2015

1

KEPUTUSAN SENGKETA NOMOR PERMOHONAN : 01/PS/PWSL.PKB.02.20/IX/2015

Menimbang :a. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pakpak Bharat telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, Permohonan dari : Nama Pekerjaan/Jabatan Kewarganegaraan Alamat

Faksmile

: Anna Martyna Sinamo : Wiraswasta : Indonesia :Kp.Babakan RT.02/RW 05 Nomor 64, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi Nomor Tlpn/Hp : 082125888739 :-

Sebagai Calon Bupati yang mendaftarkan diri berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Pakpak Bharat dalam Berita Acara Nomor: 033/BA/Kpukab.002-655991/VII/2015 Tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2015 Nama Pekerjaan/Jabatan Kewarganegaraan Alamat

Faksmile

: Lupri Padang : Wiraswasta : Indonesia : Komplek Tugu Permai, B9 Nomor 15 kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja Jakarta Utara Nomor Telephone/Hp: 021-43938762 :-

Sebagai Calon Wakil Bupati yang mendaftarkan diri berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Pakpak Bharat dalam Berita Acara Nomor: 033/BA/Kpukab.002-655991/VII/2015 Tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2015 Dengan permohonan yang diajukan tanggal 27 Agustus 2015, memberikan kuasa kepada : 1. Muslim Jaya Butar-Butar, SH.,MH 2. Tony Agusmen Sitompul,SH.,MH 3. Mangapul Sitorus,SH 4. Suhardi,SH 5. Adi Satria Noer,SH 6. Cut Dian Purnama,SH 7. Romadon Sinambela,SH Para Advokad dan Konsultan Hukum Pada Kantor Pengacara “MJB PARTNERS” yang beralamat di Graha Ratu Nusantara Lantai 4, Jalan Musi Nomor 36 Cideng Jakarta Pusat. Bertindak Baik Sendiri-sendiri atau Bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Keputusan Sengketa Nomor: 01/PS/PWSL.PKB.02.20/IX/2015

2

Raja S Manihuruk,Pemilik KTP Nomor:1215921711600001 Beralamat di Desa Sukaramai Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat.Selanjutnya Penerima Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 322/K/MJB/VIII/2015 Khusus penerima kuasa bertindak atas nama pemberi kuasa dalam hal: untuk memasukkan berkas-berkas dan menandatangani permohonan, Kesemuanya Selanjutnya disebut …………………………PEMOHON. Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Pakpak Bharat kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat terkait keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor: 42/kpts/KPU-kab/2015, tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat 2015. TERHADAP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat yang berkedudukan di Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Jalan Lae Ordi Desa Salak II Kecamatan salak Kabupaten Pakpak Bharat. Selanjutnya disebut…………………….………………………………TERMOHON.

Bahwa permohonan pemohon dicatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan dan di buat Berita Acara Registrasi Permohonan. b. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pakpak Bharat Menyelesaikan Sengketa pemilihan dengan sebagai berikut: b.1. Memeriksa b.2.Membaca Permohonan Pemohon, mendengar keterangan pemohon,membaca jawaban termohon, mendengar keterangan termohon, memeriksa bukti-bukti dari pemohon, termohon mendengar keterangan saksi dari termohon. b.3. Menimbang bahwa pemohon didalam permohonannya bertanggal 27 Agustus 2015 yang diajukan ke Pengawas Pemilihan Kabupaten Pakpak Bharat pada tanggal 27 Agustus 2015 berdasarkan bukti tanda terima berkas permohonan sengketa Formulir PS-2 yang kemudian dilengkapi tanggal 30 Agustus 2015, dan diperbaiki dan diterima Sekretaris Panwas Kabupaten Pakpak Bharat berdasarkan penomoran dan register dengan nomor Register 01/PS/PWSL.PKB.02.20/IX/2015.

1. Uraian Permohonan Pemohon I. KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT 1.

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undan-Undang, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Keputusan Sengketa Nomor: 01/PS/PWSL.PKB.02.20/IX/2015

3

2.

Bahwa didalam Pasal 143 diatur mengenai “BAWASLU” Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 142 dan dalam pasal 142 terdiri atas : a. sengketa antar peserta pemilihan dan, b. sengketa akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

3.

Bahwa kewenangan Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota tersebut selanjutnya dijabarkan dan diatur berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) nomor 8 Tahun 2015 tentang tata cara peyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa didalam Pasal 2 dikatakan: (1) Sengketa Pemilihan diselesaikan meliputi: a) Sengketa antar peserta pemilihan,dan b) sengketa antar peserta pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan, (2). Sengketa sebagaimana pada ayat (1) timbul karena adanya: a). Perbedaan penafsiran atau suatu ketidak jelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan; b).keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan atau penolakan penghindaran antar peserta pemilihan atau antar peserta pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan c). Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

4.

5.

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tersebut diatas, maka Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor:42/kpts/KPU-Kab Tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2015 yang diajukan oleh PEMOHON.

II. KEDUDUKAN HUKUM 1. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undan-Undang, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dalam pasal 142 disebutkan: Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. Sengketa antar peserta Pemilihan; dan b. Sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. 2. Bahwa didalam pasal 1 angka 4 dikatakan “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Wakil Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 3. Bahwa kedudukan hukum Pemohon selanjutnya diatur berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Keputusan Sengketa Nomor: 01/PS/PWSL.PKB.02.20/IX/2015

4

Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Dalam pasal 4 disebutkan “ Permohonan Sengketa terhadap Keputusan KPU provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan dapat diajukan oleh: a. Pasangan Calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota b. Partai Politik atau gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon. 4. Bahwa pemohon adalah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pasangan Calon yang diusung partai politik Golkar yang mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Pakpak Bharat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana teersebut diatas, maka Pemohon yang merupakan pasangan calon dari Partai Politik sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Periode 2015-2020 yang mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Pakpak Bharat (salak), sehingga sebagai peserta pemilihan oleh karenanya memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan sengketa pemilihan ini. III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN 1. Bahwa pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan ke Panitia Pegawas Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat pada anggal 27 Agustus 2015 atas terbitnya Keputusan KPU Pakpak Bharat Nomor:42/kpts/KPUKab/2015 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2015. 2. Bahwa Penetapan/Pengumuman Keputusan KPU Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana dimaksud diatas, dilakukan pada hari Senin tanggal dua puluh empat agustus Tahun 2015. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada pasal 9 ayat (1) dikatakan “ Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan di ajukan dalam waktu Paling Lambat 3 (tiga) Hari sejak Objek Sengketa Dalam Pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota Ditetapkan dan/atau Diumumkan.” IV. POKOK PERMOHONAN a. Bahwa pada pokoknya permohonan adalah keberatan terhadap keputusan KPU kabupaten pakpak bharat nomor : 42/Kpts/KPU-KAB/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 tentang penetapan bakal pasangan calon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015 yang ditetapkan/ diumumkan pada hari senin tanggal 24 Agustus 2015 yang selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA b. Bahwa pada pokoknya permohonan adalah keberatan terhadap keputusan KPU kabupaten pakpak bharat nomor : 42/Kpts/KPU-KAB/2015 Tanggal 24 Agustus Keputusan Sengketa Nomor: 01/PS/PWSL.PKB.02.20/IX/2015

5

2015 tentang penetapan bakal pasangan calon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015 yang ditetapkan/ diumumkan pada hari senin tanggal 24 Agustus 2015 tersebut tidak terdapat nama PEMOHON di dalam penetapan tersebut padahal PEMOHON telah memenuhi persyaratan dukungan Partai Politik sebesar 20% (setara dengan 4 kursi DPRD) Kabupaten Pakpak Bharat; c. Bahwa pemohon telah didukung oleh Partai Golongan Karya berdasarkan Berita Acara Calon Bupati dan Wakil dan Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Sumatera Utara yang diterbitkan oleh DPP Partai Golkar Cq Tim Pilkada Pusat Partai Golkar tanggal 23 Juli 2015 atas nama pemohon yang ditanda tangani oleh kedua DPP Partai Golkar asil Munas Bali dan Hasil Munas Ancol dalam rangka dalam rangka penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015 d. Bahwa Berita Acara yang ditanda tangani oleh kedua DPP Partai Golkar adalah penjabaran secara internal karena adanya sengketa kepengurusan DPP Partai Gilkar dalam rangka mengusung Calon Gubernur, Walikota dn Bupati seluruh Indonesia yang diusung Partai Golkar, dimana berita acara yang dimuat secara bersama-sama oleh DPP Partai Golkar mempunyai kekuatan hukum yang sempurna bahwa calon Bupati dan Calon Wakil Bupati (PEMOHON) diusung oleh Partai Golkar; e. Bahwa disamping itu dukungterhadap pemohon dipertegas kembali oleh Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor: KEP-728/DPP/GOLKAR/VII/2015 tentang Penetapan dan Penegasan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara atas nama Pemohon pada tanggal 24 Juli 2015 oleh DPP Partai GGolkar yang disahkan oleh Surat Keputusan Mentri Hukuk dan HAM RI Nomor: M.HH-01.11.01 Tahun 2015 tertanggal 23 Maret2015 dengan Ketua Umum yang terdaftar di Menkumham RI atas nama : H.R Agung Laksono sebagai Ketua Umum dan Zainuddin Amali selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar f. Bahwa berdasarkan legalitas dukungan tersebut diatas, PEMOHON secara hukum seyoganya diterima sebgai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat periode 2015-2020 oleh Komisi Pemilihan Umum Pakpak Bharat bukan menerbitkan Berita Acara Nomor: 033/BA/KPU-KAB.002-655991/VII/2015 tertanggal 28 Juli 2015 tentang Rapat Pleno terkait pendaftaran Pasangan Calon, Padahal sesuai Ketentuan Bawaslu Nomor 0214 tertanggal 12 Agustus2015 di dalam point 2 disebutkan “Pencalonan yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang kepengurusannya masih bersengketa (Partai Golkar) dan (PPP) ditolakkarena tidak dapat menyerahkan secara lengkap dokumen persyaratan pada masa pendaftaran terdapat kasus sengketa seperti ini, keputusannya adalah diminta oleh KPU untuk menerima Pasangan pasangan calon tersebut untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dengn syarat (a) masingmasing pengurus yang masih bersengketa mendafarkan atau mendukung pasangan calon yang sama

g. Bahwa PEMOHON telah didukung oleh DPP partai Golkar yang bersengketa dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak baik Munas Bali maupu Munas Ancol sehingga secara hukum Partai Golkar PEMOHON telah terbukti didukung oleh DPP Partai Golkar kedua belah pihak yang bersengketa dan sampai pendaftaran terakhir tanggal 28 Juli 2015, Partai Golkar tidak pernah memberikan dukungan kepad pihak lain yang ditanda tangan oleh kedua DPP Partai Golkar MinasBali Keputusan Sengketa Nomor: 01/PS/PWSL.PKB.02.20/IX/2015

6

dan Munas Ancol kepada siapapun kecuali Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Buapti di KPUD Pakpak Bharat h. Bahwa tidak ada alasan apapun PEMOHON ditolak pendaftaran oleh Komisi Pemilihan umum Kabupaten Pakpak Bharat dan seharusnya PEMOHON diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan dan dilakukan verifikasi agar tidak merugikan PEMOHON selakuk warga Negara yang dilindung hak konstitusinya untuk mengikuti proses demokerasi melalui PILKADA Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015;

i. Bahwa PEMOHON telah menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan dukungan partai politik dan lainnya kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pakpak Bharat (TERMOHON) pada saat pendaftaran tanggal 28 Juli 2015 namun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pakpak Bharat langsung menerbitkan Berita Acara sebagaimana tercantum dalam point f diatas tanpa memberikan kesempatan kepada PEMOHON untuk melengkapi berkas pendaftaran yang tentunya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pakpak Bharat mempunyai jadwal atau tahap verfikasi yang dibenarkan secara Undang-undang j. Bahwa keputusan KPU Kabupaten Pakpak Bharat Nomor: 42/Kpts/2015/KPU-KAB tanggal 24 Agustus 2015 yang tidak meloloskan PEMOHON sebagai pasanga calon Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat jelas secara hukum tidak dapat dibenarkan oleh karena PEMOHON telah mendapat dukungan partai Politik Golkar sebanyak 20% (setara dengan 4 kursi DPRD) dari kedua belah pihak yang bersengketa yang dibuktikan denga surat pernyataan dalam berita acara tertanggal 23 Juli 2015 tentang penetrapan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi sumatera Utara yang ditetapkan oleh DPP Partai Golkar Cq Tim Pilkada Pusat Partai Golkar Tahun 2015 atas nama Pemohon dan didukung oleh SK DPP Partai Golkar Nomor: KEP:728/DPP/GOLKAR/VII/2015 tertanggal 24 Juli 2015 atas nama PEMOHON; k. Bahwa oleh karena telah memenuhi persyaratan dengan dukungan 20% (setara dengan 4 kursi DPRD) Kabupaten Pakpak Baharat maka PEMOHON telah memenuhi ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, BBupati dan Walikota menjadi UU, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetpan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang. l. Bahwa oleh karena jelas secara hukum PEMOHON sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat periode 2015-2020TELAH MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN PARTAI POLITIK GOLKAR sebesar 20 % (setara 4 kursi DPRD) Kabupaten pakpak Bharat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015, sehingga Keputusan KPU Kabupaten pakpak Barat Nomor: 42/Kp[ts/2015/KPU-KB/tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Calon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015, adalah tidak sah secara hukum dan harus dibatalkan. V. PETITUM (HAL-HAL YANG DI MOHONKAN)

Keputusan Sengketa Nomor: 01/PS/PWSL.PKB.02.20/IX/2015

7

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pakpak Bharat, untuk menjatuhkan keputusan dalam penyelesaian Sengketa Pemilihan sebagai beriku: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya 2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pakpak Bharat Nomor: 42/Kpts/2015/KPUKAB Tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon sebagai Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten pakpak Bharat Tahun 2015; 3. Meminta Kepada KPU kabupaten pakpak Bharat untuk menyatakan pasangan calon yang diusung Partai Politik Golkar atas nama : ANNA MARTYNA SINAMO, S.PSI dan LUPRI PADANG, sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015 TELAH MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRASI DUKUNGAN 20% (SETRA 4 KURSI DPRD) yang diusung Partai Golkar 4. Memninta kepada KPU Kabupaten Pakpak Bharat untuk melaksanakan keputusan ini. Demikian kami sampaikan permohonan ini, dengan harapan Panitia Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat dapat segera memeriksa, mengadili dan memutuskan Perohonan ini secara adil dan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

2. Bukti-bukti Pemohon Bukti P-1 Bukti P-2

: :

Bukti P-3 Bukti P-4

: :

Bukti P-5

:

Bukti P-6

:

Bukti P-7

:

Bukti P-8

:

Bukti P-9

:

Bukti P-10 :

Bukti P-11 : Bukti P-12 : Bukti P-13 : Bukti P-14 :

Formulir PS-1Tentang Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Surat Nomor.01/P/Khusus/VIII/2015 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Terkait Keputusan KPU Kab.Pakpak Bharat No:42/kpts/2015/KPUkab Tanggal 24 Agustus 2015 tntang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2015 Surat Kuasa Khusus Nomor: 322/K/MJB/VIII/2015 Berita Acara Nomor:033/BA/KPUKab.002.655991/VII/2015 tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Pakpak Bharat Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun2015 Surat Keputusan KPU Pakpak Bharat No:42 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Pakpak Bharat Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat 2015 Berita Acara Nomor:037/BA/KPUkab.00.655991/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Surat Keputusan KPU Pakpak Bharat Nomor:43 Tahun 2015 Tentang Nomor Urut Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat tahun 2015 Berita Acara DPP Partai GOLKAR tentang Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Pakpak Bharat Provinsi sumatera Utara Tanggal 23 Juli 2015 Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor: Kep728/DPP/GOLKAR/VII/2015 tentang Penetapan dan Pengesahan Calon Bupati dn Wakil Bupati kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumater Utara Model B.1-KWK PARPOL tentang Keputusan DPP Partai GOLKAR tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015 Surat Pernyataan Calon Bupati An.Anna Martyna Sinamo,S.Psi Surat Pernyataan Calon Bupati An.Lupri Padang Surat Kuasa Substitusi An. Raja S Manihuruk Nomor 322a/K/MJB/VIII/2015 Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor: Kep376/DPP/GOLKAR/IX/2014 tentang Penyempurnaan Atas Keputusan Keputusan Sengketa Nomor: 01/PS/PWSL.PKB.02.20/IX/2015

8

Bukti P-15 :

DPP PARTAI GOLKAR tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional IX Partai GOLKAR Tahun 2014 Surat Keputusan DPP Partai Golkar nomor:Kep324/DPP/GOLKAR/I/2014 Tentang Susunan dan Personalia Mahkamah Partai Golkar.

3. Uraian Jawaban Termohon Adapun Alasan-alasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tidak mengikutsertakan ANNA MARTYNA SINAMO dan LUPRI PADANG Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2015 Sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat nomor 42 Tahun 2015 (OBJEK SENGKETA) adalah sebagai berikut: 1. Bahwa adanya dua Kepengurusan Dewan Pimpinanan Cabang Partai Golkar Tingkat Kabupaten Pakpak Bharat berdasarkan Surat Keputusan yang diterima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat. (Bukti T1 dan T2) 2. Bahwa Pada Tanggal 28 Juli 2015 ANNA MARTYNA SINAMO dan LUPRI PADANG mendaftar kekantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tetapi tidak dapat menghadirkan Kepengurusan DPC Partai Golkar Kabupaten Pakpak Bharat Kubu Agung Laksono yang diketuai oleh Viksen Tumangger dan Wakil Sekretaris Herpen Cibro tanpa ada alasan yang dapat dibuktikan sedangkan Kepengurusan DPP PartaiGolkar yang diketuai oleh Agung Laksono memberikan dukungannya kepada pasangan Calon Bupati dan Wakil BupatiPakpak Bharat atas nama ANNA MARTYNA SINAMO dan LUPRI PADANG (dalam Undang- undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 42 ayat (2) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota didaftarkan Ke KPU Kabupaten/Kota Oleh Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau Perseorangan Juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 38 Ayat (1)Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat provinsi mendaftarkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan Partai Politik atau Gabungan PartaiPolitik tingkat kabupaten/kota mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3). Pasal 38 Ayat (4) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (3) wajib hadir pada saat pendaftaran. Pasal 38 Ayat (5) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah seorang Calon atau Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon, Pasangan Calon perseorangan tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.”(Bukti T3) 3. Bahwa berkaitan dengan mekanisme Persyaratan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2015, maka bersama ini disampaikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Pasal 42A: Keputusan Sengketa Nomor: 01/PS/PWSL.PKB.02.20/IX/2015

9

(1) Masing-masingPartaiPolitik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan di tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) menyerahkan keputusan persetujuan Pasangan Calon kepada Pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/ kota. (2) Dalam hal KepengurusanPartaiPolitik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota terdapat 2 (dua) Kepengurusan, masing-masing pengurus Partai Politik tingkat pusat menyerahkan keputusan persetujuan Pasangan Calon kepada masingmasing pengurus di tingkat provinsi atau kabupaten/kota tersebut. (3) Pengurus Partai Politik atau 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KlP Aceh atau KPU/ KIP Kabupaten/Kota. (4) Dalam hal Pengurus Partai Politik atau 2 (dua) Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bergabung dengan Partai politik lain, Gabungan Partai Politik tersebut menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota. (5) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) terdiriatas dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf a dan Pasal 43 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, dilengkapi dengan: a. Keputusan dari masing-masing Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol; b. Surat pernyataan keberadaan 1 (satu) kepengurusan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) (6) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota atau Gabungan Partai Politik kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) terdiri atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, dilengkapi dengan: a. 2 (dua) dokumen Surat Pencalonan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung menggunakan formulir Model B-KWK Parpol; b. Keputusan dari masing-masing Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;

c. 2 (dua) dokumen surat pernyataan kesepakatan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol; Keputusan Sengketa Nomor: 01/PS/PWSL.PKB.02.20/IX/2015

10

d. 2 (dua) dokumen surat pernyataan kesepakatan yang masingmasingditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol; e. 2 (dua) dokumen surat pernyataan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model B.4-KWK Parpol; f. Foto kopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama calon dan specimen tandatangan sesuai kesepakatan; g. 1 (satu) berkas dokumen administrasi persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 berlaku mutatis mutandis untuk pemenuhan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang disetujui pencalonannya oleh Partai Politik tingkat pusat yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan.” (7) Bahwa Pada saat Pendaftaran ANNA MARTYNA SINAMO dan LUPRI PADANG tanggal 28 Juli sekitar Pukul 17: 00 Wib, hadir Pimpinan DPC Partai Golkar tingkat Kabupaten Pakpak Bharat Versi Abu Rizal Bakrie yang diketuai Ir. Agustinus Manik sekretaris Asmar Bancin S.Pdi memberikan dukungannya kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat atas nama REMIGO YOLANDO BERUTU, dan MAJU ILYAS PADANG sebagaimana dimaksud dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor: R-246/GOLKAR/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 Perihal Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. (Bukti T4) Berdasarkan Alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pakpak Bharat untuk menjatuhkan Keputusan sebagai berikut: 1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menguatkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 42 Tahun 2015 tanggal 24 agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2015. Demikian jawaban ini disampaikan dengan harapan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pakpak Bharat dapat memutuskan dengan seadil-adilnya.

4.Bukti-Bukti Termohon Bukti T-1

:

Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi Sumatera Utara Nomor: KEP-38/GK-SU/V/2015 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia DPD Partai GOLKAR Kabupaten Pakpak Bharat dan Perpanjangan Masa Bakti DPD Partai Golkar Kabupaten Pakpak Bharat. Keputusan Sengketa Nomor: 01/PS/PWSL.PKB.02.20/IX/2015

11

Bukti T-2

:

Bukti T-3

:

Bukti T-4

:

Bukti T-5

:

Bukti T-6

:

Surat DPD Partai GOLKAR Kabupaten Pakpak Bharat Nomor: 05/SKDPD.PB/VII/2015 Perihal Pemberitahuan Pengurus DPD GOLKAR Kab.Pakpak Bharat Tanggal 28 Juli 2015. Daftar Hadir Pendftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2015 Tanggal 28 Juli 2015 Surat Dewan Pimpinan Pusat Nomor: R-246/GOLKAR/VII/2015 Perihal Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tanggal 27 Juli 2015 Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor: KEP817/DPP/GOLKAR/VII/2015 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Pakpak Bharat Masa Bhakti 2015-2020 (Hasil Musda) MODEL B.1-KWK PARPOL Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

(5) Keterangan Saksi Termohon

Pimpinan Musyawarah Basra Munthe Termohon

Pimpinan Musyawarah Basra Munthe

Termohon

Jadi kita lanjutkan dengan agenda mendengarkan keterngan saksi

Baik Pimpinan Sidang untuk pemohon sendiri kami tidak mengajukan saksi, kenapa tidak mengajukan saksi ahli, pertama yang perlu kami jelaskan bahwa seharusnya tim 10 yang kami hadirkan namun kerna Tim 10 ternyata Pak Lamhot Sinaga maupun Loren Siburian tidak bisa hadir karna memang konsultasi tidak ada, jadi kami tidak menghadirkan saksi asli, kami mengatakan kepada Panwaslu, toh mungkin dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Pimpinan sidang barangkali kasus ini akan menjadi referensi dengan wilayah lain yang kasusnya sama seperti Kabupaten Ketapang, Humbahas, Siantar dan Samosir kiranya nantinya dalam mengambil keputusan berikutnya mengambil contoh referensi dari pihak lain, jadi kami tidak mengajukan saksi ahli Oke baik kepada Termohon apa yang mau disampaikan tadi tentu semua akan menjadi pertimbangan bagi kami terutama dalam mengumpulkan fakta-fakta dalam musyawarah ini. Nantinya kan kami pertimbangkan, jadi kepada termohon berapa orang saksi dihadirkan? Baik, ada 4 orang

Pmpinan Musyawarah Basra Munthe, SH Jhon Hendry Bancin, Sos

Saksinya bisa kedepan ?

Saksi

Tertawa

Duduk kedepan atau dimana ? Kerna ruangannnya sempit Atau mereka memberikan keterangan disana saja? Basra Munthe, SH Ya maksud saya begini artinya kepada saksi, identitasnya tolong kami lihat Termohon Kami persilahkan memperlihatkan identitas termasuk KTP, SK , Kartu Agggota Saksi mengumpulkan identitas kepada Majelis Musyarawarah


12

Pimpinan KTP ada?? Musyawarah Bsra Munthe Saksi (Asmar Bancin) Tinggal, buru-buru tadi kerna jam 07.30 diberi tahu Basra Munthe, SH

Nomor HP?

Saksi (Asmar Bancin) Tidak ada Herry Purwanto Identitas Lain? Barutu, S.Kom Saksi (Asmar Bancin) Habis, kurasa memang sudah tahu jelas Panwaslu Kabupaten Pakpak Bharat tak asing lagi Basra Munthe, SH Hanya mekanisme pak… Saksi (Asmar Bancin) Oh ya yaa.. Ket: 1 Sksi identitas tidak lengkap, dan Identitas Difotocopy oleh Pihak Panwaslu Basra Munthe, SH

Oke baik lanjut saudara saksi dari pihak termohon yang dihadirkannya, ada 3 orang sebelum saudara memberikan keterangan kepada musyawarah ini kita mau bertanya dulu apakah saudara ini bersedia diminta menandatangani berita acara sumpah sebelum memberikan keterangan diacara musyawarah sengketa Pemilihan ini? Saksi (Asmar Bancin, (maju Kedepan) Harpen Cibro, dan Bersedia.. Viksen Tumangger) Basra Munthe, SH Karna terdaftar hanya 3 orang, maka hanya 3 orang yang diambil sumpah, bersedia? Saksi Bersedia Basra Munthe. SH

Baiklah, supaya dibuat sumpah dulu, kami mohon kepada saksi supaya berdiri saja, disumpah dulu baru menanda tangani berita acara Mempersiapkan acara pengambilan sumpah Rohaniawan

Dari mana duluan Muslim atau Kristen, Sama-sama saja

Basra Munthe, SH

Saksi

Oke baik, saya pandu saja mohon bersiap, bagi yang beragama Muslim Saya Bersumpah, bisa dimulai. Demi Allah saya Bersumpah Demi Allah saya Saya Bersumpah

Basra Munthe, SH

Untuk agama Kristen Demi Tuhan saya berjanji

Saksi

Demi Tuhan saya berjanji

Basra Munthe, SH

Dengan ini

Seluruh Saksi

Dengan ini

Basra Munthe, SH

saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya

Seluruh saksi

saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya

Basra Munthe,SH

Dan tidak lain selain daripada yang sebenarnya Keputusan Sengketa Nomor: 01/PS/PWSL.PKB.02.20/IX/2015

13

Seluruh Saksi

Dan tidak lain selain daripada yang sebenarnya

Basra Munthe, SH

Demikian sumpah janji saya ini, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai dengan agama yang saya anut & bersedia dituntut sesuai hukum Demikian sumpah janji saya ini, dan akan saya pertanggungjawabkan saya sesuai dengan agama yang saya anut & bersedia dituntut sesuai hukum

Seluruh Saksi

Seluruh saksi telah diambil sumpah dan janji dan kembali ketempat masing-masing Pimpinan Musyawarah Termohon

Pimpinan Musyawarah

Termohon Pimpinan Musyawarah Temohon

Pimpinan Sidang Basra Munthe, SH Saksi Basra Munthe,SH

Saksi Viksen Tumangger Basra Munthe, SH Saksi Viksen Tumangger Basra Munthe, SH

Oke baik karna acara sumpah selesai, ada 3 orang yang dihadirkan disini ,jadi 1 orang dulu siapa duluan Bisa kami perkenalkan Pimpinan sidang, baik terima kasih, hari ini kami hadirkan 3 orang saksi seharusnya 4 memang, karena ketua Golkar Pakpak Bharat versi Aburizal Bakrie sedang rapat di Provinsi maka yang hadir sekretaris, sementara versi Agung Laksono hadir ketua dan sekretaris. Karna ini adalah pemeriksaan saksi,sebelum termohon memberikan keterangan izinkan kami mengatakan bahwa para saksi, 3 saksi dari termohon dipanggil bergantian, tentunya kami mohon kepada saksi yang lain bisa berada diluar, dimana tentunya tidak mengurangi independensi dari pada saksi lain. Terimakasih Izin Pimpinan, kita belum ada kata pengantar, boleh, tapi jangan terlalu panjang karna agenda kita mendengarkan keterangan saksi Oke baik sedikit saja pimpinan siding, Yang pertama bahwa sesuai dengan peraturan PKPU nomor 9 tahun 2015 dan nomor 12 bahwa pengurus partai politik tingkat kabupaten itu yang mengusulkan calon sesuai dengan pasal 42 dan masing-masing yang punya 2 kepengurusan, masing-masing menyerahkan dokumen-dukumen yang diminta pada pasal 42 a seperti yang kami bacakan pada sidang semalam, yang kami hadirkan disini versi Agung Laksono dan versi Aburizal Bakrie bahwa mereka tidak membubuhkan atau membuat model B1 KWK maka yang ditanda tangani pengurus politik tingkat kabupaten dan yang disetujui oleh pimpinan pusat dan dari versi Aburizal Bakrie malah mengantarkan surat dukungan mereka kepada Remigo Yolando Berutu, kedua-duanya tidak memberikan formulir B1KWK dan yang hadir pada saat itu versi Aburizal Bakrie namun tidak mendukung Anna Martyna Sinamo, sekian terima kasih Baik kami paham saya kira sudah dijelaskan di jawaban semalam, karn asaksi ini ada 3 orang, jadi satu-satu dulu dan siapa yang duluan? Dari saudara Viksen ada?? Ada Oke saudara Viksen, jadi yang dua orang kami persilahkan diluar saja, jadi satu-satu pak,,, nanti kami undang lagi,. Baik jadi Bapak Saudara VIiksen Tumangger apakah Bapak mengetahui kenapa Bapak ada disini? Terima kasih kepada saudara pimpinan, saya datang kemari diminta oleh KPU sebagai saksi Apa jabatan Bapak dalam partai politik? Jabatan saya sebagai ketua DPD II partai Golkar Apa artinya DPD II


14

Viksen Tumangger

Dewan Pimpinan daerah tingkat II untuk Kabupaten

Basra Munthe, SH

Viksen Tumangger

Jadi terkait dengan ini, apa yang Bapak sampaikan untuk keterangan Bapak Baik terima kasih, pada pagi hari ini saya mau menyampaikan keterangan sebagai saksi dalam hal PILKADA. Pendaftaran salah seorang calon,saya dengar dan saya baca dari media massa di anulir, kebenaran saya pada saat ini, saya tidak pernah mendengar dan mendaftarkan calon ke KPU atas nama siapapun, saat dibuka pendaftaran dari tanggal 26-28, jadsi saya sebagi ketua tidak pernah mendaftrakan calon Kalau boleh saya tahu, bisa Bapak ceritakan bagaimana mekanisme di partai Bapak tentang pengusungan calon Terima kasih pimpinan musyawarah, mekanisme di partai kami seharusnya calon harus datang mendaftarkan diri ke secretariat partai membawakan domumen-dokumen yang dibutuhkan, tidak boleh diwakilkan demikian pimpinan sidang terima kasih Jadi artinya tidak pernah ada satu calon pun yang datang kesekretariat DPP membawa dokumen untuk mendaftarkan diri begitu??? Betul Pimpinan

Basra Munthe, SH

Ada yang mau ditanyakan rekan-rekan?

Jhon Hendry Bancin, Sos

Terima kasih ketua, saudara saksi yang perlu saya tanyakan bahwa apakah saudara mengetahui bahwa atas nama Martyna Sinamo dan Lupri Padang dicalonkan oleh partai golkar versi Agung Laksono sesuai dengan surat ataupun yang dibawa pada saat mendaftar di KPU Baik pimpinan sidang, Saya tidak pernah, memegang surat rekomendasi ataupun melihat yang namanya rekomendasi dari pimpinan pusat, jadi kami sudah klarifikasi, jadi saya tidak pernah memegang surat fotocopy ataupun pemberitahuan calon yang harus diajukan ke KPU Berikutnya pada saat pendaftaran yaitu pada tanggal 28, apakah saudari Martyna Sinamo dan Lupri Padang da menghubungi saudara? Saya tidak pernah dihubungi oleh saudari Anna Martyna Sinamo dan Lupri Padang Dari DPP Pusat?

Viksen Tumangger

Basra Munthe, SH Viksen Tumangger

Basra Munthe, SH

Viksen Tumangger

Jhon Hendry Bancin, Sos Viksen Tumangger Jhon Hendry Bancin, Sos Viksen Tumangger

Tidak ada yang menghubungi

Jhon Hendry Bancin, Sos Viksen Tumangger

Berarti komunikasi dari DPP pusat dan DPP tingkat provinsi tidak ada sama sekali? Tidak ada

Jhon Hendry Bancin, Sos Viksen Tumangger

Terkait pencalonan Anna Martyna Sinamo?

Tigan Solin, SE

Apakah surat rekomendasi ataupun Form B1 KWK pernah dikeluarkan oleh DPD tingkat II? Kami tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi yang namanya Form B1 KWK, B2 KWK tidak pernah kami keluarkan dan kami tandatangani aRtinya bisa dikatakan secara administrasi pihak DPD tingkat II tidak pernah mengeluarkan atau mengetahui?

Viksen Tumangger

Tigan Solin, SE

Betul


15

Viksen Tumangger

Tidak pernah memberikan kepada siapapun

Tigan Solin, SE

Viksen Tumangger

Untuk mempertegas, apakah pengurus DPP versi Agung Laksono partai golkar apakah ada semacam komunikasi informal dengan saudara terkait dengan Anna Martyna Sinamo? Tidak ada, dan tidak pernah bertemu

Tigan Solin, SE

Baik terima kasih pimpinan

Basra MUnthe, SH

Baik, kepada pemohon ada yang mau ditanyakan kepada saksi kami persilahkan Baiklah terima kasih, kepada saksi Viksen Tumangger sudah disumpah sesuai agama, jadi apa yang diketahui apa yang dilihat, artinya berdasar hati nurani saudara saksi adalah ketua DPD Partai Golkar versi Agung Laksono, sepengetahuan saudara saksi sebagai ketua DPD, apakah saudara pernah mendengar yang namanya tim 10 pilkada pusat partai golkar? Tidak pernah

Pemohon

Viksen Tumangger Pemohon



Dimedia massa apakah saudara tidak pernah mendengar yang namanya tim pilkada pusat versi gabungan Aburizal Bakrie dan Agung laksono Kalau di Televisi pernah saya dengar Artinya saudara sebagai ketua DPD bahwa anda pernah mendengar bahwa ada tim pilkada pusat untuk menyelesaikan sengketa penyelesaian masalah dukungan politik dalam partai golkar dibawah terkait mengenai dukungan Gubernur, Bupati maupun walikotadiseluruh Indonesia? Saudara pernah mengenal gabungan tim pilkada pusat versi munas Bali dan Munas Ancol di televise atau dimedia Massa? Saya tidak tahu Pemohon

Viksen Tumangger

Saudara saksi sudah disumpah, kami dari pihak kuasa hukum hanya mengatakan bahwa mohon kita berdasarkan hati nurani saudara adalah ketua dari DPD partai Golkar yang sudah berapa lama saudara saksi menjadi ketua DPD? Sebagai ketua Defenitif dan sesuai SK mulai tanggal 25 JUli 2015, jadi kurang lebih 3 bulan Selama 3 bulan menjadi ketua DPD partai Golkar saudara tidak pernah mendengar di media massa dan membaca tim pilkada pusat partai golkar? Tidak pernah, dan tidak pernah menyimak hanya sekilas saja

Pemohon

Yang saudara dengar seperti apa tim pilkada pusat?

Viksen Tumangger

Mendengar belum tentu menyimak pak, dan artinya hanya sekilas saja Yang bapak dengar apa itu tim pilkada pusat?


Pemohon Viksen Tumangger

Viksen Tumangger

Hanya tim 10, itu saja untuk meneyelesaikaan persoalan yang ada di pilkada Yang ke 2 pada tanggal 28 Juli pukul 10.00 saudara pernah singgah ke media center Anna Martyna Sinamo? Tidak pernah

Pemohon

Di Sukaramai tidak pernah jam 10.00?

Viksen Tumangger

Tidak pernah

Pemohon


16

Pemohon

Pemohon

Saudara saksi jadi ini harus mengatakan yang sejujurnya, karna kami catat apa yang saurdara saksi ucapkan, kemudian mengenai dukungan kepada Anna Martyna Sinamo, ada surat keberatan Anna Martyna Sinamo yang disampaikan kepada Ketua Bawaslu Pusat tertanggal 30 Juli 2015 yang diterima dari anak dari pada Viksen Tumangger yaitu Ervina Tumangger, surat keberatan dari Anna Martyna Sinamo di Bawaslu Jadi mohon kepada pemohon, perlu kami tegaskan, kami punya yang namanya secretariat, dan partai golkar ini bukan milik saya pribadi Apakah ada disampaikan anak saudara?

Viksen Tumangger

Tidak pernah say a baca dan saya buka surat itu

Pemohon

Tapi benar anak saudara pernah menerima?

Viksen Tumangger

Saya tidak tahu dan saya hanya menerima SMS

Pemohon

Disini , diberkas kita bahwa anak Bapak Ervina Tumangger menerima keberatan daripada Anna Sinamo di bawaslu ? Tidak pernah saya terima dan mohon nama anak saya jangan dilibatkan dalam persoalan politik ini, ini pak Kandidat ini, kalaulah seharusnya punya etika, seharusnya kekantor sektretariat dan bukan kerumah, ini anak saya kok jadi terlibat pak? Dan mungkin nanti dihadirkan disini, di masih dibawah umur pak Saksi begini, kami dari kuasa hukum hanya menerima berkas bahwa anak saudara Ervina Tumangger menerima Tolong pak anak saya, jangan dilibatkan disini, anak saya tidak pernah ikut Baik kepada saudara pemohon, pertanyaan sudah dijawab yaitu tidak pernah membuka dan jawabannya sudah selesai. Ada pertanyaan lagi? Saudara saksi pernah melihat Berita acara pendaftaran calon bupati dan wakil bupati yang didukung oleh tim pilkada pusat? Tidak pernah sama sekali sampai hari ini

Viksen Tumanger

Viksen Tumangger

Pemohon Viksen Tumangger Pimpinan Musyawarah Pemohon Saksi (Viksen Tumangger) Pemohon

Pimpinan majelis boleh saya perlihatkan kepada saksi?

Pimpinan musyawarah Pemohon

Apa itu?


Mohon maaf majelis Saya kira itu adalah mekanisme partai yang bersangkutan dengan sicalon, jadi tidak layak dan tidak etis itu ditujukkan kepada saksi, kerna kita disini bicara tentang optic konteks dalam hal pencalonan, itu adalah berkas pak Pimpinan sidang terima kasih Maksud saya supaya dijelaskan kepada Pak Viksen Tumangger mekanisme calon yang harus diangkat kesekretariat partai Golkar membuat dokumen yang dibutuhkan , itu adalah versi ketika partai golkar dalam keadaan stabil. Ketika partai golkar berkonflik tentunya ada mekanisme kesepakatan antara kedua pihak baik versi Aburizal Bakrie dan Versi Agung laksono, mereka membentuk yang namanya tim pilkada pusat, ini adalah mekanisme yang sifatnya adalah tidak dalam proses. Sengketa, kalau tidak dalam proses sengketa seperti yang bapak jelaskan dalam posisi yang bermasalah sudah ada tim pilkada pusat dimana DPP partai Golkar Munas Bali dan DPP partai Golkar Munas Jakarta, menanda tangani berita acara bersama antara kedua belah pihak ini adalah meknismenya yang

Pemohon

Berita acara tim 10


17

perlu saya sampaikan kepada saksi Pimpinan Musyawarah Pemohon Jhon Hendry Bancin, SOs

Pemohon

Basra Munthe, SH

Saksi (Harpen Cibro) PImpinan Musyawarah Basra Munthe, SH

Harpen Cibro

Pimpinan Musyawarah Basra Munthe, SH Harpen Cibro

Basra Munthe, SH Pimpinan siding Basra Munthe, SH Pemohon

Kepada pimpinan sidang saya kira pertanyaan itu ke KPU karena ada peraturan cara pencalonannya Sebentar disini perlu saya jelaskan ini adalah ketua DPD partai Golkar yang juga harus memahami Mohon maaf pemohon kita didalam sidang ini, kita tidak membahas mekanisme pencalonan partai masing-masing, yang jelas yang menyangkut dalam hal yang kita bicarakan dari awal, itulah yang perlu ditanyakan oleh pemohon Saya kira untuk pak Viksen Tumangger karena beliau sudah mengetahui adanya tim pilkada pusat namun tidak pernah membaca sama sekali saya kira cukup dari kami Dari KPU ada yang mau ditanyakan? Dan apakah saudara Visken sudah selesai memberikan keterangannya saya ucapkan terima kasih, kami persilahkan untuk keluar, kami lanjutkan dengan saudara Harpen Cibro dipersilahkan masuk Masuk keruang siding Baik kepada saudara Bapak Harpen Cibro, artinya Bapak sudah mengetahui didalam proses pengajuan permohonan sengketa ini, anda diminta keterangannya karena anda diajukan oleh Termohon, kira- kira keterangan apa yang mau Bapak berikan dalam kesaksian Bapak di sidang musyawarah ini, kami persilahkan Selamat siang bagi kita semua, kalau saya tidak begitu banyak tahu pak, yang jelas artinya pernah masuk telepon ke saya bahwa Anna Martyna mau mencalonkan, setelah saya confirm ke ketua saya oh belum ada, jadi waktu itu yang adek dari Anna Martyna bukan Anna Martyna, sebatas itu saja pak, setelah saya confirm ke ketua bilang biar Anna Martyna ketemu sama ketua, sebatas itu jadi saya tidak mengikuti agenda tersebut Jadi tidak dalam rangka proses kita katakan pencalonan, jadi tidak pernah bertemu langsung dengan Ibu Anna Martyna Sinamo ataupun saudara Lupri Padang Tidak pernah hanya bahkan hanya dengan perwakilannya yairtu adeknya saja, itupun melalui telepon menanyakan saya dimana dan saya bilang di Medan mengantar berkas katanya dan mungkin sebaiknya anda antar saja ke Sekretariat Berarti hanya by Phone

Harpen Cibro

Dari saya cukup, mungkin dari rekan- rekan dan kami persilahkan kepada pemohon kalau ada yang mau ditanyakan kepada saksi Terim kasih pimpinan musyawarah Pak Harpen diketua DPD dipartai Golkar bapak sebagai apa? Sekretaris

Pemohon

Pernah bapak ketahui tim 10 partai Golkar?

Harpen Cibro

Tidak pak

Pemohon

Sebagai sekretris bersamaan dengan viksen

Harpen Cibro

Bersamaan pak

Pemohon

Saudara saksi pernah menegtahui apa yang namanya tim 10 partai golkar di televisi? Tidak pak

Harpen Cibro


18

Pemohon Harpen Cibro

Pemohon Harpen Cibro

Pemohon Pimpinan Musyawarah Basra Munthe, SH ASmar Bancin Pimpinan Musyawarah Basra Munthe, SH Asmar Bancin Pimpinan Musyawarah Basra Munthe, SH Asmar Bancin

Pimpinan Musyawarah Basra Munthe, SH Asmar Bancin

Bapak ada mengetahui adanya dukungan dari parati golkar untuk kubu Agung laksono kepada Martyna Sinamo? Tidak mengetahui, justru waktu itu, itu yang kita tanyakan , kita coba Conform kesana kebetulan waktu itu ketua ada di singapura yaitu pak Leo Nababan akhirnya putus komunikasi Apakah ada perintah dari DPD untuk tidak mendukung Anna Martyna Sinamo? Tidak ada, Cuma saya selalu conform ke ketua saya yaitu mengenai pendaftaran dan ya sudah kita tunggu saja berkas apapun belum ada yang masuk, Saya kira cukup pak Oke kepada termohon ada yang mau disampaikan?, oke selanjutnya kepada saksi yang ke 3 yang terakhir, saya kira itu pak Asmar Bancin saya persilahkan supaya masuk memberikan keterangannya Oke siap (memasuki ruang sidang) Kami persilahkan kepada pak Asmar Bancin supaya memberikan keterangannya, artinya bapak disini sebagai pengurus apa jabatannya? Sekretaris DPD II partai golkar kabupaten Pakpak Bharat, saya versi Aburizal Bakrie Oke,, jadi keterangan apa yang hendak Bapak sampaikan? Kami persilahkan pak Saya menerangkan bahwa partai golkar di Pakpak Bharat dari pusat terjadi dualisme sehingga pada tanggal 27 saya sebagai sekretaris menelepon DPD Provinsi tingkat I besok hadir untuk mendaftarkan calon Bupati dan Wakil Bupati kandidat kita golkar versi Aburizal Bakrie belum sampai rekomendasinya, pada hari ini calon Bupati dan wakil Bupati sudah mendaftar partai koalisinya, partai golkar tidak mendaftar, mohon petujuk ketua itulah tugas saya sebagai sekretaris , jawaban dari sekretaris provinsi besok akan sampai rekomendasinya, tiba- tiba tanggal 28 pagi datanglah saudara ibu Anna Martyna Sinamo kekantor kami DPD 2 Partai Golkar pakpak Bharat versi Aburizal Bakrie dan saya meminta versi Agung Laksono silahkan msuk karna ini adalah partai Golkar, didalam kantor itu saya bertanya ibu mau kemana? Saya mau mencalonkan, oh ya silahkan masuk ketua belum datang sehingga rekomendasi diberi, padahal saya golkar versi Aburizal Bakrie Pemohon kalau mau mleihat silahkan

Jadi disini saya bilang, saya lihat disini ada tim 10 wajar,,, kerna peraturan dari DPP partai Golkar kerna kita dari 2 versi harus keduanya menandatangani rekomendasi ke KPU dan anda para ketua DPD dan sekretaris harus standby ditempat dan pada itu datang bu Anna Sinamodan Lupri Padang direkomendasi datang kekantor saya silahkan masuk sampai hampir jam 3 ketua saya belum datang, ketua DPD II Agustinus Manik versi Aburizal dan ketua versi Agung Laksono pu bang Viksen Tumangger dan sekjennya Cibro tidak datang juga sehingga Cuma saya dikantor DPD yang menghadapi calon bupati versi Agung laksono, tiba- tiba jam 4 sore datanglah telepon kepada saya rekomendasi sudah sampai, rekomendasi mana ketua? Rekomendasi dari kita versi Aburizal, siapa yang dicalonkan? Saudara Remigo Yolando Berutu dan Maju Ilyas Padang, sehingga saya sudah bingung kok Keputusan Sengketa Nomor: 01/PS/PWSL.PKB.02.20/IX/2015

19

Pimpinan Musyawarah Basra Munthe, SH

Asmar Bancin


Pimpinan Musyawarah Basra Munthe, SH Tigan Solin, SE

ada 2 calon dari partai Golkar, tak sesuai dengan petunjuk, namun pun begitu dengan lapang dada saya mengikuti langsung ke KPU mengantarkan juga Bapak Agustinus Manik sebagai ketua membawa rekomendasi dari Aburizal Bakrie yaitu Remigo Yolando Berutu dan Maju Ilyas Padang dan sama- sama kesana dengan 2 calon Pada waktu itu di KPU pada saat pendaftaran yang didafttarkan adalah bakal calon Anna Martyna sinamo bersama bakal calon wakilnya Lupri Padang, bapak khan sudah tahu bahwa rekomendasi yang bapak bawa adalah diluar dari nama tersebut hendak mendaftarkan diri, apa kira-kira tujuan bapak datang ke KPU dengan membawa rekomendasi tersebut? Tujuan saya ke KPU, kerna rekomendasi yang datang kepada kami dari versi Aburizal Bakrie sudah lambat, kerna saudara Remigo sudah didaftarkan 9 partai koalisi, jadi kami kesana hanya dengan ketua Agustinus Manik langsung membawa rekomendasi itu dan menyerahkannya kepada ketua KPU Jadi apakah karna sudah datang terlambat rekomendasi itu, makanya ketika calon yang direkomendasikan sebelumnya tidak dipakai begitu? Saya tak sampai sejauh itu ketua, kerna menurut saya, partai Golkar di pakpak Bharat transaksi murni, kalaulah bisa musyawarah dua kubu apa salahnya kita mecalonkan barang siapa, kerna jujur saja yang direkomendasi pun saudara Remigo sudah terlambat, mereka itu sudah didaftarkan 9 partai, jadi golkar sudah terlambat, jujur saja saya sebagai sekretaris DPD II Versi Aburizal Bakrie sampai sekarang belum ada menerima perintah tindak lanjut rekomendasi, sehingga pajrtai Golkar di pakpak Bharat sekarang bukan mendukung saudara Remigo kami hanya ikut serta disana dan itulah kenyataannya Baik cukup, bagaimana rekan-rekan lainnya??

Asmar Bancin

Mungkin 1 pertanyaan, pada tanggal ataupun jam berapa diketahui ataupun menerima surat rekomendasi yang disebut saudara tadi, keberadaan calon Remigo Yolando Berutu dan Maju Ilyas padang Saya tahu dan saya hadir pada saat itu jam 15.20 rekomendasinya sampai Dan rekomendasi ini dibawa oleh ketua DPD ya?? Dan dalam proses ini tertanggal pada tanggal 27 Juli 2015ya?? Nah SK rekomendasi tersebut itu yang disampaikan ke KPU, kemudian tentu saudara sudah menyampaikan bahwa sudah mengetahui bahwa versi Agung laksono, mencalonkan saudara Anna Martyna Sinamo dan Lupri Padang, pada saat bertemu dikantor DPD itu hanya dengan bapak sendiri yaa?? Saya beserta ketua-ketua kecamatan dan pengurus partai lainnya

Tigan Solin, SE

Oh lengkap seluruh PAC?

Asmar Bancin

Iya.

Tigan Solin, SE

Oke baik saya kira cukup, itu saja, sekian dan terima kasih, pak Bancin bagaimana? Baik saudara saksi yang perlu saya tanyakan, tadi didalam partai golkar kerna ada dualisme kepengurusan maka untuk hal masalah pilkada biar bisa diikutkan partai tersebut maka dibentuklah tim 10, kalau ada rekomendasi tim 10 maka pada saat pendaftaran, kerna di Pakpak Bharat juga dualisme kepengurusan, kira-kira menurut saksi siapakah yang mendaftarkan sicalon ke KPU? Pengurus

Asmar bancin Tigan solin, SE



20

mana?? Asmar Bancin

Jhon Hendry Bancin, Sos Asmar Bancin Jhon Hendry Bancin, Sos Asmar Bancin

Jhon Hendry Bancin, Sos Asmar Bancin Jhon Hendry Bancin, Sos

Asmar Bancin


Asmar bancin

Jhon Hendry Bancin, Sos Tigan Solin, SE

Sesuai keputusan IShak partai Golkar kandidat harus 1 nama, tim 10 dari 2 kubu, 5 dari Agung laksono, 5 dari Aburizal Bakrie dan kalau sudah diputuskan tim 10 dari pusat 1 nama tak bisa 2 nama, sehingga ditindaklanjuti DPD tingkat I provinsi Sumut memnrintahkan kepda kami sebagai bawahan untuk mengamankan dan mendaftarkan kandidat tersebut, jujur saja saya sebagai sekretrais datangpun rekomendasi sama Aburizal Bakrie menghunjuk Remigo Yolando Berutu dan Maju Ilyas padang tidak ada mendapat perintah daripada DPD Tingkat I provinsi Sumut secara resmi, biasanya kalau di partai Golkar sebelumnya saya sudah berada 10 tahun, kalau ada perintah harus ada surat pengantar untuk menindaklanjuti tugas tersebut, jadi seperti saya katakan , saya pun bingung, kerna di Pakpak Bharat ini walaupun ada 2 versi Golkar kepengurusannya khan bersaudara, tidak pernah terjadi keributan,sehingga saya sebagai golkar versi Aburizal bisa mendapatkan SK daripada versi Agung laksono, jadi kami dari kubu Aburizal belum ada Musda kerna ada perpanjangan SK sehingga tidak kami lampirkan ke KPU Cukup kepada saksi maksud saya tadi biar tidak mengambang , pertanyaan saya adalah situasi dalam partai golkar belum dijawab mekanisme dan pengurus mana yang mendaftarkan si calon? Harus 2 nya Harus 2 versi? Ya, hadir disitu ketua DPD II dan sekretaris II jadi harus 4 orang dan di pusat pun harus seperti itu a da pak Agung Laksono dan Aburizal Bakrie Bukan hanya rekomendasi dari tim 10? Begitu pemahaman saudara mekanisme pencalonan di partai Golkar pada saat sekarang ini perintah dari pusat? Iya Pada saat pendaftaran , saudara khan hadir disana beserta ketua, kerna pada saat itu terjadi juga yang namanya toleransi terhadap waktu yan diberikan oleh KPU kerna mengingat pengurus partai yang mengusung si calon belum hadir komplit waktu tambahan untuk bisa menghadirkan pengurus partai dan apakah pada saat waktu senggang itu diberikan pada phak sicalon ada komunikasi si calon dengan pengurus partai saudara versi Aburizal bakrie? Ada komunikasinya saya akan mendaftar besok kata bu Anna, saya belum tahu apakah itu perintah dari kubu Aburizal maupun Agung Laksono sehingga saya membuka kantor Maksud saya pada saat pendaftaran tanggal 28 terakhir, itu khan pada saat pendaftaran di sekretriat KPU diberikan toleransi untuk bisa menghadirkan pengurus versi Agung Laksono, apa ada komunikasi ibu Martyna sinamo dengan saudara ataupun pengurus partai versi Aburizal? Kami sama-sama kesana kubu Aburizal bakrie tapi versi Agung laksono tidak ada kami dapatkan disana, yang hdir disanaversi Aburizal bakrie Oke, cukup Saudara saksi, saudara tadi menyampaikan bahwa sampai hari ini pihak DPD Provinsi golkar versi Aburizal bakrie belum ada semacam arahan , kemudian pertanyaan saya adalah apakah saudara saksi/pengurus partai Golkar DPD tingkat II pernah Keputusan Sengketa Nomor: 01/PS/PWSL.PKB.02.20/IX/2015

21

Tigan Solin, SE

bertanya atau mengkonfirmasi ke tingkat provinsi ketika saat itu? Bagaimana kira-kira silahkan Pernah, Saya telepon sekretaris provinsi, mohon petunjuk ketua rekomendasi golkar di Pakpak Bharat terhadap saudara Remigo Yolando Berutu dan Maju Ilyas Padang, tapi setiap rapat partai koalisi yang mengusung saudara bahwa partai golkar tidak pernah dilibatkan di Pakpak Bharat Kemudian bagaimana respon provinsi?

AsmarBancin

Respon provinsi nanti akn kita tinjau ulang kembali

Tigan Solin, SE

Artinya bisa dikatakan bahwa pengurus DPD tingkat I provinsi tidak mengetahui hal tersebutrekomendasi dari DPD untuk Remigo Yolando Berutu dan Maju ILyas Padang? Diketahui, kerna langsung pada saat itu begitu datang surat rekomendasi saya langsung menelepon sekretrais provinsi Sumut, bagaimana ini pak Sekjen tidak sesuai dengan aturan, sudah ada 2 mendaftrakan rekomendasi, dan jawabnya apapun ceritanya dari versi Aburizal Bakrie, Remigo Yolando Berutu dan Maju Ilyas Padang segera sampaikan ke KPU, sehingga dalam waktu yang singkat kami bawa surat itu ke kantor KPU aRtinya jelas bahwa DPD tingkat I ada perintah dan diketahui Baik terima kasih Oke pemohon mana tahu ada yang mau ditanyakan?

AsmarBancin

Asmar Bancin

Tigan Solin, SE Pimpinan Musyawarah Basra Munthe, SH Pemohon

Asmar Bancin Pemohon Asmar Bancin Pemohon Asmar Bancin Pemohon

Asmar Bancin Pemohon Asmar Bancin Pemohon

Asmar Bancin Pemohon Asmar Bancin

Terima kasih kepada pimpinan, kembali kepada saksi adalah sekretaris DPD partai golkar dan mengethaui tim 10 partai golkar, pembentukan tim pilkada partai golkar Munas bali dan Munas Ancol Diketahui Saudara pernah membaca berita acara calon bupati yang diusung oleh pilkada pusat atas nama Saudari Martyna Sinamo Pernah. Begitu bu Anna langsung menyerahkan dokumen , inilah dokumen saya untuk dicalonkan dari golkar Yang ditandatangani oleh kedua pihak dari munas bali dan munas ancol Bukan pak ketua, tinggal 1hanya pak Agung Laksono dan Sekjennya Maksud saya BA tim 10 itu ada 2 DPP partai golkar munas bali dan munas ancol, tentu ada tanda tangan kedua belah pihak pernah melihat? Tidak pernah Boleh bisa saya tunjukkan? (menujukkan berkas) Pernah melihat ini? Pernah Saudara saksi mengatakan bahwa mekanisme karna terjadi dualisme kepengurusan , berita acara oleh tim 10 partai Golkar oleh kedua pihak dan ini merupakan aturan internal partai golkar yang harus ditindaklanjuti, pada saat tanggal 28 Juli 2015 saudara Anna Martyna sinamo mendaftar ke KPUD saudar a hadir mendampingi Anna Sinamo? Hadir bersama ketua DPD Yaitu Agustinus Manik , apa yang saudara dengarkan pada saat disana? Kerna pertama karna di Kubu Aburizal Bakrie,sebagai ketua DPD tidak hadir dan sekretarisnya sehingga yang hadir hanya kubu ARB Keputusan Sengketa Nomor: 01/PS/PWSL.PKB.02.20/IX/2015

22

Pemohon

Asmar Bancin Pemohon

Asmar Bancin

Pemohon

Asmar Bancin Pemohon

Pemohon

Pemohon

Pemohon

Pemohon

Pemohon

Pemohon

yaitu Agustinus Manik, seharusnya disitu 4 pimpinan DPD maka habislah pendaftaran batas waktu sehingga dengan yang diberitahukan ketua KPU gagallah ibu Martyna Sinamo mendaftar Artinya saudara akan dan ingin menindaklanjuti BA tim 10 untuk mendukung Martyna Sinamo pada saat pendaftaran 28 juli 2015, saudara mendampingi Anna Sinamo untuk menindak lanjuti BA tim 10 yakni tanggal 28 juli, apakah niat saudara ingin mendukung Anna sinamo pada saat itu dari kubu versi ARB untuk menindaklanjuti tim 10 ini? Pertama ketua, seharusnya kubu ketua DPD Agung Laksono hadir disitu Artinya saudara ingin mendukung, namun karena ada dari kubu Agung Laksono saudara menunggu sampai detik terakhir, dan ada keinginan untuk menindak lanjuti SK dan BA itu? Menurut saya ketika yang hadir disitu 4 pimpinan mungkin musyawarah atau bagaimanapun ceritanya partai golkar bisa mencalonkan aRtinya pihak dari ARB ingin menindaklanjuti BA ini , karna sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, Cuma hanya oleh karena dari kubu Agung Laksono tidak hadir maka tidak jadi mendukung Betul Artinya gagal, pada tanggal 27 Remigo Yolando Berutu mendaftar ke KPU apakah ada membawa rekomendasi atas nama yang ditandatangani oleh ARB pada saat Remigo mendaftar tidak ada sama sekali Tidak ada sama sekali Ada dari DPP Partai golkar baik dari ARB maupun Agung Laksono termasuk tim 10? Tidak ada Menurut saudara saksi bahwa BA tim 10 ini adalah slah satu syarat internal partai golkar untuk mendukung calon? Iya, betul Pada saat tanggal 27 Remigo Yolando Berutu untuk mendaftar tidak memakai partai golkar, saudara ada mengetahui BA KPU yang memang Remigo tidak didukung oleh partai Golkar, hanya 9 partai, artinya golkar tidak mendukung Remigo Ya sampai sekarang Tadi tanggal 28 Juli 2015 darimana datangnya SK dari ARB. Dan surat rekomendasinya bisa saudara ceritakan samapi ketangan KPU ini tanggal berapa dan bagimana ceritanya? Ceritanya tanggal 27 pada saat saudara Remigo Yolando Berutu mendaftar saya sudah bolak balik menghubungi DPD provinsi Sumut, siapa calon kandidat dari parati golkar, jawaban sekretaris DPD prov Sumut nanti akan datang, besok terakhir disitulah kita mendaftar. Sampai pagi saya sudah dihubungi anna sinamo bahwa saya akan mendaftar tolonglah kesana, saya datang ke Pakpak Bharat saya buka kantor DPD partai Golkar Saya ingin memperjelas pada tanggal 27 Juli tahun 2015 saudara khan sudah berkomunikasi dengan DPD I bahwa akan datang calon yang didukung golkar atau SK DPD atau SK Dukungan kepada Remigo Yolando Berutu? Calon yang didukung Golkar, tapi saya belum tahu yang mana dari ARB atau dari Agung Laksono Saudara pernah berkomunikasi dengan versi Munas Bali di TK.I bahwa akan datang calon ke TK II untuk mendaftar di KPUD, tapi saudara belum tahu siapa orangnya. Pada tanggal 28 ternyata datang calon dan sudah ketemu dengan saudara saksi, saya ingin Keputusan Sengketa Nomor: 01/PS/PWSL.PKB.02.20/IX/2015

23

Pemohon

Pemohon

Pemohon Pimpinan Musyawarah Basra Munthe, SH

Pemohon

lanjut kembali mengenai rekomendasi yang atas nama ARB kapan diterima oleh pihak DPD partai Golkar Pakpak Bharat? Diterima pada pukul 15.20, yang membawa dari Medan Koordinator Dairi Pakpak Bharat dan Tanah karo Bapak Selamat Yang membawa rekomendasi ini siapa? Dari Prov ke KPU langsung ketua versi ARB Yaitu Agustinus Manik Saudar mengetahui bahwa ada SK yang didukung dari pusat? Saya ketahui jam 15.20 Menurut pemahaman saudara saksi bahwa mekanisme partai golkar adalah tim 10 untuk mendukung calon, kalau tidak ada dukungan dari tim 10 apa pemahaman saudara tentang rekomendasi atas nama Remigo Yolando ini? Ya Saya kira untuk sementara cukup Baik karna dipersilahkan untuk selesai terima kasih. Oke baiklah karena agenda pencocokan bukti dan mendengarkan keteranganan saksi pada sidang kita hari ini sudah selesai jadi, saya kira kita sudah bisa lanjut kepada kesimpulan, bagaimana dengan pihak Pemohon, dan termohon ? Baik terima kasih yang mulia secara lisan akan memberikan closing statement kami, pertama yang perlu kami garisbawahi bahwa kami tetap pada dalil-dalil permohonan yang telah disampaikan yang pada intinya bahwa Pakpak Bharat NO. kami meminta mengabulkan permohonan sebelumya membatalkan keputusan KPU kepada pasangan calon Anna Martyna Sinamo sebagai pasangan Bupati yang sah, kemudian dalil-dalil kami sampaikan bahwa permohonan ini kami sampaikan terkait bahwa Anna Sinamo yang telah didukung 20% atau setara 4 kursi yang didukung oleh tim 10 partai Golkar terkait mengenai dukungan dari kedua belah pihak DPD seperti yang telah disampaikan oleh saksi bahwa tim pilkada pusat partai golkar telah mendukung namun Anna Sinamo telah didukung kedua belah pihak harus ditindak lanjuti dibawah, saksi sekretrais DPD partai Golkar versi ARB telah menyatakan bahwa ingin menindaklanjuti terkait mengenai dukungan tersebut namun kerna tidak ada pihak pasangan dari DPD muncul harusnya menjadi catatan dari KPU berdasarkan peraturan bawaslu Nomor 2 pada tanggal 12 agustus dan poin yang disebutkan pencalonan yang dikeluarkan KPU itu keputusannya masih dalam sengketa Golkar atau P3 ditolak kedua pihak saat menyerahkan berkas dan pada saat mendaftar keputusan yang diberikan KPU untuk mengambil keputusan selanjutnya dilakukan verifikasi dan seharusnya pihak KPUD ada waktu jeda untuk melakukan verifikasi terhadap masalah dukungan, tetapi dukungan dan niat dari DPD partai Golkar pada Munas Bali adalah untuk mendukung pasangan Anna Sinamo dan menurut saksi tersebut bahwa dukungan terhadap Remigo Yolando Berutu yang sama- sama kita dengar bahwa tidak sa, oleh karena telah diputuskan dalam Majelis Umum Partai Golkar telah mendukung Anna Sinamo dan Lupri Padang. Dengan adanya dukungan tim 10 yang merupakan mekanisme penyelsaian sengketa menegani dukungan pasangan calon tentunya kami mengharap kepada Panwaslu sebagai pihak yang berkompeten untuk menyelesaiakn penyelesaian ini kiranya dapat mengabulkan permohonan kami berdasarkan fakta-fakta yang ada yang telah disampaikan tadi dan kami mengaharapkan sesuai dengan permohonan yang telah kami sampaikan. Demikian closing statement yang dapat kami sampaikan kepada Panwaslu Keputusan Sengketa Nomor: 01/PS/PWSL.PKB.02.20/IX/2015

24

Pimpinan Musyawarah Basra Munthe, SH Termohon


sebagai Pimpinan Sidang Baik terima kasih, termohon apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Terima kasih pimpinan sidang dari KPU pakpak Bharat menyampaikan bebrapa hal : 1. Kembali meminta kepada Panwaslu Kabuapten Pakpak Bharat untuk menolak permohonan seluruhnya dengan menegluarkan keputusan KPU pakpak Bharat dengan NO 42 tahun 2015 alasan bahwa pendaftaran saudari Anna Martyna Sinamo tidak memenuhi persyaratan dalam hal PKPU No 12 tahun 2015 JO PKPU no 9 tahun 2015 pasal 42a 2. bahwa terkait pendaftaran Anna Martyna Sinamo tidak dikenal di PKPU adanya yang dikenal di PKPU dan setiap dokumen-dokumen yang diminta kepada calon dan persyaratan calon, oleh sebab itu kami KPU Pkapak Bharat tidak ada dengan unsur sengaja atau apapun untuk tidak menerima apapun atau menrima siapapun yang tidak sesuai dengan aturan, maka aturan itulah yang membuat kami menetapkan hal-hal yang telah ditetapkan Oke baiklah terima kasih , saya tanyakan kepad pihak pemohon maupun termohon , tidak ada hal yang disepakati hari ini, karena tetap pada masing-masing, oke baik dalam hal ini terkait dalam musyawarah ini tentu nantinya kami Panitian Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat akan mengambil keputusan tentang hasil sidang musyawarah sengketa ini, setuju agar kami yang akn mengambil keputusan ? Apa ada yang mau disampaikan lagi ? Baik dengan demikian msuyawarah sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati Pkpaka Bharat Tahun 2015 pada hari ini, permohonan dengan NO Register no. 01/TS/PUSL.PKB.02.20/IX/2015, ditunda sampai nanti pada sidang berikutnya yaitu kita lanjutkan pada hari sabtu tanggal 12 September 2015 Pukul 14.00 WIB. agenda pembacaan putusan . kami dari Panwaslu Kabupaten Pakpak Bahrat tidak akan memberikan undangan secara tertulis lagi tetapi ucapan ini untuk mengundang saudara-saudara secara resmi. Jadi demikian sidang pada hari ini ditutu sekian terima kasih Palu diketok sekali

5. Pertimbangan Pimpinan Musyawarah a. Pakta- Pakta Persidangan 1) Bahwa para pihak Pemohon dan Termohon dalam Sidang Musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan ini pada kesimpulannya tetap pada pendirian masing- masing, tidak ada tercapai kesepakatan; 2) Bahwa Pemohon pada saat pendaftarannya sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati di KPU Kabupaten Pakpak Bharat hanya dapat menyerahkan atau memperlihatkan dokumen- dokumen persyaratan dukungan dari DPP Partai Golkar versi Munas Ancol yang ditandatangani H.R.Agung Laksono, sebagai Ketua Umum dan Zainudin Amali, sebagai Sekretaris Jendral dan Berita Acara Tim Pilkada Pusat Partai Golkar Tahun 2015. Sampai pada saat Musyawarah Sengketa selesai


25

Pemohon juga tidak dapat menyerahkan semua dokumen pendaftaran calon yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan meliputi: a) Dokumen Surat Persetujuan pencalonan atau dukungan pasangan calon yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal atau sebutan lain dari masing-masing pengurus pusat partaiyang bersengketa. b) Dokumen Surat Pernyataan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal atau sebutan lain dari masing- masing pengurus pusat partai yang masih bersengketa, tentang nama ketua dan sekretaris partainya yang berhak mengajukan pasangan calon sesuai tingkatan masing-masing. c) Dokumen surat dukungan dan/atau pencalonan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Partai Politik masing- masing pihak kepada KPU Kabupaten Pakpak Bharat; d) Dokumen persyaratan pasangan calon. 3) Bahwa benar Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Sumatera Utara dan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat memiliki dua kepengurusan berdasarkan bukti dokumen Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi Sumatera Utara Nomor: KEP-38/GK-SU/V/2015 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia DPD Partai GOLKAR Kabupaten Pakpak Bharat dan Perpanjangan Masa Bakti DPD Partai Golkar Kabupaten Pakpak Bharat (T1) dan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor: KEP817/DPP/GOLKAR/VII/2015 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Pakpak Bharat Masa Bhakti 2015-2020 (Hasil Musda).(T5). 4) kedua versi kepengurusan DPD Golkar Kabupaten Pakpak Bharat tidak pernah mendaftarkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat (keterangan saksi Asmar Bancin, saksi Viksen P. Tumangger. 5) Bahwa pendaftaran Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tanggal 28 Juli 2015 di KPU Kabupaten Pakpak Bharat tidak didukung Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Pakpak Bharat, diperkuat dengan Fakta yang tidak terbantahkan yang terungkap di siding Musyawarah Penyelesaian Sengketa serta tidak hadirnya Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Versi Munas Ancol pada saat pendaftaran atau dengan kata lain tidak ikut mendaftarkan Pemo hon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat, sesuai dengan keterangan saksi- saksi termohon Viksen P. Tumangger (Ketua DPD Partai Golkar versi Muidnas Ancol, Harpen Cibro (Sekretaris DPD Partai Golkar versi Munas Ancol) dan Asmar Bancin (Sekretaris DPD Partai Golkar versi Munas Bali), bahwa kehadirannya di KPU Kabupaten Pakpak Bharat pada saat pendaftaran justru menyerahkan rekomendasi dukungan pencalonan atas nama Remigo Yolando Berutu (bukti T-4). Bahwa bukti daftar hadir (T-3) diajukan Termohon dapat meyakinkan Pimpinan Musyawarah bahwa Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Pakpak Bharat tidak hadir untuk mendaftarkan Pemohon ke KPU Kabupaten Pakpak Bharat pada saat pendaftaran. 6.

Penilaian dan Pendapat dari Pimpinan Musyawarah 1) Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Panwas Pemilihan Kabupaten Pakpak Bharat akibat keluarnya Keputusan Keputusan Sengketa Nomor: 01/PS/PWSL.PKB.02.20/IX/2015

26

KPU Pakpak Bharat Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangaan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2015; 2) Berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Pemilihan” 3) Dalam Pasal 143 Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang telah mendefenisikan sengketa pemilihan adalah “Sengketa antar peserta pemilihan dan Sengketa Antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan Sebagai akibat Dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota” 4) Bahwa berdasarkan pasal 4 huruf a Peraturan Bawaslu No 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

5) Bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon, pihak termohon adalah KPU Kabupaten Pakpak Bharat yang telah mengumumkan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat pada tanggal 24 Agustus 2015 yaitu isi Keputusan KPU Kabupaten Pakpak Bharat Nomor: 42/kpts/KPUKab/2015 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2015; 6) Berdasarkan Berita Acara KPU Kab.Pakpak Bharat Nomor : 033/BA/Kpukab.002655991/VII/2015 Tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2015 dan tidak diterima oleh KPU Kab. Pakpak Bharat;

7) Bahwa berdasarkan pasal 39 huruf a Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Jo Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Peserta Pemilihan adalah: a. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. 8) Dengan memperhatikan surat Bawaslu RI No:0231/Bawaslu/VIII/2015, perihal: Kedudukan Hukum Pemohon Sengketa Pemilihan akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota Tentang Penetapan Pasangan Calon; 9) Bahwa pasal (4) huruf a Peraturan Bawaslu NOmor 8 Tahun 2015 Tentang Tatacara Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan “permohonan sengketa terhadap Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota Keputusan Sengketa Nomor: 01/PS/PWSL.PKB.02.20/IX/2015

27

mengenai penetapan pasangan calon peserta pemilihan dapat diajukan pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarakan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota”

10) Bahwa Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota dapat menerima kedudukan hukum pasangan calon sebagai pemohon sebagaimana angka 1 (satu) apabila menyertakan dokumen sebagai berikut: a) tandaterima pendaftaran pasangan calon yang dikeluarkan oleh KPU provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; atau b) Dokumen yang menunjukan bukti bahwa pasangan calon yang bersangkutan telah datang dan mendaftarkan diri ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pada masa pendaftaran antara tanggal 26 -28 Juli 2015 seperti berita acara atau surat yang berisikan menyatakan diterima atau tidak dapat diterima pendaftaran pasangan calon yang dikeluarkan KPU Provinsi atau KPU Kabupten/Kota 11) Bahwa bukti dokumen sebagaiman dimasud angka 2 (dua), menunjukan pasangan calon yang bersangkutan mendaftarkan diri ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota namun tidak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan tanggal 24 Agustus 2015; 12) Bahwa pasal 24 Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 Tahun 2015 “ayat (2) dalam hasil sengketa Pemilihan tidak mencapai kesepakatan Bawaslu provinsi atau Panwas Panwas Kabupaten/Kota membuat keputusan, ayat (3) keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan mempertimbangkan keterangan Pemohon, Termohon, pihak terkait, lembaga pemberi keterangan, serta buktibukti yang dikemukakan dalam musyawarah. Ayat (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Panwas Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

13) Dalam hal pasangan calon di usulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 pasal 42 ayat (5) pendaftaran pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh Partai Politik ditandantangani oleh Ketua Partai Politik dan Sekeretaris Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota disertai surat keputusan pengurus Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Partai Politik tingkat Provinsi. Pasal 36 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.menyatakan “Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat Provinsi atau kabupaten/kota terdapat 2 (dua) kepengurusan, masing-msing pengurus partai politik mengajukan pasangan calon yang sama sesuai dengan persetujuan partai politik di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 14) Bahwa pasangan calon yang diusung oleh partai politik mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan wakil Bupati ke KPU tingkat Kabupaten, Keputusan Sengketa Nomor: 01/PS/PWSL.PKB.02.20/IX/2015

28

15) Bahwa Pemohon datang pada saat pendaftran mendaftarkan diri sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat hal ini tidak sesuai dengan pasal 42 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Peratutan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Perubahan atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pasal 36 ayat (6) “dalam hal kepengurusan Partai Politik ditingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota terdapat 2 (dua) kepengurusan masing-masing Partai Politik mengajukan 1 (satu) pasangan Calon yang sama sesuai dengan persetujuan Partai Politik tingkat Pusat sebagaiman dimaksud ayat (4)”. Ketentuan sebagaimana dimaksud diatas harus dimaknai secara sistematis bahwa pengurus Partai Politik menjadi wajib hadir untuk mendaftarkan pasangan calon yang dimaksud. 16) BahwaPemohon mendalilkan Pemohon telah didukung oleh Partai Golongan Karya berdasarkan Berita Acara Calon Bupati dan Wakil dan Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Sumatera Utara yang diterbitkan oleh DPP Partai Golkar Cq Tim Pilkada Pusat Partai Golkar tanggal 23 Juli 2015 atas nama pemohon yang ditanda tangani oleh kedua DPP Partai Golkar hasil Munas Bali dan Hasil Munas Ancol dalam rangka penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015. Dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon; bukti (P-8) bukti (P-9) bukti (P-10), Pimpinan Musyawarah Sengketa telah pula menilai bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Pimpinan Musyawarah berpendapat bahwa tidak menjadi sebuah keputusan hukum yang sempurna terhadap rekomendasi Tim 10 (sepuluh) dalam hal Pencalonan yang dimaksud, dikarenakan dengan terbitnya Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya versi Munas Ancol Tentang Penetapan dan Pengesahan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015. Sehingga menjadi terbantahkan bahwa rekomendasi Tim 10 (sepuluh) tidak dapat dan serta merta mewakili kedua Pengurus;

7. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pakpak Bharat terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengabil kesimpulan sebagai berikut: 1) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pakpak Bharat berwenang menyelesaikan sengketa a quo. 2) Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan sengketa a quo. 3) Permohonan sengketa Pemilihan a quo masih diajukan dalam jangka waktu pengajuan. 4) Dikarenakan para pihak tidak tercapai kesepakatan maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pakpak Bharat, perlu membuat Keputusan. 5) Permohonan sengketa a quo tidak beralasan hukum.

Mengingat

: a. b.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Keputusan Sengketa Nomor: 01/PS/PWSL.PKB.02.20/IX/2015

29

c.

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UndangUndang; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Menetapkan: Menolak Permohonan Pemohon untuk selurunya

Demikian diputuskan dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pakpak Bharat oleh 1) Basra Munthe, SH, 2) Tigan Solin, SE, 3) Jhons Hendry Bancin, S.Sos masing-masing sebagai Anggota Panwas Pemilihan Kabupaten Pakpak Bharat dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu, Tanggal 12 September 2015 Oleh 1) Basra Munthe, SH, 2) Tigan Solin, SE, 3) Jhons Hendry Bancin, S.Sos masingmasing sebagai Anggota Panwas Pemilihan Kabupaten Pakpak Bharat.

Anggota Panwas Pemilihan Kabupaten Pakpak Bharat Ttd

ttd

Ttd

Basra Munthe, SH

Tigan Solin, SE

Jhons Hendry Bancin,S.Sos

(…………………………) (……………………………..) (…………………………….)

Sekretaris

Herry Purwanto Barutu, S.Kom NIP. 19850521 201001 1 017


2015

Recommend Documents