PENGAJUAN PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KEPADA MENKEU. PMK No.238/PMK.02/2015
1
PENGERTIAN Kontrak Tahun Jamak (KTJ) adalah kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya membebani dan APBN lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Pekerjaan yang dapat di KTJ-kan adalah yang secara karakteristik tidak bisa diselesaikan dalam waktu satu tahun anggaran. Contoh:
Pembangunan kompleks perumahan dengan skema terpisah (tiap tahun menyelesaikan sejumlah rumah dan dilanjutkan tahun berikutnya) BUKAN merupakan pekerjaan dengan KTJ, karena penyelesaian tahun pertama bisa dilakukan dengan kontrak tahunan.
Pekerjaan pembangunan gedung bertingkat dapat menggunakan skema KTJ, karena secara karakteristik tidak bisa diselesaikan dalam waktu satu tahun anggaran.
Pasal 1 2
PERSETUJUAN Penghijauan Penanaman benih/bibit
Makanan untuk Narapidana
Persetujuan atas perencanaan anggaran yang meliputi jangka waktu dan total anggaran
Makanan/obat Rumah sakit
Pelayanan perintis darat/laut/udara
Untuk kegiatan yang sebagian atau seluruh kegiatan dibiayai dari PHLN dan/atau PHDN, tidak perlu mengajukan KTJ.
Layanan pembuangan sampah
Pengadaan pita cukai Pengadaaan jasa cleaning service
Ranah KL
Pasal 2 dan 3 3
PENGAJUAN PERMOHONAN
KL Pengajuan secara tertulis sebelum kegiatan KTJ dilakukan Syarat minimal: Memenuhi kelayakan teknis berdasarkan penilaian/rekomendasi instansi/tim teknis fungsional yang kompeten (i.e. BPPT) ON TOP
Ketersediaan dana (bukan on top)
Dilengkapi dokumen mengenai cakupan jenis dan tahapan kegiatan/pekerjaan, jangka waktu, ringkasan kebutuhan anggaran pertahun.
Pasal 4 4
PENGADAAN TANAH/LAHAN
K/L dapat melakukan pengadaan lahan/tanah secara simultan dengan pengajuan permohonan persetujuan kontrak tahun jamak
Persetujuan oleh Menteri Keuangan dapat diberikan meskipun pengadaan lahan/tanah belum dituntaskan Jika dalam waktu 6 bulan pengadaan tanah/lahan belum selesai, persetujuan KTJ harus diperbaharui
Pelaksanaan kegiatan Kontrak Tahun Jamak dilakukan setelah pengadaan tanah/lahan sudah selesai dituntaskan
Pasal 4, ayat (4) 5
PERPANJANGAN ATAS PERSETUJUAN KTJ APIP KL
Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan perpanjangan atas persetujuan KTJ kepada Menteri Keuangan bila terjadi keadaan kahar yang menyebabkan tertundanya penyelesaian pekerjaan.
BPKP
Pekerjaan yang akan dimohonkan harus direviu terlebih dahulu oleh APIP K/L. Hail reviu APIP K/L menjadi dasar bagi KL untuk meminta bantuan APIP atau BPKP untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu atas sisa pekerjaan yang akan dimohonkan persetujuan perpanjangan KTJ.
Pengajuan secara tertulis kepada Menteri Keuangan disertai alasan dan dasar pertimbangan yang dapat dipertanggung jawabkan serta dokumen pendukungnya Permohonan perpanjangan persetujuan KTJ dilakukan sebelum periode KTJ berakhir.
Pasal 5 6
PERMOHONAN PERSETUJUAN KTJ PEKERJAAN TERTENTU
Dalam rangka menjaga kesinambungan kualitas, efisiensi dan efektivitas, serta menjaga kesatuan proses dan akuntabilitas pelaksanaan pekerjaan, Menteri/Pimpinan Lembaga/PA dapat mengajukan permohonan persetujuan KTJ terhadap pekerjaan-pekerjaan pengadaan layanan informasi, penjualan surat berharga, layanan/lisensi perangkat lunak/keras, dan sewa jaringan/bandwidth kepada Menteri Keuangan.
Pengajuan secara tertulis sebelum kegiatan KTJ dilakukan Syarat minimal: • Memenuhi kelayakan teknis berdasarkan penilaian/rekomendasi instansi/tim teknis fungsional yang kompeten (i.e. BPPT) • Ketersediaan dana (bukan on top) Dilengkapi dokumen mengenai cakupan jenis dan tahapan kegiatan/pekerjaan, jangka waktu, ringkasan kebutuhan anggaran pertahun.
Pasal 6 7
PENAMBAHAN PAGU KTJ
Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan permohonan penambahan pagu KTJ kepada Menteri Keuangan apabila terjadi keadaan kahar. (i.e. Bencana Alam, Proses Pengadaan yang berlarut, pemogokan)
Diajukan secara tertulis, syarat minimal: BPKP
Permohohan telah sesuai dengan hasil audit BPKP
ON TOP
Bukan merupakan tambahan pagu (on top) Sesuai dengan ketentuan barang/jasa pemerintah
mengenai
pengadaan
Pasal 7 8
PERUBAHAN KOMPOSISI PENDANAAN KTJ
Menteri/Pimpinan Lembaga/PA dapat melakukan perubahan komposisi pendanaan antar tahun dalam periode KTJ
Perubahan komposisi yang telah ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/PA disampaikan secara tertulis oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/PA kepada Menteri Keuangan c.q DJA
Penetapan perubahan komposisi pendanaan antar tahun dalam KTJ digunakan sebagai bahan revisi anggaran
Pasal 8 9
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN DJA
Pemrosesan penyelesaian persetujuan KTJ dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran
7
Dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap
>7
Untuk permohonan perpanjangan persetujuan KTJ, pemenuhan kelengkapan dokumen dapat dilakukan melewati batas waktu penyelesaian persetujuan KTJ (bisa disusulkan) Persetujuan KTJ oleh Menteri Keuangan bukan merupakan pengakuan/pengesahan atas: Proses pengadaan barang dan jasa Penunjukan pemenang penyedia barang/jasa Kontrak yang dibuat KL atas pekerjaan yang dikontrakkan secara tahun jamak
Pasal 10 10
LAPORAN PRESTASI KERJA JAN
DJA Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan laporan prestasi kerja secara berkala tiap tahunnya (Januari) kepada Menteri Keuangan c.q. DJA untuk persetujuan KTJ yang ditetapkan oleh Menkeu
Pasal 11 11
PERALIHAN
KTJ yang telah mendapatkan persetujuan Menkeu dalam PMK 157/PMK.02/2013, dinyatakan tetap berlaku. PMK 238
Permohonan persetujuan KTJ yang diterima sebelum PMK 238 ditetapkan dan belum mendapatkan persetujuan Menkeu akan diproses mengikuti ketentuan PMK ini. Perubahan komposisi pendanaan antar tahun dari KTJ yang telah ditetapkan Menkeu mengacu pada PMK ini
Pasal 12 dan 13 12
