MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 73/PUU-XIII/2015
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)
JAKARTA RABU, 1 JULI 2015
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 73/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI) 2. Irfan Soekoenay ACARA Perbaikan Permohonan (II) Rabu, 1 Juli 2015 Pukul 13.00 – 13.10 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Aswanto 2) I Dewa Gede Palguna 3) Manahan MP Sitompul Yunita Rhamadani
(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti
i
Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Fadli Nasution B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Virza Roy Hizzal 2. Hedriansyah 3. Haris Aritonang 4. Afriady Putra 5. Ali Imron 6. Suhardi
ii
SIDANG DIBUKA PUKUL 13.00 WIB 1.
KETUA: ASWANTO Sidang dalam Perkara Nomor 73/PUU-XIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saudara Pemohon, silakan memperkenalkan diri walaupun pada sidang pertama sudah memperkenalkan diri.
2.
KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL Terima kasih, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, hadir di tengah-tengah kami sebelah kiri saya, Bapak Fadli Nasution. Saya sendiri sebagai Kuasa Hukum, Virza Roy Hizzal. Kemudian di sebelah kanan saya rekan saya, Afriady Putra. Di sebelahnya lagi, Kuasa Hukum, rekan kami, Ali Imron. Kemudian di sebelah kiri Bapak Fadli, Prinsipal adalah Saudara Anca ... Hedriansyah. Di sebelah kirinya lagi, Haris Aritonang. Kemudian di sebelahnya lagi, rekan Suhardi, Yang Mulia. Terima kasih.
3.
KETUA: ASWANTO Baik, terima kasih. Agenda kita pada hari ini adalah perbaikan permohonan. Perbaikan permohonan yang Saudara lakukan itu sudah kami terima yang secara tertulis, tapi Saudara tetap kita beri kesempatan untuk menyampaikan garis-garis besar apa yang telah diperbaiki sebagaimana yang disarankan oleh Panel pada Sidang Pendahuluan pertama. Jadi sekali lagi, tidak perlu dibacakan semua karena secara tertulis perbaikannya juga sudah kami terima. Cukup poin-poin mana yang mengalami perbaikan. Silakan.
4.
KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL Baik, terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Perkenankan kami untuk membacakan poin-poinnya saja. Yang pertama, kata-kata uji materi dalam permohonan, seluruhnya diperbaiki menjadi pengujian undang-undang. Kemudian yang kedua, di dalam permohonan norma yang menjadi batu uji yaitu norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelumnya adalah 9 norma, kami kurangi menjadi 5 norma saja yaitu yang pertama, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu tentang Prinsip Kedaulatan Rakyat. Kemudian, batu uji kedua adalah 1
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Prinsip Negara Hukum. Batu uji ketiga, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Prinsip Persamaan di Muka Hukum. Kemudian keempat, batu ujinya adalah Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu tentang Prinsip Kepastian Hukum dan Keadilan. Dan batu uji yang terakhir, kelima adalah Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu mengenai prinsip hak asasi manusia. Kemudian, poin ketiga mengenai perbaikan kami adalah mengenai legal standing, Yang Mulia. Sebelumnya, legal standing kurang kami uraikan mengenai Prinsipal Pemohon I yaitu badan hukum privat, Perhimpunan Magister Hukum Indonesia. Kami uraikan lagi legal standingnya untuk lebih mendetail dimana dalam perbaikan kami sebutkan anggaran dasar yaitu di dalam anggaran dasar PMHI Pasal 10 terdapat kegiatan dan usaha PMHI. Di situ kami sebut ... kami kutip salah satu pasal, bunyinya adalah, ”Kegiatan dan usaha PMHI adalah mendesain sistem hukum di bidang pemerintahan daerah, otonomi daerah, pemekaran wilayah dan pemilukada,” sehingga dengan adanya kegiatan dan usaha PMHI tersebut ... dengan adanya keberadaan Pasal 158 undang-undang yang kami mohonkan untuk diuji, kegiatan usaha PMHI menjadi terhalang, Yang Mulia. Selain itu, secara ke dalam organisasi PMHI sendiri, maksudnya para anggota maupun pengurus ... anggota ... PMHI itu diberikan kesempatan juga di dalam anggaran dasar untuk menjadi politisi, Yang Mulia. Di dalam anggaran dasar itu disebutkan bahwa PMHI terdiri dari politisi, sehingga secara langsung keberadaan Pasal 158 itu akan mengancam para anggota Pemohon I ini PMHI dimana nanti tidak tertutup kemungkinan dan sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan oleh para anggota ini untuk menggunakan hak dipilih nanti pada saat proses pilkada nanti, Yang Mulia, sehingga adanya keberadaan pasal ini sangat mengancam dan menghalangi seandainya nanti terjadi hal-hal yang menjadi indikasi untuk maju, untuk mempersoalkannya ke pengadilan akan terhalang, akan terancam, akan tidak dapat menggunakan haknya untuk pengadilan atau ke Mahkamah Konstitusi, para anggota dari organisasi PMHI ini, Yang Mulia. Itu legal standing yang kami tambahkan. Kemudian dalam pokok permohonan, poin keempat. Dalam pokok permohonan, kami tambahkan dalil mengenai filosofi penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum dimana di situ kami uraikan, Mahkamah Konstitusi selama ini telah melakukan terobosan guna memajukan demokrasi dimana Mahkamah Konstitusi tidak hanya mempersoalkan persoalan hitung-hitungan suara. Kasarnya, Mahkamah Konstitusi itu bukan sebagai mahkamah kalkulator. Akan tetapi, juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil perhitungan yang diperselisihkan.
2
Jadi, kata kuncinya adalah keadilan … menggali keadilan, sehingga menurut kami, Pemohon, Pasal 158 undang-undang yang diuji merupakan langkah mundur bagi kemajuan demokrasi di Indonesia. Kemudian, perbaikan kami lagi yang kelima, di dalam petitum. Di dalam petitum, kami yang sebelumnya tidak memuat tentang Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara, kami tambahkan Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara yang telah bernomor tersebut. Dan yang terakhir juga di dalam petitum, kami tidak menyebutkan lagi pasal-pasal yang menjadi batu uji di dalam petitum tersebut, tapi cukup menyebutkan Pasal 158 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Demikian, beberapa hal di dalam perbaikan kami, Yang Mulia. Terima kasih. 5.
KETUA: ASWANTO Baik. Saya kira, apa yang Saudara sampaikan cukup jelas dan tentu itu bagian yang tidak terpisahkan dari yang kami sudah terima secara tertulis. Pada persidangan ini, Saudara juga sudah memasukkan bukti, ya? P-1 sampai P-2? Betul, ya?
6.
KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL Betul, Yang Mulia.
7.
KETUA: ASWANTO Benar? Baik. Dan kita sudah melakukan verifikasi, bukti itu ada, dan kita sahkan. KETUK PALU 1X
Masih ada yang Saudara ingin sampaikan? 8.
KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL Cukup, Yang Mulia.
9.
KETUA: ASWANTO Baik. Kalau tidak ada lagi … karena tidak ada lagi yang Saudara ingin sampaikan, maka sidang pada hari ini kita anggap selesai. Namun, saya ingin sampaikan lagi bahwa untuk kelanjutan perkara ini, Saudara tinggal menunggu penyampaian resmi dari Mahkamah Konstitusi karena 3
sesudah sidang kedua ini, kami Panel akan melaporkan kepada RPH. Apa yang diputuskan di RPH nanti, itu akan disampaikan kepada Saudara. Seandainya RPH menganggap bahwa kasus ini harus dibawa ke Pleno, Saudara tinggal menunggu panggilan resmi dari Mahkamah untuk kita sidang selanjutnya. Tapi seandainya RPH berkesimpulan bahwa ini tidak perlu dibawa ke Pleno, Saudara juga tinggal menunggu pemberitahuan, tapi tentu pemberitahuan untuk putusan perkara ini. Saya kira demikian sidang kita pada hari ini. Dan sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 13.10 WIB Jakarta, 1 Juli 2015 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004
Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
4
