2015

B fc

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 117/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA SELASA, 6 OKTOBER 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 117/PUU-XIII/2015

PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan [Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2)] juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Ashwin Pulungan 2. Waryo Sahru 3. AA. Suwargi, dkk ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Selasa, 6 Oktober 2015 Pukul 14.22 – 14.51 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Manahan MP Sitompul 2) I Dewa Gede Palguna 3) Wahiduddin Adams Ery Satria Pamungkas

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Syuratman Usman 2. Rojikin 3. Sigit Pambudi

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.22 WIB 1.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 117/PUU-XIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Kepada yang hadir, tolong perkenalkan dirinya untuk permohonan ini. Dipersilakan.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYURATMAN USMAN Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih waktu yang diberikan, kami perkenalkan diri kami sebagai Tim Kuasa Hukum. Saya sendiri Syuratman Usman, S.H., yang di sebelah kanan saya Rojikin, S.H., di sebelah kiri saya Sigit Pambudi, S.H., Yang Mulia, lalu yang 2 orang karena pada saat yang bersamaan juga mendampingi klien kami di kepolisian enggak bisa hadir dan yang satu lagi, lagi sidang di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Terima kasih. Yang dua orang.

3.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Baik. Jadi, dari Kuasanya 5 orang, 3 orang yang hadir, ya?

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYURATMAN USMAN Baik, Yang Mulia.

5.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Untuk yang selanjutnya Surat Kuasa yang sudah dibuatkan sudah seluruhnya menandatangani, ya?

6.


7.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Ya. Nah, kepada Kuasa Pemohon agar Pemohon menguraikan permohonannya secara singkat ya, terutama mengenai kewenangan Mahkamah, kemudian legal standingnya, terus alasan permohonan, 1

kemudian Silakan. 8.

terakhir nanti petitumnya, ya. Jadi, secara singkat saja.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYURATMAN USMAN Terima kasih. Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang kami muliakan, Ketua Majelis Hakim Perkara ini. Kami akan bacakan perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kami akan ringkas saja, Yang Mulia. Kewenangan Mahkamah Konstitusi: 1. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 antara lain menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undangundang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.” Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi antara lain menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.” a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan hukum atau legal standing Pemohon. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK menerangkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. Perseorangan warga negara Indonesia. b. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. c. Badan hukum publik atau privat atau, d. Lembaga negara. Selanjutnya Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2

2.

Bahwa Pemohon adalah kelompok masyarakat yang tergabung dalam Perhimpunan Peternak Unggas Indonesia yang hak-hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. III. Alasan-alasan permohonan pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 1. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat menciptakan monopoli perdagangan. Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyatakan, “Peternakan dan kesehatan hewan dapat diselenggarakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan secara tersendiri dan/atau melalui integrasi dengan budi daya tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, atau bidang lainnya yang terkait.” Adanya frasa atau bidang lain yang terkait dalam ayat (2) … maaf …, dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan UndangUndang Dasar Tahun 1945 yaitu Pasal 28D ayat (1) yang menyebutkan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Frasa atau bidang lain yang terkait bisa ditafsirkan beragam oleh para pelaku usaha budi daya peternakan khususnya, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam bidang usaha, khususnya usaha budi daya peternakan unggas. Secara gramit … gramatikal, frasa atau bidang lain yang terkait bisa ditafsirkan mencakup banyak bidang, termasuk di dalamnya bidang pengadaan pakan ternak, (suara tidak terdengar jelas), pembibitan (suara tidak terdengar jelas), pembibitan DOC (Day Old Chick), peralatan peternakan, dan lain-lain, sehingga korporasi atau peternak yang bermodal besar dapat mendirikan usaha dalam bidang pengadaan pakan ternak, pembibitan, pembenihan DOC, peralatan peternakan, lain-lain yang berintegrasi dengan budi daya peternakan. Hal tersebut di atas menimbulkan penguasaan di bidang peternakan dari hulu sampai hilir oleh beberapa koperasi … korporasi-korporasi besar dan menimbulkan praktik monopoli, oligopoli, dan kartel yang seperti terjadi sekarang ini di bidang perunggasan yang juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3

Berikutnya, Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan bertentangan dengan Pasal 33 UndangUndang Dasar Tahun 1945. Bahwa Pasal 30 ayat (2) UndangUndang Peternakan dan Kesehatan Hewan berbunyi, “Perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan pihak asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang … yang terkait.” Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menciptakan sistem ekonomi liberal dan kapitalis karena masuknya pihak asing dalam bidang peternakan yang notabene tidak sejalan dengan sistem ekonomi yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa tujuan dari para founding father kita atau pendiri negara dalam membangun perekonomian nasional adalah dengan mengacu pada kultur dan budaya masyarakat Indonesia yaitu yang merupakan asas kekeluargaan, keadilan, dan kesejahteraan bersama, sebagaimana tersirat dalam Pembukaan UndangUndang Dasar Tahun 1945, Pancasila, dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu Pasal 33 yang berbunyi: 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas-asas kekeluargaan. 2. Cabang dalam produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi dan air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Rumusan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 meletakkan dasar atau sendi-sendi ekonomi secara kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, bukan ekonomi liberal, kapitalis yang hanya mementingkan kesejahteraan individuindividu atau sosialis, atau bersifat feodalis. 3. Pasal 30 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 30 ayat (1), terjadi inkonsistensi. Bahwa Pasal 30 menyebutkan, “Budidaya hanya dapat diselenggarakan oleh perorangan warga negara Indonesia atau koperasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak 4

4.

5.

berbadan hukum.” Pasal tersebut dapat dimaknai bahwa subjeksubjek yang dapat melakukan budi daya peternakan yaitu: a. Orang per orang warga negara Indonesia, b. Koperasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum Indonesia. Dengan kata lain, pihak asing, baik orang per orang maupun koperasi tidak dibolehkan atau dilarang melakukan usaha peternakan di Negara Republik Indonesia. Bahwa akan tetapi, Pasal 30 ayat (2) telah membuka celah masuknya pihak asing untuk melakukan usaha di bidang peternakan, termasuk budidaya peternakan unggas melalui kerja sama dengan Warga Negara Indonesia, dimana dalam pasal tersebut ada frasa dapat melakukan kerja sama dengan pihak asing, sedangkan dalam … pada Pasal 30 ayat (1) secara tegas melarang orang asing atau korporasi asing untuk melakukan budi daya peternakan. Hal ini berarti terjadi pertentangan atau inkonsistensi antara ayat (1) dan ayat (2). Pemohon dirugikan dengan berlakunya Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Berdasarkan data yang kami himpun, kerugian yang dialami oleh peternak unggas rakyat sejak diberlakukan Undang-Undang Peternakan sampai dengan tahun 2014, sebagaimana tertera dalam tabel di bawah ini, Yang Mulia, mungkin kami tidak bacakan tabelnya dan seterusnya. Pasal 30 ayat (2) telah menghambat peternak unggas rakyat untuk mengembangkan diri dalam usaha budidaya ternak. Masuknya pihak asing di bidang perunggasan dengan mendirikan korporasi-korporasi berskala besar dan … dan multinasional telah menghambat dan menyingkirkan para peternak unggas rakyat yang notabene mempunyai hak untuk mengembangkan diri, sebagaimana dijamin dalam UndangUndang Dasar Tahun 1945. Pasal 28C yang menyatakan: 1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pedidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya serta memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal ... bahwa Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan telah membuat masuknya para kapitalis pemilik modal besar Indonesia dalam budaya peternakan dan budidaya mulai dari ... maaf … tadi peternakan, mulai dari

5

budidaya, pemasaran, penyediaan pakan, peralatan, peternakan, dan lain-lain. Bahwa dengan masuknya pemodal asing, usaha ternak unggas yang dahulunya banyak dibudidaya oleh para peternak rakyat di pedesaan baik perorangan maupun koperasi secara mandiri, kini usaha peternakan telah dibudidaya secara korporasi dalam skala besar. Bahwa munculnya korporasi-korporasi besar telah banyak menyingkirkan dan mematikan usaha peternak unggas rakyat. Hal tersebut disebabkan persaingan dalam budidaya, perebutan segmentasi pasar dan telah melahirkan praktik monopoli, oligopoli, dan kartel yang hanya dinikmati oleh segelintir orang. Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Perternakan ini (...) 9.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Saya kira intinya sudah diperoleh (...)

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYURATMAN USMAN Baik. Kami langsung saja ke Petitum.

11.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Langsung saja kesimpulannya sedikit, baru ke Petitum. Silakan.

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYURATMAN USMAN Oke, baik. Kesimpulan ... oh, ini. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, juncto UndangUndang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan berdampak pada: a) Pasar tradisional sebagian besar 70% diisi oleh produksi unggas dari perusahaan integrator atau PMA. b) Harga pakan unggas selalu dikontrol ... eh … dikatrol … maaf … pada harga yang tinggi dengan berbagai alasan dari perusahaan integrator yaitu harga kurs rupiah yang selalu naik terhadap dolar, musim panen daging diatur di luar negeri yang berkurang dan gagal panen di dalam negeri. c) Semua para perusahaan integrator perunggasan hanya mengandalkan pasar dalam negeri 100% dan kemampuan ekspor hasil unggas yang sangat rendah dan tidak berkesinambungan. 6

d)

Berjalannya kelanjutan tata niaga di dalam negeri secara kartel, monopoli, oligopoli serta dumping yang dilakukan oleh perusahaan integrator perunggasan atau PMA dengan terjadinya harga suk ... (suara tidak terdengar jelas) yang sering naik turun secara tidak rasional, akibatnya harga unggas panen di peternakan rakyat sangat fluktuatif dan selalu berada pada harga di bawah break event point. e) Peternak unggas rakyat dan koperasi peternak unggas selalu dipandang oleh pihak perbankan adalah sebagai investasi yang penuh dengan resiko tinggi dan tidak layak untuk diberi kredit pinjaman, sementara perusahaan integrator atau PMA selalu mendapat dukungan pelayanan kredit dari perbankan nasional dengan adanya kreditur pinjaman secara konsorsium dari perbankan nasional. f) Akibat dari berbagai terpaan kenyataan kerugian dari para peternak rakyat budidaya, aktivitas usaha budidaya peternak rakyat banyak yang mati, kekosongan pasar dalam negeri diambil alih keseluruhannya oleh hasil produksi perusahaan integrator atau PMA. Adanya utang (suara tidak terdengar jelas) sarana peternakan yang terjadi pada peternakan rakyat kepada perusahaan pabrikan integrator menjadikan peternakan rakyat tidak berdaya dan akhirnya bangkrut. Selanjutnya, kawan saya. 13.

KUASA HUKUM PEMOHON: ROJIKIN

4.

Terima kasih. Bahwa Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, juncto UndangUndang 41 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara pengajuan permohonan ini. Bahwa selaku perorangan warga Indonesia yang melakukan usaha budidaya peternakan unggas yang tergabung dalam Perhimpunan Peternak Unggas Indonesia telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) UndangUndang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Langsung pada petitum. 7

1.

14.

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, untuk itu kami Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1) Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perternakan dan Kesehatan Hewan juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2) Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3) Menyatakan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4) Menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 5) Menyatakan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Baik, ya. Sekarang, Majelis … saya ulangi … Majelis Hakim nanti akan memberikan saran-saran yang sifatnya itu boleh diikuti, boleh tidak. Jadi, saya harap Kuasa Pemohon agar mencatat nanti apa yang disarankan oleh Majelis.

15.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYURATMAN USMAN Baik, Yang Mulia. 8

16.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Pertama sekali dari saya, nanti tolong dilihat di dalam permohonan Saudara ini di halaman 3, menyebutkan selain sebagai warga negara Indonesia bahwa Para Pemohon ini terhimpun dalam PPUI, ya.

17.


18.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Perhimpunan Peternak Unggas Indonesia. Nah, ini maunya dilengkapi juga dengan apakah ada akta dari … apa namanya … surat atau akta dari yang pejabat yang berwenang untuk itu agar … apa namanya … keberadaan dari PPUI ini benar-benar adalah suatu perhimpunan atau organisasi sebagai badan hukum, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari alasan permohonan. Ini saya lihat kan, di Pasal 2 ayat (1) itu Pemohon menyatakan adanya ketidakpastian hukum. Jadi, mengandung ketidakpastian hukum, khususnya di frasa bidang lainnya yang terkait. Seperti itu, ya. Nah, ini juga harus nanti disesuaikan karena ini menjadi alasan permohonan adanya ketidakpastian hukum. Nah, coba juga dilihat kalau alasan ini hanya frasa itu yang mengandung ketidakpastian hukum, kenapa seluruhnya pasal itu yang mohon dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kalau dihubungkan dengan petitumnya, ya. Tolong dipikirkan lebih lanjut apa yang sebenarnya yang dimaui oleh permohonan Pemohon ini.

19.


20.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Di dalam … khususnya di dalam Pasal 2 ayat (1) itu. Kemudian, di Pasal 30 ayat (2), di sini yang ditonjolkan adalah dapat melakukan kerja sama dengan pihak asing. Jadi, di sini terjadi inkonsistensi seperti apa yang telah dibacakan tadi. Nah, ini juga barangkali tolong dipikirkan lagi hal yang sama dengan yang di atas karena bagaimana kalau ini nanti pasal ini dihilangkan, sama sekali terjadi kekosongan hukum. Nah, jadi tolong dipikirkan, apakah ini benar sudah apa yang dimohonkan dalam

9

petitum ini atau di … apa namanya … diambil cara pemaknaan yang … sebagaimana yang sebenarnya, gitu. Nah, kemudian dalam petitum ini tentunya harus disesuaikan seperti apa yang saya kemukakan dan lagi Pemohon juga harus mungkin memperbaiki ini di dalam permohonannya. Yang pertama itu. Menerima dan mengabulkan permohonan. Nah, ini disingkat saja. Biasanya disingkat permohonan untuk seluruhnya. Baru kemudian yang kedua, menyatakan Pasal 2 ayat (1) undang-undang sekian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tidak usah mencantumkan pasal daripada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu. Baru masih tetap Pasal 2 ayat (1) ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, harus dipisah ya, Pasal 2 ayat (1), pertama dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, baru dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Demikian juga Pasal 30 ayat (2)-nya. Pertama, harus disebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, baru kemudian dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Barangkali itu saja dari saya. Saya persilakan kepada Yang Mulia Pak Palguna untuk memberikan … ya. 21.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saudara Pemohon, ya kalau dilihat secara sistematis sih sudah ya, cuma begini, dalam Saudara menguraikan kerugian konstitusional itu yang dimaksud bukan kerugian ekonomi ya, itu adalah kerugian hak konstitusional. Jadi, dengan adanya pasal itu, pasal yang Anda mohonkan pengujian itu, hak konstitusional Anda yang dirugikan itu hak yang mana? Nah, apa yang dimaksud hak konstitusional itu? Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sudah memberikan penjelasan itu di Pasal 51 itu, kan. Itu adalah hak yang diberikan oleh atau yang diatur dalam UndangUndang Dasar Tahun 1945. Nah, di situ harus tampak logikanya. Ketika Anda sebagai seorang warga negara yang berprofesi sebagai peternak, ada hak Anda yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya pasal ini. Mengapa? Karena pasal ini bunyinya begini dan kemudian Saudara menganalisa, oh, karena itu maka hak kami yang ini menjadi rugi, gitu. Di situ kesempatannya menjelaskan sebab kan, Saudara di … seperti yang Saudara kutip dalam permohonan ini kan, di Pasal 51 itu kan, harus Anda menegaskan sebagaimana putusan Mahkamah itu harus Anda menegaskan atau secara spesifik hak apa yang dirugikan dalam kapasitas itu. Kemudian, itu bisa jadi aktual atau sudah terjadi maupun yang potensial misalnya yang menurut penalaran yang wajar itu bisa 10

dipastikan akan terjadi dan kemudian ada hubungan sebab-akibat bahwa kerugian itu timbul karena adanya pasal ini. Dan kemudian terakhir baru Saudara melihat kalau pasal ketentuan itu tidak ada, maka kerugian itu tidak akan terjadi. Itu mesti jelas rentetan logikanya. Kausalitasnya harus muncul di situ. Itu yang pertama. Kemudian, nah, selanjutnya berangkat dari logika demikian, maka dalam membuat alasan permohonan itu pun menjadi penting juga untuk membuat sistematisasi berpikir seperti itu karena Saudara di dalam permohonan ini sudah … sudah … sudah Saudara buat sebenarnya, tapi kalau memang ada, coba dipertajam lagi karena ada beberapa juga yang barangkali nanti yang akan saya tunjukkan berikutnya, bisa jadi justru tidak seperti yang Anda maksud, ya. Pertentangannya ini mengapa, gitu ya, itu terjadi mengapa. Nah, saya misalnya memberikan contoh begini, misalnya Anda me … yang pertama, peternakan kesehatan hewan … dan kesehatan hewan, Pasal 2 ayat (1) diselenggarakan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan secara tersendiri dan/atau melalui integrasi dengan budidaya tanaman pangan holtikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, atau bidang lainnya yang terkait. Ini kan, mesti tampak apa kerugian hak konstitusional Anda yang dari dengan adanya ini? Nah, kalau misalnya kami mengikuti seperti permintaan Anda, mencoret pasal ini dan kemudian menyatakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, berarti tidak ada ketentuan ini dan tentu akan menjadi pertanyaan kemudian, ya. Bagaimana kemudian peternakan dan kesehatan hewan itu diselenggarakan? Di mana dia boleh dilakukan? Siapa yang boleh melakukan? Dalam hal apa saja kemudian dia boleh … kan, jadi persoalan lalu malah, bukan menyelesaikan kerugian Anda lalu, tapi justru menimbulkan persoalan baru buat Anda sendiri dan seluruh warga negara Indonesia. Itu argumennya harus anu harus kuat di mana pertentangannya. Nah, itu nanti akan berpengaruh kepada petitum permohonan Saudara seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua, apakah semuanya ini mau dicoret atau ke bagian tertentu misalnya dari ketentuan itu yang menurut Anda bisa memberikan tafsir yang berbeda terhadap pemahaman orang, gitu ya. Nah, itu. Kemudian, berkenaan dengan Pasal 30, ini juga jangan sampai justru merugikan Anda sendiri, peternak maksudnya karena Pasal 30 ayat (1), di ayat (1) itu kan, memberikan pengutamaan kepada warga negara Indonesia bahkan saking diutamakannya itu disebutkan di situ baik yang berbadan hukum maupun yang tidak. Itu, kan? Artinya preferensi pertama diberikan adalah kepada warga negara Indonesia untuk melaksanakannya. “Budidaya hanya dapat diselenggarakan oleh perorangan warga negara Indonesia atau korporasi, baik yang berbadan

11

hukum maupun yang tidak berbadan hukum Indonesia.” Ini kan, sudah dijamin ini. Nah, sekarang di ayat (2) nya persoalannya sekarang kalau mau Saudara beternak, gitu kan walaupun sudah diberikan pengutamaan, tapi kalau Anda enggak punya modal, jalan keluarnya diberikan oleh yang kedua, “Perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan pihak asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.” Kan, artinya pihak asing itu baru boleh masuk setelah Anda, dalam pengertian warga negara Indonesia, mengundang dia ke sini karena memerlukan. Bukan sebaliknya, bukan pihak asing kemudian diutamakan dulu, lalu kemudian Anda terhapus. Nah, logikanya mesti jelas ini kalau Anda mau me … apa … soal ini. Nah. Karena misalnya kalau negara diminta … mungkin tidak kuat. Tapi kalau pihak asing atas permintaan warga negara yang sudah diutamakan terlebih dahulu dalam Pasal 30 ayat (1) itu, baru kemudian dia akan diberikan hak atau untuk tiba di sini. Itu anu dulu yang dipikirkan, ya? 22.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYURATMAN USMAN Baik.

23.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Saya khawatirnya, persoalannya jangan-jangan ini bukan soal di peternakan ini. Jangan-jangan persoalannya adalah di Undang-Undang Penanaman modal, di PMA-nya yang menyebutkan apa yang Saudara sampaikan dalam permohonan ini, tolong dilihat itu secara cermat dulu. Apakah persoalannya ada di sini atau ini persoalannya ada di UndangUndang Penanaman Modal? Nah, ini mesti jelas supaya istilahnya Saudara mau menembak kaki, kenanya kepala. Bukan itu yang Saudara maksud, gitu ya. Ini … ini tolong hati-hati, cermati karena logika pasal ini jelas, kok. Warga negara Indonesia itu diutamakan. Bahkan saking diutamakannya enggak perlu badan hukum enggak apa-apa. Tapi kemudian timbul pertanyaan. Bagaimana kalau dia enggak punya modal dan negara juga tidak mampu memodali misalnya karena kita sebagai negara sedang berkembang. Barulah kemudian asing boleh masuk, itu kan, setelah Anda mengatakan atau pemodal … apa … warga negara Indonesia itu sudah mengatakan, “Kami tidak bisa berusaha ini, oke, mari datang.” Nah, sekarang tinggal membuat perjanjian kerja samanya dengan orang asing itu, jangan sampai dia yang mengendalikan, kan begitu. 12

Nah, jadi oleh karena itu, di mana letak pelanggaran pasal ini, itu mesti tegas. Saya khawatirnya bukan di sini yang saya … tapi saya belum melihat ya, ini … ini saya minta Saudara untuk meneliti. Janganjangan di ketentuan tentang penanaman modalnya, coba Anda lihat di situ, apakah di situ? Misalnya kalau terjadi pertentangan misalnya, apakah ini termasuk yang dalam negative list apa tidak misalnya di dalam Undang-Undang Penanaman Modal. Itu penting untuk dilihat. Nah, itu hal yang substansial yang menurut saya perlu Anda pertimbangkan. Nah, setelah Anda temukan logika itu, baru kemudian Anda memasukkan alasan-alasan yang Saudara maksudkan tentang pasal perekonomian di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu kalau memang itu adalah bagian dari argumentasi yang akan memperkuat ini Saudara. Jangan memasukkan argumentasi misalnya yang justru membunuh Saudara sendiri nanti di permohonan. Itu kan, aneh nanti ya, itu. Nah, soal misalnya penentuan bagaimana dia bisa menguasai pasar dan seterusnya, saya khawatirnya itu di perjanjian kerja samanya yang tidak beres, bukan di persoalan undang-undangnya. Nanti coba diteliti sambil ini … sambil Anda nanti akan diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan permohonan. Nah, kemudian di petitum permohonan. Tadi saya mendengar apa yang Anda bacakan dengan apa yang kami terima di permohonan ini agak berbeda khususnya menyangkut angka 1 ini karena di angka 1-nya itu yang di … yang Saudara baca tadi, “Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 2 ayat (1),” Anda membaca ada itu, ya? Dan Pasal 30 ayat (1) di naskah yang kami terima itu belum ada katakata itu. Jadi, yang enggak ada pada kami ini, “Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 30 ayat (2),” langsung ke situ. Nah, nanti ininya. Jadi, tadi seperti sudah disampaikan, kita berurut saja. Nah, mungkin pertama ya, general statement dulu, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, misalnya begitu. Kemudian yang kedua, menyatakan Pasal … apa … Pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor sekian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang kedua, masih Pasal 2, Pasal 2 ayat (1), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, Pasal 30 begitu, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 30 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat gitu, sehingga sistematis. Tetapi itu tentu kalau Anda tidak mempunyai anu tersendiri. Nah, kalau dicoret itu misalnya kalau itu yang benar-benar Anda minta dan kemudian misalnya dikabulkan kan, jadi kekosongan hukum, gitu ya. Ya, sehingga kan, mungkin Saudara saya kira kalau Saudara sudah tahulah apa yang disebut misalnya konstitusional bersyarat, apa yang disebut inkonstitusional bersyarat, gitu kan. Pasal ini dimaknai bagaimana, gitu ya. Sebab kalau itu dimohonkan pengujian, ya kalau 13

seperti yang Saudara minta ini misalnya … misalnya ya, ini bukan pendapat Mahkamah, misalnya kita berandai-andai kalau itu dikabulkan jadi kosong dong normanya ini, malah enggak ada yang mengatur? Kan, itu justru menjadi bumerang bagi peternak sendiri dan itu justru lebih merugikan hak konstitusional Anda dari yang sebelumnya. Saya kira itu dari saya, Pak Ketua. Terima kasih. 24.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Terima kasih. Silakan kepada Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams.

25.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Manahan Sitompul. Untuk hal yang perlu saya ingin cermati pertama di sini disebutkan yang diuji ini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 padahal Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) itu materinya, muatannya itu ada di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009. Jadi, tidak ada di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Nah, ini patut dipahami. Kalau undang-undang perubahan, itu kedua undangundang itu tetap berdiri sendiri dan berlaku. Yang diuji itu undang-undang … pasalnya itu yang ada di UndangUndang Nomor 18, tidak ada di perubahan, sehingga tidak perlu menyebut juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, ya kan? Kecuali kalau itu diganti, berarti undang-undang yang satunya dicabut, dinyatakan tidak berlaku. Ini kedua-duanya masih berlaku. Jadi, cukup satu saja. Yang diuji itu adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 41-nya memang ada perubahan, tapi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) tidak diubah, berarti berada di UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009 itu. Jadi … jadi, alat bukti … jadi, buktinya juga tidak perlu dicantumkan yang demikian. Nah, itu nanti di petitum juga berpengaruh. Yang kedua, yang diuji ini berada pada aturan mengenai asas, ya? Ya. Nah, ini betul-betul dicermati karena asas itu merupakan titik tolak ya, tolok ukur, ya. Dan bahkan, kalau ini hapus, bisa jantungnya ini. Asas itu kan jantungnya. Ya, asas dan tujuan. Asasnya tidak ada, ke mana kita mengembalikan … apa … semua aturan itu kalau asasnya sudah dicabut? Asas itu kan, landasannya, titik tolak, tolok ukur, kendali, bisa semua penafsiran atau arahan dari pengaturan itu dikembalikan ke sini. Kalau asasnya dinyatakan … apa … tidak mempunyai kekuatan mengikat dan bertentangan ya, semua hal yang terkait dengan ini, kita kembalikan ke mana? Hanya ke Pasal 2 ayat (2)? Nah, itu kalau asasnya ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Oleh sebab itu, tadi supaya dicermati karena yang dipersoalkan adalah bidang lainnya yang terkait. Itu saja, gitu kan? Kalau dicabut 14

Pasal 2 ayat (1)-nya, jadi bahwa peternakan kesehatan diselenggarakan di seluruh Indonesia, itu enggak berlaku jadinya. Budidaya tanaman pangan yang terintegrasi hortikultura tidak berlaku. Jadinya begitu, kan? Padahal ini asasnya karena semuanya diserahkan ke sana. Itu coba dicermati. Kemudian yang kedua, Pasal 30 ayat (2) ini. Ya, tadi saya kira disampaikan oleh Yang Mulia Pak Palguna, coba dicermati karena tadi boleh jadi apa yang dikontatasi faktanya oleh Pemohon itu ya, kerja sama dengan pihak asing yang datanya disebutkan di sini kerugiannya itu ada a sampai f, ya? Pasar tradisional sebagian besar, 70% diisi oleh produksi unggas dari perusahaan integrator PMA. Semua itu kan, harga pakan naik, sekalian dengan dolar. Itu kan … ya, itu terkait sana. Kemudian, dilakukan oleh perusahaan integrator perunggasan penanaman modal asing. Semua a, b, c, d, e, f, ini semua disebut dengan … berkaitannya dengan penanaman modal asing. Ya, coba lihat nanti dengan ketentuan di undang-undang … berapa … 2007 ya, tentang penanaman modal. Mana daftar … apa … list terbuka, list tertutup, lihat. Karena apa? Karena di Pasal 29 ayat (5), itu sudah ada jaminan sebetulnya, “Pemerintah berkewajiban untuk melindungi usaha peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat di antara pelaku pasar. “Sudah ada jaminan untuk itu. Nah, oleh sebab itu, coba lihat … apa … atau implementasinya terkait di Pasal 33-nya mengenai budi daya ini diatur dengan peraturan presiden. Nah, kemudian, coba lihat walaupun ini menjadi bukan langsung kewenangan MK untuk menguji peraturan di bawah undang-undang ya, tentang peraturan … coba, mungkin untuk menambah alasan Saudara nanti bahwa apa yang normanya bahwa pemerintah wajib melindungi, kemudian di Pasal 30 ayat (1) ternyata di kerugian yang Saudara gambarkan, ya di luar … sebetulnya kerugian konstitusional, tapi kerugian ekonomisnya ini, ya yang Saudara sebutkan itu di mana itu sebetulnya terjadinya? Apakah karena rumusan Pasal 32 itu karena itu belum operasional sebetulnya, ya? Ya, memang konstitusionalnya di sana ya, tapi Saudara bisa perkaya datanya karena tabel kerugian yang Saudara sebutkan sejak 2009 sampai 2014 dihitung dengan rupiahnya sedemikian besar, ya. Meskipun Saudara harus cermat juga bahwa ... ketika 2009 itu undang-undang ini pertengahan tahun baru berlaku, tapi dianggap seolah kerugiannya sejak awal 2009. Ya, berarti data ini bukan data karena ini langsung, tapi jangan-jangan karena pelaksanaan perarturan atau persaingan dalam usaha sebelumnya, ya. Kemudian, terkait dengan perkiraan kerugian peternak ini coba dipertajam posisi Saudara sebagai bagian dari PPUI itu, ya. Saya kira itu saja tambahan, pastikan saja ini hanya menguji Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 ya, tidak Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014-nya karena di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 itu 15

tidak ada. Dua-duanya semuanya masih berlaku. Ketentuan yang Saudara uji itu yang ada di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009-nya, tidak yang di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014-nya. Demikian, terima kasih. 26.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Baiklah, tadi sudah beberapa saran yang diajukan oleh Majelis. Nah, hal ini untuk sebagai perbandingan atau pedoman, Pemohon bisa … juga bisa melihat di permohonan-permohonan sebelumnya yang ada di dalam putusan-putusan, sehingga itu menjadi pedoman bagi Pemohon ya untuk menyempurnakan permohonan ini. Mahkamah memberi kesempatan untuk memperbaiki atau menyempurnakan permohonan ini selama 14 hari, sehingga akan diberikan kesempatan ini sampai tanggal 6 Oktober. Saya ulangi, penyerahan perbaikan ini adalah tanggal 19 Oktober 2015, hari Senin, pukul 10.00 WIB paling terakhir. Jadi, kalau bisa diserahkan perbaikan itu lebih cepat lebih bagus, ya kan, sehingga setelah ada nanti itu perbaikan yang diserahkan secara resmi di Kepaniteraan, maka dari situ nanti Majelis akan melihat selanjutnya tentang permohonan itu, ya. Jadi, lebih cepat lebih bagus, ya. Ikan sepat ikan gabus, katanya, lebih cepat lebih bagus. Baiklah, kami tunggu sampai tanggal 19 nanti permohonan ini agar diperbaiki sebagaimana tadi disarankan dan saran-saran tadi itu sekali lagi saya katakan itu tidak mengikat ya, silakan kepada Pemohon untuk mengelaborasi lebih lanjut tentang permohonannya sesuai dengan disarankan tadi agar meneliti lagi ya, lebih jauh, meneliti apakah di PMA nya, apakah di ... apakah ini di petitumnya diubah menjadi pemaknaan ya, itu diserahkan kepada Pemohon. Oleh karena itu, pemeriksaan dalam permohonan ini kami nyatakan selesai dan sidang kami nyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 14.51 WIB Jakarta, 7 Oktober 2015 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

16

2015

Recommend Documents