2015

MOJAKOE MOdul JAwaban KOEliah

Perpajakan 1 UTS Semester Genap 2014/2015

t@spafebui

fSPA FEB UI

Dilarang memperbanyak MOJAKOE ini tanpa seijin SPA FEB UI. Download MOJAKOE dan SPA Mentoring di http://spa-feui.com Official Partners:

Dilarang memperbanyak MOJAKOE ini tanpa seijin SPA FEB UI

UJIAN TENGAH SEMESTER GASAL 2013/2014 PERPAJAKAN 1 TIM DOSEN – PARALEL Kamis, 17 Oktober 2013, jam 09.00-12.00 (180 menit)

SOAL 1 a. Pajak memiliki 2 fungsi, yaitu : 

Fungsi Budgeter  Fungsi

budgeter merupakan fungsi pajak sebagai sumber dana yang

diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah atau sumber pembiayaan.  Contoh: dimasukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.



Fungsi Reguler  Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di

bidang sosial dan ekonomi  Contoh : dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras sehingga

konsumsi minuman keras dapat ditekan, menetapkan pajak tambahan seperti pajak impor atau bea masuk atas kegiatan impor komoditas tertentu untuk melindungi kepentingan petani dalam negri, dan lain-lain.

b. Asas Pemungutan Pajak (Adam Smith) o Equality : pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (ability to pay) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. 

Benefit Principle : Sesuai dengan manfaat yang dinikmati



Ability Principle : Sesuai dengan kemampuan membayar



Adil Horizontal : Penghasilan sama, pajak sama



Adil Vertikal : Kondisi ekonomis sama, pajak sama. (Contoh: Tarif Progresif)

Download MOJAKOE dan SPA Mentoring di http://spa-feui.com

1

Dilarang memperbanyak MOJAKOE ini tanpa seijin SPA FEB UI o Certainty : Penetapan pajak tidak dilakukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, dan batas waktu pembayaran. o Convenience : Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan WP. Disebut juga pay as you earn. o Economy : Biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi WP diharapkan seminimum mungkin (efisien), demikian pula beban yang ditanggung WP.

Dalam penerapan Peraturan Pemerintah berupa pajak final sebesar 1% atas UMKM, pemerintah menerapkan asas-asas perpajakan menurut Adam Smith, salah satunya adalah asas Equality. Asas ini menekankan pemungutan pajak yang bersifat adil dan merata. Dengan adanya peraturan pajak final 1%, UMKM bisa dikenakan pajak yang lebih kecil, dengan pertimbangan bahwa UMKM memiliki penghasilan yang lebih rendah dari non-UMKM. Ini adalah salah satu keuntungan bagi pemilik UMKM. Akan tetapi, dapat timbul kesenjangan bagi pengusaha non-UMKM yang dikenakan pajak yang lebih besar. Bagi pemerintah, peraturan ini dapat meringankan kewajiban UMKM utuk membayar pajak, sehingga kesadaran membayar pajak oleh UMKM akan meningkat. Akan tetapi konsekuensinya adalah jumlah pendapatan pajaknya akan lebih kecil karena tarif yang lebih rendah.

c. Investasi dalam saham mendapatkan penghasilan dalam bentuk Dividen. 

Untuk kepemilikan kurang dari 20%, penghasilan dividen yang didapatkan WP badan tersebut dikenakan pajak sebesar 15% (PPh 23).



Untuk kepemilikan dalam jumlah yang signifikan (20%-50%), harus dilihat terlebih dahulu seberapa besar kepemilikannya. Apabila kepemilikannya adalah sebesar 25% atau lebih, maka penghasilan dividen tidak dipotong pajak, sesuai dengan UU PPh Pasal 4 ayat 3f. Namun, apabila kepemilikannya masih kurang dari 25%, akan dikenakan pajak sebesar 15% (PPh 23).



Investasi dalam anak perusahaan tidak dikenakan pajak, karena laba dari anak perusahaan tersebut akan masuk seluruhnya ke dalam laba induk


2

Dilarang memperbanyak MOJAKOE ini tanpa seijin SPA FEB UI perusahaan sehingga tidak perlu dipotong pajak terlebih dahulu. Karena nantinya akan dikenakan pajak WP badan oleh induk perusahaan.

d. Perhitungan Penghasilan Kena Pajak pada tahun 2011 = 0 Perhitungan Penghasilan Kena Pajak pada tahun 2012 = 300 milyar 

Laba pada tahun 2011 menutupi kerugian pada tahun 2009 sebesar 300 milyar dan kerugian tahun 2010 sebesar 100 milyar.



Laba pada tahun 2012 menutupi kerugian yang masih bersisa pada tahun 2010 sebesar 300 milyar. Sehingga PKP tersisa adalah 300 milyar

2011 kompensasi kerugian 400 M 2012 kompensasi kerugian 300 M

Dalam laporan keuangan, kompensasi kerugian tidak dicatat sebesar kompensasi kerugiannya, tetapi dicatat sebagai manfaat pajak tangguhan (di laporan laba rugi) sebesar persentase pajak dikalikan dengan berapa kompensasi kerugian pada tahun berjalan. Ketika kerugian periode sebelumnya dikompensasikan, maka akan mengurangi Aset Pajak Tangguhan di laporan posisi keuangan.

Laporan Laba Rugi Komprehensif 2011 Laba Sebelum Pajak

400 M

Beban Pajak: Beban Pajak Kini (25% x 400 M)

(100 M)

Manfaat Pajak Tangguhan [(25% x 300 M) + (25% x 100 M)] 100 M Laba Setelah Pajak

(0 M) 400 M

Laporan Laba Rugi Komprehensif 2012 Laba Sebelum Pajak Beban Pajak: Beban Pajak Kini (25% x 600 M) Manfaat Pajak Tangguhan (25% x 300 M) Laba Setelah Pajak

600 M (150 M) 75 M


(75 M) 525 M

3

Dilarang memperbanyak MOJAKOE ini tanpa seijin SPA FEB UI Laporan Posisi Keuangan 2011 Aset: Aset Pajak Tangguhan

75 M

Laporan Posisi Keuangan 2012 Aset: Aset Pajak Tangguhan

0M

e. Menurut saya, tindakan perusahaan yang lebih memilih kurang bayar dibandingkan dengan lebih bayar adalah tidak etis. Seharusnya dalam melakukan pelaporan pajak dalam satu tahun, perusahaan melaporkan penghasilan secara apa adanya, tidak ada yang disembunyikan, agar pajak yang dibayarkan sesuai dengan besarnya penghasilan yang didapatkan atau diterima (asas Equality). Akan tetapi, perusahaan cenderung melakukan hal ini, yaitu lebih memilih kurang bayar dibandingkan dengan lebih bayar. Hal ini disebabkan karena ketika perusahaan melaporkan lebih bayar, seringnya akan dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenai pembukuan dari perusahaan tersebut untuk membuktikan apakah benar terjadi lebih bayar pajak. Saat dilakukan pemeriksaan, perusahaan harus memberikan seluruh pembukuan yang dilakukannya selama satu tahun kepada pihak DJP untuk diperiksa. Hal ini menyebabkan proses yang dilewati oleh pembayaran pajak tersebut menjadi lebih kompleks karena pengecekan yang semakin ketat dan detail. Setelah pemeriksaan dilakukan, hasilnya bisa 2 hal, antara perusahaan tersebut benarbenar lebih bayar atau malah perusahaan wajib membayar pajak kurang bayar tambahan setelah diperiksa oleh DJP. Jika hasilnya adalah kewajiban membayar pajak kurang bayar tambahan, perusahaan tersebut harus mengeluarkan uang tambahan untuk membayar pajak tersebut yang dapat mengurangi besarnya laba yang didapat perusahaan selama tahun berjalan. Oleh karena itulah menurut saya perusahaan cenderung memilih untuk kurang bayar dibandingkan dengan lebih bayar.


4


SOAL 2 1. Menghitung PPh 21 a. Pak Budiman Penghitungan PPh atas Gaji gaji pokok per bulan tunjangan jabatan tunjangan rumah tunjangan transportasi asuransi JKK asuransi Kematian penghasilan bruto per bulan biaya jabatan (max) iuran JHT iuran dana pensiun penghasilan netto per bulan penghasilan netto per tahun PTKP : WP OP status kawin 3 tanggungan PKP

18,000,000 3,000,000 2,000,000 2,000,000 90,000 54,000 25,144,000 (500,000) (360,000) (300,000) 23,984,000 287,808,000 (24,300,000) (2,025,000) (6,075,000) 255,408,000

PPh 21 terutang : 5% x 50.000.000 15% x 200.000.000 25% x 5.408.000 Total PPh 21 terutang setahun

2,500,000 30,000,000 1,352,000 33,852,000

Total PPh 21 terutang sebulan

2,821,000

Penghitungan PPh atas Gaji + Bonus tengah tahun gaji pokok per bulan tunjangan jabatan tunjangan rumah tunjangan kendaraan asuransi JKK asuransi Kematian

18,000,000 3,000,000 2,000,000 2,000,000 90,000 54,000

penghasilan sebelum bonus penghasilan sebelum bonus setahun

25,144,000 301,728,000

bonus tengah tahun penghasilan bruto per tahun

72,000,000 373,728,000


5

Dilarang memperbanyak MOJAKOE ini tanpa seijin SPA FEB UI biaya jabatan (max) iuran JHT iuran dana pensiun penghasilan netto per tahun PTKP : WP OP status kawin 3 tanggungan PKP

(6,000,000) (4,320,000) (3,600,000) 359,808,000 (24,300,000) (2,025,000) (6,075,000) 327,408,000

PPh 21 terutang : 5% x 50.000.000 15% x 200.000.000

2,500,000 30,000,000

25% x 77.408.000 Total PPh 21 terutang setahun

19,352,000 51,852,000

Total PPh 21 terutang sebulan 4,321,000 PPh 21 yang dipotong atas penghasilan dan bonus yang diterima Pak Budiman : Rp 4.321.000

b. Yandra Jumlah hari kerja untuk mencapai penghasilan kumulatif Rp 2.025.000 = 2.025.000/ 350.000 = 5.8 hari Penghitungan di hari ke-1 s/d hari ke-5 DPP

= 350.000 – 200.000 = 150.000

PPh dipotong per hari = 5% x 150.000 = Rp 7.500,00 Penghitungan di hari ke-6 Penghasilan selama 6 hari

= 2.100.000

PTKP selama 6 hari

= 6 x (24.300.000/360) = 405.000

Penghitungan di hari ke – 6 PKP

= 2.100.000 – 405.000 = 1.695.000

PPh terutang s/d hari ke-6

= 5% x 1.695.000


6

Dilarang memperbanyak MOJAKOE ini tanpa seijin SPA FEB UI = Rp 84.750 PPh yang telah dipotong s/d hari ke-5

= 5 x 7.500 = Rp 37.500

PPh dipotong di hari ke-6

= 84.750 – 37.500 = Rp 47.250

Penghitungan di hari ke-7 s/d hari ke-10 PKP

= 350.000 – (24.300.000/360) = Rp 282.500

PPh dipotong per hari

= 5% x 282.500 = Rp 14.125

c. James honor (USD) honor (Rp) Total honor

$ 5,000 Rp 56,000,000 Rp 56,000,000

PPh 21 terutang PPh 26 terutang = 20% x 56.000.000

Rp

Penghasilan DPP (50% x penghasilan bruto)

Rp 20,000,000 Rp 10,000,000

PPh 21 terutang (5% x DPP)

Rp

11,200,000

d. Kurnia


500,000

7

Dilarang memperbanyak MOJAKOE ini tanpa seijin SPA FEB UI 2. Jurnal a. Pak Budiman Beban Gaji Beban Tunjangan Beban JKK Beban JKM Beban JHT Beban Dapen Beban Bonus Utang JKK Utang JKM Utang JHT Utang Dapen Utang PPh 21 Kas

18,000,000 7,000,000 90,000 54,000 666,000 500,000 72,000,000 90,000 54,000 1,026,000 800,000 4,321,000 92,019,000

b. James Beban Gaji Utang PPh 26 Kas

56.000.000 11.200.000 44.800.000

SOAL 3 1. Menentukan pengenaan pajak atas transaksi yang terjadi di PT Merbabu selama Juni 2013 No

Transaksi

Jenis PPh

Sifat PPh

Nama Pemotong / Pemungut

Nilai PPh

1

Pengadaan barang cetakan dengan Pemkot Depok

PPh 22

tidak final

Bendaharawan Pemkot Depok

1.5%

2

Sewa ruang kantor

Final

PT Merbabu

10%

Sewa mobil 3 4 5 6

Mengimpor barang Biaya rancang bangun Menjual tanah & bangunan berupa gudang Membayar bunga

PPh 4(2) PPh 23 PPh 22 PPh 21

tidak final tidak final tidak final

PT Merbabu

2%

Dirjend Bea & Cukai

2.5%

PT Merbabu

PPh 4(2)

final

-

-

Keterang an

Perhitungan PPh 1.5% x 3.200.000.000 10% x 1.500.000.000 2% x 300.000.000

48,000,000 150,000,000 6,000,000

8.067.450.000

201,686,250

5%

5% x 50% x 400.000.000

10,000,000

PT Tri Megah

5%

5% x 1.400.000.000

70,000,000

-

-

-


-

Tidak

8


7 8

9

10

dan pokok pinjaman kepada Bank Permata Membayar jasa konsultasi manajemen Membayar royalti kepada Ibu Melati

terutang withholdi ng tax PPh 23

tidak final

PT Merbabu

2%

PPh 23

Tidak final

PT Merbabu

15%

Memberi hadiah (Andi, juara 1)

PPh 21

Tidak final

PT Merbabu

5%, 15%

Memberi hadiah (Ardi, juara 2) Memberi hadiah (Aksa, juara 3) Menerima pembayaran dividend

PPh 21 PPh 21

Tidak final Tidak final

PT Merbabu

5%

PT Merbabu

5%

PPh 23

Tidak final

PT Sindoro

15%

2% x 800.000.000

16,000,000

15% x 300.000.000 (5% x 50.000.000) + (15% x 10.000.000) 5% x 40.000.000 5% x 30.000.000 15% x (1.500.000.000 - 425.000.000)

45,000,000

4.000.000

2,000,000 1,500,000 161,250,000

2. Jurnal a. Transaksi dengan Pemkot Depok (nomor 1) Juni 2013

Kas

Rp 3.152.000.000

PPh 22 Dibayar di Muka

Rp

Penjualan

48.000.000 Rp 3.200.000.000

b. Transaksi dengan Pak Gunawan (nomor 4) Juni 2013

Beban honorarium

Rp 400.000.000

Utang PPh 21

Rp10.000.000

Kas

Rp390.000.000


9


SOAL 4 Jawaban untuk nomor 1 Deskripsi Penjualan Harga Pokok Penjualan Laba Kotor Beban gaji Beban administrasi Beban transportasi Beban depresiasi dan pemeliharaan Beban air, telepon, dan listrik Beban lain-lain Total beban Laba (Rugi) Sebelum Pajak

Nilai komersial 70,000,000,000 (55,000,000,000) 15,000,000,000 (3,000,000,000) (1,300,000,000) (800,000,000) (800,000,000) (400,000,000) (5,400,000,000) (11,700,000,000)

Koreksi fiskal

50,000,000 100,000,000 80,000,000 65,000,000 2,920,000,000

3,300,000,000


Nilai Fiskal 70,000,000,000 (55,000,000,000) 15,000,000,000 (2,950,000,000) (1,300,000,000) (700,000,000) (720,000,000) (335,000,000) (2,480,000,000) (8,485,000,000) 6,515,000,000

10

Dilarang memperbanyak MOJAKOE ini tanpa seijin SPA FEB UI Jawaban untuk nomor 2, 3, dan 4 Laba (rugi) sebelum pajak air, telepon, dan listrik untuk rumah pembayaran handphone Pak Gunawan & Bu Gita beban gaji pembantu rumah beban depresiasi kendaraan dinas beban transportasi keluarga & rekreasi karyawan akomodasi entertain pihak lain sumbangan partai politik sumbangan kegiatan sosial partai sumbangan fasilitas olahraga bantuan pembangunan mesjid biaya PBB untuk rumah pribadi laba (rugi) sebelum pajak setelah rekonsiliasi fiskal honor Pak Gunawan sebagai dosen tidak tetap honor Pak Gunawan sebagai trainer gaji Bu Gita sebagai dosen universitas honor Bu Gia sebagai trainer Total penghasilan PTKP : WP OP PTKP : penghasilan istri digabung PTKP : status kawin PTKP : 2 tanggungan PKP Penghitungan PPh terutang : 5% x 50.000.000 15% x 200.000.000 25% x 250.000.000 30% x 6.260.325.000 PPh terutang Penghitungan kredit pajak : PPh 21 (Pak Gunawan sebagai dosen) PPh 21 (Pak Gunawan sebagai trainer) PPh 21 (Bu Gita sebagai dosen) PPh 21 (Bu Gita sebagai trainer) PPh 22 (Kementerian ESDM - tidak tetap) PPh 23 (Pendapatan jasa dari usaha) Angsuran pajak PPh 25 tahun 2013 Kredit pajak

3,300,000,000 50,000,000 15,000,000 50,000,000 80,000,000 40,000,000 60,000,000 2,200,000,000 400,000,000 200,000,000 100,000,000 20,000,000 6,515,000,000 40,000,000 20,000,000 180,000,000 60,000,000 6,815,000,000 (24,300,000) (24,300,000) (2,025,000) (4,050,000)

(54,675,000) 6,760,325,000

2,500,000 30,000,000 62,500,000 1,878,097,500 1,973,097,500 (1,000,000) (500,000) (18,355,000) (1,500,000) (560,000,000) (100,000,000) (500,000,000)

PPh (lebih) kurang bayar


(1,181,355,000)

791,742,500

11

Dilarang memperbanyak MOJAKOE ini tanpa seijin SPA FEB UI Jawaban untuk nomor 5 laba usaha menurut pajak honor Pak Gunawan sebagai dosen tidak tetap honor Pak Gunawan sebagai trainer gaji Bu Gita sebagai dosen universitas honor Bu Gia sebagai trainer Total penghasilan netto penghasilan tidak teratur Perkiraan penghasilan netto PTKP (K / I / 2) PKP Perhitungan PPh terutang : 5% x 50.000.000 15% x 200.000.000 25% x 250.000.000 30% x 2.060.325.000 PPh terutang Kredit Pajak : PPh 21 (Pak Gunawan sebagai dosen) PPh 21 (Pak Gunawan sebagai trainer) PPh 21 (Bu Gita sebagai dosen) PPh 21 (Bu Gita sebagai trainer) PPh 22 (Kementerian ESDM - tidak tetap) PPh 23 (Pendapatan jasa dari usaha) Angsuran PPh 25 per tahun

6,515,000,000 40,000,000 20,000,000 180,000,000 60,000,000 6,815,000,000 (4,200,000,000) 2,615,000,000 (54,675,000) 2,560,325,000

2,500,000 30,000,000 62,500,000 618,097,500 713,097,500 (1,000,000) (500,000) (18,355,000) (1,500,000) (260,000,000) (100,000,000)

Angsuran PPh 25 per bulan

(381,355,000) 331,742,500

27,645,208

Jawaban untuk nomor 6 Perusahaan milik Pak Gunawan mendapatkan proyek khusus dari Kementrian ESDM selama tahun 2013 yang tidak akan terulang di tahun yang lain. Dilihat dari sisi pajak dan upaya negara dalam memberantas korupsi, proyek Pak Gunawan dengan Kementrian ESDM ini harus diteliti karena dapat saja terjadi kecenderungan untuk membesar-besarkan biaya yang keluar untuk mengerjakan proyek tersebut, termasuk biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan menurut ketentuan perpajakan. Jika biaya yang dikeluarkan besar, besarnya pajak yang dibayar atas penghasilan dari pengerjaan proyek tersebut akan menjadi kecil, sehingga penerimaan negara dari pajak akan berkurang. Jika perusahaan Pak Gunawan melakukan hal tersebut, itu sama saja dengan melakukan korupsi atas pajak, karena


12

Dilarang memperbanyak MOJAKOE ini tanpa seijin SPA FEB UI perusahaan Pak Gunawan akan membayar pajak yang lebih kecil dari pajak yang seharusnya dibayarkan. Oleh karena itu, sebaiknya Pak Gunawan melampirkan bukti pengeluaran-pengeluaran yang terjadi selama pengerjaan proyek ini agar lebih transparan dan dapat terlihat bebanbeban pengeluaran yang terjadi sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak DJP sebagai penerima pajak.


13

2015

Recommend Documents