2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 132/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI PEMOHON (IV)

JAKARTA RABU, 30 MARET 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 132/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Pasal 296 dan Pasal 506] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Robby Abbas ACARA Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (IV) Rabu, 30 Maret 2016 Pukul 11.18 – 12.18 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Arief Hidayat Anwar Usman Patrialis Akbar Manahan MP Sitompul Wahiduddin Adams Maria Farida Indrati Aswanto Suhartoyo I Dewa Gede Palguna

Cholidin Nasir

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Supriyadi Adi 2. Pieter Ell 3. Heru Widodo 4. Aan Sukarman 5. Dimas Pradana B. Ahli dari Pemohon: 1. Zainal Abidin C. Pemerintah: 1. Hotman Sitorus 2. Surdianto 3. Jaya

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.18 WIB 1.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 132/PUU-XIII/2015 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X

siapa? 2.

Saya cek kehadirannya terlebih dahulu. Pemohon yang hadir

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Terima kasih, Yang Mulia. Pemohon hadir Kuasanya, saya sendiri Heru Widodo. Kemudian sebelah kiri saya Supriyadi, sebelah kanan Aan Sukirman, dan Dimas Pradana, Yang Mulia.

3.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, Prinsipal belum bisa hadir, ya?

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Terima kasih, Yang Mulia. Berdasarkan komunikasi langsung rekan kami Pieter Ell dengan Prinsipal tadi malam, diinformasikan melalui petugas piket di Lapas Cipinang masih ada kendala administrasi tentang pengamanan dari Polres Jakarta Timur, sehingga hari ini belum bisa dihadirkan, Yang Mulia.

5.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Dari DPR tidak hadir karena reses, ada surat resmi bahwa anggota DPR pada masa ini adalah masa reses sehingga tidak bisa menghadiri persidangan. Dari Pemerintah yang mewakili presiden?

6.

PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah hadir diwakili Pak Helmi Yunan, Pak Surdianto, dan saya sendiri Hotman Sitorus. Terima kasih, Yang Mulia.

1

7.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Agenda kita semestinya adalah mendengarkan keterangan DPR dan ahli dari Pemohon, tapi karena DPR tidak hadir maka satu-satunya agenda adalah mendengarkan keterangan ahli dari Pemohon. Pemohon sudah menghadirkan rencananya dalam persidangan yang lalu kalau kita membaca risalah akan menghadirkan tiga orang ahli, tapi di persidangan gimana jadinya? Hanya seorang ahli saja?

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Memang sedianya demikian namun kemudian kami juga sempat berkirim surat ada dua yang kami ajukan karena satu dan lain hal pada kesempatan ini baru bisa satu, Yang Mulia, yang kami hadirkan di hadapan persidangan ini sudah hadir dari Ahli Hukum Islam, Ahli Zainal Abidin Bin Syamsudin, Yang Mulia.

9.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Kalau begitu kita hanya satu Ahli yang kita dengarkan pada hari ini. Silakan Pak Abu Ahmad Zainal Abidin untuk maju ke depan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu, silakan. Mohon berkenan, Yang Mulia Pak Wahiduddin.

10.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Untuk Ahli mengikuti lafal sumpah yang saya tuntunkan. “Bismillahirrahmanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.”

11.

AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: Bismillahirrahmanirahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

12.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih, silakan Pak Abu Ahmad untuk duduk kembali. Baik, sekarang kita dengarkan keterangan Ahli akan dituntun atau dipersilakan Ahli untuk langsung memberikan keterangan.

2

13.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO (...)

14.

Ahli dipersilakan langsung, Yang Mulia, nanti dalam hal ada yang

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, baik. Baik, saya persilakan Pak Abu Ahmad Zainal Abidin untuk bisa memberikan. Mau di mimbar, silakan.

15.

AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ABIDIN Assalamualaikum wr. wb.

16.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam wr. wb.

17.

AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ABIDIN Alhamdulilah Wasolatuwasalamualarosulillah Waba’at. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, Pemohon, DPR, dan Presiden atau yang mewakili, yang saya hormati bila ada. Mohon izin untuk menjelaskan zinah dalam pandangan syariat Islam. Pernikahan merupakan proses peletakan dasar terbentuknya masyarakat sosial paling bersih, ramah, dan sehat. Yang siap mengasah masa depan penuh dengan kematangan dan kedewasaan, pernikahan adalah sarana untuk membentuk prinsip hidup rumah tangga yang dihiasi keserasian dan kesetiaan, sehingga rumah tangga menjadi sumber ketenangan dan kebahagiaan yang akhirnya mudah menantang berbagai macam tugas hidup yang terjal penuh dengan keberanian dan kepahlawanan, sehingga Allah menjadikan ikatan pernikahan bagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Seperti firman Allah, Surat Ar-Rum ayat 21. Organization of the Islamic Corporations atau Monazomattul Atta’aun al Islami, atau Organisasi Kerjasama Islam yang dulu disebut dengan Organisasi Konferensi Islam (OKI). Pada tahun 1980 Masehi atau 1401 Hijriah telah mengadakan konferensi internasional tentang hak asasi manusia yang akhirnya menghasilkan 12 bab hak asasi manusia dan pada bab kedua tentang hak keluarga. Materi ketujuh menetapkan, “Rumah tangga merupakan soko guru.” Dalam bahasa Arabnya Immadu Almujtamail Islam. Sementara pernikahan sarana satu-satunya untuk mewujudkannya dan berhukum wajib bagi laki-laki dan perempuan, maka Islam mendorong untuk melaksanakan dan tidak boleh ada seorang pun yang menghalanginya. Baik dengan batasan keturunan,

3

warna kulit, atau suku kecuali hanya cacat secara syar’i yang menghalanginya. Kedua, bagi negara dan masyarakat wajib menyingkirkan … wajib menyingkirkan segala bentuk yang menghambat kelangsungan pernikahan, bahkan harus mempermudah pelaksanaannya. Ketiga, saling suka merupakan asas utama pernikahan, sementara untuk mengakhirinya harus sesuai dengan aturan syariat. Dan, Yang Mulia, Indonesia termasuk anggota OKI. Berarti seluruh poin-poin yang telah disepakati, maka negara kita juga bertanggungjawab untuk melaksanakan. Memantik rumah tangga sakinah, mawadah, warohmah yang akhirnya nanti kami singkat dengan samara adalah hak setiap insan muslim yang hidup di lingkungan NKRI. Bukan sekadar kebutuhan biologis yang harus dipenuhi, tetapi melestarikan estapet kemanusiaan, merawat murninya keturunan, dan menjaga eksistensi hamba Allah yang bertugas untuk memakmurkan bumi selaras dengan amanah amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Bab 10A Hak Asasi Manusia. Pasal 28B ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Islam memandang bahwa perkawinan merupakan hukum sakral yang berbobot ibadah yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bersih, sehat, dan aman yang menjadi pilar awal terbentuknya masyarakat madani dan beradab. Sehingga menodai ikatan perkawinan sama halnya menodai pondasi agama dan peradaban. Maka Sayyid Sabiq Pakar Hukum Islam dari Mesir dalam kitab fikih sunah menegaskan bahwa tentang dampak zina. Pertama, zina merupakan tindak pidana. Jadi zina merupakan tindak pidana yang berhak diberikan sanksi berat. Karena zina berakibat amat buruk dan melahirkan multikejahatan dan kriminal, hubungan mesum, dan kontak seks haram, mengancam kehidupan masyarakat dengan punahnya keturunan, disamping cara hidup hina dina. Sebagaimana firman Allah, “Wala taqrabu al zina innahu kana fahisyah wasa a sabilah.” Para ahli tafsir menafsiri kalimat fahisyah lebih tertuju kepada buruk secara syariat dengan akal. Wasa a sabilah lebih buruk … lebih mengacu kepada buruk dari sisi adat. Dengan demikian, zina buruk dipandang dari sisi syariat, logika, dan adat. Kedua, zina merupakan merapuhkan biduk rumah tangga, mengguncangkan ikatan keluarga, dan memutuskan hubungan perkawinan, serta menceburkan anak pada … pada buruknya pengasuhan dan pendidikan yang berakibat pada penelantaran, dekadensi moral, broken home, dan kriminalitas. Sementara zina menurut Adfirus [sic!] dalam bahasa Arabnya Ibnurus, dalam Bidayatul Mustahid mengatakan, “Setiap jima atau kontak seks haram yang di luar

4

perkawinan yang sah tidak ada subhat pernikahan dan tidak ada ikatan perbudakan.” Menurut Isomah Halimah seorang konsultan pendidikan dan keluarga Mesir, kejahatan paling buruk, kekejian paling besar, dan kerusakan paling bahaya zina adalah kejahatan melenyapkan kewibawaan, merusak harga diri, dan mencabut kehormatan. Dengan demikian, Yang Mulia, perzinaan diharamkan oleh Islam berdasarkan Al Quran, hadist, dan ijma. Adapun Al Quran surat Al Isra ayat 32. Kemudian juga surat Al Furqon ayat 68-70. Mohon izin, saya ingin menafsirkan sedikit ayat yang ada di dalam surat Al Furqon. Kenapa Allah mensejajarkan antara menyekutukan Allah, pembunuhan dengan zina? Ternyata dosa ini berantai, dosa ini memiliki efek domino. Alasannya pada ulama ahli tafsir, orang yang sudah berani membangkang Allah dengan menyekutukan Allah otomatis lebih berani jahat kepada makhluk manusia. Makanya orang yang menyekutukan Allah berani juga membunuh, berani juga berzina, dan zina sering menimbulkan dampak pembunuhan dan pelenyapan nyawa. Majelis Hakim Yang Mulia, adapun kedua hadist Rasulullah SWA cukup banyak yang memberikan celaan terhadap zina. Di antaranya Rasulullah SWA mengatakan, “Inna akhsaro mayudkhilunnasa narro ajjawafan” yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka adalah dua lubang, yaitu mulut sama kemaluan. Rosul kita juga mengatakan, “Ma dhoharo fii qoumin azzina warriba, tidaklah nampak zina dan riba dalam satu kaum, illa ahallu bianfusihim iqhoballahi azzawajall, dia telah mengahalalkan bagi diri mereka azab atau iqob yang merata dan juga Rasullullahi SAW mengatakan lam tadhuri fakhifotu fii qoumin qod, tidaklah nampak merajalela kekejian yaitu perzinaan di suatu kaum khatta yu’linubiha dilakukan terang-terangan illa fasya fiihimutthounun wal alluja melainkan akan menyebar penyakit toun dan berbagai wabah allati lam takun madhot fii aslafi mulladhina madhou yang belum pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Bahkan Rasul kita Baginda kita menegaskan laqhot hamamtu an al amahu la’natan yadhulu maahu qhobrohu, hampir-hampir dia saya kutuk, kutukan itu masuk hingga liang lahat dia. Dan Rasul juga menghilangkan iman dari orang yang berzina, layazzizani hina yazni wahua mu’minun, tidaklah orang berzina sedang dalam keadaan zina bisa dikatakan mukmin maksudnya sempurna imannya. Siksaannya di akhirat diletakkan di suatu tempat lubang yang atasnya ciut yang bawahnya lebar yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika saat isra’ mi’roj. Ketika … ketiga, tentang ijma’ Afirus juga menegaskan di dalam kitabnya Bidayatul Mustahid bahwa ulama Islam bersepakat tentang haramnya perzinaan. Saya juga mohon izin Yang Mulia untuk mengkaitkan sedikit keterkaitan zina di dalam pandangan agama lain. Ternyata haramnya zina dan beratnya hukuman zina bukan hanya diharamkan oleh Islam 5

bahkan zina dalam pandangan Yahudi lebih berat lagi disebutkan, jika seorang menghimpun wanita dan ibunya, maka demikian itu kekejian, maka hendaknya dia dan keduanya dibakar dalam api. Begitu juga zina dalam pandangan Kristen dalam beberapa ayat dalam Al-Kitab mengatakan bahwa mandang perempuan dan bernafsu untuk memilikinya bisa dikatakan pelacuran. Zina dalam pandangan agama Hindu ini saya nukin, saya kutip dari seorang pakar sejarah Kestaff Lebon di dalam kitabnya Hadhoratullain mengatakan, bahwa sanksi yang dijatuhkan pada wanita berzina dan pasangannya dalam dosanya amat berat dan makin berat bila wanita tersebut dari keluarga terhormat sehingga disebutkan dalam syariat (suara tidak terdengar jelas) bila wanita terhormat baik dipandang dari keluarga dan sifatsifatnya tidak setia dengan suaminya lalu berkhianat, maka wajib atas raja menghukum dengan membiarkannya dikeroyok anjing-anjing di tempat umum. Hendaknya pezina laki-laki dibakar di atas tempat tidur besi yang dipanaskan dan ditambah api yang menyala-nyala denga kayu hingga terbakar dan hangus. Selanjutnya kearifan lokal. Yang Mulia, kita kalau melihat sejarah tidak pernah ada hukum yang berpisah dengan agama, minimal agamis. Di dalam sejarah kalau kita melihat mesopotarmia yang rakyatnya tidak lain adalah romawi kemudian Persia, Somalia menerapkan hukum yang semua dilandasi oleh agama. Karena Somalia dan Romawi, Persia anaknya Syam dan Syam itu adalah anaknya Nabi Nuh A.S. Bahkan Ratu Simah, ini ditegaskan oleh Prof. Dr. Hamka di dalam kitabnya secara umat Islam bahwa Beliau pernah menghukum potong kaki orang yang melakukan kriminal kejahatan, mengganggu stabilitas umum, dan perzinaan mengarah ke sana. Iskandar Muda pernah merajam putranya sehingga setelah itu tidak memiliki keturunan sehingga menantunya dijadikan Raja Iskandar Sani karena anaknya berselingkuh dengan istri prajuritnya. Dalam Undang-Undang Hukum Kutara Manawa Darma Sastra yang diberlakukan pada zaman Majapahit yang terdiri dari 19 bagian. Sementara dalam bagian kedua belas, Yang Mulia, dengan sub para dara menyangkut perbuatan mesum, pelecehan seksual, pemerkosaan dengan hukuman potong tangan hingga hukuman mati. Bahkan dalam undang-undang yang dirancang oleh para gentata [sic!] bersama para Wali Songo melahirkan Undang-Undang Salukantara dan Angger surya ngalam suatu produk hukum yang dijiwai oleh syariat Islam yang memberlakukan hukuman mati bagi para pezina. Dengan demikian, hukuman zina … dengan demikian suatu sikap yang menciderai agama, kearifan lokal kalau tidak menghukum pezina dengan seberat-beratnya. Menurut Prof. Dr. Wahba Az Suhayli, pakar fiqih kontemporer dari surya menegaskan sejarah membuktikan bahwa masyarakat Islam selama berabad-abad telah menerapkan hukum had, maka hidup tenang, tentram dengan hartanya, kehormatannya, dan 6

tatanan sosialnya. Bahkan pelaku criminal dengan penuh kesadaran membantu penegakan hukum had demi kebersihan dirinya datang sukarela kepada pemerintah atau kepada yang berwajib untuk supaya dihukum. Bahkan zaman sekarang, negara-negara yang menerapkan hukum rajam dan cambuk seperti Saudi, Brunei, Muratonia, Sudan, Somalia, Afganistan, dan Pakistan juga bernasib sama, yaitu memantik kemanan dan ketenangan. Dengan demikian, dari keterangan-keterangan yang saya sampaikan, Yang Mulia, kami merekomendasikan berdasarkan Al Quran dan hadis serta ijma bahwa syariat Islam memberi hukuman berat kepada para pezina terutama yang sudah menikah. Yang kedua, amat jarang kita temukan dalam ajaran Islam … dalam ajaran agama terutama Islam, para perantara perzinahan diberi sanksi lebih berat daripada pelaku perzinahan. Bahkan di Islam tidak diatur karena memang perantara penzina termasuk dosa yang sanksinya di akhirat dan taubat. Bahkan perantara perzinahan tidak termasuk kejahatan kategori had, tapi kalau seandainya penguasa ingin menjatuhkan hukum, jatuhnya hanya ta’sir dan ta’sir itu bobotnya di bawah had sehingga tidak memberi sanksi hukuman … hukum kepada pelaku perzinahan menodai syariat Islam, menciderai keadilan hukum, dan penistaan ajaran semua agama, serta mengubur kearifan lokal. Ketiga, mempertahankan esensi rumah tangga bukan hanya menjadi tanggung jawab individu warga, namun negara melalui amanah kesepakatan OKI tentang hak asasi manusia dan konstitusi amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka wajib memberikan payung hukum dan perlindungan bagi terciptanya rumah tangga samara bagi kaum muslimin secara khusus dan seluruh bangsa Indonesia secara umum. Yang keempat, meskipun negara Indonesia bukan negara Islam tetapi tidak juga memusuhi Islam karena mayoritas warga negara Indonesia adalah muslim. Oleh sebab itu, mengadopsi hukum Islam dalam menetapkan hukuman bagi para pezina buka suatu yang bertentangan dengan konstitusi. Berangkat dari landasan hidup berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Bab 10A tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28B bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Maka seluruh bangsa Indonesia berhak memantik kehidupan rumah tangga dan hubungan keluarga yang bersih, sehat, dan aman secara kolektif, maka kehadiran negara untuk mengayomi dan menjamin keberlangsungan dan kelanggengan rumah tangga suatu yang niscaya dan sangat tepat kalau negara terlibat secara aktif dan produktif menjamin, mengayomi, dan melindungi hak individu berumah tangga dari setiap gangguan, hambatan, dan ancaman berupa perzinahan dan perselingkuhan. Apalagi ekskalasi perselingkuhan yang akhirnya 7

menimbulkan perceraian sungguh sangat dahsyat. Pada tahun 1000 … eh, pada tahun 2005 telah terjadi survey ditemukan hampir 13.779% perceraian … maaf, 13.779 perceraian akibat dari perselingkuhan. Perzinahan merupakan pelanggaran hukum yang menodai agama, budaya, peradaban hukum, dan kearifan lokal yang amat bahaya bagi kelangsungan dan kelanggengan rumah tangga sehingga hampir semua agama mengharamkan perzinahan termasuk Islam. Demikian, Yang Mulia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi manfaat dan ini merupakan suatu nilai-nilai universal. Semua umat Islam di dunia termasuk di Indonesia terikat oleh aturan syariat yang saya sampaikan tersebut termasuk muslim Indonesia. Wallahualam. 18.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Pak Abu Ahmad Zainal. Silakan duduk dulu. Pemohon, ada yang akan diperdalam atau dimintakan penjelasan lebih lanjut? Saya persilakan.

19.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Dari Pemohon cukup, Yang Mulia.

20.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Cukup, baik. Dari Pemerintah?

21.

PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah cukup.

22.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Cukup. Baik. Dari meja Hakim ada … Pak Suhartoyo juga, ya? Pak Suhartoyo kemudian Pak Patrialis. Silakan, Yang Mulia. Dari Yang Mulia Pak Patrialis terlebih dahulu.

23.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Terima kasih, Pak Ketua. Pak Zainal Abidin yang saya hormati. Saya langsung masuk pada rekomendasi yang disampaikan yang ada kaitannya dengan permohonan ini. Salah satu dari rekomendasi ini yaitu tentang perantara perzinahan dalam nomor 2, rekomendasi nomor 2. Perantara perzinahan diberikan sanksi lebih berat daripada pelaku perzinahan. Sekarang yang dituntut oleh Pemohon ini adalah bahwa 8

Pemohon ini Pemohon Prinsipal, bukan pengacaranya. Bahwa Pemohon Prinsipal ini adalah salah seorang sebagai orang yang disebut sebagai perantara perzinahan. Istilah negara kita mucikari. Yang bersangkutan sudah dihukum dan tentu ini merupakan satu apresiasi yang kita berikan baik itu kepada polisi, jaksa, maupun hakim. Ketiga lembaga ini telah menghukum perantara perzinahan ini atau mucikari ini. Akan tetapi mudah-mudahan ini bagian dari kemuliaan hati yang bersangkutan melakukan permohonan kepada Mahkamah ini. Ternyata hukum nasional kita itu sementara lebih membatasi hukuman itu kepada mucikari, sedangkan orang yang menikmati dari perzinahan itu, itu tidak dihukum. Bagaimana menurut pandangan Islam terhadap hal ini meskipun tadi Pak Ustaz telah menjelaskan lebih banyak pada pelaku perzinahan, tapi dalam konteks kenegaraan, Pemohon ini merasa tidak adil karena kenapa karena hanya dia saja yang dihukum, sementara penikmat tidak dihukum? Terima kasih. 24.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Yang Mulia, terima kasih. Yang Mulia Pak Suhartoyo, saya persilakan.

25.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia. Begini Pak Ustaz Pak Kiai, kalau saya melihat ada perbedaan yang agak prinsip ya, agak prinsipil gitu tentang pandangan zina menurut Islam dan menurut hukum positif kita. Kalau menurut Islam sebagaimana disampaikan Ahli tadi bahwa terhadap seseorang yang baik yang terikat dalam perkawinan kemudian melakukan hubungan seksual atau bersetubuh dengan orang lain, maupun orang yang tidak dalam ikatan perkawinan, dia kemudian melakukan hubungan atau bersetubuh dengan orang lain tanpa didasari dasar keabsahan hubungan itu, itu kan masuk kategori zina. Tidak demikian menurut saya dalam perspektif hukum pidana kita. Kalau hukum pidana kita kan yang namanya perzinahan itu kan terbatas kepada orang-orang yang terikat dalam perkawinan kemudian dia melakukan bersetubuh dengan orang lain. Itu pun juga tidak termasuk berarti orang yang tidak dalam ikatan perkawinan, kemudian melakukan persetubuhan, itu juga tidak bisa dijangkau dengan perzinahan apalagi sebenarnya percabulan. Kalau percabulan menurut saya juga terhadap orang-orang yang belum dewasa, tapi ketika orang itu sudah dewasa dan mereka saling melakukan karena suka sama suka, itu juga tuntutan pidana juga menurut saya tertutup, kecuali masih dilakukan oleh orangorang yang di bawah umur. Sehingga dalam kaitan perkara yang dialami oleh prinsipal menurut saya memang sebenarnya kalau kasus itu dibawa ke Pasal pencabulan memudahkan atau memberikan apa itu … 9

memudahkan gitu. Kalau ini terbukti, mestinya kepada pelaku itu tidak … tidak bisa lari dari pembantuan juga sebenarnya. Nah, dalam titik ini menurut saya bagaimana komitmen penyidik di situ. Kenapa pelakupelaku itu tidak dijerat saja dengan sebagai dader. Kalau yang memudahkan ini berarti kan dia pembantu. Kalau dalam konteks perkara itu kemudian terbukti pencabulannya menurut saya ya pencabulan pun agak tipis lho karena pencabulan itu dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa dan suka sama suka, tidak bisa dituntut, siapa yang menuntut. Makanya ada angle-nya hanya orang yang memberi kemudahan itu. Tapi orang memberi kemudahan kalau tidak berhasil dan tidak dilakukan oleh orang yang diberi kan juga perbuatan tidak selesai. Dalam siklus itu mestinya satu kesatuan itu menurut saya, itu sudahlah itu ... itu nanti sudah PK belum perkara itu? Apa sudah kasasi? Apa PK? Sudah PK? Pak Heru? 26.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Tidak ada upaya hukum, Yang Mulia.

27.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Karena satu tahun?

28.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Satu tahun, maksimal satu tahun.

29.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO He em.

30.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Empat bulan.

31.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Karena satu tahun, kemudian kena Undang-Undang Mahkamah Agung itu?

32.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Tidak mengajukan banding, tidak mengajukan upaya hukum, Yang Mulia.

10

33.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO He em, bukan, kalau mengajukan upaya hukum bisa, cuma kalau mau kasasi atau PK itu ... kalau kasasi yang dibatasi itu, Pak. Coba dicermati dulu, kalau kasasi yang dibatasi di bawah satu tahun itu tidak boleh kasasi, tapi kalau PK, apa saya yang lupa, kalau PK itu terhadap semua putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan itu bentuknya penghukuman, boleh PK, wong praperadilan saja banyak yang PK kok, apalagi nanti penghukuman badan lho. Tapi nanti kita cermati lagi Pasal 49 atau berapa Undang-Undang Mahkamah Agung itu, ya. Barangkali juga saya yang lupa ataukah Pak Heru yang sedikit tidak ingat. Oke, saya kembali ke Pak Kiailah gitu, kalau begitu bagaimana Pak Kiai, kita memandang ... kalau dari prespektif pidana hukum pidana kita kan itu, hukum positif kita hanya orang yang terikat dalam perkawinan itu berdasarkan Pasal 284 kalau enggak salah KUHP itu, itu yang bisa dituntut. Kemudian melakukan persetubuhan dengan orang lain, sedangkan dia dalam ikatan perkawinan dengan pasangannya. Apakah orang semacam ini, dari sisi perspektif Islam, yang membantu seperti Prinsipal ini juga bisa dikenakan sanksi menurut pandangan Islam karena kalau sanksi pidana sudah jelas ini, sudah inkracht malah putusannya, meskipun satu kesatuan menurut saya dengan pelakunya menurut saya? Saya mohon itu saja pandangan, Bapak. Terima kasih.

34.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Yang Mulia. Ada dari sisi kanan Pak Wahid, saya persilakan Yang Mulia.

35.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Terima kasih, Pak. Yang sebagai Ahli, tadi menjelaskan tentang posisi dari dasar hukum zina, kemudian juga disinggung tentang perantara dan untuk zina ini disebut tadi hukumnya sudah tegas, yang disebut dengan had atau hudud dan memang tadi belum dielaborasi lagi bahwa ini ada klasifikasi antara zina yang dilakukan oleh mereka yang tidak dalam ikatan perkawinan atau telah perkawinan, sementara itu dalam apa ... Al-Quran, Sunah, dan Ijma juga ada zina muhsan dimana pelakunya salah satu atau keduanya pernah melakukan perkawinan atau terikat dalam perkawinan yang juga punya bentuk sanksi had juga yang lebih berat dari zina yang dilakukan oleh, yang tidak terikat dalam perkawinan. Nah kemudian, mengapa secara dasar hukumnya atau filosofinya, sementara perantara baik yang bermaksud untuk menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan menghubungkan atau memudahkan orang lain 11

berbuat persetubuhan atau zina, atau menarik keuntungan dari perbuatan persetubuhan online dan menjadikan sebagai mata pencaharian, itu dapat dikategorikan sebagai tergantung ta’zir, artinya kalau dalam istilah kita tergantung pembentuk undang-undang, ya. Artinya … dan termasuk juga apa ... putusan Hakim, nah ini menurut apa Ahli, kalau untuk perantara ini dalam apa yuriprudensi (suara tidak terdengar jelas) atau pernah diberikan contoh bahwa ini berapa hukuman yang sanksi diterapkan? Ya mungkin juga antara putusan Hakim yang satu dengan yang lain berbeda, tapi terkait dengan perkara ini, tadi Ahli belum menguraikan lebih jauh, sehingga ada bedanya antara ta’zir terhadap perantara dan hak untuk pelaku, baik yang bukan muhsan atau yang muhsan. Terima kasih, Pak. 36.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik (...)

37.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Sedikit.

38.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, ada lagi. Silakan, Yang Mulia Pak Manahan.

39.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Sedikit, Yang Mulia. Terima kasih. Kepada Bapak Saksi … Ahli, tadi sudah dijelaskan di rekomendasi tadi itu bahwa perantara perzinahan itu hendaklah diberi sanksi yang lebih berat, ya kita lihat di permohonan Pemohon ini, memang di situ mohon agar sepertinya hukuman itu sama, baik yang memberi fasilitas ini sebagai mucikari dihukum sama dengan pelakunya. Kemudian tadi ada yang dikemukakan Pak Suhartoyo, kalau bagaimana mereka ini juga dianggap sebagai membantu melakukan. Nah, untuk ini kepada Ahli, saya mohon penjelasan lebih lanjut karena di dalam KUHP ini seolah-olah memang bagi mereka-mereka yang melakukan perzinaan ini, apalagi mereka sudah dewasa dan belum menikah, terutama itu, jelas ini tidak ada sanksi ataupun tidak ada pengaturan yang ... bagi mereka yang melakukan ini. Nah, bagaimana menurut Saudara apabila hal seperti ini sedangkan di beberapa ajaran agama tadi, syariat Islam, Kristen, Yahudi, dan sebagainya itu suatu perbuatan zina itu adalah betul-betul suatu perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Dan bagaimana pendapat Saudara bila hal ini, Indonesia dalam hal ini KUH pidananya belum mengatur 12

tentang hal ini. Nah, bagaimana perspektifnya ke masa depan bagaimana kira-kira pendapat Saudara agar ini dapat kita wujudkan di dalam suatu peraturan yang sebagaimana kita cita-citakan agar hal-hal ini tidak terjadi dan tidak marak seperti apa yang terjadi sekarang ini. Karena sekarang ini kalau kita lihat seorang laki-laki yang dewasa, perempuan yang dewasa misalnya pacaran. Nah, ini kalau terjadi seperti ini, zina ataupun persetubuhan di luar perkawinan, ini sangat marak sekarang ini terjadi. Kira-kira bagaimana pendapat dari Ahli? Terima kasih. 40.

KETUA: ARIEF HIDAYAT (...)

41.

Baik, saya persilakan Ahli Pak Zainal untuk menjawab beberapa

AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ABIDIN Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan menjawab runut sebagaimana masing-masing mengajukan pertanyaan. Tentang pandangan Islam hukuman perantara. Kenapa tidak pernah dibahas di dalam fikih Islam? Hampir nyaris kalau kita baca literatur tidak pernah dibahas, karena apa? Kemungkinan satu, pada zaman terjadinya peletakan syariat itu tidak ada istilah perantara karena belum terpikir itu menjadi profesi, sehingga zina hanya suatu kejadian (suara tidak terdengar jelas). Atau yang kedua, perantara perzinaan itu suatu dosa yang dicukupkan untuk taubat, kalau enggak taubat sanksinya di akhirat, kenapa, Yang Mulia? Karena perantara itu kalau sudah terjadi adanya/tidak adanya sama saja. Kalau pelaku sudah saling kenal, sudah, dia ditinggalkan. Sehingga memberi sanksi untuk menimbulkan dan hukum itu dijatuhkan untuk menimbulkan efek jera tidak sama sekali memiliki … apa namanya ... poin. Dengan demikian, saya katakan tadi sungguh sangat aneh di pandangan Islam, perantara diberikan hukum sementara penikmat tidak. Ini, dengan demikian seyogianya kalau belum ada, apalagi mohon maaf, Yang Mulia, KUHP kita masih warisan Belanda dan jelas asas berpikirnya mereka adalah non agamis, sekuler, sementara kita di dalam negara Indonesia ini mayoritas muslim, kalau kita masing-masing berdialog dengan masyarakat, namanya zina sampai hari ini masih dianggap tabu. Bahkan di manapun kampungnya enggak mengenal dia itu agamis tidak, kalau ada perselingkuhan, pasti orang-orang kampung itu ngeroyok. Dengan demikian, tidak menghukum penzina adalah menimbulkan dampak, baik itu sosial masyarakat dan agama, ini. Dengan demikian, Islam menjatuhkan minimal bagi perantara itu ta’zif dan sekaligus saya ingin gabungkan dengan Yang Mulia tadi. Memang tadi saya tidak 13

mengupas tuntas tentang masalah status penzina itu ada dua. Muhson yang sudah menikah, dan ghairu muhson, belum menikah. Memang dalam pandangan Islam yang sudah menikah ... maaf, Yang Mulia, kita koreksi tadi, bukan status karena siapapun yang pernah menikah walaupun sudah cerai, tidak punya istri termasuk muhson dan kalau berzina kena hukuman rajam. Jadi tidak harus terikat oleh ikatan pernikahan. Artinya harus bersuami atau beristri sedang dalam kondisi sah, tidak. Walaupun istri cerai, sendirian sekarang, suami cerai, sendirian, maka dalam pandangan syariat Islam tetap dikategorikan muhson. 42.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya, koreksi sedikit. Saya menyebut juga tadi yang terikat pernikahan dan yang pernah menikah, ya.

43.

AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ABIDIN Mohon maaf, Yang Mulia. Terus kemudian yang ghoiru muhson memang hukumannya dicambuk 100, tidak seberat yang … apa namanya … muhson tadi. Nah, tentang masalah hukum positif tadi, kalau kita sekarang ini melihat dari latar belakang hukum kita adalah produk imprealis, maka seyogianya sekarang kita mencoba untuk berpikir apakah hukum ini sejalan dengan keinginan kita sebagai bangsa yang mandiri, independent dalam segala sisinya, termasuk yang paling tertinggi adalah hukumnya. Dengan demikian Indonesia juga mengenal bahwa Islam, hukum barat, dan hukum adat sebagai sumber. Dengan demikian, kalau memang tidak bisa dijerat dengan aturan yang ada, maka seyogianya untuk sekarang kita mulai karena mohon maaf, Yang Mulia, sekarang ini ada beberapa perda yang sudah memunculkan itu. Dengan demikian, supaya memiliki payung hukum yang lebih tinggi, maka hukum penikmat zina baik laki maupun perempuan segera untuk dibikinkan aturannya. Kemudian tentang masalah pasal pencabulan, ya. Ini nanti mungkin dari pihak pengacara lebih ini kan ... cuma kita ingin memberikan suatu catatan. Sebetulnya seluruh perbuatan asusila itu masuk ke dalam kategori amoral, itu. Jadi, di sini baik pezina laki/perempuan, itu semuanya adalah melakukan perbuatan asusila. Jadi, dalam pandangan Islam, pencabulan/asusila itu sama, ya, sama. Dengan demikian, kalau kita sudah memberikan sanksi pencabulan, enggak memberi sanksi asusila ini terjadi ... apa namanya ... ketidakseimbangan dalam putusan hukum. Dengan demikian tentang masalah perantara, penikmat, dan penjaja ini semuanya sama, cuman di dalam Islam pezina sama penikmat itu diberikan hukuman lebih berat daripada yang menjadi perantara. Kenapa? Alasannya karena perantara ini hanya bisa saja 14

menjadi profesi yang hanya sekadar letupan atau hanya sekadar kebetulan atau mungkin saja di awalnya itu tidak ingin menjadikan profesi seperti itu hanya kejahatan karena ada kesempatan, dengan demikian di sini menghukum berat perantara, itu tidak menghukum penikmat, ini suatu hal yang tidak logis. Kemudian yang mungkin juga ingin saya kasih komentar tentang masalah kaitan tindakan perzinaan yang terkait dengan hukum Islam, hukum lokal, dan dulu semuanya saya kira dikasih sanksi, ya. Dari mulai pezina, di zaman dahulu negara kita sebelum merdeka, sekarang baru stagnan. Kalau kita membaca sejarah dari mulai Mataram Hindu, kemudian Kahuripan, kemudian Singosari, sampai Mojopahit, hampir semua menerapkan kalau enggak potong tangan … itu. Nah, di sinilah ... apa namanya ... kita harus mulai, kalau seandainya tidak. Tapi kalau sekarang kita mau melakukan yang ada, pencabulan itu sama dengan asusila dalam pandangan Islam karena itu hanya beda lafal, tetapi muatannya sama. Tentang masalah sekarang besar/kecil, di dalam Islam, Yang Mulia, sanksi hukum itu dijatuhkan karena efek yang ditimbulkan. Kalau sekarang mempengaruhi instabilitas, kalau sekarang ini mengganggu, kalau sekarang mengancam, kalau sekarang ini membuat ricuhnya rumah tangga, maka sungguh sangat tidak adil kalau pezina itu tidak diberikan sanksi. Demikian. 44.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, ada lagi? Silakan.

45.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Terima kasih, Pak Ketua. Jadi, Pak Ustad, ya, memang KUHP kita merupakan peninggalan dari penjajahan Belanda dan banyak pasal-pasal yang sebetulnya sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa bangsa Indonesia ini. Kalau Pak Heru dan kawan-kawan mau judicial review Pasal 284 KUHP itu bagus juga. Sebetulnya, pemerintah kita, Negara Republik Indonesia ini sudah maju selangkah memikirkan tentang masalah perbuatan zina itu. Dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana yang sekarang sudah dimajukan ke DPR, ketika saya menjadi Menteri Hukum dan HAM dan Pak Wahiduddin Adams sebagai Dirjen Peraturan Perundang-Undangan, ini sebetulnya sudah masuk, Pak, jadi kita tidak lagi mengklasifikasi perzinaan itu hanya terbatas pada orang yang sudah punya status kawin atau belum kawin, tetapi adalah semua orang yang melakukan persetubuhan secara tidak sah. Saya yakin dan waktu itu juga Pak Wahiduddin Adams juga yakin ini perjuangan yang berat dan pasti akan banyak penolakan. Tentu 15

terutama bagi mereka-mereka yang akan kehilangan untuk menikmati itu karena terus terang hukuman yang dirasakan di dunia ini sebetulnya yang banyak dipikirkan orang ketimbang hukuman yang lebih panjang di yaumul akhir itu, jadi sebetulnya sudah ada, Pak. Sehingga itu pun acuannya juga tidak begitu saja karena memang tadi Bapak juga sudah mengutip di dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Jadi tidak boleh secara konstitusional orang untuk melanjutkan keturunan tanpa perkawinan yang sah itu tidak boleh. Undang-Undang Dasar yang mengatakan seperti itu. Oleh karena itu, keinginan Pemerintah pada waktu itu sudah lebih maju. Mari kita berdoa, Pak Ustaz, mudah-mudahan pasal itu juga akan goal di DPR maupun di Pemerintah. Begitu juga dengan perdebatan, apakah itu merupakan delik aduan apa tidak? Kalau dia tidak merupakan delik aduan maka setiap hari polisi kerjaannya nangkapin terus, gitu. Walaupun sekarang polisi sudah luar biasa, ya. Banyak sekali penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh polisi di mana-mana dan jaksa juga luar biasa, mereka melakukan penuntutan terhadap keadaan begini. Jadi itu saja untuk informasi bagi, Pak Ustaz, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Jadi memang hukum kita adalah masih seperti tadi, peninggalan Belanda itu, terima kasih. 46.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ada yang akan di (...)

47.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Pak ketua, sedikit.

48.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, silakan.

49.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Yang untuk, Pak Heru, tadi mohon maaf. Itu Pasal 45A UndangUndang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 yang sudah diubah Nomor 3 Tahun 2009, jadi memang terhadap perkara yang ancaman pidananya di bawah satu tahun, itu tidak bisa mengajukan kasasi. Mestinya Bapak ajukan PK, PK bisa. Siapa tahu nanti kan antara 480 dengan 362. Kalau 480 yang diajukan 362-nya tidak, Mahkamah Agung ini juga bisa nanti, klien Anda itu berpeluang. Artinya bahwa ini juga 16

harus dader, middle dader atau pembatuan itu mestinya. Itu hanya … bukan saya ngompor-ngomporin tapi paling tidak ini masalah hak-hak … hak-hak apa, ya, hak untuk mendapatkan keadilan, Mahkamah Konstitusi juga ada kepentingan di situ. Ada sisi perlindungan hukum dan ini tadi karena sudah saya singgung jadi benar tidak bisa upaya hukum tapi bisa PK sampai kasasi memang ditutup, 45A, ya, Nomor 5 Tahun 2004 juncto Nomor 3 Tahun 2009 tapi bisa PK, Pak. Terima kasih, Pak Ketua. 50.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih, Yang Mulia. Jadi saya kira Pak Heru tidak usah dikomentari, ya. Silakan ambil langkah-langkah sebagaimana nasihat Pak Suhartoyo tadi. Pak Ustaz, ada komentar dari apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Patrialis? Silakan.

51.

AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ABIDIN Betul, Yang Mulia. Kita mau tambah bahwa soal masalah prostitusi ini juga sudah banyak dikeluhkan oleh masyarakat dan juga pejabat negara. Coba lihat saja fakta sekarang ini, Pemda ramai-ramai membubarkan prostitusi. Ini menunjukkan ekskalasi pengaruh dampak itu sangat dahsyat dan bagaimana di Surabaya juga. Bahkan Menteri Sosial, Ibu Khofifah, menegaskan setegas-tegasnya bahwa prostitusi ini adalah gangguan sosial paling berat. Dan Beliau memberikan suatu apresiasi bahwa di negara Swedia itu sudah melakukan hukuman berat buat pelacur, buat penikmat, dan penjaja. Sehingga dari kasus hukum yang diterapkan itu 75% turun drastis perzinaan. Jadi sebetulnya kita juga tidak mau membuat dikotomi dalam masalah perzinaan ini antara Islam dengan barat, ya. Yang harus kita sepakati adalah kita ini ingin hidup negara … bernegara, berbangsa, beradab, dan peradaban, ndak, itu saja. Semua negara yang menginginkan peradabannya terbangun dengan baik pasti akan memberikan sanksi berat terhadap prositusi. Dan keberanian kepala daerah itu hanya sekadar inisiatif kalau kita bisa katakan karena perda itu memiliki kekuatan yang sangat lemah. Sehingga, maaf kalau di Surabaya itu tidak macan itu sikapnya memang hebat, kuat, belum tentu kuat, Pak, Yang Mulia. Dengan demikian, ini juga perlu kita pertimbangkan. Dan ada hal yang juga menjadi … apa namanya … penekanan saya di sini bahwa kalau kita mengaca dari keputusan OKI dan Indonesia saat itu hadir dan menjadi anggota aktif sampai sekarang. Di dalam putusan hak asasi manusia secara implisit, itu sejalan dengan UndangUndang Dasar Tahun 1945 kita. Bahwa perzinaan dan perselingkuhan itu virus penghancur, penganggu paling utama kelangsungan rumah tangga. 17

Nah, di sini negara harus hadir, kehadirannya tidak lain adalah lewat hukum karena negara kita hukum dan memberikan sanksi hukum itu sangat bagus sekali karena ada di sana unsur jaminan, ada juga unsur efek jera yang tidak lain di sana juga ada unsur insurance sosial. Dari sinilah kalau memang tidak ada, harus diatur. Karena kalau kita lihat dari kacamata awam saja, Yang Mulia, semua, baik itu yang awam, yang alim, yang pakar, dan bukan pakar memandang sampai hari ini bangsa kita, rakyat kita bahwa perzinaan itu asusila. Sampai mohon maaf, Yang Mulia, pezina saja yang tukang zina kalau ada perzinaan enggak setuju. Itu apa ya istilahnya, semacam ada moralitas yang terbangun secara permanen di dalam hati bangsa kita ini bahwa zina itu jelek. Sampai saking jeleknya pezina pun kalau dengar ada perzinaan, kasus perzinaan di kampungnya, ikut protes. Entah unsurnya apa dia itu enggak dapat bagian atau enggak itu, soal niatan dia, kita enggak bisa menghukumi dia. Tapi intinya, pezina itu protes dan enggak setuju. Bahkan yang melaporkan ke RT, RW itu ya orang tukang melacur itu dengan argumentasi macam-macam. Dengan demikian, dari sisi hukum, dari sisi agama, dari sisi konstitusi, penzina harus dihukum tentang masalah bentuknya itu hukum positif yang mengatur, tetapi tadi saya rekomendasikan tidak ada pertentangannya seandainya negara ini menerapkan hukum Islam, enggak ada pertentangan dengan konstitusi. Kita lihat Pancasila, sila yang ke berapa kalau seandainya diterapkan pertentangannya. Kalau undang-undang, yang bab berapa, ayat berapa kalau bertentangan, itu. Karena saya katakan tadi selama munculnya undang-undang selalu hadir dari perut agama, kalau tidak, minimal agamis. Sampai di negeri kita ini, Yang Mulia, seluruh undang-undang itu dilahirkan dari perut agama. Dari situlah tidak mungkin ada undang-undang yang bertentangan dengan agama. Kalau seandainya di sana disinyalir ada, mungkin salah tafsir, salah paham, atau salah untuk me-connecting-kan antara hukum positif dengan hukum agama. Begitu, Yang Mulia yang bisa saya sampaikan. 52.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih, Pak Ustaz Zainal Abidin telah memberikan keterangan di persidangan Mahkamah. Sebelum saya akhiri, Pemohon apa masih ada ahli yang akan diajukan?

53.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Terima kasih, Yang Mulia. Untuk ahli selanjutnya, manakala diperkenankan, kami izin untuk disampaikan dalam bentuk tertulis, Yang Mulia.

18

54.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, tertulis mengajukan ahli?

55.

saja,

segera

disampaikan.

Pemerintah

akan

PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah tidak mengajukan ahli.

56.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Tidak mengajukan ahli. Berarti kalau begitu rangkaian persidangan sudah selesai, ya. Kesimpulan saja yang harus di apa … disampaikan ke Mahkamah. Tentunya tadi usulan dari keterangan ahli yang tambahan, yang secara tertulis juga bisa disampaikan bersamaan dengan penyampaian kesimpulan dari Pemohon, ya. Baik, jadi Pemerintah juga tinggal kesimpulannya, ya.

57.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Sebelumnya, Yang Mulia, mohon maaf dari Pemohon ada tambahan alat bukti.

58.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Sudah diserahkan?

59.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Belum, Yang Mulia. Kami mohon izin disampaikan di persidangan ini ada dua, P-6 dan P-7 berupa Perda DKI Nomor 8 Tahun 2007 dan perda (…)

60.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Coba diambil itu. Sudah di anu … dileges?

61.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Kami sudah siapkan rangkap 12.

62.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Dan sudah dileges, ya?

19

63.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Sudah, Yang Mulia.

64.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Supaya bisa menjadi bukti disahkan di sidang ini saja sekalian. Baik, kalau begitu tambahan bukti P-6 sampai P-7 sudah divalidasi dan sudah ... terus dengan ini P-6 dan P-7 juga menjadi bukti yang sah. KETUK PALU 1X Saya ulangi, kesimpulan dan tambahan keterangan Ahli dari Pemohon, dan kesimpulan dari Pemerintah bisa disampaikan pada hari Kamis, 7 April paling lambat Pukul 10.00 WIB. Saya ulangi, Kamis, 7 April 2016 pada Pukul 10.00 WIB, ya, bersamaan dengan tadi untuk Pemohon keterangan tertulis Ahli, ya, tambahan. Baik, dari Pemohon cukup, ya?

65.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Cukup, Yang Mulia.

66.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Dari Pemerintah, cukup? Sekali lagi terima kasih Pak Ustaz Zainal Abidin yang telah hadir memberikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi. Sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 12.18 WIB Jakarta, 30 Maret 2016 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

20