, maka disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2015, guna menjadi pedoman / panduan dalam pelaksanaan tugas pengawasan selama 1 (satu) tahun. II.

POKOK–POKOK KEBIJAKAN PENGAWASAN Sesuai dengan kebijakan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015, tujuan dan penajaman pengawasan Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2014 adalah sebagai berikut: a. Kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, meliputi: 1. Pemeriksaan

kinerja/reguler

atas

penyelenggaraan

pemerintahan

kabupaten/kota meliputi aspek kebijakan, kepegawaian, kelembagaan, keuangan, barang daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tugas dan fungsi unit/satuan kerja dengan obyek yang diperiksa dan fokus perhatian sebagai berikut:

a) Badan Pengelola Keuangan/Bagian Keuangan dengan fokus pada: 1) Perencanaan/Penganggaran; 2) Penatausahaan; 3) Pertanggung jawaban; 4) Bantuan sosial dan hibah; 5) Penyertaan modal daerah. b) Bagian pemerintahan/Dinas Kependudukan dengan fokus pada : 1) Otonomi Daerah; 2) Perbatasan; 3) Kependudukan.

c)

Bagian Umum dan Perlengkapan dengan fokus pada : 1) Penatausahaan barang; 2) Pengadaan barang; 3) Penggunaan dan pemeliharaan.

d) Bappeda dengan fokus pada: 1) Penyusunan dokumen perencanaan; 2) Pemantauan dan pengendalian pembangunan; 3) Pemantauan dan pengendalian tata ruang.

e) Dispenda dengan fokus pada : 1) Penerimaan daerah; 2) Bagi hasil Pajak dan Retribusi daerah (ADD).

f)

Sekretariat Dewan DPRD dengan fokus pada : 1) Program legislasi daerah; 2) Kedudukan keuangan DPRD.

g) Badan kesbangpol dengan fokus pada : 1) Penanganan konflik; 2) Bantuan keuangan kepada Parpol; 3) Rekomendasi bantuan/hibah ormas.

h) BKD/Diklat dengan fokus pada : 1) Pengadaan pegawai; 2) Pengangkatan/pemberhentian dalam jabatan; 3) Pembinaan pegawai.

i)

Badan PMD dengan fokus pada : 1) PNPM; 2) Pengarusutamaan gender.

2. Evaluasi Lakip Kab/Kota 3. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;dan b. Kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD/Unit Kerja lingkup pemerintah provinsi meliputi: 1. Pemeriksaan kinerja/reguler pada SKPD/Unit Kerja; 2. Reviu laporan keuangan pemerintah daerah;

3. Evaluasi LAKIP SKPD/Unit Kerja; 4. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal SKPD/Unit Kerja; 5. Pemeriksaan Program Unggulan 6. Pemeriksaan Dana Bos 7. Probity Audit 8. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu; 9. Pemeriksaan

terpadu

dengan

Inspektorat

Jenderal

Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau BPKP; dan 10. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi. c. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean goverment, dan pelayanan publik pada pemerintahan provinsi : 1. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan: a. PMPRB online; b. Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi c. Pembangunan zona integritas. 2. Mengawal pelaksanaan Perpres 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 20122025

dan

Jangka

Menengah

Tahun

2012-2015

serta

peraturan

perundang-undangan tindak lanjutnya dan melakukan pemantauan secara periodik setiap triwulan; 3. Penguatan Sistem Pengendalian Internal; 4. Pemantauan penerimaan CPNS; 5. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; 6. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. d. Kegiatan penunjang pengawasan 1. Penyusunan petunjuk teknis di bidang pengawasan; 2. Rapat koodinasi pengawasan; 3. Tugas lain sesuai perintah Gubernur. e. Laporan Pelaksanaan Pengawasan 1. Gubernur

menyampaikan

laporan

pelaksanaan

pengawasan

atas

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;dan 2. Bupati/Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

III. RUANG LINGKUP PENGAWASAN Ruang lingkup pengawasan atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah

Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2015 meliputi : 1. Administrasi Umum Pemerintahan ; a.

Kebijakan Daerah

b.

Kelembagaan

c.

Pegawai Daerah

d.

Keuangan Daerah

e.

Barang Daerah

2. Urusan Pemerintahan a.

Urusan Wajib

b.

Urusan Pilihan

3. Pengawasan lainnya, meliputi :

IV.

a.

Dana Dekonsentrasi

b.

Tugas Pembantuan

c.

Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota

d.

Pengelolaan Dana Hibah APBD Provinsi

e.

Pelaksanaan PMPRB

f.

Pengelolaan Dana BOS

SASARAN PENGAWASAN Pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat Provinsi Gorontalo mengacu pada kebijakan pengawasan yang berlaku di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan mempertimbangkan kondisi obyektif yang ada yaitu : 1. Tuntutan

kebutuhan masyarakat

akan peranan

Aparat

Pengawasan

Fungsional di Daerah 2. Kuantitas dan kualitas / kemampuan Operasional Aparat Pengawasan atau Sumber Daya

Manusia (SDM)

3. Dukungan dana penunjang dari Pemerintah Provinsi Gorontalo 4. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai 5. Dukungan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam sasaran pemeriksaan pengawasan dan hasil–hasil pengawasan. Adapun sasaran pengawasan Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2015 adalah : 1. Kuantitatif, yaitu untuk mengetahui sampai seberapa jauh maksud program atau kegiatan dalam ukuran kuantitatif telah tercapai; 2. Kualitatif, yaitu sampai seberapa jauh mutu dan kualitas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ukuran dan rencana; 3. Fungsional, yaitu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan pelaksanaan

pekerjaan sesuai dengan tujuan atau fungsi yang telah

direncanakan semula;

4. Efisiensi, yaitu seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan dapat dikerjakan secara hemat dan cermat. Disamping sasaran pengawasan yang ditetapkan secara terprogram, juga direncanakan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan insidentil terhadap : 1. Pelimpahan

kasus

pengaduan

masyarakat

melalui

lembaga

Departemen/Non Departemen 2. Pelimpahan pemeriksaan reguler atas pelaksanaan program melalui APBN Lembaga Kementerian / Non Kementerian V.

OBYEK PENGAWASAN Obyek pemeriksaan Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2015 sebagai berikut : 1. Semua SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi 2. Perusahaan Daerah 3. SKPD

di lingkungan

Pemerintah Kabupaten / Kota terkait dengan

kedudukan Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah sesuai Pasal 37 dan 38 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yaitu : 1)

Bidang Pemerintahan, meliputi SKPD yang menangani / membidangi : a. Pemerintahan, Organisasi dan Kesekretariatan DPRD b. Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat c. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan d. Hukum e. Keuangan, Kas Daerah dan Pendapatan Daerah; dan f. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (atau nomenklatur yang sejenis)

2) Bidang Pembangunan, meliputi SKPD yang menangani / membidangi : a. Administrasi Pembangunan b. Asset, Perlengkapan dan Barang Daerah c. Perencanaan Pembangunan dan Rencana Tata Ruang Wilayah dan d. Kantor Pemadam Kebakaran (atau nomenklatur yang sejenis) 3) Bidang Kemasyarakatan, meliputi SKPD yang menangani membidangi: a. Pemberdayaan Masyarakat Desa b. Kependudukan dan Catatan Sipil c. Pemberdayaan Perempuan 4. Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari APBD Provinsi kepada Kabupaten / Kota dan Desa 5. Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada SKPD Provinsi dengan sumber anggaran dari APBN dan berdasarkan pelimpahan / Joint Audit.

VI.

PERSONIL DAN DANA PENUNJANG 1. Personil Jumlah tenaga pengawas yang direncanakan untuk melaksanakan tugas pengawasan serta tugas kesekretariatan sesuai

jumlah

tenaga

yang tersedia pada Inspektorat Provinsi Gorontalo saat ini, sebagai berikut : a.

Sekretaris/Inspektur Bidang/Ka. Bagian : 5 orang

b.

Kepala Sub Bagian

c.

Staf Administrasi :

d.

f.

: 2 orang

- Bersertifikat JFA

: 15 orang

- Belum bersertifikat JFA

: 10 orang

Tenaga Pengawas - Bersertifikat JFA

: 27 orang

- Belum bersertifikat JFA

: 19 orang

CPNS

: 0 orang

2. Jumlah Anggaran a.

Kegiatan

Pelaksanaan

Pengawasan :

Rp.1.348.815.000,00

Berkala/ Reguler SKPD Pemerintah Provinsi b.

Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di :

Rp.352.000.000,00

lingkungan Pemerintah Daerah c.

Pemerintah Provinsi

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Reguler :

Rp. 202.160.000,00

Kab/Kota d.

Kegiatan Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan :

Rp. 164.000.000,00

KDH e.

Kegiatan

Evaluasi

Penyelenggaraan :

Rp.242.000.000,00

Pemerintahan Daerah f.

Kegiatan

Pelaksanaan

Daerah SPIP

Untuk :

Rp.235.000.000,00

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Program :

Rp. 177.680.000,00

Pemerintah Provinsi Gorontalo g.

Unggulan h. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

:

Rp. 564.000.000,00

3. Jumlah Hari Pemeriksaan/Tim Pemeriksa a.

Pemeriksaan Berkala SKPD Provinsi, terdiri dari : 1)

Pemeriksaan

Reguler : Dalam Kota:

(Keuangan &

1 Tim x 1 PJx 5 Hari x 2 Kali

Pengadaan B/J) Dalam / Luar

4 Tim x 1 Org x 7 Hari x 2 Kali

Kota

4 Tim x 8 Org x 15 Hari x 2 Kali Luar Kota : 1 Tim x 1 PJ x 3 Hari x 2 Kali 4 Tim x 1 Org x 3 Hari x 2 Kali 4 Tim x 8 Org x 5 Hari x 2 Kali

2)

Probity Audit

: Dalam Kota: 1 Tim x 1 PJ x 3 Hari x 16 Kali 1 Tim x 2 Org x 7 Hari x 16 Kali 1 Tim x 4 Org x 10 Hari x 16 Kali Luar Kota : 1 Tim x 1 PJ x 2 Hari x 4 Kali 1 Tim x 2 Org x 6 Hari x 4 Kali 1 Tim x 1 Org x 10 Hari x 4 Kali

3)

Evaluasi LAKIP

: Dalam Kota : (SKPD) 1 Tim x 1 Pj x 3 Hari x 1 Kali 4 Tim x 1 Org x 7 Hari x 1 Kali 4 Tim x 5 Org x 15 Hari x 1 Kali

4)

Review

Laporan

Keuangan : Dalam Kota:

Pemerintah Daerah Provinsi

1 Tim x 1 PJ x 7 Hari x 1 Kali 1 Tim x 2 Org x 15 Hari x 1 Kali 1 Tim x 4 Org x 25 Hari x 1 Kali Dalam Kota: (Reviu LK SKPD 3 Tim x 1 Org x 2 Hari x 1 Kali 15 Tim x 3 Org x 5 Hari x 1 Kali

5)

Pemeriksaan Dana Hibah

: Dalam Kota: 4 Tim x 1 PJ x 5 Hari x 1 Kali 4 Tim x 1 Org x 7 Hari x 1 Kali 4 Tim x 4 Org x 10 Hari x 1 Kali Luar Kota : 1 Tim x 1 Org x 2 Hari x 1 Kali 1 Tim x 4 Org x 2 Hari x 1 Kali

6)

Pemeriksaan Dana BOS

Dalam Kota: 1 Tim x 1 PJ x 3 Hari x 1 Kali 1 Tim x 1 Org x 10 Hari x 1 Kali 1 Tim x 6 Org x 15 Hari x 1 Kali Luar Kota : 5 Tim x 1 Org x 3 Hari x 1 Kali 5 Tim x 1 Org x 7 Hari x 1 Kali 5 Tim x 5 Org x 10 Hari x 1 Kali

7)

* Opname Kas 31 Desember : Dalam Kota : 2013

1 Tim x 1 PJ

x 3 Hari x 1 Kali

4 Tim x 1 Org x 3 Hari x 1 Kali 4 Tim x 4 Org x 5 Hari x 1 Kali : * Opname Kas (Per 2 Bulan)

Dalam Kota : 1 Tim x 1 PJ

8)

Reviu PMPRB

x 2 Hari x 6 Kali

4 Tim x 1 Org

x 2 Hari x 6 Kali

4 Tim x 4 Org

x 3 Hari x 6 Kali

: Dalam Kota : 1 Tim x 1 PJ x 3 Hari x 1 Kali

9)

Pembinaan SKPD

1 Tim x 4 Org

x 10 Hari x 1 Kali

1 Tim x 4 Org

x 15 Hari x 1 Kali

: Dalam Kota : 1 Tim x 1 PJ x 5 Hari x 1 Kali 4 Tim x 5 Org x 10 Hari x 1 Kali

10) Monitoring

Pelaksanaan : Dalam Kota :

Kegiatan

1 Tim x 5 Org x 3 Hari x 12 Kali : Luar Kota : 1 Tim x 4 Org x 2 Hari x 12 Kali

b.

Penanganan

Kasus

Pengaduan : Dalam Kota

Dilingkungan Pemerintah Daerah

21 Tim x 1 Org x 2 Hari 25 Tim x 1 Org x 3 Hari 25 Tim x 3 Org x 7 Hari Luar Kota 10 Tim x 1 Org x 3 Hari 10 Tim x 1 Org x 5 Hari 10 Tim x 3 Org x 7 Hari

c.

Pelaksanaan Kab/Kota

Pengawasan

Reguler : Dalam Kota : (Reguler) 2 Org x 7 Hari x 1 Kota

8 Org x 16 Hari x 1 Kota Luar Kota : (Reguler) 1 Org x 3 Hari x 2 Kab 1 Org x 6 Hari x 2 Kab 8 Org x 9 Hari x 2 Kab Dalam Kota : (Lakip) 1 Tim x 1 PJ x 3 Hari x 1 Kali 1 Tim x 1 Org x 7 Hari x 1 Kali 1 Tim x 5 Org x 10 Hari x 1 Kali Luar Kota : (Lakip) : 1 Tim x 1 PJ x 3 Hari x 1 Kali 1 Tim x 1 Org x 5 Hari x 1 Kali : 1 Tim x 5 Org x 10 Hari x 1 Kali 1 Org x 4 Hari x 3 Kab 1 Org x 7 Hari x 3 Kab 7 Org x 12 Hari x 3 Kab d.

Evaluasi Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan

Dalam Kota (Verifikasi) 1 Tim x 1 PJ x 2 Hari 1 Tim x 1 org x 3 Hari 1 Tim x 4 org x 8 Hari Luar Kota (Varifikasi) 1 Tim x 1 Pj x 4 Hari 5 Tim x 1 Org x 4 Hari 5 Tim x 5 Org x 7 Hari

e.

Pelaksanaan SPIP untuk Pemerintah : Rencana Tindak Pengendalian Provinsi Gorontalo

(SKPD): Tim BPKP - 2 Org x 12 Hr x 1 Tim Inspektorat - 5 Org x 12 Hr x 2 Tim Rencana Tindak Pengendalian (Tingkat Pemda 2016): Tim BPKP - 2 Org x 6 Hr x 1 Tim Inspektorat - 7 Org x 6 Hr x 1 Tim Monitoring Hasil Rencana Tindak Pengendalian (15 SKPD): Dalam Kota (Evaluasi TL Sem. I)

3 Org x 3 Hr x 4 Tim Dalam Kota (Evaluasi TL Sem. II) 3 Org x 3 Hr x 4 Tim f.

Pelaksanaan Pengawasan Program : Unggulan : *)

Pengawasan Program Pendidikan : Dalam Kota : Rakyat dan Program Jamkesta

Administrasi 1 Org x 3 hari x 3 Kali 1 Org x 10 hari x 3 Kali 3 Org x 20 hari x 3 Kali Luar Kota : 1 Org x 2 hari x 3 Kali x 1 Keg 2 Org x 8 hari x 3 Kali x 1 Keg 1 Org x 6 hari x 3 Kali x 1 Keg 3 Org x 8 hari x 3 Kali x 1 Keg

g.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

:

a) Evaluasi Berkala TLHP Lingkup SKPD Provinsi Gorontalo

3 Tim x 3 Org x 5 Hr x 6 Kali 2 Org x 3 Hr x 6 Kali

b) Evaluasi Berkala TLHP Kab/Kota

Kota Gorontalo : 3 Org x 3 Hr x 2 Kali Kab Se Provinsi Gorontalo 3 Tim x 3 Org x 3 hari x 2 Kali 1 Pj x 2 Org x 3 Hr x 2 Kali

4. Laporan Hasil Pemeriksaan Yang Diterbitkan a.

Pemeriksaan Berkala SKPD Provinsi, terdiri dari : 1)

Pemeriksaan Reguler (Keuangan &

: 60 LHP

Pengadaan B/J 2)

Probity Audit

: 12 LHP

3)

Evaluasi LAKIP

: 36 LHE

4)

Review Laporan Keuangan Pemerintah : 1 LHR Daerah Provinsi

5)


: 10 LHP

6)


: 6 LHP

7)

Opname Kas 31 Desember 2013 &

7 BAP Kas

Opname Kas Per 2 Bulan

b.

8)

Reviu PMPRB

1 LH Reviu PMPRB

9)

Pembinaan SKPD

1 LH Pembinaan

Penanganan

Kasus

Pengaduan : 33 LHP Kasus

Dilingkungan Pemerintah Daerah

c.

Pelaksanaan Pengawasan Reguler Kab/Kota

d.

Evaluasi

e.

Daerah

Penyelenggaraan

: 6 LHP

Pemerintah : 6 LHE : 1 Lap DA

Pelaksanaan

SPIP

untuk

Pemerintah

4 Lap RTP

Provinsi Gorontalo f.

Pelaksanaan

3 LHP

Pengawasan

Program : 6 Laporan Monev

Unggulan g.

:

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

VII. PENUTUP Demikian

Program

Kerja

Pengawasan

Tahunan

(PKPT)

Inspektorat

Provinsi Gorontalo Tahun 2015 disusun untuk menjadi pedoman / panduan dalam pelaksanaan tugas- tugas Pengawasan di Provinsi Gorontalo. GUBERNUR GORONTALO, ttd RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR : 105 / 25 / III /2015 TANGGAL : 6 Maret 2015 TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015

(PKPT)

RINGKASAN JADUAL PELAKSANAAN PEMERIKSAAN INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 No 1.

Ruang Lingkup

Bulan Januari

Pemeriksaan Opname Kas

Target Obyek Pemeriksaan

Laporan 6 Biro, 2 Sekretariat, 12 Dinas,

9 Badan, 3

Kantor, Inspektorat Pembinaan SKPD

6 Biro, 2 Sekretariat, 12 Dinas,

9 Badan, 3

Kantor, Inspektorat Monitoring Pelaksanaan

SKPD Besar

Kegiatan 2.

Februari

Pemeriksaan Khusus

Sesuai Pengaduan

Pemantauan Tindak Lanjut

Sesuai

Hasil Pengawasan

Pemeriksaan

Pemeriksaan Dana Dekon /

1 Biro, 3 Badan

Hasil

TP Tahun 2014 oleh Itjen Kemendagri Opname Kas SKPD (2

SKPD Besar

Bulan) Review Laporan Keuangan

Dinas Keuangan dan 6

Pemerintah Prov TA 2014

SKPD Lainnya

oleh Itprov Evaluasi Akip SKPD


9 Badan, 3

Kantor, Inspektorat Pemeriksaan Dana BOS

2 Kabupaten

PMPRB


9 Badan, 3


SKPD Besar

Kegiatan) Pemeriksaan Khusus

Jumlah

Sesuai Pengaduan

3.

Maret

Monitoring

Penyelenggaran 1 Kota & 5 Kabupaten

Pemerintah Daerah Monitoring RAD PPK

2 Badan, 2 Biro, 3 Dinas dan 6 Kab/Kota

Monitoring Pelaksanaan

SKPD Besar

Kegiatan Pemeriksaan Dana

Biro Kesra & PPA

Dekonsentrasi / TP oleh Inspektorat Kementerian PP & PA

4.

April

Pemeriksaan Khusus

Sesuai Pengaduan

Opname Kas SKPD (2

SKPD Besar

Bulan) Pemantauan Tindak Lanjut

Sesuai

Hasil

Hasil Pengawasan

Pemeriksaan

Probity Audit

Dinas Pekerjaan Umum


2 Kabupaten


SKPD Besar

Kegiatan 5.

Mei

Pemeriksaan Khusus

Sesuai Pengaduan

Pemeriksaan Dana

1 Dinas

Dekonsentrasi / TP oleh Itjen Kementerian Nakertrans Evaluasi Program Unggulan

2 Dinas


1 Kota Target

No

Bulan

Ruang Lingkup

Obyek Pemeriksaan

Pemeriksaan

Laporan 1 Kota


1 Kota & 1 Kabupaten

Pemeriksaan Dana

1 Dinas

Dekonsentrasi / TP oleh Itjen Kementerian Perhubungan Monitoring Pelaksanaan

SKPD Besar

Kegiatan Pemeriksaan Reguler Kab / Kota

Jumlah

2 Kabupaten

6

Juni

Pemeriksaan Khusus

Sesuai Pengaduan

Opname Kas SKPD (Per 2

SKPD Besar


Sesuai

Hasil Pengawasan

Pemeriksaan

Pemeriksaan Reguler


Hasil

9 Badan, 3

Kantor, Inspektorat Pemeriksaan Reguler Kab /

1 Kabupaten

Kota EKPPD Provinsi, Kab / Kota

1 Kota dan 5 Kabupaten

Monitoring RAD PPK



SKPD Besar

Kegiatan 7

Juli


13 Instansi / Org Penerima Dana Hibah


SKPD Besar

Kegiatan 8.

Agustus

Pemeriksaan Khusus

Sesuai Pengaduan


SKPD Besar


Sesuai

Hasil

Hasil Pengawasan

Pemeriksaan

Evaluasi Lakip Kabupaten /

1 Kota & 5 Kabupaten

Kota Penyusunan Rencana

1

Sekretariat

Tindak Pencegahan SPIP

Dinas

dan

1

(DA. SPIP) Pemeriksaan Dana

2 Dinas, 1 Kantor, 1

Dekonsentrasi / TP oleh

Badan dan 1 UPTD

Itjen Kementerian Pertanian Monitoring Pelaksanaan

SKPD Besar

Kegiatan 9.

September

Pemeriksaan Khusus

Sesuai Pengaduan

Pemeriksaan Dana

1 Dinas

Dekonsentrasi / TP oleh Itjen Kementerian Koperasi Pemeriksaan Dana

2 Biro, 3 Badan dan

Dekonsentrasi / TP oleh

Inspektorat

Itjen Kementerian Dalam Negeri Pemeriksaan Dana

1 Dinas

Dekonsentrasi / TP oleh Itjen Kementerian PU Pemeriksaan Reguler Kab /

2 Kabupaten

Kota Monitoring RAD PPK



SKPD Besar

Kegiatan Pemeriksaan Dana

1 Dinas

Dekonsentrasi / TP oleh Itjen Kementerian Perdagangan 10

Oktober

.

Pemeriksaan Khusus

Sesuai Pengaduan

Evaluasi Berkala TLHP

SKPD Besar

Opname Kas SKPD (per 2

SKPD Besar

Bulan) Pemeriksaan Reguler

2 Kabupaten

Kab/Kota Pemeriksaan Dana

1 Dinas

Dekonsentrasi / TP oleh Itjen Kemenpora Target No

Bulan

Ruang Lingkup

Obyek Pemeriksaan

Pemeriksaan Pemeriksaan Dana

Laporan 1 Dinas

Dekonsentrasi / TP oleh Itjen Kementerian Sosial Monitoring Pelaksanaan

SKPD Besar

Kegiatan

11

November

Pemeriksaan Khusus

Sesuai Pengaduan

Pemeriksaan Dana

1 Dinas

Dekonsentrasi / TP oleh Itjen Kementerian Nakertrans Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi / TP oleh Inspektorat Kementerian PP & PA

Jumlah

Biro Kesra & PPA

Pemeriksaan Reguler


9 Badan, 3


SKPD Besar

Kegiatan

12

Desember

Pemeriksaan Khusus

Sesuai Pengaduan


SKPD Besar


Sesuai

Hasil

Hasil Pengawasan

Pemeriksaan

Monitoring RAD PPK



SKPD Besar

Kegiatan Pemeriksaan Khusus

Sesuai Pengaduan

GUBERNUR GORONTALO, ttd RUSLI HABIBIE

RINCIAN JADUAL PELAKSANAAN PEMERIKSAAN INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO DAN ITJEN KEMENTERIAN TAHUN 2014

No 1.

Bulan/

Ruang Lingkup

Minggu

Pemeriksaan


Jumlah Laporan

Januari Opname Kas

1.

Biro Pemerintahan

2.

Biro Hukum Dan Organisasi

3.

Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi

4.

Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra

5.

Biro Umum

6.

Biro Humas dan Protokol

7.

Sekretariat DPRD

8.

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga

9.

Dinas Kesehatan

10. Dinas Koperasi, UMKM,Perindustrian dan Perdagangan 11. Dinas Perhubungan, Pariwisata I

Komunikasi dan Informatika 12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 13. Dinas Pekerjaan Umum 14. Dinas Pertanian,Tanaman Pangan Dan Holtikultura 15. Dinas Perikanan dan Kelautan 16. Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral 17. Dinas Keuangan dan Aset Daerah 18. Dinas Peternakan dan Perkebunan 19. Dinas Sosial 20. Inspektorat 21. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 22. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

1 BAP Kas

23. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24. Badan Lingkungan Hidup, dan Riset Daerah 25. Badan Pemeberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal 26. Badan Ketahanan Pangan Dan Pusat Informasi Jagung 27. Badan Penanaman Modal Dan

Perizinan Terpadu Satu Pintu 28. Kantor Perpustakaan dan Arsip

Daerah 29. Kantor Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat 30. Sekretariat KORPRI 31. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 32. Badan Koordinasi Penyuluhan 33. Kantor Perwakilan Pembinaan

1.

Biro Pemerintahan

SKPD

2.

Biro Hukum dan Organisasi

3.

Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi

4.


II

5.

Biro Umum

6.


7.

Sekretariat DPRD

8.

Dinas Pendidikan, Kebudayaan , Pemuda dan Olahraga

9.

Dinas Kesehatan

10. Dinas Koperasi, UMKM,Perindustrian dan Perdagangan 11. Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi 12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 13. Dinas Pekerjaan Umum 14. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura

1 LHP

No

Bulan/

Ruang Lingkup

Minggu

Pemeriksaan


Jumlah Laporan

15. Dinas Perikanan dan Kelautan 16. Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral 17. Dinas Keuangan dan Aset Daerah 18. Dinas Peternakan dan Perkebunan 19. Dinas Sosial 20. Inspektorat 21. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 22. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 23. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24. Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah 25. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal 26. Badan Ketahanan Pangan dan Pusat Informasi Jagung 27. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu 28. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 29. Kantor Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat 30. Sekretariat KORPRI 31. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 32. Badan Koordinasi Penyuluhan 33. Kantor Perwakilan Monitoring

SKPD Besar

Pelaksanaan IV

1 LH Monev


Sesuai Pengaduan

3 LHPK

2.

Februari Opname Kas Per

SKPD Besar

2 Bulan Pemantauan

Sesuai Hasil Pemeriksaan

Tindak Lanjut

1 LH Monev

Hasil I

Pengawasan Pemeriksaan Dana

Dekon

1. / 2.

Badan Perencanaan Pembangunan

TP Tahun 2014 3.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

oleh

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Itjen 4.

Kemendagri II

Biro Pemerintahan

Opname Kas Per

dan Pembangunan Desa Tertinggal SKPD Besar (Ditentukan pada saat

2 Bulan Review Laporan

1 BAP

Opname Kas) Dinas Keuangan dan Aset Daerah

1 LHR

Keuangan Pemerintah Provinsi TA. 2014 oleh Itprov 1.

Biro Pemerintahan

2.

Biro Hukum Dan Organisasi

3.

Biro Pengendalian Pembangunan Dan Ekonomi

4.


II - III

Evaluasi AKIP SKPD

5.

Biro Umum

6.


7.

Sekretariat DPRD

8.

Dinas Pendidikan,Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

9.

Dinas Kesehatan

10. Dinas Koperasi, UMKM,Perindustrian & Perdagangan 11. Dinas Perhubungan, Pariwisata Komunikasi dan Informatika 12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 13. Dinas Pekerjaan Umum 14. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura 15. Dinas Perikanan dan Kelautan

33 LHE

No

Bulan/

Ruang Lingkup

Minggu

Pemeriksaan


Jumlah Laporan

16. Dinas Kehutanan dan Enargi Sumber Daya Mineral 17. Dinas Keuangan dan Aset Daerah 18. Dinas Peternakan dan Perkebunan 19. Dinas Sosial 20. Inspektorat 21. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 22. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 23. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24. Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah 25. Badan Pemeberdayaan Masyarakat

II - III

dan Pembangunan Desa Tertinggal 26. Badan Ketahanan Pangan dan Pusat Informasi Jagung 27. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu 28. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 29. Kantor Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat 30. Sekretariat KORPRI 31. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 32. Badan Koordinasi Penyuluhan 33. Kantor Perwakilan Pemeriksaan

Kabupaten Pohuwato & Kab. Gorontalo

Dana BOS 1. Biro Pemerintahan 2. Biro Hukum dan Organisasi 3. Biro Pengendalian Pembangunan III - IV

dan Ekonomi Review PMPRB

4. Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra 5. Biro Umum 6. Biro Humas dan Protokol

2 LHP

7. Sekretariat DPRD 8. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 9. Dinas Kesehatan 10. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan 11. Dinas Perhubungan, Periwisata Komunikasi, dan Informatika 12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 13. Dinas Pekerjaan Umum 14. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura 15. Dinas Perikanan dan Kelautan 16. Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral 17. Dinas Keuangan dan Aset Daerah 18. Dinas Peternakan dan Perkebunan 19. Dinas Sosial 20. Inspektorat 21.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 22. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 23. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24. Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah 25. Badan Pemeberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal 26. Badan Ketahanan Pangan dan Pusat Informasi Jagung 27. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu 28. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 29. Kantor Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat 30. Sekretariat KORPRI 31. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 32. Badan Koordinasi Penyuluhan 33. Kantor Perwakilan

33 LHR

No

Bulan/

Ruang Lingkup

Minggu

Pemeriksaan Monitoring


Jumlah Laporan

SKPD Besar

1 LH

Pelaksanaan IV

Monev

Kegiatan Pemeriksaan

Sesuai Pengaduan

3 LHPK

Khusus 3.

Maret

II

Monitoring

Kabupaten Gorontalo

Penyelenggaraan

Kota Gorontalo

Pemerintahan

Kabupaten Boalemo

Daerah

Kabupaten Pohuwato

6 LHE

Kabupaten Bone Bolango Kab. Gorontalo Utara Monitoring RAD PPK

1. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu 2. Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Gorontalo 3. Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Setda Provinsi

1 LH

Gorontalo

Monev

4. Dinas Pehubungan, Pariwisata Komunikasi dan Informatika

III

5. Dinas Keuangan dan Aset Daerah 6. Bappeda 7. Dinas PU (UPTD ULP) 8. Kota Gorontalo 9. Kabupaten Gorontalo 10. Kabupaten Boalemo 11. Kabupaten Pohuwato 12. Kabupaten Bone Bolango 13. Kabupaten Gorontalo Utara Monitoring

SKPD Besar

1 LH

Pelaksanaan

Monev

Kegiatan IV

Pemeriksaan

Biro

Dana

Kesra

Dekonsentrasi / TP

oleh

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Inspektorat Kementerian PP & PA Pemeriksaan

Sesuai Pengaduan

Khusus 4.

3 LHK

April Opname Kas Per 2 Bulan

1 BAP

Opname Kas)

Pemantauan I

SKPD Besar (Ditentukan pada saat Sesuai Hasil Pemeriksaan

Tindak Lanjut

1 LH Monev

Hasil Pengawasan Probity Audit

I - II

Pemeriksaan Dana Bos

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara

1 LHP

Kab. Boalemo

1 LHP

Pemeriksaan III - IV

Pengelolaan Dana BOS Monitoring

SKPD Besar

Pelaksanaan IV

Monev


Sesuai Pengaduan

Khusus 5.

1 LH

3 LHK

Mei Pemeriksaan

Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi

Dana Dekonsentrasi / I

TP

oleh

Inspektorat Kementerian NAKERTRANS

NO

I - II

Pemeriksaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program

Dinas Kesehatan

Unggulan

SKPD Tersebar

Pemeriksaan

Kota Gorontalo

Dana Hibah Pemeriks. Reg.Kab/Kota

Kota Gorontalo

3 LHP

1 LHP 1 LHP

Bulan/

Ruang Lingkup

Minggu

Pemeriksaan

II - III

Pemeriksaan


Jumlah Laporan

Kabupaten Bone Bolango

1 LHP

Dana BOS Pemeriksaan

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Dana

Informatika

Dekonsentrasi / III

TP

oleh

Inspektorat Kementerian Perhubungan III - IV

IV

Pemeriks.

Kab. Bone Bolango

1 LHP

Reg.Kab/Kota Monitoring

SKPD

Besar

Pelaksanaan

Monitoring)

(Ditentukan

Saat


Sesuai Pengaduan

Khusus 6.

1 LH Monev 3 LHK

Juni Opname Kas Per 2 Bulan Pemantauan I

SKPD Besar (Ditentukan pada saat

1 BAP

Opname Kas) Sesuai Hasil Pemeriksaan

Tindak Lanjut

1 LH Monev

Hasil Pengawasan Pemeriks.

Kab. Gorontalo

Reg.Kab/Kota Pemeriksaan

1. Biro Pemerintahan

Reguler

2. Biro Hukum dan Organisasi

(Keuangan &

3. Biro Pengendalian Pembangunan

Pengadaan B/J

dan Ekonomi 4. Biro Pemerdayaan Perempuan dan Kesra

I - II

5. Biro Umum 6. Biro Humas dan Protokol 7. Sekretariat DPRD 8. Dinas Pendidikan,Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga - Politeknik Gorontalo - Balai Pengembangan Kegiatan Belajar

1 LHP

9. Dinas Kesehatan - Balai Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat - Balai Laboratorium Kesehatan Daerah 10. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang - Balai Meteorologi 11. Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi, Informatika 12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja dan Latihan Transmigrasi 13. Dinas Pekerjaan Umum - Layanan Pengadaan Barang / Jasa - TPA Talumelito 14. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura - Balai Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura - Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura 15. Dinas Perikanan dan Kelautan - Balai Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan - Balai Benih Ikan Pantai - Taksi Mina Bahari 16. Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral 17. Dinas Keuangan dan Aset Daerah - Samsat Kab. Boalemo/Kab. Pohuwato - Samsat Kab. Gorontalo/Kab. Gorontlo Utara - Samsat Kota Gorontalo/Kab. Bone Bolango

18. Dinas Peternakan dan Perkebunan - UPT Pengembangan Ternak - UPT Pembenihan & Perlindungan Tanaman Perkebunan 19. Dinas Sosial 20.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - UPT Badan Kerjasama Pembangunan - UPT Pusat Data dan Analisa Pembangunan Daerah No

Bulan/

Ruang Lingkup

Minggu

Pemeriksaan


Jumlah Laporan

21. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 22. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 23. Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah 24. Badan Pemeberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal 25. Badan Ketahanan Pangan dan Pusat Informasi Jagung 26. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu 27. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 28. Kantor Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat 29. Sekretariat KORPRI 30. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 31. Badan Koordinasi Penyuluhan

II

III

Evaluasi

1.

Kabupaten Gorontalo

Penyelenggaraan

2.

Kota Gorontalo

Pemerintahan

3.

Kabupaten Boalemo

Daerah

4.

Kabupaten Pohuwato

5.


6.

Kab. Gorontalo Utara

1.

Badan Penanaman Modal dan

1

Perizinan Terpadu Satu Pintu

Laporan

Monitoring RAD PPK

6 LHE

2.

Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Gorontalo

3.

Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Setda Provinsi Gorontalo

4.

Dinas Pehubungan,Pariwisata, Komunikasi dan Informtika

5.

Dinas Keuangan dan Aset Daerah

6.

Badan Perencanaan Pembanunan Daerah

7.

Dinas PU (UPTD ULP)

8.

Kota Gorontalo

9.

Kabupaten Gorontalo

10. Kabupaten Boalemo 11. Kabupaten Pohuwato 12. Kabupaten Bone Bolango 13. Kabupaten Gorontalo Utara

IV

Monitoring

SKPD

Besar

Pelaksanaan

Monitoring)

(Ditentukan

Saat


Sesuai Pengaduan

Khusus 7.

1 LH Monev 1 LHPK

Juli Pemeriksaan

1.

Dharwa Wanita Prov. Gorontalo

Pengelolaan

2.

PKK Provinsi Gorontalo

Dana Hibah

3.

KONI Provinsi Gorontalo

4.

KPID Provinsi Gorontalo

5.

Komisi Informasi Publik Prov. Gorontalo

I -II

6.

Sekretariat KPU

7.

PMI Provinsi Gorontalo

8.

Kwarda Pramuka Prov. Gorontalo

9.

PIAD Provinsi Gorontalo

10. BKOW Provinsi Gorontalo 11. Universitas Negeri Gorontalo 12. Universitas Gorontalo 13. Universitas Muhamadiyah Gorontalo

13 LHP

IV

Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan

SKPD Besar Monitoring)

(Ditentukan

Saat

1 LH Monev

Sesuai Pengaduan

1 LHPK

Khusus No 8.

Bulan/

Ruang Lingkup

Minggu

Pemeriksaan


Jumlah Laporan

Agustus I

Opname Kas Per 2 Bulan Pemantauan


1 BAP

Opname Kas) Sesuai Hasil Pemeriksaan

1 LH

Tindak Lanjut

Mnv

Hasil Pengawasan Evaluasi Lakip

Kabupaten Gorontalo

Kab / Kota

Kota Gorontalo

6 LHE

Kabupaten Boalemo Kabupaten Pohuwato Kabupaten Bone Bolango Kab. Gorontalo Utara Rencana Tindak

Sekretariat DPRD

Pencegahan

Dinas Sosial

2 LHP

SPIP (DA. SPIP) II - III

IV

Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi / TP oleh Inspektorat Kementerian Pertanian Monitoring

1. Dinas

Pertanian

Pelaksanaan

Monitoring)

dan

Tanaman

Pangan 2. Dinas Peternakan dan Perkebunan 3. Badan Ketahanan Pangan dan Pusat Informasi Jagung 4. Badan Koordinasi Penyuluhan SKPD

Besar

(Ditentukan

Saat


Sesuai Pengaduan

Khusus 9.

September

I

Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi / TP oleh Inspektorat Kementerian Koperasi

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

1 LH Monev 1 LHPK

Pemeriksaan


Dana

2. Biro Umum

Dekonsentrasi /

3. Inspektorat Provinsi

TP oleh

4. Badan

Inspektorat

1 LHP

Perencanaan Pembangunan

Daerah

Kementerian

5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam Negeri

6. Badan Lingkungan Hidup dan Riset

Daerah 7. Badan Pemeberdayaan Masyarakat

dan Pembangunan Desa Tertinggal I - II

Pemeriksaan

Dinas Pekerjaan Umum

Dana Dekonsentrasi / TP oleh Inspektorat Kementerian Pekerjaan Umum Pemeriksaan


1 LHP

Kabupaten Pohuwato

1 LHP

Reguler Kab/ Kota Pemeriksaan II - III

Reguler Kab/ Kota Monitoring RAD PPK

1. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu 2. Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Gorontalo 3. Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Setda Provinsi Gorontalo

III

4. Dinas Pehubungan, Pariwisata, Komunikasi, Informatika 5. Dinas Keuangan dan Aset Daerah 6. Badan Perencanaan Pembagunan Daerah 7. Dinas PU (UPTD ULP) 8. Kota Gorontalo 9. Kabupaten Gorontalo

1 Laporan

10. Kabupaten Boalemo 11. Kabupaten Pohuwato 12. Kbupaten Bone Bolango 13. Kabupaten Gorontalo Utara No

Bulan/ Minggu IV

Ruang Lingkup

Obyek Pemeriksaan

Target

Pemeriksaan

Jumlah Laporan

Monitoring

SKPD

Besar

Pelaksanaan

Monitoring)

(Ditentukan

Saat

Kegiatan Pemeriks. Dana

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian

Dekon / TP oleh

dan Perdagangan

1 LH Monev

Inspektorat Kemendag Pemeriksaan

Sesuai Pengaduan

3 LHK

Khusus 10

Oktober Pemantauan


Tindak Lanjut

1 LH Monev

Hasil I

Pengawasan Opname Kas Per 2 Bulan


1 BAP

Opname Kas)

Pemeriksaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dana Dekonsentrasi / TP

oleh

Inspektorat I - II

Kemenpora Pemeriksaan

Kabupaten Boalemo

1 LHP

Kabupaten Gorontalo Utara

1 LHP

Reguker Kab / Kota Pemeriksaan Reguler Kab / Kota Pemeriksaan

Dinas Sosial

Dana Dekonsentrasi / II - III

TP Inspektorat Kementerian Sosial

oleh

IV

Monitoring

SKPD Besar (Ditentukan

pada saat

Pelaksanaan

Monitoring)

Monev

Sesuai Pengaduan

3 LHK


11

November

I

II

Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi / TP oleh Inspektorat Kementerian NAKERTRANS Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi / TP oleh Inspektorat Kementerian PP & PA Pemeriksaan

Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi

Reguler

2. Biro Hukum dan Organisasi

(Keuangan &

3. Biro Pengendalian Pembangunan dan

Pengadaan B/J

Biro Pemberdayaan Kesra

Perempuan

dan


Ekonomi 4. Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra 5. Biro Umum 6. Biro Humas dan Protokol 7. Sekretariat DPRD 8. Dinas Pendidikan & Kebudayaan & Olahraga - Politeknik Gorontalo

III - IV

1 LH

- Balai Pengembangan Kegiatan Belajar 9. Dinas Kesehatan - Balai Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat - Balai Laboratorium Kesehatan Daerah 10. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang - Balai Meteorologi

11.Dinas Perhubungan, Pariwisata Komunikasi dan Informatika 12.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja dan Latihan Transmigrasi 13. Dinas Pekerjaan Umum - Layanan Pengadaan Barang / Jasa - TPA Talumelito 14. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura No

Bulan/

Ruang Lingkup

Minggu

Pemeriksaan


Jumlah Laporan

- Balai Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura - Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura 15. Dinas Perikanan dan Kelautan - Balai Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan - Balai Benih Ikan Pantai - Taksi Mina Bahari 16. Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral 17. Dinas Keuangan dan Aset Daerah - Samsat Kab. Boalemo/Kab. Pohuwato - Samsat Kab. Gorontalo/Kab. Gorontlo Utara - Samsat Kota Gorontalo/Kab. Bone Bolango 18. Dinas Peternakan dan Perkebunan - UPT Pengembangan Ternak - UPT Pembenihan & Perlindungan Tanaman Perkebunan 19. Dinas Sosial

20. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - UPT Badan Kerjasama Pembangunan - UPT Pusat Data dan Analisa Pembangunan Daerah 21. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 22. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 23. Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah 24. Badan Pemeberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal 25. Badan Ketahanan Pangan & Pusat Informasi Jagung 26. Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu Satu Pintu 27. Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah 28. Kantor Satpol PP & Perlindungan Masyarakat 29. Sekretariat DP KORPRI 30. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 31. Badan Koordinasi Penyuluhan

IV

Monitoring


pada saat

1 LH

Pelaksanaan

Monitoring)

Monev

Sesuai Pengaduan

3 LHK


12

Desember

I

Opname Kas Per

SKPD Besar (Ditentukan Pada Saat

2 Bulan

Opname)

Pemantauan


Tindak Lanjut

1 BAP 1 LH Monev

Hasil Pengawasan Monitoring RAD PPK

1. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu 2. Biro Hukum dan Organisasi Setda

1 LH Monev

Provinsi Gorontalo 3. Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Setda Provinsi Gorontalo 4. Dinas Pehubungan, Pariwisata No

III

Komunikasi dan Informatika 5. Dinas Keuangan dan Aset Daerah

Bulan/ Minggu

6. Bappeda Ruang Lingkup Pemeriksaan

7. Dinas PU (UPTD ULP) 8. Kota Gorontalo

Target

9. Kabupaten Gorontalo

Jumlah

10. Kabupaten Boalemo

Laporan

11. Kabupaten Pohuwato Obyek Pemeriksaan 12. Kabupaten Bone Bolango 13. Kabupaten Gorontalo Utara Monitoring


Pelaksanaan

Monitoring)

pada saat

1 LH Mnv


Sesuai Pengaduan

3 LHK

Khusus

GUBERNUR GORONTALO, ttd RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR

:

TANGGAL

:

"06 Maret 2015

105 / 25 / III /2015

TENTANG

:

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015

KONSEP PETA PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO PADA PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2015 NO.

OBYEK PEMERIKSAAN APIP

JADUAL OPERASIONAL TAHUN 2015 JAN.

PEB.

MARET

APRIL

A. PEMERIKSAAN AKHIR MASA JABATAN

PEMERIKSAAN DANA BOS

SMP I Anggrek Kab. Gorontalo Utara SMP 2 Anggrek Kab. Gorontalo Utara SDN 1 Tolongio Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara SDN 2 Tolongio Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara SDN 1 Ilangata Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara SDN 2 Ilangata Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara SDN 1 Moluo Kab. Gorontalo Utara SDN i Titidu Kab. Gorontalo Utara SDN 2 Titidu Kab. Gorontalo Utara SMP 3 Kwandang Kab. Gorontalo Utara

JUNI

X X

Sekretariat Daerh a. Bagian Huikum & Organisasi b. Bagioan Umum c. Bagian Tata pemerintahan d. Bagian Ekonomi Sosial e. Bagian Humas f. Bagian Pembangunan 2 Bappeda Kab. Gorontalo Utara 3 Badan Pemdes Kab. Gorontalo Utara 4 Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara 5 Sekretarian Dewan Kab. Gorontalo Utara 6 KesbangPol- & Satpo-PP Kab.Gorontal Utara 7 Dinas Kependudukan & Catatan Sipil 8 Badan Kepegawaian Daerah 9 Dinas Pendapatan & Pengelolaan Keuangan Daerah 10 Kantor Perpustakaan & Arsip 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MEI

JULI

AGST.

SEPT.

OKT.

NOP.

KETERANGAN

DES.

X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

GUBERNUR GORONTALO,

ttd RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR TANGGAL TENTANG

: : :

105 / 25 / III /2015 6 Maret 2015


KONSEP PETA PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO PADA PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2015 NO.



PEB.

A. PEMERIKSAAN AKHIR MASA JABATAN 1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

B. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGST.

SEPT.

OKT.

NOP.

KETERANGAN

DES.

X X X X X X X X X X X X X X X X

Sekretariat DPRD Sekretariat Daerah a. -Bagian Tata Pemerintahan b. -Bagian Hukum c. -Bagian Umum d. -Bagian Organisasi dan Tata Pemerintahan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Badan Kesbangpol dan Linmas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kantor Satpol PP Bapppeda Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Badan Pemberdayaan Perempuan Dan KB Inspektorat

Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari APBD Provinsi Gorontalo PEMERIKSAAN DANA BOS SDN I Kecamatan Asparaga SDN 2 Kecamatan Asparaga SDN I Kecamatan Boliyohuto SDN 2 Kecamatan Boliyohuto SDN I Kecamatan Mootilango SDN 2 Kecamatan Mootilango SDN I Kecamatan Biluhu SDN 2 Kecamatan Biluhu SDN I Kecamatan Batudaa Pantai SDN 2 Kecamatan Batudaa Pantai

MARET

X X X X X X X X X X

GUBERNUR GORONTALO,

ttd RUSLI HABIBIE


:

105 / 25 / III /2015

TANGGAL

:

06 Maret 2015"

TENTANG

:


KONSEP PETA PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO PADA PEMERINTAH KOTA GORONTALO TAHUN 2015 NO.



PEB.

MARET

APRIL

MEI

A. PEMERIKSAAN AKHIR MASA JABATAN 1 Sekretariat Daerah a. Bagian Hukum b. Bagian Umum c. Bagian Tata Pemerintahan 2 Sekretariat DPRD 3 Bappeda 4 Badan Kesbang Linmas 5 BKD dan Diklat 6 Inspektorat 7 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan 8 Dinas Kependudukan, Catatan Sipil 9 DPPKAD 10 Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari APBD Provinsi Gorontalo

X X X X X X X X X X X X X

B. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

X X X X X X X X X X X

PEMERIKSAAN DANA BOS SDN No. 4 Kota Gorontalo SDN No. 7 Kota Gorontalo SDN No. 10 Kota Gorontalo SDN No. 3 Kota Gorontalo SDN No. 16 Kota Gorontalo SMPN No. 13 Kota Gorontalo SMPN No. 5 Kota Gorontalo SMPN No. 9 Kota Gorontalo SMPN No. 14 Kota Gorontalo SMPN No. 15 Kota Gorontalo Dana Bantuan Khusus Keuangan Provinsi

JUNI

JULI

AGST.

SEPT.

OKT.

NOP.

KETERANGAN

DES.

GUBERNUR GORONTALO,

ttd RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR : TANGGAL : TENTANG :

105 / 05 / III /2015 6 Maret 2015" PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015

KONSEP PETA PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO PADA PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2015 NO.



A. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bone Bolango Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone Bolango Sekretariat Daerah Kab. Bone Bolango Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bone Bolango Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PEMDES Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kab. Bone Bolango Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Bone Bolango Sekretariat DPRD Kab. Bone Bolango Inspektorat kab. Bone Bolango Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab. Bone Bolango

B. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PEMERIKSAAN DANA BOS SDN 1 Boludawa SDN 2 Boludawa SDN 3 Bube SDN 4 Inpses Bube SDN 5 Huluduotamo SDN 6 Inpres Huluduotamo SDN 7 Tingkohubu SDN 8 Inpres Tingkohubu SMP I Negeri I Suwawa SMP 2 Negeri I Suwawa SMP 3 Negeri I Suwawa

PEB.

MARET

APRIL

MEI

PEMERIKSAAN AKHIR MASA JABATAN

JUNI

JULI

AGST.

SEPT.

OKT.

NOP.

KETERANGAN

DES.

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

GUBERNUR GORONTALO,

ttd RUSLI HABIBIE


:

TANGGAL

:

6 Maret 2015"

105 / 25 / III /2015

TENTANG

:


KONSEP PETA PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO PADA PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2015 NO.



PEB.

A. PEMERIKSAAN AKHIR MASA JABATAN 1 Sekretariat Daerh

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari APBD Provinsi Gorontalo PEMERIKSAAN DANA BOS Cabang Dinas Marisa SMK Negeri 1 Marisa SMA Negeri 1 Marisa SMP Negeri 1 Marisa SMP Negeri 2 Marisa SDN Marisa Selatan Marisa SDN No. 5 Marisa SDN 1 Botubilatahu Marisa SD Inpres Teratai Marisa SD Inpres Pohuwato Marisa

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGST.

SEPT.

OKT.

NOP.

KETERANGAN

DES.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

a. Bagian Huikum b. Bagian Tata Pemerintahan c. Bagian Pembangunan Sekretarian DPRD Inspektorat Kantor Satpol PP Dinas Pertanian dan Perkebunan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga BKPPD BPKAD BP4K Badan KESBANGPOL

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MARET

X X X X X X X X X X

GUBERNUR GORONTALO,

ttd RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR : TANGGAL : TENTANG :

105 / 25 / III /2015 6 Maret 2015' PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015

KONSEP PETA PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2015 NO. A 1


6

REGULER PENYELENGGARAAN KAB/KOTA SEKRETARIAT DAERAH a. Bagian Hukum dan Organisasi b. Bagian Umum dan Hubmas c. Bagian Tata Pemerintahan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH – Sekretariat DPRD BADAN DAERAH a. Inspektorat Daerah b. Bapppeda c. BKD dan Diklat e. BPKAD KANTOR a. Kantor Sosial dan PM b. Kantor Kesbangpol dan Perlindungan Masyarakat DINAS Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari APBD Provinsi Gorontalo

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PEMERIKSAAN DANA BOS SDN 03 Paguyaman SDN 04 Wonosari SMPN 03 Wonosari SMAN 1 Paguyaman SMAN 1 Tilamuta SMPN 01 Tilamuta SMPN O1 Botumoito SMPN 1 Paguyaman SDN O1 Botumoito SDN O1 Mananggu

2 3

4 5


PEB.

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGST.

SEPT.

OKT.

NOP.

KETERANGAN

DES.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

GUBERNUR GORONTALO, ttd

RUSLI HABIBIE

2015

Recommend Documents