2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 121/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1969 TENTANG PENSIUN PEGAWAI DAN PENSIUN JANDA/DUDA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA KAMIS, 15 OKTOBER 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 121/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda [Pasal 9] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Aklan ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Kamis, 15 Oktober 2015 Pukul 10.18 – 10.54 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Anwar Usman 2) Suhartoyo 3) Aswanto Cholidin Nasir

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Muhammad Baehaqi Adam

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.18 WIB 1.

KETUA: ANWAR USMAN Sidang Perkara Nomor 121/PUU-XIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Silakan memperkenalkan diri dulu.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Assalamualaikum wr. wb. Nama saya Muhammad Baehaqi Adam, Kuasa dari Bapak Aklan (Perjan Pegadaian), pensiun pada tahun 1991. Terima kasih, Bapak.

3.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, duduk saja sebenarnya, tapi enggak apa-apa. Ya, silakan. Sidang sekarang ini sidang pendahuluan yang pertama.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Betul.

5.

KETUA: ANWAR USMAN Dipersilakan untuk membacakan poin-poinnya permohonannya. Jadi, tidak perlu dibaca semuanya. Silakan.

6.

dari

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Ya, terima … terima kasih. Jadi, untuk pertama kali, kami akan memberikan sebuah input atau masukan. Bahwa di sini ada keterkaitan tentang adanya UndangUndang Nomor 11 Tahun 1969 yang bertolak belakang … oke, kami ulangi, Bapak. Jadi, keterkaitan tentang adanya permohonan pengujian meteriil pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 yang terkait dengan adanya Undang-Undang Nomor 45, khususnya di Pasal 28D, yaitu tentang Hak Asasi Manusia. Bahwa Bapak Aklan yang sudah mengabdi selama 36 tahun sebagai pegawai negeri sipil tahun 1991, ini hak pensiun PNS-nya itu dipensiun, Pak, sehingga tidak akan pernah 1

mendapatkan gaji kembali. Dari pemberhentian gaji tersebut, 1991 sampai dengan 2004, ini baru terlaksana dari Kementerian Keuangan menyatakan bahwa pembenaran SK pensiun wajib diberikan dan dinikmati oleh Bapak Aklan selaku mantan dari parjan pegadaian. Jadi, poin-poinnya bahwa saat sekarang ini, kami membela tentang adanya hak-hak asasi manusia, keterkaitan Pasal … 11 Tahun 1969 dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28D. Demikian, Bapak. 7.

KETUA: ANWAR USMAN Jadi, yang diuji ini undang-undang atau SK direksi?

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Undang-undangnya, Pak.

9.

KETUA: ANWAR USMAN He em?

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Undang-undang.

11.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, memang di perihalnya sih undang-undang (…)

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Ya.

13.

KETUA: ANWAR USMAN Nomor 11 Tahun 1969. Tapi, di petitumnya ini (…)

14.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Petitumnya memang untuk ke … apa namanya … SK Kementerian Keuangan.

15.

KETUA: ANWAR USMAN Nah, berarti undang-undangnya enggak apa-apa berarti, kan? 2

16.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Undang-undangnya memang itu tadi, kayaknya sih ndak masalah.

17.

KETUA: ANWAR USMAN Oh, gitu.

18.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Cuma hanya bertolak belakangnya itu tadi berkaitan dengan adanya Pasal 9-nya. Itu tadi kan hak-hak seorang PNS yang telah memenuhi kewajibannya, itu tadi sudah dilaksanakan kesemuanya oleh Bapak Aklan selama 36 tahun. Itu tadi telah menjalankan sebuah pemotongan gaji 10% untuk masuk ke Taspen, tapi ternyata tidak dinikmati. Lah, hak-hak asasi manusianya ini tadi yang akan bertolak belakang. Kenapa kok dengan adanya SK pemberhentian tersebut selama dua tahun … selama dari 1991 sampai dengan 2004, ini terhenti tanpa ada pembiayaan atau pembayaran dari PNS tersebut? Sementara dengan adanya ralat pemberitahuan dengan SK itu tadi dinyatakan betul wajib dibayar, itu tadi sudah ada SK-nya.

19.

KETUA: ANWAR USMAN Kalau begitu, coba baca alasan-alasannya dulu, ya. Coba, biar lebih jelas. Pokok permohonannya coba.

20.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Ya. Bahwa Perusahaan Jawatan Pegadaian sudah cukup lama menjalankan hukum gadai. Modal usahanya dicukupi oleh pemerintah terkait dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), maka dalam akhir-akhir ini, kucuran modal dari pemerintah tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan modal yang dibutuhkan masyarakat atau nasabah. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk-Bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum Pegadaian sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 380/KMK/01/UP-9/1991 dan mengenai perubahan status PNS Jawatan Pegadaian menjadi Perum Pegadaian. Bahwa Pemohon adalah warga negara yang bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia pada Jawatan Pegadaian Departemen Keuangan Republik Indenesia mulai tahun 1956 dengan status pegawai negeri sipil atau PNS. 3

Bahwa pegadaian dalam perjalanan waktu berubah–ubah namanya, dari Jawatan Pegadaian menjadi Perusahaan Jawatan Pegadaian yang kemudian berubah lagi menjadi sekarang Perusahaan Umum Pegadaian, dengan melaksanakan operasionalnya yang sama yaitu melaksanakan hukum gadai. Sementara status kepegawaian Pemohon tetap sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Kewajiban Pemohon selalu dilaksanakan sesuai peraturan pemerintah dan juga dalam Badan Kepegawaian Negara atau BKN yaitu memotong gaji setiap bulan, dipotong dan dihimpun di PT Taspen Persero untuk jaminan pensiun. Bahwa dalam upaya mandiri permodalan direksi pegadaian mengalihkan dana tersebut dari PT Taspen Persero ke dana pensiun pegadaian, dan sesuai pegawai negeri sipil pegadaian diangkat karyawan pegadaian, dan pensiun pegadaian yang status bukan jabatan negara. Sedang Pemohon sudah mendapatkan surat keputusan Menteri Keuangan untuk pensiun PNS dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Bahwa dari SK Menteri Keuangan RI Nomor W-1-CT-C00241/Keputusan/06 1922 tidak dapat dicairkan karena direksi Perum Pegadaian menolak untuk dicairkan waktu itu, sehingga Pemohon menderita dalam perekonomian, menderita mental karena sebagai warga yang bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia selama 36 tahun mendapat keputusan hukum tetap dengan surat keputusan pensiun dari PNS. Bahwa setelah diusulkan ke direksi Perusahaan Umum Pegadaian surat keputusan PNS yang berlaku tahun 1992 salah prosedur dan jaminan pensiun tetap sebagi karyawan swasta pegadaian, menerima pensiun dari direksi Pegadaian setiap bulan diberi sesuai struk gaji yang Pemohon terima, yaitu rincian penerimaan pensiun sebesar Rp222.100,00, tunjangan istri Rp22.210,00, uang beras Rp13.200,00, jumlah total keseluruhan yang diterimakan dalam struk gaji Rp257.500,00. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 0492/Keputusan-IMP-PGD/2004 mengenai penyesuaian pensiun pokok pegawai negeri sipil eks pemerintah Nomor 34 Tahun 2003. Mengingat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 dengan rincian sebagai berikut, pensiun pokok lama sebesar Rp110.700,00. Sedang pensiun pokok baru sebesar Rp779.100,00. Bahwa Pemohon meyakini telah terjadi pelanggaran dalam proses pengeluaran putusan pensiun dari PNS. Berbagai cara dilakukan oleh direksi Perum Pegadaian dalam laporan utama Warta Pegadaian, “Kata direktur utama Pegadaian Husaimin, S.H., pengalihan status sama sekali tidak merugikan hak-hak pegawai, antara lain pensiun tetap terjamin dengan meningkatkan kerja sama PT Taspen”. Dalam sambutan rapat kerukunan pensiun pegadaian yang diadakan dua tahun sekali di Aulan Perum Pegadaian ditahun 2002 Bapak Rahmat Hidayat S.H., M.Hum., 4

yang menjabat sebagai Direktur Dana Pensiun Pegadaian merangkap … yang merangkap Kasubdik Kepegawaian Perum Pegadaian dalam sambutannya bahwa untuk membiayai Pensiun PNS Perjan Pegadaian mengalihkan dana dari PT Taspen Persero sebanyak 40 miliar.” Yang jelas ada aliran dana dari PT Taspen Persero. Malah waktu itu beliau mengulas, “Pernah Rp1 miliar untuk bisnis tapi gagal, yang aman taruh di bank. Bunga bank untuk membayar pensiun eks PNS Perjan Pegadaian.” Paparnya. Perum Pegadaian butuh modal usaha, maka asumsi Pemohon dana tersebut tidak berlanjut di bank. Sekiranya dana tersebut diintergasikan ke modal usaha Perum Pegadaian yang mematok bunga 2,5% atau 12,5% per 30 hari, maka satu tahun sama dengan 2,5% kali 12 sama dengan 30%. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 28D termaktub dalam Undang-Undang Dasar Tahun 45, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Demikian Pasal 28H ayat (3), “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.” Bahwa dengan surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26.11/KOL-43/06 Tahun … tanggal 8 Maret 2002 pada angka 3 huruf b, “Pegawai negeri sipil diwajibkan membayar iuran dana kesejahteraan 10% dari penghasilan 4,75 diperuntukkan dana pensiun.” Ayat (1) huruf a Kepres Nomor 8 Tahun 1977 angka 3 huruf c, “Program pensiun pegawai negeri tersebut dikelola oleh PT Taspen Persero.” Pada ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981. Bahwa pada angka 3 huruf e, “Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia mempunyai kewenangan menetapkan pemberhentian dan … dengan format sebagai PNS dan pemberhentian … dan pemberian hak pensiun bagi PNS yang berpangkat pembina golongan 4A yang mencapai batas pensiun.” Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 100 … 1989. Bahwa pada angka 4, berdasarkan pasal tersebut di atas karena yang besangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat terhitung mulai akhir Mei 1991 telah mempunyai hak pensiun, tetapi hak pensiun tersebut belum pernah diberikan. Maka sesuai ketentuan tersebut di atas, kepada yang bersangkutan harus diberikan hak pensiunnya, mengingat PNS membayar iuran dana kesejahteraan 10%, maka saya anggap penyetoran modal atau saham kepada Perum Pegadaian yang mematok bunga 2,5% per 30 hari selama 12 tahun 2 bulan sama dengan 642.500x3,65=Rp2.345.125,00 plus untuk kesejahteraan Rp4.690.250,00. Maka Pemohon mohon kompensasi sesuai hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa pada Pasal 27 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada 5

kecualinya.” Sementara Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ayat (2) berbunyi, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Bahwa pada Pasal 28H ayat (3), “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.” Dengan dasar tersebut di atas, Pemohon mohon atas diperlakukan diskriminatif sebanyak Rp500.000.000,00, kekurangan hak pensiun senilai Rp93.805.000,00, biaya penderitaan mental Rp300.000.000,00, gaji ke 13, dan pembagian laba usaha sebesar Rp100.000.000,00. Jumlah bahwa implikasi dan hal dengan ini, Pemohon secara psikologis menjadi depresi mental. Selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonan pengujian materiil pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 pada Pasal 9 atas hak pensiun pegawai yang telah … yang sangat bertolak belakang dengan UndangUndang Dasar Tahun 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 28D. 21.

KETUA: ANWAR USMAN Langsung ke petitum, petitumnya.

22.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya. 2. Menyatakan batal dan tidak sah, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atas Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor KP 144/PBUP/V/1992 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Perum Pegadaian Dengan Hak Pensiun Karena Telah Mencapai Batas Usia Pensiun. 3. Memerintahkan kepada termohon untuk melaksanakan pembayaran hak gaji pensiun selama 12 tahun 2 bulan secara tunai. 4. Menyatakan sah dan berharga atas tuntutan kredibiltas nama baik serta cacat mental Pemohon. 5. Memerintahkan kepada termohon untuk melaksanakan pembayaran gaji ke 13 kepada Pemohon atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.

6

23.

KETUA: ANWAR USMAN Ya. Tadi koreksinya bukan XA itu, XA.

24.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Oh ya, Pak.

25.

KETUA: ANWAR USMAN Jadi begini, dari rangkaian apa … kalimat mulai dari awal sampai akhir tadi enggak ditemukan uraian mengenai adanya kerugian konstitusional dari Pemohon terkait dengan undang-undang yang diuji ini. Nah, kemudian di petitum pun itu yang diminta malah bukan berkaitan dengan Undang-Undang tentang Pensiun itu, tapi kaitannya dengan keputusan direksi Perum (…)

26.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Pegadaian.

27.

KETUA: ANWAR USMAN Pegadaian. Jadi, nanti diiniikan … diuraikan, apa kerugian konstitusionalnya dengan berlakunya undang-undang ini? Bukannya kaitan dengan keputusan direksi, ya. Jadi, termasuk ini juga mengenai kewenangan … kewenangan Mahkamah itu bukan Pasal 24C ayat (5), tapi Pasal 24C ayat (1) UndangUndang Dasar Tahun 1945.

28.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Ayat (1) ya, Pak.

29.

KETUA: ANWAR USMAN Coba di … di … di diperbaiki, ya.

30.


7

31.

KETUA: ANWAR USMAN Sekiranya ini mau diteruskan. Ya, hal-hal lain nanti akan dijelaskan oleh Para Yang Mulia. Silakan, Yang Mulia Prof, ya.

32.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Pemohon.

33.


34.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

35.

Sudah beracara di Mahkamah Konstitusi? KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Alhamdulilah baru pertama kali ini.

36.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Alhamdulilah baru pertama kali. Ya, pertama sebagai saran, ya.

37.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Ya, terima kasih.

38.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Sebagai saran. Coba nanti diperhatikan betul kembali apa yang menjadi kewenangan Mahkamah.

39.


40.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ya. Nanti Bapak lihat di … Bapak sudah menyitir ya undangundang apa … Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ya, Pasal 24 tadi sudah dibetulkan dikoreksi oleh Pimpinan, oleh Ketua, yang lebih tepatnya bukan ayat (5) tapi ayat (1).

8

41.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Ayat (1).

42.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO He em. Lalu nanti kemudian coba lihat juga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ya.

43.


44.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Kemudian dilihat juga beberapa peraturan Mahkamah Konstitusi. Sehingga Bapak betul-betul siap tempur gitu, ya.

45.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Terima kasih.

46.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ini kalau kita ibaratkan mau ke medan tempur lalu senjatanya enggak lengkap nanti (…)

47.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Mati di tengah jalan.

48.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ya, mati di tengah jalan.

49.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Tertembak ya, Pak, ya.

50.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ini bisa mati di tengah jalan nanti, ya.

9

51.


52.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Bukan hanya kehabisan amunisi (…)

53.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Amunisi.

54.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tapi memang sarana untuk mengeluarkan amunisi enggak ada gitu, ya.

55.


56.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Nanti coba Bapak perhatikan itu.

57.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Terima kasih, ya.

58.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Nah, kalau Bapak sudah memperhatikan itu sebenarnya kita berharap Bapak akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa sebenarnya kewenangan Mahkamah Konstitusi itu adalah untuk … salah satunya adalah untuk menguji pertentangan norma antara undang-undang tertentu dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, sebenarnya Bapak sudah menjanjikan atau menyampaikan di awal bahwa Bapak ingin menguji Pasal 9, ya.

59.


10

60.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969.

61.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM 1969.

62.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Nah, lalu nanti kalau Bapak ingin menguji pasal itu lalu coba di … apa namanya … disandingkan dengan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menurut Bapak bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 itu. Itulah yang Bapak mesti urai di bagian pokok … apa namanya … pokok permohonan. Bahwa ternyata norma … norma yang ada di dalam Pasal 9 itu bertentangan dan karena bertentangan dengan pasal tertentu di dalam UndangUndang Dasar Tahun 1945, maka Pemohon secara konstitusional dirugikan gitu.

63.


64.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Jadi, bukan kerugian seperti tadi (…)

65.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Materi (…)

66.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tidak dibayarkan gaji 13, tidak dibayarkan pensiunnya (…)

67.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Dan lain sebagainya.

68.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tidak dibayarkan tunjangan-tunjangan dan lain sebagainya. Itu bukan … bukan apa namanya … bukan kerugian konstitusional, tapi itu adalah kerugian materiil yang mungkin bisa Bapak juga nanti kaitkan 11

bahwa sebenarnya kerugian materiil itu muncul karena ada norma yang bertentangan, sehingga tetap bisa di-judge sebagai kerugian konstitusional. Nah, itu yang Bapak harus urai. 69.


70.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tidak usah panjang-panjang.

71.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Singkat saja ya, Pak, ya.

72.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ya, singkat saja. Nah, kalau ya kalau kita lihat dipermohonan Bapak ini sebenarnya Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11, tadi Bapak sudah menyampaikan di awal presentasi Bapak. Bahwa Bapak menilai sebenarnya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena secara normatif menurut ketentuan dapat disimpulkan norma yang terdapat di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 itu kan memerintahkan agar pegawai negeri yang pensiun (...)

73.


74.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Itu diberi … apa namanya (...)

75.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Hak pensiunnya.

76.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Diberi hak pensiunnya.

77.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Betul. 12

78.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ya, nah itu kan tapi kemudian ternyata dalam praktiknya, Perum Pegadaian tidak memberi, gitu.

79.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Betul, betul.

80.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Itu yang namanya persoalan implementasi hukum. Nah, Mahkamah Konstitusi, kalau Bapak mau mempelajari tadi dengan cermat apa yang menjadi kewenangan Mahkamah, Mahkamah tidak memeriksa atau bukan itu yang menjadi kewenangan Mahkamah, yaitu persoalan apa ... implementasi.

81.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Implementasi, ya.

82.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Saya kira Bapak juga tadi sudah, ya kami belum bisa menyim .. apa ...menyimpulkan, tapi rasa-rasanya ada benarnya yang Bapak sampaikan bahwa ini bukan persoalan norma.

83.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM He em, betul.

84.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tadi kan di awal ... di awal ... apa ... di awal persentasi Bapak sudah menyampaikan bahwa sebenarnya menurut … tadi saya coba apa mengulang kalimat-kalimatnya Bapak tadi.

85.


86.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Bapak menyatakan bahwa menurut saya, sebenarnya tidak ada pertentangan norma. 13

87.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Ya, ya.

88.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Nah kalau tidak ada pertentangan norma, jangan dibawa ke Mahkamah, Pak. Karena Mahkamah tugasnya, atau fungsinya, kewenangannya adalah untuk melihat itu, wah ini karena ada pertentangan norma, kasihan Bapak dirugikan secara konstitusional, gitu kan?

89.


90.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Nah, itu. Melanggar hak warga. Itu yang pertama. Yang terakhir, tadi Yang Mulia Ketua sudah menyampaikan kalau memang tetap berniat karena Bapak bisa menarik kembali, kalau Bapak yakin, “Ah, ini kan bukan pertentangan norma, ngapain saya habishabiskan energi.” Gitu, ya.

91.


92.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Bapak boleh menarik kembali permohonannya ya. Setelah Bapak merenung tadi, baca betul norma, baca pasal-pasal yang tadi saya sampaikan, lalu Bapak me ... apa namanya ... menyadari bahwa ah, ini ternyata keliru ini, mestinya mungkin gugatan perdata yang bisa diajukan.

93.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Ya. Masuknya ke perdata.

94.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Gugatan ganti rugi, gitu ya. Nah kalau gugatan ganti rugi, apakah Mahkamah juga punya kewenangan atau tidak? Nanti Bapak lihat, “Oh, ternyata itu bukan kewenangan Mahkamah untuk gugatan ganti rugi.” 14

95.


96.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Nanti pengadilan mana yang punya kewenangan untuk mengadili gugatan ganti rugi itu? Kan Bapak sebagai Advokat, pasti di luar kepala itu kan, Pak?

97.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Insya Allah.

98.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ya. Saya ... ini petitumnya juga, tapi tadi Yang Mulia Pak Ketua sudah menyampaikan ... ini mestinya singkron ya, Pak, ya. Ada benang merahnya. Maksud saya kalau Bapak berniat untuk melanjutkan ini, harus kelihatan benang merah terutama antara posita dan petitum (...)

99.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Petitum.

100. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ya karena di posita Bapak, menganggap ada pertentangan norma, antara Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 101. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Ya. 102. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Itulah yang Bapak urai di posita, lalu kemudian itu yang diminta di petitum. 103. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Ya.

15

104. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Bapak menyampaikan di awal bahwa yang diminta diuji Pasal 9, tetapi kemudian yang Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 tetapi kemudian yang diminta apa (...) 105. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Petitumnya beda, ya. 106. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Petitumnya mengenai apa ... surat menteri, ya? 107. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Ya. 108. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Nah itu. Itu … yang terakhir saya kira, saya juga menangkap tadi bahwa sebenarnya sudah klir, ya. Sudah klir karena sudah ada surat yang membenarkan bahwa mestinya yang bersangkutan dapat (...) 109. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Ya. 110. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tahun berapa itu keluar? 2004, ya? 111. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM 2004, Pak. 112. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Pensiunnya mulai kapan dia? 113. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Tahun 1991.

16

114. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tahun 1991 sampai 2004 berarti? 115. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Tidak terbayar. 116. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tidak menerima. 2004 sudah ada surat bahwa dia harus dibayar, gitu? 117. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Harus dibayar. 118. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Oh, berarti tinggal tuntut ganti rugi supaya dibayar dia mulai awal itu sampai 2000 ... apa namanya … sampai 2004, ya? 119. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Ya, betul. 120. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Sekarang sudah terima pensiun, Pak? 121. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Sudah. Diangkat 777. 122. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ya, berarti ada kekurangan yang tidak terbayarkan. 123. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Ya. 124. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Nah, nanti dicari di mana itu. 17

125. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Jadi selama 12 tahun 2 bulan ini tidak terbayar. 126. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Lah, ya itu. Nanti tinggal minta nanti dibayar itu, ya. 127. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Begitu, Pak. 128. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Dari saya cukup, Yang Mulia. 129. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN Silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo. 130. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terima kasih, Pak Ketua. Saya menambahkan saja, Pak. 131. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Terima kasih. 132. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Pak siapa namanya? Pak? 133. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Adam, Pak. 134. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Adam. Bapak Advokat apa asisten ini? 135. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Asisten saja, Pak.

18

136. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Asisten itu seperti apa? 137. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Membantu. 138. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bukan, artinya Anda sudah pernah ujian advokat? Sudah lulus tapi belum ada surat keputusan (...) 139. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Betul, Pak. 140. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Surat keputusan. Atau belum pernah? 141. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Masih belum punya izin, Pak. 142. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tapi belum pernah ujian? 143. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Belum. 144. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Nah, ujian dulu. 145. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Ya, Pak.

19

146. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Di … kemarin Mahkamah Konstitusi kan sudah agak memberikan keleluasaan untuk semua organisasi. Bapak ikut yang mana, Peradi atau yang mana? 147. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Peradi, Pak. 148. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Peradi. 149. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Ya. 150. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Di sana ada KAI juga? 151. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Ada. 152. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO He em, bagus. Kemudian yang kedua, saya tambahkan, Bapak surat kuasanya ini diper ... atau sudah ada pikiran untuk menarik. Jadi enggak perlu saya tambahkan panjang lebar lagi (...) 153. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Kami ada upayakan untuk menarik, Pak. 154. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Upaya menarik? 155. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Ya.

20

156. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oh. Jadi kalau (...) 157. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Substansinya itu tidak sesuai soalnya. 158. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya. 159. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Seperti tadi Pak Ketua Majelis menyampaikan. 160. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Makanya kalau ini sebenarnya kalau Bapak mau mengajukan tuntutan ini yang saya lihat, saya cermati sebenarnya stressing, Bapak itu ada dipenuntutan ganti rugi, ya, ada yang belum dibayarkan itu, itu di sini tidak ada jalan untuk itu, Pak. Tertutup kalau Bapak mau menuntut hak pembayaran di sini. 161. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Oh, kayak gitu, ya. 162. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya. 163. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Ya. 164. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Jadi meskipun Bapak minta surat keputusan direksi itu dibatalkan, pertama itu juga bukan wewenangnya MK, apa lagi memerintahkan untuk membayar, itu juga MK (...) 165. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Betul (...) 21

166. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bukan tempatnya, di sini hanya menyidangkan pasal-pasal atau norma-norma dari undang-undang (...) 167. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Terima kasih, Yang Mulia (...) 168. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tidak ada kaitannya dengan ganti rugi. 169. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Betul. 170. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Jadi seperti yang disampaikan Yang Mulia sebelumnya, kalau memang Saudara merasa dirugikan atau klien Saudara merasa dirugikan karena perbuatan direksi itu atau surat keputusan direksi itu, Bapak betul ajukan saja ke pengadilan umum, pengadilan negeri, ataukah ... kalau ke TUN sudah lama ini karena sudah tahun berapa, sudah kehilangan isu karena kan di TUN hanya dibatasi 3 bulan, ya kan? 171. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Ya, betul. 172. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bapak ajukan di pengadilan negeri, di tempat pegadaian ini ... pegadaian ini ada suratnya diterbitkan di mana ini? Jakarta atau di (...) 173. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Di Tegal, Pak. 174. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Di Tegal. Ajukan di ... di PN Tegal.

22

175. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Ya. 176. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tempat domisilinya tergugat. Bapak mestinya konsultasi dengan apa ... Bapak siapa asis ... advokat yang Bapak asisteni itu siapa? 177. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Anas Toto. 178. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ha? 179. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Anas Toto. 180. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Anas Toto ini ... oh, yang mengeluarkan ini? 181. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Ya. 182. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Surat kartu pengenal Bapak itu (...) 183. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Betul (...) 184. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Itu kantornya Bapak bekerja? 185. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Ya.

23

186. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Owalah. Jadi ya itu. konsultasikan dengan Pak Anas Toto. 187. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Ya. 188. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ini enggak pernah dibicarakan, ya? 189. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Belum. 190. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Haduh, Bapak mestinya harus koordinasi dengan advokat yang senior, mana yang kewenangan peradilan umum, mana yang menjadi kewenangan pengadilan TUN, mana yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi sekali lagi bahwa kalau masih mau diteruskan, penuhi nasihat-nasihat Yang Mulia tadi, saya tambahkan juga surat kuasa ini diperbaiki. 191. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Ya. 192. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Surat kuasanya kayak apa ini, pakai tulisan tangan, yang rapi dong, Bapak, kan formatnya hanya contoh format yang ada di kantor Bapak itu. 193. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Terima kasih. 194. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Cuma kalau di kantor Bapak itu khusus untuk beracara di pengadilan negeri atau pengadilan TUN misalnya, di sini untuk di Mahkamah Konstitusi, itu.

24

Jadi yang lain sama saja, saya tidak terlalu banyak lagi. Memang sebaiknya Bapak konsultasikan kembali dengan klien Bapak. Ini orangnya (...) 195. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Siap (...) 196. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Juga sudah sepuh nih. Kelahiran tahun 1936 itu sekarang umurnya berapa coba? 197. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM 79 tahun, Pak. 198. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Nah, saya khawatir nanti terlalu banyak angan-angan dari Bapak ini bahwa di MK itu bisa memerintahkan Perum Pegadaian untuk membayar kekurangan itu, padahal bukan tempatnya di sini. 199. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Ya. 200. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bapak beri pemahaman, ya. 201. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Oke, terima kasih. 202. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bahwa ternyata kita salah langkah, kalau tujuan kita ingin menuntut kekurangan pembayaran itu, kalau memang ... itu memang betul dari hak Bapak, tapi kalau yang menentukan berhak atau tidak kan itu hakim pengadilan (...) 203. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Betul. 25

204. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, sudah jelas, ya, Pak, ya, Pak Baehaqi, ya. 205. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Siap, jelas. 206. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Muhammad Baehaqi Adam. 207. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Siap. 208. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak Ketua. 209. KETUA: ANWAR USMAN Jadi Pemohon sudah sangat jelas itu, ya. Nah, sekarang saya langsung tanya, apakah masih tetap mau meneruskan atau bagaimana permohonan ini? 210. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Mohon petunjuk, kalau toh mungkin berkenan kami akan memperbaiki permohonannya, diberi kesempatan untuk berapa lama, Pak? 211. KETUA: ANWAR USMAN Oh, gitu. Tadi petunjuk untuk perbaikan sudah disampaikan, ya. 212. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Ya. 213. KETUA: ANWAR USMAN (Suara tidak terdengar jelas) sebenarnya sudah (suara tidak terdengar jelas) oleh, Majelis Panel tadi, ya.

26

214. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Ya. 215. KETUA: ANWAR USMAN Bahwa ini lebih cenderung ke masalah implementasi norma. Jadi ya terserah Kuasa, ya. 216. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Ya. 217. KETUA: ANWAR USMAN Akan menyampaikan ke Prinsipalnya bahwa masalah seperti itu, mungkin baru bisa mengambil kesimpulan, jadi belum bisa sekarang, ya. 218. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Terima kasih banyak, ya. 219. KETUA: ANWAR USMAN Baik, kalau begitu Saudara diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonan sampai hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2015, pukul 10.00 WIB, itu paling telat, ya. Tetapi lebih cepat, ya lebih baik, kalau memang setelah Saudara memberi pemahaman kepada Prinsipalnya (...) 220. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Siap (...) 221. KETUA: ANWAR USMAN Mengenai apa yang disampaikan oleh Majelis tadi, ya. 222. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Terima kasih. 223. KETUA: ANWAR USMAN Kemudian hal lain, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 yang dijadikan bukti itu tidak utuh, ya, artinya hanya ada beberapa pasal yang 27

tidak dilampirkan atau tidak difotokopi, termasuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga tidak utuh. 224. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Gitu, ya. 225. KETUA: ANWAR USMAN Sudah jelas, ya? 226. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BAEHAQI ADAM Siap. 227. KETUA: ANWAR USMAN Baik, dengan demikian sidang selesai dan sidang ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 10.54 WIB Jakarta, 15 Oktober 2015 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

28

2015

Recommend Documents