2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 90/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT (PPATK) DAN AHLI/SAKSI PEMOHON (V)

JAKARTA SENIN, 5 OKTOBER 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 90/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang [Pasal 69] terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. R. J. Soehandoyo ACARA Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait (PPATK) dan Ahli/Saksi Pemohon (V) Senin, 5 Oktober 2015, Pukul 11.14 – 12.36 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Anwar Usman Patrialis Akbar Wahiduddin Adams Suhartoyo I Dewa Gede Palguna Manahan MP Sitompul

Yunita Rhamadani

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. M. Arifsyah Matondang 2. Merlina B. Pemerintah: 1. Heni Susila Wardoyo 2. Arie Eko Yulierti 3. Hanifa 4. Yanti Widya C. Saksi dari Pemohon: 1. Rijal Taufik Fahreza 2. Akhrom Saleh D. Pihak Terkait: 1. Fithriadi 2. Muhammad Yusuf 3. Muhammad Salman

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.14 WIB 1.

KETUA: ANWAR USMAN Sidang Perkara Nomor 90/PUU-XIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon, siapa saja yang hadir?

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Kuasa Hukum Pemohon yang hadir, pertama saya sendiri, yaitu M. Arifsyah Matondang, S.H. Yang kedua, rekan kami, yaitu Merlina, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

3.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Ya, dari DPR tidak hadir. Dari Kuasa Presiden, silakan siapa saja yang hadir?

4.

PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDOYO Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Kuasa Presiden saya sendiri Heni Susila Wardoyo. Kemudian ada Ibu Arie Eko Yulierti, Ibu Hanifa, Ibu Yanti Widya, masing-masing dari Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Agung. Terima kasih, Yang Mulia.

5.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Dari Pihak Terkait PPATK, silakan siapa saja?

6.

PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD YUSUF Terima kasih, Ketua yang kami hormati. Saya Muhammad Yusuf, Kepala PPATK. Di dampingi oleh Direktur Hukum kami Muhammad Salman dan ketua kelompok kami Bapak Fithriadi. Terima kasih.

1

7.

KETUA: ANWAR USMAN Baik. Persidangan hari ini adalah untuk mendengarkan keterangan DPR, DPR tidak hadir. Dan keterangan dari Pihak Terkait PPATK, sekaligus mendengarkan keterangan ahli dan dua orang saksi dari Pemohon. Ahli tidak hadir, ya?

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG Maaf, Yang Mulia, ahli sebenarnya kami sudah berusaha tapi tidak bisa hadir.

9.

KETUA: ANWAR USMAN Oh, baik. He em. Namun sebelumnya perlu disampaikan bahwa karena satu dan lain hal, sidang hari ini Panel yang diperluas karena tidak memenuhi korum, ya, Majelis atau Anggota yang lain berhalangan hadir. Apakah Pemohon tidak keberatan?

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG Tidak, Yang Mulia.

11.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, dari Kuasa Presiden? Dari PPATK? Ya, baik. Ya, kita mulai untuk mendengarkan keterangan dari Pihak Terkait. Silakan, Pak Ketua.

12.

PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD YUSUF Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan semoga kita semua sehat, bahagia selalu. Yang saya hormati Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah, Para Pemohon, dan Para Hadirin Bapak dan Ibu semua. Pertama-tama perkenalkan saya Muhammad Yusuf, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Sesuai dari ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 ... Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, selanjutnya disebut dengan PPATK. Menyampaikan keterangan PPATK atas permohonan pengajuan Pasal 69 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU terhadap ketentuan Pasal 28B ... 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk selanjutnya disebut 2

dengan UUD 45. Yang dimohonkan oleh RJ. Soehandoyo, S.H., M.H. Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Warman, S.H. dan kawan-kawan. Tanpa mengurangi penghormatan kami terhadap hak setiap warga negara untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, perkenankan kami mengungkapkan keprihatinan terhadap adanya permohonan pengujian Undang-Undang TPPU oleh Pemohon yang salah satunya didasari oleh rasa kekecewaan Pemohon atas proses sistem peradilan pidana, bahkan adanya upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon walaupun akhirnya tidak jadi, yang telah diatur dalam Undang-Undang Acara Pidana melalui permohonan constitutional review terhadap Undang-Undang TPPU. Majelis dan Anggota yang kami hormati. Pakar hukum Prof. Dr. Hj. Rukmini menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana melindungi para tersangka dan terdakwa terhadap tindakan aparat penegak hukum yang melanggar hukum tersebut serta cita-cita hukum acara pidana, yaitu due process of law atau proses hukum yang adil. Oleh karena itu, dalam hal Pemohon merasa terlanggar hak-hak asasinya, maka sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah membentuk lembaga pra peradilan yang merupakan lembaga pengawas terhadap adanya upaya paksa yang dilaksanakan oleh para penyidik. Berkenaan dengan permohonan pengujian terhadap Pasal 69 Undang-Undang TPPU, maka kami menyampaikan keterangan sebagai berikut. Pertama tentang kedudukan hukum (legal standing) dari Pemohon. Majelis yang kami hormati, terhadap kedudukan (legal standing) Pemohon, PPATK berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil yang diajukan Pemohon tidak menjelaskan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Putusan Mahkamah Agung Konstitusi ... Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUUV/2007, tanggal 20 September 2007 dan putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal kerugian konstitusional terkait dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu: 1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UndangUndang Dasar Tahun 1945. 2. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.

3

3. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan actual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. 4. Adanya hubungan sebab akibat atau causal verband antara kerugian dalam berlakunya undang-undang yang dimohonkan oleh Pemohon. 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Pemohon tersebut lebih menjelaskan kepada perbedaan pendapat antara Pemohon dan pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 atas penerapan hukum pidana dan hukum acara pidana dalam menafsirkan Undang-Undang TPPU. Dengan kata lain, materi yang disampaikan oleh Pemohon ini bukanlah objek dari Mahkamah untuk menyidangkannya karena permohonan Pemohon bukan constitutional complaint, melainkan investigatif dan prosecution complaint. Kedua, terhadap petitum Pemohon yang dalam permohonannya menuntut agar ketentuan a quo di (suara tidak terdengar jelas) bila antara pelaku tindak pidana asal dan pelaku TPPU adalah orang yang sama, namun bila pelaku tindak pidana asal dan pelaku TPPU adalah orang yang berbeda atau perkara yang berdiri sendiri-sendiri, maka untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan (suara tidak terdengar jelas) di sidang pengadilan terhadap TPPU wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Ketua Majelis yang kami hormati, dalam praktik persidangan perkara pidana seluruh keberatan Pemohon disampaikan dalam persidangan perkara pidana baik pada saat tahap pengajuan keberatan terhadap surat dakwaan, pembelaan atau pledoi maupun duplik. Berkenaan dengan hal tersebut menurut kami sangkakaan TPPU terhadap Pemohon akan diperiksa dan dibuktikan dalam proses perkara pidana baik pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan. Pemohon dapat memberikan sanggahan atas bukti-bukti yang diajukan oleh penyidik dan penuntut umum atas sangkaan atau dakwaan TPPU yang kenakan pada Pemohon, namun demikian PPATK menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkmah Konstitusi yang kami hormati untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak? Kedua, sistem atau rezim anti pencucian uang. Ketua dan Majelis yang kami hormati, serta Pemohon yang kami hormati. Permohonan pengajuan Undang-Undang TPPU terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diajukan oleh Pemohon pada hakikatnya mempertaruhkan dan dapat melemahkan sistem atau rezim anti pencucian uang yang telah dibangun dengan sungguh-sungguh untuk 4

menurunkan tingkat kriminalitas dari berbagai tindak pidana asal sekaligus merampas aset-aset yang berasal dari kejahatan. Sistem atau rezim anti pencucian uang juga dikembangkan untuk mewujudkan integritas lembaga keuangan, lembaga penyimpanan barang dan jasa tertentu seperti perusahaan properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata, perhiasan, logam mulia, pedangan seni dan barang lelang. Secara historis, kelahiran sistem atau rezim anti pencucian uang secara internasional atau global ditandai dengan disahkannya United Nation Convention Against Acid Trafic and Narcotic Drugs and Psychotropic Substances atau dikenal dengan Viena Convention Tahun 1988. Penyelesaian Viena Convention berangkat dari suatu kondisi di mana masyarakat internasional ketika itu mengalami frustasi dalam upaya pemberantasan perdagangan obat-obatan terlarang atau drugs traficking seperti yang dilakukan oleh Alphonse Capone atau dikenal dengan Al Capone bersama-sama dengan organisasi kejahatan lainnya yang beroperasi di berbagai belahan dunia. Hal ini dapat dimengerti mengingat objek yang diperangi adalah kejahatan terorganisir yang memiliki karakter organisasi struktural yang solid dan bersifat internasional dengan pembagian tugas dan wewenang yang jelas, serta memiliki sumber pendanaan yang sangat kuat dan jaringan kerja yang sangat luas melintasi batas-batas negara. Untuk mencegah dan memberantas drug traficking dan tindak kejahatan serius crime lainnya, Viena Convention menawarkan suatu paradigma baru yang dipandang sebagai suatu langkah maju dengan strategi yang tidak hanya terfokus menangkap dan menghukum para pelakunya, tetapi juga berorientasi kepada upaya mengejar dan merampas harta kekayaan atau aset yang dihasilan dari tindak pidana tersebut. Paradigma baru itu bertujuan untuk menghilangkan nafsu dan motivasi setiap orang untuk berbuat jahat dengan cara menghalanginya untuk dapat menikmati hasil atau buah kejahatannya. Mengingat profit of crime pada hakikatnya adalah (suara tidak terdengar jelas) of crime atau darahnya kejahatan. Dengan demikian, lahirnya Viena Convention dapat dipandang sebagai tonggak sejarah dan titik puncak perhatian masyarakat internasional untuk menetapkan dan mengukuhkan suatu rezim baru dengan pendekatan baru dengan penanganan kejahatan, dimana rezim ini lebih berorientasi kepada confiscation atau penyitaan, freezing (pembekuan) terhadap harta kekayaan yang berasal dari kejahatan. Sistem atau rezim antipencucian uang yang mengedepankan pendekatan follow the money memandang bahwa hasil kejahatan sebagai (suara tidak terdengar jelas) blood of crime atau darah kejahatan, artinya hasil-hasil kejahatan merupakan aliran darah yang menghidupi tindak pidana kejahatan yang sekaligus juga merupakan titik 5

terlemah dari mata rantai kejahatan. Upaya memotong mata rantai kejahatan ini pada titik terlemahnya, yaitu (suara tidak terdengar jelas) hasil kejahatan tentu akan efektif apabila digunakan untuk mencegah atau memberantas kejahatan asal tersebut. Keunggulan-keunggulan pendekatan (suara tidak terdengar jelas) cukup banyak, seperti jangkauannya yang lebih luas, kemudian lagi bisa mengikuti ke mana aliran dana, sehingga bisa membongkar (suara tidak terdengar jelas) yang ada di dalamnya. Dalam melengkapi sistem atau rezim antipencucian uang ini setiap negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 Menentang Korupsi atau United Nation Convention Against Corruption, Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Konvensi tentang Transnational of Crime pada … dan juga rekomendasi 29 dari FHTF tegas mengatakan perlu dan harus membentuk subunit intelijen, keuangan yang bersifat independent, seperti PPATK, yang (suara tidak terdengar jelas) pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Dengan demikian, permohonan Undang-Undang Pengujian TPPU yang di dalamnya membuat tugas … membuat tugas, fungsi dari PPATK dengan kata lain bahwa kami berpandangan bahwa eksistensi PPATK juga akan terancam. Sebab itu, ini dasar mengapa kami mengajukan ini sebagai Pihak Terkait dalam permohonan judicial review ini. PPATK melakukan fungsi analisis sampai sekarang masih sering kami amati, sudah sebanyak 178 juta laporan kasasi yang kami terima, yang kemudian lagi sekian banyak itu kita kirim pada penegak hukum, sudah menghasilkan 3.000 lebih, dan dari laporan kami tersebut sudah sebanyak 136 kasus yang diproses hukum dan penjatuhan hukum tetap juga sudah banyak uang yang masuk kas negara, dan kontribusi PPATK dengan fungsi analisisnya. Jumlah kuantitatif sebagaimana telah dikemukakan di atas, merupakan fakta atau keberhasilan sistem atau rezim antipencucian uang di Indonesia yang merupakan hasil kerja sama yang efektif antara pihak pelapor, PPATK, aparat penegak hukum, institusi terkait lainnya, serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Ketua dan Majelis Hakim yang kami hormati. Berikutnya akan masuk kepada tindak pidana pencucian uang sebagai independent crimes. Dunia telah mengakui bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu tindak pidana lintas batas negara atau transnational crime dan tindak pidana terorganisir. Oleh karena itu, dunia menyepakati bahwa setiap negara harus memiliki sistem atau rezim antipencucian uang sebagaimana yang telah diamanatkan pada Konvensi PBB Menentang Korupsi atau United Nations Convention Against Corruption. Kemudian lagi, Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Rezim Antipencucian uang sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang TPPU yang merupakan salah satu bukti 6

dari fungsi dan penegakan hukum dalam pembangunan nasional. Hal ini tentu sejalan dengan pandangan Prof. Muchtar Kusuma Atmaja yang menyatakan bahwa hukum harus ditempatkan di depan dan membawa arah perubahan masyarakat menjadi lebih modern atau lebih baik dari yang sebelumnya. Dengan kata lain, ius constitutum yang bersifat progresif dan responsif. Pasal 69 Undang-Undang TPPU yang diajukan uji materiil oleh Pemohon merupakan salah satu tools untuk optimalisasi penanganan tindak pidana pencucian uang. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Hal ini mengandung makna bahwa dalam setiap proses penanganan perkara tindak pidana pencucian uang atau dugaan adanya harta hasil (suara tidak terdengar jelas) kejahatan, aparat penegak hukum tidak boleh berhenti, tidak boleh terhenti hanya karena alasan penanganan perkara pokoknya belum terbukti. Pasal 69 a quo memberikan makna bahwa sebenarnya tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, independent crimes. Hal ini sejalan dengan pendapat Mantan Hakim Agung, Bapak Djoko Sarwoko, yang menyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, yang memiliki karakter khusus. Kalaupun seseorang lolos dari predicate crimes bukan berarti bisa lolos dari tuduhan TPPU karena bisa jadi lolosnya dari tindak pidana asal mungkin dampaknya yang keliru atau error in persona tapi harta tetap dari kejahatan. Hal tersebut juga dapat diartikan bahwa dengan tidak terbuktinya perbuatan tindak pidana asal oleh si pelaku di sidang pengadilan tindak pidana, tidak dengan serta-merta perbuatan tindak pidana pencucian uangnya turut tidak terbukti. Tidak hanya karena si pelaku memang benar tidak terbukti melakukan tindak pidana asal, tetapi bisa juga karena misalnya salah penerapan pasal dalam dakwaan atau aparat penegak hukum belum menemukan peristiwa hukum pidana tindak pidana asal yang menghasilkan hasil tindak pidana tersebut. Selain itu, bukti lain yang menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri atau independent crimes adalah perbedaan objek antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. Objek dari tindak pidana asal adalah perbuatan dari sang pelaku, sedangkan objek tindak pidana pencucian adalah harta kekayaan yang diduga berasal dari atau diperoleh dari tindak pidana asal. Perbedaan objek kedua tindak pidana tersebut berdampak terhadap pembuktian secara normatif, di mana pembuktian atas tindak pidana asal adalah terhadap perbuatan dan kesalahan pada pembuatnya, sedangkan pembuktian atas harta kekayaan dalam tindak 7

pidana pencucian uang adalah pada perolehan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Ketua dan Majelis Hakim yang kami hormati. Berdasarkan argument tersebut di atas jelas terlihat bahwa sasaran Undang-Undang TPPU bukan pada perbuatan terdakwa melainkan pada harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Oleh karena itu, penegakkan hukum tindak pidana pencucian uang tidak menggunakan pendekatan follow the suspect, mengikuti, menangkap, dan menahan pelakunya tindak pidana asal, tetapi menggunakan pendekatan follow the money. Dalam workshop pengungkapan dan pembuktian perkara pidana melalui penelusuran hasil kejahatan yang diselenggarakan pada 9 Juni 2009, Ketua Muda Bidang Khusus Mahkamkah Agung menyatakan bahwa sebagai representasi praktik peradilan dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencucian uang tidak harus dibuktikan terlebih dahulu, predicate crime (tindak pidana asal) karena TPPU merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (independent crime) yang memiliki karakter khusus dan mempunyai cara khusus atau mandiri, serta memiliki karakter tersendiri. Oleh karena itu, maka proses penegakkan hukum juga tidak terpengaruh oleh pembebasan terdakwa dari predicate crime. Bahkan Ahli Pidana Prof. Dr. Barda Nawawi Arief dan Prof. Mardjono Reksodiputro memberikan pernyataan mengenai ketentuan Pasal 9 a quo di mana ketentuan tersebut menegaskan untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan putusan peradilan terhadap perkara TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Dalam hal ini meksipun TPPU masih tetap mempertimbangkan tindak pidana asalnya, tetapi prosesnya bisa dilaksanakan tanpa menunggu adanya lebih dahulu putusan atas tindak pidana asal. Selanjutnya, disampaikan bahwa kami sependapat dengan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 77/PUU-XII/2014, tanggal 12 Februari 2015 yang menyatakan bahwa meskipun tidak persis sama dengan tindak pidana pencucian uang, dalam KUHP telah dikenal tindak pidana penadahan vide Pasal 480 KUHP yang dalam praktiknya sejak dahulu tindak pidana asalnya tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hemat kami dalam penerapan Pasal 69 Undang-Undang TPPU sudah seyogianya aparat penegak hukum yang menangani dugaan harta hasil perolehan kejahatan harus menelusuri harta tersebut berasal atau patut diduga dari tindak pidana kejahatan. Disampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Bahwa persamaan dari tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana penadahan adalah sama-sama merupkan delik pemudahan. Prof. Dr. Andi Hamzah menyatakan bahwa delik 8

pemudahan atau begunstiging delicten adalah delik yang dilaksanakan untuk memudahkan dilakukan delik lain. Pada tindak pidana penadahan adanya penadahan memudahkan orang melakukan kejahatan, misalnya pencurian. Jika ada yang menadah, tentu memudahkan orang mencuri karena ada tempat penyaluran hasil pencuriannya. Apalagi jika pencurian itu terorenasi … terorganisasi. Jika ada orang menadah hasil pencurian mobil, maka komplotan pencuri mobil mudah melakukan pencurian, tidak perlu barang itu telah menjadi milik pembuat, seperti Putusan Hoge Raad tanggal 25 Maret tahun 1918. Analog dengar pendapat tersebut hemat kami, tindak pidana pencucian uang juga merupakan delik pemudahan di mana pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut susah ditelusuri oleh para … oleh aparat penegak hukum, sehingga pelaku tindak pidana dapat dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut, baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Berdasarkan argumentasi-argumentasi sebagaimana dimuat di atas, keberadaan Pasal 69 Undang-Undang TPPU mutlak adanya. Ketiadaan Pasal 69 Undang-Undang TPPU atau setidak-tidaknya dimaknai seperti apa yang Pemohon sampaikan, dapat bertampak … dapat berdampak pada hilangnya independensi tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Sehingga proses penegakkan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang akan sangat tergantung pada pembuktian tindak pidana asalnya. Hal tersebut mengakibatkan dalam hal perbuatan tindak pidana asalnya tidak terbukti. Maka perbuatan tindak pidana pencucian uangnya tidak dapat dilakukan proses pengadilan hukum. Hal tersebut akan sangat menguntungkan pelaku tindak pidana asal, di mana hasil tindak pidana yang berhasil disembunyikan atau disamarkan asal-usulnya tidak dapat dilakukan proses penegakkan hukum, termasuk upaya pemblokiran, penyitaan, perampasan harta tersebut hanya semata-mata alasan bahwa tindak pidana asalnya belum dibuktikan. Keberadaan Pasal 69 Undang-Undang TPPU sejalan dengan konsis … konsistensi dengan landasan filosofi penyesuaian Undang-Undang TPPU termasuk pembentukkan Pasal 69 a quo, di mana dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan menggunakan pendekatan follow the money atau mengikuti aliran dana. Sebagaimana diketahui bahwa pengungkapan perkara tindak pidana pencucian uang sering kali diawali dari penelusuran harta kekayaan yang diduga atau diketahui berasal dari hasil kejahatan. Manakala aparat penegak hukum telah memiliki keyakinan yang cukup bahwa unsur-unsur tindak pidana pencucian uang telah terpenuhi 9

termasuk adanya sangkaan atau dugaan harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana asal maka terhadap harta kekayaan tersebut dilakukan pemblokiran. Dengan demikian apabila di dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, maka harta kekayaan yang diduga atau diketahui dari hasil kejahatan tersebut akan sangat cepat dialihkan oleh pelaku tindak pidana asal untuk disembunyikan atau disamarkan sebelum aparat penegak hukum dapat melakukan proses penegakan hukum tindak pidana asalnya. Pertimbangan sebagaimana tersebut kami uraikan diatas juga sejalan dengan Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Perkara Nomor 77/PUU-XII/2014, tanggal 12 Februari 2015 yang menyatakan bahwa andai kata pelaku tindak pidana asalnya meninggal dunia berarti perkara menjadi gugur, maka si penerima pencucian uang tidak dapat dituntut sebab harus terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asalnya. Adalah suatu ketidakadilan bahwa seseorang yang sudah nyata menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang tidak dapat diproses pidana hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan terlebih dahulu, apalagi kalau pelaku tindak pidana asalnya meninggal dunia. (Suara tidak terdengar jelas) masyarakat Indonesia akan mengutuk bahwa seseorang yang nyata-nyata telah menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang lalu lepas dari jeratan hukum hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan terlebih dahulu. Namun demikian tindak pidana pencucian uang memang tidak berdiri sendiri, tetapi harus ada kaitannya dengan tindak pidana asalnya. Bagaimana mungkin tindak pidana pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana asalnya, apabila tindak pidana asalnya tidak bisa dibuktikan terlebih dahulu maka tidak menjadi halangan untuk mengadili tindak pidana pencucian uang. Pasal 69 Undang-Undang TPPU tidak lepas dari unsur-unsur tindak pidana pencucian uang pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5. Pasal-pasal kriminalisasi tindak pidana pencucian uang di dalam Undang-Undang TPPU tersebut menegaskan bahwa sifat kemandirian dari tindak pidana pencucian uang atau independent crime. Perbuatan tindak pidana pencucian uang jelas berdiri sendiri dan berbeda dengan perbuatan dari tindak pidana asalnya, namun karena si pelaku ingin agar harta yang merupakan perolehan dari tindak pidana asalnya itu menjadi seolah-olah harta yang bersih dan bukan dari hasil kejahatan maka dilakukan perbuatan pencucian uang. Hal ini sejalan dengan salah satu unsur tindak pidana pencucian uang, yaitu harta kekayaan yang (suara tidak terdengar jelas) atau patut diduganya berasal dari tindak pidana pada Pasal 2 atau kejahatan asalnya. Dimana pembuat undang-undang menyadari bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang sebagian unsurnya diliputi kesengajaan, tetapi unsur lainnya 10

mungkin diliputi oleh kesengajaan tetapi mungkin pula oleh kealphaan atau pro partus dolus dan pro partus culpa. Hal ini sejalan dengan ... tercermin pada Pasal 5 Undang-Undang Tipikor ada kata-kata patut diduga. Ketua Majelis yang saya hormati. Berdasarkan pertimbanganpertimbangan dan dampak-dampak yang telah kami kemukakan di atas ketiadaan Pasal 69 Undang-Undang TPPU sebagaimana dengan apa yang Pemohon dalilkan tentu akan mengakibatkan tidak adanya hukum yang menjamin keadilan kepada para warganya. Misalnya, tidak dapat dikembalikannya harta kekayaan yang berasal atau diduga dari tindak pidana pada setiap orang yang jadi korban. Kejahatan atau pihak yang beritikad baik disebabkan tidak dapat diprosesnya tindak pidana pencucian uang dikarenakan tindak pidana asalnya wajib dibuktikan terlebih dahulu. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakukan yang sama di hadapan hukum. Pasal 69 Undang-Undang TPPU telah sering kali diterapkan dalam proses penegakan hukum tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan hasil pemantauan PPATK pada periode 2009 sampai dengan 2014 setidak-tidaknya terdapat 33 putusan yang menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang yang terpisah dari tindak pidana asalnya. Adapun beberapa putusan pengadilan yang kami sebutkan di atas adalah sebagai berikut. Pertama Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 13 Tahun 2013 dengan terdakwa Nasrudin alias Safrudin bin Ishak yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Undang-Undang 8/2010. Kemudian Putusan Mahkamah Agung Nomor 156K Tahun 2013 atas nama terdakwa Visca Lovitasari yang menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang, Pasal 6 ayat (1) yang juga terpisah dengan tindak pidana asalnya. Ketiga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1089 Tahun 2011 atas nama Ismail Bin Janim yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang Pasal 6, sama juga terpisah dengan tindak pidana asalnya. Kemudian Putusan Pengadilan Cilacap Nomor 111 Tahun 2011 atas nama Rinal Kornial yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Kemudian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 956 Tahun 2005 atas nama terdakwa Toni Khaidir Martawinata yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Kemudian Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 1056 Tahun 2005 juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 211 Tahun 2005 terkait Penanganan Perkara Bank Global, di mana Imin Sumardi sebagai 11

seorang supir dari Irawan Salim. Irawan Salim adalah pemilik Bank Global, di mana pada saat Bank Global mendapat bantuan BLBI sebesar Rp100 miliar. Sampai sekarang Irawan Salim belum tertangkap sehingga tidak pernah ada tidak pidana asalnya tapi Imin Sumardi oleh Irawan Salim ditelpon dari tempat persembunyiannya agar mengambil uang sebanyak Rp20 miliar di basement, ditukarkan di salah satu money changer di Gunung Sahari. Kita lihat bahwa Imin Sumardi hanya melakukan penyamaran, memutar, merubah bentuk uang rupiah jadi dollar. Sementara pelaku tindak pidana asalnya sampai detik ini belum tertangkap. Toh tetap saja Imin Sumardi dihukum oleh Mahkamah Agung. Kemudian Ketua Majelis Hakim yang saya hormati. Ketiadaan Pasal 69 TPPU sebagaimana yang dimohonkan oleh Pihak Pemohon tentu akan sangat berdampak pada tidak optimalnya penerapan paradigma baru penegakkan hukum yaitu pendekatan follow the money yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kriminalitas di Indonesia serta mengancam stabilitas integritas sistem perekonomian, sistem keuangan. Dampak negatif tersebut akan sangat membahayakan sendi-sendi bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Ketua dan Majelis yang kami hormati. Izinkan kami membacakan petitum pada sidang ini. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas. PPATK memohon kepada Yang Terhormat yang kami muliakan Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pecucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut: Pertama, menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing. Kedua, menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) mengingat materi permohonan Pemohon bukanlah constitutional complaint melainkan investigatif dan prosecution complaint. Ketiga, menyatakan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ketua dan Majelis yang kami hormati. Itu penyampaian kami, dengan segala hormat kami mohon mengakhiri. Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis dan Hakim Konstitusi yang kami hormati kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Muhammad Yusuf Kepala PPATK.

12

13.

KETUA: ANWAR USMAN Waallaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita dengarkan keterangan dua orang Saksi dari Pemohon. Nah, sebelumnya diambil sumpahnya dahulu. Silakan, ke depan. Dimohon Yang Mulia Pak Wahiduddin untuk memimpin sumpah.

14.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Untuk Saksi ikuti lafadz yang saya ucapkan. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”

15.

PARA SAKSI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”

16.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat dulu. Siapa yang lebih dahulu didengar keterangannya?

17.

KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG Saudara Doni dulu.

18.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan di podium. Dituntun atau langsung memberikan keterangan?

19.

KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG Dituntun, Yang Mulia.

20.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan.

13

21.

KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih kepada Saksi yang telah hadir di dalam telah memberikan waktunya di tengah-tengah kesibukannya. Pertama saya ingin bertanya kepada Saksi. Apakah Saksi pernah bekerja di PT Panca Logam Makmur?

22.

SAKSI DARI PEMOHON: AKHROM SALEH Ya, pernah.

23.

KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG Sejak tahun berapa?

24.

SAKSI DARI PEMOHON: AKHROM SALEH Tahun 2012 sampai dengan 2015.

25.

KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG Sebagai apa di PT?

26.

SAKSI DARI PEMOHON: AKHROM SALEH Sebagai Asisten Direktur Bidang Komunikasi Publik dan CSR, serta merangkap Kepala Kantor Perwakilan Kota Kendari.

27.

KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG Oh, gitu ya. Untuk berikutnya, apakah Saksi mengetahui bahwa Pemohon dalam hal ini Bapak R. J. Soehandoyo pernah ditetapkan sebagai tersangka di Polda Sulawesi Tenggara dalam perkara tindak pidana pencucian uang?

28.

SAKSI DARI PEMOHON: AKHROM SALEH Ya.

29.

KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG Saksi tahu, itu perkara tindak pidana asalnya tindak pidana apa itu?

14

30.

SAKSI DARI PEMOHON: AKHROM SALEH Perbankan.

31.

KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG Perbankan. Apakah Saksi tahu apakah Pak Soehandoyo itu juga ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana perbankan tersebut?

32.

SAKSI DARI PEMOHON: AKHROM SALEH Tidak.

33.

KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG Siapa yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut?

34.

SAKSI DARI PEMOHON: AKHROM SALEH Orang BRI.

35.

KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG Itu sudah divonis?

36.

SAKSI DARI PEMOHON: AKHROM SALEH Sudah, vonis bebas Pengadilan Negeri Bau-Bau.

37.

KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG Saksi tahu?

38.

SAKSI DARI PEMOHON: AKHROM SALEH Ya. Karena saya mengikuti dari awal.

39.

KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG Apakah Saksi dalam perkara tersebut jadi saksi juga?

40.

SAKSI DARI PEMOHON: AKHROM SALEH Tidak hanya mendampingi … apa … mendampingi kuasa hukum.

15

41.

KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG Oh, kuasa hukum dari kantor siapa itu?

42.

SAKSI DARI PEMOHON: AKHROM SALEH Dari Kantor Adi Warman (…)

43.

KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG Oh, gitu. Apakah selama Saksi bekerja di PT Panca Logam Makmur, Saksi mengetahui bahwa Pemohon, yaitu Bapak R. J. Soehandoyo pernah melaporkan salah satu … memang hanya satu direktur, yaitu Direktur PT Panca Logam, yaitu Bapak Tommy Jingga dan Manajer Keuangan Fahlawi?

44.

SAKSI DARI PEMOHON: AKHROM SALEH Ya, pernah dilaporkan.

45.

KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG Dalam perkara apa itu?

46.

SAKSI DARI PEMOHON: AKHROM SALEH Penggelapan dana dalam jabatan.

47.

KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG Itu uang siapa? Uang … dana itu dana milik siapa?

48.

SAKSI DARI PEMOHON: AKHROM SALEH Milik perusahaan.

49.

KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG Perusahaannya itu (…)

50.

SAKSI DARI PEMOHON: AKHROM SALEH Perusahaan PT Panca Logam Makmur.

16

51.

KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG Oh, gitu. Direktur tersebut, yaitu Pak Tommy Jingga dan Fahlawi itu, manajer keuangan itu sudah divonis?

52.

SAKSI DARI PEMOHON: AKHROM SALEH Sudah.

53.

KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG Berapa tahun?

54.

SAKSI DARI PEMOHON: AKHROM SALEH Tiga tahun.

55.

KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG Sudah menjalani vonis tersebut?

56.

SAKSI DARI PEMOHON: AKHROM SALEH Sudah.

57.

KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG Pada saat Tommy Jingga kan di … sebagai direktur, dia divonis tiga tahun. Pada saat menjalani itu, perusahaan siapa yang menjalani?

58.

SAKSI DARI PEMOHON: AKHROM SALEH Pak R. J. Soehandoyo selaku Plt Direktur.

59.

KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG Oh, gitu.

60.

SAKSI DARI PEMOHON: AKHROM SALEH Berdasarkan AD/ART perusahaan.

61.

KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG AD/ART perusahaan begitu, ya? 17

Saksi tahu bahwa … pernah mendengar atau tahu bahwa Pak Soehandoyo ini pernah ingin ditangkap dalam perkara ini? 62.

SAKSI DARI PEMOHON: AKHROM SALEH Ya.

63.

KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG Di mana itu? Di (…)

64.

SAKSI DARI PEMOHON: AKHROM SALEH Di kediamannya, di BSD.

65.

KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG Itu digerebek, ya?

66.

SAKSI DARI PEMOHON: AKHROM SALEH Digerebek.

67.

KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG Disinggahi … mau di ini … mau dikepung rumahnya? Banyak … banyak berapa … berapa orang kira-kira?

68.

SAKSI DARI PEMOHON: AKHROM SALEH Sepengetahuan saya kurang-lebih 20 orang.

69.

KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG Itu Saksi tahu sendiri atau dari Pak Soehandoyo yang cerita, atau dari kuasa hukum yang cerita, atau dari teman yang lain?

70.

SAKSI DARI PEMOHON: AKHROM SALEH Dari teman yang lain.

71.

KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG Oh, begitu. Jadi, enggak melihat sendiri, ya?

18

72.

SAKSI DARI PEMOHON: AKHROM SALEH Ya.

73.

KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG Cukup, Yang Mulia, untuk Saksi ini.

74.

KETUA: ANWAR USMAN Baik. Silakan kembali ke tempat duduk.

75.

SAKSI DARI PEMOHON: AKHROM SALEH Terima kasih.

76.

KETUA: ANWAR USMAN Saksi berikutnya. Ya, silakan.

77.

KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG Terima kasih, Yang Mulia.

78.

KETUA: ANWAR USMAN Ini juga mau dituntun?

79.

KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG Ya. Saksi pernah bekerja di PT Panca Logam Makmur?

80.

SAKSI DARI PEMOHON: RIJAL TAUFIK FAHREZA Pernah.

81.

KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG Sebagai apa?

82.

SAKSI DARI PEMOHON: RIJAL TAUFIK FAHREZA Bagian keuangan.

19

83.

KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG Bagian keuangan. Itu dari tahun berapa sampai tahun berapa?

84.

SAKSI DARI PEMOHON: RIJAL TAUFIK FAHREZA Saya bekerja dari tahun 2009 sampai 2015.

85.

KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG Saksi pernah mendengar atau tahu bahwa Direktur PT Panca Logam Makmur, yaitu Tommy Jingga dan Manajer Keuangannya Fahlawi Mohammad pernah dilaporkan Komisaris Bapak R. J. Soehandoyo dengan tindak pidana penggelapan uang perusahaan?

86.

SAKSI DARI PEMOHON: RIJAL TAUFIK FAHREZA Tahu.

87.

KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG Itu digelapkan ke mana saja sepengetahuan Saksi? Uang itu disimpan di rekening siapa?

88.

SAKSI DARI PEMOHON: RIJAL TAUFIK FAHREZA Rekening Fahlawi Mudjur Saleh.

89.

KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG Fahlawi Mudjur Saleh, Manajer Keuangan tersebut, ya?

90.

SAKSI DARI PEMOHON: RIJAL TAUFIK FAHREZA Mohon maaf, sepengetahuan saya kepala biro administrasi dan keuangan.

91.

KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG Oh, kepala biro administrasi dan keuangan?

92.

SAKSI DARI PEMOHON: RIJAL TAUFIK FAHREZA Betul.

20

93.

KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG Fahlawi dan Tommy Jingga sudah divonis?

94.

SAKSI DARI PEMOHON: RIJAL TAUFIK FAHREZA Sudah.

95.

KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG Berapa … tiga tahun, ya? Tadi sudah dengar, ya?

96.

SAKSI DARI PEMOHON: RIJAL TAUFIK FAHREZA Tiga tahun.

97.

KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG Ketika uang itu … eh, perkaranya sudah inkracht, apakah pernah Bapak R. J. Soehandoyo dalam kapasitasnya sebagai Komisaris atau pun sebagai Pelaksana Direktur PT Panca Logam Makmur memindahkan uang yang tadi itu, hasil penggelapan tadi tersebut, ke rekening PT Panca Logam Makmur?

98.

SAKSI DARI PEMOHON: RIJAL TAUFIK FAHREZA Pernah.

99.

KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG Itu ke rekeningnya?

100. SAKSI DARI PEMOHON: RIJAL TAUFIK FAHREZA Rekening perusahaan atas nama PT Panca Logam Makmur. 101. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG Setahu Saksi, uang itu digunakan untuk apa saja? 102. SAKSI DARI PEMOHON: RIJAL TAUFIK FAHREZA Untuk operasional perusahaan, Pak.

21

103. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG Operasional perusahaan seperti apa saja? 104. SAKSI DARI PEMOHON: RIJAL TAUFIK FAHREZA Gaji pegawai (…) 105. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG Ya. 106. SAKSI DARI PEMOHON: RIJAL TAUFIK FAHREZA Pembelian bahan bakar, spare part, dan lain sebagainya, Pak. 107. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG Saksi pernah mendengar bahwa Pemohon R. J. Soehandoyo pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana pencucian uang? 108. SAKSI DARI PEMOHON: RIJAL TAUFIK FAHREZA Pernah, Pak. 109. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG Itu tindak pidana asalnya perkara apa itu? 110. SAKSI DARI PEMOHON: RIJAL TAUFIK FAHREZA Perbankan. 111. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG Perbankan, ya? Sepengetahun Saksi, apakah … Saksi jadi saksi enggak dalam perkara ini? 112. SAKSI DARI PEMOHON: RIJAL TAUFIK FAHREZA Dalam … yang mana, Pak?

22

113. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG Pak Soehandoyo sebagai tersangka. 114. SAKSI DARI PEMOHON: RIJAL TAUFIK FAHREZA Saya jadi saksi. 115. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG Jadi saksi dalam perkara itu juga, ya? 116. SAKSI DARI PEMOHON: RIJAL TAUFIK FAHREZA Ya. 117. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG Sepengatahun Saksi, apakah perkara ini karena Bapak Soehandoyo memindahkan uang dari rekening pribadi yang tadi digelap … yang merupakan hasil penggelapan tadi, kepada rekening perusahaan dan untuk … digunakan untuk operasional perusahaan itu? 118. SAKSI DARI PEMOHON: RIJAL TAUFIK FAHREZA Betul. 119. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG Itu yang di … jadi, yang dituduhkan itu, ya? 120. SAKSI DARI PEMOHON: RIJAL TAUFIK FAHREZA Ya. 121. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG Terima kasih. Cukup, Yang Mulia. 122. KETUA: ANWAR USMAN Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Kepada Yang Mulia, ada pertanyaan? Ada? Ya. Yang Mulia Pak Palguna, silakan untuk Pihak Terkait maupun Saksi sekaligus.

23

123. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Saya mungkin tanya kepada Pihak Terkait dulu karena ini menarik memang permohonannya. Ada dua pertanyaan yang mau saya tanya. Pertama karena … karena Pihak Terkait sudah menyampaikan pendapat juga, saya juga menanyakan pendapat dari Pihak Terkait mengenai sat … yang pertama, apakah ada kebutuhan menurut Pihak Terkait untuk membedakan perlakuan antara pelaku atau tersangka pelaku tindak pidana pencucian uang yang juga pelaku tindak pidana pokok atau tindak pidana atau predicate crime-nya dengan mereka yang hanya sebagai penerima, katakanlah begitu, dari tindak pidana pencucian uang itu, apakah ada perbedaan perlakuan untuk soal ini? Itu yang pertama. Yang kedua. Kemudian, begini. Apakah dalam pandangan pela … pandangan Pihak Terkait atau pernah diminta juga sebagai ahli barangkali atau saksi ahli di pengadilan. Apakah dalam pandangan Pihak Terkait, pihak yang menerima uang hasil kejahatan dari tindak pidana pokok itu, bisa serta-merta dikatakan dari unsur mens rea pada diri yang bersangkutan, walaupun itu misalnya benar-benar dalam tidak diketahui betul bahwa uang yang misalnya diterima itu adalah hasil dari kejahatan? Ini misalnya terjadi begini yang … kalau saya mudahkan, Ya Mulia. Bagaimana misalnya kalau lembaga-lembaga sosial yang menerima donasi dari hasil kejahatan, keuangan itu, apakah serta-merta juga dia dianggap ada unsur mens rea dan karena ini tentu bisa dipidana karena culpa dalam persoalan ini, begitu, ya. Karena tadinya kaitannya ke sana, ya, bisa terjadi itu, ini untuk mempertegas ini saja, mempertegas pendirian. Itu untuk … untuk ini, ya, untuk Pihak Terkait. Ini untuk Saudara Saksi, Saksi yang pertama, apa tadi jabatan Saudara di ini? Maaf. 124. SAKSI DARI PEMOHON: AKHROM SALEH Asisten direktur bidang komunikasi publik dan CSR sekaligus merangkap kepala kantor perwakilan di Kota Kendari. 125. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Saudara bisa tahu konteksnya bagaimana itu?

persis

kasusnya,

Pak

Soehandoyo

itu

126. SAKSI DARI PEMOHON: AKHROM SALEH Ya, saja sebagai asisten direktur selalu mendampingi beliau.

24

127. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Mendampingi? 128. SAKSI DARI PEMOHON: AKHROM SALEH Mendampingi beliau. 129. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Pak Soehandoyo? 130. SAKSI DARI PEMOHON: AKHROM SALEH Pak Soehandoyo. 131. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA ya?

Itu yang Anda maksudkan tadi mendampingi kuasa hukum itu,

132. SAKSI DARI PEMOHON: AKHROM SALEH Baik. 133. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Oh, terus … oke. Untuk Saksi yang kedua barangkali, maaf. Saya ini, nanti, ya. Saudara sebagai Saksi dalam perkaranya, Pak Soehandoyo? 134. SAKSI DARI PEMOHON: RIJAL TAUFIK FAHREZA Betul, Yang Mulia. 135. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Jadi saksi juga, ya? 136. SAKSI DARI PEMOHON: RIJAL TAUFIK FAHREZA Betul.

25

137. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Jadi Saudara tahu apa yang dituduhkan atau yang didakwakan kepada Pak Soehandoyo, ya? 138. SAKSI DARI PEMOHON: RIJAL TAUFIK FAHREZA Ya. 139. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Apa itu? 140. SAKSI DARI PEMOHON: RIJAL TAUFIK FAHREZA Dugaan pencucian uang. 141. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Dugaan tindak pidana pencucian uang? 142. SAKSI DARI PEMOHON: RIJAL TAUFIK FAHREZA Ya. 143. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Tadi Saudara menerangkan bahwa ada proses pengembalian uang ke rekening perusahaan setelah Pak Soehandoyo ditetapkan, apa sebelum … setelah Pak Soehandoyo menjabat sebagai plt, begitu? 144. SAKSI DARI PEMOHON: RIJAL TAUFIK FAHREZA Betul. 145. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Sebelumnya rekening itu ada enggak? 146. SAKSI DARI PEMOHON: RIJAL TAUFIK FAHREZA Rekening perusahaan itu tidak ada, Pak.

26

147. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Kenapa bisa tidak ada? 148. SAKSI DARI PEMOHON: RIJAL TAUFIK FAHREZA Saya kurang tahu itu, Yang Mulia. 149. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Yang mengadakan rekening itu kemudian itu inisiatif siapa? 150. SAKSI DARI PEMOHON: RIJAL TAUFIK FAHREZA Bapak Soehandoyo, sebagai pelaksana di direktur. 151. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Menurut pengetahuan Saudara, apa pertimbangannya sehingga rekening itu perlu diadakan? 152. SAKSI DARI PEMOHON: RIJAL TAUFIK FAHREZA Saya kurang tahu, Yang Mulia. 153. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Kurang tahu. Kalau sebelumnya, kalau sebelumnya kalau ada peristiwa, misalnya yang berkaitan dengan memerlukan rekening perusahaan itu menurut pengetahuan Saudara sebagai apa tadi itu? Sebagai bagian … di bagian keuangan, ya? 154. SAKSI DARI PEMOHON: RIJAL TAUFIK FAHREZA Ya. 155. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Nah, kalau yang berkaitan dengan operasial itu apa namanya … hal-hal yang berkaitan dengan operasional perusahaan dibayarkan lewat rekening mana?

27

156. SAKSI DARI PEMOHON: RIJAL TAUFIK FAHREZA Kalau lewat rekening saya kurang tahu, Yang Mulia. Tapi yang memegang itu adalah Saudara Bapak Fahlawi Mudjur Saleh. 157. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Pak Fahlawi Mudjur Saleh? 158. SAKSI DARI PEMOHON: RIJAL TAUFIK FAHREZA Betul. 159. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Jadi, sebelumnya tidak ada rekening itu? 160. SAKSI DARI PEMOHON: RIJAL TAUFIK FAHREZA Rekening PT Panca Logam Makmur tidak ada sebelumnya. 161. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Hanya kemudian berikutnya Saudara jadi tahu bahwa kemudian ada rekening itu, begitu? 162. SAKSI DARI PEMOHON: RIJAL TAUFIK FAHREZA Ya. Saya jadi tahu setelah di bagian keuangan saja, Yang Mulia. 163. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Sebentar dulu. Waktu setelah di bagian keuangan dan kemudian Saudara … pembukaan rekening itu tatkala Pak Soehandoyo sudah ditetapkan sebagai tersangka atau sebelum ditetapkan sebagai tersangka? 164. SAKSI DARI PEMOHON: RIJAL TAUFIK FAHREZA Sebelum, Yang Mulia. 165. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Sebelum ditetapkan sebagai tersangka?

28

166. SAKSI DARI PEMOHON: RIJAL TAUFIK FAHREZA Sebelum. 167. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Terakhir pertanyaan saya. Saudara bekerja sampai tahun 2000 berapa? 2015? 168. SAKSI DARI PEMOHON: RIJAL TAUFIK FAHREZA Ya. 169. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA ada alasan tertentu kenapa Saudara berhenti? 170. SAKSI DARI PEMOHON: RIJAL TAUFIK FAHREZA Saya sudah ini saja, Yang Mulia, tidak … saya mengundurkan diri dari perusahaan bulan April lalu. 171. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Mengundurkan diri? 172. SAKSI DARI PEMOHON: RIJAL TAUFIK FAHREZA Ya. 173. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Enggak ada kaitannya dengan kasus ini? 174. SAKSI DARI PEMOHON: RIJAL TAUFIK FAHREZA Tidak ada, Yang Mulia. 175. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Terima kasih, Pak Ketua. 176. KETUA: ANWAR USMAN Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo. 29

177. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terima kasih, Pak Ketua. Jadi memang perkara ini menarik karena sekali lagi mempertegas Yang Mulia sebelumnya. Ini Pemohonnya jaksa, mantan jaksa. Dari Pemerintah hadir Para Jaksa juga. Ada yang dari jaksa, ya? Nah, kepala PPATK-nya juga Jaksa, belum jaksa-jaksa yang lain banyak di PPATK. Jadi, artinya bahwa memang perlibatan ini masih ada terus, Pak Yusuf. Jadi saya minta pandangan Bapak juga, boleh nanti langsung dijawab, juga boleh ditambahkan dalam keterangan tambahan. Bahkan kalau tadi beberapa kali disitir ada pendapat putusan MK, putusan MK pun setelah buka risalahnya juga itu ternyata enggak bulat. Artinya ada beberapa Hakim berpendapat itu tadi, Pak Yusuf. Persoalannya begini, kalau apa yang dilakukan PPATK dalam perspektif tugas dan wewenangnya, menurut saya itu sesuatu yang bisa dikatakan lebih mudah untuk pembuktiannya. Karena kalau dari lembaga PPATK mempunyai kewenangan di dalam menganalisa transaksi keuangan yang mencurigakan karena tidak sesuai dengan profilnya, itu bisa dikatakan hampir-hampir mirip dengan tertangkap tangan dan bisa dianalogkan dengan Pasal 480 KUHP, Pak. Dan 480 KUHP jelas pembuktiannya lebih mudah, Bapak-Bapak kan Jaksa juga. Artinya bahwa 480 bisa ditembus dari pintu masuk, ketika ditemukan ada barang yang tidak bisa dibuktikan bahwa itu dari hasil sesuatu yang halal, kemudian patut diduga itu adalah hasil kejahatan. Pernah di dalam persidangan ini saya analogkan, kalau polisi merazia kendaraan bermotor di jalan kemudian menangkap motor yang tidak ada surat-suratnya. Ketika kemudian pemilik motor atau pemegang motor itu tidak bisa menunjukkan surat-suratnya, kemudian bisa polisi itu mengembangkan bahwa ini ada kaitan dengan 480, penadahan. Nah, sekarang kalau dalam perspektif pemaknaan TPPU dalam perspektif yang lebih komprehensif atau lebih luas barangkali, Pak. Kita coba diskusi, apakah kalau tidak seperti temuan PPATK atau misalnya ada penyelundupan di dalam batas negara yang kita sering dengar penyelundupan uang cross border itu. Itu karena itu merupakan penyelundupan dan itu membawa uang dalam jumlah banyak itu dilarang, itu bisa kemudian … kalau yang membawa itu tidak bisa membuktikan bahwa itu dari hasil yang halal, di situ petugas bisa kemudian membawa ke Pasal 480. Analognya karena yang dibawa adalah aliran uang, bisa ke TPPU. Nah, dalam perspektif, menurut saya kita harus cermat, Pak Yusuf. Apakah kemudian ini bisa secara universal? Semua tindak pidana … bukan semua tindak pidana, semua adanya dugaan-dugaan itu itu kemudian bisa dijadikan “senjata” oleh para petugas sehingga di situ akan timbul adanya dimensi-dimensi penyalahgunaan wewenang atau sewenang-wenang nanti. Kalau misalnya ada petugas curiga dengan 30

seorang pejabat, misalnya. Bahwa ini kok punya harta yang kalau dia tidak melakukan transaksi keuangan, mungkin tidak menjadi jangkauannya PPATK, tapi kalau harta-harta lain yang di luaran, Pak Yusuf. Apakah juga nanti tidak bisa ini menjadi ada penumpang gelap di situ? Artinya pejabat … petugas ini kemudian bisa sewenang-wenang menjadi pintu masuk untuk mencurigai setiap orang bahwa ini adalah diduga dari hasil kejahatan. Kan tidak profil dengan pendapatan gajinya atau pendapatnya sebagai seorang pejabat. Misalnya seorang menteri atau seorang PNS. Nah, kita cermati bersama di sini, Pak. Apakah kemudian kita bisa kemudian mencampuradukkan atau serta-merta bahwa kalau hanya diduga adanya peristiwa pidana tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu, itu kemudian apakah ini juga tidak menanti menjadi gray … area gray yang kemudian bisa menjadi kesewenang-wenangan di situ? Satu. Yang kedua, Pak Yusuf. Kalau tadi ada kekhawatiran misalnya kalau TPPU itu menunggu pembuktian atau … pembuktianlah dari tindak pidana pokok asalnya, predicate crime-nya, kemudian dikhawatirkan adanya nanti pelaku ini sudah akan lebih cepat dia untuk mengalihkan harta-harta yang dicurigai dari hasil tindak pidana itu. Bagaimana kalau ini disiasati misalnya blok dulu saja, di sita dulu, tapi untuk pembuktian atau untuk proses penuntutan dan penyidikan atau di pengadilan menunggu putusan? Artinya kekhawatiran itu bahwa kalau sudah dilakukan pemblokiran dan penyitaan itu tetap kekhawatiran bahwa harta hasil dari dugaan tindak pidana itu bisa diselamatkan dulu. Baru nanti kalau sudah ada putusan dari pengadilan, apakah kemudian kita sepakati pengadilan tingkat pertama saja ataukah harus inkracht sampai ke tingkat terakhir baru itu bisa diproses. Barangkali kekhawatiran adanya kesewenang-wenangan itu juga nanti bisa dieliminer itu, Pak Yusuf. Saya minta pandangan PPATK, kalau memang punya dimensi pandangan yang sama ya saya minta itu disampaikan secara tertulis karena dalam … dalam hal ini Mahkamah sangat perlu mendengarkan pandangan-pandangan ini. Jadi, Mahkamah tidak semata-mata hanya merujuk pada putusan yang sudah ada, tapi juga akan melakukan pengayaan terhadap pandangan-pandangan yang baru yang barangkali bisa akan menjadi pertimbangan baru karena memang perdebatanperdebatan diskusi-diskusi ini tidak pernah berhenti ini masalah TPPU ini. Itu ya, Pak Yusuf. Kemudian yang Saksi saya ya, kok Anda sepertinya tahu semua. Apakah salah satu atau dua-duanya boleh memberi jawaban, apakah Anda atau Kalian tahu, Bapak-Bapak tahu bahwa putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau yang membebaskan terdakwa-terdakwa pajabat bank itu, tahu apa yang membuat pengadilan negeri memutuskan menjadi putusannya bebas itu? Coba jawab. Tidak apa-apa. Coba Silakan.

31

178. SAKSI DARI PEMOHON: AKHROM SALEH Terima kasih, Yang Mulia. 179. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya. 180. SAKSI DARI PEMOHON: AKHROM SALEH Sepengetahuan saya vonis bebas murni (…) 181. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, harus dialog. Apa alasannya, baca enggak putusannya? 182. SAKSI DARI PEMOHON: AKHROM SALEH Kalau baca saya tidak … tidak (…) 183. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Nah, apakah tadi disampaikan dari PPATK bahwa itu mungkin dakwaannya yang kabur. Ada syarat-syarat formalitas yang tidak dipenuhi dalam persidangan itu sehingga putusannya bisa onslag atau vrijspraak bebas murni. Apakah Anda tahu itu soal bisa membedakan bahwa mungkin lepas atau juga itu bebas murni? Tidak tahu? 184. SAKSI DARI PEMOHON: AKHROM SALEH Tidak, tidak tahu. 185. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tidak tahu, satu itu. Yang Bapak satunya juga enggak tahu? 186. SAKSI DARI PEMOHON: RIJAL TAUFIK FAHREZA Tidak tahu, Yang Mulia. 187. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tidak tahu. Nah, kemudian yang kedua apakah tahu tidak bahwa selain Pak Soehandoyo ini disangka oleh penyidik dengan yang kaitannya dengan perbankan itu ada enggak tindak pidana lain yang juga 32

disangkakan terhadap diri pribadi Pak Soehandoyo sebagai tindak pidana asalnya selain yang perbankan? 188. SAKSI DARI PEMOHON: AKHROM SALEH Tidak ada, Pak. 189. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tidak ada apa tidak tahu? 190. SAKSI DARI PEMOHON: AKHROM SALEH Tidak ada, Pak. 191. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Jangan nanti kami konfrontir dengan penyidiknya kalau diperlukan Mahkamah akan memanggil ini. 192. SAKSI DARI PEMOHON: AKHROM SALEH Maaf, coba saya minta diulangi, Yang Mulia. 193. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Diulang. Apakah Anda tahu Mas-Mas ini tahu tidak bahwa selain dilakukan penyidikan dalam tindak pidana perbankan yang TPPU-nya itu yang apakah ada tindak pidana lain yang menjadi tindak pidana asal yang dijadikan dasar penyidikan Pak Soehandoyo, tahu tidak? 194. SAKSI DARI PEMOHON: AKHROM SALEH Tidak tahu, Yang Mulia. 195. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bukan tidak ada kan? Tidak tahu apa tidak ada? 196. SAKSI DARI PEMOHON: AKHROM SALEH Tidak ada sepertinya.

33

197. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tidak ada. Anda sudah membaca resume dari penyidikan kepolisian? 198. SAKSI DARI PEMOHON: AKHROM SALEH Kalau apa dasarnya Pak Soehandoyo itu (…) 199. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Laporan, dasar laporan? 200. SAKSI DARI PEMOHON: AKHROM SALEH Dasar laporan. 201. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, tapi pengembangan kemudian dalam resume penyidikan itu kan ada yang terdiri dari BAP-BAP itu? 202. SAKSI DARI PEMOHON: AKHROM SALEH Ya. 203. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Sudah membaca? 204. SAKSI DARI PEMOHON: AKHROM SALEH Sepengetahuan saya kalau apa Pak Soehandoyo dijadikan tersangka TPPU-nya. 205. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, setahu Anda ya dalam arti terbatas ya yang lebih dari itu tidak tahu, makanya jangan dikatakan tidak ada, ya. 206. SAKSI DARI PEMOHON: AKHROM SALEH Baik, Yang Mulia.

34

207. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Sama Mas yang satunya? 208. SAKSI DARI PEMOHON: RIJAL TAUFIK FAHREZA Sama, Yang Mulia. Sepengetahuan saya dugaan pencucian uang itu (…) 209. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Hanya TPPU dari perbankan itu? 210. SAKSI DARI PEMOHON: RIJAL TAUFIK FAHREZA Dari perbankan situ. 211. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, nanti kalau Mahkamah memerlukan akan kami dengar, ya. Kemarin dari Pemerintah sudah menyanggupi untuk mendatangkan kalau, tapi ini sebenarnya kan kasus konkretnya. Kita sebenarnya terlalu jauh tapi ya kalau diperlukan ya apa salahnya supaya semua clear. Terima kasih, Pak Ketua. 212. KETUA: ANWAR USMAN Berikut, Yang Mulia Pak Patrialis. 213. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya. Terima kasih ya, Pak Ketua. Ini ke Pihak Terkait Pak Yusuf ya. Ada 33 kasus tadi yang dicontohkan dari 2009 sampai 2014. Yang saya tanya adalah dari 33 kasus itu apakah ada kasus yang mirip atau sama dengan kasus yang dialami oleh Pemohon ini, dimana Pemohon menyatakan diri dia disangkakan melakukan TPPU terhadap dirinya sendiri tidak ada pidana asal tapi pidana asalnya kepada pihak lain dan pihak lainnya dibebaskan, meskipun itu masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari 33 kasusnya ada apa enggak? Kita ingin komparasi saja. Satu. Yang kedua. Karena ini bagian dari TPPU, apakah Pihak Terkait mengetahui ada kasus asal yang lain terhadap Pemohon Prinsipal? Jadi saya tanyanya ke Pihak Terkait. Karena kan tentu ini ada kaitan dengan tugas-tugas Pihak Terkait.

35

Yang terakhir, dalam petitum ini Pak Yusuf, ya. Butir kedua, di situ antara lain dikatakan, “Agar pengujian permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima, mengingat materi permohonan Pemohon bukan constitutional complaint.” Betul itu, ya? Jadi, Mahkamah memang belum diberikan kewenangan Pak Yusuf untuk melakukan constitutional complaint, tapi kita baru sebatas menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi kalau memang bukan constitutional complaint, ya kurang pas. Nanti tolong dikoreksi saja, ya. Ini untuk pengetahuan juga kita ke depan, ya. Walaupun banyak sekali ke Mahkamah ini, banyaknya laporanlaporan atau permohonan yang bersifat constitutional complaint, ya. Jadi memang kita belum diberikan kewenangan untuk constitutional complaint. Ini masukan saja. Terakhir, Saksi yang pertama tadi siapa namanya? 214. SAKSI DARI PEMOHON: AKHROM SALEH Akhrom Saleh, Yang Mulia. 215. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Akhrom Saleh. Saya agak kaget juga tadi, waktu ditanya tentang penangkapan Pak Soehandoyo di rumahnya di BSD, statement Saudara mengatakan tahu persis. Ini persoalan keterangan ini ya, bukan persoalan kasusnya Pak Soehandoyo, tapi keterangan di persidangan ini. Saudara katakan, dengan yakin mengatakan Sadara tahu betul, “Oh, saya persis mengetahui.” Tapi, Saudara enggak pernah ada di situ dari informasi, dari orang lain. Bagaimana bisa persis tahu itu? Ya, nanti saja dijawab. 216. KETUA: ANWAR USMAN Ya, kepada ini Kuasa Presiden, apakah ada yang ingin didalami? Khusus untuk Saksi, keterangan Saksi ya, bukan ke Ahli … eh ke Pihak Terkait. 217. PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDOYO Cukup, Yang Mulia. 218. KETUA: ANWAR USMAN Cukup, baik. Pihak Terkait Pak Yusuf silakan, menjawab beberapa pertanyaan dari Para Yang Mulia tadi, silakan.

36

219. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD YUSUF Terima kasih, Ketua yang kami hormati. Bapak Dr. I Dewa Gede Palguna. Ada perbedaan Pasal 3, Pasal 5, Pak. Pasal 3 itu. Pertama, actus reus tidak terbatas, Pak. Karena ada kata-kata, kami bacakan, Pak, “Setiap orang yang menempatkan, mentransfer dan sebagainya.” Ada kata-kata atau perbuatan lain, jadi apapun juga, Pak. Kemudian, Pasal 3 itu ada 3 unsur pokok. Pertama, ada actus reus yang tidak terbatas tadi. Yang kedua, ada pengetahuan dari sang pelaku bahwa harta ini … jadi objek untuk actus reus tadi, Pak, berasal dari kejahatan atau patut diduga kejahatan. Yang ketiga, ada tujuan. Tujuannya apa? Menyembunyikan, menyamarkan, atau mengalihkan. Nah, sementara di Pasal 5 hanya dua saja unsur pooknya. Ada actus reus yang terbatas, Pak. Kenapa terbatas? Tidak ada kata perbuatan lain, hanya actus reus pada Pasal 5 itu saja. Sangat terbatas di Pasal 5 itu, Pak, kami bacakan di sini, “Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan.” Tidak ada perbuatan lain, Pak, hanya ini. Dan tindak ada tujuan, cukup dia tahu tindak kejahatan, maka dia kena. Yang jadi krusial adalah kata-kata patut diduga. Patut diduga sebenarnya tidak susah, Pak. Berangkat dari pengetahuan sang pelaku, pengetahuan bisa karena pendidikan atau pengalaman. Ambil contoh sekarang, istrinya seorang terdakwa, yang hidup berpuluh-puluh tahun dengan terdakwa, tahu dia berapa gaji suaminya dan gaji seluruh transfer, kok ini setoran cash-cash terus, Pak, Transfer terdakwa kita temukan adalah RP109 miliar. Selalu cash, Pak, dan tidak ada gaji orang misalnya Rp200.000.000-Rp300.000.000, Rp 1 miliar, enggak ada, Pak. Enggak ada. Ini dia patut menduga. Sebagai seorang istri hidup bertahun-tahun dengan suami maka dengan pengetahuan dimiliki, bisa saja, kena Pasal 5. Nah, jadi dengan demikian tidak serta merta orang itu kena Pasal 5 katakanlah menerima sesuatu, Pak. Di PPATK itu, untuk Bapak Majelis, kami sampaikan ada 232.716, Pak ... 232.716 laporan dari bank mencurigakan, Pak. Yang jadi LH hanya 3000-an, Pak, tidak lebih. Begitu rigidnya ketentuan di kita karena LH itu bentuknya, pertama, ada profil pelaku, ada gambaran transaksi, ada analisis, dan ada juga kesimpulan, Pak. Kesimpulan ada jaksa di situ, ada saya, Pak. Ada orang BI, bahkan saya BI, Pak, jadi cukup mengerti kita. Nah, sehingga sampai saat ini kami tidak menemukan komplain seperti ini, Pak. Pertanyaan berikutnya lagi sekarang kalau gitu. Serta-merta? Ya, tidak, Pak, tetap ukuran profil, profil kita lihat, dan kami sudah punya data 200 juta nasabah, Pak. Dengan ketik nama dan tempat/tanggal lahir, muncul, dia punya rekening di bank mana saja, Pak, dan kita biasa 37

cek nanti kalau dia seorang pegawai, Pak, profilnya itu terima gaji sebulan sekali, gaji dipakai belanja, sisa ditabung. Sehingga pola transaksi pasti cash dan sebulan paling banyak 1-2 kali, kalau berkali-kali dan transfer, tidak ada konsulitas dengan pihak pengirim be questions mark, Pak. Nah, kita lihat lagi kalau dia seorang penyelenggara negara tidak punya pekerjaan lain selain pekerjaan itu, tidak karena punya perusahaan, tidak karena warisan, tidak karena dapat kiriman luar negeri tapi banyak sekali, maka kita anggap tiga kemungkinannya, Pak. Pertama, gratifikasi yang dia terima. Kedua, dia terima suap. Ketiga, dia memaksa atau memeras. Kita lihat pada fase-fase kapan transaksi ini, kita hubungkan dengan pihak-pihak yang terdata pada transaksi perbankannya, kita lihat kewenangan dia, sehingga kita bikin analisis, Pak. Contoh bekas kepala daerah yang di Bangkalan, Pak, itu tiap hari, Pak. Hari ini di bank x sekian, besok di bank b, lusa bank c, terus tiap hari begitu. Tidak ada orang terima gaji setiap hari, enggak ada. Dari besarnya, dari jenis uangnya. Atau yang kedua, kita semua pegawai di Indonesia, gaji kita rupiah, kok kita transaksi dollar terus, Pak, pasti menyimpang. Tapi tidak serta-merta, Pak, kita kaji detail, Pak, kita cari akses lain, sehingga saya katakan dari 232.000 tadi, Pak, hanya 3.000an yang jadi LH begitu kita hati-hatinya. Jadi saya jawab pertanyaan Bapak tadi, pertama Pasal 3 Pasal 5 jelas perbedaannya. Pasal 5 tidak serta-merta, Pak, kita cek profilnya, kita lihat ... kita sudah ter-link dengan sisminbakum, sisminduk, dengan pajak, kemudian data dengan 200 juta nasabah tadi, kita bisa ketik nama si a ini, siapa suaminya, oh, bukan pengusaha. Seorang pegawai negeri masa punya uang segini banyak? Karena yang kita temukan banyak pelaku menyimpan uang di rekening istrinya, Pak. Nah, seperti ini kira-kira. Kemudian, Pak Suhartoyo. Jadi begini, Pak, kami katakan bahwa Pasal 480 dia lebih luas daripada Pasal 5, Pak. Kalau Pasal 5 itu hanya kejahatan yang berasal Pasal 2 saja, Pak, limitatif, tidak semua harta dari kejahatan bisa diproses, sepanjang tidak masuk Pasal 2, maka enggak bisa pakai Pasal 480, Pak. Nah, kemudian apakah ada? Ada, Pak, kasus Imin Sumardi tadi, Pak. Bank Global itu yang punya Irawan Salim, dapat dana BLBI Rp100 miliar, oleh dia disalahgunakan, sampai detik ini belum tertangkap, Pak. dari tempat persembunyian dia telpon Imin Sumardi ini. “Min, ambil duit di basement Rp20 miliar, tukarkan ke dollar di salah satu valas, tukar valas di Gunung Sahari.” Ditukarkan, Pak. Nah, Imin Sumardi sebagai supir sang majikan dia tahu bahwa dia ... dia lazimnya di brankas atau di bank, bukan di basement dan dia tahu juga bahwa majikan lagi buron, maka patut menduga dia kejahatan dia, Pak. Dihukum dia. Sampai detik

38

ini, Irawan Salim belum tetangkap, apalagi dihukum, Pak, sampai detik ini. Nah, kalau kasus seperti kata, Pak Patrialis, ada enggak yang seperti ... sepertinya tidak ada, Pak, belum kita temukan, tapi yang dia terpisah ... kemudian contohkan seperti kasus Gayus, Pak. Pak Suhartoyo yang kami hormati, dalam praktik, Pak, tetap kita mengatakan bahwa sang penyidik diproses penyidikan dan (suara tidak terdengar jelas) membuktikan bahwa harta ini terkait dengan kejahatan, masalah siapa pelakunya, bagaimana cara melakukan, di mana. Bukan urusan, Pak. Karena bisa jadi yang melakukan itu orang lain. 220. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Pak Yusuf. 221. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD YUSUF Ya. 222. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Barangkali begini, persoalannya pintu masuknya itu lho. 223. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD YUSUF Ya, kami (...) 224. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Pintu masuknya itu (...) 225. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD YUSUF Ini contoh kasus Gayus, Pak, kita temukan ada Rp74 miliar, Pak, dan dia membisu seribu bahasa enggak mau ngomong, Pak. Pecahan uangnya itu adalah Dollar Amerika dan Singapura Dollar. Per lembarnya Singapura Dollar, 10.000 dollar, Pak, per lembarnya, Pak. Dan disimpan di save deposit box salah satu bank plat merah, Pak. Dia membisu seribu bahasa, Pak. Nah karena dia pegawai negeri orang pajak, saya bilang sama penyidiknya pasang pasal gratifikasi, supaya kita bisa buktikan ini adalah kejahatan, kenapa? Karena kalau kita lihat dia tidak punya pekerjaan lain, Pak. Tiga kemungkinan, gratifikasi atau termasuk ... atau memeras dia. Tapi karena level dia cuma pangkat IIIB, susah untuk memeras, Pak, paling-paling dia menerima suap atau gratifikasi. Di pasang (suara 39

tidak terdengar jelas) sampai putusan MA dibuktikan, Pak. Jadi tetap saja penyidik (suara tidak terdengar jelas) mencari tahu, ada benang merah, Pak, ini dari kejahatan. Seperti Imin Sumardi tadi, sebagai seorang supir enggak mesti tahu sebetulnya, tapi dengan logika, dengan pengetahuan dia, maka bisa dibuktikan, Pak. Nah, kemudian untuk Pak Patrialis juga. Kami pakai kata-kata constitutional complain, Pak, dari fakta sidang di sini, Pak. Dan mohon maaf mohon izin tidak pernah ada koreksi dari Majelis sebelumnya, Pak, maka kami pakai, tapi kami terima kasih atas koreksi ini, kami akan perbaiki. Yang ada di benak kami, Pak, sama pada saat saya pakai katakata prosecutional complaint enggak ada juga itu, Pak. Tapi kata-kata (suara tidak terdengar jelas) bahasa Inggris itu kan kata sifat, Pak. Jadi hukum berhubungan dengan sifat konstitusi, kira-kira begitu, Pak. Tapi kami terima kasih Bapak koreksi dan kita akan perbaiki dengan bahasa yang lebih tepat, Pak. Kami kira itu jawaban kami, Pak. Terima kasih banyak. 226. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Sedikit ya, Pak Yusuf, ya. 227. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD YUSUF Ya. 228. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kalau yang Bapak contohkan kasus bank itu, itu kan memang pintu masuknya ada karena melarikan uang direkturnya itu kan? Jadi dimulai penyidikannya kan dari situ, Pak. Demikian juga Gayus itu kan uang baru ditemukan setelah perkara pokoknya disidik juga oleh penyidik (...) 229. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD YUSUF Oh, enggak, Pak. 230. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Saya yang memutus kok si Gayus. 231. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD YUSUF Mohon saya bicara sekarang, Pak. Pertama, kasus si Imin Sumardi sampai detik ini belum ada penyidikan untuk Irawan Salim, Pak. 40

232. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Enggak, ya artinya ada dugaan bahwa karena ini melarikan diri baru kemudian (...) 233. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD YUSUF Betul, dia patut menduga. 234. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Artinya pintu masuk loh, Pak Yusuf, yang kita persoalkan itu. 235. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD YUSUF Betul, betul. Itu kita sepakat, Pak. Itu yang kita tekankan kepada penegak hukum, istilah saya benang merahnya, Pak. Tidak bisa tidak, kalau dia tidak bisa mencari benang merah dari kejahatan, enggak bisa, Pak. Mohon maaf, Pak, mohon maaf. Ada 232.000 tadi, Pak, semua itu bermasalah, Pak. Mohon maaf, seorang oknum pangkatnya x punya ratusan miliar, Pak. 236. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Betul. 237. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD YUSUF Pak.

Karena kita belum ketemu benang merahnya enggak kita proses,

238. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya. 239. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD YUSUF Nah, itu kira-kira (...) 240. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kalau saya firm, Pak, dengan yang kaitan dengan PPATK itu firm saya. Cuman persoalannya kalau tindak pidana lain yang di luar wilayahnya PPATK itu loh, apa nanti tidak menjadi wilayah menjadi yang grey tadi ini bisa menjadi sewenang-wenang karena patut diduga, patut 41

diduga, patut diduga. Kalau PPATK makanya saya beri tambahan tadi sudah seperti tertangkap tanganlah istilahnya. Berarti kan orang enggak bisa menghindar lagi, makanya Bapak katakan sangat selektif dan hatihati itu sehingga meskipun ada juga yang meleset itu kan artinya Bapak sebenarnya sudah pegang bukti yang kuat kan sebenarnya, secara administrasi Bapak sudah kuat sekali, cuman ... ini yang saya khawatirkan itu kalau bukan yang asalnya dari PPATK, itu loh, Pak, Pak Yusuf. 241. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD YUSUF Kami mohon izin jawab, Pak. Ada dua mekanisme, Pak, ada yang full inisiatif perbankan lapor pada kita, kita temukan kirim pada penegak hukum. Ada yang bank tidak, Pak. Penegak hukum minta sama kita, mungkin karena kedekatan dengan sang pelaku, Pak, maka kita berikan pudding, kita berikan laporan pada sang penegak hukum. Nah, kasusnya sama, Pak, kasus Soendoyo ini, dimintakan ke kita, Pak. Dan kita kirim ke ahli. Jadi ceritanya, Pak, waktu dia buka rekening baru atas nama perusahaan, tidak seizin manajemen, Pak. Dan saat itu sudah tidak lagi sebagai komisaris, sudah diberhentikan menurut RUPS, Pak. Ini yang muncul di kasus ini. Cuman kan tidak tergambar pada keterangan saksi kita, Pak. Nah, dengan berangkat itu kami kirim ahli kami, Pak. Jadi tetap saja, walaupun awalnya penegak hukum tetap minta ke kita, Pak. Nah, jadi ini bentuk filter kami, Pak. Dan kami selalu menyediakan fasilitas, Pak. Jangankan Pak Soehandoyo, mantan-mantan jaksa, Pak, siapa pun juga yang dia komplain kita akan kirim ahli, kita tengahi, Pak. Mohon maaf, kasus Citibank misalnya, Pak. Bagaimana kasus itu membuat nasabah Citibank pada takut semua, Pak. Banyak dipanggil pajak penegak hukum, kami yang maju, Pak. Kita bilang, kalau Citibank saya bangkrut banyak orang menganggur sehingga pak polisi cukup Anda sini saja, yang penting perkaranya bisa naik, enggak (suara tidak terdengar jelas), seperti itu contohnya, Pak. Jadi kami tegaskan, Pak, bahwa memang sependapat dengan Bapak tadi, kalau tidak ada filter akan ada abuse of power, Pak. Nah, kuncinya tadi, Pak, kami memberikan semacam asistensi, Pak. Di Pasal 44 ayat (1) huruf j, Pak, PPATK itu berkunjung, Pak, menanyakan apa kesulitannya, apa masalahnya, cuman ada dua sekarang ini, Pak. Satu, aspek willingness, Pak. Tidak semua teman kami, kami diproses hukum, Pak, dengan berbagai dalih. Saya enggak tahu itu, tapi nanti saya kira Tuhan pasti tidak akan lupa mencatat itu. Yang kedua, Pak, yang kedua adalah tidak ketemu tindak pidana asalnya sehingga menjadi dalih juga ini, Pak. Maka sekarang kita membangun, Pak, pendekatan baru ini untuk informasi tambahan. Selama ini kita kirim penegak hukum 3.000-an lebih, sekarang kita kirim pada pajak, Pak. Ternyata dari 34 saja, Pak, tadi kan 3.000 kita 42

kirim, 34 dapatnya Rp2,1 triliun masuk kas negara, Pak. Jadi sekarang sudah mengalihkan saya kepada pajak untuk teman PPATK ini, tidak melulu terhadap penagak hukum. Satu, mencegah abuse tadi. Kedua, agar negara bermanfaat, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum wr. wb. 242. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Pak Yusuf, kami sangat membutuhkan keterangan tambahan, mungkin ada hal-hal yang dianggap penting yang berkaitan dengan perkara ini yang belum ada di ketarangan Bapak sekarang, kami mohon itu ditambahkan dalam keterangan tertulis, barangkali termasuk yang tadi. Mohon ya dengan sangat ini karena ini sangat penting bagi kita semua. Terima kasih. 243. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD YUSUF Majelis, mohon maaf, mohon izin sekali lagi. Apa ... mohon maaf kalau tidak berkenan. Mungkin karena ini kan kami mengambil dari BAP penyidik, mungkin agak tepat kalau penyidik dihadirkan, lagian lebih objektif, daripada kami sekedar mengutip, Pak. Mohon maaf. 244. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Bukan, hal-hal yang maksud saya yang berkaitan dengan peran PPATK maksud saya. 245. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD YUSUF Oh, siap, siap. 246. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Yang kira-kira dibutuhkan yang kaitannya dengan kasus ini, bukan yang kasus konkretnya, bukan kasus konkretnya. 247. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, tadi Pak Yusuf, ya. Kan Pak Yusuf bilang ternyata rekening perusahaan itu dibuat setelah beliau tidak jadi komisaris. Ini kan enggak terungkap nih selama ini, ya kan. Ini kan hal baru. Nah, itu penting, itu penting, begitu.

43

248. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD YUSUF Jadi, mungkin kalau Bapak berkenan akan lebih komprehensif mungkin, Pak. Terima kasih. 249. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, saya suka sama Saksi tadi. Saya ingin melanjutkan sedikit, ya, yang disampaikan oleh PPATK, ya. Itu betul rekening perusahaan itu dibuka setelah beliau enggak jadi komisaris lagi? Tadi, Saudara tahu persis, coba yang jujur. Bagian keuangan yang mana tadi? 250. SAKSI DARI PEMOHON: RIJAL TAUFIK FAHREZA Saya, Yang Mulia. Sepengetahuan saya, posisi Bapak Soehandoyo waktu itu adalah masih Komisaris PT Panca Logam Makmur, Pak. Tidak ada lagi, terima kasih. 251. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Bertanggung jawab, ya. Keterangannya bertanggung jawab, ya. Saudara sudah disumpah, ya. Ini yang memberi keterangan PPATK, lho, resmi lho mewakili Negara Republik Indonesia. 252. SAKSI DARI PEMOHON: RIJAL TAUFIK FAHREZA Siap. 253. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Jadi, ini dicatat dalam Berita Acara, kalau ternyata Saudara enggak benar keterangannya, bermasalah. Ini diungkapkan dalam sidang. Jadi, Saudara tidak dalam kapasitas membela siapa-siapa, menjelaskan apa yang Saudara ketahui, ya. Tetap seperti itu? 254. SAKSI DARI PEMOHON: RIJAL TAUFIK FAHREZA Siap. Sepengetahuan saya tetap seperti itu, Pak. 255. KETUA: ANWAR USMAN Untuk Para Saksi masih ada pertanyaan, ya.

44

256. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Yang tadi belum dijawab semua. 257. SAKSI DARI PEMOHON: AKHROM SALEH Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Yang saya maksud tahu persis pada saat itu saya dihubungi oleh ajudannya Pak Soehandoyo yang kebetulan beliau pada saat itu ada di TKP, ajudannya. Jadi, dia memberikan laporan. 258. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Yang akan datang kalau tahu persis itu kita lihat, ya, itu informasi namanya, ya. Hati-hati, ya. 259. KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Terima kasih. Para Saksi sudah dijawab semua tadi pertanyaan dari Yang Mulia tadi? Sudah, ya. Baik. Pada Kuasa Presiden, apakah akan mengajukan ahli atau saksi? 260. PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDOYO Dari Pemerintah sudah sepakat, Pak, bahwa apa yang disampaikan dari Pihak Terkait, itu adalah juga bagian dari informasi dari Pemerintah. 261. KETUA: ANWAR USMAN Jadi, tidak mengajukan ahli atau saksi? 262. PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDOYO Tidak, tidak. 263. KETUA: ANWAR USMAN Baik. 264. PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDOYO Yang Mulia, mohon izin, kemarin bersepakat bahwa PPATK ada rencana untuk menghadirkan ahli dari Pihak Terkait, Yang Mulia.

45

265. KETUA: ANWAR USMAN Enggak, biar ini jawab sendiri. Ya, bagaimana, Pihak Terkait, PPATK? Silakan. 266. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD YUSUF Terima kasih, Yang Mulia yang kami hormati. Prinsipnya memang kami menunggu ahli dari Pihak Pemohon. Kalau beliau mengajukan kita akan mengajukan, ada tiga yang akan kita ajukan, tapi kalau mereka tidak mengajukan, maka kami akan memenuhi permintaan Bapak Yang Mulia I Dewa Gede Palguna tadi. Terima kasih. 267. KETUA: ANWAR USMAN Jadi, kalau begitu Majelis akan mempertimbangkan untuk menghadirkan ahli atas pertimbangan dari Mahkamah sendiri. Untuk itu sidang ditunda hari Senin, tanggal 19 Oktober 2015, jam 11.00 WIB. Sudah jelas, ya, Pemohon, Kuasa Presiden, dan Pihak Terkait. Dan terima kasih para Saksi, ya. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 12.36 WIB Jakarta, 5 Oktober 2015 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

46