2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 136/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA SENIN, 23 NOVEMBER 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 136/PUU-XIII/2015

PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 15 ayat (1) beserta Lampiran Matriks] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON Kasman Lassa ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Senin, 23 November 2015 Pukul 14.08 – 14.55 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Aswanto 2) Maria Farida Indrati 3) Suhartoyo Rizki Amalia

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Andie H. Makassau 2. Nadjamuddin Laganing

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.08 WIB 1.

KETUA: ASWANTO Sidang dalam Perkara 136/PUU-XIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saudara Pemohon, silakan perkenalkan diri siapa yang hadir pada kesempatan ini.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Terlebih dahulu perkenankan kami menyampaikan permohonan maaf teman-teman yang lain tidak sempat hadir karena delay di Makasar, Pak, pesawatnya, sehingga hanya kami yang tadi malam sempat datang duluan kami bisa menghadiri persidangan ini. Saya Andie H. Makassau, di sebelah saya adalah Saudara Nadjamuddin, kami adalah Kuasa daripada Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

3.

KETUA: ASWANTO Baik. Kami sudah menerima naskah permohonan Saudara, kami sudah membaca, tapi Saudara tetap diberi kesempatan untuk menyampaikan garis-garis besar dari permohonan Saudara ini dalam waktu yang tidak terlalu lama. Garis-garis besar yang saya maksud adalah ini kalau lihat permohonannya kan, cukup tebal, ya.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Ya.

5.

KETUA: ASWANTO Ada ... ini 16 halaman ya, disampaikan saja pokok-pokoknya ya karena kami juga secara prinsip sudah baca semua, ya. Silakan.

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Baik, ya. Terima kasih, Yang Mulia. Pada dasarnya kami semua pikiran-pikiran Pemohon sudah kami serap dan kami mencoba untuk menuangkan di dalam draft permohonan, di dalam draft permohonan 1

kata pendahuluan sudah sebagai latar belakang daripada permohonan ini sudah dituangkan dan saya kira kami tidak perlu bacakan. Kemudian mengenai legal standing … kemudian mengenai pokokpokok permohonan atau posita. Pada dasarnya permohonan ini hanya ingin memohonkan uji materiil daripada materi muatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya yang tertuang di dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 15 ayat (1). Dasar-dasar pemikiran Pemohon di dalam permohonan uji materi ini adalah karena adanya anggapan bahwa hak-hak konstitusional Pemohon itu terabaikan dengan khususnya juga di dalam Pasal 15 ayat (1) itu pelimpahan kewenangan konkuren hal-hal yang terkait dengan apa yang tercakup di dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pemohon menganggap bahwa akan kehilangan kerjaan nanti sebagai pihak yang sangat dekat untuk melayani masyarakat. Yang pertama. Yang kedua juga tentunya akan kehilangan PAD di dalam pelimpahan kewenangan itu dan otomatis sebagaimana juga tercermin di dalam posita permohonan kepada Majelis Hakim dimohonkan adanya permintaan-permintaan perubahan yang mungkin dapat dituangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Kami ingin bacakan khusus poin 6 huruf 11, mohon izin kami bacakan bahwa terhadap hal-hal yang terurai dalam poin 49 huruf a sampai dengan i dan poin 4 angka 10 tersebut di atas jika terjadi pergeseran kewenangan urusan sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal-pasal objectum litis yang tercakup dalam materi muatan UndangUndang Pemerintahan Daerah Tahun 2014 segera diberlakukan dan/atau akan diberlakukan, bagi Pemohon sangat jelas akan menimbulkan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana Pemohon paparkan dalam uraian tersebut di atas dalam bentuk. a. Kerugian moril. b. Kerugian materil. c. Kerugian tata laksana dan rekonsolidasi berkaitan dengan pelaksanaan teknis SKPD terkait. d. Perubahan nomenklatur dan administratif pelaksanaan teknis. e. Perubahan perda dan peraturan lain yang terkait dengan pergeseran tupoksi. f. Kelebihan peran, tugas, dan wewenang konstitusional yang diberikan oleh undang-undang. g. Kehilangan roh, sifat, jiwa, dan napas otonomi seluas-luasnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 vide Pasal 18 ayat (5). h. Dapat menimbulkan kerugian atau potensial akan menimbulkan kerugian hak konstitusional pemerintah daerah dalam kerangka asas otonomi daerah dan komitmen konkret pemerintah pusat terhadap

2

prinsip desentralisasi di bawah payung Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam bingkai NKRI. Bahwa menurut Pemohon, sebelum timbulnya kerugian hak/kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 khususnya kepada Pemohon, umumnya kepada pemerintah daerah kabupaten terkait, kiranya Mahkamah perlu meluruskan kembali nomenklatur dan penegasan yang tercermin dalam materi muatan Pasal 14 ayat (1) dan (3), Pasal 15 ayat (1), beserta lampiran yang tercakup sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam Undang-Undang Pokok … Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014, dengan memperbaiki pengertian yang lebih pantas dan relevan dengan eksistensi urusan pemerintahan kabupaten dan/atau memperbaiki frasa kata ataupun menempatkan frasa kata yang pas ke dalam objectum litis yang bersesuaian dengan asas otonomi daerah dan amanat Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa mencermati secara seksama dan mempertimbangkan materi muatan yang terkandung dalam pasal-pasal objectum litis sebagai berikut. a. Materi muatan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014 yang berbunyi, “Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi, dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi.” b. Materi muatan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014 yang berbunyi, “Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat.” c. Materi muatan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014 yang berbunyi, “Pembagian urusan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah kabupaten/kota tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari undang-undang ini.” Bahwa penegasan at a yang tercantum dalam bunyi Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014 tersebut cenderung sebagai pergeseran tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pemerintah kabupaten yang selama ini sudah berlangsung sejak Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 1999 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2004, sehingga Pemohon menangkap suatu indikasi yang kurang pas mengingat pemerintah daerah provinsi adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam tugas pembantuan. Lagipula, eksistensi pemerintah provinsi kan, hanya bersifat administratif karena seluruh wilayah administrasi pemerintah provinsi sudah terbagi habis sebagai wilayah administratif pemerintah kabupaten.

3

Dengan pergeseran tupoksi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) a quo, akan menghilangkan porsi tugas dan kewenangan pemerintah kabupaten sebagai pemegang peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan PAD daerah kabupaten. Bahwa penegasan at b yang tertuang dalam bunyi Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014 tersebut cenderung sebagai pengaburan makna yang ditempatkan pada grey area karena Pasal 14 ayat (3) a quo merupakan penegasan Pasal 14 ayat (1) yang sudah bersifat rancu karena menempatkan positioning pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi sebagai leading sector tugas, fungsi, urusan pemerintah tersebut dengan mengabaikan peran pemerintah daerah kabupaten sebagai pemilik wilayah kabupaten bersama rakyatnya yang bernaung di bawah NKRI. Bahwa penegasan at c yang tertuang dalam bunyi Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014 tersebut bagaikan fait accompli yang mau atau tidak mau harus mengikuti pedoman yang terlampir dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014 a quo sebagaimana yang ditegaskan dalam bunyi pasal tersebut. Terus dalam pada itu, lampiran Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten berupa matriks pembagian urusan pemerintah konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, mengandung kerancuan esensial dan substansial, sehingga perlu diluruskan dan direvisi penegasan kata/kalimatnya serta posisi pembagian kewenangan urusan pemerintahan konkuren dengan usulan perbaikan kata-kata dalam matriks tersebut sebagai berikut. a. Pasal 14 ayat (1), penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sumber daya mineral, kehutanan, dan kelautan dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. b. Pasal 14 ayat (3), “Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi, akan diatur pengelolaannya oleh pemerintah pusat melalui pemerintahan … melalui ketentuan tersendiri/khusus.” c. Pasal 15 ayat (1), “Pembagian pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, dan daerah provinsi, serta daerah kabupaten/kota yang sudah dilakukan revisi, tercantum dalam lampiran dan/atau revisi lampiran yang dapat dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari undang-undang ini.” d. Sejalan dengan koreksi dan urus … usulan revisi kata/kalimat dalam materi muatan objectum litis, mohon pula dilakukan perbaikan/revisi matriks pembagian urusan pemerintah konkuren, khususnya untuk 4

urusan pemerintahan konkuren pilihan yaitu sub-urusan bidang energi dan sumber daya mineral seperti mineral dan batubara, energi dan kelistrikan yang kompetensinya diserahkan ke pemerintah daerah provinsi, dikembalikan kewenangan penanganannya ke pemerintah daerah kabupaten/kota. Sub-urusan pengelolaan sumber daya hutan dan sumber daya kelautan juga hendaknya diberikan sebagai urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagai pemilik wilayah administratif. Petitum. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut dalam permohonan a quo, mohon kiranya Mahkamah berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan Pemohon. 2. Menyatakan materi muatan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lampiran matriks … dan lampiran matriks pembagian urusan yang tercakup dalam undang-undang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan, bertentangan dengan jiwa Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 3. Menyatakan materi muatan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan lampiran matriks pembagian urusan yang tercakup dalam undang-undang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Terima kasih. Demikian, Yang Mulia. 7.

KETUA: ASWANTO Baik. Sebelum kami memberikan nasihat, sebagaimana yang menjadi kewajiban kami menurut undang-undang, saya ingin klarifikasi terlebih awal. Ini konsultan hukumnya ini tidak semua advokat, ya?

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Tidak semua … tidak semua advokat, Yang Mulia.

9.

KETUA: ASWANTO Tidak semua?

10.


5

11.

KETUA: ASWANTO Yang … yang hadir satu, yang ndak pakai toga, advokat atau bukan?

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Bukan. Dari … dan unsur pemda, Yang Mulia.

13.

KETUA: ASWANTO Unsur pemda? Ya.

14.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Ya, unsur pemda.

15.

KETUA: ASWANTO Nanti yang advokat, nanti semua disampaikan, ya, agar (…)

16.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Baik.

17.

KETUA: ASWANTO Ketika hadir dalam persidangan, menggunakan toga, gitu.

18.


19.

KETUA: ASWANTO Lalu kemudian, ini kan, konsultan hukum pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum, ya?

20.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Ya, Yang Mulia.

21.

KETUA: ASWANTO Tadulako? 6

22.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Tadulako … Universitas Tadulako.

23.

KETUA: ASWANTO Ya. Sudah dilampirkan akreditasi dari Menkumham? Karena semua PKBH … PKBH itu diakreditasi oleh … menurut Undang-Undang Bantuan Hukum, itu diakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nanti dilampirkan (…)

24.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Siap.

25.

KETUA: ASWANTO Surat akreditasinya, ya?

26.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Siap, siap.

27.

KETUA: ASWANTO Baik. Dan ini … yang nomor 1 ini kan, dekan fakultas hukum, ya, Dr. Joni. Kemudian, Saudara Ridwan ini PD-1, ya?

28.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Betul, Yang Mulia.

29.

KETUA: ASWANTO Apakah ada surat tugas dari atasan? Kalau Ridwan, mungkin surat tugas dari dekan karena atasannya dekan. Tapi untuk dekan, kan atasannya rektor?

30.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Ya. Kalau kami membaca historikal daripada permohonan ini adalah memang mula-mula Bupati Kabupaten Donggala (…)

7

31.

KETUA: ASWANTO Enggak, enggak, bukan itu. Ini soal … soal penerima kuasa.

32.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Oh, ya.

33.

KETUA: ASWANTO Soal penerima kuasa. Kan (…)

34.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Baik, nanti kami sampaikan.

35.

KETUA: ASWANTO Yang tercantum di dalam Surat Kuasa ini, yang menerima kuasa kan ada yang advokat, ada yang bukan advokat, ada yang pegawai pemda?

36.


37.

KETUA: ASWANTO Nah, yang bukan advokat, ini kan, antara lain Dr. Joni Salam (…)

38.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Ya, Pak.

39.

KETUA: ASWANTO Ini dekan fakultas hukum ini?

40.


8

41.

KETUA: ASWANTO Dekan Fakultas Hukum Tadulako. Kemudian, Dr. Ridwan Tahir ini kalau enggak salah PD-1.

42.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Betul.

43.

KETUA: ASWANTO Nah, tentu untuk tampil di sini kan, membawa nama lembaga ini, kan?

44.


45.

KETUA: ASWANTO Ya. Sudah ada surat tugas, ya?

46.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Sudah kayaknya. Kami (…)

47.

KETUA: ASWANTO Ya, surat tugas dari ini … ini ada surat tugas dari dekan fakultas hukum.

48.


49.

KETUA: ASWANTO Tapi kan (…)

50.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Pak dekannya yang harus mendapat surat dari rektor, gitu, Pak?

9

51.

KETUA: ASWANTO Ya.

52.


53.

KETUA: ASWANTO Ini yang mendapat surat tugas ini adalah Dr. Joni Salam, Dr. Ridwan, Dr. Muhammad Tafif, Dr. Abdul Iskandar, Harun Nyak Itam, Saharuddin Johar … Johas, ya?

54.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Johas.

55.

KETUA: ASWANTO Ini yang memberi kuasa … ini yang memberi surat tugas kan, dekan?

56.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Siap.

57.

KETUA: ASWANTO Nah, dekannya kan, Pak Joni, masa memberikan surat tugas pada dirinya sendiri, gitu kan?

58.


59.

KETUA: ASWANTO Mestinya atasannya yang memberikan surat tugas, itu ya.

60.


10

61.

KETUA: ASWANTO Nanti tolong di (…_

62.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Direvisi.

63.

KETUA: ASWANTO Dibetulkan, ya?

64.


65.

KETUA: ASWANTO Baik. Untuk selanjutnya, kesempatan kepada kami Panel untuk memberi nasihat kepada Saudara, sesuai dengan peraturan perundangundangan. Siapa yang duluan? Yang Mulia, Prof? Silakan.

66.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Terima kasih, Yang Mulia. Ya, pertama-tama saya melihat bahwa kesalahan teknis ya, kesalahan teknis terlebih dahulu. Di dalam pasalpasal ini, coba Anda melihat di halaman … waduh, enggak ada halamannya lagi, halaman 8, 9, dan seterusnya, kebanyakan Anda menuliskan pasal itu dengan huruf p kecil, kemudian ayat itu hanya angka saja. Coba nanti dilihat semuanya, pasal itu p besar, kemudian angka pasal berapa, Pasal 18 ayat (4), itu empatnya ada dalam kurung, Ya. Ini karena nanti semua menjadi keliru ya. Jadi, p besar, ayatnya angka dalam kurung, itu satu teknik, ya. Kemudian, Anda merumuskan di sini siapa yang mohonkan di sini, dan juga Kuasa Hukum tadi sudah dinyatakan untuk diperbaiki. Sebelum legal standing, Anda mestinya melihat pada Mahkamah terlebih dahulu, kewenangan Mahkamah ini saya rasa yang Pasal 24, Pasal 25 tidak perlu, Anda langsung saja mengatakan menurut Pasal 24C UndangUndang MK. Dan kemudian karena Anda mengajukan permohonan pada pasalpasal itu, maka MK berwenang untuk melakukan pengujian ini, ya. Kalau yang pas … nomor 5 … nomor 2.5 bahwa materi muatan Pasal 14 ayat (1), ayat (3) dan sebagainya beserta lampirannya itu tidak … menurut Anda perlu maka ini diajukan pengujian, sehingga Mahkamah berwenang menguji, gitu ya. 11

Anda tadi menyatakan pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), ayat (2) atau ayat (3)? 67.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Mohon maaf, Yang Mulia, yang benar ayat (3) kayaknya.

68.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ayat (1) dan ayat (3), tadi Anda mengatakan ayat (1) dan ayat (2), dan kemudian baru ayat (3). Kemudian mengenai introduction ini, Anda tidak … jangan dimasukkan di sini, ya. Anda kalau mau memasukkan nanti lebih baik pada pokok-pokok permohonan, alasan permohonan itu lebih dahulu, sehingga Anda mengatakan Pemohonnya siapa, kewenangan Mahkamah, legal standing dan alasan permohonan, itu masuk di sana saja karena di sini kemudian mengacaukan lho, ke mana kewenangan Mahkamahnya dan seterusnya, ya.

69.


70.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Nah. Kemudian di sini pada prinsipnya, tentunya Anda ingin mengatakan bahwa dengan adanya perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ini Anda mengatakan di sini, “Terlebih lagi dalam lampiran undangundang tersebut telah ditegaskan secara jelas pembagian matriks suburusan, sehingga beberapa urusan yang semula menjadi porsi daerah kabupaten diambil alih oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.” Intinya di situ, kan?

71.


72.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ada, ya. Tapi Anda juga perlu melihat bahwa ini perubahan seluruh undang-undang. Kalau Anda melihat ada Undang-Undang Nomor 574 dulu yang terpusat ke pusat ya, dan kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 itu kan, berubah total, tentu seperti ini. Undangundang ini kelihatannya juga seperti ini, jadi Anda perlu melihat bahwa 12

tadi saya melihat bahwa kenapa yang mengajukan hanya satu, itu kan. Drs. Kasman Lassa, S.H. sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Donggala. Kalau perubahan secara total begitu biasanya tidak hanya satu bupati, mungkin juga banyak bupati yang ingin mengajukan seperti itu. Kalau satu bupati saja kan … karena nanti permohonan ini kalau dia dikabulkan, dampaknya kan, pada seluruh bupati juga, begitu kan? Nah, ini Anda harus melihat apakah memang ada hal-hal yang berdampak pada bupati-bupati yang lain, sehingga Anda bisa melihat … menguatkan pada MK bahwa memang ini bermasalah, begitu karena kita kan, sudah lebih dari 400 kabupaten kota, ya? Tapi kalau hanya satu saja bupati mengajukan ini, apakah yang lain tidak? Begitu. Ya. Kemudian pada halaman 13 angka IV.12, di sini Anda mengatakan bahwa menurut Pemohon sebelum timbulnya kerugian hak dan kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya kepada Pemohon, umumnya pada pemerintah daerah kabupaten terkait, nah, terkait ini yang mana? Kan, Anda hanya mengatakan satu saja tadi, saya mengatakan lebih dari 400 kabupaten kota, tapi kabupaten yang terkait itu yang mana? Kemudian, Anda meneruskan kiranya Mahkamah perlu meluruskan kembali nomenklatur dan penegasan yang tercemin dalam materi muatan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (1) beserta lampiran yang tercakup sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 … Undang-Undang Pemerintah Daerah 2014 dengan memperbaiki pengertian yang lebih pantas dan relevan dengan eksisensi urusan Pemerintah kabupaten dan/atau memperbaiki frasa kata ataupun menempatkan frasa kata yang pas ke dalam objectum litis yang bersesuaian dengan asas otonomi daerah yang … dan amanat Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, di sini Anda juga bilang, amanat 18A, amanat Pasal 18, gitu kan. Anda mengetahui bahwa Mahkamah Konstitusi bukan positive legislator. Jadi, Mahkamah hanya mengatakan ini bertentangan atau tidak, ya. Kemudian kalau misalnya ini rumusannya kurang jelas, kemudian perlu diperkuat rumusannya seperti ini. Tapi kalau Anda mengatakan, “Kiranya Mahkamah perlu meluruskan kembali nomenklatur dan penegasan yang tercermin dalam materi muatan tersebut” dan seterusnya, maka Anda meminta Mahkamah sebagai positive legislator, sebaiknya ini sebetulnya harusnya menjadi legislative review, sehingga Anda mengajukan ke pembentuk undang-undang. Ini berkaitan juga dengan permohonan Anda, petitum. Dalam petitumnya, kok di sini Anda mengatakan bahwa Mahkamah perlu untuk menegaskan kembali, merumuskan kembali, dan sebagainya, tapi dalam petitumnya kemudian Anda merumuskan di sini, petitum nomor 2 menyatakan materi muatan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 13

Daerah dan lampiran matriks pembagian urusan yang tercakup dalam undang-undang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan, bertentangan dengan jiwa Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan kemudian menyatakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengika. Berarti kalau Anda menyatakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan kemudian tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka pasal ini hilang dan tidak ada dalam undang-undang tersebut. Jadi, bagaimana cara pembagiannya? Nah, ini Anda harus hati-hati. Saya melihat bahwa Anda menginginkan bahwa Mahkamah itu memberikan rumusan yang bagus, begitu ya, di dalam IV Nomor 12 ini. Kiranya Mahkamah perlu meluruskan kembali nomenklatur dan sebagainya. Tapi di dalam petitumnya, Anda menyatakan pasal itu bertentangan dengan UndangUndang Dasar Tahun 1945 dan pasal itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, enggak ada lagi malahan yang mengatur tentang itu. Apakah ini benar atau tidak? Karena justru di situlah Anda merasa ada kerugian. Kalau dulu kewenangannya kabupaten kota, tapi sekarang diambil ke provinsi, ya kan? Tetapi dengan Anda mengatakan petitum yang dua dan tiga, maka juga rumusan itu malah hilang, sehingga bagaimana dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 15 ayat (1) itu. Lari ke mana, gitu? Malah tidak jelas lagi nanti. Nah, Anda harus melihat bagaimana Anda melihat karena dalam matriks itu kan, banyak sekali, ya kan? Dan Anda mengatakan pasalnya dan matriks, berarti seluruhnya itu menjadi kemudian bertentangan dan seluruhnya itu tidak ada dalam rumusan dalam pasal itu. Seperti pasal itu dicabut dari undang-undang tersebut. Jadi, kemudian keuntungannya apa dari Pemohon? Karena justru enggak ada sama sekali itu, kan. Nah, itu harus dilihat karena Anda harus melihat bahwa MK tidak bisa mengubah seluruh pasal itu dengan keinginan Anda, begitu. Tapi kalau Anda mengatakan pasal ini harusnya berbunyi seperti ini, itu Mahkamah masih bisa. Tapi kalau kemudian sangat menyimpang dan kemudian kita menjadi membuat norma baru, maka itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi perlu Anda pertimbangkan, bagaimana Anda akan merumuskan petitum ini dan kemudian kerugian apa yang kemudian harusnya tertuang di dalam pasal-pasal itu, ya. Saya rasa itu. 73.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Baik, baik.

14

74.

KETUA: ASWANTO Terima kasih, Prof. Selanjutnya, saya persilakan Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo. Silakan.

75.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terima kasih, Pak Ketua. Kuasa Pemohon, saya tambahkan, ya. Pertama, mengenai kuasa tadi ada dari Kabag Hukum Pemerintah Daerah juga dilibatkan. Bagaimana itu, apakah personalnya ataukah organisasinya supaya dipertegas juga di situ nanti.

76.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Ada surat tugas dari bupati.

77.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, artinya yang mewakili itu apakah organisasi bagian hukum itu, apakah personal dari kabagnya itu? Supaya dipertegas. Jangan kemudian nanti sudah dari kabag hukumnya, tapi kenapa masih berasosiasi dengan … dari universitas.

78.


79.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Fakultas Hukum dari … kemudian ... saya tadi belum membaca surat kuasanya, tapi ya, mudah-mudahan tidak ada persoalan nanti supaya … terkait dengan substansi Pasal 14 ayat (1) dan (3) itu, kalau yang berkaitan dengan sumber daya mineral itu dari hasil telaah Kepaniteraan Mahkamah sudah pernah ada putusan juga tentang Minerba yang berkaitan dengan pembagian pengelolaan itu untuk daerah dan pusat itu supaya tidak tumpang tindih … apa … nanti apakah itu linier dengan permohonan Saudara ataukah itu beda supaya tidak … tidak mubazir nanti permohonan Saudara karena dari tiga kewenangan yang ada di Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) ini kan yang suka menjadi krusial itu kan, masalah Minerbanya ini. Kalau kelautan dan kehutanan ini kan, bisa nomor-nomor belakangan, kan? Nah, itu sudah pernah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10 nanti supaya diperhatikan, tahun 2012, apakah itu overlapping dengan permohonan Anda ataukah tidak nanti supaya dipelajari kembali. Kalau ya, ya dikaji kembali permohonan Anda itu apakah tetap ini 15

diajukan khusus yang dua selain Minerba, artinya ada kehutanan dan kelautan ini. Kalau yang satu kan, sudah disikapi oleh Mahkamah. Dan itu juga nanti supaya Anda sinkronkan juga dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba itu karena di situ juga mengatur tentang bagaimana pengelolaan Minerba itu antara pusat dan daerah di dalam dalil-dalil permohonan ini supaya nanti dieksplor kembali untuk dipertimbangkan lagi. Kemudian ya, itu tadi seperti yang disampaikan Yang Mulia sebelumnya tadi kalau itu dinyatakan inkonstitusional … apa … terus apa maunya? Apakah semua milik pusat? Kan, hak daerahnya pun jadi grey jadinya, kan? Mestinya diminta supaya ada pembagian yang jelas yang tidak merugikan daerah atau seperti apa, mestinya semangat yang harus dibangun seperti itu, tapi kalau ini dibinasakan pasal ini, malah yang mengatur itu tidak ada. Nanti malah bisa-bisa itu miliknya pusat semuanya, daerah malah enggak punya, sedangkan yang dimau daerah itu apakah pak bupati ini inginnya dibagi sama adil ataukah memang milik daerah karena kalau saya baca di pengantarnya tadi memangkas kewenangan. Apakah itu … kewenangan itu memang murni milik pusat … memang murni milik daerah karena adanya disentralisasi kemudian dipangkas seolah-olah itu direbut. Kalau dipangkas itu seperti apa maksudnya … bukan … bukan haknya kok, diambil? Kan begitu? Ya, itu dikaji kembali juga, Pak. Sebenarnya ada hak yang dari pembagian yang … bagaimana yang disepakati menjadi sama sekali tidak ada atau tidak mungkin kalau itu akan diserahkan kepada daerah semua, Pak. Pasti tidak mungkin karena hasil Minerba ini kan, juga mineral ini kan, tidak hanya milik daerah Donggala saja. Kalaupun pusat mendapatkan hasil dari itu kan, juga untuk kepentingan nasional, ada subsidi-subsidi silangnya. Kalau Bapak punya Minerba di Donggala, bagaimana dengan penduduk Gunung Kidul sana, orang Bantul sana yang enggak punya Minerba, Pak? Punyanya cuma sebentar-sebentar gempa-gempa, begitu kan. Artinya ada filosofi yang juga harus kita pertimbangkan bahwa … nah, maksud saya, Mahkamah mengingatkan apakah ini memang maunya diambil semua ataukah harus ada pembagian yang win-win solution atau seperti apa itu perlu direnungkan kembali, Pak. Nanti … jangan kalau ini … pasal ini dipangkas malah jadi abu-abu malah nanti pusat menganggap ini milik pusat semua meskipun sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi juga. Luas dan batas wilayah izin usaha pertambangan dilakukan oleh pemerintah pusat setelah ditentukan oleh pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki. Artinya ini soal izin saja, tapi ya, tetap implementasinya juga bagaimana pengelolaan itu. Ya kan, Pak?

16

80.


81.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Itu barangkali dari saya dan dari petitum nanti supaya ditambah, Pak, memerintahkan pemuatan dalam Berita Negara itu karena itu syarat sahnya sebuah produk undang-undang. Kan, putusan Mahkamah Konstitusi ini kan, juga undang-undang juga, malah undang-undang yang paling update berita terkini malah terakhir itu. Kalau undang-undang, peraturan-peraturan … undang-undanglah yang masih tidur itu belum tentu update karena bisa juga orang belum sampai membawa ke Mahkamah Konstitusi, tapi kalau nanti tersadar terbangunkan, baru bawa ke Mahkamah Konstitusi, itu yang paling terkini itu.

82.


83.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Nah, supaya mempunyai kekuatan mengikat setelah dimuat dalam Berita Negara. Ketika belum dimuat dalam Berita Negara kan, secara universal belum mempunyai kekuatan mengikat meskipun sudah dibacakan itu sudah langsung mengikat. Ya, tapi tetap syarat formal yang satu lagi harus dimuat dalam ... itu nanti ditambahkan, Pak, di... bagus kok ini anunya, ini tadi saya caricari celahnya saja hampir sulit. Tapi setelah saya baca, “Oh, ya orang Pemohonnya para doktor-doktor ini ya, rapi dan menarik untuk dibaca saja,” tapi ya, tetap Mahkamah tidak bakal kecolongan, pasti ada saja kekurangan-kekurangan yang mesti harus disampaikan, meskipun ini juga enggak mengikat, kalau Bapak mau pakai ya, monggo, tidak juga ... ya, nanti kami … apa ... tangani juga meskipun dalam keadaan tidak diperbaiki. Baik, ya. Terima kasih, Pak Ketua.

84.

KETUA: ASWANTO Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Pemohon, ya.

85.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Baik. 17

86.

KETUA: ASWANTO Tadi sudah ... sudah banyak masukan saya kira, nanti coba dilihat kembali sistematisasi permohonan di MK, gitu ya. Ya, sebenarnya pendahuluan di MK itu kan, tidak lazim sebenarnya kalau di ketentuan undang-undang kan, tidak seperti itu. Tadi Yang Mulia Prof. Maria sudah menyampaikan sistematisasinya.

87.


88.

KETUA: ASWANTO Apalagi menggunakan bahasa Inggris sepotong itu introduction lalu kemudian isinya bahasa Indonesia, gitu Disinkronkan nanti.

89.

ya, ya.


90.

KETUA: ASWANTO Tadi Yang Mulia sudah menyampaikan identitas Pemohon, kemudian kewenangan Mahkamah, ya.

91.


92.

KETUA: ASWANTO Legal standing, posita, petitum, itu dan kalau bisa tidak perlu terlalu kemana-mana, gitu. Tidak perlu panjang lebar, tetapi bisa fokus ke … apa … kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon.

93.


94.

KETUA: ASWANTO Ini di dalam uraiannya memang ya, sudah diuraikan, tapi tampaknya yang mengalami kerugian bukan Pemohon, tapi daerah. 18

95.


96.

KETUA: ASWANTO Nah, sehingga nanti apakah permohonan ini sebagai pribadi dari Pak Kasman Lassa atau sebagai pimpinan daerah?

97.


98.

KETUA: ASWANTO Nah, kalau sebagai pimpinan daerah kan, mestinya di UndangUndang Otonomi kan, pimpinan daerah itu bukan hanya bupati, dia kan, dalam kotak ... dalam kotak pimpinan daerah itu satu kotak dengan DPR, kan?

99.


100. KETUA: ASWANTO Nah, jadi nanti tolong di ... disinkronkan, ditegaskan, apakah atas nama pemerintah daerah atau pribadi yang kebetulan lagi menjabat sebagai bupati, gitu ya. 101. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Ya. 102. KETUA: ASWANTO Nanti dipertegas kembali itu. Lalu kemudian, belum diuraikan juga secara konkret kerugian konstitusional yang dialami apa, gitu. Memang sudah diuraikan ada kerugian konstitusional, tapi kerugian konstitusional itu apa? Dan mesti juga merujuk secara tegas ke pasal ... pasal UndangUndang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan sebagai landasan pengujian, gitu. Harus ... harus tegas, gitu. Hak konstitusional yang dijamin di pasal bla, bla, bla, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu bertentangan dengan pasal ini karena bla, bla, bla, gitu ya.

19

103. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Ya. 104. KETUA: ASWANTO Dan tidak hanya sampai di situ, Saudara juga harus menguraikan lebih lanjut bahwa dengan tidak diberlakukannya atau tidak mengikatnya norma ini, maka kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon, atau potensi kerugian yang akan dialami oleh Pemohon itu tidak akan terjadi lagi. Nah, itu yang belum nampak di dalam permohonan Saudara. 105. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Baik. 106. KETUA: ASWANTO Lalu, ini ada Saudara memasukkan surat ... bukti surat P-6. Ini surat penunjukan dari bupati, ya? 107. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Ya. 108. KETUA: ASWANTO Ini surat penunjukan bupati kepada Saudara Dee B Lubis, S.H., M.H., Drs. Nadjamuddin Lagading ... Laganing, ya? 109.


110. KETUA: ASWANTO Drs. Nadjamuddin Laganing, M.Pd. sebagai konsultan hukum pedamping atau Kuasa Hukum dari Pemerintah. Nah ini, tanda tangannya ini di-scan atau bagaimana? Karena ini yang P ini kan, kami terima ini kan, asli ini ada materainya, gitu ya. Ini (...) 111. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Kayak dikopi lagi scan makanya dikopi lagi, dikopi.

20

112. KETUA: ASWANTO Nah, tolong nanti yang tanda tangan basah, gitu ya. 113. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Baik, baik. 114. KETUA: ASWANTO Dibetulkan ... dibetulkan nanti, ini kelihatan scan, Prof, ya? Ini scan, materainya sih, asli tapi ... nanti di ... diperbaiki, ya. 115. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Diubah, baik, baik. 116. KETUA: ASWANTO Baik. Nah, kami sudah memberikan nasihat. 117. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Baik. 118. KETUA: ASWANTO Terserah Saudara, apakah Saudara akan melakukan perbaikan atau tidak, kalau tidak melakukan perbaikan dalam tenggang waktu yang sudah ditentukan 14 hari. 119. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Ya. 120. KETUA: ASWANTO Maka, kami menganggap bahwa permohonan inilah yang kami akan di laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, ya. 121. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Ya.

21

122. KETUA: ASWANTO Tapi kalau Saudara ingin kesempatan selama 14 hari, ya.

memperbaiki,

Saudara

diberi

123. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Baik. 124. KETUA: ASWANTO Mulai dari sekarang. Jadi, sekarang tanggal 23 November 2015, berarti perbaikannya paling lambat tanggal 7 Desember ya, pukul 10.00 WIB. 125. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Baik. 126. KETUA: ASWANTO Tapi kalau Saudara ingin memasukkan lebih awal (...) 127. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Bisa (...) 128. KETUA: ASWANTO Silakan Saudara langsung memasukkan ke bagian Kepaniteraan dan tidak perlu menunggu 14 hari. Masih ada yang Saudara ingin sampaikan? 129. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Ya, Yang Mulia. Kami ingin mendapat petunjuk dari Yang Mulia Majelis Hakim, ber ... sehubungan dengan ... ya, sebenarnya internalisasi di tim kami tentang polemik yang berkaitan dengan ada pendapat teman-teman harus dicerminkan kerugian materiil. Ya, pendapat lain itu enggak perlu dicerminkan kerugian materiil (...) 130. KETUA: ASWANTO Ya, ini yang ... inilah yang dinasihatkan tadi. Jadi, coba baca nanti Undang-Undang MK. 22

131. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Ya. 132. KETUA: ASWANTO Di dalam undang-undang itu jelas … Pasal 51, ya, Yang Mulia? Di dalam Pasal 51 jelas kerugian harus diuraikan secara jelas, tetapi kerugian yang dimaksud bukan kerugian materiil. 133. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Ya. 134. KETUA: ASWANTO Tetapi kerugian konstitusional. 135. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Ya. 136. KETUA: ASWANTO Bahwa kemudian berimplikasi pada kerugian materiil (...) 137. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Ya (...) 138. KETUA: ASWANTO Oke, tapi sebenarnya yang paling pokok dan yang disyaratkan itu adalah uraian tentang kerugian atau potensi kerugian (...) 139. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Ya (...) 140. KETUA: ASWANTO Materiil … apa ... konstitusional, bukan materiil, ya.

23

141. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Ya. 142. KETUA: ASWANTO Enggak ... tidak perlu diperdebatkan kalau itu karena secara konkret diatur di dalam Pasal 51 (...) 143. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Baik (...) 144. KETUA: ASWANTO Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ya. 145. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Baik. 146. KETUA: ASWANTO Ya. Nanti Bapak coba cermati lagi pasal itu, ya. 147. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Baik. 148. KETUA: ASWANTO Masih ada yang mau disampaikan? 149. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Cukup, Yang Mulia. 150. KETUA: ASWANTO Cukup. Silakan, ada tambahan, Prof? Silakan. 151. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, mengenai kewenangan ... hak dan kewenangan konstitusional itu Anda bisa melihat bahwa dengan pasal itu Anda dirugikan kenapa, 24

gitu. Kalau dulu wilayah laut itu wilayah Anda, sekarang dikasih ke provinsi, jadi kami enggak punya apa itu, intinya seperti itu, ya. 152. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Baik, baik, Yang Mulia. 153. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Tapi hak-hak itu yang ada dalam Pasal 18 Anda mengatakan tadi Pasal 18 ayat (1) sampai ayat (7). 154. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Ya. 155. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Nah, selain itu karena rupanya ada permohonan yang masuk juga yang diajukan oleh 45 bupati/walikota. Anda bisa melihat itu karena biasanya kalau sudah ada di MK biasanya sudah bisa dilihat permohonan itu seperti apa, Anda bisa melihat atau bergabung dengan mereka, gitu karena intinya sama begitu, ya. Jadi, mohon coba dilihat kembali, mungkin di website MK sudah dimasukkan di sana, ya. 156. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Ya. 157. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ada keterangan ada 45 bupati yang mengajukan juga yang sama. 158. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Ya. 159. KETUA: ASWANTO Baik, saya ulangi. Saudara punya kesempatan untuk melakukan perbaikan 14 hari. Hari ini Senin tanggal 23 November, berarti kesempatan Saudara sampai pada Senin, tanggal 7 Desember 2015, pukul 10.00 WIB. Oh, Minggu. Oh, sori, sori. Berarti 14 hari itu hari Minggu, ya, berarti jatuhnya hari Senin, maju, ya. Jadi Senin, ya.

25

160. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Tanggal 8? 161. KETUA: ASWANTO Senin, tanggal ... tanggal 7, betul. Senin, tanggal 7 Desember, ya. Ya? 162. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Ya. 163. KETUA: ASWANTO Tapi kalau sebelumnya Saudara sudah ingin memasukkan, silakan. 164. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Baik, baik, Yang Mulia. 165. KETUA: ASWANTO Lebih awal, lebih bagus, sehingga kita bisa memanggil Saudara untuk sidang berikutnya. 166. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Baik, Yang Mulia. 167. KETUA: ASWANTO Nah, untuk sidang berikutnya Saudara tinggal menunggu penyampaian dan sangat berkaitan dengan kapan Saudara memasukkan perbaikan itu. 168. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Baik, Yang Mulia.

26

169. KETUA: ASWANTO Baik, sidang hari ini selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 14.55 WIB Jakarta, 24 November 2015 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

27

2015

Recommend Documents