2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 3/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI/SAKSI PEMOHON (IV)

JAKARTA RABU, 11 MARET 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 3/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. PT Tunas Jaya Pratama 2. PT Multi Prima Universal 3. PT Marga Maju Mapan ACARA Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Pemohon (IV) Rabu, 11 Maret 2015, Pukul 11.17 – 13.08 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Arief Hidayat Anwar Usman Muhammad Alim Maria Farida Indrati Patrialis Akbar Wahiduddin Adams Aswanto Suhartoyo I Dewa Gede Palguna

Mardian Wibowo

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Absar Kartabrata 2. Rasyid Alam Perkasa Nasution 3. Ali Nurdin B. Ahli dari Pemohon: 1. Susy Fatena Rostiyanti 2. Suwardjoko Warpani 3. H. M. Laica Marzuki C. Saksi dari Pemohon: 1. Syahrial Ong 2. Aston M. Siagian D. Pihak Terkait: 1. Bimo 2. Taslin E. Pemerintah: 1. Umar Aris 2. Harykris

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.17 WIB 1.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Sidang dalam Perkara Nomor 3/PUU-XIII/2015 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saya cek dulu kehadirannya. Pemohon yang hadir, silakan.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: RASYID ALAM PERKASA NASUTION Hadir, Yang Mulia.

3.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden, saya persilakan.

4.

PEMERINTAH: UMAR ARIS Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah, saya sendiri Umar Aris, selaku Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Informasi Birokrasi Kementerian Perhubungan, didampingi dengan beberapa Pejabat Kementerian Perhubungan, yang kedua dari Kepolisian Republik Indonesia, dan yang ketiga dari Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih.

5.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Sebelum saya mulai dengan agenda pada pagi hari ini, saya akan meminta karifikasi kepastiannya dari Kepolisian Republik Indonesia itu menjadi pihak yang mewakili Presiden, dalam hal ini Pemerintah, atau akan menjadi Pihak Terkait? Harus kita pastikan.

6.

PEMERINTAH: UMAR ARIS Berdasarkan kesepakatan kami dari Pemerintah, yaitu menjadi Pihak Terkait.

7.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Akan menjadi Pihak Terkait?

1

8.

PEMERINTAH: UMAR ARIS Akan menjadi Pihak Terkait.

9.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, baik kalau begitu. Kalau begitu nanti dari Pihak Kepolisian Republik Indonesia mengajukan surat kepada Mahkamah untuk menjadi Pihak Terkait dan akan kita tetapkan untuk menjadi Pihak Terkait untuk sidang-sidang berikutnya nanti tidak bersama dengan Pemerintah, tapi menjadi Pihak Terkait, ya. Dan nanti juga secara resmi menjadi Pihak Terkait karena ini institusi Polri yang tertinggi adalah Wakapolri seperti yang kemarin, pada waktu pengujian Undang-Undang tentang Polri dan TNI, itu semuanya atas dasar Kuasa dari Kapolri, ya, baik. Terima kasih.

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Majelis Yang Mulia, dari Pemohon.

11.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, silakan.

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Kami mohon kejelasan terkait adanya perubahan status dari Pihak Kepolisian karena sepanjang sepengetahuan kami dalam sidang sebelumnya, Kepolisian itu sudah mewakili Pihak Pemerintah. Demikian, Majelis, kecuali kalau Pihak Kepolisian baru masuk. Demikian, Majelis.

13.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Tapi kalau nanti ada permohonan kita lihat karena waktu yang pertama, ya, saya meminta untuk klarifikasi pada waktu itu tidak … tidak jelas, makanya pada pagi hari ini saya minta penegasan kembali, apa yang mau … dimaui oleh Polri. Kalau menjadi Pihak Terkait, maka tidak di situ, tapi di depan sini, tapi kalau masih menjadi bagian dari Pemerintah, maka di sana. Makanya itu saya minta penegasan pada pagi hari ini.

14.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Baik. Kalau kami tadi mendengar bahwa Kepolisian menjadi Pihak Terkait, maka karena belum ada surat pengajuan permohonan sebagai 2

Pihak Terkait, maka kami harapkan dari Pihak Kepolisian tidak berada di sana, Majelis. 15.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, begitu. Ya kalau begitu sekarang saya minta, ya, supaya saya ... sesuai dengan apa yang diminta oleh Pemohon, saya kira Pak Kombes siapa ini? Ya, bisa tidak berada di situ, tapi bisa di lain tempat supaya nanti geserannya sudah menjadi jelas, gitu.

16.

PIHAK TERKAIT: KEPOLISIAN Baik, Yang Mulia, kami akan mengikuti aturan yang ada. Namun demikian sebenarnya agenda hari ini kan kita baru (…)

17.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, tapi supaya tidak di sana. Kalau di sana nanti dikira Pemohon sudah bergabung dengan Pemerintah, ya.

18.

PIHAK TERKAIT: KEPOLISIAN Siap, baik, Yang Mulia.

19.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan, baik. Bisa mengikuti persidangan tapi tidak di dalam posisi Pemerintah, tapi bisa di posisi di belakang Para Ahli atau Saksi sana bisa, saya persilakan. Nanti kalau di situ nanti Pihak DPR, itu, harus tegas kita. Baik, baik, gitu ya, Pemohon? Terima kasih. Agenda pada pagi hari ini yang pertama adalah untuk mendengarkan keterangan Ahli dan keterangan Saksi. Ya, saya persilakan untuk diambil sumpahnya. Yang pertama dari Ahli, Ibu Dr. Susy, kemudian, Pak Ir. Suwardjoko, dan yang ketiga, Yang Mulia Prof. Laica Marzuki. Saya persilakan untuk maju ke depan, untuk diambil sumpahnya. Begitu juga untuk Saksi dari Pemohon, Pak Syahrial M.B.A., dan Pak Aston Siagian. Untuk Ahli semuanya Muslim, kemudian untuk Saksi agak … agak … jangan dekat-dekat, Pak, dengan Ahli … ya, posisinya bergeser. Baik, untuk Ahli yang semuanya ketiganya Muslim, saya persilakan, Yang Mulia Dr. Muhammad Alim, mohon untuk mengambil sumpah.

3

20.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Ketiganya beragama Islam, Pak? Kita mulai. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.”

21.

SELURUH AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

22.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Terima kasih.

23.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Terima kasih. Kemudian, untuk Saksi, Pak Syahrial beragama Buddha, kemudian Pak Aston Siagian beragama Kristen. Saya persilakan Yang Mulia Prof. Maria.

24.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, untuk yang beragama Kristen terlebih dahulu. “Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.”

25.

SAKSI BERAGAMA KRISTEN BERSUMPAH: Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

26.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Terima kasih. Bapak yang beragama Buddha ikuti saya. “Namo sakyamuni buddhaya. Demi Hyang Buddha saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Sadhu, sadhu, sadhu.”

4

27.

SAKSI BERAGAMA BUDDHA BERSUMPAH: Namo sakyamuni buddhaya. Demi Hyang Buddha saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Sadhu, sadhu, sadhu.

28.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih. Kembali ke tempat semula. Baik. Saya mau menanyakan kepada Pemohon atau Kuasanya, siapa yang akan kita dengar dulu, saksi atau ahli dulu?

29.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Sesuai dengan daftar saksi dan ahli yang kami ajukan untuk urutan pertama Bapak Syahrial Ong, berikutnya Saksi Aston, untuk ahlinya nanti secara berurut Dr. Susy Rostiyanti, Pak Suwardjoko Warpani, dan Profesor Laica Marzuki. Demikian, Majelis.

30.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Silakan, Pak Syahrial. Ini akan dipandu atau Beliau langsung?

31.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Beliau sudah menyiapkan keterangan tertulisnya.

32.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Saya persilakan, Pak Syahrial supaya menyesuaikan karena kita harus mendengar lima orang.

33.

waktunya

SAKSI DARI PEMOHON: SYAHRIAL ONG Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Majelis Hakim Yang Mulia, nama saya Syahrial Ong, dalam kesempatan ini bertindak selaku Ketua Umum Apaksi. Apaksi adalah Asosiasi Pengusaha, Pemilik, dan Pengelola Alat Berat dan Alat Konstruksi Seluruh Indonesia. Didirikan pada tahun 1987 di Jakarta. Pada awalnya, Apaksi merupakan mitra pemerintah di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dalam rangka pembangunan infrastruktur Indonesia, khususnya dalam penyediaan alat-alat berat dan alat-alat konstruksi. Antara lain, alat berat untuk pembangunan jalan, seperti bulldozer, ekskavator, compactor, motor grader, Asphalt Paver, dan lain-lain. Untuk peralatan pembangunan 5

gedung misalnya, seperti pile hammer, bor pailing, tower crane, genset, passenger lift, dan lain sebagainya. Untuk pembangunan jembatan seperti (suara tidak terdengar jelas), concrete paving, swiffer, dan lainlain, peralatan angkutan materil seperti dump truck, missile truck, heavy duty truck, articulated dump truck, tanker truck, crane truck, dan lainlainnya. Para anggota Apaksi pada umumnya adalah perusahaan nasional yang terdiri dari perusahaan BUMN seperti Adhi Karya, Wijaya Karya, (suara tidak terdengar jelas) Karya, Hutama Karya, yang merupakan founder daripada Asosiasi Apaksi ini. Perusahaan swasta seperti, Total Bangun Persada, Paku Bumi, termasuk beberapa perusahaan PMA, seperti Thiess Kontraktor maupun Petrosea. Setelah terjadinya krisis moneter pada tahun 1998, pembangunan konstruksi di lingkungan PU maupun swasta menurun drastis. Untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan-perusahaan penyewa alat berat ini dan kontraktor, para anggota Apaksi beralih ke bidang kehutanan, perkebunan, dan khususnya pertambangan yang bertumbuh pesat sejak awal tahun 2000. Oleh karena itu, anggota Apaksi yang pada era tahun 1990-an terfokus di daerah Jakarta dan Jawa beralih ke luar Jawa, khususnya di daerah Kalimantan. Anggota-anggota Apaksi yang awalnya didominasi oleh perusahaan kontraktor besar berubah menjadi perusahaan-perusahaan penyewa rental alat-alat berat, ukuran perusahaan pun yang pada awalnya didominasi oleh perusahaanperusahaan besar saja berubah menjadi gabungan perusahaanperusahaan nasional menengah yang tersebar di seluruh Indonesia. Alat-alat berat dan alat-alat konstruksi yang disewakan dan dirental pun berkembang tidak saja seperti bulldozer, ekskavator, compactor yang juga kita sebut sebagai (suara tidak terdengar jelas), crane, dan lain-lain yang untuk road construction pembangunan jalan, tetapi berkembang dengan penyewaan lightning truck tower, genset, compressor, stamper, dan lain-lain yang semuanya dikategorikan sebagai alat berat atau dalam bahasa inggris kita sebut sebagai heavy equipment atau alat-alat konstruksi yang kita sebut sebagai construction equipment. Majelis Hakim Yang Mulia, dalam kesempatan ini ingin kami sampaikan bahwa alat-alat berat yang disewakan atau rental oleh anggota-anggota Apaksi atau pun tidak seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 47 ayat (2E) huruf c antara lain bulldozer, ekskavator, tractor, compactor, crane, sebenarnya tidak pernah memakai jalan raya atau jalan umum karena jalan aspal tersebut pasti akan rusak apabila dipakai oleh alat-alat berat tersebut. Apabila dipindahkan atau di-transport, khususnya melalui jalan umum, alat-alat berat tersebut pasti memakai trailer. Di dalam proyek sendiri apabila perlu dipindahkan dengan jarak yang jauh, katakanlah 5 km ke atas, alat-alat tersebut seharusnya juga memakai trailer karena 6

apabila dioperasikan (by operation running by it self) itu di jalan dengan jarak yang terlalu jauh, alat berat ini yang dengan travel motornya, dengan rantainya akan cepat rusak dan mengalami masalah. Majelis Hakim Yang Mulia, apabila kita melihat alat berat tersebut di atas seperti bulldozer, ekskavator, compactor, crane, asphalt paver yang ada di jalan umum, khususnya sekarang ini di Jalan Sudirman yang pembangunan rel ini, mereka sebenarnya sedang bekerja membuat atau memperbaiki jalan atau pun pembangunan sarana lain, misalnya seperti monorel, fly over, jembatan, dan sebagainya, bukan memakai jalan raya tersebut. Oleh karena itu, bukan parkir itu, Pak, tapi dia working the operation. Oleh karena itu, pada saat dipindahkan alat-alat berat tersebut pasti memakai trailer. Majelis Hakim Yang Mulia, dalam kesempatan ini ingin juga kami sampaikan bahwa alat berat seperti bulldozer, ekskavator, compactor, dan crane tidak memiliki (suara tidak terdengar jelas) roda depan atau kedalaman alur ban seperti … karena mereka ini sebenarnya track, pakai track (rantai), tidak pakai ban. Sehingga tidak bisa memenuhi syarat sebagai kendaraan bermotor, seperti ditentukan dalam Pasal 54 ayat (3) huruf e dan huruf h Undang-Undang Lalu Lintas tersebut di atas. Alat berat seperti bulldozer, ekskavator, compactor, dan crane juga tidak memiliki perlengkapan berupa ban cadangan, dongkrak, dan pembuka roda, mereka memerlukan special tools. Perlu diketahui bahwa jenis alat berat atau alat konstruksi yang di dalam industri atau dunia Apaksi penyewaan alat-alat berat dan kontrak sebenarnya sangat banyak jenisnya, puluhan jenis sesuai dengan penggunaan dan kapasitasnya. Di dalam bahasa internasional kita sesama pemain alat-alat … rental alat-alat berat, biasa kita sebut heavy equipment atau construction equipment. Dalam hal ini sengaja kami tekankan kata equipment yang di dalam Bahasa Indonesia kita terjemahkan sebagai alat, bukan sebagai kendaraan. Sedangkan untuk kendaraan skala internasional atau pun di dalam bidang alat penyewaan alat berat ini kita sebut sebagai vehicle atau kendaraan. Oleh karena itu, tidak tepat menurut kami apabila alat berat (heavy equipment) dikategorikan sebagai kendaraan bermotor yang kita sebut dengan vehicle. Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan sesuai dengan apa yang kami ketahui, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Tidak lupa kami lampirkan gambar alat-alat berat yang kami sebutkan di atas untuk dapat dilihat. Salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih. 34.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih. Silakan duduk kembali ke tempat dulu. Berikutnya Pak Aston M. Siagian, saya persilakan.

7

35.

SAKSI DARI PEMOHON: ASTON M. SIAGIAN Dengan hormat, Hakim Yang Mulia. Nama saya Aston (suara tidak terdengar jelas) Siagian. Pada … aku sebagai Saksi. Pada tahun 1977 sampai dengan 1978, saya training sebagai operator alat berat di … training operator alat berat sama operator senior di perusahaan PT Koba Tin Tambang Timah Bangka. Pada tahun 1978 sampai 1979 diangkat menjadi operator alat berat bulldozer, ekskavator di perusahaan PT Koba Tin Tambang Timah Pulau Bangka. Pada tahun 1980 sampai dengan 1987, operator alat berat di perusahaan (suara tidak terdengar jelas) Tractor di bagian rental untuk melayani konsumen. Konsumennya adalah ada beberapa perusahaanperusahaan biar swasta dengan badan milik negara, termasuk seperti perusahaan BUMN Tambang Timah Bangka, perusahaan BUMN Aneka Tambang yang ada di Maluku Utara, Pulau Gebe, perusahaan PT Hatko minyak gas yang ada di Muara Badak, Kaltim, dan lain-lainnya, itu mungkin terlampir di sana. Total menjadi operator alat berat 10 tahun, dengan jam terbang 12.500 (suara tidak terdengar jelas) terlampir. Pada tahun 1988 sampai 1992 menjadi foreman alat berat, empat tahun. Pada tahun 1993 sampai 2010 menjadi struktur (suara tidak terdengar jelas) dan tim penguji di alat-alat berat termasuk ekskavator, bulldozer, motor grader, wheel dozer, tendem roller, forklift, dan wheel crane, dan tower crane. Itu selama 18 tahun. Pada tahun 2011 sampai 2014 menjadi superintendent trendcenter di PT ASMIN (suara tidak terdengar jelas), Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalteng, empat tahun. Saksi memiliki pengalaman untuk mengoperasikan berbagai jenis alat berat, yaitu tiperoda atau rantai, atau kroler, bulldozer, soffel dengan apa ... ekskavator dan crane. Tipe roda, wheel, loader, crane, forklift, heavy dumbtruck dengan motor grader, tipe roda drum, konvektor dengan (suara tidak terdengar jelas) mesin gilas. Untuk mengoperasikan alat berat harus mempunyai sertifikasi berupa kimper atau sinter, atau ada namanya SIO juga, misalnya kimper yang dimiliki Saksi atau saya dari KPC Kaltim Prima Coll dimana Saksi bisa memberikan alat-alat berat berupa forklift, bulldozer, beko, dan lainlain yang tercantum pada kimper tersebut. Selain alat berat yang dicantumkan pada kimper Saksi tidak boleh mengoperasikan alat tersebut, terlampir. Saksi juga memiliki pengalaman untuk menguji mereka yang akan mengoperasikan alat berat, diantaranya sertifikat keterampilan nasional yang dikeluarkan oleh departemen tenaga kerja sebagai penguji operator bulldozer, logging, operator forklift, operator roller, operator loader, operator motor grader, operator tur crane, dan operator wheel crane, itu pun terlampir.

8

Saksi juga memiliki SIM B2 sejak tahun 1993 yang masih berlaku sampai tahun 2019 yang diperoleh Saksi sebagaimana prosedur yang berlaku, terlampir. Berdasarkan pengalaman Saksi untuk mendapatkan SIM B2 dengan kimper atau kartu izin mengoperasikan peralatan tidak sama prosedur dan materinya. Untuk mendapatkan SIM B2 teori dan praktik, tentu satu tes kesehatan, tes teori, psikotes mencocokkan kode simbol atau pengetahuan rambu-rambu lalu lintas, dan wawancara. Tes praktik mengoperasikan simulator mobil dengan rintangan. Jika lulus dikeluarkan SIM B2 oleh Kepolisian Republik Indonesia, jika tidak lulus diher atau diulang kembali dengan waktu yang ditentukan. Untuk mendapatkan kimper atau simper alat-alat berat teori dan praktik, tes kesehatan, tes teori, tes psikotes tertulis, tes spesifikasi unit, portrait safety, rambu-rambu, dari maintenance, pengoperasian dan stoping, dan parkir, kemudian wawancara. Praktik di lapangan dengan alat berat sesuai dengan tipe unit, sesuai dengan aplikasi unit yang diminta peserta atau standar yang telah ditentukan oleh tim sertifikasi, jika lulus kimper oleh tim sertifikasi dari depnaker atau asosiasi yang ditunjuk oleh depnaker, jika tidak lulus dapat mengulang kembali dengan waktu yang ditentukan. 5. Alat berat pernah dioperasikan oleh Saksi tidak pernah menggunakan jalan raya, menurut Saksi jika alat berat digunakan di jalan raya akan merusak kondisi jalan, alat berat hanya melewati jalan raya pada saat mobilisasi dengan kendaraan bermotor, misalnya untuk memindahkan bulldozer alat berat, dibongkar dimana rantaian kroller diangkut menggunakan kendaraan bermotor jenis lowboy atau trailer dengan pengawalan polisi. Mengoperasikan alat berat berbeda dengan mengemudikan kendaraan bermotor, untuk kendaraan bermotor dari SIM C, A, B, B1, B2, dioperasikan untuk mengangkut beban di jalan raya lebih mudah cara pengoperasiannya, sedangkan untuk alat berat cara pengoperasiannya sangat sulit karena antara satu jenis alat berat dengan alat yang lain sangat berbeda dengan (suara tidak terdengar jelas) masing-masing sesuai tipe unitnya dan area kerjanya. Untuk mengoperasikan bulldozer, contohnya memiliki beberapa jenis sesuai aplikasi kebutuhan pekerjaannya, yaitu menggali, mendorong, meratakan, menarik, menggaruk, membersihkan, membuat kemiringan, memotong. 7. Saksi pernah melihat beberapa jenis modifikasi alat berat, seperti ekskavator beko yang dimodifikasi bagian undercarriage atau tracknya yang standar di-improve dengan menambah ukuran dimensi (suara tidak terdengar jelas) supaya bisa bekerja di daerah berlumpur. Caranya unit tersebut dinaikkan di atas ponton dan diikat atau dilas dengan tujuan supaya grown pressure unit tersebut lebih rendah. Jadi mungkin materi-materi untuk ngetes materi untuk alat berat mungkin terlampir ... apa ... shifty, hitungan panel karena panel di kendaraan bermotor dengan alat berat itu lebih banyak di alat 9

berat, itu terlampir, dengan maintenance-nya dengan operation, dengan apa ... dengan shifty-nya, dengan P2H-nya atau pelaksana perawatan harian (daily maitenance). Demikian, Hakim Yang Mulia. Terima kasih. 36.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, silakan kembali ke tempat duduk.

37.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Majelis Hakim Yang Mulia.

38.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.

39.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Sebelum Ahli memaparkan paparannya. Kami sudah menyampaikan power point. Mohon nanti dari pihak teknis bisa membantu untuk menjadikan power point-nya, Majelis.

40.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan. Saya persilakan Ibu Dr. Susy untuk menyampaikan keterangannya terlebih dahulu.

41.

SAKSI DARI PEMOHON: SUSY FATENA ROSTIYANTI Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb.

42.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam.

43.

SAKSI DARI PEMOHON: SUSY FATENA ROSTIYANTI Terima kasih kesempatannya kepada Majelis Hakim Yang Mulia bahwa saya bisa memaparkan … dari point of view teknik mengenai bahwa alat berat itu sebagai alat produksi. Baik, barangkali Hakim Yang Mulia telah menerima makalah yang saya buat. Namun di sini saya akan menyampaikan dalam bentuk presentasi saya.

10

44.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Mohon maaf, Majelis. Apabila diizinkan tampilan pada layar ini biar bisa dilihat oleh Majelis berupa power point juga. Baik, terima kasih Majelis.

45.

SAKSI DARI PEMOHON: SUSY FATENA ROSTIYANTI Terima kasih. Baik, saya akan memulai dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. UndangUndang ini ditetapkan untuk mendukung pembangunan dan integrasi nasional dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Di dalam undang-undang ini diatur semua hal yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan termasuk di dalamnya adalah kendaraan bermotor. Jika kita melihat Pasal 1 ayat (7), kendaraan itu disebut sebagai sarana angkut di jalan dan dibagi menjadi dua macam yaitu kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Di sini saya garisbawahi kata sarana angkut, dan pada pasal yang sama ayat (8), “Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin.” Lalu di dalam Pasal 47 ayat (2) digolongkan beberapa jenis kendaraan bermotor dan salah satunya adalah kendaraan khusus. Jika kita melihat penjelasan dari Pasal 47 ayat (2) ini, yang disebut sebagai kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu. Dan yang masuk di dalam kategori ini adalah bulldozer, traktor, mesin gilas (stoom walls), forklift, louder, ekskavator, crane. Nah, kalau kita melihat ini. Di sini ada sedikit kerancuan mengenai kendaraan bermotor dan alat berat. Nah, untuk mengetahui kerancuan ini saya akan mencoba memberikan definisi dari keduanya. Kalau kita lihat dari kendaraan. Kendaraan diterjemahkan dari kata vehicles yang didefinisikan dari dua sumber yang saya dapatkan. Pertama adalah mendefinisikan kendaraan sebagai sarana yang digunakan untuk pengangkutan. Dan yang dari definisi kedua yang saya dapatkan. Vehicles atau kendaraan itu adalah sarana yang digunakan seseorang untuk melakukan perjalanan atau barang diangkut di dalamnya. Nah, namun kalau kita melihat alat berat, maka alat berat itu diterjemahkan dari kata heavy equipment. Yang didefinisikan di sini pun ada dua macam definisi. Pertama adalah alat dengan penggerak maupun statis. Jadi di sini saya garisbawahi kata penggerak maupun statis. Yang digunakan untuk konstruksi, proyek-proyek besar, maupun operasi seperti kehutanan, jalan, dan jalan raya, pemeliharaan tambang terbuka, dan lain-lain. Pada definisi kedua dari alat itu adalah seluruh mesin dan peralatan yang diperlukan untuk pembangunan yang tepat dan

11

penyelesaian proyek yang dapat diterima. Jadi di sini alat berat itu adalah alat produksi kalau kita lihat dari definisinya. Dari mana sebenarnya mulai berkembang alat berat? Kita bisa melihat sejarah evolusi alat berat ini. Kalau saya lihat dari periode di bidang konstruksi, maka kita bisa membaginya ke dalam tiga periode perkembangan teknologi. Yaitu sebelum abad 19, revolusi industri, dan awal abad 20. Kalau kita melihat sebelum abad 19. Pembangunan semua berbasis tenaga manusia dan binatang. Misalnya pembangunan coliseum, pembangunan beberapa bangunan yang kita kenal di luar negeri semua menggunakan tenaga manusia dan binatang. Kalau pun digunakan alat, itu adalah alat yang sangat sederhana yang kita kenal misalnya sebagai katrol, derek, sebagai alat angkat. Sebenarnya pada gambar … pada gambar ini … maaf, pada gambar … ada tuh yang paling atas kecil itu adalah katrol yang digunakan sebagai alat angkat. Perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan proyek konstruksi adalah dengan adanya revolusi industri. Pada revolusi industri ini ditemukan mesin uap yang pertama oleh James Watt. Nah, di dalam proses di bidang konstruksi sendiri akhirnya dibuat suatu alat gali atau yang kita kenal sebagai power trowel ini oleh Otis sebagai alat bantu proses penggalian atau proses konstruksi pada proyek rel kereta api di Amerika Serikat. Kalau kita melihat gambar yang terlampir di sana. Alat berat itu berada di dalam rel, sehingga dia menggunakan roda yang naik di atas sebuah rel. Dengan adanya industri konstruksi ini, maka mengubah metode konstruksi yang semula berbasis tenaga manusia maupun tenaga binatang menjadi tenaga mesin, sehingga terjadi percepatan pembangunan. Lalu pada awal Abad 20, ketika proyek itu bukan lagi proyek jalan rel, mulai dikembangkan suatu roda untuk sebagai alat gerak dari alat berat itu, yaitu crawler atau roda baja. Ini adalah contoh gambarnya ketika traktor utama … traktor uap pertama pada tahun 1904 diperkenalkan. Nah, baiklah, sekarang saya akan me … beralih kepada klasifikasi alat. Dari buku yang saya tulis di sana bahwa fungsi alat kita bisa melihat dari enam fungsinya atau kita klasifikasikan juga berdasarkan operasinya, yaitu dengan penggerak dan statis. Saya akan membahas satu per satu secara general, yaitu kita lihat misalnya alat pengolah lahan. Di sini yang kita kenal sebagai dozer atau bulldozer, lalu yang gambar keduanya itu adalah scraper, dan yang bawah adalah motor grader. Untuk alat penggalian, di sini ada empat jenis yang dikenal, yaitu beko, front shovel, itu dua gambar yang di atas. Lalu yang tengah itu adalah dragline. Sedangkan yang bawah itu adalah … maaf, yang tengah itu adalah … yang tengah itu adalah clamshell, sedangkan yang bawah

12

itu adalah dragline. Dua … kedua alat di atas dengan dua alat yang di bawahnya mempunyai sistem penggalian yang berbeda. Nah, untuk alat pengangkat material, kita kenal sebagai crane. Crane itu ada yang mobile crane dengan menggunakan roda baja seperti contoh yang di atas atau tower crane yang kita bisa lihat di proyekproyek pembangunan gedung di sekitar Jakarta. Sedangkan alat untuk pemindahan material, kita bisa menggunakan down truck atau dengan loader. Klasifikasi yang kelima, yaitu adalah … adalah alat pemadatan. Kita kenal mungkin yang sering kita lihat ada di jalan raya itu adalah pneumatic tired roller yang ada di tengah atau stoom walls yang ada di bawah, yang berupa roda baja yang sangat besar. Sedangkan alat pemadatan yang atas, itu adalah sheep foot roller yang kita biasa gunakan untuk daerah yang tanah. Untuk alat yang terakhir ya … berdasarkan klasifikasi fungsionalnya adalah alat pemproses material. Di sini ada dua macam yang kita kenal. Yang pertama adalah batching plant untuk membuat campuran beton, sedangkan yang bawah adalah asphalt mixing plant untuk membuat campuran aspal untuk pengerasan jalan. Nah, bagaimana cara alat tersebut beroperasi? Ini adalah klasifikasi operasionalnya. Alat itu bisa dengan penggerak atau alat dengan tidak penggerak. Yang pertama alat dengan roda penggerak adalah ada alat beroda baja, seperti gambar yang di atas atau alat beroda karet. Alat beroda karet pun bisa bermacam-macam ukurannya. Di sini ada alat yang sangat besar ukurannya, lebih besar dari manusia. Jadi, kita bisa bayangkan seperti apa alat tersebut kalau berjalan di dalam jalan raya. Cara operasi yang kedua adalah alat statis. Misalnya, di sini saya contohkan adalah tower crane, dimana alat tersebut diangkur ke dalam tanah, dalam suatu pondasi dalam yang memang disiapkan untuk hal ini. Dengan adanya angkur ini, maka alat tidak berpindah selama … berpindah tempat selama proyek konstruksi dilaksanakan. Nah, jadi kalau kita melihat dari aspek mobilitas alat, maka ada tiga hal yang bisa kita lihat dari gambar-gambar tadi adalah bahwa alat berat terbatas pada area tertentu pergerakannya, yaitu hanya di dalam proyek. Roda baja jarang digunakan untuk perpindahan. Karena kalau roda baja digunakan untuk perpindahan, rodanya akan sangat mudah rusak dan perpindahan pun kalau dilakukan adalah jika pekerjaan pada satu lokasi di dalam proyek akan dipindahkan ke lokasi lain di proyek tersebut. Kecepatan alat juga sangat rendah, yaitu pada beberapa alat hanya mencapai 3,5 sampai 5,5 kilometer per jam. Padahal, kalau kita melihat Undang-Undang Jalan Raya, kecepatan minimal 60 kilometer per jam.

13

Nah, roda-roda tadi termasuk roda baja, ini akan bisa merusak jalan, sehingga tidak dianjurkan roda baja melewati jalan. Sehingga dia bukan moda transportasi, tetapi dia adalah memang karena produksinya. Nah, saya beralih kepada karakteristik alat berat yang membedakan alat berat tersebut dengan kendaraan bermotor pada umumnya. Kita lihat dari pergerakan, ukuran, ruang kendali, alat pemantau, sampai modifikasi. Secara singkat, saya akan jelaskan satu per satu. Kalau dilihat dari pergerakan, alat berat, seperti yang tadi disampaikan, bergerak tidak terlalu banyak. Namun, alat berat itu lebih bergerak kepada berputar 360 derajat pada suatu poros yang disebut sebagai slewing ring, itu untuk ekskavator atau turntable, ini untuk tower crane. Sehingga, hal ini tidak sesuai dengan penjelasan pada Pasal 47 bahwa alat berat itu adalah alat khusus … eh, kendaraan khusus pada kendara … bagian dari kendaraan bermotor. Kalau kita lihat dari ukurannya, itu pun sangat bervariasi. Gambar yang … yang ada di sebelah kiri itu kita kategorikan juga sebagai alat berat, walaupun dia menggunakan tenaga manusia, didorong. Sementara yang gambar yang tadi bahwa alat berat juga bisa sangat besar, itu pemilihan variasi ini adalah tergantung dari produktivitas diharapkan di dalam sebuah proyek. Alat berat itu paling besar … salah satu alat berat yang besar itu bisa mencapai 37,5 ton ini ekskavator dengan lebar mencapai 3,4 meter dan panjang 11,2 meter, padahal di dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 dinyatakan untuk jalan kelas I saja berat maksimum dari sebuah kendaraan persungguhnya adalah 10 ton dengan lebar maksimum 2,5 meter. Ruang kendali alat berat pun berbeda dengan ruang Kendali mobil atau kendaraan bermotor pada umumnya, jika dalam kendaraan bermotor itu terdapat kemudi dan tuas, kalau di alat berat salah satu variasinya bisa banyak tuas tapi tanpa kemudi dan bagaimana dengan alat pemantau? Ini juga yang membedakan alat berat dengan mobil atau kendaraan bermotor yaitu di dalam kendaraan bermotor kita ketahui pengukuran itu diukur berdasarkan jarak dan kecepatan atau spidometer yang ada di dashboard dari kendaraan bermotor, namun untuk alat berat pengukurannya adalah berdasarkan produktivitas alat ketika dia mulai bekerja, jadi hitunganya adalah jam, sehingga alat berat itu menggunakan pengukuran yang kita kenal sebagai hour meter. Hal ini tentu berbeda dengan kalau kita lihat Pasal 48 ayat (3) huruf I bahwa persyaratan laik jalan ditentukan kinerja minimalnya berdasarkan akurasi alat menunjuk kecepatan, alat berat tidak berdasarkan penunjuk kecepatan. Transportasi di jalan raya seperti tadi sudah disampaikan pun ini dia menggunakan lowbatrailer dan kalau dia terlalu besar, maka alat berat pun dipisahkan dalam beberapa komponen untuk dapat melewati jalan raya. Kalau kita lihat karateristik yang berbeda lagi adalah bersyaratan dan perlengkapan. Isi undang-undang ini tidak sesuai 14

penerapannya untuk alat berat. Karena susunan alat berat berbeda dengan kendaraan bermotor, misalnya di sini adalah pengukur kecepatannya tidak ada di dalam alat berat tetapi lebih mengukur waktu, lalu perlengkapan alat berbeda … alat berat juga berbeda dengan kendaraan bermotor, contohnya dalam alat berat tidak ada ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, seperti yang seharusnya ada berdasarkan Pasal 48 ayat (2) huruf b … a, b, c, d, e. Persyaratan lain di dalam Pasal-pasal undang-undang tersebut, kebisingan alat berat itu tidak berbeda dengan kebisingan kendaraan bermotor. Karena dia sangat bising, sehingga hal ini tidak sesuai dengan Pasal 48. Hal lain adalah bahwa alat berat tidak dapat berputar dengan mudah, sehingga radius putarannya menjadi lebih besar, ini akan menyulitkan jika dilakukan di jalan raya. Hal lain di dalam karakteristik ini adalah pengendara, kalau kendaraan bermotor kita kenal dengan nama pengemudi, di mana pada Pasal 77 kewajiban seorang pengemudi adalah memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan kendaraan yang dikemudikan dan Pasal 80 menyampaikan golongan Surat Izin Mengemudi. Kita ketahui pengendara bermotor surat izin mengemudinya diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia lain halnya dengan alat berat yang mengendarai alat berat dikenal sebagai operator dimana memiliki surat izin operator yang diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan wajib mengikuti pelatihan untuk mendapatkan sertifikat tersebut per jenis alat berat, tidak bisa kita ketegorikan seluruh alat berat untuk satu sertifikasi. Kalau kita lihat modifikasi, maka pada Pasal 50 bahwa perlu uji tipe bagi kendaraan yang dimodifikasi, alat berat bisa dimodifikasi macam-macam. Sebagai contoh traktor di bidang kontruksi itu adalah kita kenal sebagai bulldozer, apa bedanya dengan traktor di bidang pertanian? Adalah bagian depannya atau bagian yang di alat … di bidang kontruksi dikenal sebagai pisau itu berbeda dengan attachment atau tambahan yang ada di depan untuk traktor di bidang pertanian dan modifikasi ini tidak membahayakan keselamatan berlalu lintas karena dia tidak digunakan di jalan raya atau sebagai contoh modifikasi ini adalah ekskavator. Ekskavator seperti yang tadi saya sampaikan ada yang namanya backhoe maupun shovel semua ini bisa dimodifikasi diubah sesuai ukurannya sesuai dengan peruntukannya beserta lengannya atau tangkai untuk menggerakkan ekskavator tersebut. Panjangnya disesuaikan dengan kondisi di lapangan, sehingga ini tidak terkait sama sekali dengan kendaraan bermotor. Lalu mungkin yang ada lain adalah perubahan pada roda penggerak karena dibutuhkannya daya dukung tanah di dalam lokasi proyek. Baiklah, mungkin cara saya simpulkan bahwa alat berat bukan kendaraan bermotor karena fungsinya itu lebih kepada memudahkan manusia dalam merekontruksi dengan rancangan sebagai alat produksi. Peruntukannya juga bukan sebagai modal transportasi. Karena memiliki 15

pergerakan yang rendah bahkan statis, kalaupun dia bergerak itu hanya pada area proyek dan ukurannya pun dapat menyebabkan ketidakselamatan berkendara di jalan. Karena bisa … satu alat bisa mengambil dua lajur jalan di dalam raya. Selain itu, seperti yang tadi saya sampaikan, perlengkapan pengendara dan modifikasi yang berbeda antara alat berat dengan kendaraan. Maka di sini saya simpulkan alat berat tidak dapat dikategorikan sebagai kendaraan khusus seperti yang di dalam penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c dari UndangUndang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sekian dan terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb. 46.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam wr. wb. Silakan duduk dulu. Berikutnya Pak Ir. Sujarwoko saya persilakan.

47.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Maaf, Majelis. Bapak Suwardjoko, bukan Sujarwoko, Pak.

48.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Suwardjoko?

49.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Betul.

50.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, Suwardjoko? Saya persilakan.

51.

AHLI DARI PEMOHON: SUWARDJOKO WARPANI Majelis Hakim yang saya muliakan. Tadi sudah dikoreksi oleh Pak Ali Nurdin. Nama saya lengkapnya Suwardjoko Warpani. Sedikit pengenalan bahwa sekarang saya selaku dosen masih mengampu mata kuliah Perencanaan Transportasi dan Pengelolaan Transportasi dan saya adalah mantan Sesditjen Perhubungan Darat. Izinkan saya menyampaikan (suara tidak terdengar jelas) ini. Judulnya adalah meskipun bermotor, alat berat bukan kendaraan bermotor. Saya akan memulai dari latar belakang pembentukan UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009. Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 … maaf. Lho kok enggak jalan? 16

52.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Bapak bilang langsung saja.

53.

AHLI DARI PEMOHON: SUWARDJOKO WARPANI Ya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dianggap tidak sesuai lagi dengan paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang disentralistik. Perkembangan peraturan perundang-undangan telah mengarah pada pengarahan … penyerahan beberapa urusan kepada pemerintah daerah guna mendekatkan aspek pelayanan publik, salah satunya di sektor perhubungan. Sayangnya wacana yang berkembang dalam pembahasan RUU LLAJ itu berfokus pada peran regulator yang juga unsur pemerintah, dalam hal ini adalah Departemen Perhubungan, dikait Departemen Perhubungan dan Kepolisian. Ada empat elemen pokok dalam penyelenggaraan hutan yakni prasarana jalan, kendaraan, regulasi dan operator sumber daya manusia. Kendaraan adalah salah satu alat sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, persoalannya timbul bahwa alat berat dianggap sebagai kendaraan bermotor. Tujuan dan ruang lingkup lalu lintas angkutan jalan. Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan bahwa undang-undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, selamat dan lancar melalui kegiatan gerak pindah kendaraan orang dan/atau barang di jalan. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan dan kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen, rekayasa lalu lintas serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Alat berat tidak sesuai dengan tujuan ruang lingkup angkutan jalan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan sebagai wujud dari kegiatan peran hutan. Kendaraan dan ruang lalu lintas harus harmonis satu dengan yang lain. Oleh karena itu, penyelenggaraan jalan didasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan serta kebersamaan dan kemitraan. Ini dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Kemudian tentang jalan. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, 17

dan/atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan kabel. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan dan tidak … tidak semua jenis kendaraan dibenarkan melintas di setiap jalan. Jalan dibangun untuk umur pakai yang cukup panjang dan jalan mempunyai fungsi dan status. Statusnya bisa jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, atau jalan desa sedangkan fungsinya ada dua macam. Yang pertama mengenai … fungsinya sebagai prasarana lalu lintas, sebagai prasarana lalu lintas, maka dia jalan ditentukan oleh kapasitasnya dan kapasitas ini ukurannya ada dua yaitu daya tampung, artinya jumlah kendaraan yang mampu melintas per satuan waktu … per satuan jarak, mohon maaf di sana kurang sedikit, per satuan jarak dan ini diwujudkan dalam lebar badan jalan dan daya dukung adalah tekanan gandar yang dibenarkan untuk melintasi jalan itu. Wujudnya adalah konstruksi. Atas dasar ini kemudian muncul kelas jalan. Fungsi yang kedua tidak kami bahas di sini, yaitu pengarah perkembangan wilayah. Di samping itu jalan mempunyai pada jalan arteri, kolektor, maupun lokal ada alur yang dibuat. Pada alur jalan arteri yang paling besar pun 3,5 meter. Sehingga kalau alat berat lewat pada jalan raya, maka 3,5 meter itu akan terpakai penuh. Kendaraan. Kendaraan adalah sesuatu yang digunakan untuk dikendarai atau dinaiki seperti kuda, kereta, dan mobil. Ini menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi tahun 2008. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang memakai mesin atau motor untuk menjalankannya. Pada Pasal 1 ketentuan umum UndangUndang Dasar … Undang-Undang Tahun 2000 Nomor 22 Tahun 2009 angka 7, “Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan.” Ini kami tebalkan … mohon maaf ini … “Kendaraan adalah sarana angkut di jalan.” Ini kami bold, kami tebalkan untuk menekankan bahwa dia adalah sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan bermotor … selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Fungsi kendaraan bermotor adalah sebagai moda transportasi baik untuk mengangkut penumpang maupun untuk mengangkut barang. Pada Pasal 47 disebutkan, “Kendaraan terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.” Pada kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut dikelompokkan berdasarkan jenis yaitu sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus. Kendaraan khusus yang dimaksud pada ayat tersebut adalah kendaraan bermotor, perseorangan, dan kendaraan bermotor umum. Pada penjelasan huruf e yang dimaksud dengan kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia, kendaraan bermotor Kepolisian Negara 18

Republik Indonesia, kemudian alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas, forklift, loader, ekskavator, dan crane. Kemudian kendaraan khusus penyandang cacat. Dengan demikian, perspektif kendaraan bermotor menjadi sangat luas, tidak terbatas, dan bervariasi, sehingga menimbulkan multitafsir karena mencakup semua jenis alat yang bisa digerakkan, dikendarai, dan digerakkan memakai mesin termasuk menempatkan alat berat sebagai kendaraan bermotor. Menyangkut dimensi, kendaraan mempunyai dimensi panjang, lebar, tinggi, dan tekanan ganda. Ini yang ditentukan, yang kemudian melayangkan izin melintas di jalan demi keselamatan, keamanan, dan ketertiban lalu lintas. Ini menjawab keberdayaan maksimum dan keberdayagunaan maksimum, dan keberhasilgunaan maksimum yang ditentukan oleh undang-undang tentang jalan. Selanjutnya kami akan masuk pada persoalan alat berat. Saya kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Tahun 2008, yang disebut sarana itu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam upaya mencapai maksud dan tujuan, alat, media, syarat, atau upaya. Alat adalah benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu, perabot, perkakas. Jadi alat berat adalah alat yang digunakan pada proyek berskala besar untuk menggali, memecah, dan memindahkan tanah, dan meterial lain. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas, forklift, crane, dan ekskavator, tidak ada penjelasan mengenai fungsi alat berat dalam undang-undang itu. Namun kita ketahui bahwa alat berat bukan alat pengangkut karena tidak menyediakan bak barang untuk itu. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa alat berat tersebut di atas bukan kendaraan penumpang atau pun barang sebagai dimaksud dalam pengertian angkutan karena tidak tersedia kabin penumpang. UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 antara lain mengatur tentang pengangkutan orang dan barang yang tercantum dalam Pasal 137, “Alat berat adalah pengganti alat kerja tradisional yang kapasitasnya rendah seperti cangkul, skop, beliung, dan lain-lain.” Alat berat memang digerakkan dengan motor, namun bukan terutama untuk mobilitas melainkan untuk melipatgandakan kapasitas kerja tenaga manusia. Keterampilan operator alat berat tidak sama dengan keterampilan yang diperlukan oleh pengemudi kendaraan bus, dan/atau truk gandengan. Instrumen di dalam alat berat jauh lebih rumit, berbeda daripada truk gandengan. Jadi, alat berat bukan modal transportasi. Alat berat tidak memenuhi syarat sebagai kendaraan yang fungsinya meningkatkan kapasitas manusia dalam aspek jarak jangkau, daya jelajah, dan mempercepat mobilitas. Fungsi alat berat sangat berbeda dengan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena kecepatan alat berat sangat rendah. Alat berat 19

bukan transportasi untuk mengangkat orang dan barang dari asal ke tujuan karena tidak ada tempat atau kabin untuk itu. Alat berat tidak semuanya bergerak atau bergeser tempat, bahkan banyak diantaranya yang tidak berpindah tempat sama sekali. Alat berat dilarang berjalan di jalan umum, kecuali sedang menjalankan tugasnya membangun, memperbaiki, atau merawat jalan, dan pemindahan alat berat dilakukan menggunakan kendaraan barang. Dalam peristiwa bencana seperti ini misalnya, maka alat berat beroperasi di jalan raya karena harus menyingkirkan gundukan tanah longsor, namun alat berat tidak bergerak sendiri untuk mencapai tempat kejadian. Alat berat harus segera sampai di tempat kejadian, padahal kecepatan alat berat sangat rendah. Oleh karena itu, alat berat diangkut dengan kendaraan barang. Roda alat berat dapat merusak sepanjang perjalanan dan merusak jalan yang dilalui. Dalam keadaan seperti ini, fungsi alat berat mengatasi bencana agar ruas jalan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Medan operasi alat berat. Alat berat berfungsi pada lokasi bahan baku, lokasi bahan baku tidak selalu terpisah dengan lokasi produksi. Alat berat tidak beroperasi melalui jalur jalan umum. Alat berat tidak berfungsi sebagai moda angkutan. Dalam sistem jaringan pengangkutan orang maupun barang, alat berat tidak dibenarkan bergerak di jalan raya, jadi harus diangkut bagian per bagian, tadi sudah dijelaskan kalau perlu di-preteli. Bulldozer, traktor, mesin gilas adalah alat kerja, memang beroperasi di jalan namun fungsinya sebagai alat, bukan sebagai alat angkut, melainkan pengganti alat kerja manusia. Mengendarai alat berat tidak dalam konteks mengendarai untuk keperluan mobilitas, tetapi mengendarai dalam arti membuat kendaraan dapat menjalankan fungsinya sebagai alat produksi, dapat beroperasi sesuai dengan fungsi dan rancang bangun alat sebagai pengganti tenaga manusia dan/atau menggantikan fungsi alat produksi manual agar proses produksi menjadi lebih efektif, efisien. Dalam keseharian di lapangan, alat berat disebut equipment bukan vehicle. Dengan demikian, menempatkan alat berat sebagai kendaraan menimbulkan tafsir ganda karena fungsi utama alat berat bukan kendaraan, melainkan sebagai alat. Gambar ini sekedar mengilustrasikan bagaimana alat berat ... sosok alat berat dan kendaraan. Pasal 3 menyebutkan, “Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar (...) 54.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Mohon maaf, Pak Suwardjoko, agak dipercepat.

20

55.

AHLI DARI PEMOHON: SUWARDJOKO WARPANI Baik. Dikit lagi, kalau begitu ini saya loncati saja. Angkutan. Angkutan menyangkut angkutan orang dan barang, dan angkutan barang itu menggunakan mobil barang, dan di dalamnya ditentukan bahwa salah satu yang diangkut oleh mobil barang adalah alat berat. Pemindahan alat berat tidak melalui jalan raya, ini juga sebaiknya saya skip saja, ya. Saya sampai pada kesimpulan. Alat berat tidak identik dengan kendaraan bermotor. Pertama, sosok penampilan alat berat tidak sama dengan kendaraan bermotor. Dua. Fungsi alat berat berbeda dengan kendaraan ... kendaraan bermotor. Tiga. Rancang bangun dan kelengkapan serta perlengkapan alat berat berlainan dengan kendaraan bermotor. Empat. Dimensi alat berat tidak sesuai, tidak memenuhi syarat untuk melaju di jalanan. Lima. Alat berat tidak mungkin memenuhi persyaratanpersyaratan kendaraan bermotor, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Lalu lintas Angkutan Jalan. Keenam. Alat berat tidak mungkin memenuhi perlengkapan kendaraan bermotor, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Ketujuh. Keterampilan operator alat berat berbeda dengan keterampilan yang diperlukan oleh pengemudi kendaraan bermotor. Jadi meskipun bermotor, alat berat bukan kendaraan bermotor. Demikian yang ingin kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak/Ibu semuanya dan Majelis Hakim Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

56.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam wr. wb. Terima kasih Berikutnya Pak Laica Marzuki, saya persilakan.

57.

Pak

Suwardjoko.

AHLI DARI PEMOHON: H. M. LAICA MARZUKI Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Salah satu esensi perwujudan negara hukum atau rechtsstaat adalah penegakan hukum recht (Ahli menggunakan bahasa asing), yang diatur dalam dan dengan hukum formal (formeel recht) … hukum formal (formeel recht) menegakkan hukum materiil. Formeel recht menegakkan materiil recht. 21

Yang Mulia, kaidah-kaidah hukum materiil (materiel recht) tidak dapat melaksanakan dirinya sendiri, maka guna mewujudkannya yang dikatan recht in het (Ahli menggunakan bahasa asing) dibutuhkan upaya penegakan hukum (Ahli menggunakan bahasa asing) oleh para penegak hukum. Penegakan hukum (rechtshandhaving) adalah bagian konstitusional dari Kekuasaan Kehakiman (Ahli menggunakan bahasa asing) dilakukan oleh badan-badan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Majelis Yang Mulia, masalahnya ketika suatu kaidah hukum materiil diwujudkan dalam komunitas hukum, kadang kala terjadi hukum materiil (materiel recht) yang ditegakkan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, tidak memenuhi rasa keadilan (justicia balance) yang pada gilirannya menimbulkan ketidakpastian hukum (Ahli menggunakan bahasa asing). Yang Mulia, maka terjadi anti … antinomi hukum … terjadi antinomi hukum yang kadang kala didapati dalam suatu kaidah undangundang. Dalam suatu web, dalam suatu droa, dalam suatu (suara tidak terdengar jelas). Yang Mulia, antinomi hukum bermakna adanya substansi yang saling bertentangan dalam muatan satu pasal. Dalam muatan satu ayat pada ketentuan undang-undang yang sama. Pada umumnya, antinomi hukum bertitik tolak pada daya nalar deduktif yang pada akhirnya mendapatkan kesimpulan atas dua hal yang kontradiktif satu sama lainnya. Hakim niscaya harus meluruskan antinomi hukum dimaksud melalui konstitusi hukum atau metode panafsiran. Yang Mulia, harus kiranya ditegakkan hukum yang benar, harus kiranya ditegakkan hukum yang adil dan berkepastian hukum yang dijamin konstitusi (Ahli menggunakan bahasa asing). Produk undangundang yang mengandung antinomi hukum bagai mengandung bayi sungsang bagi seorang wanita yang malang yang mengandung bayi sungsang, yang di atas menjadi di bawah, yang di depan menjadi di belakang, kepala berada di bawah kaki. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengidap antinomi hukum di dalam dirinya. Tatkala penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempersamakan alat berat, antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas, (suara tidak terdengar jelas), forklift, loader, ekskavator, dengan kendaraan bermotor, maka secara teologis telah mempersamakan dua komponen yang sama sekali berbeda. Istilahnya … istilahnya Prof. (suara tidak terdengar jelas), contradiction in adjecto, mengandung pertentangan di dalam dirinya.

22

Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan tahun 2008 halaman 1.426 merumuskan pada entrik telologi … teleologi, dalam makna teori atau ajaran yang menyatakan bahwa semua kejadian setiap gejala berada terarah pada suatu tujuan. Pendekatan teleologi adalah pendekatan induktif. Tujuan atau (Ahli menggunakan bahasa asing) bertitik tolak pada fungsi … berfungsi penafsiran teleologi … teleologi interpretasi, memandang tujuan suatu hal ihwal bermula pada fungsi keberadaannya. Doel (suara tidak terdengar jelas) atau tujuan bertitik tolak dari (Ahli menggunakan bahasa asing), ini adalah pendekatan induktif. Bermula secara induktif pada fungsi, kemudian berakhir kepada kesimpulan pada tujuan. Muchtar Kusuma Atmaja dan Arif Sidarta dalam bukunya yang amat terkenal mengingatkan bahwa kadang-kadang interpretasi sosiologis pun masih belum bisa memuaskan, dan harus dibantu oleh suatu interpretasi yang mengemukakan tujuan dari usaha pembentukan undang-undang, ini disebut interpretasi teologis yang digunakan untuk membantu, menunjang argumentasi sosiologis, katanya. Yang Mulia, Black Law Dictionary 7 Edition Halaman 308 dan Halaman 1476 menempatkan teologycal interpretation, teologycal interpretation di bawah entry construction, satu-satu ... Black Law Dictionary yang terkenal itu, satu-satunya hanya menempatkan entry teologycal interpretation di bawah entry construction, dikatakan, “Construction di act of process of interpretation or explaination the sense or intention of writting a statute opinion law.” Dikatakan, “Construction is applied to written law as the are of process of this covering and expounding the meaning and intention of the author of law.” Majelis Yang Mulia, rancang bangun suatu konstruksi ditentukan oleh tujuan. Rancang bangun suatu konstruksi ditentukan oleh intention, diadakannya konstruksi bangunan dimaksud. Secara teologis, sejak semula fungsi dan tujuan kedua komponen dimaksud berbeda secara kualitif. Fungsi dan tujuan alat berat dan kendaraan bermotor berbeda secara kualitif, bagai dua garis lurus yang kedua ujungnya tak kunjung bertemu. Alat berat bermuara pada hilir yang berbeda dengan kendaraan bermotor, keduanya mengaliri arus hulu yang berbeda, tidak bakal bertemu di dua penghujung hulu yang berjauhan. Yang Mulia, sejak semula fungsi alat berat merupakan alat produksi diperuntukkan bagi kegiatan konstruksi proyek-proyek, sedangkan fungsi kendaraan bermotor sejak semula (vanaf heit) merupakan moda transportasi pengangkut orang atau barang. Alat berat tidak bakal pernah berfungsi sebagai moda transportasi yang mengangkut penumpang dan barang ke Bandung melalui Cipularang. Sementara kendaraan bermotor tidak bakal pernah berfungsi sebagai alat, sebagai sarana produksi yang diperuntukkan bagi kegiatan proyekproyek pertambangan, pertanian, dan kehutanan. 23

Yang Mulia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan benar, itu benar dan tepat tatkala menggunakan nomenklatur, tatkala menggunakan penamaan alat berat (suara tidak terdengar jelas). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak mengatakan … tidak menggunakan nomenklatur kendaraan alat berat, hanya alat berat. Alat berat bukan rancang bangun kendaraan, tetapi means of production. Namun, tatkala dipersamakan dengan kendaraan bermotor, maka undang-undang a quo mengidap (suara tidak terdengar jelas) hukum di dalam dirinya. Majelis Yang Mulia, persyaratan teknis dan laik jalan bagi kendaraan bermotor in casu alat berat vide Pasal 54 ayat (2), ayat (3), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 berikut ini ... saya tidak bacakan. Dua. pengujian terhadap persyaratan teknis meliputi, a, b, c, d, e, ayat (3), pengujian terhadap layak jalan sekurang-kurangnya meliputi a, b, c, d, e, f, g, h, tidak mungkin dan tidak pernah dapat dipenuhi oleh alat berat karena karakteristik alat berat tidak pernah sama dengan kendaraan bermotor. Alat berat seperti halnya crane, mesin gilas (suara tidak terdengar jelas), ekskavator, vibrator, bulldozer, dan mesin plan tidak memiliki ban karet seperti halnya kendaraan bermotor pada umumnya karena terbuat dari roda besi sehingga tidak mungkin memenuhi syarat kendaraan alur ban, lagi pula terdapat alat berat yang sama sekali tidak bergerak (statis) seperti halnya crane dan (suara tidak terdengar jelas) yang tidak mungkin memenuhi persyaratan laik jalan seperti kemampuan rem utama, rem parkir, (suara tidak terdengar jelas) roda depan, dan kedalaman alur ban karena crane dan (suara tidak terdengar jelas) tidak memiliki rem, tidak memiliki roda depan, serta tidak menggunakan ban. Majelis Yang Mulia, dalam pada itu alat berat diharuskan memiliki perlengkapan kendaraan bermotor sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yakni a, saya ndak bacakan, b, c, d, e, f, dan rompi, pembantu cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor beroda empat atau lebih, tidak memiliki … dan g, ya, tentu tidak relevan dengan dongkrak dan pembuka roda. Ya, selanjutnya menghemat waktu, saya tidak bacakan. Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Lebih jauh, dari aspek pengujian formal, dari aspek formele testen, pemuatan norma kendaraan bermotor yang mempersamakan kendaraan khusus dengan … yang mempersamakan kendaraan khusus dengan alat berat in casu bulldozer, traktor, mesin gilas (suara tidak terdengar jelas), forklift, ekskavator, dan crane, pada penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 menyalahi dan melanggar hal pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 melarang bagian 24

penjelasan memuat dan mengatur norma yang baru. Ketentuan dimaksud harus dinyatakan tidak mengikat secara hukum (niet legaal bindend). Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 005/PUU-III/2003 dan pada Perkara Nomor 003/PUU-IV/2006 telah menyatakan tidak mengikat secara hukum suatu penjelasan undang-undang yang memuat dan mengatur norma yang baru. Majelis Hakim Yang Mulia. Konsep keadilan (gerechtigheit) dan kepastian hukum (rechtszekerheid) in casu menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus dimaknai bahwa ketidakadilan (bahwa onrechtvaardigheid) tidak hanya dalam hal membedakan dua hal yang sama, tapi juga di kala mempersamakan dua hal yang berbeda. Saya ulangi, begini pengting. Konsep keadilan (gerechtigheit) dan kepastian hukum (rechtszekerheid) in casu Pasal 28D ayat (1) UndangUndang Dasar Tahun 1945 harus dimaknai bahwa ketidakadilan (onrechtvaardigheid) tidak hanya dalam hal membedakan dua hal yang sama, tapi juga di kala mempersamakan dua hal yang berbeda. Yang Mulia, kesemuanya menjadikan hal dimaksud mengidap sindroma antinomi hukum yang pada gilirannya mengakibatkan ketidakpastian hukum, yang pada gilirannya mengakibatkan rechtsonzekerheid. Majelis Yang Mulia, demikian keterangan Ahli ini dikemukakan. Atas perhatian Majelis Mahkamah Yang Mulia, dihaturkan terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. 58.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam wr. wb. Demikian keterangan Saksi dan Ahli sudah kita dengarkan seluruhnya. Apakah dari Pemohon akan ada yang didalami atau dimintakan klarifikasi atau cukup?

59.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Sudah cukup, Yang Mulia.

60.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Sudah cukup, ya. Dari Pemerintah ada yang akan didalami atau sudah cukup? Cukup. Dari meja Hakim ada Yang Mulia Pak Patrialis, kemudian Yang Mulia Pak Wahid, dan Yang Mulia Pak Suhartoyo, saya persilakan.

25

61.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya kepada Pak Syahrial Ong, ya sebagai Saksi. Saya ingin tahu, Pak, apakah … bagaimana caranya menentukan alat berat ini layak dioperasikan atau enggak, itu dari mana? Ini kan berkaitan dengan apa (…)

62.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Supaya bisa dikumpulkan dulu, nanti langsung. Silakan diteruskan, Yang Mulia.

63.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, Pak. Yang kedua, alat-alat berat itu apa memang perlu diregistrasikan dan diidentifikasi? Apakah ini berkaitan dengan keperluan pembuktian pemilikan? Itu buat Pak Syahrial Ong, ya. Kemudian, Pak Aston Siaga … Sinaga, ya … Bapak Aston Siagian, Pak Aston Siagian, kalau Sinaga itu teman saya. Pak Aston Siagian, ya, tadi dikatakan bahwa saksi memiliki SIM B2, tes. Saya mau tanya, waktu ujian SIM B2 itu ada hubungannya enggak dengan keahlian Saudara untuk mengoperasikan? Nanti saja dijawab … untuk mengoperasikan alat-alat berat dan apakah selama mengoperasikan alat-alat berat maupun juga selama Saudara bertugas, pernah enggak ada razia SIM terhadap operator-operator yang menjalankan alat-alat berat itu? Terima kasih.

64.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Saya persilakan, Yang Mulia Pak Wahiduddin.

65.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Terima kasih, Ketua. Saya singkat saja, karena mengenai pajak alat berat, ini MK pernah memutus, ada Putusan Nomor 1 Tahun 2012. Kemudian, mengenai registrasinya ini juga diatur di dalam undangundang ini, disamakan dengan kendaraan bermotor, operasinya juga harus pakai SIM. Saya hanya tanya satu pada Pak Ong tadi. Kalau bukti kepemilikannya itu apa? Namanya apa bukti kepemilikan dari kendaraan alat berat itu, siapa yang menerbitkan? Ya, seperti BPKB-nya itu siapa? Saya belum ada bahan keterangan baik di undang-undang ini atau di dokumen yang lainnya, ya mungkin dari saksi akan menambahkan mengenai bukti kepemilikan itu apa namanya dan siapa yang menerbitkan? Terima kasih. 26

66.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Yang Mulia Pak Suhartoyo, saya persilakan.

67.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Ada beberapa yang ingin saya minta kejelasan, khususnya kepada Para Saksi. Tadi di awal Prof. Laica sudah menjelaskan bahwa norma ini ada antinomi hukum, ada persoalan terhadap norma di undang-undang ini. Kemudian, dari Ibu Susy sudah menjelaskan dengan jelas soal kualifikasi alat berat. Dan Pak Suwardjoko juga telah membedakan antara secara terminologi maupun secara teknisnya tadi. Kemudian, pada tanggapan pemerintah pada persidangan yang lalu, yang sebelumnya, itu sepertinya juga memperlakukan pembedaan antara kendaraan bermotor dengan alat berat ini. Namun, ketika saya mencari jawaban itu di berkas kami kok tidak ditemukan, mungkin belum diserahkan ya, dari … saya tanyakan di Kepaniteraan memang pernah dibacakan, tapi tidak diserahkan atau belum diserahkan, Bapak. Mohon ketika itu mestinya sudah di meja saya, saya bisa merujuk apa-apa saja yang kemarin bahwa itu memang diperlakukan beda antara alat berat dan kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 itu. Namun demikian, saya tetap akan tanya dengan Pak Ong, ya, Pak Syahrial, apakah kehendak dari Pasal 47 ini dengan berbagai persyaratan di Pasal 77, Pasal 80, Pasal 64, Pasal 57 tentang Perlengkapan, Pasal 54 tentang uji … Pengujian terhadap Alat Berat itu, Pak Ong, ya, apakah memang selama ini dilaksanakan oleh asosiasi Bapak atau oleh para pemilik artinya? Apakah itu hanya hiasan di dalam undang-undang saja, tapi oleh para pemilik tidak pernah dilaksanakan? Kemudian yang kedua, apakah juga pernah ada persyaratanpersyaratan itu kemudian tidak dikeluarkan izin selanjutnya oleh pemerintah kalau tidak dilaksanakan syarat-syarat yang dikehendaki dalam pasal-pasal itu yang sebelumnya? Artinya, itu menjadi syaratsyarat pokok yang kemudian izin operasional Bapak kemudian tidak bisa dikeluarkan karena tidak terpenuhi atau tidak dilaksanakan pasal-pasal yang merupakan persyaratan-persyaratan tadi. Kemudian, kepada Pak Siagian, Anda kan operator ya, pernah enggak Saudara ditilang oleh polisi di jalan? Atau oleh DLLAJR ya, sekarang apa namanya itu? Kalau dulu waktu saya masih sekolah DLLAJR yang suka tilang, tapi untuk kendaraan-kendaraan yang harus punya KIR, harus punya … kendaraan angkutanlah, tidak universal, tidak yang plat kuninglah. Kalau yang plat kuning dulu kan DLLAJR kalau polisi yang semua kendaraan. Ya, Pak Siagian karena baik tidak ada perlengkapan maupun Bapak tidak punya SIM tadi, atau ada kaitannya dengan SIM ketika Bapak mengatakan sudah pernah punya, pernah 27

enggak ditanyakan oleh petugas karena ada razia tentang alat berat itu? Terima kasih, Yang Mulia. 68.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan.

69.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ini kalau menggunakan istilahnya Ahli, Yang Mulia Prof Laica ini kita ngomong bayi sungsang ini. Pak Siagian, tadi saya kurang menangkap maksud Bapak itu menjelaskan. Ketika Bapak menerangkan memiliki SIM B dan surat izin ... apa namanya ... yang SIO, SIO ya, bukan sio macan ya, Pak. Tapi SIO maksudnya SIO ini dari ... itu Depnaker yang mengeluarkan ya? Apa itu? Ya, SIO Depnaker. Kalau yang SIM B2 dari ini ... dari polisi. Nah, itu konteksnya Bapak mau menerangkan apa sebenarnya itu tadi. Tadi menyambung pertanyaan dari Yang Mulia Pak Patrialis ya. Bapak menerangkan ... Bapak punya SIM B2 dan SIO itu tadi. Kaitannya juga dengan pertanyaan Yang Mulia Pak Suhartoyo tadi ya. Nanti bisa sekalian dijawab nanti Pak ya dengan ini. Itu saja, Yang Mulia. Cuma itu saya (...)

70.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Ada juga satu hal yang menggelitik saya ini. Nanti mungkin pihak Polri ini. Dalam hal terjadi kecelakaan, itu ada perbedaan enggak? Apakah ini kecelakaan lalu lintas jalan raya atau kecelakaan kerja, itu kan beda. Kalau menggunakan alat berat, alat berat itu berarti ini masuk kecelakaan kerja atau kecelakaan lalu lintas jalan raya. Ini juga beda mestinya. Kalau dari situ, itu kita bisa memilahkan lagi itu nanti. Saya kira itu nanti bisa. Ya, silakan.

71.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Kalau dari segi asuransinya ini kemana ini? Asuransi alat berat, kendaraan, lalu kecelakaan pihak ketiga, lalu misalnya total lost atau kerusakan apa. Kemana ini asuransinya supaya kita lihat juga ini cara memandang alat berat yang di dalam undang-undang disebut sebagai jenis kendaraan khusus, begitu ya. Terima kasih.

28

72.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, ini kelihatannya untuk Ahli tidak ada hal yang untuk dianukan, hanya untuk saksi ini. Dari Pak Syahrial Ong dan Pak Aston ini yang banyak. Saya persilakan untuk dijawab.

73.

SAKSI DARI PEMOHON: SYAHRIAL ONG Terima kasih, Pak. Menjawab pertanyaan pertama dulu dari Hakim Yang Mulia Pak Patrialis Akbar. Mengenai apakah satu alat ini layak atau tidak digunakan. Kalau bagi kita sebagai pemilik alat maupun penyewaan, kita melihat dari dua sisi, Pak. Khususnya dari segi teknis apakah alat ini mampu enggak mengerjakan. Misalnya alat ini … misalnya tower grid. Harus mengangkut suatu beban ke atas. Tingginya mencapai tidak, bebannya sekali angkat berapa, misalnya batunya yang mau diangkat, sehingga apabila kapasitasnya itu di bawah yang diinginkan, maka kita tidak boleh, jadi tidak layak. Itu pertama. Kedua adalah kita melihat dari segi kualitas alat itu. Pada kondisi alat itu apakah pekerjaan ini kalau bebannya berat, alat ini kondisinya sudah tidak prima, maka kita tidak boleh pakai. Sehingga membuat keputusan alat ini bisa dipakai atau tidak itu oleh kedua belah pihak. Memang di Indonesia kita tidak ada terpatri yang untuk seperti soway yang menentukan apakah ini capable atau tidak, hanya pemilik projek ini yang menyewa dengan si penyewa sama-sama mengecek dan masingmasing memberikan tenaga ahli untuk sepakat bahwa oke alat inilah karena ini alat khusus, Pak, untuk produksi bisa dipakai misalnya untuk tambang yang ke terowongan maupun yang di open … open pit. Ini ditentukan bersama, Pak, dari semuanya dari segi teknis, kapasitas, maupun kondisi alatnya. Tidak ada pihak ketiga.

74.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Jadi enggak ada badan resmi dari Pemerintah yang untuk melakukan check and recheck?

75.

SAKSI DARI PEMOHON: SYAHRIAL ONG Sampai saat ini belum ada, Pak.

76.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Karena ini didalilkan oleh Pemohon bahwa ada keharusan untuk melakukan kir, seperti itu. Jadi enggak ada ya?

29

77.

SAKSI DARI PEMOHON: SYAHRIAL ONG Kalau sepengetahuan saya di dalam kita sekarang ini menyewakan alat, nah kita tidak terhadap alatnya. Terhadap operatornya, memang benar, Pak. Jadi misalnya proyek di migas, proyek pertambangan terhadap operator, memang ini kualifikasi yang harus dipenuhi dengan SIO tadi tetapi di dalam alatnya sendiri biasanya kedua belah pihak masing-masing mempunyai tenaga ahlinya untuk menentukan alat ini cocok untuk mengangkat beban ke atas setinggi berapa.

78.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Baik.

79.

SAKSI DARI PEMOHON: SYAHRIAL ONG Kan karena di alat itu sendiri ada spesifikasi, Pak. Pertanyaan kedua mengenai registrasi. Kembali lagi memang selama ini masih diperdebatkan mengenai registrasi alat berat kita ini memang secara nasional belum dilaksanakan, Pak. Mengenai bukti pemilikan, untuk alat berat di Indonesia ini memang hanya diakui adalah faktur penjualan in voice yang sah dikeluarkan oleh dealer atau di Indonesia agen-agen tunggalnya, Pak, atau agen penjualnya. Jadi, faktor itulah yang dipakai. Jadi, ada invoice-nya, Pak. Jadi, seperti surat lahirnya invoice daripada ... tidak ada pemakaian BPKB untuk alat-alat berat.

80.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Itu registrasi itu, Pak, gimana? Registrasi?

81.

SAKSI DARI PEMOHON: SYAHRIAL ONG Registrasi secara resmi tidak ada ... belum ada sampai hari ini. Terus terang kalau Bapak mengikuti berita kira-kira satu bulan terakhir ini, memang dari Departemen Pekerjaan Umum, menpupera mengundang Apaksi untuk bersama-sama karena sekarang ini kita melihat kebutuhan nasional terhadap pembangunan infrastruktur mendadak akan berlipat ganda, kita sama-sama menyadari bahwa kemungkinan kekurangan alat dan juga kita lihat di sektor tertentu, misalnya di tambang saat ini mengalami kesulitan, sehingga pemerintah juga ingin memberikan kesempatan untuk alat-alat yang tidak terpakai atau terbengkalai di tambang untuk masuk ke infastruktur, sehingga Kementerian PU itu mengundang asosiasi kami untuk bersama-sama 30

mengadakan MoU untuk mengadakan registrasi online, tetapi lebih ke arah untuk mengetahui jumlah alat yang tersedia dan alat yang dibutuhkan untuk pembangunan, Pak, tapi tidak dalam rangka UndangUndang Lalu Lintas ini, Pak. 82.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, ini … ini soalnya masalah yang belum terungkap, belum dijelaskan, baik oleh Saksi maupun oleh Para Ahli dan ini bagian dari dalilnya Pemohon, enggak apa-apa. Terima kasih.

83.

SAKSI DARI PEMOHON: SYAHRIAL ONG Itu yang ... seperti yang kami ketahui, Pak. Setelah itu, pertanyaan dari tadi Pak Hakim Mulia Pak Suhartoyo mengenai apakah dibedakan antara alat berat dengan kendaraan bermotor? Kalau bagi kami sebagai pelaku di pasar, Pak, sebagai pemilik alat berat (...)

84.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bukan itu pertanyaannya, Bapak.

85.

SAKSI DARI PEMOHON: SYAHRIAL ONG Yang (...)

86.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Pertanyaannya bukan itu. Artinya, apakah selama ini Bapak sudah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada di pasal-pasal, yang menjadi persyaratan tindak lanjut dari Pasal 47 itu bahwa alat berat dikategorikan sebagai kendaraan bermotor yang merupakan pengejawantahan dari kendaraan khusus itu? Artinya, selama ini dari pemilik atau dari asosiasi Bapak itu melaksanakan apa tidak?

87.

SAKSI DARI PEMOHON: SYAHRIAL ONG Jawabnya tidak, Pak.

88.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tidak? Tidak pernah?

31

89.

SAKSI DARI PEMOHON: SYAHRIAL ONG Belum, belum.

90.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terus, pertanyaan yang berkaitan dengan itu, apakah kemudian ada sanksi-sanksi? Ini untuk … untuk … tentunya untuk menilai, apakah ada kerugian-kerugian konstitusional, apa tidak? Yang (…)

91.

SAKSI DARI PEMOHON: SYAHRIAL ONG Terus terang saja, Pak. Bahwa secara jelas itu tidak ada, tetapi memang ada keluhan-keluhan dari beberapa anggota kita di beberapa daerah dengan adanya peraturan ... dengan adanya ketidakjelasan ini, menimbulkan masalah tersendiri (...)

92.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tapi kendaraan semua bisa normal berjalan?

93.

SAKSI DARI PEMOHON: SYAHRIAL ONG Bukan masalah normal berjalan, Pak. Tapi ya terpaksa daerah yang menjadi masalah, ya pengusaha tentu cari solusi, bagaimana ini alat bekerja dan tetap saja bisa berproduksi.

94.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Bagaimana, Pak, solusinya bagaimana?

95.

SAKSI DARI PEMOHON: SYAHRIAL ONG Solusinya masing-masing daerah. Ada daerah yang memang harus di-buyer, dianggap sebagai pembayaran biaya untuk produksi daerah tertentu dengan restribusi daerah dan sebagainya. Tapi ada daerah yang memang kekurangan alat berat, di mana pemerintah setempat dan ini ... tidak mempermasalahkan karena toh alat berat itu kurang dan mereka memerlukan, sehingga tidak ada masalah, tapi ada daerah tertentu memang ada masalah.

96.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Itu keluhan-keluhan? Oh, artinya itu bukan Bapak kemudian memenuhi ketentuan itu dengan cara (…) 32

97.

SAKSI DARI PEMOHON: SYAHRIAL ONG Enggak ... ya, benar, benar. Sampai saat ini, memang terus terang saja di antara pemilik alat berat maupun anggota kita (...)

98.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Sanksi-sanksi juga enggak ada dari (…)

99.

SAKSI DARI PEMOHON: SYAHRIAL ONG Enggak, secara … ndak.

100. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Cukup, Pak. 101. KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan, dilanjutkan. Masih ada, Pak … Pak Aston. 102. SAKSI DARI PEMOHON: ASTON M. SIAGIAN Terima kasih, yang ... Hakim Yang Mulia. 103. KETUA: ARIEF HIDAYAT Pakai miknya, supaya bisa direkam. 104. SAKSI DARI PEMOHON: ASTON M. SIAGIAN Terima kasih, Hakim Yang Mulia. Itu masalah B2 umum ... apa ... B2 ... B2 dari kepolisian, semua yang berkecimpung operator di alat berat di tambang hampir mayoritas disiapkan dengan alasan masalah asuransi ... klaim asuransi. Karena mungkin SIM dari polisinya yang diakui oleh asuransi. 105. KETUA: ARIEF HIDAYAT Jasa Raharja. 106. SAKSI DARI PEMOHON: ASTON M. SIAGIAN Itu satu alasan. Yang kedua tadi, ”Pernahkah dirazia kepolisian alat berat di ... di lokasi kerja?” Enggak pernah, enggak pernah. Tapi 33

kalau memang datang ke sana, biasanya adalah dari SDM Direktoral Pertambangan. 107. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR ESDM? 108. SAKSI DARI PEMOHON: ASTON M. SIAGIAN S ... apa SD (...) 109. KETUA: ARIEF HIDAYAT ESDM. 110. SAKSI DARI PEMOHON: ASTON M. SIAGIAN Nah, gitu. 111. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ditanya itu SIM-nya itu? 112. SAKSI DARI PEMOHON: ASTON M. SIAGIAN Itu nanti bukan SIM-nya yang ditanya, dia adalah namanya ... nanti ada hubungannya ke SIO tadi atau Simper. Kalau Simper dengan Kimper, itulah internal perusahaan. Tapi kalau SIO, itu adalah dari Depnaker, itu. Jadi, nantinya Kimper atau SIO, itu nanti ditanya oleh dari pertambangan. 113. KETUA: ARIEF HIDAYAT Pertambangan. 114. SAKSI DARI PEMOHON: ASTON M. SIAGIAN Kalau itu harus di ... ada itu, harus ... wajib itu. Nah, yang masalah tadi, tilang di lokasi kerja juga atau di ... di ... apa ... enggak pernah ... dari kepolisian. Jadi yang terakhir tadi Pak, Yang Mulia Hakim Dewa (…) 115. KETUA: ARIEF HIDAYAT Palguna. 34

116. SAKSI DARI PEMOHON: ASTON M. SIAGIAN Palguna, jadi itulah, Pak. Bedanya apa … tadi saya … tadi waktu saya omong simper, kimper, kimper itu adalah kartu Izin mengoperasikan peralatan, simper juga demikian, kalau SIO (Surat Izin apa … Operasi), itu dari Depnaker. Tapi biasanya Depnaker akan nanti ada namanya mungkin asosiasi yang ditunjuk juga ada untuk ngetes itu. Cuma sekarang perkembangan operator dengan apa … dari yang dibuat Depnaker terlalu besar perkembangan operator karena alat berat di mana-mana, jadi kadang-kadang perusahaan itu dibikin internal seperti simper dengan atau kimper itu seperti di (suara tidak terdengar jelas) adalah katakanlah kimper kalau seumpamanya di (suara tidak terdengar jelas) itu adalah simper. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. 117. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya. Enggak saya mau tanya lagi Pak Siagian sekali lagi. Pak Siagian dulu (...) 118. SAKSI DARI PEMOHON: ASTON M. SIAGIAN Silakan. 119. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Lanjutan yang tadi itu, maksudnya ini jadi Bapak mempunyai SIM B2 itu diwajibkan? 120. SAKSI DARI PEMOHON: ASTON M. SIAGIAN Wajib. 121. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Semua Bapak tahu enggak ... semua operator harus mempunyai itu? 122. SAKSI DARI PEMOHON: ASTON M. SIAGIAN Semua yang saya lihat tadi (…) 123. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Yang mengoperasikan itu maksudnya?

35

124. SAKSI DARI PEMOHON: ASTON M. SIAGIAN Dioperasikan harus punya umpamanya dia harus punya SIM B (…) 125. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA B2. 126. SAKSI DARI PEMOHON: ASTON M. SIAGIAN Paling sedikit B. 127. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Oh, paling sedikit B. 128. SAKSI DARI PEMOHON: ASTON M. SIAGIAN Ya. 129. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Dengan alasan berkaitan dengan soal asuransi. 130. SAKSI DARI PEMOHON: ASTON M. SIAGIAN Asuransi. 131. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Karena itu yang diakui? 132. SAKSI DARI PEMOHON: ASTON M. SIAGIAN Yang … yang diakui. 133. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Berarti kalau ... ya, sudah kalau begitu. Ada kaitannya dengan pertanyaan Yang Mulia Pak Wahid tadi. Berati ya (...) 134. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya, ya, terima kasih, cukup.

36

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT Tambahan dari Pak Syahrial, silakan. 136. SAKSI DARI PEMOHON: SYAHRIAL ONG Tadi menjawab pertanyaan Pak Suhartoyo. Pak Hakim Yang Mulia. Masalah yang ditanya tadi apakah anggota kita mengetahui masalah dalam hal transportasi alat berat di jalan umum karena memakai trailer, biasanya tidak. Kalau pada hal-hal tertentu, biasanya kita itu melapor kepada Kepolisian setempat dimana kita meminta bantuan dikawal, Pak karena ini misalnya mau melewati crane besar, mau melewati mobilisasi harus melewati ini dengan jam-jam tertentu sehingga harus ada pengawalan, sehingga tidak menimbulkan kecelakaan masalah dan sebagainya, sehingga jawabannya adalah tidak. Tetapi sebenarnya dengan adanya masalah ketidakjelasan antara alat berat dengan kendaraan bermotor adalah lebih ke arah perpajakan, Pak. Sehingga beberapa daerah dengan adanya undang-undang ini, kita menghadapi banyak masalah interprestasi yang berbeda-beda. Ada daerah yang menganggap ini enggak ada masalah, tetapi ada daerah yang dikaitkan dengan pajak. Nah, itu yang banyak sekali masalah yang kita hadapi, sehingga kalau tadi ditanyakan apakah bagaimana pandangan kita terhadap masalah alat berat di undang-undang ini? Harapan kita ini memang benar-benar dibedakan bahwa alat berat adalah alat berat, kendaraan bermotor, kendaraan bermotor gitu. Sehingga kita ingin bandingkan dengan negara-negara lain, negara tetangga adalah alat berat itu tidak ada root teks gitu. Harus nurut teks, kita sebut dengan pajak kendaraan bermotor. Nah, ini sebenarnya masalah juga yang kita hadapi di daerahdaerah di anggota kita, Pak. Bukan dalam arti kesalahan ditilang karena memakai jalan atau menyeberangi jalan itu, makasih. 137. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan satu dari Yang Mulia Dr. Suhartoyo. Saya persilakan. 138. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Baik, kalau begitu ini agak bergeser ke Prof. Laica ini. Begini Prof. ketika Bapak mengatakan bahwa di dalam penjelasan tidak boleh dimunculkan. kemudian ada norma baru, tapi untuk ... untuk undangundang ini apakah itu bukannya menjelaskan daripada apa yang dimaksud dengan kendaraan khusus itu sendiri? Apakah itu juga bisa dikategorikan norma baru di situ? Mohon penjelasannya. 37

139. AHLI DARI PEMHOHON: H. M. LAICA MARZUKI Yang Mulia, seperti saya katakan tadi bahwa objek tembelitis yang dipersoalkan di sini, itu terdapatnya di dalam penjelasan, Pak. Ya, jadi pada pasal batang tubuh, ya, di situ dikatakan kendaraan khusus, tetapi ketika ditafsirkan di dalam penjelasan berarti penjelasan itu, ya, telah memuat norma baru dan saya dapatkan faster yurisprudensi, yurisprudensi yang ditetapkan oleh yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi itu tidak membenarkan adanya penjelasan yang memuat norma-norma baru. Saya teringat pada satu putusan beberapa tahun yang lalu dalam Perkara tindak Pidana … Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Yang Mulia. Tatkala mengatakan … penjelasannya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (wederrechtelijk) bukan hanya yang diatur dalam undang-undang tetapi juga apabila tercela oleh masyarakat. Berarti penjelasannya itu menganut, ya, ajaran melawan hukum formal dan juga ajaran melawan hukum materiil. Tatkala negara kita mengandung asas legisme mengandung pas … yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1), maka itu adalah suatu pelanggaran hukum, Yang Mulia. Inilah yang mendasari saya, mengapa penjelasan yang memuat … yang mengatakan bahwa kendaraan khusus yang terdapat dalam pasal batang tubuh itu kemudian ditafsirkan di dalam penjelasan yang pada hakikatnya adalah norma baru yang dilarang oleh undang-undang. Terima kasih, Yang Mulia. 140. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Untuk … ya, apa lagi? 141. SAKSI DARI PEMOHON: SYAHRIAL ONG Hakim Yang Mulia Pak Suhartoyo. Menambah sedikit, Pak. Kami bukan ahli dalam hukum tetapi pelaku pasar dan pemilih alat berat yang sangat berkepentingan terhadap peraturan ini, Pak, dan dengan adanya peraturan yang saya sendiri sebenarnya sebagai ketua bertanggung jawab juga terhadap anggota. Kita membandingkan dengan banyak banyak negara. Kita cari banyak informasi, Pak. Sehingga (…) 142. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Jawaban Bapak sudah cukup tadi.

38

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, sudah cukup. Hakim menganggap sudah cukup. Terima kasih. Baik. Sudah cukup, ya. Terima kasih pada Pak Syahrial, Pak Aston, Dr. Susy, Pak Suwardjoko dan Prof. Laica yang telah memberikan keterangan pada persidangan di Mahkamah Konstitusi. Berikutnya perlu saya sampaikan untuk mengingatkan pada Pemerintah supaya jawaban tertulis presiden itu bisa disampaikan kepada Majelis karena sampai hari ini Kepaniteraan belum menerima, sehingga tadi ditanyakan oleh Yang Mulia Dr. Suhartoyo. Kemudian saya mau menanyakan, apakah Pemohon masih akan mengajukan ahli? 144. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Ya, rencananya untuk sidang berikutnya satu orang saksi dan lima orang ahli, Majelis. 145. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, kebanyakan kalau lima, ya. Satu orang saksi tiga orang ahli lagi, ya. Nanti berikutnya (…) 146. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Baik. Untuk (…) 147. KETUA: ARIEF HIDAYAT Kalau lima terlalu banyak. Yang berikutnya lagi, ya. 148. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Baik kalau begitu, Yang Mulia. Terima kasih. 149. KETUA: ARIEF HIDAYAT Kalau begitu, besok dihadirkan satu ahli … eh satu saksi, kemudian tiga ahli ya. Kemudian yang masih ada dua pada persidangan yang akan datang karena besok kita juga akan mendengarkan Pihak Terkait dari Polri yang akan kita minta ya. Baik, sidang berikutnya akan kita selenggarakan lagi pada hari Kamis, 2 April 2015, pada pukul 11.00 WIB dengan agenda untuk mendengarkan keterangan Pihak Terkait kalau Polri nanti sudah siap dan 39

sudah mengajukan surat secara resmi. Kemudian kita akan mendengarkan satu saksi dan tiga ahli dari Pemohon. Baik, saya kembali ulangi, diselenggarakan kembali sidang yang berikutnya pada hari Kamis, 2 April 2015, pukul 11.00 WIB. Terima kasih. Sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 13.08 WIB Jakarta, 11 Maret 2015 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

40