2015

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN NOMOR : W27-A/ 711 /OT.01.3/III/2015 TENTANG PENGESAHAN HASIL RAPAT KERJA DAERAH PENGADILAN TINGGI AGAMA DAN PENGADILAN AGAMA SE WILAYAH BANTEN TAHUN 2015

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN Menimbang

:

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Peradilan Agama diwilayah Banten, dilaksanakan Rapat Kerja Daerah pada Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Se Wilayah Banten Tahun 2015; b. Bahwa hasil rapat – rapat komisi yang telah disetujui dan disempurnakan dalam Rapat Pleno Rakerda, perlu ditetapkan sebagai hasil Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Se Wilayah Banten Tahun 2015; c.

Mengingat

Bahwa atas pertimbangan pada huruf a dan b, perlu diterbitkan surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten tentang Pengesahan Hasil Rapat Kerja Daerah.

: 1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten; 2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; 3. Undang - undang Nomor 7 Tahun 2089 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama; 4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung; 5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Akuntabilitas Intansi Pemerintah;

7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun Anggaran 2015 Nomor : 005-04.2.440713/2015 Tanggal 14 November 2014.

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN TENTANG PENGESAHAN HASIL RAPAT KERJA DAERAH PENGADILAN TINGGI AGAMA DAN PENGADILAN AGAMA SE WILAYAH BANTEN TAHUN 2015.

KESATU

:

Rumusan Hasil Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Se Wilayah Banten Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

:

Rumusan Hasil Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Se Wilayah Banten Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur Peradilan Agama Se Wilayah Banten;

KETIGA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada Tanggal

: SERANG : 20 MARET 2015

KETUA,

Dra. H. ABU AMAR, SH.,MH. NIP. 19480318 197603 1 004

RUMUSAN HASIL DISKUSI KOMISI A BIDANG KESEKRETARIATAN

Pada hari ini Jum’at tanggal 6 Maret 2015 pada Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Se Wilayah Banten di Serang dengan tema “ Peningkatan Kualitas Putusan Dalam Rangka Pelayanan Terhadap Masyarakat Pencari Keadilan ” Memperhatikan

:

Pengarahan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten

Membaca

:

Kebijakan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten

Mendengar

:

1. Penjelasan dari narasumber 2. Tanggapan para peserta

Menimbang

:

Bahwa setelah mendengar paparan serta pendapat dalam diskusi kelompok untuk bidang kesekretariatan, perlu ditetapkan hasil diskusi sebagai berikut :

A. MANAJEMEN PERADILAN 1. Membuat program kerja dan job description pada awal tahun setelah menerima DIPA untuk setiap satuan kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten; 2. Melakukan evaluasi program kerja setiap semester (enam bulan) dan kegiatan setiap triwulan (tiga bulan) agar sejalan dengan pelaksanaan tupoksi, untuk mengetahui dan mengantisipasi adanya hambatan atau penyimpangan; 3. Melakukan evaluasi dan revisi SOP (Standar Operasional Prosedure) dan SKP (Sasaran Kerja Pegawai) setiap semester (enam bulan) pada satuan kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten; 4. Melakukan rapat koordinasi secara berkala dua bulan sekali setiap hari Rabu Minggu ke II di Pengadilan Tinggi Agama Banten; 5. Melakukan rapat rutin setiap 2 minggu sekali pada hari Rabu, minggu I dan III untuk Pengadilan Tinggi Agama Banten; 6. Melakukan rapat koordinasi intern Pengadilan Agama sebulan sekali;

7. Meningkatkan

pengelolaan

anggaran

dan

kualitas

laporan

keuangan

untuk

mempertahankan laporan keuangan Mahkamah Agung RI dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); 8. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan public pada setiap satuan kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten.

B. PELAYANAN PUBLIK 1. Mempublikasikan pelaksanaan pekerjaan baik bersifat teknis maupun non teknis termasuk pertanggungjawaban keuangan perkara dan DIPA kepada masyarakat melalui website satuan kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten; 2. Meningkatkan pelayanan meja informasi dan penanganan pengaduan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Dirjen Badilag MA-RI No. 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama, dengan : -

Melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan secara bertahap;

-

Melatih petugas meja informasi menjadi petugas yang berkualitas.

C. TEKNOLOGI INFORMASI 1. Meningkatkan implementasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1144/SK/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, pada setiap satuan kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten; 2. Meningkatkan implementasi SIADPA Plus dan SIADPTA Plus dengan mengintegrasikan pada aplikasi laporan SMS gateway, info perkara dan portal tabayyun online; 3. Meningkatkan pemanfaatan SIMPEG online dalam rangka menyiapkan bahan promosi, mutasi dan kenaikan pangkat setiap Satuan Kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten; 4. Optimalisasi aplikasi E-Audit berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 05A-1/SEK/KU.01/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang Petunjuk Teknis E-Audit; 5. Meningkatkan pelaksanaan dokumen elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali berdasarkan SEMA Nomor 14 Tahun 2010 Jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014.

D. ADMINISTRASI UMUM 1. Menyeragamkan uraian tugas dalam Sasaran Kerja Pegawai bagi Ketua Pengadilan Agama Se Wilayah Banten;

2. Mengevaluasi dan merevisi job description, analisa jabatan dan Sasaran Kerja Pegawai agar sinergi dan tidak tumpang tindih; 3. Menegakkan disiplin pegawai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberitahuan Tunjungan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya; 4. Menertibkan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah yang terdapat dalam penguasaan satuan kerja, wajib disertai bukti kepemilikan berupa sertifikat dengan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung RI; 5. Menertibkan dokumen perizinan bangunan (gedung kantor, rumah negara, sarana ibadah dan sarana olahraga) harus mendapat persetujuan Mahkamah Agung RI dan wajib memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan), terhadap bangunan yang belum

memiliki

persetujuan Mahkamah Agung RI dan IMB diwajibkan untuk mengurus dokumen dimaksud; 6. Optimalisasi Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27

Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

246/PMK.06/2014 tanggal 24 Desember 2014; 7. Optimalisasi Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antara Mahkamah Agung RI dengan pemberi hibah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.05/2011 tanggal 30 September 2011 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014; 8. Optimalisasi Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tanggal 27 Desember 2012; 9. Pengajuan tunjangan kinerja dan updating pada aplikasi KOMDANAS paling lambat hari kerja ke- 2 bulan berikutnya; 10. Pelaksanaan anggaran harus berpedoman pada jadwal pelaksanaan anggaran yang telah dibuat oleh masing – masing satuan kerja; 11. Kuasa Pengguna Anggaran wajib memantau pelaksanaan anggaran dan Ketua Pengadilan Agama melakukan pengawasan;

12. Optimalisasi pelaksanaan Pengaturan Kembali Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tanggal 30 Desember 2014; 13. Optimalisasi pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, untuk laporan semester paling lambat tanggal 10 Juli tahun berjalan dan laporan tahunan tanggal

20

Januari

tahun

berikutnya

berdasarkan

Peraturan

Direktur

Jenderal

Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tanggal 30 Desember 2013; E. SARANA DAN PRASARANA -

Meningkatkan sarana dan prasarana pada setiap Satuan Kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan mengusulkan anggaran, dengan rincian sebagai berikut : 1. PTA. Banten -

Pengadaan tempat parkir

-

Pengadaan Meubelair

2. PA. Serang -

Pembangunan gedung kantor

-

Pengadaan sarana IT (Server)

-

Pengadaan alat pengolah data

-

Kendaraan operasional

3. PA. Tangerang -


-

Pengadaan mesin antrian sidang

-


4. PA. Tigaraksa -

Pengadaan Meubelair

-


-

Pengadaan mesin antrian sidang

-

Rehab gedung kantor

5. PA. Pandeglang -

Pengadaan tanah

-


-


6. PA. Rangkasbitung -

Pengadaan Gordyn

-

Pengadaan tralis

-

Pengadaan AC

-


-


7. PA. Cilegon -

Pembangunan gedung kantor

-


-


F. ORGANISASI PENDUKUNG 1. IKAHI Program Kerja : a. Seksi Organisasi a) Mendata anggota IKAHI dan mandata anggota YDSH tiap 6 bulan sekali. b) Mengusulkan Kartu Ikahi, kartu YDSH dan Kartu Hunter bagi anggota yang belum memiliki. c) Mengadakan pertemuan rutin sekaligus pembinaan anggota IKAHI beserta suami atau isteri tiap 6 bulan sekali dalam rangka meningkatkan rasa kekeluargaan antar anggota IKAHI melalui kegiatan antara lain OUTBOND (waktunya menggunakan waktu pertemuan rutin). d) Melaksanakan amanat MUNAS IKAHI. b. Seksi Humas a) Meningkatkan koordinasi antara Pengurus Cabang IKAHI dengan Pengurus Daerah IKAHI mengenai hal-hal yang menyangkut Hakim untuk didokumentasikan dan/atau dipublikasikan. b) Mengikutsertakan anggota dalam sosialisasi Kode Etik dan PPH. c) Melakukan sosialisasi hasil MUNAS, kebijakan-kebijakan IKAHI baik Pusat maupun Daerah serta segala kegiatan-kegiatan IKAHI Cabang, baik melalui surat-surat, sarana elektronik website, dan jika perlu melalui media massa. c.

Seksi Kajian Ilmiah

a) Mengadakan diskusi dan melakukan kajian terhadap masalah-masalah hukum yang berkembang dalam masyarakat. b) Menyelenggarakan dan/atau mengikutsertakan anggota dalam seminar yang bersifat lokal, regional dan nasional. c) Menyelenggarakan dan/atau mengikutsertakan anggota dalam dialog interaktif pada media eletronik tentang penegakan hukum . d) Menyelenggarakan dialog antar anggota IKAHI Cabang terkait penegakan hukum yang menarik perhatian masyarakat. d.

Seksi Kesejahteraan a) Memberikan santunan kepada keluarga anggota IKAHI yang meninggal dunia, sakit dan keluarga karyawan / karyawati dilingkuangan Pengadilan Tinggi Agama Banten yang kurang mampu. b) Memberikan bantuan kepada warga peradilan atau masyarakat yang terkena bencana c) Memberikan cindera mata kepada anggota IKAHI yang dimutasikan dan/atau purnabakti. d) Membina silaturahmi dengan pensiunan Hakim dengan mengundang mereka untuk menghadiri pertemuan atau undangan pada acara HUT IKAHI dan Halal bihalal Untuk menunjang pelaksanaan program kerja tersebut telah disepakati dalam Rapat Kerja IKAHI Cabang PTA. Banten ,masing-masing anggota dibebani iuran perbulan sebagai berikut : 

SWO. Sebesar Rp. 10.000,- (sesuai ketentuan PP. IKAHI) per anggota per bulan disetor ke PP IKAHI;



Iuran IKAHI Rp. 25.000,- dengan rincian untuk IKAHI cabang Rp. 10.000,IKAHI daerah Rp. 10.000,- dan IKAHI Pusat Rp. 10.000,-



Iuran YDSH hanya bagi anggota yang ikut YDSH sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) perbulan;



Infaq untuk menunjang pelaksanaan program IKAHI Cab. PTA. Banten sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per anggota per bulan.

2. IPASPI Program Kerja : a. Melaksanakan kegiatan – kegiatan yang telah diprogramkan oleh IPASPI Pusat dan bekerjasama dengan kegiatan BAPOR, PTWP, KORPRI; b. Mengaktifkan iuran anggota masing – masing cabang sesuai dengan kesepakatan guna menunjang kegiatan IPASPI yang telah diprogramkan

a) Besaran iuran anggota IPASPI PTA dan PA Se Wilayah Banten, sebagai berikut : -

Panitera/Sekretaris

: Rp. 50.000,-

-

Wapan/Wasek

: Rp. 21.000,-

-

Panmud/Kasub/Kaur

: Rp. 19.000,-

-

PP

: Rp. 17.000,-

-

JS/JSP

: Rp. 15.000,-

-

Staf

: Rp. 10.000,-

b) Alokasi iuran anggota -

Setor ke IPASPI Pusat setiap anggota Rp. 10.000,-/bulan;

-

Setor IPASPI Pusat tiap PTA Rp. 250.000,-/bulan;

-

Membantu anggota yang terkena musibah ( sakit yang diopname di rumah sakit minimal 3 hari sebesar Rp. 250.000,- maksimal dalam 1 tahun 2 kali);

-

Memberi santunan kepada keluarga pegawai yang wafat sebesar Rp. 500.000,-

-

Memberi santunan kepada pegawai yang pension sebesar Rp. 500.000,-

3. DHARMMA YUKTI KARINI Program Kerja : a. Seksi Organisasi Seksi Organisasi menitikberatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Program kerja dan Kegiatan internal yang direalisasikan : a) Peningkatan konsolidasi organisasi baik yang bersifat internal maupun eksternal; -

Melaksanakan pertemuan rutin setiap 1 (satu) bulan sekali, dengan waktu yang disepakati pada hari Jumat Minggu kedua, tempat bergantian antara PTA Banten dengan PT Banten.

-

Menghadiri undangan acara/rapat yang diselenggarakan DYK Daerah Provinsi Banten

antara

lain

pertemua

Dharmayukti

Karini

Daerah

yang

rutin

dilaksanakan setiap 3 bulan sekali -

Menghadiri pertemuan gabungan Dharmayukti Karini pusat

-

Mengadministrasikan surat masuk dan keluar Dharmayukti Karini Cabang Banten Tahun 2014;

-

Menyusun laporan kegiatan dan laporan pelaksanaan Bantuan Dana Bea Siswa (BDBS) Tahun 2015;

-

Menyampaikan laporan-laporan tersebut kepada Pengurus Daerah Dharmayukti Karini Provinsi Banten untuk rekap dan diteruskan kepada Pengurus Pusat.

b) Meningkatkan kemampuan organisasi pengurus/anggota : -

Sosialisasi dan membudayakan lagu Hymne dan Mars DYK pada setiap pertemuan rutin

-

Meningkatkan upaya kaderisasi dan pembinaan organisasi denga memberikan motivasi yang intens dan terus menerus agar anggota DYK yang belum aktif, mengambil peran dan aktif dalam kegiatan-kegiatan DYK baik cabang daerah maupun forum lainnya.

b. Seksi Pendidikan Bertitik tolak pada kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada upaya peningkatan kualitas sumber daya anggota dan mutu kehidupan anggota serta keluarga, seksi pendidikan merealisasikan program kerja sebagai berikut : a) Melaksanakan pemberian Bantuan Dana Bea Siswa (BDBS) Peningkatan kesehatan mental/jasmani pengurus/anggota beserta keluarga melalui 4. IKBPPA Mengenai keberadaan IKBPPA tetap berjalan sebagaimana biasa, dengan menyesuaikan kegiatan sebagai berikut : a. Pertemuan rutin dilaksanakan setiap 2 bulan sekali; b. Pertemuan diprioritaskan bagi istri hakim dan istri pegawai; 5. PTWP Program Kerja : a. Menggiatkan dan mengefektifkan iuaran anggota sesuai hasil konggres PTWP ke 16. b. Menggiatkan

latihan

pemain

tenis

untuk

para

hakim,

karyawan/karyawati,

dharmmayukti karini; c.

Mempersiapkan Tim PTWP PTA Banten untuk menghadapi turnamen pada bulan Oktober 2015;

d. Mengadakan latih tanding dengan Pelti; e. Mengadakan rapat kerja bersama pengurus daerah dan pengurus cabag dengan skala prioritas; f.

Mengadakan turnamen PTWP PTA CUP 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

6. BAPOR Program Kerja :

a. Menyelenggarakan pertandingan olah raga dalam rangka HUT ke- 9 Pengadilan Tinggi Agama Banten; b. Mengadakan latih tanding atau persahabatan dengan Pengadilan Agama Se Wilayah Banten, untuk cabang : bola volley, tenis meja, dan catur; c.

Mengirim kontingen untuk mengikuti pertandingan olah raga yang diselenggarakan oleh Korpri Propinsi Banten.

RUMUSAN HASIL DISKUSI KOMISI B BIDANG TEKNIS YUSTISIAL DAN ADMINISTRASI PERKARA


:


Membaca

:


Mendengar

:


Menimbang

:

Bahwa setelah mendengar paparan serta pendapat dalam diskusi kelompok untuk bidang teknis yustisial dan administrasi perkara, perlu ditetapkan hasil diskusi sebagai berikut :

A. TEKNIS YUSTISIAL 1. Semua hasil rumusan rakerda 2014, kecuali yang diubah dalam rumusan ini tetap berlaku dan menjadi satu kesatuan dengan rumusan ini; 2. Advokat yang beracara di Pengadilan Agama harus menunjukkan Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat; 3. Advokat dari luar PERADI dapat diterima beracara di Pengadilan Agama, dengan pertimbangan tidak ada keberatan dari Advokat pihak lawan yang beracara dalam perkara yang sama; 4. Apabila dalam surat gugatan pihak Penggugat mengajukan sita, Ketua Majelis Hakim harus menjawab dengan sekaligus membuat PHS dari salah satu alternative dibawah ini: a. mengabulkan permohonan sita dengan disertai penetapan hari sidang; atau b. menolak permohonan sita dengan menetapkan hari sidang; atau c. menangguhkan tentang permohonan sita disertai penetapan hari sidang. 5. Rumusan amar Putusan Cerai Talak yang berkaitan dengan Pasal 84 UU.No.7 Tahun 1989 harus menyebut secara jelas nama PPN/KUA Kecamatan tempat tinggal pemohon

dan termohon serta PPN/KUA Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan (yang dikirim adalah salinan Penetapan Ikrar Talak); 6. Tentang Pencabutan gugatan pada Pengadilan Tingkat Pertama, ditempuh sebagai berikut: a. Jika perkara yang dicabut belum dibuat PMH nya,

dituangkan dalam bentuk

Penetapan Ketua Pengadilan; b. Pencabutan gugatan yang dilakukan setelah penunjukan majelis hakim (PMH) dan belum ditetapkan hari sidangnya (PHS), dituangkan dalam bentuk Penetapan Ketua Majelis; c. Pencabutan gugatan yang dilakukan setelah ditetapkan hari sidang (PHS), dituangkan dalam bentuk Penetapan Majelis Hakim dalam persidangan; d. Pencabutan gugatan yang diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban tidak perlu persetujuan Tergugat. e. Pencabutan gugatan yang diajukan setelah Tergugat mengajukan jawaban harus dengan persetujuan tergugat (pasal 271,272,Rv). f. Amar penetapan atau/putusannya sebagai berikut : -

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor ……..dari Pemohon;

-

Menyatakan bahwa perkara Nomor ….. telah selesai dengan dicabut;

-

Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. ……..(………….)

7. Tentang Pencabutan Perkara Banding dilakukan sebagai berikut : a. Pencabutan perkara banding yang berkasnya belum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banten, tetap dikirim dengan melampirkan surat/akte pencabutan perkara banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama bersangkutan yang ditandatangani oleh Pembanding dan Terbanding Prinsipal, kemudian oleh KPTA pencabutan dituangkan dalam bentuk penetapan Ketua PTA Banten. b. Pencabutan banding yang dilakukan setelah penunjukan majelis hakim (PMH) dan belum ditetapkan hari sidangnya (PHS), dituangkan dalam bentuk Penetapan Ketua Majelis c.

Pencabutan gugatan yang dilakukan setelah ditetapkan hari sidang (PHS), dituangkan dalam bentuk Penetapan Majelis Hakim dalam persidangan;

d. Amar penetapan atau/putusannya sebagai berikut : -

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor ……..dari Pemohon;

-

Menyatakan bahwa perkara Nomor ….. telah selesai dengan dicabut;

-

Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. ……..(………….)

8. Tentang biaya pemanggilan kepada para pihak yang mengajukan banding karena adanya Putusan Sela Pengadilan Tingkat Banding. Biaya pemanggilan diambil dari porsekot biaya

perkara banding. Apabila ada kekurangan biaya, penambahannya diperintahkan kepada pembanding pada saat sidang pemeriksaan tambahan dengan surat perintah untuk menambah panjar biaya perkara; 9. Pada halaman terakhir salinan putusan/ penetapan dibuat catatan kaki berkenaan : a. Adanya permohonan banding atau kasasi. Contoh : Tergugat telah mengajukan permohonan

banding

atas

putusan

tersebut

tanggal…….(ditandatangani

oleh

panitera); b. Pengeluaran Salinan Putusan atas permintaan pihak, harus dibuat catatan kaki yang berisi : - Diberikan kepada ……., atas permintaan ……. - Dalam keadaan belum atau sudah BHT. 10. Jika suatu perkara sudah lewat 5 (lima) bulan belum diputus, ketua majelis Hakim harus melaporkan keterlambatan tersebut kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung RI melalui Ketua Pengadilan Agama dengan menyebutkan alasannya, serta mencantumkan pula hal tersebut pada kolom keterangan dalam laporan perkara (LIPA I); 11. Pemenuhan pembebanan kewajiban kepada Pemohon pada gugatan rekonvensi dalam perkara cerai talak tidak boleh menghalangi pelaksanaan ikrar talak, akan tetapi dianjurkan dalam sidang ikrar talak majelis hakim dapat menekankan pemenuhan kewajiban tersebut dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama; 12. Jika kedua belah pihak berperkara dalam perkara perceraian menolak mediasi, dapat saja surat gugatan /permohonan langsung dibacakan, akan tetapi harus dicantumkan dalam BAS dan Putusan, bahwa para pihak menolak untuk dimediasi; 13. Perceraian bagi anggota TNI (baik berstatus penggugat / tertugat) tetap terikat dengan Peraturan Panglima TNI, sehingga peroses perceraian tidak dapat diproses sebelum ada izin dari atasan/komandannya (Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/ VII/2007 tanggal 4 Juli 2007) Jo. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan,

Perceraian,

dan

Rujuk

Bagi

Pegawai

di

Lingkungan

Departemen

Pertahanan); 14. Perceraian bagi anggota POLRI (baik berstatus penggugat / tertugat) diatur dengan Peraturan KAPOLRI, sehingga peroses perceraian tidak dapat diproses sebelum ada izin dari atasan/komandannya (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia); 15. Itsbat nikah yang dikomulasi dengan perkara perceraian tidak perlu diumumkan, beda dengan itsbat nikah yang lain. oleh karena itsbat nikah yang lain tersebut akan

menetapkan hukum yang permanen, maka pengumuman perkara Itsbat nikah harus tetap diumumkan dengan berpedoman pada Buku II Edisi Revisi 2014; 16. Biaya sita dalam gugatan rekonvensi perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi; 17. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat (kawin sirri/di bawah tangan) berhak memperoleh nafkah dan warisan dari ayahnya tersebut; 18. Anak yang lahir dari perkawinan sirri/di bawah tangan dapat mengajukan pengesahan anak ke Pengadilan Agama, karena anak mempunyai hak asasi untuk mengetahui dan memperoleh kepastian siapa orang tuanya; 19. Semua Pengadilan Agama se wilayah Banten harus melaksanakan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Menunjuk koordinator khusus yang bertanggung jawab langsung kepada Pansek; b. Membuat buku register bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan; c. Menggunakan tehnologi informasi atau surat elektronik (e-mail atau faksimile atau menu tabayun pada web resmi PA); 20. Majelis hakim dapat melangsungkan proses pemeriksaan persidangan berdasarkan print out dokumen elektronik relaas panggilan/pemberitahuan. Sedangkan untuk proses pemberkasan/minutasi harus menggunakan relaas panggilan/pemberitahuan asli. 21. Perkara eksekusi rill yang tidak bisa dibagi terhadap sebidang tanah kemudian diajukan lelang dan KPKNL meminta untuk menyertakan sertifikat dalam permohonan lelang itu, akan tetapi tanah tersebut masih berstatus Hak Milik Adat, kemudian KPKNL meminta Surat Keterangan Tanah (SKT) dari BPN namun BPN menolak menerbitkan SKT tersebut, maka pengadilan agama dapat menempuh langkah dengan melaporkan hal tersebut kepada Kementerian Agraria dan Kementrian Keuangan RI. B. ADMINISTRASI PERKARA 1. Optimalisasi pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan; 2. Optimalisasi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan; 3. Keseragaman dalam urutan perkara banding (bundel B) berpedoman pada Buku II Edisi Revisi Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Tugas dan Admnistrasi Peradilan Agama; 4. Semua laporan terkait dengan perkara harus telah diterima pada Pengadilan Tinggi Agama Banten paling lambat hari kerja ke 3 pada bulan berikutnya;

5. Laporan riil minutasi perkara dan penerbitan akta cerai agar dibuat setiap bulan dan dikirim beserta laporan bulanan; 6. Penyeragaman penggunaan biaya proses senilai Rp. 50.000,- hanya untuk ATK perkara, antara lain (kertas, tinta, map, amplop, lem, benang, dan hecter / ATK yang menjadi kepentingan para Pihak berperkara); 7. Penyeragaman biaya prodeo pada DIPA 04 dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten, sebesar Rp. 350.000,- dengan rincian sebagai berikut : a. Rp. 294.000,- untuk biaya panggilan b. Rp. 50.000,- untuk ATK perkara c.

Rp. 6.000,- untuk Materai

d. Pencatatan ATK (barang persediaan) ke aplikasi persediaan agar dibuat manual (contoh kartu persediaan terlampir) e. Penginputan transaksi ATK persediaan ke dalam Aplikasi Persediaan tersebut dilakukan setiap semester sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari Mahkamah Agung RI;

RUMUSAN HASIL DISKUSI KOMISI C BIDANG PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGADUAN


:


Membaca

:


Mendengar

:


Menimbang

:

Bahwa setelah mendengar paparan serta pendapat dalam diskusi kelompok untuk bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan, perlu ditetapkan hasil diskusi sebagai berikut :

A. Bidang Pembinaan 1. Mengefektifkan pembinaan oleh Hakim Pengawas Bidang untuk Pengadilan Agama di bawah koordinasi Wakil Ketua yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan; 2. Mengefektifkan pembinaan oleh Hakim Pengawas Bidang untuk Pengadilan Tinggi Agama di bawah koordinasi Wakil Ketua yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama; 3. Melakukan pembinaan terhadap pejabat-pejabat struktural dan fungsional yang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing minimal 1 (satu) bulan sekali; 4. Melaksanakan rapat koordinasi antar pejabat minimal 2 (dua) bulan sekali untuk peningkatan kinerja; 5. Mengefektifkan pembinaan terhadap seluruh pegawai minimal 2 (dua) bulan sekali, baik bidang tugas maupun bidang mental spiritual; 6. Membuat notulen dalam setiap rapat dan pembinaan sebagai dasar evaluasi dan tindak lanjut; 7. Memberikan penghargaan ( reward) kepada pejabat/pegawai/honorer yang berprestasi dan memberikan sanksi (punishment) terhadap pejabat/pegawai/honorer yang melanggar aturan dan indisipliner secara proporsional dan profesional;

8. Memberikan dukungan dan motivasi kepada hakim dan pegawai untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi; 9. Mengoptimalkan forum diskusi minimal 2 (dua) bulan sekali yang berkenaan dengan hukum formil dan hukum materiil yang menjadi wewenang Pengadilan Agama; 10. Melakukan eksaminasi atas berkas perkara Ketua dan Wakil Ketua PA oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua PA melakukan eksaminasi atas berkas perkara hakim anggota baik sebagai Ketua majelis maupun sebagai anggota setiap 6 (enam) bulan sekali; 11. Melaksanakan shalat berjama’ah dhuhur dan ashar setiap hari kerja dan melaksanakan siraman rohani minimal 1 (satu) minggu sekali. B. Bidang Pengawasan 1. Hakim Pengawas Bidang melakukan pengawasan secara periodik setiap 4 (empat) bulan sekali dan melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan melalui Wakil Ketua; 2. Hakim Tinggi Pengawas Bidang melakukan pengawasan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali dan melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama melalui Wakil Ketua; 3. Mengirimkan laporan hasil pengawasan beserta tindak lanjutnya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama setiap 6 (enam) bulan sekali; 4. Pengadilan Tinggi Agama melakukan monitoring secara periodik 6 (enam) bulan sekali; 5. Pansek Pengadilan Agama beserta jajarannya melakukan pengawasan khusus keuangan DIPA dan keuangan perkara setiap 3 (tiga) bulan sekali; 6. Pansek Pengadilan Tinggi Agama beserta jajarannya melakukan pengawasan khusus keuangan DIPA dan keuangan perkara setiap 3 (tiga) bulan sekali; 7. Pengadilan Tinggi Agama melakukan pengawasan terhadap Pengadilan Agama secara rutin dan berkesinambungan baik secara langsung (melalui tatap muka) maupun secara tidak langsung (melalui laporan perkara bulanan), eksaminasi berkas dan putusan serta melalui website pengadilan; 8. Pengadilan Tinggi Agama melakukan pengawasan rutin (regular) secara langsung terhadap pengadilan agama setiap 6 (enam) bulan sekali dan insidentil; 9. Pengadilan Tinggi Agama memeriksa dan mengevaluasi laporan perkara yang disampaikan oleh Pengadilan Agama, baik laporan bulanan, 4 (empat) bulanan, semester maupun laporan tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); 10. Ketua Pengadilan melakukan pengawasan atas ketepatan waktu penyelesaian putusan dan minutasi serta bertanggung jawab terhadap kebenaran minutasi yang tercantum dalam laporan perkara;

11. Panmud hukum dan ketua majelis meneliti secara cermat kelengkapan isi berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali sebelum berkas tersebut dikirimkan; 12. Wakil Panitera melakukan pengawasan atas ketepatan waktu pengiriman berkas banding, kasasi dan peninjauan kembali (satu bulan setelah permohonan diterima) apabila lebih dari waktu yang telah ditentukan harus ada catatan dalam laporan bulanan; 13. Panitera Muda Hukum mengawasi pelaksanaan one day upload putusan setelah putusan dibacakan; 14. Panitera Muda Banding mencatat temuan-temuan yang terdapat di dalam berkas perkara banding dalam rangka pembinaan; 15. Koordinator Juru Sita/JSP mengawasi info perkara dan delegasi / tabayun yang ada pada website. C. Bidang Pengaduan 1. Menertibkan administrasi penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan dengan cepat dan tepat sesuai dengan KMA Nomor 076 Tahun 2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan; 2. Menunjuk Panitera Muda Hukum secara ex officio dan dibantu oleh 1 (satu) orang staf untuk mengelola pelayanan penanganan pengaduan; 3. Meneruskan setiap pengaduan yang diterima oleh pengadilan agama yang memerlukan tindak lanjut kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama; 4. Ketua Pengadilan Agama menindaklanjuti delegasi dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan atau dari Badan Pengawasan MA RI untuk melakukan pemeriksaan sesuai pengaduan; 5. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) delegasi tersebut kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama; 6. Ketua Pengadilan Agama melaksanakan perintah atasan untuk melakukan hukuman/sanksi sesuai dengan kewenangannya dan wajib melaporkan hasil tindak lanjut tersebut; 7. Menyediakan kotak saran dan menu pengaduan pada website setiap pengadilan.

2015

Recommend Documents