2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 69/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI/SAKSI PEMOHON (IV)

JAKARTA SELASA, 11 AGUSTUS 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 69/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria [Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 36 ayat (1)] dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Ike Farida ACARA Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli/Saksi Pemohon (IV) Selasa, 11 Agustus 2015 Pukul 14.18 – 15.40 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

AnwarUsman I Dewa Gede Palguna Manahan MP Sitompul Patrialis Akbar Suhartoyo Wahiduddin Adams Maria Farida Indrati

Dewi Nurul Savitri

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Ike Farida B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Stanley Gunadi 2. Ahmad Basrafi 3. Yahya Tulus Nami C. Saksi dari Pemohon: 1. Rulita Anggraini 2. Septalita Andini 3. Cahriani D. Pemerintah: 1. Mualimin Abdi 2. Heni Susila Wardoyo 3. Jaya 4. Tri Rahmanto 5. Ahmad Syaiku 6. Saan 7. Rita Adriani 8. Aga Setia Putra 9. Nasrudin

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.18 WIB 1.

KETUA: ANWAR USMAN Sidang Perkara Nomor 69/PUU-XIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Pemohon dipersilakan memperkenalkan siapa saja yang hadir.

2.

PEMOHON: IKE FARIDA Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi. Pada hari ini saya didampingi oleh Kuasa Hukum saya, sebelah kanan saya Bapak Stenley Gunadi. Sebelah kiri saya Bapak Yahya Tulus dan Bapak Ahmad. Selanjutnya sebagaimana bimbingan yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Pada persidangan sebelumnya agar saya dapat menghadirkan tiga orang saksi ahli ... mohon maaf, tiga orang saksi fakta dan satu orang saksi ahli, dalam kesempatan kali ini saya sudah menghadirkan tiga orang saksi fakta, namun dikarenakan jadwal kepadatan saksi ahli pada hari ini belum dapat hadir. Namun insya Allah di persidangan berikutnya saksi ahli akan hadir. Adapun saksi yang saya hadirkan pada hari ini adalah ... saksi yang pertama adalah Saudari Septalita ... Septalita Andini, ya. Dan selanjutnya Saudari Cahriani. Dan selanjutnya Saudari Rulita Anggraini. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

3.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Dari Kuasa Presiden, silakan siapa saja?

4.

PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDOYO Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari kuasa Presiden dihadiri tiga kementerian. Yang paling sebelah kiri Bapak Dr. Nasrudin (Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan). Kemudian di sebelahnya lagi ada Bapak Aga Setia Putra dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Kami sendiri Heni Susila Wardoyo. Di sebelah kanan Bapak Saan dari Kementerian Agama dan di paling ujung ada Bapak Ahmad Syaikhu (Kementerian ATR dan BPN). 1

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. 5.

KETUA: ANWAR USMAN Baik, terima kasih. Sedianya acara persidangan hari ini adalah untuk mendengarkan keterangan DPR dan Saksi dari Pemohon. Karena DPR masih reses, jadi kita langsung mendengarkan keterangan saksi. Dipersilakan ke depan untuk diambil sumpah dulu. Islam semua, ya? Ya, dipersilakan, Yang Mulia Pak Wahiduddin untuk mengambil sumpah.

6.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Untuk Saksi, ikuti lafas yang saya ucapkan. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”

7.

SELURUH SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: Bismilahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

8.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Dipersilakan kembali ke tempat. Ya, dipersilakan yang pertama Ibu Septalita Andini, ya. Ya, di podium. Mau dituntun dengan pertanyaan atau langsung memberikan keterangan?

9.

SAKSI DARI PEMOHON: SEPTALITA ANDINI Langsung saja, Pak.

10.

PEMOHON: IKE FARIDA Langsung memberikan keterangan (...)

11.

KETUA: ANWAR USMAN Oh, langsung memberikan (...)

2

12.

PEMOHON: IKE FARIDA Nanti barangkali kalau ada yang kurang akan saya tambahkan. Terima kasih.

13.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Silakan.

14.

SAKSI DARI PEMOHON: SEPTALITA ANDINI Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pemohon dan Kuasa Pemohon, Pihak Terkait yang saya hormati dan hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama, izinkanlah saya menyampaikan rasa terima kasih kepada Yang Mulia Ketua dan seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi, yang pada hari ini memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan yang diajukan oleh Pemohon Ibu Ike Farida. Perkenalkan nama saya Septalita Andini. Umur 32 tahun. Lahir di Jakarta. Saya menikah dengan warga negara Pakistan pada tahun 2010 dan sudah dikaruniai satu orang anak. Sampai dengan saat ini, saya masih mempertahankan kewarganegaraan Indonesia karena saya cinta dengan negara ini. Saya akan menerangkan pengalaman saya yang terdiskriminasi karena berlakunya pasal-pasal yang diminta pengujiannya oleh Pemohon Ibu Ike Farida. Pada tahun 2008 ketika saya masih lajang, saya memesan satu unit apartemen di Tebet, Jakarta Selatan, dan langsung membayarkan uang tanda jadi sebesar Rp10.000.000,00. Sistem pembayaran yang saya ambil adalah cicilan yang akan lunas pada bulan Juli 2011. Tepat dua bulan setelah melakukan pemesanan tersebut, akhirnya saya dan pihak pengembang menandatangani PPJB. Kemudian pada 3 Juli 2010, saya menikah dengan seorang lakilaki berkewarganegaraan Pakistan. Sebelum saya menikah, saya sempat bertanya pada pihak legal dari developer apakah ada yang harus saya siapkan dokumen atau hal-hal lain terkait dengan pembelian unit apartemen karena saya akan menikah dengan orang asing. Dan dijawab oleh pihak legal developer pada saat itu adalah tidak perlu, Bu. Karena Ibu membeli sebelum menikah. Lalu saya pun bertanya juga ke temanteman saya yang suaminya juga warga negara asing, apakah mereka ada yang membuat perjanjian perkawinan? Tetapi tidak ada yang pernah buat perjanjian perkawinan, jadi saya tidak mendapat masukan dan juga 3

tidak khawatir apa-apa sehingga saya pun tidak membuat perjanjian perkawinan. Bulan April tahun 2011 selesailah cicilan saya dan pada bulan Juli 2011 saya dihubungi oleh pihak developer untuk memproses akta jualbeli dan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. Mereka memberitahu semua dokumen yang harus saya persiapkan untuk mempersiapkan AJB. Kemudian saya datang ke developer dengan semua dokumen yang diminta. Tetapi karena melihat KTP dan KK saya yang sudah berubah status menjadi kawin, mereka juga meminta dokumen identitas suami. Dan begitu mereka lihat bahwa suami saya adalah warga negara asing, mereka kemudian meminta juga perjanjian perkawinan. Saya katakan bahwa saya tidak punya dan juga jelaskan karena dulu ketika saya tanya, pihak pengembang juga menjawab tidak perlu. Namun, kini mereka mengatakan bahwa AJB tidak dapat diproses karena Warga Negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing tanpa perjanjian pernikahan ... perkawinan, maaf, tidak dapat membeli HGB. Ketika mendengar hal tersebut saya sangat terkejut, sedih, marah, semua bercampur jadi satu. Kenapa dulu mereka bilang bisa dan tidak akan masalah dan mereka pun mencoba berkilah dengan berbagai alasan dan menjelaskan bahwa legal yang dulu sudah resign. Saya sudah bolak-balik ke developer dengan mohon-mohon, tetapi tetap saja tidak dapat dilaksanakan proses AJB, padahal kewajiban saya membayar lunas cicilan sudah saya tepati. Begitu juga dengan PBB tiap tahun yang harus dibayar sudah saya bayar tepat waktu sehingga tidak ada tunggakan sama sekali dari saya kepada pihak developer dan negara. Akhirnya pihak legal developer menyarankan saya untuk cerai dahulu dengan suami, atau menggunakan KTP saya yang lama dengan status single, atau solusi yang terakhir dengan mengalihkan kepemilikan kepada saudara saya atau orang tua, pinjam nama. Namun jika pinjam nama orang lain, maka akan ada biaya tambahan yang harus saya bayar karena mengganti nama pembeli. Ketika saya tanya berapa biaya tambahan tersebut, saya hampir mau menangis karena ternyata biayanya sangat besar, yakni hampir setengah dari harga pembelian apartemen tersebut. Tentunya obsi yang saya pilih dari ketiga pilihan itu adalah peralihan hak ke saudara atau orang tua, tapi itu membutuhkan uang yang banyak. Dari mana saya bisa mendapatkan dana sebesar itu hingga saat ini pun saya belum mengurus peralihan tersebut. Pihak legal developer pernah bilang bahwa jika tidak diurus, nanti setelah satu tahun unit akan diambil alih oleh negara menjadi milik negara. Tapi mau bagaimana lagi, uang yang dibutuhkan untuk peralihan tersebut nilainya sangat besar untuk saya. Di sisi lain, saya juga tidak mau memalsukan KTP saya yang sudah berubah status. 4

Sejak saat itu, saya selalu dikejar oleh pihak developer untuk segera mengurus AJB dan HGB dengan cara peralihan hak ke saudara atau orang tua saya. Dan pada bulan Februari 2015 yang lalu, saya dihubungi oleh pihak developer, mereka bertanya tentang proses AJB itu dan sekali lagi mengatakan jika tidak segera diproses, unit akan diambil alih oleh negara dan mereka tidak akan bertanggung jawab. Dengan adanya statement dari developer itu, tentu membuat saya tertekan dan merasa terdiskriminasi hanya karena saya menikah dengan warga negara asing. Walaupun saya sudah membayar unit tersebut secara lunas, namun secara hukum saya belum menjadi pemilik unit tersebut, dan sampai saat ini saya juga tidak pernah punya rumah atas nama sendiri karena berlakunya undang-undang ini. Begitu pun dengan hak-hak saya yang hak-hak saya di sini disamakan dengan warga negara asing, padahal saya juga Warga Negara Indonesia, lalu kenapa saya harus dibedakan dengan Warga Negara Indonesia lainnya saat saya ingin memiliki properti tanah dan bangunan yang sudah saya beli dan saya bayar lunas dengan uang saya sendiri? Permasalahan saya tidak hanya berhenti sampai di situ. Saya merupakan anak tertua dari tiga bersaudara dan kedua orang tua saya masih hidup. Terkait dengan aset orang tua saya yang berbentuk properti, orang tua saya berkeinginan untuk membaginya ke anak-anak termasuk saya. Namun karena suami saya adalah orang asing, dan adanya permasalahan tentang tertundanya proses AJB untuk apartemen saya yang kemudian kami semua menjadi khawatir dan ragu untuk memberikannya atas nama saya. Hingga akhirnya aset properti dari orang tua tersebut memakai nama adik saya. Setiap hari saya harus hadapi perasaan khawatir, takut, sedih, kecewa, marah karena hal tersebut belum selesai sampai sekarang. Hingga kemudian saya mendengar nama Ibu Ike Farida yang sedang mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi karena mengalami hal yang sama, saya merasa ini adalah titik terang dan jawaban akan penderitaan dan doa saya selama ini. Kalau saja Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria pada frasa Warga Negara Indonesia dimaknai Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali dalam segala status perkawinan, baik Warga Negara Indonesia yang tidak kawin, Warga Negara Indonesia yang kawin dengan sesama Warga Negara Indonesia, dan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing, hal ini akan memberikan penegasan bahwa Warga Negara Indonesia yang kawin campur boleh membeli Hak Milik dan Hak Guna Bangunan, pasti permasalahan Warga Negara Indonesia kawin campur dapat teratasi. Demikian saya sampaikan. Wassalamualaikum wr. wb. Hormat saya, Septalita.

5

15.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya, Saksi Ibu Cahriani. Silakan. Ini sama, ya, langsung memberikan keterangan, ya?

16.

PEMOHON: CAHRIANI Ya, betul, Yang Mulia.

17.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan.

18.

SAKSI DARI PEMOHON: CAHRIANI Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pemohon dan Kuasa Pemohon, Pihak Terkait yang saya hormati, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkanlah saya menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Cahriani, seorang Warga Negara Indonesia yang menikah dengan laki-laki Kewarganegaraan Jerman pada tahun 1993, dan saat ini kami telah dikaruniai dua orang anak dan saya tidak memiliki perjanjian perkawinan. Dengan tidak adanya perjanjian perkawinan, saya merasakan dampak yang luar biasa merugikan hak-hak perjanjian … hak-hak konstitusional saya terampas dengan berlakunya pasal-pasal yang menjadi objek pengujian sebagaimana yang dimohonkan oleh Ibu Farida. Saya dan Bu Farida mempunyai nasib yang sama akibat status perkawinan yang menikah dengan warga negara asing, sekalipun saya tetap mempertahankan kewarganegaraan Indonesia yang saya cintai. Pada saat ini, saya akan menceritakan secara singkat pengalaman saya yang terdiskriminasi karena berlakunya pasal-pasal yang diminta pengujiannya oleh Ibu Farida. Pada bulan April 2014, saya berencana untuk membeli sebuah ruko di daerah Bogor dengan menggunakan fasilitas KPR. Selanjutnya, dalam proses pembelian tersebut dikarenakan pihak bank mengetahui bahwa saya bersuamikan warga negara asing, kemudian pihak bank mengajukan persyaratan diharuskannya adanya perjanjian perkawinan agar permohonan KPR dapat dilaksanakan. Menurut pihak bank, selama saya tidak dapat menyerahkan perjanjian perkawinan, pihaknya tidak dapat mengabulkan permohonan KPR. Sungguh sangat sedih dan kecewa saya ketika mendengar penjelasan tersebut. Tidak pernah saya 6

bayangkan sebelumnya kalau saya harus mengalami perbedaan perlakuan karena saya menikah dengan seorang warga negara asing. Saya kemudian berupaya dan mencari-cari jalan keluar bagaimana caranya saya tidak kehilangan kesempatan untuk meminjam uang ke bank karena ruko tersebut sangat strategis dan dibutuhkan untuk mensupport kehidupan saya. Hingga akhirnya saya mendengar kabar dari kawan untuk mencoba dengan meminta permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri Bogor. Maaf, penetapan pisah harta ke Pengadilan Negeri Bogor. Kemudian pada bulan Mei 2014, dengan bersemangat saya mengajukan penetapan pisah harta melalui Pengadilan Negeri Bogor dengan maksud sebagai pengganti perjanjian perkawinan. Namun, alangkah sedih dan kecewanya saya ternyata permohonan tersebut ditolak oleh pengadilan. Saya merasa tidak percaya dengan penolakan hakim tersebut. Beberapa saat kemudian, dalam keadaan sedih saya akhirnya berkonsultasi dengan pengacara untuk mendapatkan solusi. Kemudian, pengacara tersebut menyarankan untuk mencoba kembali mengajukan permohonan penetapan. Hingga akhirnya untuk yang kedua kalinya saya mengajukan permohonan penetapan melalui Pengadilan Bogor. Barangkali dengan hakim yang berbeda, permohonan dapat diterima. Namun belum hilang rasa kecewa dan sedih saya, ternyata beberapa minggu kemudian hakim mengeluarkan hasil yang sama yang pada pokoknya menolak permohonan saya dengan pertimbangan Pasal 29 ayat (1), “Perjanjian pemisahan harta hanya dapat dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan.” Usaha saya untuk yang kedua kalinya kembali kandas dengan alasan yang sama karena menikah dengan WNA dan karena tidak punya perjanjian kawin. Pada titik itu saya merasa terkucilkan, terabaikan, dan terdiskriminasikan karena kesempatan saya untuk meminjam uang telah hilang dan terampas oleh keberlakuan pasal-pasal tersebut. Saya simpulkan bahwa dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan Pemohon, ternyata telah mengakibatkan WNI pelaku kawin campur tidak akan dapat memiliki hak milik dan hak guna bangunan untuk selama-lamanya. Saya dan pelaku campur … perkawinan campur lainnya yang juga Warga Negara Indonesia merasa bingung karena berlakunya pasal-pasal tersebut melarang WNI kawin campur untuk memiliki hak milik dan hak guna bangunan. Padahal di sisi lain Undang-Undang Pokok Agraria juga menjamin WNI untuk memiliki hak atas tanah, tapi nampaknya itu tidak berlaku bagi pelaku kawin campur, begitu pula jaminan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Farida yang mengajukan permohonan pengujian undang-undang, khususnya terhadap pasal-pasal dalam UU PA dan Undang-Undang Perkawinan 7

yang merampas hak-hak Warga Negara Indonesia, pelaku kawin campur. Permohonan Ibu Farida merupakan suatu langkah kesatria bagi kami, sebuah terobosan besar dan akan menjawab tangisan serta jeritan WNI pelaku kawin campur yang terdiskriminasikan seperti saya. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kalau saja permohonan Ibu Farida dikabulkan, hal tersebut bukan saja akan menjawab semua kebingunan yang dirasakan oleh kami pelaku kawin campur, tapi juga menjawab kebingungan para notaris dan PPAT di seluruh Indonesia karena jika permohonan tersebut dikabulkan, kami semua akan memperoleh kepastian hukum. Apabila WNI dan WNA menikah dan tidak membuat perjanjian perkawinan, padahal tidak semua orang tahu mengenai perjanjian perkawinan. Jadi sampai seumur hidup saya sebagai WNI yang menikah dengan WNA tidak akan dapat memiliki hak milik dan HGB. Saya melihat hal ini sebagai suatu diskriminasi. Dimana kami Warga Negara Indonesia, para pelaku kawin campur mempunyai kewajiban yang sama misalnya membayar pajak, memberikan suara pada saat pemilihan umum, tertib administrasi, dan lain sebagainya. Oleh karenanya sudah seharusnya kami mendapatkan hak yang sama dengan Warga Negara Indonesia yang lainnya. Namun karena berlakunya pasal-pasal tersebut, kami pelaku kawin campur dipaksa tunduk oleh peraturan yang berlaku bagi warga negara asing atau kami ditawarkan untuk berbuat tidak jujur seperti memakai KTP gadis dan sebagainya atau juga untuk bercerai lalu menikah kembali, saya kira itu tidak mungkin. Pasal-pasal tersebut nampaknya sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi dan keadaan, serta perkembangan pada saat ini, dimana jumlah pelaku kawin campur sangat banyak namun aturan masih membelenggu dan merebut hak-hak Warga Negara Indonesianya. Saya dan temanteman senasib dan sependeritaan seperti saya, dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan seluruhnya permohonan yang diajukan oleh Ibu Farida karena permohonan tersebut merupakan suara hati kami dan jeritan kami yang hanya meminta agar kami sebagai Warga Negara Indonesia dapat dijamin hak-haknya dalam konstitusi. Terima kasih, sekian, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb. Hormat saya Cahriani. 19.

KETUA: ANWAR USMAN Terima kasih. Silakan kembali ke tempat.

20.

SAKSI DARI PEMOHON: CAHRIANI Terima kasih. 8

21.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terakhir Ibu Rulita Anggraini, silakan sebelah sana juga bisa.

22.

SAKSI DARI PEMOHON: RULITA ANGGRAINI Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pemohon dan Kuasa Pemohon, Pihak Terkait yang saya hormati, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum wr. wb. Pertama, izinkanlah saya menyampaikan rasa terima kasih kepada Yang Mulia Ketua dan seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi yang pada hari ini memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam permohonan uji materiil ini. Perkenalkan nama saya Rulita Anggraini, saya adalah seorang Warga Negara Indonesia. Usia saya 49 tahun, saya tinggal di Jakarta Selatan. Saya menikah dengan warga negara asing yang berkewarganegaraan Amerika. Saya menikah pada tahun 1993 dan saat ini kami telah dikaruniai tiga orang anak. Saya tidak mempunyai perjanjian perkawinan. Sebagai seorang pelaku perkawinan campuran yang mengalami perlakuan didiskriminasi dan juga merasakan kecemasan yang dirasakan oleh Pemohon Ibu Ike Farida dan temanteman pelaku perkawinan campuran lainnya. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan secara singkat mengenai perlakuan diskriminasi yang saya rasakan sangat tidak adil. Yang Mulia, pada kesempatan hari ini saya dan teman-teman dari Perkumpulan Masyarakat Perkawinan Campuran yang hadir di sini untuk memberikan dukungan kepada Pemohon. Kami secara khusus menggunakan busana nasional dari berbagai daerah di Indonesia karena ini adalah sebuah kebanggaan bagi kami. Sebentar lagi kita semua akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang Ke-70 pada tanggal 17 Agustus. Sebagai WNI yang sangat menjunjung nilai-nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, kami hadir untuk mengungkapkan kecintaan dan kebanggaan kami kepada negeri ini. Kami berharap sebagai WNI yang mencintai tanah air dan bangsa ini dengan sepenuh hati, yang selalu setia kepada Sang Merah Putih sampai kami mati, kami bisa diperlakukan seadil-adilnya, dan disamakan kedudukannya, serta dipenuhi hak-haknya seperti layaknya WNI lain di mana pun juga. Walaupun kami menikah dengan orang asing dari berbagai kewarganegaraan, kami tetap cinta dan setiap kepada Ibu Pertiwi Republik Indonesia. Dan kami sebagai rakyat Indonesia, memohon kepada Yang Mulia Bapak dan Ibu Hakim Mahkamah Konstitusi agar dapat mendengarkan jeritan kami serta membebaskan kami dari diskriminasi yang kami rasakan selama ini, sampai hari ini.

9

Kembali kepada apa yang akan … sudah saya ceritakan, Yang Mulia. Saya bertemu dengan suami saya pada tahun 1992 di tempat saya bekerja waktu itu. Kemudian, setahun kemudian kami memutuskan untuk menikah. Kami melangsungkan pernikahan di Jakarta, pada bulan November 1993 atau sekitar 22 tahun yang lalu, di KUA di Setiabudi. Pernikahan kami seperti layaknya juga pernikahan yang dilakukan oleh banyak pasangan lainnya. Dilandasi oleh rasa cinta yang tulus, murni, serta keinginan untuk membentuk keluarga sejahtera yang bisa sehidupsemati, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan tentunya oleh ajaran agama kami. Tidak pernah sedikit pun terlintas di benak saya dan suami bahwa kami harus mempermasalahkan tentang harta atau membayangkan adanya perceraian. Sejak menikah sampai hari ini, kami tinggal di Indonesia. Ketiga putra-putri kami juga lahir di Indonesia. Saat awal pernikahan, saya dan suami tinggal di rumah kontrakan. Kemudian, dua tahun setelah itu, kami pindah dan tinggal di rumah orang tua saya. Pada tahun 2006, kebetulan kami mempunyai sebuah kesempatan untuk bisa membeli sebidang tanah dengan bangunan tua di atasnya, di wilayah Jakarta Selatan. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya saya dan suami bersepakat untuk membeli sebidang tanah dan bangunan tersebut yang rencananya setelah kami beli, kami akan renovasi, dan kami akan jadikan tempat tinggal kami. Untuk membiayai pembelian tanah dan bangunan tersebut, saya mengajukan permohonan kredit ke bank. Namun, permohonan kredit bank saya ditolak dengan alasan karena saya menikah dengan WNA dan kami tidak mempunyai perjanjian perkawinan. Akhirnya, setelah melakukan negosiasi dengan pihak penjual karena kami tidak bisa menggunakan kredit dari bank, maka dicapailah kesepakatan untuk melakukan pembayaran tunai bertahap yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari satu tahun, yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses pembuatan akta jual-beli. Setelah … pada bulan Februari 2007, setelah saya melunasi pembayaran, saat itu saya sangat bersemangat karena saya tahu bahwa kami akan … pada akhirnya bisa membuat AJB dan saya pun menghubungi notaris. Namun, alangkah kecewa dan sedihnya saya ketika notaris menyatakan bahwa AJB itu tidak bisa dilakukan apabila diatasnamakan atas nama saya. Dengan alasan yang sama, yaitu karena saya menikah dengan orang asing dan saya tidak punya perjanjian perkawinan. Saya rasanya saat itu hati saya menjerit, ingin menangis, marah, mengadu, tapi tidak tahu harus bagaimana karena memang ini tidak ada … sepertinya tidak ada jalan keluar. Dan saya tidak pernah … sama sekali tidak pernah terlintas dalam pemikiran saya bahwa pada saat akan menjalani hubungan perkawinan dengan suami ternyata harus dibuat perjanjian perkawinan, yang pada intinya mengatur mengenai 10

pemisahan harta saya dengan suami ke depannya. Saya bingung karena sebelumnya tidak pernah ada yang mengatakan seperti itu. Setahu saya, saya tidak bisa pinjam uang karena tidak ada perjanjian perkawinan. Oke, itu adalah satu hal. Namun, sekarang ternyata saya juga tidak melakukan AJB dengan alasan yang sama karena saya tidak punya perjanjian perkawinan. Padahal, saya sudah melunasi, intinya sudah tidak ada permasalahan mengenai pembiayaan. Jadi, saat kami menikah 22 tahun yang lalu, pengetahuan serta informasi yang tersedia terkait perjanjian perkawinan ini masih sangat minim, sangat sedikit. Saya tidak pernah mengetahui bahwa perjanjian perkawinan tersebut juga kemudian akan dikaitkan atau digabungkan dengan peraturan lain, yaitu yang … tentang kepemilikan atas tanah dan bangunan. Sehingga karena AJB yang tadi sudah saya jelaskan itu tidak dapat dilakukan atas nama sendiri, pihak notaris menyarankan saya untuk melakukan AJB dengan menggunakan nama orang lain, yaitu salah satu anggota keluarga atau kerabat dekat yang bisa dipercaya. Notaris juga menjelaskan kepada saya bahwa sebenarnya kalau saya enggak mau meminjam nama orang lain, bisa ada cara lain yang sering dilakukan, katanya, untuk menyiasati kondisi yang saya alami, yaitu melakukan pamalsuan identitas, yaitu KTP saya diganti, sehingga saya statusnya masih gadis atau belum menikah. Bagi saya, meminjam nama orang lain atau memalsukan identitas adalah pilihan yang sama-sama membuat saya takut dan cemas. Karena tidak bisa memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagai … kepada saya sebagai pemilik yang sebenarnya. Pada saat mendapatkan saran tersebut, saya sebenarnya sangat khawatir juga membayangkan hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa terjadi, sebagai akibat dari tindakan membeli sebuah properti menggunakan nama orang lain. Sekalipun itu adalah nama keluarga atau kerabat dekat saya. Namun saat itu bisa dibayangkan saya tidak punya pilihan lain karena saya sudah melunasi pembelian tanah dan bangunan tersebut. Memang saya sangat kecewa sebagai Warga Negara Indonesia karena saya tidak pernah pindah kewarganegaraan, tidak pernah berfikir untuk pindah kewarganegaraan. Ternyata hanya saya menikah dengan orang asing dan tidak punya perjanjian perkawinan, saya telah kehilangan hak atas sebidang tanah atau bangunan dengan sertifikat atas nama saya sendiri. hanya … pada akhirnya setelah menimbang berbagai kemungkinan, akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti saran notaris, yaitu saya melakukan AJB atas nama ibu saya karena ayah saya sudah meninggal dunia. Setelah AJB dilaksanakan dan kemudian balik nama dilakukan atas nama ibu saya. Kemudian saya membuat perjanjian lain yang terpisah dengan ibu saya, yang pada intinya menjelaskan bahwa kepemilikan atas sebidang tanah tersebut sesungguhnya adalah milik saya, walaupun pada sertifikat dinyatakan bahwa tanah tersebut adalah atas nama ibu. 11

Sampai saat ini, tanah tersebut masih atas nama ibu, yang sudah semakin tua umurnya. Ada sebuah kekhawatiran dalam diri saya mengenai sertifikat yang masih atas nama ibu. Karena apabila nantinya ibu saya meninggal dunia, tanah tersebut bisa saja diklaim menjadi harta warisan, walaupun ada perjanjian antara ibu dan saya. Atau dalam kondisi dimana justru saya ada kemungkinan meninggal terlebih dahulu, bagaimana nasib tanah tersebut? Bagaimana mungkin saya bisa menurunkannya kepada atau mewariskannya kepada anak-anak saya, sedangkan nama di sertifikatnya saja bukan atas nama saya. Nah, itulah kecemasan yang saya rasakan sampai hari ini. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Mohon bisa dibayangkan nasib saya dan juga nasib teman-teman saya yang hadir di sini. Kami selalu berada dalam kondisi yang tidak pasti, khawatir, cemas, takut, dan selalu bertanya-tanya kapan akan datang sebuah momen dimana ada perlindungan hukum yang seutuhnya bagi WNI seperti saya. Pertama, saya menikah secara sah dilandasi rasa cinta dan kebetulan dijodohkan oleh Allah SWT dengan suami saya, yang adalah seorang WNA, itu tidak pernah saya rencakan atau tidak pernah saya bayangkan. Memang itulah Jodoh saya yang saya selalu syukuri. Yang kedua, saya dan suami bercita-cita sederhana, membina keluarga yang bahagia, sejahtera. Kami berdua bekerja mencari nafkah untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga sandang, pangan, dan papan karena itu adalah kewajiban kami sebagai orang tua untuk memberikan kesejahteraan kepada anak-anak kami, putra-putri kami. Saya terlahir sebagai WNI dan insya Allah saya akan mati kelak sebagai WNI. Saya tidak pernah berniat untuk pindah kewarganegaraan, tapi mengapa hakhak saya dikurangi atau dihilangkan. Hanya karena saya tidak punya perjanjian perkawinan. Yang keempat, bukankah perjanjian perkawinan itu sifatnya adalah pilihan, bukan kewajiban. Tidak pernah disyaratkan bahwa undang … bahwa perjanjian perkawinan itu akan menjadi sahnya perkawinan kami, tidak pernah. Tapi mengapa justru perka … perjanjian perkawinan inilah yang menggerus hak dasar saya sebagai WNI untuk memiliki sebidang tanah atau bangunan dengan status hak milik atau HGB. Dengan adanya permohonan uji materiil yang diajukan oleh Pemohon, Ibu Ike Farida. Saya dan saya yakin ribuan teman-teman saya pelaku perkawinan campuran, yang senasib dan sependeritaan sungguhsungguh menaruh harapan yang sangat tinggi kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar dapat membuat keputusan seadiladilnya dengan mencoba memahami posisi kami sebagai warga negara yang mengalami diskriminasi. Yang kami dukung dan kami perjuangkan adalah sebagai … sori, maaf. Yang kami dukung dari perjuangan Pemohon adalah sebuah kenyataan dan fakta yang kami alami dan bukanlah sekadar interpretasi 12

hukum. Yang kami suarakan di sini adalah permohonan kami sebagai WNI. Kami tidak dan tidak akan pernah menyuarakan kepentingan atau hak-hak ke-WNA walaupun mereka adalah pasangan kami. Yang kami minta tetap adalah hak-hak kami karena kami sangat menjujung tinggi kedaulatan negara, kepentingan nasional, dan keutuhan bangsa Republik Indonesia yang berlandaskan pada asas Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dengan konstitusi yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Terima kasih, sekian Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb. Hormat saya Rulita Anggraini. 23.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan kembali dulu ke tempat duduk. Silakan Pemohon mengajukan pertanyaan atau mendalami keterangan Saksi sekaligus ketiga Saksi. Kalau memang ada, ya. Tapi keterangan-keterangan tadi itu sudah cukup jelas, tapi ya, mungkin ada hal-hal yang ingin didalami, sekaligus ya. Jadi tidak ada dialog, begitu. Langsung saja, apa yang kirakira perlu didalami dari ketiga saksi ini. Silakan.

24.

PEMOHON: IKE FARIDA Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Yang Mulia. Sebagaimana tadi telah disampaikan oleh ketiga orang saksi dan saya merasa itu sudah sangat jelas. Pesan-pesan yang disampaikan tidak lain dan tidak bukan adalah hanya perlindungan terhadap hak. Saya rasa demikian. Terima kasih.

25.

KETUA: ANWAR USMAN Terima kasih. Dari Kuasa Presiden?

26.

PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDOYO Baik, Yang Mulia. Pada prinsipnya apa yang disampaikan saksi adalah sejalan dengan apa yang dimohonkan oleh Pihak Pemohon. Oleh karena itu, Pemerintah juga berpandangan ini sudah cukup jelas menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia. Terima kasih.

27.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Saya enggak tahu dari meja Hakim ada? Yang Mulia Pak Palguna.

13

28.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya ingin tanya pada Bu Saksi Bu Septalita, ya. Siapa nama developer Anda itu? Berikan saja keterangannya, ini dalam sidang.

29.

SAKSI DARI PEMOHON: SEPTALITA ANDINI Kebetulan developer saya Agung Podomoro.

30.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Agung Podomoro, oke. Pertanyaan saya yang berikutnya, pada waktu Ibu ndak boleh diberitahukan tidak mungkin menandatangani AJB itu, Ibu diberitahu ndak dasar hukumnya apa atau dijelaskan ndak mengapa itu atau ketentuan apa yang dikutip? Kira-kira ingat ndak, Ibu?

31.

SAKSI DARI PEMOHON: SEPTALITA ANDINI Dia sih enggak mengutip secara jelas, cuma mereka hanya bilang, “Karena Ibu ternyata menikahnya dengan warga negara asing, itu dibutuhkan perjanjian perkawinan itu untuk proses akta jual-beli.”

32.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Cuma diberitahu begitu saja?

33.

SAKSI DARI PEMOHON: SEPTALITA ANDINI Ya.

34.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Tidak dijelaskan … dan Ibu juga tidak tahu masalahnya di mana, gitu?

35.

SAKSI DARI PEMOHON: SEPTALITA ANDINI Ya, masalahnya cuma itu saja, sih.

36.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Enggak, artinya itu saya Warga Negara Indonesia bahwa suami saya orang asing, kenapa ndak boleh? Ibu ndak tanya begitu? 14

37.

SAKSI DARI PEMOHON: SEPTALITA ANDINI Oh, ya. Saya juga memberikan argument bahwa saya kan yang beli pada awalnya dan saya WNI, sampai sekarang masih WNI tapi kenapa saya enggak bisa proses? Begitu.

38.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Oke. Saya hanya (suara tidak terdengar jelas) mau menekankan saja, jadi tidak disebutkan, begitu ya. Nah, ini nanti bisa juga dijawab oleh Pemohon, mungkin ya Ibu … mungkin sebetulnya saksi yang kedua atau tiga-tiganya barangkali nanti bisa juga menjawab pertanyaan ini. Tapi sebelumnya mungkin saya Tanya, anggota Perca itu apa khusus perempuan saja, Bu?

39.

PEMOHON: IKE FARIDA Terima kasih, Yang Mulia. Sepanjang pengetahuan saya karena saya anggota Perca tapi saya kebetulan bukan pengurus. Sepanjang pengetahuan saya, ada beberapa yang pria.

40.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Yang pria itu yang Warga Negara Indonesia?

41.

PEMOHON: IKE FARIDA Yang pria yang Warga Negara Indonesia.

42.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Nah pertanyaan saya, nanti mungkin juga akan bisa ditanyajawab … Ibu jawab atau Saksi jawab atau bahkan Pemerintah menjawab. Kalau yang warga negara itu yang laki-laki, yang Warga Negara Indonesia yang istrinya perempuan akan mengalami peristiwa yang sama, ndak? Saya mau Tanya nanti, mungkin bisa ditanggapi oleh Pemerintah nanti untuk persoalan ini karena ini sama-sama Warga Negara Indonesianya, gitu. Ini saya mau mendapatkan atau Mahkamah ini mau mendapatkan keterangan mengenai soal itu. Barangkali nanti dari Pemerintah atau kalau dari Pemohon atau dari saksi ada yang tahu, barangkali hanya sekadar menjelaskan faktanya saja. Dari Pemerintah tentu saya mengharapkan penjelasan mengenai soal itu kalau mengalami peristiwa yang sama, mengapa? Apalagi kalau misalnya berbeda, mengapa? Itu dua-duanya yang saya kira dibutuhkan oleh Mahkamah. 15

Ya, Ibu Cahriani. Ibu notaris, ya? Ibu pernah enggak menghadapi klien yang mempunyai persoalan justru seperti yang Anda hadapi? Pernah, enggak? Tidak? Pakai miknya, Ibu. Ini kan … karena ini direkam. Enggak? 43.

SAKSI DARI PEMOHON: CAHRIANI Saya wilayah kerja di Bogor. Pada saat itu juga ada tahun 2010 yang mengajukan itu untuk akta jual-beli tapi karena peraturan seperti itu harus ada perjanjian perkawinan ya, saya tidak lakukan.

44.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Nah, itu berarti Ibu kan mengalami juga, gitu.

45.

SAKSI DARI PEMOHON: CAHRIANI Ya.

46.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Dan khawatirnya nanti Ibu memberikan nasihat seperti yang disebut-sebut notaris tadi memberikan nasihat aneh-aneh itu, ya. Ndak, ya?

47.

SAKSI DARI PEMOHON: CAHRIANI Tidak, tidak.

48.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Enggak Ibu suruh ganti identitas apa gitu, enggak?

49.

SAKSI DARI PEMOHON: CAHRIANI Oh, tidak. Tidak, tidak.

50.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Apalagi surat cerai dulu, gitu kan?

51.

SAKSI DARI PEMOHON: CAHRIANI Tidak, tidak.

16

52.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Tadi begitu diterangkan dan itu katanya saran notaris tapi Bu Rulita menyampaikan (…)

53.

SAKSI DARI PEMOHON: CAHRIANI Saya tidak, saya tidak lakukan itu. Jadi saya tidak lakukan ya.

54.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, itu satu penyelundupan ini, ya satu … anu … saja, saya ingin mengecek saja. Bu Rulita, saya mau tanya ini yang Ibu sampaikan itu. Perjanjian Ibu yang Ibu buat terpisah dengan ibu kandung itu, itu perjanjian notaris atau perjanjian di bawah tangan?

55.

SAKSI DARI PEMOHON: RULITA ANGGRAINI Dengan ada notaris, Pak.

56.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Dengan … itu dengan notaris?

57.

SAKSI DARI PEMOHON: RULITA ANGGRAINI Ya.

58.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Jadi notarisnya tahu?

59.

SAKSI DARI PEMOHON: RULITA ANGGRAINI Ya.

60.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Berani juga ini notaris, ya?

61.

SAKSI DARI PEMOHON: RULITA ANGGRAINI Ya.

17

62.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Karena Ibu kan itu ya (…)

63.

SAKSI DARI PEMOHON: RULITA ANGGRAINI Bahkan ada pengacara yang pernah … sama … menyarankan supaya kami bercerai dulu.

64.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, ya. Maksud saya, itu perjanjiannya perjanjian di bawah tangan cuma sekadar notarisnya tahu atau notarisnya yang membuatkan perjanjian itu?

65.

SAKSI DARI PEMOHON: RULITA ANGGRAINI Ya, saya membuat dengan adanya bantuan notaris tersebut.

66.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Bantuan secara tidak langsung tadi bukan … bukan (…)

67.

SAKSI DARI PEMOHON: RULITA ANGGRAINI Enggak, dalam … dalam akta notaris seperti itu, Pak.

68.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Jadi, bunyinya itu bersama ini menghadap di hadapan saya notaris, gitu bunyinya?

69.

SAKSI DARI PEMOHON: RULITA ANGGRAINI Oh ya, ya.

70.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Oke, cukup dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

71.

KETUA: ANWAR USMAN Yang Mulia, Bunda Maria?

18

72.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. Saya melanjutkan Yang Mulia Pak Palguna. Tadi kan Ibu Rulita mengatakan bahwa membuat jual beli atas nama Ibu, tapi ada akta yang lain, ya?

73.

SAKSI DARI PEMOHON: RULITA ANGGRAINI Ya.

74.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Saya melihat bahwa apa benar notaris yang seperti ini karena itu suatu penyelundupan hukum ya. Kalau Ibu Cahriani ya sebagai notaris apakah Ibu juga akan memberikan nasihat yang seperti itu gitu. Ini kan satu hal yang Ibu sendiri merasakan bahwa ini tidak boleh dan perjanjian kawin itu memang harus dilaksanakan sebelum perkawinan itu. Nah, kan tidak ada orang mau menikah itu mikir nanti akan cerai sehingga akan membagi harta warisan begitu ya. Jadi, di sini ada hal yang dilontar kalau ketiga Saksi ini bahwa ada suatu permasalahan di mana kita tidak mengetahui bagaimana kalau orang menikah kemudian apakah harus ada perjanjian kawin atau tidak dan ini juga mestinya ya tidak semua orang menginginkan pernikahan itu berakhir di tengah jalan gitu ya, tetapi kemudian kalau saya melihat dari tadi Ibu yang ke pengadilan kemudian diminta untuk membuat suatu penetapan ya … apa itu namanya … penetapan pisah harta gitu, kok juga ada pengadilan yang menyatakan seperti itu dan Ibu membuat dua kali tapi juga ditolak begitu. Ibu sebagai notaris terus Ibu juga mengikuti apa yang dikatakan pengadilan tadi karena Ibu sebagai notaris mesti kan Ibu tahu bahwa ini juga enggak benar juga gitu kan? Nah, saya melihat di sini bahwa ya orang tidak pernah memikirkan ada perjanjian kawin dan kemudian kalau orang menikah dengan warga negara asing itu akan berakibat seperti ini begitu ya, ini suatu hal yang memang harus dilihat kembali, dipertimbangkan kembali, tapi memang kalau saya melihat pada pasal yang diujikan memang ya Ibu, sebetulnya pasalnya ini memang cukup jelas dan penjelasannya enggak ada gitu kan. Nah, ini hal-hal yang seperti ini, ini yang kemudian dari kesaksian yang diajukan atau ahli-ahli yang mungkin nanti akan diajukan, ini yang akan membuat Majelis akan berpikir lebih dalam tentang masalah ini. Sehingga kalau nanti ada ahli-ahli yang bisa membuka semuanya dan tadi juga dikatakan kalau yang asing yang Indonesia itu yang laki-laki karena biasanya kan semua itu kan tunduk dari yang laki-laki kan, anak-anak juga ikut kewarganegaraan bapaknya begitu ya kecuali sekarang dengan adanya Undang-Undang Kewarganegaraan, dia sampai 18 tahun mempunyai dua 19

kewarganegaraan. Nah, hal ini yang perlu kemudian Ibu tadi sudah menjelaskan semuanya tentang apa yang terjadi di sini, tapi tentunya sebagai notaris juga saya ingin mendengar lebih jauh bagaimana Ibu menyikapi hal ini dan tentunya nanti ahli yang akan diajukan oleh Pemohon. Itu, Pak. 75.

KETUA: ANWAR USMAN Silakan mungkin langsung ditanggapi dulu sepanjang yang bisa dijawab ya, nanti mungkin akan di … oleh ahli nanti. Silakan.

76.

SAKSI DARI PEMOHON: CAHRIANI Saya sebagai profesi notaris PPAT, sebetulnya kami, saya dan rekan-rekan, setiap ada klien yang memohon untuk dibuatkan akta perjanjian perkawinan itu kami tidak melakukan itu, Bu. Jadi, kami menolak karena itu memang peraturannya harus dibuat sebelum tanggal perkawinan atau pada saat perkawinan. Jadi, kami tidak hanya saya saja, saya dengan rekan-rekan saya kira di seluruh Indonesia menolak untuk membuat akta perjanjian perkawinan di kami di notaris ya karena peraturannya seperti itu ada di undang-undang itu di Undang-Undang Perkawinan juga memang dilakukan sebelum tanggal perkawinan atau pada saat perkawinan. Terima kasih.

77.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, lebih lanjut. Kalau suatu perjanjian kawin apakah perjanjian kawin itu untuk semua perkawinan karena ini saksi bertiga kan tentu menikah dari di depan KUA ya? (Suara tidak terdengar jelas) Ibu itu.

78.

SAKSI DARI PEMOHON: CAHRIANI Ya.

79.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, cukup. Ya, baik berikut Yang Mulia Pak Wahiduddin.

80.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Saya justru dari ketiga saksi ini justru ingin tanya ke Ibu Faridanya dan mungkin juga ini ke pemerintah Kementerian Agama. Pertama, Saksi yang dihadirkan adalah kasus peralihan hak dengan jualbeli. Apakah juga ini terjadi dalam pengalihan haknya itu karena wasiat, hibah, atau waris akan begitu juga kasusnya? Akan sama karena 20

misalnya dia mendapat warisan dan status perkawinan dengan warga negara bukan Warga Negara Indonesia, ini tentu terkait dengan Pasal 57, nah apakah juga kalau dalam hal dia mendapat hibah, wasiat, atau waris akan sama kasus atau penerapan dari kedua undang-undang ini, kalau hal itu terkait? Nah itu yang ingin saya tanyakan karena nampaknya jalan keluar yang disampaikan oleh Saksi tadi semua cara ini adalah dengan semacam penyelundupan atau simulasi, mungkin kalau disuruh cerai simulasi, nanti setalah cerai dapat balik lagi mungkim ya, ya itu simulasi artinya kan ya. Nah tapi kalau dengan dokumen yang lama, KTP yang lama, ini tentu ada implikasi-implikasi yang lain kan karena KTP itu sudah mungkin digunakan untuk dokumen-dokumen lain yang berkaitan, paspor, dan lain sebagainya tentu tidak mudah mensinkronkannya dengan dokumen-dokumen lain. Kemudian, ya tadi dipersoalkan juga kan misalnya kepada orang tua lalu dipersoalkan nanti kalau meninggal berarti ada persoalan lain lagi, nah berarti ini termasuk mereka yang akan mendapat perolehan hak itu tidak saja ketika jual-beli, tapi ketika waris juga akan ini, apakah ada kasus-kasus seperti ini sudah ditemukan oleh Ibu Farida? Itu pertama. Yang kedua, ke … ini perhatian ke Kementerian Agama kan karena ini terkait masalah Undang-Undang Perkawinan Pasal 29 ayat (1) ini. Ini kan memang dimaksudkan berlaku tidak hanya kepada Warga Negara Indonesia, dan warga negara bukan Indonesia terkait dengan perkawinan campuran, tapi ini juga andaikata sesama Warga Negara Indonesia, ini juga kan pasal yang akan diterapkan kan? Pasal 29 ini juga kan? Misalnya WNI dengan WNI, dia akan membuat perjanjian perkawinan, pasal ini juga hanya kemudian ketika dengan warga negara bukan Indonesia, terkait perkawinan campuran Pasal 57 itu, ini bermasalah. Nah ini apakah di Kementerian Agama sudah terutama sejak banyak muncul seperti kasus ini, ini sudah di apa kaji, didalami karena punya implikasi ternyata, meskipun ini berlaku umum saya lihat juga seperti sidang yang lalu. Ini di BW Belandanya pun sampai BW sekarang ini sama, isi Pasal 29 ini persis sama BW lama dan BW baru yang sekarang sudah diperbaharui ke-36 kali ya sama ini. Jadi ketika ini diterapkan ke WNI dan WNA menjadi masalah, tapi ketika diterapkan antara WNI enggak ada masalah ini sebetulnya Pasal 29 ini. Sehingga nanti menjadi hal yang pertimbangan Majelis ketika ... kalau ini misalnya dikabulkan berarti, tidak dapat dibuat perjanjian perkawinan pun antara WNI dengan WNI juga gitu ya. Nah itu saya kira. 81.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik mungkin untuk Bapak, Pemohon, sama dari Kuasa

21

Presiden ya sekalian nanti. Berlanjut ke Yang Mulia, Pak Suhartoyo, silakan. 82.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Menarik ini, jadi banyak yang ingin bertanya ke Saksi-Saksi ya. Memang dilematis ya, terutama Ibu Notaris ya karena dalam UndangUndang Perkawinan kan ditentukan Pasal 35 terhadap harta benda yang diperoleh selama perkawinan kan menjadi harta bersama. Tapi kemudian bagaimana mengimplementasikan harta bersama itu ketika ada pembatasan di Pasal 21, hanya Warga Negara Indonesia yang bisa memiliki propertilah di Indonesia ini. Sedangkan harta bersama itu bisa juga tidak hanya properti kan? Atau yang utama properti. Namun juga ada juga yang perlu saya tanyakan, kenapa permohonan di pengadilan itu ditolak ya dua kali itu? Ataukah Ibu sebelumya sudah punya referensi, dari komunitas, ini punya ada komunitas enggak? Ibu-ibu atau istri-istri yang punya suami orang asing ini, maaf. Ada komunitasnya enggak?

83.

PEMOHON: IKE FARIDA Ya, Yang Mulia, terima kasih. Terdapat beberapa (...)

84.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ada.

85.

PEMOHON: IKE FARIDA Ada, ya.

86.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ha, pertanyaan saya selanjutnya, apakah di antara teman-teman pernah ... pernah ... pernah ada yang sudah mendapatkan penetapan pengadilan tentang pemisahan harta perkawinan yang dimintakan setelah perkawinan berlangsung, ada tidak?

87.

PEMOHON: IKE FARIDA Tadi kalau menurut keterangan dari Saksi Ibu Rini (...)

88.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, itu jelas tidak ada karena di Bogor dua kali ditolak. 22

89.

PEMOHON: IKE FARIDA Oh, bukan. Menurut keterangan ... mohon maaf, Yang Mulia. Menurut keterangan Saksi Rini yang sempat diceritakan ke saya ada kawannya yang sudah mendapatkan.

90.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Nah, itu. Karena memang ada ... itu ... ini juga kembali kepada bagaimana improvisasi seorang hakim, ya. Karena ini sebenarnya dibutuhkan terobosan hukum ketika apa yang dimohonkan Ibu ini misalnya bakal atau tidak dikabulkan, ya. Memang banyak pengadilan atau beberapa pengadilan mengabulkan adanya permohonan pemisahan harta setelah perkawinan itu berlangsung. Ya karena reasoning-nya untuk memecahkan kebuntuan itu. Bagaimana ada dua pasal daripada dua undang-undang yang tidak bisa dilaksanakan dan memang sebenarnya tujuan undang-undang itu bagus karena memang supaya negara ini bisa optimal di dalam melindungi warga negaranya. Bahkan di dalam undang-undang itu sangat tegas bahwa ketika seorang warga Indonesia yang sudah mempunyai hak milik kemudian dia melepaskan kewarganegaraannya, maka dalam satu tahun juga harus melepaskan hak kepemilikannya itu. Itu saatnya ... semangat yang luar biasa dari negara, ingin melindungi Warga Negara Indonesia itu. Nah, sekarang saya tanya ke Ibu ... Ibu ... Ibu-Ibu yang tiga. Kenapa tidak mengajak suami untuk masuk Warga Negara Indonesia? Kan sudah puluhan tahun lho, sudah ... bahkan sudah tinggal di sini kan Ibu? Saya mendengar banyak pemain-pemain sepak bola Indonesia yang dari asing itu, bahkan dia ingin ada yang mati pun di Indonesia, meskipun dia merasa warga negaranya masih bukan Indonesia. Ibu sebagai satu kesatuan dari suami, keluarga, bagaimana enggak ... enggak memberi pandangan-pandangan itu untuk memecahkan kebutuan itu? Coba saya ingin mendengar alasan masing-masing.

91.

SAKSI DARI PEMOHON: RULITA ANGGRAINI Ya, terima kasih, Yang Mulia. Sebenarnya masalah kewarganegaraan ini bagi kami adalah masalah ... adalah sebuah persoalan yang kami saling menghargai satu sama lain karena bagaimana pun juga kewarganegaraan adalah identitas yang dibawa ketika kita lahir yang diturunkan dari orang tua. Terus terang saya tidak pernah meminta suami saya untuk memasuk ... masuk ke (...)

23

92.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Enggak pernah, ya (...)

93.

SAKSI DARI PEMOHON: RULITA ANGGRAINI Ke WNI, tapi suami juga tidak pernah meminta saya menjadi WNA karena kami percaya (...)

94.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Barangkali kalau dicoba, terus mau, tidak tahu.

95.

SAKSI DARI PEMOHON: RULITA ANGGRAINI Terus terang suami saya (...)

96.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Komunikasi, komunikasi.

97.

SAKSI DARI PEMOHON: RULITA ANGGRAINI Suami saya itu sudah menganggap Indonesia sebagai rumahnya dan saya ... kami bicara (...)

98.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Nah, itu dengan alasan itu mestinya tidak ada alasan lagi kan untuk mempertahankan ... itu sangat personal, ya.

99.

SAKSI DARI PEMOHON: RULITA ANGGRAINI Ya.

100. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kalau Bu Farida, coba. Bu ... yang notaris. 101. SAKSI DARI PEMOHON: CAHRIANI Suami saya sudah pegang itab ... kitab. Ya, sudah 22 tahun di Indonesia, Pak. Dua tahun belakangan ini sudah bisa pegang kitab, jadi lima tahun untuk ... extend-nya lima tahun sekali. Dulu satu tahun sekali untuk kitas. 24

102. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terus, apa follow up-nya, ending-nya gimana? 103. SAKSI DARI PEMOHON: CAHRIANI Ya, untuk memohon kewarganegaraan tidak semudah itu ya, Pak, ya. 104. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Sudah dicoba ya tapi? 105. SAKSI DARI PEMOHON: CAHRIANI Ya, jadi kita harus bertahap kan. Ini kan tahapnya kitas, lalu kitab, lalu setelah kitab (...) 106. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tapi proses 22 tahun itu enggak kan mencukupi kan? Mestinya cukup dong. 107. SAKSI DARI PEMOHON: CAHRIANI Untuk mendapatkan kitab itu sudah cukup, sudah boleh, ya. Setelah itu (...) 108. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tapi berarti ada usaha ke sana, ya? 109. SAKSI DARI PEMOHON: CAHRIANI Ada usaha ke sana. Lalu nanti ada untuk pengajuan setelah kitab beberapa tahun, itu saya kira di keimigrasian, ya, Pak, ya. Baru bisa nanti mengajukan untuk WNI begitu, Pak. 110. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya. 111. SAKSI DARI PEMOHON: CAHRIANI Ya. 25

112. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, kalau ada usaha ke sana mestinya tidak harus dengan merekayasa sebuah akta, artinya ya apa adanya kan. Kalau belum bisa membuat akta jual-beli, ya pengikatan jual-beli, atau pengikatan ... perjanjian pengikatan saja, sebagai notaris bukan sebagai pejabat pembuat akta tanah. Bisa enggak Ibu bedakan itu? Pengikatan saja, perjanjian. Kalau perjanjian Pasal 1320, terutama Ibu dululah yang mengikat dengan penjual. Pengikatan jual-beli dulu, jangan syarat-syarat untuk terpenuhinya balik nama, harus didasarkan dengan akta jual-beli, itu jelas ketat. Kalau pengikatan lebih umum, kebebasan berkontrak Ibu bisa pasang di situ kan. Baru nanti kalau suami Ibu sudah menjadi Warga Negara Indonesia kan tinggal meningkatkan menjadi akta jualbeli, tapi barangkali tidak semudah itu, ya karena perasaan-perasaan itu juga, ya. Kalau Ibu yang dari ... Bapaknya dari Pakistan? 113. SAKSI DARI PEMOHON: SEPTALITA ANDINI Ya, Pak. 114. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Gimana Mba? 115. SAKSI DARI PEMOHON: SEPTALITA ANDINI Kalau saya sendiri pribadi dengan suami, kalau untuk saya meminta dia untuk menjadi WNI, saya sih tidak pernah terpikirkan ya karena buat saya, saya pun kalau ditanya, “Mau enggak pindah warga Negara?” Ya saya juga belum tentu mau karena itu identitas saya, orang tua, keluarga. Ya, saya orang Indonesia belum pernah terpikir juga untuk ganti warga negara lain, jadi saya pikir itu susah juga (...) 116. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, baik. Kalau mencoba untuk sementara diatasnamakan anak yang sudah dewasa bagaimana? 117. SAKSI DARI PEMOHON: SEPTALITA ANDINI Saya (...)

26

118. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bukan, yang sudah punya putra dewasa, kalau membeli sesuatu properti kan juga tidak ada halangan? 119. SAKSI DARI PEMOHON: RULITA ANGGRAINI Kebetulan anak-anak kami semua masih belum mencapai usia dewasa untuk memilih, jadi mereka masih punya dua kewarganegaraan. 120. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, itu hanya salah satu solusi sebelum ada. Tapi bisa dicoba dengan konsultasi ... apa ... bagaimana di pengadilan lain kok bisa mendapatkan penetapan itu. Dicoba, sebelum ada pemecahan yang secara yuridis bisa dipertanggungjawabkan. Enggak, itu hanya ... apa ... masukan saja, tidak perlu dijawab. Terima kasih, Pak Ketua. 121. KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Tadi ada beberapa pertanyaan untuk Kuasa Presiden maupun Pemohon, ada satu tadi Pemohon mengenai itu, persatuan suami, silakan untuk ini. Pemohon? 122. PEMOHON: IKE FARIDA Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Bapak Wahiduddin. Tadi disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Wahiduddin apakah di antara kami ada yang mengalami kasus hibah yang kemudian juga tidak bisa dilaksanakan atau pun ada yang mewaris tidak dapat dilaksanakan? Perlu saya sampaikan, Saksi Septalita di sini, itu tadi sudah disampaikan bahwa sebetulnya meskipun orang tuanya masih ada, tapi orang tuanya ingin memberikan atau menghibahkan beberapa asetnya kepada yang bersangkutan. Namun dikarenakan masalah apartemen yang dialami belum tuntas dan berkonsultasi dengan notaris pun tidak dapat disetujui, maka akhirnya kedua orang tuanya memutuskan untuk tidak memberikan dan menggunakan nama Saudari Septalita sehingga akhirnya meminjam nama adiknya. Namun, sempat disampaikan juga di dalam perbincangan beberapa waktu yang lalu bahwa Bu, sebetulnya itu juga saya sampai sekarang masih belum ... masih ragu, masih bingung kalau seandainya ada apa-apa dengan adik saya atau kalau seandai-andainya ada apa-apa dengan saya, itu kan tetap nama adik ya, Bu, seperti itu. Dalam hal ini Saudari Septalita tidak menggunakan atau tidak melakukan perjanjian

27

nama seperti halnya Saudari Rulita melakukan perjanjian nomini di balik itu. Terima kasih, Yang Mulia. 123. KETUA: ANWAR USMAN Untuk Kuasa Presiden, saya pikir mungkin nanti bisa secara tertulis ada (…) 124. PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDOYO Baik, Yang Mulia (...) 125. KETUA: ANWAR USMAN Atau mungkin perlu ditanggapi dulu, silakan. 126. PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDOYO Baik, Yang Mulia. Pada kesempatan ini akan disampaikan secara lisan, namun demikian nanti juga akan disampaikan secara tertulis. (suara tidak terdengar jelas). 127. KETUA: ANWAR USMAN Silakan. 128. PEMERINTAH: SAAN Terima kasih pada Majelis Hakim Yang Mulia. Kami dari Kementerian Agama mewakili Presiden mencoba untuk memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan Majelis Hakim Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams. Pertama, terkait dengan harta benda dalam perkawinan, memang di dalam perkawinan ada yang disebut dengan harta bersama dan ada yang di ... kita kenal ada harta bawaan. Nah, harta bawaan dari masingmasing suami atau istri itu merupakan harta yang diperoleh oleh masingmasing ya yang kemudian penguasaannya dilakukan oleh masing-masing suami itu sendiri. Termasuk ketika harta tersebut diperoleh melalui hibah atas namanya sendiri atau pun melalui warisan, ya. Artinya itu adalah ... dan itu sudah ditentukan di Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Begitu pula di Pasal 36 ayat (2)-nya menyatakan bahwa harta bawaan masing-masing suami dan istri juga mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum sendiri-sendiri ya mengenai harta bawaannya ya, seperti itu.

28

Kemudian yang terkait dengan perjanjian perkawinan, memang frasa Pasal 29 ayat (1) itu, “Ditentukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas usulan bersama dapat mengadakan perjanjian.” Artinya ada frasa dapat di sini, artinya dapat mengadakan perjanjian tersebut bisa dilakukan atau pun tidak. Dalam frasa ini Pasal 29 ayat (1) ini tentunya adalah bukan berlaku keseluruhan bagi warga negara ya. Apakah itu Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing, seperti itu, Bu. Kemudian mengenai apakah Kementerian Agama telah mengadakan kajian-kajian. Kementerian Agama memang sedang … sudah beberapa kali mengadakan kajian untuk … salah satunya adalah yang dilakukan oleh Badan Litbang terkait dengan masalah perkawinan. Bahkan kita juga pernah mengadakan … mencoba untuk membuat suatu regulasi terkait dengan Undang-Undang Materi Perkawinan, bahkan sudah masuk Prolegnas pada tahun 2009, namun kemudian tidak dapat diteruskan. Gitu, Pak. Terima kasih. 129. KETUA: ANWAR USMAN Ya, tadi masih ada satu yang … yang perkumpulan laki-laki tadi, laki-laki WNI. 130. PEMOHON: IKE FARIDA Oh, ya, mohon maaf. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk … untuk pembelian properti untuk atas nama seorang WNI yang laki-laki, sampai dengan saya menyampaikan permohonan, itu kami belum sempat bertukar pendapat. Jadi, pada saat ini saya belum sempat … belum bisa menyampaikan apakah ada WNI laki-laki yang juga mengalami hal yang sama dengan kami yang perempuan di sini. Demikian, terima kasih. 131. KETUA: ANWAR USMAN Ada tambahan sedikit dari Yang Mulia Pak Suhartoyo. 132. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Dari Kementerian Agama barangkali penekanannya, Pak, tadi sudah … sudah benar apa yang disampaikan, tapi kalau rujukannya Pasal 35 itu memang ada harta bersama dan harta bawaan. Tapi persoalannya kan bagaimana kalau dikaitkan dengan apa yang dialami oleh Pemohon dan yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Wahiduddin tadi, ada harta warisan, harta hibah, yang didapatkan setelah dalam perkawinan, itu 29

mau tidak mau kan menjadi harta bersama, Pak, kalau orang jawa harta gono gini itu, yang kemudian ada benturan itu karena suaminya orang asing. Sehingga meskipun itu warisan yang mutlak sebenarnya milik istri, tapi enggak bisa menjadi harta bersama yang notabene juga hartanya si bapak yang dari asing itu. Kalau harta bawaan itu harta yang dibawa masuk ketika belum dilangsungkan perkawinan dan itu memang tidak ada persoalan itu. Mau diatasnamakan siapa pun kalau bisa membuktikan kalau itu harta bersama … harta bawaan, ya enggak berlaku dengan ketentuan pasal … pasal yang membatasi ini, ya, Pak dari Kementerian Agama. Barangkali stressing-nya tadi yang harus ditegaskan bahwa bagaimana terhadap harta orang tua warisan, hibah, dan lain sebagainya yang diberikan kepada anak tapi perkawinannya sudah berjalan, itu harus ada pemisahan yang tegas dengan harta bawaan yang kata Bapak tadi bisa dikelola masing-masing tadi. Dan tentunya kalau sudah berlangsung itu diberikan orang tua sebagai warisan setelah berlangsungnya perkawinan, ya benturannya di Pasal 21 karena ada ketentuan Pasal 35 itu. Meskipun itu harta dari luar, harta dari orang tua, warisan, hibah, dan lain sebagainya, tetap harta bersama, gitu, Pak. Terima kasih, Pak. 133. KETUA: ANWAR USMAN Jadi, itu hanya penekanan saja, ya, stressing. 134. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Masih ada sangkutan dengan apartemen, Ibu. Pasti notaris juga takut karena itu menjadi harta bersama, meskipun itu warisan atau hibah. Jadi kalau ada kaitan dengan itu, itu enggak logis dan mencaricari saja. 135. KETUA: ANWAR USMAN Baik. Oh, ada tambahan dari Yang Mulia Manahan. 136. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Mau konfirmasi dulu dengan Ibu Septalita Andini, ya. Apakah pelunasan dari apartemen yang Saudara lakukan itu pada saat sebelum nikah atau setelah menikah? Itu tadi ada hubungannya dengan pasal yang dikemukakan tadi. tolong dijelaskan dulu. 137. SAKSI DARI PEMOHON: SEPTALITA ANDINI Lunasnya itu setelah saya menikah. Beli masih single. 30

138. KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik, sudah sangat jelas. Tadi sudah disampaikan oleh Pemohon masih akan mengajukan ahli, ya? Berapa orang? Dua, ya? 139. PEMOHON: IKE FARIDA Insya Allah, dua atau tiga barangkali. 140. KETUA: ANWAR USMAN Ya, nanti dipastikan dulu, ya? Dua atau tiga nanti CV-nya ahli itu disampaikan ke Kepaniteraan sebelum sidang berikutnya, ya? 141. PEMOHON: IKE FARIDA Baik, Yang Mulia. Dan saya juga mungkin masih ada beberapa saksi fakta juga yang ingin dihadirkan selain saksi ahli di persidangan berikutnya. 142. KETUA: ANWAR USMAN Ini kan sudah jelas ini. Kan hampir sama … bertiga pun ini hampir sama pengalaman ataupun apa yang dirasakan sudah sama bertiga. Kalau ada laki-laki (…) 143. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Yang Mulia, maaf saya potong sedikit. Barangkali enggak perlu mengajukan saksi, kalau dia juga menerangkan … memberikan keterangan tertulis tambahan kan kami terima juga. Itu sebagai bagian dari penguatan permohonannya, jadi ndak perlu dihadirkan sebagai saksi kalau menerangkan hal yang sama, kan itu kebutuhannya Ibu cuma mau mengatakan “Ini banyak orang lho, yang mengalami peristiwa seperti ini,” kira-kira begitu, kan? Kalau cuma keterangan saksi faktanya akan seperti itu, saya kira enggak usahlah, tapi kalau ada yang berbeda dari yang dialami ini misalnya laki-laki mengalami perbedaan, nah itu barangkali ya, itu mungkin ini kita pertimbangkan. Tetapi, kalau sama saya kira, enggak. Begitu, Bu, ya. Maaf, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih. 144. PEMOHON: IKE FARIDA Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

31

Saksi yang akan datang itu salah satunya adalah ketua dari Perca dan lainnya adalah kebetulan kasusnya berbeda. Saya mengerti akan bimbingan yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia di persidangan yang lalu bahwa kalau ada kasus yang serupa tidak perlu dibawa. Demikian, terima kasih. 145. KETUA: ANWAR USMAN Ada tambahan dari Yang Mulia Pak Patrialis. 146. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Mungkin ada kasus misalnya suaminya meninggal, terus juga ada problem. Itu kan belum terungkap. Ya, suaminya orang asing tentunya. Ya, mungkin. Atau dalam perspektif lainlah kalau memang itu ada, untuk memperkaya kita. Karena kan di dalam perja … perjanjian perkawinan tadi mungkin juga bisa ya menjelaskan tidak hanya berkenaan dengan masalah ini saja, mungkin juga ada masalah-masalah lain yang justru juga … apalagi hak-hak dasar kita sebagai warga negara. Mungkin ada varian, gitu. Karena kan kalau tadi kan kita lebih banyak kepada masalah harta itu. Memang Undang-Undang Pokok Agraria ini kan sudah tua. Tahun 1960, kan? Gitu. Saya kira gitu. 147. KETUA: ANWAR USMAN Baik, jadi gitu, ya. Sudah jelas, ya? Jadi, untuk sidang berikutnya nanti bawa tiga ahli ya kalau memang itu … kalau mau diajukan. Kemudian mengenai tadi, kalau ada saksi dari yang laki-laki mungkin, nanti bisa kita lihat perkembangan berikutnya. Termasuk yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Patrialis tadi. Jadi, untuk sidang berikutnya ditunda hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015, pukul 11.00 WIB. 148. PEMOHON: IKE FARIDA Mohon maaf, Yang Mulia. Mohon izin bicara. 149. KETUA: ANWAR USMAN Ya.

32

150. PEMOHON: IKE FARIDA Apakah bisa dipertimbangkan oleh Yang Mulia untuk diadakan sidangnya tanggal 27, barangkali? Karena persis tanggal 26, kebetulan tidak bisa hadir saya. Kalau bisa tanggal 27, apakah memungkinkan untuk memohon menjadi tanggal 27? 151. KETUA: ANWAR USMAN Ya, sebentar. Nanti disesuaikan dengan jadwal yang sudah tersusun ini. Tanggal … hari Kamis berarti, ya? 152. PEMOHON: IKE FARIDA Ya, Yang Mulia. 153. KETUA: ANWAR USMAN Tanggal … oh. Ya, menurut ini … Kepaniteraan bisa ya hari Rabu … hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015, pukul … pukul 11.00 WIB, ya. Bisa, ya? 154. PEMOHON: IKE FARIDA Alhamdulillah, bisa, Yang Mulia. 155. KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. 156. PEMOHON: IKE FARIDA Terima kasih. 157. KETUA: ANWAR USMAN Jadi, sekali lagi sidang berikutnya hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015, pukul 11.00 WIB untuk mendengarkan keterangan DPR dan tiga orang ahli dari Pemohon, ya. Sudah cukup, ya? Pihak Kuasa Presiden dan kepada Para Saksi, kami menyampaikan terima kasih, ya.

33

Dengan demikian, sidang selesai dan selanjutnya ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 15.40 WIB Jakarta, 12 Agustus 2015 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

34