2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 31/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA KAMIS, 19 MARET 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 31/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Pasal 319] terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Agus Slamet 2. Komar Raenudin ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Kamis, 19 Maret 2015, Pukul 13.05 – 13.26 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Suhartoyo 2) Muhammad Alim 3) Wahiduddin Adams Mardian Wibowo

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Victor Santoso Tandiasa 2. Kurniawan

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.05 WIB 1.

KETUA: SUHARTOYO Baik, ya. Persidangan dengan nomor permohonan 31/PUUXIII/2015 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Baik, hadir Kuasa Pemohon atau Prinsipal?

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA Kuasa Pemohon, Yang Mulia.

3.

KETUA: SUHARTOYO Baik. Silakan diperkenalkan.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA Terima kasih, Yang Mulia. Terkait dengan perihal permohonan pengujian Pasal 319 KUHP terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan Pemohon Agus Slamet sebagai ketua LSM Humanis Kota Tegal dan Pemohon II Komar Raenudin sebagai ketua AMUK ... LSM AMUK Kota Tegal. Dan dalam hal ini dikuasakan kepada kami selaku pengurus forum kajian hukum dan konstitusi, saya sendiri Victor Santoso Tandiasa selaku ketua umum dan di samping saya adalah Kurniawan selaku anggota bidang hukum dan kajian. Dan selanjutnya untuk penjelasan terhadap permohonan akan disampaikan oleh Kurniawan, Yang Mulia.

5.

KETUA: SUHARTOYO Ya, nanti, sebentar. Di organisasi itu badan hukum itu Saudara sebagai ketua?

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA Sebagai ketua umum, Yang Mulia.

7.

KETUA: SUHARTOYO Masih eksis sampai sekarang? 1

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA Masih sampai sekarang.

9.

KETUA: SUHARTOYO Kalau yang satu?

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA Masuk, baru masuk untuk anggota bidang kajian.

11.

KETUA: SUHARTOYO Enggak ada di ... ada di AD/ART enggak ada?

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA Di susunan kepengurusan, Yang Mulia.

13.

KETUA: SUHARTOYO Ada?

14.

KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA Ada.

15.

KETUA: SUHARTOYO Yang ada di akta itu?

16.

KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA Di akta tidak, itu akta pendirian pertama kali.

17.

KETUA: SUHARTOYO Ya, belum ... enggak ada lagi?

18.

KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA Belum, belum ada.

2

19.

KETUA: SUHARTOYO Ya artinya terlepas dari ... karena kan kuasa ya, siapa saja. Baik, kalau yang Pemohon ini memang pelaku langsung, ya?

20.

KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA Ya, pelaku langsung.

21.

KETUA: SUHARTOYO Terus perkaranya sendiri sudah sampai mana?

22.

KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA Saat ini masih dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tegal, namun sudah mendapatkan penangguhan penahanan sebagai tahanan kota. Namun sebelumnya memang sempat ditahan selama empat bulan.

23.

KETUA: SUHARTOYO Tapi kan bukan berdasarkan pasal ini kan penahanannya?

24.

KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA Dasar dari kepolisian pada saat menahan ... melakukan penahanan itu menggunakan Pasal 319 karena yang jadi persoalan (...)

25.

KETUA: SUHARTOYO Ya, ya.

26.

KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA Ya.

27.

KETUA: SUHARTOYO Bukan pasal itu?

28.

KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA Bagaimana?

3

29.

KETUA: SUHARTOYO Itu kan ada gabungan dengan pasal elektronik?

30.

KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA Ya, yang menjadi dasar laporan memang ITE, cuma (...)

31.

KETUA: SUHARTOYO Yang untuk menahan itu barangkali?

32.

KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA Dari hasil berita acara di kepolisian, kepolisian mengatakan bahwa dengan dasar 319, kemudian Amir Mirza yang bukan sebagai orang yang dihina ... dihina itu yang melaporkan, jadi bukan langsung walikotanya, Yang Mulia, yang melaporkan.

33.

KETUA: SUHARTOYO Baik, namun demikian silakan pokok-pokok permohonannya disampaikan dulu ke Majelis Panel.

34.

KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN Ya, terima kasih, Yang Mulia. Saya akan menyampaikan beberapa hal terkait beberapa pokok permohonan secara singkat. Jadi memang saya ceritakan kronologis singkat, jadi Pemohon saat ini memang sudah dijelaskan tadi sedang ditahan karena didakwa melakukan tindak pidana Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik terhadap pencemaran nama baik Walikota dan Anggota DPRD Kota Tegal. Nah, namun persoalannya yang melapor bukanlah pihak yang berkepentingan, begitu. Kemudian bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, apabila kita merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 memiliki keterkaitan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai jenis delik, yang mensyaratkan adanya terlebih dulu pengaduan dan seharusnya ini juga berlaku terhadap pasal a quo, frasa pasal a quo. Kemudian juga apabila kita merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13-027/PUU-IV/2006 yang pada intinya dalam pertimbangannya Mahkamah menyatakan bahwa seorang presiden dan wakil presiden saja tidak dapat diberikan privilege atau hak istimewanya yang menyebabkannya memperoleh kedudukan dan perlakuan sebagai 4

manusia secara substantif, martabatnya berbeda di hadapan hukum dan warga negara lainnya karena ini sesuai dengan konsep demokrasi kedaulatan rakyat, maka tidak ada yang diperlakukan berbeda, begitu. Kemudian bahwa persoalannya frasa yang kita uji dalam pasal a quo telah memberikan ruang kepada seorang pejabat untuk mendapatkan privilege dan memperoleh kedudukan dan memperlakukan sebagai manusia secara substantif martabatnya berbeda di hadapan hukum dan warga negara lainnya. Atas dasar itu maka dengan demikian kami menganggap bahwa frasa dalam pasal a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Saya kira itu dalil-dalil permohonan secara singkat yang dapat saya sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih. 35.

KETUA: SUHARTOYO Baik, terima kasih. Jadi intinya bahwa di dalam demokrasi ini mestinya tidak ada pembedaan antara rakyat dan pejabat, gitu kan? Harus ada perlakuan yang sama, ketika kemudian melakukan tindak pidana seharusnya tidak harus ada ... siapa pun yang mengadu mestinya harus sama. Kalau korban ya korban semua, tapi untuk pejabat, 316, itu bisa siapa pun, artinya pihak ketiga kan, tapi Anda kan tahu ini masih hukum positif juga kan, hukum materiil positif yang masih berlaku di … belum pernah dicabut, ya. Kemudian, ilustrasi di Pasal 316 dikaitkan dengan 319 atau 310, 311, yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, itu kan hanya pembanding, tapi secara persis kasusnya beda, ya … yang Saudara sodorkan itu lho, kan Saudara mengangkat ada putusan pertimbangan Mahkamah Konstitusi pengujian undang-undang tahun berapa itu casenya beda kan, kasusnya beda kan? Tidak?

36.

KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN Secara prinsip sebenarnya sama, cuma memang kita mengambil konsekuensi logisnya bahwa presiden saja sebagai (…)

37.

KETUA: SUHARTOYO Ya, itu presiden, kalau ini walikota.

38.

KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN Pejabat … walikota. Artinya kan memiliki … sebenarnya kan dalam hubungan pemerintahan memiliki hubungan, gitu.

5

39.

KETUA: SUHARTOYO Baik, ya nanti akan dikaji keterkaitan perkara yang Saudara sandingkan itu yang menyangkut presiden dengan wakil presiden, sejauh mana telah dikaji oleh Mahkamah. Namun secara umum nanti dari Yang Mulia Panel akan memberikan nasihat-nasihat sesuai dengan prinsipprinsip hukum acara yang berlaku di Mahkamah. Meskipun sifatnya tidak mengikat silakan dicermati, nanti kalau ada perbaikan-perbaikan silakan dipedomani. Silakan, Yang Mulia.

40.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Begini, kalau saya baca permohonan Saudara, pada hakikatnya Saudara beranggapan bahwa karena yang … yang Saudara … frasa yang Saudara uji itu adalah kecuali berdasarkan Pasal 316, di situ Pasal 316 di KUHP itu saya lihat kaitannya dengan 319, untuk pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya, tidak memerlukan delik aduan, kan begitu. Nah, itu yang Saudara mau supaya 316 ini … ini harus diadu juga begitu, kan begitu menurut rupanya begitu maksud Saudara toh? Nah, dengan demikian Saudara mengambil perbandingkan Pasal apa … Pasal satu sekian-sekian itu di tiga pasal itu di … yang sudah diputus oleh Mahkamah, itu khusus untuk presiden dan wakil presiden. Dan itu juga memang itu dahulu itu tidak delik aduan itu karena presiden dan wakil presiden, kemudian oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan itu pasal-pasal … kalau saya mau katakan pasal-pasal kolonial dipakai untuk menakutnakuti rakyat Indonesia agar jangan melawan. Dan di dalam pertimbangan hukum itu kan begitu yang Saudara maksud toh? Nah, kemudian ada sedikit yang saya mau … mau nasihatkan kepada Saudara biar lengkap. Ini di halaman 11 permohonan Saudara di petitum keempat itu, “Dan memerintahkan supaya putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia”, mestinya, tambah RI, ya. Jangan … jangan berita negara aja karena yang berita … bagaimana kalau berita negara Taiwan msialnya, ini berita negara RI, ya, yang Saudara maksud itu … itu barangkali. Nah, cuma ini barangkali harus lebih Saudara jelaskan karena saya melihat Saudara mengambil beberapa pertimbangannya Pasal … halaman 60 dan lain-lain, nanti bagaimana Saudara menggambarkan secara jelas di dalam permohonan Saudara bahwa presiden dan wakil presiden saja tidak … tidak harus dibedakan dengan rakyat-rakyat biasa. Nah kalau presiden dan wakil presiden mestinya apa … disamakan dengan rakyat, dia juga harus diadukan oleh yang berwajib, kan begitu, apa … yang berkepentingan, kan begitu maksud Saudara.

6

Jadi sehingga kasus ini yang mendalam Pasal 319 dengan merujuk kepada 316 itu dikatakan di situ bahwa bagi pegawai negeri itu tidak berlaku apalagi misalnya presiden atau wakil presiden, itu tidak berlaku delik aduan, itu kan bisa saja dia seorang lain, kan begitu. Nah, itu yang Saudara mesti jelaskan sedemikian rupa dalam tulisan apa … dalam permohonan Saudara dalam positanya supaya tergambar kepada Majelis bahwa memang begitu adanya, kan begitu. Untuk sementara, Pak Ketua, terima kasih. Ada saya lupa lagi, Nak, mohon maaf, ya. di halaman … halaman 9, itu Saudara lihat, permohonan halaman 9. Itu angka 3 bahwa hukum menurut Gustav Radbruch, bukan Red tulisannya, Rad, Radbruch, dibacanya Radbruch, jadi jangan E, ya, jangan E mesti A itu. Itu kan ada keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, kalau di Republik Indonesia Saudara biar saya tambah ilmunya, di Republik Indonesia itu keadilan yang di atas segala-galanya, hal itu bisa dibuktikan bahwa pengadilan itu memutus demi keadilan, bukan demi kepastian hukum, demi kemanfaatan, demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Kasihan, Yang Mulia. 41.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. Beberapa hal yang ingin saya tambahkan untuk nanti disimak, kemudian apakah nanti akan menjadi bahan untuk perbaikan. Pertama mengenai legal standing Pemohon, ini sebaiknya lebih dipertegas, yaitu sebagai perorangan atau perseorangan Warga Negara Indonesia saja, tidak perlu ditambah sebagai pembayar pajak, ya. Di halaman 3 poin 4 dan halaman 4 poin 10 itu memberikan penjelasan mengenai pembayar pajak (take payer), jika Saudara Pemohon mendalilkan legal standing sebagai take payer, itu harus melampirkan NPWP copy-nya, ya, ini enggak ya? Kayaknya belum dilampirkan fotokopinya.

42.

KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA Ya, memang karena kendala pada saat itu Pemohon itu memang masih di dalam penjara jadi memang agak sulit kita (...)

43.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Oh, ya, ya. Makanya (...)

44.

KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA Nanti untuk perbaikan mungkin bisa kita lampirkan, Yang Mulia. 7

45.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya. Nah, yang kedua mengenai posita ini sebaiknya diawali dengan kasus yang Pemohon alami, yaitu dengan melampirkan kalimat atau perkataan apa yang ada di Facebook, itu yang dianggap sebagai penghinaan, apa kata-kata apa. Kalau Saudara baca uraian KUHP kan ada mana kata penghinaan, ada yang tidak. Kalau menagih hutang apa itu menghina? Gitu. Ada menghina, “Hey, bayar.” Padahal memang dia belum bayar, gitu ya. Coba dipelajari betul. Tadi kata-kata di Facebook yang Saudara katakan penghinaan itu apa kalimatnya, ya, kemudian hubungkan dengan kasus penghinaan terhadap pejabat lain yang sudah pernah terjadi, itu termasuk sebagia penghinaan, termasuk pada waktu pemilu calon presiden disebutkan di sini, ya, ada nada penghinaan, penghujatan yang dilakukan oleh para pengguna internet, itu kadangkadang tipis-tipis itu ya. Sebab ini kalimat di apa ... tertulis di Facebook, ya, kadang-kadang sesuatu yang tidak berkonotasi penghinaan tapi kalau diucapkan lisan itu juga bisa penghinaan karena nada dan intonasi, bahasa tubuh itu juga. Coba di sini disebutkan apa sih kalimat kata-kata di Facebook itu yang dianggap penghinaan. Kemudian ya karena di sini disinggung tentang ini delik aduan, nah ini prinsip-prinsip apa mana yang masuk delik aduan dan biasa, kemudian boleh mencantumkan pendapat-pendapat, gitu, ya. Yang di MK juga di putusan itu juga ada itu, di duduk perkaranya saya lihat ada coba di sana dilihat. Kemudian ya bahwa Saudara menekankan adanya persamaan, kemudian kebebasan berpendapat bagi warga negara, coba dielaborasi lagi karena di dalam petitum Saudara ini kan ingin frasa di Pasal 319 KHUP kecuali berdasarkan Pasal 316 itu coba dielaborasi lagi mengenai Saudara menyebut posita itu mengenai kebebasan dan berpendapat bagi setiap warga negara, ya. Saya kira itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

46.

KETUA: SUHARTOYO Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Jadi intinya Saudara itu menghendaki bahwa Pasal 316 yang berkaitan dengan Pasal 319 itu bahwa untuk pejabat yang sedang menjalankan tugas itu supaya tanpa ada pengaduan pun bisa diproses ataukah harus ada pengaduan dari korban sebagaimana untuk pasal-pasal yang lain untuk yang rakyat biasa maksudnya, apa yang Saudara kehendaki itu?

47.

KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA Ya, Yang Mulia. Kalau dari keinginan kita jelas bahwa berdasarkan asas equality before the law itu kan semua juga harus dianggap sama, 8

artinya ketika seorang pejabat negara sekelas presiden pun harus mengadukan ... harus yang berkepentingan yang mengadukan dalam kasus ini khususnya dalam pasal a quo ini memungkinkan orang lain bisa mengadukan itu, karena dalam fakta persidangan itu walikotanya sendiri pun memang mengakui bahwa dia tidak melaporkan, seperti itu. 48.

KETUA: SUHARTOYO Ya, artinya yang Saudara kehendaki dengan mengajukan permohonan ini bahwa harus ada pengaduan dari yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku untuk masyarakat umum, kan begitu kan.

49.

KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA Ya, Yang Mulia. Ya, karena nanti ini terkait dengan penerapan Undang-Undang ITE, Yang Mulia.

50.

KETUA: SUHARTOYO Artinya kan syarat pengaduan itu mutlak harus ada, kan?

51.

KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA Ya, siap.

52.

KETUA: SUHARTOYO Tapi jangan kemudian setiap orang bisa mengadu.

53.

KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA Ya.

54.

KETUA: SUHARTOYO Harus yang bersangkutan langsung.

55.

KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA Ya.

56.

KETUA: SUHARTOYO Ya, kan?

9

57.

KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA Ya.

58.

KETUA: SUHARTOYO Kalau begitu jelas. Jangan kemudian nanti tanpa pengaduan pun bisa diproses. Syarat pengaduan itu mutlak harus ada, cuma harus yang bersangkutan karena secara moral, secara psikologis kan yang mengalami kan adalah korban langsung yang terkena dengan persoalan itu. Ya, memang menarik anu … permohonan Saudara. Tapi kan nanti kami akan kaji dan akan kami bawa ke Pleno. Kemudian bagaimana pendapat Pleno tentunya juga akan dikaitkan dengan perkembangan perkara-perkara yang berkaitan dengan ini yang sudah ada di Mahkamah. Kalau yang kasus yang Saudara perbandingkan yang sudah ada ini kan menyangkut Pasal 207 itu presiden dan wakil presiden ya dan kasusnya juga agak berbeda. Kalau itu kan di depan umum, kalau ini hanya melalui facebook, ya. Sebenarnya kan lebih … lebih private sih sebenarnya, kan. Tapi tetap juga diproses juga, ya. Apa itu bukan yang walikota yang kasus maaf, yang porno itu bukan, ya? Bukan, ya? Lain, ya?

59.

KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA Kurang tahu, Yang Mulia.

60.

KETUA: SUHARTOYO Yang di Tegal, kan?

61.

KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA Ya, di Tegal.

62.

KETUA: SUHARTOYO Pekalongan apa Tegal?

63.

KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA Tegal, Yang Mulia.

10

64.

KETUA: SUHARTOYO Dulu yang rebut Pekalongan apa Tegal, ya?

65.

KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA Sita Marsita.

66.

KETUA: SUHARTOYO Baik, tapi nanti secara substansi tetap akan dicermatilah oleh Mahkamah dan supaya apa yang disarankan tadi dieksplor lagi karena itu penekanannya pada apakah perlu pengaduan, syarat mutlak harus ada pengaduan, tapi harus dibatasi korban. Jangan kemudian siapa pun pihak ketiga bisa melapor, sehingga merugikan hak konstitusional orang yang diduga melakukan, kan.

67.

KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA Siap.

68.

KETUA: SUHARTOYO Karena bisa saja orang yang … yang dihina seperti kasus Wakil DPRD DKI Pak Lulung ini kan, biar dia dicaci-maki kayak apa, dia secara personal kan dia welcome saja kan, enggak ada masalah.

69.

KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA Ya.

70.

KETUA: SUHARTOYO Tapi kalau ada pihak ketiga melapor, kan bisa kan itu?

71.

KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA Bisa, Yang Mulia.

72.

KETUA: SUHARTOYO Sehingga prinsip-prinsip demokrasi bisa terciderai barangkali kalau ada perbedaan kalau muatan yang ingin Saudara sampaikan dalam permohonan ini, kan.

11

73.

KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA Siap.

74.

KETUA: SUHARTOYO Baik. Kemudian, kalau dari telaan … telaah dari Mahkamah memang secara sistematika sudah bagus karena memang Saudara kan biasa beracara di Mahkamah Konstitusi. Hanya yang tadi disarankan oleh Yang Mulia Panel tadi supaya dipedomani dan kami dari Mahkamah akan menunggu respons Saudara dalam waktu … ya, jadi batas waktunya 14 hari ya, paling lama ya, bukan 2 minggu karena beda 2 minggu dengan 14 hari. Terus, 1 April nanti. Sebelum itu supaya disampaikan ke Mahkamah dan untuk persidangan selanjutnya akan ada pemberitaan lebih lanjut. Baik, ada yang mau disampaikan dari Adik-Adik?

75.

KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA Saya rasa sudah cukup, Yang Mulia.

76.

KETUA: SUHARTOYO Cukup?

77.

KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA Cukup.

12

78.

KETUA: SUHARTOYO Baik ya, kalau sudah cukup, persidangan untuk pendahuluan ini sudah selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 13.26 WIB Jakarta, 19 Maret 2015 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

13