KETETAPAN DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 01/TAP/DPM UI/I/2015 TENTANG TATA TERTIB PERSIDANGAN DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA PERIODE 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA Menimbang:
a. Bahwa dalam persidangan agar dapat berjalan dengan tertib dan efektif, Universitas
maka Dewan Perwakilan Mahasiswa
Indonesia
perlu
memiliki
seperangkat
peraturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut; b. bahwa berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
yang
dimaksud
dalam huruf a, maka Dewan Perwakilan
Mahasiswa
Universitas
Indonesia
perlu
membentuk
ketetapan mengenai Tata Tertib Persidangan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia; Mengingat:
Pasal 7 Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia; MEMUTUSKAN:
Menetapkan: KETETAPAN
DEWAN
PERWAKILAN
UNIVERSITAS
INDONESIA
TENTANG
PERSIDANGAN
DEWAN
PERWAKILAN
MAHASISWA TATA
TERTIB
MAHASISWA
UNIVERSITAS INDONESIA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan: 1. Universitas Indonesia selanjutnya disebut UI. 2. Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut IKM UI adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di UI. 3. Dewan Perwakilan Mahasiswa, yang selanjutnya disebut DPM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kekuasaan legislatif. 4. Badan Eksekutif Mahasiswa, yang selanjutnya disebut BEM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kekuasaan eksekutif. 5. Mahkamah Mahasiswa yang selanjutnya disebut MM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kekuasaan yudikatif. 6. Badan Audit Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut BAK UI adalah lembaga tinggi independen yang dibentuk untuk melakukan mekanisme audit keuangan terhadap lembaga kemahasiswaan, sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan bertanggung jawab langsung kepada mahasiswa UI. 7. Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa yang selanjutnya disebut MWA UI UM adalah lembaga yang ditugaskan untuk mewakili mahasiswa dalam majelis Wali Amanat Universitas Indonesia sebagai organ tertinggi di UI.
BAB II JENIS PERSIDANGAN
Pasal 2 (1) Sidang DPM UI dilakukan
dengan mengutamakan
musyawarah
untuk mufakat. (2) Persidangan terdiri atas: a. Sidang Umum; b. Sidang Anggota; dan c. Sidang Pleno Pasal 3 (1) Sidang umum adalah dapat
sidang
yang
terbuka
secara
umum dan
dihadiri oleh seluruh anggota IKM UI yang bertujuan untuk
membahas evaluasi kerja DPM UI, BEM UI, MM UI, BAK UI dan MWA UI UM. (2) Sidang umum dianggap sah apabila dihadiri oleh minimal dua orang perwakilan dari masing-masing unsur DPM UI, BEM UI, MM UI, BAK UI, dan MWA UI UM. (3) Bila ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (2) tidak tercapai, maka sidang ditunda selama 2 (dua) kali 5 (lima) menit. (4) Bila penundaan sebagaimana yang ditentukan dalam ayat (3) telah dilakukan, maka sidang umum dapat dimulai serta dianggap sah. Pasal 4 (1) Sidang anggota adalah sidang yang hanya dapat dihadiri oleh anggota DPM UI. (2) Sidang anggota merupakan sidang pengambilan keputusan tertinggi DPM UI. (3) Sidang anggota dianggap sah apabila dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah seluruh anggota DPM UI. (4) Bila ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (3) tidak tercapai, maka sidang ditunda selama 2 (dua) kali 5 (lima) menit. (5) Bila penundaan sebagaimana yang ditentukan dalam ayat (4) telah dilakukan, maka sidang umum dapat dimulai serta dianggap sah.
Pasal 5 (1) Sidang pleno dihadiri oleh anggota DPM UI dan pengurus Badan Kelengkapan DPM UI yang dipimpin oleh pimpinan DPM UI (2) Sidang pleno dianggap sah bila dihadiri oleh minimal ½n + 1 dari jumlah seluruh anggota DPM UI dan Badan Kelengkapan DPM UI. (3) Bila ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (2) tidak tercapai, maka sidang ditunda 2 (dua) kali 5 (lima) menit. (4) Bila penundaan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (3) tidak tercapai, maka sidang pleno dapat dimulai serta dianggap sah. BAB II PIMPINAN SIDANG Pasal 6 Pimpinan Sidang Umum adalah sebagai berikut: a. Pimpinan sidang terdiri dari tiga orang presidium; b. Presidium terdiri dari presidium I, presidium II dan presidium III yang ditunjuk oleh DPM UI; c. Jika presidium yang ditunjuk berhalangan hadir, maka presidium dapat digantikan oleh peserta sidang sesuai dengan kesepakatan anggota DPM UI. Pasal 7 Pimpinan Sidang Anggota adalah sebagai berikut: a. Pimpinan sidang terdiri dari tiga orang presidium; b. Presidium terdiri dari presidium I, presidium II dan presidium III yang ditunjuk oleh DPM UI. Pasal 8 Pimpinan sidang mempunyai wewenang: a. memimpin siding; b. menunda sidang atas persetujuan anggota sidang yang hadir pada saat siding;
c. mengambil segala keputusan yang dianggap perlu demi kelancaran persidangan; d. selama persidangan berlangsung, presidium sidang wajib memberikan sanksi kepada peserta yang melanggar tata tertib Sidang dan dianggap mengganggu kelancaran persidangan. Pasal 9 Pimpinan sidang mempunyai hak dan kewajiban: a. mengizinkan
peserta sidang untuk melakukan
interupsi sepanjang
mengenai pokok pembicaraan; b. memberikan peringatan kepada peserta sidang yang menggunakan hak bicaranya terlalu lama dan menyimpang diri pokok pembicaraan atau peserta sidang yang mengganggu jalannya sidang; c. menunjukkan
duduk persoalan yang sebenarnya dan mengembalikan
kepada pokok pembicaraan; d. mengeluarkan peserta sidang yang telah mendapat peringatan tiga kali sebagaimana
yang dimaksud poin b berdasarkan persetujuan peserta
siding; e. mengenakan
ketentuan
mengenai
lamanya
para
peserta
sidang
berbicara; f. memperingatkan peserta supaya mengakhiri pembicaraannya dan harus menaati ketentuan itu, apabila pembicaraan melampaui
batas waktu
yang ditetapkan. Pasal 10 Presidium sidang dapat digantikan oleh peserta sidang dengan kesepakatan presidium sidang lain dan peserta sidang yang hadir. BAB III PESERTA SIDANG Pasal 11 Peserta sidang memiliki hak dan kewajiban:
a. Hak peserta: 1. memiliki hak bicara dan hak suara 2. berhak meninggalkan ruangan persidangan dengan seizin presidium sidang b. Kewajiban peserta: 1. menghadiri persidangan tepat waktu 2. mematuhi tata tertib persidangan 3. meminta izin kepada presidium sidang jika ingin menggunakan hak bicaranya atau jika ingin meninggalkan ruangan 4. tidak mengaktifkan nada dering handphone 5. tidak diperkenankan membawa pihak lain yang tidak berkepentingan dan berhubungan dengan Sidang tanpa seizing presidium sidang 6. tidak merokok selama persidangan berlangsung di dalam ruang sidang 7. tidak
menggunakan
kata-kata
kotor
atau
kasar
yang
dapat
merendahkan atau melecehkan pihak lain selama persidangan berlangsung 8. tidak
membawa
senjata
tajam
dan
senjata
api
yang
dapat
membahayakan pihak lain 9. tidak membawa minuman keras dan obat-obatan terlarang 10. tidak menyinggung SARA dan tidak melanggar HAM 11. tidak melakukan kontak fisik dengan pihak lain yang dapat menbimbulkan cidera fisik dan psikis. BAB IV MEKANISME PERSIDANGAN Pasal 12 Persidangan dibuka, diberhentikan sementara, ditunda dan ditutup oleh Pimpinan Sidang. Pasal 13 Peserta dapat menyampaikan pendapat dengan cara sebagai berikut:
a. peserta sidang dapat berbicara setelah mendapat izin dari pimpinan sidang. b. peserta sidang yang sedang menggunakaan hak bicaranya tidak boleh diganggu. c. peserta sidang tidak boleh diganggu selama berbicara. d. setiap waktu dapat diberi kesempatan interupsi pada peserta untuk: 1. meminta
penjelasan duduk perkara yang sebenarnya (Point of
Clarification); 2. memberikan informasi (Point of Information); 3. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan (Point of Order); 4. mengajukan pembelaan diri (Personal previlage); 5. mengajukan usul untuk meminta penundaan sementara Persidangan. Pasal 14 (1) Setiap persidangan dibuat risalah sidang yang memuat : a. tempat pelaksanaan sidang b. hari, tanggal, waktu dimulai dan ditutupnya sidang c. agenda sidang d. pimpinan sidang e. peserta sidang dan jam kehadiran f. peserta sidang yang menggunakan pendapatnya apabila dianggap perlu g. kesimpulan dan/atau putusan sidang h. tanda tangan presidium dan peserta yang hadir pada akhir sidang (2) Pembuat risalah Sidang adalah Sekretaris sidang. BAB V PELANGGARAN Pasal 15 (1) Jenis pelanggaran terdiri dari: a. pelanggaran ringan;
b. pelanggaran berat; c. pelanggaran khusus. (2) Pelanggaran ringan
adalah pelanggaran yang dilakukan karena
melanggar ketentuan yang tercantum dalam pasal 11 huruf b poin 1, 2, 3, 4, dan 5 mengenai kewajiban peserta. (3) Pelanggaran
berat
adalah
pelanggaran
yang
dilakukan
karena
melanggar ketentuan yang tercantum dalam pasal 11 huruf b poin 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 mengenai kewajiban peserta. (4) Pelanggaran ringan akan diakumulasikan sebanyak tiga kali dalam satu waktu yang kemudian ditetapkan sebagai satu pelanggaran berat. (5) Pelanggaran khusus merupakan akumulasi dari tiga kali pelanggaran berat yang dilakukan dalam satu waktu. BAB VI SANKSI Pasal 16 (1) Jenis sanksi terdiri dari: a. teguran; b. pencabutan hak suara; c. dikeluarkan dari ruang sidang. (2) Peserta sidang yang telah melakukan pelanggaran
ringan
akan
dikenakan sanksi berupa teguran lisan oleh presidium sidang. (3) Peserta
sidang
yang
telah
melakukan
pelanggaran
berat
akan
dikenakan sanksi berupa pencabutan hak suara oleh presidium sidang. (4) Peserta sidang yang telah melakukan
pelanggaran
khsusus akan
dikenakan sanksi berupa dikeluarkan dari ruangan persidangan oleh presidium sidang dan tidak diperbolehkan mengikuti
persidangan
sampai batas waktu yang ditentutan oleh presidium sidang. BAB VII PUTUSAN SIDANG
Pasal 17 (1) Bentuk-bentuk putusan sidang adalah keputusan, ketetapan, dan rekomendasi. (2) Keputusan Sidang adalah keputusan yang mengikat ke dalam persidangan. (3) Ketetapan Sidang adalah putusan yang mengikat keluar dan ke dalam persidangan. (4) Rekomendasi Sidang adalah putusan yang tidak mengikat dan ditujukan kepada pihak-pihak terkait. Pasal 18 Mekanisme pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: a. Pengambilan putusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat; b. Jika musyawarah tidak tercapai, maka sidang ditunda selama maksimal 2 (dua) kali 10 (sepuluh) menit
untuk mengadakan
lobi, setelah itu
sidang dimulai kembali untuk mengambil putusan secara musyawarah mufakat; c. Jika poin b tidak tercapai, maka sidang akan ditunda maksimal 1x5 menit untuk persiapan pemungutan suara; d. Jika poin c tercapai, maka pengambilan putusan dapat dilakukan secara pemungutan suara; e. Keputusan yang sah merupakan suara terbanyak berdasarkan hasil pemungutan suara dari jumlah peserta sidang yang hadir. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 (1) Hal yang belum ditentukan dalam ketetapan ini akan ditentukan kemudian. (2) Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal yang telah ditetapkan.
Ditetapkan di : Depok Pada Tanggal : 14 Januari 2015 Pukul
: 12.43 WIB
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA Presidium II
Presidium I
Presidium III
ttd
ttd
ttd
(Rafa Karimah)
(Catur Alfath Satriya)
(Hanif Abdurrahman W.)
