2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 109/PUU-XIII/2015 PERKARA NOMOR 110/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI PIHAK TERKAIT (VIII)

JAKARTA RABU, 2 DESEMBER 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 109/PUU-XIII/2015 PERKARA NOMOR 110/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 45 ayat (1)] dan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana [Pasal 46 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON PERKARA NOMOR 109,110/PUU-XIII/2015 1. Otto Cornelis Kaligis ACARA Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pihak Terkait (VIII) Rabu, 2 Desember 2015 Pukul 11.15 – 12.00 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Anwar Usman Patrialis Akbar Aswanto Wahiduddin Adams I Dewa Gede Palguna Suhartoyo Manahan MP Sitompul Maria Farida Indrati

Yunita Rhamadani Saiful Anwar

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum XIII/2015:

Pemohon

Perkara

Nomor

109

dan

110/PUU-

1. Muhammad Rullyandi 2. Meti Rahmawati B. Pemerintah: 1. Heni Susila Wardoyo 2. Rulita C. Pihak Terkait (KPK): 1. Setiadi 2. Rasamala Aritonang 3. Imam 4. Nensi Silalahi D. DPR: 1. John Kenedy Azis

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.15 WIB 1.

KETUA: ANWAR USMAN Sidang Perkara Nomor 109/PUU-XIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Kepada Pemohon dipersilakan. Ya, jadi … ya, untuk Perkara 109 digabung dengan Perkara 110, ya. Sama, ya. Silakan memperkenalkan diri.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109,110/PUUXIII-2015: MUHAMMAD RULLYANDI Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Kami yang hadir Pemohon, saya Muhammad Rullyandi dan sebelah saya, Meti Rahmawati. Terima kasih.

3.

KETUA: ANWAR USMAN Terima kasih. Kemarin ada putusan, enggak hadir? 108, ya?

4.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109,110/PUUXIII-2015: MUHAMMAD RULLYANDI Mohon izin, Yang Mulia. Kemarin itu memang kami diminta rapat dengar pendapat di Komisi III DPR (…)

5.

KETUA: ANWAR USMAN Oh (…)

6.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109,110/PUUXIII-2015: MUHAMMAD RULLYANDI Untuk masukan pimpinan calon KPK. Kebetulan bersamaan, jamnya juga berdekatan, kami lupa memberitahukan, tapi sempat saya beritahukan lewat telepon kepada juru panggil.

1

7.

KETUA: ANWAR USMAN Oh.

8.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109,110/PUUXIII-2015: MUHAMMAD RULLYANDI Mohon maaf atas keterlambatan informasi.

9.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, ya.

10.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Jadi, yang akan datang, tolong kita saling menghormati (…)

11.

KETUA: ANWAR USMAN Surat … Kirim surat, ya.

12.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Kalau enggak bisa hadir, bikin surat dong.

13.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109,110/PUUXIII-2015: MUHAMMAD RULLYANDI Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

14.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Jadi, ini bukan tempat begitu saja. Kalau enggak suka sudah, enggak datang, enggak datang. Enggak boleh begitu, ya?

15.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109,110/PUUXIII-2015: MUHAMMAD RULLYANDI Terima kasih, Yang Mulia.

16.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Etikanya begitu.

2

17.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109,110/PUUXIII-2015: MUHAMMAD RULLYANDI Terima kasih.

18.

KETUA: ANWAR USMAN Baik, Terima kasih. Dari DPR? Hadir.

19.

DPR: JOHN KENEDY AZIS Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Ijin memperkenalkan diri, saya H. John Kenedy Azis dari Fraksi Partai Golkar, Nomor Anggota A240. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

20.

KETUA: ANWAR USMAN Waalaikumsalam wr. wb. Terima kasih. Walaupun kemarin juga DPR enggak hadir. Dari Kuasa Presiden?

21.

PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDOYO Terima kasih, Yang Mulia, Ketua dan Anggota. Bapak, Ibu sekalian yang kami hormati. Dari Pemerintah hadir, kami sendiri Heni Susila Wardoyo dan Ibu Rulita. Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

22.

KETUA: ANWAR USMAN Terima kasih. Dari Pihak Terkait?

23.

PIHAK TERKAIT: SETIADI Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pihak Terkait KPK, saya sendiri Setiadi dengan didampingi oleh sebelah kiri saya, Rasamala dengan Imam dan sebelah kanan saya, Saudari Nensi Silalahi. Terima kasih.

24.

KETUA: ANWAR USMAN Ya. Baik, Terima kasih. Agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengarkan keterangan DPR dan Ahli dari Pihak Terkait. DPR

3

kebetulan sudah hadir, kemudian dari Pihak Terkait, Ahlinya bagaimana? Ini kesempatan (…) 25.

PIHAK TERKAIT: SETIADI Mohon ijin, Yang Mulia. Kami sudah menghubungi yang bersangkutan, khususnya Prof. Saldi Isra. Ternyata yang bersangkutan hari ini sedang mengikuti atau sebagai penguji di Tanjung Pinang dan baru selesai besok.

26.

KETUA: ANWAR USMAN He em.

27.

PIHAK TERKAIT: SETIADI Jadi tidak ada yang hadir.

28.

KETUA: ANWAR USMAN Ya (…)

29.

PIHAK TERKAIT: SETIADI Terima kasih, Yang Mulia.

30.

KETUA: ANWAR USMAN Baik. Pak Busro juga, ya. Kalau begitu begini, keterangan tertulis saja disampaikan nanti sekaligus kesimpulan. Sama kok nilainya.

31.

PIHAK TERKAIT: SETIADI Baik, Yang Mulia, kami usahakan.

32.

KETUA: ANWAR USMAN Kalau begitu silakan DPR untuk menyampaikan keterangannya.

33.

DPR: JOHN KENEDY AZIS Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan uji materiil pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 4

Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 109/PUU-XIII/2015 dan Nomor 110/PUU-XIII/2015. Jakarta, 02 November 2015. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Para yang terhormat Pemohon dari yang mewaliki Pemerintah dan Pihak Terkait. Berdasarkan keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 341/PIMP/I/2014-2015 tanggal 28 November 2014, telah menugaskan Pimpinan Komisi III DPR RI, yaitu Dr. H. Aziz Syamsudin, S.H., M.H., Trimedya Panjaitan, S.H., M.H. Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H., Dr. Beni Kabur Harman, S.H., M.H., Mulfachri Harahap, S.H dan saya sendiri H. John Kenedy Azis, S.H. Dalam hal ini, baik secara sendiri-sendiri, bersama-sama maupun … maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut DPR. Sehubungan dengan permohonan pengujian Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Otto Cornelis Kaligis selaku perorangan Warga Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Pemohon. Dengan ini, DPR menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang KPK terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut. Sebelum kami meneruskan pembacaan ini, Yang Mulia, izinkan kami yang akan kami bacakan adalah yang penting-penting saja. Terima Kasih. Pengujian atas Undang-Undang KPK terhadap permohonan pengujian pasal 45 ayat (1) Undang-Undang KPK dalam Perkara 109/PUU-XIII/2015, DPR RI menyampaikan keterangan sebagai berikut. a. Bahwa proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat dan cukup fenomenal adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara serta perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Di berbagai belahan dunia, tindak pidana korupsi selalu mendapatkan perhatian yang serius dibandingkan tindak pidana yang lainnya. 5

b. Bahwa hukum dan aparat penegak hukum adalah faktor yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, apabila dipisahkan akan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan hukum yang diharapkan. Oleh karena itu, keberadaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai institusi penegak hukum dalam tindak pidana korupsi mempunyai peranan sentral dan strategis dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebab, penyidik KPK merupakan filter antara proses penyidikan dan penuntutan di suatu persidangan dalam tindak pidana korupsi. c. Bahwa penegakan supremasi hukum dimulai dengan melakukan pembenahan baik dari segi material (substantif) dan formal sebuah produk peraturan perundang-undangan yang harus sinkron dan relevan dengan nilai-nilai hidup dalam masyarakat maupun peningkatan kualitas sumber daya aparat penegak hukum dimana harus ada kerjasama dan koordinasi yang terarah antara aparat hukum itu sendiri yang dikenal dengan istilah catur wangsa, baik itu instansi kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pengacara, maupun KPK. Di era administrasi modern, menuntut adanya suatu dasar pembagian tugas dalam kerangka kerja suatu sistem yang saling berkait dan menunjang satu sama lain. Kerjasama demikianlah bukan berarti intervensi yang mengharuskan se … setiap pihak memelihara identitas, wewenang, dan tugas masing-masing. Namun, seharusnya masing-masing pihak harus menjamin kerjasama positif yang serasi, seimbang, konsisten, dan koordinatif, serta integratif. d. Bahwa penyidik KPK adalah penyidik pada KPK yang diangkat, diberhentikan oleh KPK. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, penyidik melaksanakan fungsi penyidikan Tindak Pidana Korupsi atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup. Penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya. Penyidik wajib membuat Berita Acara penyitaan pada hari penyitaan yang memuat ; a. nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita, b. keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya penyitaan, c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain, d. tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan, dan, e. tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut. Salinan Berita Acara penyitaan disampaikan kepada tersangka atau keluarganya. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka tindak pidana korupsi wajib memberikan keterangan kepada penyidik tentang 6

seluruh harta bendanya, dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan/atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka. Setalah penyidikan dinyatakan cukup, penyidik membuat Berita Acara dan disampaikan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk ditindaklanjuti. Apabila suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada komr … Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan. Jika kom … jika Komisi Pemberantasan Korupsi sudah memulai melakukan penyidikan, maka kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan segera dihentikan. e. Bahwa KPK adalah lembaga anti korupsi yang dibentuk tersendiri dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (Undang-Undang KPK). Tugas utamanya yaitu melakukan penyidikan dan penuntutan perkara tipikor, merujuk pada Pasal 45 UndangUndang KPK yang menyebutkan, “Penyidik pada KPK diangkat dan diberhentikan oleh KPK.” Ketentuan ini tidak berdiri sendiri kita harus memahami Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang KPK yang mengatur tentang komposisi KPK terdiri dari pimpinan, tim penasihat, dan pegawai KPK. Kemudian, Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang KPK menegaskan bahwa pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum. Berdasarkan ketentuan ini, penyidik dan penuntut umum di KPK adalah pimpinan kemudian dalam pelaksanaannya pimpinan mendistribusikan tugas dan kewenangan … tugas dan wewenang tersebut kepada penyidik dan penuntut umum yang diangkat oleh KPK sebagai dimaksud Pasal 45 Undang-Undang KPK. f. Pasal 21 itu menentukan bahwa seluruh pimpinan KPK dari mana pun asal institusinya dapat menjadi penyidik dan penuntut umum dalam perkara-perkara korupsi yang ditangani KPK. Artinya, penyidik KPK dapat berasal dari institusi atau jabatan profesional apa pun karena sifat kekhususan lembaganya. g. Bahwa pengajian … bahwa pengajuan permohonan Pemohon atas asumsinya yang menyatakan bahwa penyidik KPK yang bernama Ambarita Damanik, Rizka Anungnata, dan Yudi Kristiana adalah penyidik yang tidak sah secara hukum merupakan bukan muatan materi dari Pasal 45 Undang-Undang KPK. Seharusnya Pemohon dapat mengajukan permohonan ke praperadilan untuk mendapatkan keadilan. Sedangkan Pasal 40 … 45 ayat (1) Undang-Undang KPK merupakan lex specialis dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara 7

i.

j.

Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana. Dalam penanganan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang KPK yang menyatakan bahwa penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang KPK bermakna profesionalisme bagi penyidik KPK sehingga tidak boleh rangkap jabatan dengan penyidik dari instansi lainnya. Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang KPK merupakan cermin dari 10 prinsip good governance, yaitu profesionalsime meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau. Bahwa pemberhentian itu memiliki logika filosofis bahwa institusi asal para penyidik kepolisian dan/atau kejaksaan berpon … berpotensi disidik oleh KPK sehingga tanpa diberhentikan dari keterkaitan administrasi kepangkatan, penyidik KPK yang berasal dari institusi kepolisian dan/atau kejaksaan tidak akan maksimal menyidik korupsi di institusi asalnya. Berdasarkan ketentuan itu, jelaslah di tubuh KPK tidak terdapat satu pun penyidik kepolisian dan kejaksaan karena bagi mereka yang berasal dari institusi tersebut akan diberhentikan sementara. Jadi asumsi pemohon bahwa penyidik KPK dari Kepolisian Republik Indonesia itu berstatus diberhentikan dengan hormat oleh keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, itu tidak sah sebagai Penyidik KPK bertentangan dengan makna dari Pasal 39 ayat (3) UndangUndang KPK. Bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang KPK menyatakan lembaga anti korupsi tersebut dapat mengangkat dan memberhentikan penyidik tanpa memerlukan persyaratan harus berasal dari institusi kepolisian atau kejaksaan. Harus dipahami bahwa penyidik KPK adalah penyidik khusus karena sifatnya extra or … extraordinary kelembagaannya. Artinya, seluruh instusment … instrument-instrument yang dimiliki KPK diatur dengan mengabaikan ketentuan umum yang berlaku dalam hukum acara peradilan umum. Karena kekhususan itu, penyidik yang berasal dari Institusi Kepolisian dan/atau Kejaksaan harus diberhentikan terlebih dulu dari ikatan institusi lamanya (Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang KPK).

8

Bahwa penyidik yang diatur oleh KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan penyidik KPK dalam Undang-Undang KPK itu adalah sama kedudukannya, sama derajatnya karena diatur dalam satu level peraturan perundang-undangan yang berbentuk UndangUndang. Hierarki peraturan perundang-undangan menurut UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 terdiri atas; 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2. Ketetapan MPR Undang-Undang/PERPPU, 3. Peraturan Pemerintah, 4. Peraturan Presiden, 5. Peraturan Daerah Provinsi, dan, 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kota. l. Bahwa konsideran Undang-Undang KPK di beberapa poin yang menyatakan bahwa diangggap dibacakan. Maka berdasarkan tiga konsideran tersebut, terdapat kesepa … kesepahaman hadirnya lahirnya Lembaga KPK adalah lembaga independent yang dituntut untuk bekerja secara forse … profesional, intensif, dan berkesinambungan. Ada terbesit harapan agar KPK menangani perkara tindak pidana korupsi secara efektif. Sebab Lembaga yang ada pada saaat itu (kepolisan dan kejaksaan) terkesan tidak efektif menangani perkara tindak pidana korupsi. Dalam Konteks demikian, secara tujuan tersingkap sebuah makna KPK dibentuk karena ada ketidakpercayaan terhadap kepolisan dan kejaksaan. Sehingga alur futuristiknya, KPK harus bersifat independent, termasuk dalam perekrutan penyelidik dan penyidik KPK sebenarnya tidak boleh dari unsur Kepolisian (Polri). Sebab Institusi Kepolisian dari awal tidak dapat efektif menangani perkara tindak pidana korupsi. Belum lagi gugurnya independensi KPK tatkala akan melakukan penyidikan dugaan perkara korupsi di Institusi Kepolisian jika penyidiknya dari kepolisian. Maka mengapa KPK merekrut penyelidik dan penyidik dari Polri padahal lembaga ini tidak bisa efektif dalam penanganan tindak pidana korupsi? Jawabannya, tidak ada alasan selain KPK yang sudah harus cepat bekerja pada waktu itu agar dapat menjalankan fungsi-fungsinya. Akhirnya, penyelidik-penyelidik Polri diperbantukan ke KPK. Terhadap permohonan Pasal Pengujian Pasal 66 ayat (2) UndangUndang KPK dalam Perkara 110/PUU-XIII/2015 DPR RI menyampaikan keterangan sebagai berikut. a. Bahwa setiap tersangka dan terdakwa dalam setiap pemeriksaan sebagai manusia dan mempunyai hak asasi dalam harkat martabat harga diri sebagai perisai untuk membela dan mempertahankan hak asasi dan harkat martabat tersangka dan terdakwa, KUHAP melandaskan terdakwa yang diatur dalam Bab VI, yang isinya merupakan peraturan pelaksanaan prinsip-prinsip yang diatur dalam

9

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kewaku … tentang Kekuasaan Kehakiman. b. Bahwa pemenuhan hak-hak tersangka dalam KUHAP, yaitu perlindungan terhadap hak-hak tersangka diatur dalam Bab 6. Hal itu menandakan bahwa hukum beracara negara kita sangat melindungi hak asasi manusia. Sekalipun orang tersebut telah menjadi tersangka atau pun terdakwa dalam kaitannya dengan penahanan dan upaya pihak penyidik dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak tersangka. c. Bahwa Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan lex specialis dari KUHAP dan juga merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. d. Undang-Undang KPK memberikan hak istimewa kepada KPK untuk memanggil, memeriksa, menggeledah, dan menyita terhadap tersangka atau pun barang yang dianggap berkaitan dengan tindakan pidana korupsi untuk kepentingan fungsi penyelidikan dan penyidikan. Dalam penggunaan hak dan kewenangan tersebut, KPK sebagai penyidik tindak pidana korupsi harus tunduk dan taat terhadap prinsip the right process, dimana setiap tersangka berhak atas penyelidikan dan penyidikan yang berlandaskan sesuai dengan hukum acara (KUHAP) merupakan pencerminan dari Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang KPK. e. Bahwa penjabaran Hak tersangka dalam KUHAP. KUHAP meletakkan landasan perlindungan hak tersangka dan terdakwa yang diatur dalam Bab 6 yang isinya merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang kemudian diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Adapun landasan prinsip pokok perlindungan hak tersangka dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 ... 1970 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 relatif hampir sama. Hal tersebut menjadi landasan prinsip yang diberikan hukum untuk melindungi hak dan martabat tersangka atau terdakwa. Prinsip yang dijabarkan dalam Bab 6 KUHAP, dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Hak tersangka atau terdakwa segera mendapat pemeriksan diatur dalam Pasal 50 KUHAP. 2. Hak untuk melakukan pembelaan diatur dalam Pasal 51 sampai Pasal 57 KUHAP. 3. Hak tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahanan. f. Bahwa penangguhan penahanan diatur secara tersendiri dalam Pasal 31 KUHAP dalam Bab 5, yaitu tentang Penahanan, Penggeledahan 10

Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat. Pengertian dari penangguhan penahanan, yaitu mengeluarkan terdakwa atau tersangka dari penahanan sebelum masa penahanannya berakhir. Dalam pelaksanaannya kemudian, ditetapkan dalam peraturan pelaksanaan antara lain, melalui PP Nomor 27 tahun 1983 dan peraturan Menteri Kehakiman Nomor 04/UM/0106/1083 berdasarkan Pasal 31 KUHAP penanganan penahanan dapat terjadi karena; 1. permintaan tersangka atau terdakwa, 2. permintaan tersebut mendapat persetujuan oleh instansi yang menahan atau yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang telah ditetapkan, 3. ada persetujuan dari tahanan untuk mematuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan. Bahwa penangguhan penahanan digantungkan dengan syarat tertentu, yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 31 angka 1 KUHAP. Dalam penjelasan ini diperoleh syarat apa yang dapat ditetapkan oleh instansi yang menahan. Satu, wajib lapor, tidak keluar rumah, dan tidak keluar kota. Penangguhan penahanan sendiri biasanya diikuti dengan adanya jaminan penangguhan penahanan. Unsur jaminan ini sifatnya fakultatif tidak mutlak unsur jaminan dapat dikesampingkan. Cuma agar syarat penahanan benar-benar ditaati, ada baiknya penangguhan dibarengi dengan jaminan. Jaminan dapat berupa; 1. jaminan penangguhan berupa uang dan, 2. jaminan penangguhan berupa orang. Sedangkan mengenai petunjuk pelaksanaan jaminan tersebut diatur dalam angka 8 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 14/PW/0703/1983 tanggal 10 Desember 1983. h. Bahwa wewenang untuk penangguhan penahanan dapat diberikan oleh sesuai ... oleh semua instansi penegak hukum. Pasal 31 angka 1 KUIHAP tak membatasi kewenangan penangguhan penahanan oleh semua instansi penegak hukum. Setiap instansi yang berwenang ... setiap instansi yang wewenang menahan, maka wewenang pula untuk menangguhkan. i. Bahwa penangguhan penahanan merupakan wewenang dari instansi penegak hukum, dan memberikan ... untuk memberikan penangguhan. Apabila Instansi penegak hukum atau KPK mempertimbangkan alasan objektif maupun subjektif untuk penangguhan penanganan, yaitu tindak pidana yang disangkakan, diancam dengan pidana penjara lebih dari lima tahun, adanya bukti yang cukup, tersangka dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti, melarang ... melarikan diri, mengurangi perbuatan pidana, dan sering melakukan jumpa pers yang dapat menggalang opini publik, maka kewenangan untuk tidak memberikan penangguhan 11

penahanan kepada tersangka, tidak bertentangan dengan hak tersangka yang tercantum dalam KUHAP. Tetapi merupakan tugas dan wewenang dari KPK yang berdasarkan kepada asas kepastian hukum, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. j. Bahwa Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang KPK merupakan unsur dasar hukum dalam perlindungan terhadap tersangka tindak pidana korupsi. Apabila pasal tersebut dihilangkan, maka perlindungan terhadap tersangka tindak pidana korupsi tidak mempunyai landasan hukum sehingga perlindungan pemenuhan hak-hak tersangka dalam KUHAP, yaitu perlindungan terhadap hak-hak tersangka diatur dalam Bab 6 dan ... dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang tidak tercermin dalam Undang-Undang KPK yang menimbukan akibat bagi KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam memberantas tindak pidana korupsi. Berdasarkan uraian diatas, DPR berpendapat bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (2) adalah sudah tepat. Dan tidak bertentanagan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Majelis Hakim Yang Mulia, demikian keterangan DPR kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo. Terima Kasih, wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum. wr. wb. 34.

KETUA: ANWAR USMAN Baik, terima kasih. Karena Ahli dari pihak terkait tidak hadir, jadi diminta nanti kalau memang mau tetap mengajukan, cukup dengan keterangan saja dari keterangan tertulis. Jadi persidangan hari ini dianggap sidang terakhir. Ya, ada yang perlu didalami dari Majelis, silakan, Yang Mulia Pak Patrialis, Pak Suhartoyo.

35.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terima kasih, Pak ketua. Ini kesempatannya kan cukup langka kalau ketemu, Yang Mulia Para Anggota DPR ini. Ya, sudah beberapa kali absen terus kemarin Pak Putu baru mulai, sekarang Pak John Kenedy Azis. Jadi begini karena Undang-Undang yang ada itu adalah produknya DPR dan Pemerintah, kalau mencermati pendapatnya Pemerintah dan DPR kan tidak ada persoalan dengan Undang-Undang itu. Tapi kenyataan kan juga terjadi perbedaan-perbedaan yang kemudian oleh Para Hakim di dalam memutus tentang penyidik ini beraneka ragam di luaran sana.

12

Artinya bahwa apa yang disampaikan Pemohon juga bukan tanpa alas an. Artinya memang secara faktual kan juga kejadian itu memang ada bahwa dari beberapa putusan praperadilan oleh Para Hakim itu ada yang kemudian memang menyatakan penyidik yang ada di KPK, yang non-Polri itu dianggap tidak sah dan ada juga Hakim yang menyatakan sah. Artinya, hal ini kalau kemudian hal ini berlarut-larut ya akan menjadi persoalan ketika kita akan membangun sebuah penegakan hukum. Nah, barangkali kalau Saya punya pemikiran seperti ini, Pak John dan Bapak dari Pemerintah, dan mungkin dari KPK dan juga dari Pemohon. Kita ambil tengah-tengah supaya settle, tapi juga ini hanya pendapat. Tolong nanti disikapi kalau memang persidangan ini sudah cukup sampai hari ini, di dalam kesimpulan. Bagi Saya, sebagai salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi penting untuk dijadikan bahan pertimbangan ketika nanti ini dimusyawarahkan di tingkat Pleno. Pemohon kan mempersoalkan bahwa penyidik itu harus firm Pasal 6A, B itu, Pasal 6 1-2, ya, Polisi dan PPNS itu. Kemudian Pasal 7-nya bahwa yang terhadap PPNS itu, ketika melaksanakan tugas, di bawah koordinator dan pengawasan penyidik. Maksudnya penyidik kepolisian ini, di Pasal 7-nya ini. Sementara di Pasal 45 KPK, ini kan diberi kebebasan secara independent untuk mengangkat dan memberhentikan. Artinya, memang di situ juga tidak ada persyaratan harus dari Polisi. Bagaimana kalau itu diharmonikan saja? Begini, Pak John, diharmonikan saja bahwa sekarang kan memang ada penyidik yang berasal dari kepolisian yang masih ada di KPK, ya kan. Nah, supaya semua juga semua terakomodir di situ, KPK bisa mengangkat penyidik yang independent, ya kan. Tapi, tetap di bawah koordinator dan pengawasan penyidik yang dari kepolisian itu yang ada di KPK. Saya kira dua-duanya ini settle, ini enggak ... semua terakomodir ini, ini kan pendapat Saya, ya. Tapi tetap saya minta pandangan dari ... termasuk dari KPK nanti. Karena hakikatnya itu sebenarnya ... Pak John tadi mengatakan dulu itu, kebutuhan waktu itu, tapi kalau menurut saya sih sekarang juga masih dibutuhkan, masalah kompetensi itu lho, Pak. Saya juga tidak kemudian menganggap bahwa yang independent itu masih di bawah yang dari penyidik. Tapi kalau penyidik itu jebret, begitu pendidikan, ada pendidikan yang penyidikan sana ada, yang penyidik-penyidik itu. Bahkan sekarang Mabes Polri itu menerima polisi sarjana itu khusus penyidik yang disetarakan dengan Brigadir Kepala ya, Pak? Bintara. Jadi dikorbankan ini. Kalau dulu sarjana itu disamakan dengan waktu ada wajib militer dulu kan, letnan ya, perwira. Sekarang enggak, dikorbankan tapi yang diambil sebenarnya ilmunya, dikasih pangkat sersan, tapi ilmu-ilmu kesarjanaannya itu, Pak. Jadi sebenarnya degradasi, bagi saya ini sebuah

13

ketidakadilan juga, tapi kan … karena semangat kepolisian ingin meningkatkan kualitas-kualitas penyidik ini. Nah, barangkali itu kalau diharmonikan bagaimana? Semua terakomodir di situ. Jadi unsur di bawah pengawasan dan koordinator penyidik yang genuine dari kepolisian ada di KPK, tapi yang diangkat dan diberhentikan dari unsur independent, ini juga terakomodir di situ. Ini wacana saya, tapi mudah-mudahan ini bisa menyelesaikan masalah kalo … bagi saya, tapi mungkin ada yang lebih pelik di … di antara relung-relung itu, saya enggak tahu ya, tapi sepintas kok ini sebenarnya bagus ini untuk penyelesaian ini. Sehingga nanti, Pak, dari KPK ya, ketika membuat Berita Acara pemeriksaaan, verbal, verbal itu … proses verbal itu, itu nanti yang tanda tangan di bawah ini adalah tersangka atau saksi, kemudian penyidik, ya kan. Baru di bawahnya nanti koordinator atau pengawas penyidik. Siapa penyidik kepolisian yang ada di situ. Bapak juga aman, enggak bakal ada yang mau gugat praperadilan lagi kalau sudah seperti itu karena Pasal 7 KUHAP sudah terpenuhi di situ. Tapi kewenangan Bapak untuk mengangkat penyidik independent juga tidak tertutupi, bagus enggak kira-kira? Bukan saya minta dipuji, tapi kira-kira bisa diterima enggak? Nanti kalau Pak Ketua menutup hari ini sidang sudah selesai, sudah. Mahkamah minta di kesimpulan saja, ya Pak, ya? Mungkin itu jalan keluar yang bagus, dan ke depan tidak ada lagi nanti celah yang akan dipersoalkan. Sementara untuk pendapat saya ini. Mungkin kalau Yang Mulia yang lain punya pendapat, saya enggak tahu. Pak John, ya, nanti meskipun DPR ini jarang memberi kesimpulan, keterangan tambahanlah, Pak John. Bagaimana itu mendukung firm enggak, atau mau diberi tanggapi sekarang juga boleh kalau diizinkan Pak Ketua. Terima kasih, Pak Ketua. 36.

KETUA: ANWAR USMAN Masih ada dari Yang Mulia Pak Patrialis.

37.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Terima kasih, Pak Ketua. Pak John, John Kenedy Azis, sudah kangen juga kita. Kenapa Pak Suhartoyo sampai berpikir jauh begitu? Ini kalau dilihat dari jawaban DPR ini masuknya di sela-sela saja (Hakim menggunakan istilah asing), jadi belum konkret pendapatnya, setuju apa tidak, kan begitu. Kalau setuju, apa alasannya. Enggak setuju, apa alasannya. Konkretnya begitu. Kalau yang tadi norma-normanya disampaikan, harus begini-begini, itu sebetulnya sudah umum, kan

14

begitu, iya. Jadi tolong dalam kesimpulannya yang konkret gitu, kan itu gunanya, ya. Makanya Pak Suhartoyo agak gelisah tadi itu. Terus yang kedua, Pak John, ini anggota DPR yang terhormat. Kami minta tolong perhatian, ini mohon maaf ya, tidak bermaksud ingin masuk pada kewenangan DPR, tapi banyak sekali enggak dihadiri, sidang-sidang yang diundang resmi, nanti tiba-tiba putusannya sudah begini. Jadi tolong tim, saya kira timnya cukup kuat itu ya, untuk bisa ... apa namanya … menghadirilah sidang-sidang kita ini karena keterangan DPR itu kan dibutuhkan. Nanti kan tanpa DPR, kita memutuskan, “Ah kok Mahkamah Konstitusi enggak dengerin kita sih,” gitu, kan. Walaupun keterangannya enggak mengikat gitu, ya, minta tolong betul. Dulu saya sudah pernah pesan juga sama Pak Putu, kan gitu. Jadi kita senang juga kalau ada DPR di sini, jadi kelihatan bahwa masih concern-lah dalam bidang ini. Kalau masalah politik, ya kita ikuti terus di media itu, ya kan? Tapi kita kan ingin juga DPR selalu menjaga ... apa namanya ... marwah konstitusi kita itu, ya. Kemudian Pak Setiadi, ya. Dulu kalau enggak salah kan kita ada minta nama-namanya itu, Pak. Yang mana yang ditangguhkan, dialihkan atau dibantar segala macam itu ya, udah dikasih belum, Pak Setiadi? 38.

PIHAK TERKAIT: SETIADI Sudah, Yang Mulia. Sudah.

39.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oh sudah, ya?

40.

PIHAK TERKAIT: SETIADI Sudah. Dua sidang di sebelumnya ini.

41.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oh kok belum sampai ke … ya, nanti saya minta sama sekretariat lagi. Itu saja.

42.

PIHAK TERKAIT: SETIADI Nanti kalau memang ada, nanti kami tambahkan lagi.

43.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oke, baik-baik. Terima kasih, Pak. Gitu saja, Pak Ketua.

15

44.

KETUA: ANWAR USMAN Pak John, mungkin nanti disatukan dengan kesimpulan nanti, atau mungkin ada pengantar dulu ya, silakan.

45.

DPR: JOHN KENEDY AZIS Terima kasih, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Yang saya muliakan Pak Suhartoyo, Pak Patrialis Akbar. Pak Suhartoyo sahabat lama, Pak Patrialis Akbar, guru saya. Saya belajar jadi Advokat sama Beliau, Pak. Jadi keluar dari Universitas Parahyangan, saya ikut Beliau. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Pak Suhartoyo. Jadi apa yang Bapak usulkan secara lisan tadi, saya sendiri sudah mencatat dengan baik-baik, Pak. Kebetulan di DPR sekarang Undang-Undang KPK ini lagi memang akan dilakukan perubahan, sudah masuk dalam Prolegnas … Prolegnas tahun 2015, dan saya juga saya sebagai … ikut dalam panjanya sampai dengan hari ini, gitu lho, Pak. Masukan-masukan dari Yang Mulia Bapak Suhartoyo akan menjadi pertimbangan kami nanti dalam membahas tentang perubahan Undang-Undang KPK ini. Perlu kami sampaikan ada sekitar empat poin yang paling mendasar yang akan kita lakukan dalam perubahan Undang-Undang KPK itu. Pertama adalah mengenai pengawasan. Yang kedua, mengenai SP3. Yang ketiga adalah mengenai penyidik, ya, mengenai penyidik. Yang keempat adalah mengenai penyadapan, ya, mengenai penyadapan. Ini empat inilah yang sekarang yang masih alot. Jadi tentang KPK yang berumur 12 tahun segala macam itu, melalui kesempatan ini, kami sampaikan itu tidak ada dan tidak benar. Itu tanggapan saya terhadap yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Suhartoyo, sahabat lama saya. Yang kedua, terhadap kakak saya Yang Mulia Pak Patrialis Akbar. Baik, Pak, nanti akan kami sampaikan, nanti kita sampaikan ke sekretariat dalam usulan yang konkret tentang tanggapan DPR tadi itu akan kami tambahkan nanti, Yang Mulia. Dan juga mengenai minta perhatian khusus setiap persidangan yang melibatkan DPR harus hadir, nanti dengan Pak Doktor terhormat … yang terhormat Pak Doktor Aziz Syamsuddin akan juga … kami sampaikan. Dan melalui kesempatan ini, kami mohon maaf. Terima kasih, itu tanggapan kami secara umum. Wassalamualaikum wr. wb.

46.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Terima kasih, Pak John. Hebat anggota DPR ini.

16

Pak Setiadi, ini sudah sampai ke kami, ya Pak. Tapi ini mengenai jumlah penyidik ini, Pak, yang disampaikan, sudah ada ini. Ini sudah kita baca, ini mengenai yang itu lho, Pak, tahanan yang minta ditangguhkan, yang minta di apa … dibantar segala macam, ini kan bagian dari itu. Kan dulu dari KPK mengatakan, “Enggak pernah ini Kaligis mengajukan permohonan, kok bisa tiba-tiba seperti itu? Saya juga tegur dulu Pemohonnya, dulu mereka bilang dia minta enggak dikasih.” Tapi hanya berita itu … apa kesimpulannya dari berita-berita aja di media, kan begitu? Waktu Pak Setiadi janji dulu, silakan. 47.

PIHAK TERKAIT: SETIADI Jadi mohon izin, Yang Mulia. Memang pada waktu permintaan itu sudah kami siapkan dan juga sudah kami berikan. Seingat saya di daftar itu ada tiga; satu, penyidik, kemudian jumlah tahanan, dan juga jumlah orang yang diberikan pembantaran. Tapi kalau mungkin Yang Mulia pada saat ini sekarang tidak memiliki atau tidak ada, kami akan sampaikan ulang untuk berikutnya.

48.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, ini Paniteranya yang kasih bahan ke kami tadi.

49.

PIHAK TERKAIT: SETIADI Siap.

50.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Minta tolong ya, Pak Setiadi.

51.

PIHAK TERKAIT: SETIADI Kami sampaikan ulang.

52.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Dilengkapi lagi, ya?

53.

PIHAK TERKAIT: SETIADI Ya.

17

54.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ini sangat penting lho bagi kami.

55.

PIHAK TERKAIT: SETIADI Siap.

56.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, sangat penting. Terima kasih, ya.

57.

PIHAK TERKAIT: SETIADI Sama-sama, Pak.

58.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik.

59.

PIHAK TERKAIT: SETIADI Mohon izin, ada tambahan, Bapak.

60.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan.

61.

PIHAK TERKAIT: SETIADI Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi dan Bapak Hakim Konstitusi yang lainnya. Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan, yang pertama terkait dengan Ahli. Bapak Profesor Saldi Isra sudah menyampaikan secara lisan dan juga melalui whatsapp dan juga email bahwa Prof. Saldi Isra menyiapkan keterangan tertulis, nanti akan disampaikan secara affidavit pada saat untuk kesimpulan. Kemudian untuk Bapak Busyro Muqoddas, kemarin kami ketemu di Semarang dan sudah menanyakan langsung. Beliau hari ini tidak bisa dan menyampaikan bahwa keterangan yang disampaikan oleh Pak Busyro pada intinya sama dengan yang disampaikan oleh Pak Bambang Widjojanto yang sidang yang terdahulu. Kemudian terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Suhartoyo, pada prinsipnya justru kami di Pasal 38, mohon izin kami bacakan. Di Pasal 38 ayat 2, apa yang disampaikan Yang Mulia Bapak Suhartoyo justru berbeda karena di ayat 2 menyebutkan di Pasal 18

38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Terkait dengan itu, kalau tidak salah Yang Mulia Bapak Suhartoyo juga pernah menyampaikan tentang siapa penyidik yang menangani kasusnya Pak OCK. Kalau enggak salah Bapak ... sidang yang lalu menanyakan itu. Kami bacakan di sini ada 13 orang yang terdiri dari lima anggota Polri aktif sebagai penyidik. Kemudian, tiga orang mantan anggota Polri yang sudah berhenti dan diangkat sebagai pegawai tetap dan penyidik, yaitu tiga orang, dan tiga orang penyidik internal. Jadi, kami mungkin mengoreksi. Mohon maaf sebelumnya, Yang Mulia. Penyidik internal, bukan penyidik independent. Penyidik yang diangkat oleh KPK sebanyak lima orang. Ini komposisi yang menangani kasus atau perkaranya Bapak OCK. Jadi terkait dengan itu, kami pada saat pemeriksaan terhadap mereka pada beberapa waktu tahun yang lalu, pada intinya adalah penyidik Polri yang menangani persoalan atau kasusnya Bapak OCK dan non-Polri maupun penyidik internal, selalu penyidik internal didampingi bersama-sama dengan penyidik Polri yang aktif. Sebagaimana pada sidang yang kedua dan ketiga, kami sampaikan bahwa penyidik internal tidak berdiri sendiri bicara pada saat memeriksa. Mereka selalu didampingi atau bersama-sama dengan penyidik Polri yang aktif maupun penyidik Polri yang sudah purna tugas atau sudah berhenti dan diangkat sebagai penyidik internal di sana. Dan yang terakhir, untuk kesimpulan nanti akan kami tambahkan semua apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Majelis dan Anggota yang tadi disampaikan. Terima kasih, Pak Ketua. 62.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Pak, Pasal 38 itu justru yang dipersoalkan di persidangan ini. Kenapa bertentangan dengan KUHAP secara universal, ya kan. Mereka ber … berargumentasi Pasal 7 ayat (2). Itu mestinya menjadi pedoman untuk penyidik yang non-Polri, mestinya di bawah pengawasan dan koordinator. Itu yang diargumentasikan Pemohon, coba kita cermati. Nah, menurut saya dikawinkan saja, ya kan. Toh unsur itu ada semua di KPK dan lebih bagus lagi kalau mau efektif, Pak, saya enggak tahu bahwa ini sudah dilaksankan apa belum. Di sana mestinya dibentuk tim-tim penyidik itu di bawah koordinator ini, ya kan. Itu koordinatornya beri saja polisi, sudah aman. Itu sudah memenuhi Pasal 7 ayat (2) KUHAP, juga sudah memenuhi Pasal 38 Undang-Undang KPK, ya enggak.

19

63.

PIHAK TERKAIT: SETIADI Ya. Mohon izin, Yang Mulia.

64.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya.

65.

PIHAK TERKAIT: SETIADI Memang benar, Yang Mulia. Di sana ada namanya koordinator satgas. Ya, jadi satgas-satgas itu terdiri dari satu satgas misalnya satgas satu, dua, dan sebagainya. Perpaduan antara penyidik yang Polri, penyidik yang Polri yang sudah berhenti, atau sudah pension, atau sudah purna tugas, dan penyidik yang apa ... internal dan itu di bawah koordinator.

66.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, tahu. Tapi produknya kan Berita Acara pemeriksaan, Pak.

67.

PIHAK TERKAIT: SETIADI Siap.

68.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Semua penyidik itu kan produknya BAP.

69.

PIHAK TERKAIT: SETIADI Siap.

70.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO BAP itulah yang kemudian dipersoalkan oleh Para PemohonPemohon praperadilan atau yang sekarang dalam hal ini Pak OC. Artinya, yang saya … saya usulkan tadi, setiap menutup Berita Acara pemeriksaan, ya penyidiknya siapa, terperiksanya siapa, tanda tangan, ditutup dengan koordinator dan pengawas untuk memenuhi Pasal 7 ayat (2) KUHAP (…)

71.

PIHAK TERKAIT: SETIADI Baiklah, Pak. 20

72.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Selesai, Pak. Aman itu mestinya secara kasat mata. praperadilan pun bakal aman, ya kan.

73.

Di

PIHAK TERKAIT: SETIADI Siap.

74.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tapi Bapak diskusikan dulu dengan Para Komisioner itu, khususnya Pak Indriyanto. Monggo, silakan.

75.

PIHAK TERKAIT: SETIADI Terima kasih, Bapak.

76.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya.

77.

KETUA: ANWAR USMAN Baik, jadi begitu. Jadi semua sudah disampaikan tinggal nanti ya mungkin ada tambahan, ya Pak John dalam kesimpulan termasuk dari Pihak Terkait, ya. Juga Pihak Kuasa Presiden maupun dari Pemohon, ya. Untuk itu sidang tidak ada lagi ya sampai nanti ada panggilan untuk putusan, tinggal penyerahan kesimpulan, ya. Batas terakhirnya hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015, pukul 10.00 WIB. Jadi sudah jelas ya. Terkahir hari Kamis, 10 Desember 2015, pukul 10.00 WIB. Dari Termohon sudah jelas, ya, tidak ada lagi ya. Kuasa Presiden, MPR sudah jelas, dari Pihak Terkait jelas.

78.

PIHAK TERKAIT: SETIADI Siap.

21

79.

KETUA: ANWAR USMAN Baik. Dengan demikian, sidang (suara tidak terdengar jelas) ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 12.00 WIB Jakarta, 2 Desember 2015 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

22