Uji Kompetensi sebagai Exit Exam serta Penetapan Kuota Penerimaan Mahasiswa Baru FK TA 2014/2015 Djoko Santoso, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Forum AIPKI, 12 Maret 2014 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014
1
Perkembangan Kebijakan Uji Kompetensi sebagai Exit Exam
Alur Uji Kompetensi Dokter Indonesia 2007
2013
2012
• SE Dirjen DikL No.704/E.E3/ D T / 2 0 1 3 t e n t a n g U K D I UKDI reguler UU No.29/2004 Kg sebagai Exit Exam UKDI r eguler PrakLk Kedokteran (AIPKI + Kolegium+ • UU No.20/2013 tentang (AIPKI + K olegium) (KKI) fasilitasi proyek HPEQ) Pendidikan Kedokteran
Program Remedial
Persiapan Exit Exam
Implementasi Uji Kompetensi sebagai Exit Exam
PENDIDIKAN jenjang akademik lanjutan (pendidikan kedokteran & bidang kesehatan lainnya PENELITIAN
pilihan
Dukungan Ditjen DikL
Ldak lulus
Uji Kompetensi Retaker Khusus (UKRK)
(IDI + AIPKI)
lulus Pelaya
nan/ PrakLk
Kronologis Aturan Teknis Pelaksanaan UKDI 2005-‐2006 1
Nota Kesepahaman : KDI-‐AIPKI-‐PDKI (2005) Tentang SerLfikasi Kompetensi Dokter • KDI menerbitkan Serkom • AIPKI menyelenggarakan uji kompetensi dan pelaGhan Dokter (lulus sejak 1 April 2006 – 29 April 2007) • P e m b e n t u k a n K o m i t e Bersama
2
SKB: KDI-‐AIPKI-‐PDKI (2006) Tentang Pembentukan Komite Bersama SerLfikasi Kompetensi Dokter Indonesia Komite Bersama bertanggung jawab pada KDI
2013
2007 -‐ 2013 5
SE Dirjen DikL : UKDI sebagai exit exam (Feb 2013) Dilakukan mulai UKDI periode Februari 2013
4
SKB : IDI & AIPKI (2012) tentang Penyelenggaran Uji Kompetensi bagi Dokter Lulusan Baru & Petunjuk Operasional Komite Bersama UKDI
(Masa transisi Exit Exam)
6
SKB : IDI & AIPKI (Mei 2013) tentang Penyelenggaran Uji Kompetensi bagi Dokter Lulusan Baru • Pengelolaan Uji Kompetensi : Kolegium & AIPKI • Penyelesaian retaker (Masa transisi SE Dirjen DikL) SE PB IDI (Mei 2013) : Komite Bersama UKDI dinyatakan non akLf dan akan dilakukan auditor yg ditunjuk pB IDI
3
SK : Komite Bersama UKDI (2007) Tentang Penambahan dan Perubahan Personil KB UKDI • Usulan dari Divisi Ujjian Tulis dan Divisi Manajemen Ujian
7
Surat Ketua AIPKI pada Ketua PB IDI (Mei 2013) : Klarifikasi masih dibutuhkannya KB UKDI sebelum LPUK terbentuk
Kronologis Aturan Teknis Pelaksanaan UKDI 2013 (Exit Exam) s.d seterusnya
•
8
SKB : IDI & AIPKI (Juli 2013) tentang PaniLa Uji Kompetensi (PUK) PUK mengganGkan KB UKDI Surat PB IDI kepada Ketua AIPKI (November 2013) : Pengakhiran SKB AIPKI-‐IDI tanggal 19 Juli 2013 tentang PaniGa Uji Kompetensi UU Pendidikan Kedokteran Kesepakatan Dekan FK melalui Forum Dekan (Desember 2013) tentang Implementasi UKDI sebagai exit exam
UKDI 2014
Feb, Juni, Oktober
SK PaniLa Uji Kompetensi untuk UKDI periode 2014 sebagai exit exam
Implementasi exit exam
Aturan Lanjutan UU Pendidikan Kedokteran : Permendikbud
Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter & Dokter Gigi, Dokter Spesialis & Dokter Gigi Spesialis INPUT : • Definisi uji kompetensi sebagai exit exam • Tujuan uji kompetensi sebagai exit exam • Peserta • Pelaksana uji • Materi uji PROSES : • Mekanisme Pelaksanaan • Metode • Waktu Pelaksanaan • Penda]aran • Pembiayaan
OUTPUT : • Pengumuman Hasil • Retaker Uji Kompetensi • SerGfikat Kompetensi • Penjaminan Mutu • Akuntabilitas Sosial • Aturan Peralihan
UNSUR YANG TERLIBAT PADA UJI KOMPETENSI SEBAGAI EXIT EXAM (Drac Permendikbud)
PELAKSANAAN PERSIAPAN
PENYELENGGARAAN
PENJAMINAN MUTU
Menjamin mutu eksternal kinerja PaniGa Uji Kompetensi sebagai penyelenggara uji kompetensi
Menyusun sistem uji kompetensi yang disahkan oleh Majelis
MAJELIS UJI K OMPETENSI
KEMDIKBUD : Ditjen DikG
Konsil Kedokteran Indonesia
Pelaksana Uji Kompetensi Unsur :
Asosiasi InsGtusi Pendidikan • Perwakilan fakultas kedokteran atau kedokteran gigi •
Experts : • Pendidikan Gap bidang ilmu • Item reviewer • Panel Experts • Judges Standard Seang
Organisasi Profesi
Perguruan Tinggi
(Memenuhi persyaratan)
PaniGa lokal : • Perwakilan PT • Perwakilan KOPERTIS
Rencana Tindak Lanjut Penyusunan Permendikbud Tata Cara Uji Kompetensi • P e m b a h a s a n s u b s t a n s i r a n c a n g a n Permendikbud telah melibatkan seluruh pemangku kepenGngan (KKI, AIPKI, AFDOKGI, IDI, PDGI, MKKI, MKKGI, ARSPI, ARSGMPI) • Permendikbud tata cara uji kompetensi sudah pada tahap substansi final (dalam proses legal dra]ing oleh Biro Hukor Kemdikbud) • Target penyelesaian Permen : akhir Maret 2014
Kebijakan Kuota Penerimaan Mahasiswa Baru FK TA 2014/2015
Sumber Data : • Data Akreditasi (BAN PT) • Data Uji Kompetensi (AIPKI, 2013)
SE No. 576/E/HK/2013 tentang Kuota Penerimaan Mahasiswa Baru pada FK Penentuan Kuota Mahasiswa berdasarkan Hasil Akreditasi dan Hasil Uji Kompetensi AKREDITASI
HASIL UJI KOMPETENSI DOKTER INDONESIA <50 %
50%<X 60%<X <60% <70%
70%<X <80%
80%<X 90%<X <90% <100%
A
150
170
190
210
230
250
B
100
120
140
160
180
200
C
50
60
70
80
90
100
SE No. 576/E/HK/2013 tentang Kuota Penerimaan Mahasiswa Baru pada FK • Bagi perguruan Gnggi yang Ldak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas, akan mendapatkan sanksi dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-‐undangan. • Jumlah mahasiswa kedokteran yang terbatas di perguruan Lnggi difahami dapat mempermudah penjaminan mutu lulusan di seGap perguruan Gnggi dan mendorong peningkatan mutu secara berkelanjutan. • Sebagai konsekuensi dari ketentuan ini, maka jumlah mahasiswa yang diterima masuk ke Program Studi Kedoteran akan menurun, sehingga dapat dibuka beberapa Program Studi baru di beberapa perguruan Lnggi yang memenuhi syarat dan telah mengusulkan.
KUOTA PENERIMAAN MAHASISWA BARU FK TA 2014/2015 (Berdasarkan data Uji Kompetensi & Akreditasi 2013)
KUOTA PENERIMAAN MAHASISWA BARU FK TA 2014/2015 (Berdasarkan data Uji Kompetensi & Akreditasi 2013)
KUOTA PENERIMAAN MAHASISWA BARU FK TA 2014/2015 (Berdasarkan data Uji Kompetensi & Akreditasi 2013)
KUOTA PENERIMAAN MAHASISWA BARU FK TA 2014/2015 (Berdasarkan data Uji Kompetensi & Akreditasi 2013)
KUOTA PENERIMAAN MAHASISWA BARU FK TA 2014/2015 (Berdasarkan data Uji Kompetensi & Akreditasi 2013)
Total Jumlah Mahasiswa 2014/2015 : 9.930 Mahasiswa
Pokok Substansi Aturan Lanjutan UU Pendidikan Kedokteran :
Permendikbud tentang Kuota Nasional Mahasiwa Prodi Kedokteran
SUBSTANSI PASAL Ketentuan mengenai kuota nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
Catatan : Mahasiswa berlaku untuk WNI & WNA
ISU POKOK Input • PerGmbangan penentuan kuota (misal : jml penduduk di suatu wilayah, poliGk, dll) • Daya tampung • Rasio mahasiswa dan dosen (sarjana, profesi, spesialis) • Prasyarat prodi (diselaraskan dengan aturan pada PP penyelenggaraan FK/FKG) Proses • Perhitungan kuota mahasiswa berdasarkan uji kompetensi dan akreditasi (termasuk peningkatan atau pengurangan kuota) • Penetapan kuota mahasiswa (termasuk koordinasi penetapan dan kebijakan khusus dalam kondisi tertentu) • Pola penerimaan mahasiswa berbasis kuota (termasuk peran PEMDA dan masyarakat) • PDPT untuk mahasiswa Output • Sanksi untuk Fakultas yang melanggar ketentuan
RUJUKAN ATURAN • UU Pendidikan Tinggi • Permendikbud penerimaan, persyaratan & hak mahasiswa • Surat Edaran Dirjen DikG thn 2013 eg kuota mahasiswa kedokteran • SNPT • SPPD/SPPDGI, SPPDS/ SPPDGS • SKDI/SKDGI, SKDSp/ SKDGSp
Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Kesehatan dapat Diaktualisasikan dengan Baik jika terdapat Kesadaran & Kedisiplinan untuk Memenuhi Aturan & Standar
Terima Kasih .. UNESCO Regional MeeGng, Seoul, 23-‐24 May 2012 www.dikG.go.id
