2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 10/PUU-XIII/2015 PERKARA NOMOR 11/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN DAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI PEMOHON (IV)

JAKARTA SENIN, 23 MARET 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 10/PUU-XIII/2015 PERKARA NOMOR 11/PUU-XIII/2015 PERIHAL -

Pengujian Materill Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen [Pasal 1 butir 11, Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [Pasal 49 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PUU-XIII/2015 1. Fathul Hadie Utsman 2. Sanusi Afandi 3. Saji, dkk PEMOHON PERKARA NOMOR 11/PUU-XIII/2015 1. Fathul Hadie Utsman 2. Sumilatun 3. JN. Raisal Haq ACARA Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (IV) Senin, 23 Maret 2015, Pukul 14.14 – 15.25 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Anwar Usman I Dewa Gede Palguna Maria Farida Indrati Wahiduddin Adams Aswanto Muhammad Alim Suhartoyo Patrialis Akbar

Rizki Amalia dan Cholidin Nasir

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon Perkara Nomor 10 dan 11/PUU-XIII/2015: 1. Fathul Hadie Utsman B. Pemohon Perkara Nomor 10/PUU-XIII/2015: 1. Sanusi Afandi C. Saksi Pemohon Perkara Nomor 10/PUU-XIII/2015: 1. Bambang Lukito 2. Nur Baitih 3. Joko Sungkowo D. Saksi Pemohon Perkara Nomor 11/PUU-XIII/2015: 1. Fatoni E. Pemerintah: 1. Purwadi Sutanto 2. Abi Sujak 3. Unifah 4. Budijono F. DPR: 1. Didik Mukrianto 2. Insan Abdi Rohman 3. Dahliya Bahnan 4. Agus Tri

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.14 WIB 1.

KETUA: ANWAR USMAN Sidang Perkara Nomor 10/ … Nomor 10 dan 11/PUU-XIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Sesuai dengan jadwal persidangan hari ini adalah untuk mendengarkan keterangan ahli dan saksi. Oleh karena menurut laporan Kepaniteraan ahlinya tidak ada, ada 4 orang saksi. Namun sebelumnya, dipersilakan memperkenalkan dulu siapa yang hadir pada sidang hari ini?

2.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10 DAN 11/PUUXIII/2015: FATHUL HADIE UTSMAN Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Om Swastiastu Om. Saya Fathul Hadie Utsman sebagai Kuasa Pemohon Perkara Nomor 10 dan 11/PUU-XIII/2015.

3.

PEMOHON AFFANDI

PERKARA

NOMOR

10/PUU-XIII/2015:

SANUSI

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semuanya. Nama saya Sanusi Affandi, pekerjaan saya guru nonPNS SMK Negeri Kalibaru, Banyuwangi, Jawa Timur, sertifikasi tahun 2007, tapi tidak mendapatkan tunjangan fungsional. Terima kasih. 4.

KETUA: ANWAR USMAN Dari DPR ada?

5.

DPR: DIDIK MUKRIANTO Terima kasih, Yang Mulia. Pimpinan Mahkamah Konstitusi dan seluruh Anggota Majelis yang saya muliakan. Dari DPR hadir mewakili dari kelembagaan, saya Didik Mukrianto didampingi oleh dari Sekretariat ada Insan Abdi Rohman, S.H., Dahliya Bahnan, S.H., dan Agus Tri, S.H. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

6.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Dari Pemerintah, silakan. 1

7.

PEMERINTAH: BUDIJONO Terima kasih, Yang Mulia. Hadir mewakili Presiden, satu Bapak Drs. Purwadi Sutanto, M.S., Sesditjen Pendidikan Menengah. Dua, Bapak Abi Sujak, Sekretaris Badan PSDM. Tiga, Ibu Unifah, Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pendidik. Terima kasih, Yang Mulia.

8.

KETUA: ANWAR USMAN Kebetulan dari DPR belum memberikan … belum menyampaikan keterangannya, ya, namun sebelumnya kita sumpah dulu saksi yang hadir. Satu, Pak Bambang Lukito, disilakan maju ke depan, Ibu Nurul Baitih, Pak Joko Sungkowo, dan Pak Fatoni Mustafa. Dipersilakan Yang Mulia Pak Dr. Muhammad Alim untuk mengambil sumpah.

9.

HAKIIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Ya, kita mulai, Pak. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”

10.

SAKSI BERAGAMA ISLAM Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

11.

HAKIIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Ya, terima kasih.

12.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih, kembali ke tempat. Ya, kita dengar dulu keterangan dari DPR. Silakan, Pak Didik.

13.

DPR: DIDIK MUKRIANTO Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, Wakil dari Pemerintah, Wakil dari Presiden yang saya hormati, Pemohon dan Saksi yang saya hormati juga. Perkenankanlah pada kesempatan yang berbahagia ini kami dari DPR ingin menyampaikan keterangan terkait dengan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 14 2

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Perkara Nomor 10 dan 11/PUU-XIII/2015. Majelis Hakim yang kami muliakan. Sesuai dengan keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 341/Pimpinan/I/2014-2015, tertanggal 28 November 2014, DPR telah menugaskan kepada seluruh Pimpinan Komisi III dan saya Didik Mukrianto untuk bersama-sama maupun sendirisendiri mewakili DPR yang dalam hal ini selanjutnya disebut DPR sehubungan permohonan pengujian materiil dalam Perkara Nomor 10 dan Nomor 11/PUU-XIII/2015, sehubungan dengan pengujian atau permohonan pengujian yang disampaikan atau diajukan oleh Fathul Hadie Utsman dan Koalisi Guru Bantu atau Guru Kontrak dan Tenaga Honorer. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut. Mengenai kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, DPR berpandangan bahwa menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan Pengujian Undang-Undang Guru dan Dosen, khususnya Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) huruf a, dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut. Bahwa salah satu tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna mencapai tujuan mencerdasakan kehidupan bangsa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang a quo dilakukan melalui penyelenggaraan satuan pendidikan. Pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Salah satu unsur bidang pendidikan adalah adanya tenaga pendidik. Tenaga pendidik mempunyai peran sentral dan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Pada Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik adalah tenaga profesional. Kedudukan guru dan dosen sebagai pendidik merupakan tenaga profesional yang perlu diatur lebih lanjut dalam suatu undang-undang khusus mengenai guru dan dosen dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat, profesionalisme, kesejahteraan, perlindungan, perlakuan adil terhadap profesi guru dan dosen. Bahwa dibentuknya undang-undang tentang guru dan dosen mempunyai tujuan sebagai pengakuan guru dan dosen sebagai tenaga 3

profesional guna mengangkat martabat guru dan dosen, menjamin hak dan kewajiban guru dan dosen, meningkatkan kompetensi guru dan dosen, memajukan profesi serta karier guru dan dosen, meningkatkan mutu pembelajaran, meningkatkan mutu pendidikan nasional, mengurangi kesenjangan ketersediaan guru dan dosen antardaerah dari segi jumlah, mutu, kualifikasi akademik dan kompetensi, mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antardaerah, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu. Bahwa dalam rangka meningkatkan martabat guru dan dosen, serta perannya sebagai agen pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, maka pemberdayaan profesi guru atau pembersa … pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjungjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) UndangUndang tentang Guru dan Dosen. Bahwa menurut DPR, ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) huruf a, dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Guru dan Dosen mengenai peningkatakan kualifikasi akademik, serta sertifikasi pendidikan, dan juga hak untuk memperoleh penghasilan adalah merupakan legal policy atau meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang dengan mengembangkan protensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta mampu menyelenggarakan proses pembelajaran bagi peserta didik dan prosional yang … dan berkualitas. DPR berpendapat kualifikasi akademik adalah suatu persyaratan yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Selain itu setiap guru juga harus memiliki sertifikasi pendidikan. Sertifikasi pendidik adalah suatu proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen, sertifikat … sertifikasi pendidik merupakan kewajiban bagi setiap guru untuk meningkatkan kualifikasi guru sebagai pendidik profesional. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dapat dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik dan pemberian sertifikat pendidik secara langsung. Bahwa kepastian hukum, keadilan, dan anti diskriminasi itu tercermin dari adanya ketentuan di dalam undang-undang a quo mengenai kepastian untuk mengikuti sertifikasi, pemberian gaji, dan tunjangan-tunjangan lain kepada guru. Hal ini sejalan dengan jaminan atas perlindungan kepada para guru yang diatur dalam Pasal 39 UndangUndang Guru dan Dosen, yang meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan 4

kerja. Salah satu bentuk perlidungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif. Perlindungan profesi yang dimaksud diantaranya adalah pemberian imbalan yang tidak wajar, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. Bahwa selain pandangan secara konstitusional dan yuridis sebagaimana diuraikan di atas terkait dengan pengujian materi ketentuan Pasal 13 ayat (1) undang-undang a quo dipandang perlu melihat latar belakang perumusan Pasal 13 ayat (1) undang-undang a quo dalam Risalah Rapat Panja DPR RI pada tanggal 26 April 2005 sebagai berikut. Pada kenyatannya di masyarakat secara sosiologis guru tidak pernah ada perbedaan penyebutan antara guru PNS dan guru bukan PNS. Dengan adanya perbedaan tersebut maka tidak akan ada penghargaan yang setara dan merupakan suatu sikap diskriminatif. RUU ini ada untuk menempatan guru sebagai profesi yang dapat mengangkat harkat dan martabatnya, jika diatur mengenai guru tidak tetap maka akan merendahkan posisi guru itu sendiri. Meskipun saat ini ada guru tetap dan guru tidak tetap di yayasan-yayasan swasta namun dengan adanya RUU ini diharapkan tidak akan ada lagi pembedaan antara guru tetap dan guru tidak tetap. Selain itu dalam peraturan ketenagakerjaan tidak dikenal mengenai pegawai tidak tetap, yang ada adalah pegawai dengan perjanjian kerja. Dengan demikian ketentuan Pasal 13 ayat (1) undang-undang a quo ditujukan kepada guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Bahwa terkait dengan pendapat Pemohon yang menafsirkan bahwa guru dalam jabatan adalah guru yang berstatus PNS saja yang berhak untuk mengikuti sertifikasi pendidik adalah tidak berdasar atau bersifat subjektif, karena definisi guru dalam Pasal 1 angka 1 UndangUndang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut, “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.” Undang-Undang Guru dan Dosen tidak mengklasifikasikan guru menjadi guru tetap dan guru tidak tetap karena pengertian guru di sini bermakna secara umum. Bahwa Pemohon menafsirkan guru yang memperoleh gaji, tunjangan, tunjangan profesi, dan tunjangan fungsional yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen hanyalah guru yang berstatus sebagai guru tetap. Hal itu tidak tetap karena berdasar ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a setiap guru yang melaksanakan tugas keprofesionalannya berhak menerima penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), yaitu gaji yaitu ... maaf ulangi, “Gaji pokok, tunjangan yang melekat 5

pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.” Definisi guru yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Guru dan Dosen adalah guru secara umum dan tidak ada pembedaan antara guru yang berstatus PNS dan non-PNS. Oleh karenanya terhadap pandangan Pemohon tersebut tidaklah cukup beralasan. Bahwa terkait dengan pendapat Pemohon yang menyatakan bahwa pasal-pasal sebagaimana dimohonkan oleh Para Pemohon dalam undang-undang a quo adalah bersifat diskriminatif, DPR tidak sependapat. Pengertian diskriminasi hendaknya memperhatikan rumusan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa diskriminasi adalah setiap batasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau yang tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat kepada pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Pengaturan pasal-pasal sebagaimana dimohonkan oleh Para Pemohon dalam undang-undang a quo. Menurut DPR tidak membedakan manusia atau masyarakat atas dasar hal-hal tersebut. Sehingga dengan demikian ketentuan pasal-pasal sebagaimana dimohonkan oleh Para Pemohon dalam undang-undang a quo tidak bisa dikatakan diskriminatif. DPR secara jelas dan tegas menyatakan bahwa ketentuan pasalpasal dalam undang-undang a quo adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena telah sejalan dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan antidiskriminasi. Pasal-pasal a quo telah memberikan kesempatan bagi semua guru untuk mengikuti sertifikasi yang dibiayai oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Bahwa petitum yang diajukan Pemohon tidak berdasar karena guru yang dimaksud dalam pasal-pasal a quo bersifat umum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian tidak ada kerugian konstitusional yang ditimbulkan dari penormaan pasal-pasal a quo. Pengujian Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Terhadap permohonan pengujian Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut. Bahwa terdapat anggapan bahwa Para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas yang menyatakan bahwa gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam APBN telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena sejak tahun 2005 guru non6

PNS tidak memperoleh gaji dari APBN dikarenakan sudah ada … sudah akan ditetapkan sebagai CPNS. Namun sampai sekarang masih banyak guru non-PNS yang belum diangkat menjadi CPNS, DPR berpendapat bahwa tidak ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Para Pemohon dengan pasal yang dimintakan uji materiil. Dan DPR juga berpendapat bahwa yang dipersoalkan Para Pemohon bukanlah persoalan konstitusionalitas, tetapi adalah persoalan penerapan norma. Bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas telah memberikan kepastian hukum mengenai pengalokasian gaji guru dan dosen yang diangkat oleh pemerintah dalam APBN oleh karena ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Demikian keterangan DPR kami sampaikan. Untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo dan dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Demikian keterangan dari DPR yang dapat kami sampaikan, Yang Mulia. Dan apabila diizinkan, Yang Mulia, mengingat karena hari ini memang masa baru memasuki hari pertama masa persidangan ketua … kedua eh …, ketiga maaf. Dengan seizin Yang Mulia, kami memohon diperkenankan untuk kembali ke DPR. Terima kasih. Akhirukalam, wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum wr. wb. 14.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih, Pak Didik. Dipersilakan. Namun sebelumnya untuk naskah keterangannya bisa diserahkan ke Kepaniteraan nanti, ya. Termasuk Pemerintah juga belum menyerahkan naskah keterangan walaupun itu sudah disampaikan, baik soft copy maupun hard copy-nya, ya. Nanti diserahkan ke Kepaniteraan. Silakan Pak Didik kalau mau meninggalkan.

15.

DPR: DIDIK MUKRIANTO Terima kasih, Yang Mulia. Segera kami akan serahkan ke Kepaniteraan dan tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Hakim Yang Mulia beserta Para Pemohon, Saksi, dan Pemerintah kami mohon izin untuk mengundurkan diri.

16.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan.

7

17.

DPR: DIDIK MUKRIANTO Terima kasih.

18.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, kita lanjutkan untuk mendengarkan keterangan Saksi-Saksi, yang pertama Pak Bambang Lukito, dipersilakan di podium. Biar bisa di sana, sebelah kiri.

19.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PUU-XIII/2015: BAMBANG LUKITO Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim, kami sebagai Saksi. Nama, Bambang Lukito. Identitas kami, guru honorer katakan begitu bukan GTT lah, guru honorer. SMK Negeri 1 Banyuwangi. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa kami mulai mengajar di SMEA negeri dulu, Pak. SMEA negeri pada tahun … SK-nya tanggal 28 Agustus 1987 sampai hari ini. Alhamdulillah, pemerintah menghargai kami tahun 2007 lulus sertifikasi, tapi tiba-tiba ada peraturan barangkali dari pemerintah. Kemudian, pada tahun 2012 padahal kami di surat ini ada nama saya menerima sertifikasi, tapi ternyata sampai hari ini saya mengurus belum bisa cair, jadi kami belum menerima tahun … mulai dari tahun 2012, 2013, 2014 sampai hari ini 2015, jadi belum. Jadi itu yang bisa kami informasikan. Jadi sampai hari ini kami kalau ada dari GTT (Guru Tidak Tetap) ya memang kami guru tidak tetap. Itu saja, Majelis Hakim, yang bisa kami sampaikan dari kesaksian kami.

20.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Silakan duduk. Saksi berikutnya Ibu Nur Baitih, silakan di Podium.

21.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PUU-XIII/2015: NUR BAITIH Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Yang terhormat Majelis Ketua Persidangan serta Bapak/Ibu dari Pemerintahan. Perkenankan, saya Nur Baitih perwakilan dari Forum Honorer Guru Kategori II Indonesia. Alhamdulillah, saya dipercaya menjadi tim audisi audensi teman-teman dalam setiap perjuangan memperjuangkan haknya dari seorang guru honorer. Saya hanya ingin menceritakan keadaan dan situasi yang terjadi di lapangan. Banyak sekali rekan-rekan saya dari tenaga pendidik khususnya guru, sampai saat ini khususnya kami di sekolah negeri belum 8

bisa mengikuti sertifikasi karena dengan satu alasan kami tidak memiliki SK yang dikeluarkan oleh pejabat tertinggi di dinas pendidikan yaitu semacam kepala dinas ataupun pak walikota. Itu lah kendala kami. Dan banyak sekali, Bapak Hakim, di lapangan teman-teman kami yang sampai saat ini terutama di daerah bahkan di DKI Jakarta juga banyak yang menerima gajinya sangat jauh dan sangat miris di bawah UMP. Di DKI … saya pernah datang ke Banjarnegara yaitu rekan saya sendiri kebetulan sekali saya dating, beliau sedang terima tanda tangan gaji, saya miris melihat dan mendengarnya bahwa gaji teman-teman di daerah itu paling tinggi Rp300.000,00 dan teman saya sendiri menandatangani saat itu satu bulan hanya menerima Rp100.000,00. Di DKI Jakarta sendiri paling besar gajinya untuk guru honor itu Rp1.000.000,00, itupun sudah dibebani dengan sebuah pekerjaan yang sangat luar biasa, yaitu sudah mengajar, bahkan jasanya kami para honorer tidak bisa kami pungkiri buat teman-teman yang PNS menerima sertifikasi, kamilah yang menjadi operatornya. Jadi kami membantu pekerjaan teman-teman untuk mendapatkan kelayakan sertifikasi, tapi kami sendiri honorer tidak bisa ikut sertifikasi. Selain itu beban kerja kami juga cukup banyak, semua pekerjaan hampir semua dari temanteman tenaga honorer ini kita mendapatkan beban yang sama dengan PNS, tetapi ya kita tidak … belum dapat perhatian yang cukup dan layak. Untuk honorer, kami dapat dari pemerintah yaitu tunjangan fungsional sebesar Rp380.000,00 itu pun kami sistemnya tetap diatur melalui sistem dapodik. Jadi kalau kami mau mendapatkan tunjangan fungsional kami cair, maka dapodik kami juga harus sesuai dengan keadaan. Selain itu, kami juga teman-teman honorer di DKI … honorer di Indonesia berharap kami ini dapat kelayakan dan dapat status yang jelas. Tadi kalau disampaikan oleh Anggota DPR bahwa kami tidak dibiayai oleh APBN karena kami mendapatkan janjin akan diangkat menjadi CPNS, sampai saat ini pun kami belum diangkat menjadi CPNS. Mungkin itu saja, Pak Hakim, yang dapat kami jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. 22.

KETUA: ANWAR USMAN Terima kasih. Saksi berikutnya, Pak Joko Sungkowo. Silakan.

23.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PUU-XIII/2015: JOKO SUNGKOWO Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Semuanya yang ada di dalam ruangan sidang yang saya hormati. Perkenalkanlah saya. Nama, Joko Sungkowo. Mengajar di SMP Negeri 160, Jakarta. Mulai mengajar di SMP negeri adalah tahun 2003, sebelumnya di swasta mulai tahun 1990. Nasibnya sampai sekarang juga masih honor dengan 9

pendapatan per bulan adalah Rp1.200.000,00. Beban kerja kebetulan saya mengajar bimbingan konseling, itu ada 5 kelas. Sebenarnya sudah melebihi dari beban kerja 5 kelas itu, masih ditambah lagi TIK yang sekarang ada lagi kemarin juga mengajar prakarya itu ada 5 kelas. Itu kadang-kadang bekerja mulai dari pagi sampai tutup sekolah. Jadi seakan-akan saya itu jadi kepala sekolah honor, Pak. Nah, seperti itu. Untuk pendapatan di DKI Rp1.200.000,00, Pak. Itu hanya paspasan untuk membayar koperasi karena saya keluar masuk pinjam koperasi, Pak. Hidup saya di koperasi. Jadi setelah mengajar, kadangkadang ada waktu Sabtu-Minggu itu saya jadi supir pribadi, Pak, untuk menutupi kebutuhan hidup saya, Pak. Ya, terima kasih. Seperti itu dulu, Pak. 24.

KETUA: ANWAR USMAN Ya. Terima kasih, Pak Joko. Terakhir, Pak Fatoni Mustofa, S.Pd. Dipersilakan.

25.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 11/PUU-XIII/2015: FATONI Assalamualaikum wr. wb. Bismillah alhamdulillah lahaulawalaquwata illabillah amma ba’da. Para Dewan Hakim yang terhormat, Hadirin yang berbahagia. Saya sebagai Saksi dalam masalah 11, dalam hal ini terkait dengan guru bantu kontrak Kementerian Agama sekarang atau Departemen Agama. Saya, nama, Fatoni dalam KTP, S.Pd. Nama panggilan kesehari-harian, Fatoni Mustofa. Sekarang saya duduk sebagai Kepala Madrasah Aliyah di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Adapun saya berdiri di sini memang saya berkepentingan bahwa saya merasa masih berhak untuk meminta, memohon kepada pemerintah untuk bisa diangkat menjadi CPNS. Karena kami yang beranggotakan puluhan ribu, data kami lengkap, anggotanya, terdiri dari seluruh guru kontrak bantu Departemen Agama yang sampai saat ini belum bahkan tidak terangkat menjadi pegawai negeri. Sementara pada saat tahun 2006 awal pun kami sudah tahu bahwa seluruh guru bantu, guru kontrak akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil sebagai guru dan berakhir tahun 2007. Kami pun juga sama punya keinginan dengan teman-teman yang sekarang sudah menjadi pegawai negeri. Pada saat itu betul-betul merasa berbahagia karena juga ketika sudah melihat membaca PP 48 Tahun 2005 bahwa seluruh guru terutama guru bantu baik dinas pendidikan maupun Kementerian Agama tidak dibedakan untuk bisa diangkat menjadi pegawai negeri. Akan tetapi yang guru bantu di dinas pendidikan sebanyak 261.000 terakomodir dan tuntas menjadi PNS. Itu pun juga sesuai dengan penegasan Bapak 10

Deputi Menegpan bidang SDM pada waktu itu Bapak Tasdik Kinanto, dengan rapat kerja dengan Komisi II DPR Republik Indonesia pada tanggal 18 September 2006 bahwa seluruh guru bantu akan diangkat menjadi CPNS. Lalu perlakuan Departemen Agama pada saat itu berdasarkan adanya edaran Kemenag dalam hal ini rekrutmen CPNS tenaga guru formasi 2006 dari Kementerian Agama, kami mendapatkan suatu edaran dari Dirjen Pendidikan Madrasah yaitu Bapak Drs. H. Firdaus, M.A., perihal Rekrutmen CPNS Bagi Guru Penerima BGK (Bantuan Guru Kontrak) tertanggal 7 Januari 2007. Lalu pada tanggal 23 Januari 2007 data kami kirim ke Depag pusat, namun tidak ditindaklanjuti hingga sekarang. Juga kami mendatangi Istana Negara, janji Istana Negara tertanggal 3 Januari 2008 kami berhadapan dengan Bapak H. Sumarwoto pada saat itu. Rombongan kami tak terhitung jumlahnya karena memang partai sangat besar pada saat itu, maka Pak Sumarwoto menyatakan, “Pengangkatan CPNS guru bantu dinas pendidikan dan Departemen Agama tidak ada diskriminasi hanya perbedaaan soal waktu saja, maka tunggu pada saatnya nanti akan berjalan.” Ini yang kami rasakan pada saat itu sehingga kami tetap berjuang dan berjalan hingga sekarang. Nah, untuk sementara pas sampai saat ini saya hanya baru bisa menyimpulkan bahwa atas perlakuan Departemen Agama dalam rekrutmen pegawai negeri sipil dalam hal ini tenaga guru bernuansa kekurangarifan, maka kami Guru Kontrak Departemen Agama diangkat mulai tahun 2003 kami pun punya SK mulai 2003 dan lengkap SK-nya saya bawa sebagai guru kontrak bantu. Ini betul-betul dalam hal ini rekrutmen calon pegawai negeri sipil tenaga guru mencerminkan ketidakadilan, sebab tenaga guru kontrak yang mutlak pada saat itu kategori honorer karena ber-SK pejabat pemerintah terabaikan. Lalu perekrutan tenaga guru itu pada saat itu Departemen Agama merekrut hanya yang usia 35 tahun ke bawah yang usia 36 ke atas tidak direkrut, alasan apa saya kurang tahu, walaupun saya sendiri melihat memang dalam PP Nomor 48 Tahun 2005 kalau yang usia 35 ke bawah honorernya cukup satu tahun, kalau yang usia 36 sampai 40 honorernya 5 tahun, untuk usia 41 sampai 46 honorernya 10 tahun. Kami pada saat itu guru bantu departemen agama usianya 36 ke atas kalau langsung di CPNS-kan memang sesuai PP memang tidak memenuhi, tetapi kan untuk guru bantu kementerian untuk guru bantu dinas pendidikan sudah masuk ke data base BKN semua. Sementara yang Depag tidak direkrut, artinya tidak dikirim ke Menpan sama sekali yang dikirim itu yang usia 35 ke bawah dan itu saya melihat bukan guru bantu, bukan guru kontrak, kalau pun disebut honorer, honorer ini yang seperti apa? Dan Kementerian Agama sekolahannya atau madrasahnya ini 90% swasta, 10% negeri, maka bisa dikatakan pula kalau itu pun honorer honorer yang mana usia 35 ke bawah itu terangkat semuanya menjadi CPNS

11

sekarang sudah dinikmati sejak tahun mulai 2006 sampai 2009 dan kami sampai saat ini menunggu, sebetulnya kebijakan akhir apa? Terakhir saya sampaikan kronologi setelah kami berjuang di Istana Negara kemudian Komisi VIII membentuk Panja Komisi VIII yang di dalam hal ini menyusun RPP untuk dapat memayungi kami yang barangkali masih bisa diperjuangkan maka melalui RPP itu terus sidang demi sidang kami pun ikut walaupun kami bukan Anggota DPR Republik Indonesia tapi kami juga ikut sidang masuk dalam posisi komisi balkon. Kami jadi mengikuti terus dari awal sampai akhir, tapi bukannya lahir PP yang mengatur dan mengayomi kami kemudian kami bisa di-CPNS kan bukan itu ternyata malah yang keluar SE Menpan Nomor 5 Tahun 2010 yang isinya kami disingkirkan. Artinya apa? Poin pertama dalam SE Menpan itu harus bersumber dari APBN murni. Yang kedua, harus (suara tidak terdengar jelas) di negeri. Mati langkah saya. Karena kami ini di Departemen Agama, 10% yang negeri, Bapak-Bapak. Maka, kalau SE berbunyi demikian, berarti bukan untuk kami. Namun upaya kami terus menerus tidak pernah henti-hentinya, sehingga kemudian kami diakomodir masuk dalam daftar listing BKN. Di dalam data listing BKN, kami pun juga memenuhi kriteria untuk verifikasi validasi. Dan kami ikut dalam verifikasi validasi, di daerah beramai-rami anggota kami pun ikut beramai-ramai verifikasi validasi, namun mayoritas anggota kami TMK tidak MK. Yang MK, itu hanya satu Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Dua Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Tiga Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Empat Sidoarjo, Jawa Timur. Yang MK anggota kami, yang lainnya tidak ada. Namun nasib yang tidak juga menguntungkan bagi kami sudah MK pun kena ATT, sudah MK kena ATT. MK itu memenuhi kriteria, Pak. Ya, nuhun sewu, mohon maaf, ini kami kurang menjelaskan. Jadi di situ hasil verifikasi validasi dua kemungkinan. Satu, MK (Memenuhi Kriteria). Yang kedua TMK (Tidak Memenuhi Kriteria). Yang memenuhi kriteria sudah saya sebutkan tadi. Lalu yang memenuhi kriteria pun terkena rambu-rambu ATT. Tim ATT dibentuk katanya dibentuk dari Menpan, yaitu yang kepanjangannya Audit Tujuan Tertentu. Yang akhirnya kami yang sudah memenuhi kriteria pun digiring menuju ke K2. Setelah kami di-K2 pun kami ikut saja apa yang ada dimaui oleh pemerintah, kami pun ikut menerima kartu tes seleksi CPNS (K2). 26.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Apa itu K2?

12

27.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 11/PUU-XIII/2015: FATONI Tes K2 itu ya kriteria ... kriteria 2. Kalau kriteria 1 (K1) termasuk kami yang sudah MK tadi. Yang sudah masuk data listing BKN disebut K1, tapi hasil verifikasinya MK dan TMK yang K1, Pak. K1 diverinfikasi dulu, hasilnya MK dan TMK, namun MK dan TMK kena rambu-rambu ATT, sehingga kemudian yang ATT pun hasilnya dari yang MK maupun TMK masuk kategori 2, K2. Pada saat itu sudah ada istilah K1 dan K2, kami diposisi di K1, MK. Namun hasil ATT tadi Audit Tujuan Tertentu nasib kami menjadi K2, akhirnya ikut seleksi CPNS K2 tahun 2013 dan hasilnya wallahualam, sampai sekarang, tadi pagi kami ke Departemen Agama, “Tanya saja langsung ke Menpan.” Kami tidak tahu, yang tahunya kami dikirim dari Menpan itu yang memenuhi passing grade yang bisa kami umumkan, yang tidak memenuhi kami tidak tahu, Bapak. Kalau bisa ke sana sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan, mungkin kami bisa menjelaskan berikutnya. Wassallamualaikum wr. wb.

28.

KETUA: ANWAR USMAN Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Pak Fatoni. Dari Para Pemohon, ada hal-hal yang ingin ditambahkan atau didalami? Silakan.

29.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10 DAN 11/PUUXIII/2015: FATHUL HADIE UTSMAN Untuk yang tenaga honor. Kalau SK-nya itu bunyinya gimana? Apakah SK yang diberikan sekolah yang didirikan oleh pemerintah itu berbunyi sukuan ... sukarelawan atau guru tidak tetap? Mohon dijelaskan. Karena menurut dari DPR tadi sudah enggak ada perbedaan. Tapi kalau menurut penelitian saya itu, ada SK-nya sebagai guru tidak tetap, walaupun yang mengangkat memang sekolah yang didirikan oleh pemerintah. Untuk yang Pak Fatoni. Ini untuk masuk sebagai guru kontrak itu hanya pokok direkrut apa pakai tes, apa ndak? Kemudian apakah setelah 2005 itu gajinya sudah diputus apa tidak dari APBN? Mohon dijelaskan. Terima kasih.

30.

KETUA: ANWAR USMAN Nanti jawabnya ya sekaligus, cukup ya. Dari Pemerintah?

13

31.

PEMERINTAH: BUDIJONO Cukup, Yang Mulia.

32.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Pak Patrialis.

33.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Terima kasih, Pak Ketua. Itu SK-SK yang disampaikan Para Saksi, itu tolong diajukan sebagai bukti ya, semuanya, ya. Kepada Pak Fatoni tadi saya kira karena terlalu panjang, ditulis kronologis itu, ya. Ditulis sampaikan ke Kuasa Hukum Pemohon ini, untuk nanti kita coba untuk pelajari, ya. Ini kepada Pemerintah Pak Budijono, saya ingin minta penjelasan dulu yang hadir dari Pemerintah ini dari kementerian mana saja?

34.

PEMERINTAH: BUDIJONO Yang hadir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Yang Mulia.

35.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Terus Kumham?

36.

PEMERINTAH: BUDIJONO Sama Kumham, Yang Mulia, ya.

37.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Jadi Kementerian Agama. Menpan, BKN enggak ada, ya?

38.

PEMERINTAH: BUDIJONO Tidak ada, Yang Mulia.

39.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oke, kalau gitu nanti kita akan titip beberapa hal pada wakil Pemerintah yang hadir. Nanti penanggungjawabnya siapa Pak Wiryono?

14

40.

PEMERINTAH: BUDIJONO Nanti kami koordinasikan, Yang Mulia.

41.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Koordinasi, ya (...)

42.

PEMERINTAH: BUDIJONO Dari Kumham nanti.

43.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ini kan banyak. Jadi kalau banyak jangan sampai apa yang kita sampaikan nanti juga over bola. Kata si A si B, si B si C, si C si D, seperti dialami oleh Pak Fatoni, ya. Begini, ya. Terus terang ketika kita melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita, salah satu cita-cita dari Anggota MPR pada waktu itu, the new founding fathers part II, katakanlah seperti itu. Tidak tanggung-tanggung salah satu yang sangat diprioritaskan oleh bangsa dan negara di dalam reformasi, yaitu kita sudah membayangkan bagaimana ke depan, kemakmuran itu diprioritaskan kepada guru, sehingga APBN dicantumkan sekurangkurangnya 20%. Saya dengan Pak ... Yang Mulia Pak Dewa Palguna hadir, ikut merumuskan titik komanya di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kenapa? Karena memang bangsa dan negara kita terpuruk habis sampai reformasi itu. Karena memang gurunya enggak sejahtera, susah hidupnya, dan 20% itu luar biasa. Jadi sudah terbayang bagi kita pada saat itu adalah bagaimana sekolah-sekolah tidak ada yang bocor, tidak ada lagi yang dindingnya alam. Kursinya bagus, guru-gurunya bahagia, sejahtera, baik itu yang pegawai negeri maupun yang honor. Makanya konstitusi mencantumkan 20% APBN. Nah, ternyata dari persoalan yang dihadapi oleh Para Pemohon pada hari ini termasuk Para Saksi-Saksi sudah kita dengar bersama. Dan semuanya adalah merupakan fakta yang dirasakan boleh ... bukan hanya oleh empat orang, ratusan ribu orang yang seperti ini. Terus negara hadir ini untuk apa? APBN ini untuk apa? Jadi kami titip kepada Pemerintah, benar apa tidak? Kami dapat informasi APBN 20% besar sekali, dananya banyak dipergunakan untuk seminar-seminar, loka karya-loka karya, yang terjadi di mana-mana, nanti hasilnya masuk laci? Besar itu dananya karena saking tidak bisanya mempergunakan APBN yang 20% itu. Benar apa tidak? Saya mohon maaf. Faktanya sekarang menunjukan bahwa mereka-mereka yang sudah mengabdi menjadi guru 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun untuk menjadi PNS saja sulit, birokrasinya 15

panjang. Terlepas dari peradilan ini adalah peradilan konstitusi, tapi ini kita bicara masalah substansi keadilan. Saya yakin Bapak-Bapak Para PNS yang mewakili Pemerintah hari ini dan Ibu-Ibu, sebelum jadi PNS pasti juga sama dengan Bapak-Bapak ini, ingin jadi PNS. Jadi, ya, tolonglah sampaikan kepada pengambil putusan, sekali lagi memang Mahkamah ini tidak mengadili perkara-perkara konkret, perkara-perkara implementasi, tapi juga tidak bisa melepaskan dari perspektif keadilan yang dirasakan oleh masyarakat kita. Saya yakin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang mewakili Pemerintah adalah bagian dari pengambil keputusan dan bisa membicarakan ini di kementerian, terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan berkoordinasi dengan Kementerian Agama, Kementerian Menpan, serta BKN. Kalau tadi Pak Fatoni menyampaikan berkasnya sudah masuk terus hilang entah ke mana, ini kan sebetulnya sudah enggak pantas lagi sebetulnya. Hari ini itu sudah enggak pantas lagi. Itu namanya asas-asas umum pemerintahan yang baik itu enggak dilaksanakan. Jadi saya sebagai bagian dari Hakim Konstitusi yang mendengarkan langsung karena ibu saya juga guru, saya dibesarkan oleh guru, guru itu kan mulia, masyaAllah, saya juga tadinya juga guru, sampai sekarang masih guru, tapi mungkin posisinya lain. Jadi kami dengan segala hormat, dengan kerendahan hati, terlepas dari perkaranya yang bagaimana, tapi ini diungkapkan dalam persidangan dan disumpah oleh Yang Mulia Bapak Muhammad Alim. Mohon Pemerintah tolong memperhatikan kondisi-kondisi seperti ini, ya Pak Budijono ya. Tolong nanti dengan Teman-Teman kementerian yang hadir dan saya apresiasi sekali karena banyak Bapak dan Ibu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang hadir, artinya ini persidangan yang dianggap penting dan mudah-mudahan ini bagian dari amal ibadah kita. Alquran mengatakan, “Hal jazaul ihsan illal ihsan.” Jadi kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan, tidak hanya di dunia juga di akhirat, tidak hanya untuk Ibu dan Bapak, untuk keluarganya pun nanti juga akan ada kebaikan itu, insyaAllah. Demikian, Pak Ketua. Terima kasih. 44.

KETUA: ANWAR USMAN Terima kasih, Yang Mulia. Yang sebelah kanan, baik. Dari saya hanya sedikit saja untuk Pak Fatoni. Tadi ada beberapa kabupaten yang disampaikan oleh Saksi yang TMK dan yang MK ya, memenuhi kriteria, padahal itu standar atau syarat itu sama-sama diatur dalam PP Nomor 48 Tahun 2005, gitu ya? Saya tahu Saksi itu bisa dikelompokkan per kota ya, itu kenapa kok bisa misalnya di kota yang tidak disebutkan tadi tidak ada satu pun yang MK, begitu juga sebaliknya, di satu kota atau kota lain semuanya memenuhi kriteria? Terima kasih. 16

Jadi silakan dijawab sesuai dengan pertanyaan mulai dari Pemohon, kemudian ditambah dengan yang lain, silakan. 45.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PUU-XIII/2015: NUR BAITIH Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Pak Fathul. Bahwa bunyi SK kita itu seperti apa, gitu kan? Kami para honorer menerima SK pengangkatan sebagai tenaga honorer yang dikeluarkan oleh kepala sekolah, SK pengangkatan ini kami terima hanya satu kali, selebihnya setiap tahun kita hanya menerima surat tugas dari kepala sekolah dan ini sangat memungkinkan kami para honorer ini belum memiliki penjaminan bahwa kita bisa selamanya bekerja. Jadi suatu saat pun kalau memang kami diberhentikan ya sudah karena kan memang yang angkat adalah kepala sekolah. Beda kalau kita diangkat melalui SK dari pemerintah, begitu. Itu bunyinya ya sama semacam surat pengangkatan tenaga honorer yang dikeluarkan oleh kepala sekolah, sekali lagi kita menerima hanya satu kali, selebihnya kita menerima surat tegas. Sedikit informasi, Pak Hakim, ini pun sangat diberatkan bagi teman-teman yang sudah lulus kemarin pada ujian tanggal 3 November 2013 bahwa ternyata surat SK tersebut sampai di BKN tidak berlaku. Jadi banyak teman-teman kami tenaga guru yang kemarin sempat ikut tes masih nasibnya terkatung-katung karena memang bahwa SK ini tidak berlaku dan tidak memenuhi penerbitan NIP di BKN. Jadi yang saya terima dari forum masih ada sedikit diskusi antara BKD dengan BKN, kita menjelaskan kepada BKN bahwa sebenarnya tenaga pendidik guru ini yang menerima SK-nya hanya dari kepala sekolah, itu pun hanya satu kali, tidak kami terima setiap tahun. Yang kami terima hanya surat tugas, surat tugas itu berarti kami selalu di-rolling, tahun ini kami mengajar di kelas berapa, tahun berikutnya kami … tahun berapa, itu yang disebut dengan surat tugas. Terima kasih.

46.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PUU-XIII/2015: BAMBANG LUKITO Majelis Hakim Yang Mulia, saya tambahi sedikit. Sama dengan Ibu tadi, Saudara Saksi tadi. Jadi kami SK pertamanya dari kanwil, Pak. Kalau kami dari kanwil, SK dari negara. Dari Kanwil Provinsi Jawa Timur Tahun 1987, sekarang berarti 28 tahun kami, Pak. Teman-teman kami banyak seperti kami di Banyuwangi itu, Pak. Tapi mau datang kemari memang sangunya enggak ada, Pak. Jadi, sama dengan Ibu tadi, memang di tempat kami juga demikian, jadi saya mulai tahun 2007 kalau enggak salah, 2008, itu kemudian SK-nya kemudian SK kepala sekolah, terus

17

sampai sekarang cuma SK tugas, itu kalau jelek prestasinya ya tidak di … di anu sudah, jadi begitu. Jadi, kami hanya membayangkan 28 tahun kami mengajar ini, kalau umpanya sakit saja 1 bulan atau 2 bulan kami tidak berperilaku baik, atau adik-adik kami yang juga sama dengan kami, Pak, ya sudah. Jadi tidak ada artinya 20 tahun kami mengabdi, kemudian ya sudah, “Habis manis sepah dibuang.” Dan barangkali nanti kami lampirkan ada beberapa clipping yang kami clipping dari adik-adik kami yang usianya lebih muda dari kami yang cukup satu tahun mengajar, yang sekian tahun mengajar kemudian karena guru honorer, bukan GTT tadi ya, guru honorer, ya sudah habis, “Habis sepah dibuang,” terutama di SMP-SMP negeri kota, Pak. Jadi … dan sama dengan tadi, jadi kalau di tempat kami di Banyuwangi itu untuk di kota itu, guru-guru itu, guru SD itu gajinya Rp200.000,00, kalau di desa Rp100.000,00. Masih ada, Pak, silakan datang ke Banyuwangi, Ibu-Ibu, Bapak-Bapak dari Pemerintah. Walaupun Bupatinya namanya Pak Anas yang hebat kaya begitu, tapi tetap pendidikan seperti itu. Kami sebagai yang saksi hidupnya. Jadi untuk … kami sendiri SMK Negeri Banyuwangi bisa hanya memberikan honor Rp25.000,00 satu jam, Pak. Rp25.000,00 berarti kalau saya 24 jam mengajar, Rp600.000,00 dan sekarang mulai tahun 2007 … tahun 2012 yang SK nya ini yang sebetulnya kami dapat … SK ini sebetulnya nama saya adaa tapi sampai enggak keluar, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, penerima tunjangan profesi guru, nama saya ada tapi tidak muncul-muncul sampai hari ini saya urus, dan sampai hari ini enggak keluar, gaji saya hanya Rp600.000,00, Pak, menghidupi 3 putra, alhamdulillah, ya anak saya sudah … ketiga-tiganya sudah purna tugas walaupun yang satu kuliah, yang dua masih … lulusan SMA saja. Tapi, itulah pemandangan yang dikatakan Yang Mulia tadi, itu di Indonesia seperti itu, Pak, mohon maaf. Jadi, kalau bapak dari DPR tadi ngomong itu, alhamdulillah, beliau gajinya besar dan tidak pernah ke Banyuwangi, itu saja. Jadi, saya cukup umpanya datang tadi, ya saya silakan nanti kalau ada suruh datang ke Banyuwangi, suruh lihat keadaan guru yang ada di sana, itulah kondisinya seperti yang Ibu katakan tadi. Itu, Pak. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. 47.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 11/PUU-XIII/2015: FATONI Yang kedua kali kami akan memberikan penjelasan sekaligus yang pertama pertanyaan dari Bapak Pemohon, yang kedua dari Bapak Anwar Usman, terkait masalah kenapa ada yang MK dan ada yang TMK? Jadi, untuk Bapak Fathul dari Pemohon bahwa kami ini direkrut ini sepertinya mau diangkat menjadi pegawai negeri, ketika mau diangkat 18

jadi guru bantu kontrak ini sepertinya mau diangkat menjadi pegawai negeri. Di sekolahan saja sudah rebutan, rebutan siapa yang harus dikirim karena dijatah satu madrasah, kami cuma 3 orang. Sehingga kami mencari yang bekerjanya betul, kemudian jamnya banyak, statusnya sarjana pendidikan, masih energik, begitu, kami pilih itu 4 orang, lalu yang lulus cuma 2. Dalam keadaan yang semacam ini mencapai lulusnya juga serius karena ada tulis, ada wawancara, maka direkrut betul-betul seperti pegawai negeri, begitu. Dan setelah direkrut kami pun juga berdebardebar ketika mendapatkan pengumuman penetapan terangkatnya kami menjadi guru bantu, guru kontrak, per 1 Januari 2003, itu SK yang pertama ini saya bawa sampai SK yang keenam … SK yang ketiga, 2003, 2004, 2005, 2006, berarti ada 4 SK yang kami bawa dan ini (…) 48.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Maaf, Pak. Siapa yang tanda tangan SK itu?

49.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 11/PUU-XIII/2015: FATONI Yang tanda tangan kepala kantor kementerian agama kabupaten, Pak.

50.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Oh, kabupaten.

51.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 11/PUU-XIII/2015: FATONI Ya, kepala kantor kementerian agama kabupaten. Ini untuk perekrutan, kemudian SK-nya ini keputusan Dirjen Lembaga Agama Islam Departemen Agama RI, DJ.XI/01.B/2003, tanggal 6 Januari 2003. Jadi SK-nya dirjen, dirjen langsung, Pak. Dan ini kami banyak sekali anggota kami yang SK-nya seperti ini semuanya, memang SK-nya sama lah begitu, masing-masing dari kantor kementerian agama kabupaten/kota seluruh Indonesia. Tapi, seluruh Indonesia pun yang guru kontrak, bantu, belum terangkat sampai sekarang. Kemudian, terkait dengan verifikasi validasi, Bapak Anwar Usman, pertanyaannya kenapa kok ada yang memenuhi kriteria seperti Kabupaten Demak yang di mana saya berdomisili, itu 100% memenuhi kriteria semua, kemudian Kabupaten Kebumen, Batang, dan Sidoarjo, Jawa Timur. Ini kalau saya ditanya, “Kenapa Pak Fatoni itu alasannya?” Yang mampu menjawab itu cuma tim verval, Pak, dari Menpan, BKN. 19

Kenapa begitu? Dari tim verifikasi validasi itu yang dari Menpan, BKN, itu, Pak, yang bisa menjawab, jadi saya juga tidak bisa menjawab. Pada saat itu kami hanya sangat berbahagia, sebagian sudah potong kambing, Pak, sudah, sebagian sudah potong kambing itu, Pak, gitu. Kalau saya meluapkan kesenangan pada saat itu, itu seperti saya sekarang tertawa begitu lho, saking senangnya karena sudah memenuhi kriteria, tinggal memberkas, lalu CPNS, bayangannya seperti itu. Tapi ternyata kemudian ada tim ATT (Audit Tujuan Tertentu) pada tahun 2012 yang akhirnya kami dibaca kembali mungkin berkasnya, oh kalau begini ini tidak sesuai dengan SE Menpan karena SE Menpan itu syarat mutlaknya mesti wiyata negeri, sementara Kementerian Agama di depan tadi saya sampaikan 90% kan lembaganya swasta, begitu. Sehingga akhirnya terkena tim ATT tadi, Bapak, Ibu, akhirnya kami dilorot lagi ke K2 kemudian dites, setelah dites, dibuang, begitu. Sehingga kalau ditanya, “Kenapa tidak terangkat?” “Tesnya tidak lulus.” Mungkin demikian, Pak. Terima kasih, Pak. 52.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Yang tim audit itu dari mana, Pak? ATT itu dari Menpan, ya?

53.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 11/PUU-XIII/2015: FATONI Oh ya, tim ATT itu dari Menpan BK … dari Menpan, Pak, yang membentuk Menpan, Pak.

54.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Menpan?

55.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 11/PUU-XIII/2015: FATONI Ya.

56.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, sudah tidak ada lagi? Pemohon cukup, ya? Masih ada saksi lagi?

20

57.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10 DAN 11/PUUXIII/2015: FATHUL HADIE UTSMAN Satu pertanyaan lagi. Jadi, saat ini yang sudah terlanjur punya sertifikat pendidik tidak bisa memperoleh tunjangan profesi dan yang belum ikut sertifikat pendidik tidak bisa ikut sertifikat … program sertifikasi, betul? Mohon diterangkan itu.

58.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan dijawab. Salah satu saja.

59.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PUU-XIII/2015: BAMBANG LUKITO Kalau kami kenapa agak sulit memperoleh cairan sertifikasi ini barangkali karena kami tidak di swasta, Pak. Jadi, itu saja.

60.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik.

61.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PUU-XIII/2015: BAMBANG LUKITO Kami pun juga mau cari sekolah di swasta juga kesulitan juga, sama begitu, Pak. Karena kami sudah mengabdi di negeri lama.

62.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PUU-XIII/2015: NUR BAITIH Baik, Bapak, saya sedikit tambahkan. Kalau kami dari tenaga honorer tidak bisa ikut sertifikasi tadi benar disampaikan bahwa kita berdiri di dinas yang notabene adalah negeri bukannya swasta. Jadi, SK kami yang diangkat oleh kepala sekolah itu tidak memenuhi kriteria persyaratan dari sertifikasi, itu. Terima kasih.

63.

KETUA: ANWAR USMAN Baik, sudah cukup saya rasa, ya. Masih ada saksi lagi atau sudah cukup? Cukup, ya. Dari Pemerintah wakil … hari ini mewakili Presiden, apakah (…)

21

64.

PEMERINTAH: BUDIJONO Pemerintah rencana akan mengajukan 4 ahli, Yang Mulia, 4 ahli.

65.

KETUA: ANWAR USMAN Empat ahli. Baik, untuk sidang berikutnya, ya. Nanti cv-nya diserahkan ke Kepaniteraan, ya.

66.

PEMERINTAH: BUDIJONO Baik, Yang Mulia.

67.

KETUA: ANWAR USMAN Jadi, sidang berikutnya ditunda hari Selasa, tanggal 14 April 2015, jam 11.00 WIB untuk mendengarkan keterangan ahli dari Pemerintah. Sudah tidak ada lagi, ya? Cukup, ya. Jadi, sekali lagi … enggak, saksi sudah cukup, ya, sudah tidak ada lagi, tidak perlu hadir lagi, ya. Jadi, terima kasih atas keterangan yang telah diberikan. Sekali lagi, sidang ditunda hari Selasa, tanggal 14 April 2015, jam 11.00 WIB untuk mendengarkan keterangan 4 orang ahli. Dengan demikian sidang selesai dan sidang ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 15.25 WIB

Jakarta, 23 Maret 2015 Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d. Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

22