2015

PRIMER KOPERASI PEGAWAI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA

Jl. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur, Yogyakarta 55283 http://primkop.upnyk.ac.id, email : [email protected] Telp. 0274-489245

SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 01/SKEP/PPKP2/I/2015 TENTANG

TATA TERTIB PEMILIHAN CALON KETUA PENGURUS DAN KETUA PENGAWAS PRIMER KOPERASI PEGAWAI UPN “VETERAN” YOGYAKARTA PERIODE 2015-2017

PANITIA PEMILIHAN KETUA PENGURUS DAN KETUA PENGAWAS Menimbang

:

bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Dasar Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta tanggal dua puluh delapan April dua ribu empat tentang Pengurus dan Pengawas, Anggaran Rumah Tangga tanggal dua puluh delapan Februari dua ribu sembilan; a.

bahwa dengan adanya habis masa jabatan Pengurus dan Pengawas Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta pada tanggal dua puluh delapan Maret dua ribu lima belas;

b.

bahwa sebagai upaya untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemilihan Calon Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas, maka perlu adanya Tata Tertib Pemilihan Calon Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta Periode 2015-2017;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, b dan c perlu diatur dan ditetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Calon Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta Periode 2015-2017. d.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 2. Badan Hukum Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta Nomor 479a/BH/XII/12-67 tanggal 17 Juni 1989; 3. Keputusan Rapat Anggota Tahunan XXXIV Tahun Buku 2003 Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta tentang Kuasa untuk Perubahan Anggaran Dasar Koperasi pada tanggal 28 April 2004; 4. Keputusan Rapat Anggota Tahunan XXXIX Tahun Buku 2008 Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga Koperasi pada tanggal 28 Februari 2009; 5. Surat Keputusan Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta Nomor: Skep/39/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 tentang Susunan Pengurus dan Pengawas Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta periode 2012-2014; 6. Surat Perintah Ketua Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta Nomor: 04/SPRIN/XII/2014/Prim tertanggal 23 Desember 2014 tentang Panitia Pemilihan Calon Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas Primkop Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta Periode 2015-2017.

Memperhatikan

:

a. Keputusan Rapat Anggota Tahunan ke-44 tutup buku Tahun 2013 pada tanggal 22 Februari 2014; b.

Keputusan Rapat Pengurus, Pengawas dan Forkom pada tanggal 23 Juli 2014.

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA PENGURUS DAN KETUA PENGAWAS PRIMKOP PEGAWAI UPN “VETERAN” YOGYAKARTA PERIODE 2015-2017. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Tata tertib ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

Koperasi adalah Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta. Ketua Pengurus adalah Ketua Pengurus Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta. Ketua Pengawas adalah Ketua Pengawas Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta. Anggota adalah Anggota Biasa Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta. Panitia adalah Panitia Pemilihan Calon Ketua Pengawas dan Ketua Pengurus Primkop UPN “Veteran” Yogyakarta Periode Tahun 2015-2017. Calon adalah Calon Ketua (Ketua Pengawas dan atau Ketua Pengurus) yang telah memenuhi persyaratan administrasi melalui penyaringan yang ditetapkan Panitia Pemilihan Ketua Pengawas dan Ketua Pengurus Primkop UPN “Veteran” Yogyakarta Periode Tahun 2015-2017 berhak untuk dipilih. Penyaringan adalah pemeriksaan identitas dan penelitian persyaratan Bakal Calon yang di lakukan oleh Panitia Pemilihan Ketua Pengawas dan Ketua Pengurus Primkop UPN “Veteran” Yogyakarta Periode Tahun 2015-2017 untuk mendapatkan Bakal Calon Ketua (Ketua Pengawas dan atau Ketua Pengurus).

BAB II PERSYARATAN BAKAL CALON KETUA PENGURUS DAN KETUA PENGAWAS Bagian pertama Persyaratan Pasal 2 (1)

Syarat - syarat untuk dapat dipilih menjadi Ketua Pengurus adalah: a. Anggota koperasi yang telah aktif menjadi anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terhitung sampai diadakan pemilihan pengurus. b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. c. Mempunyai sifat jujur dan trampil dalam bekerja. d. Mempunyai kemauan dan kemampuan untuk memimpin koperasi. e. Bersifat adil dan obyektif (tidak dapat dipengaruhi oleh karena perbedaan agama, politik, famili, teman dan lain-lain). f. Tabah, sabar, teliti, serta mampu dan cakap mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. g. Berwibawa, disegani dan dapat menjadi suri tauladan dalam masyarakat. h. Bukan pengawas atau karyawan koperasi. i. Diutamakan bagi anggota yang mempunyai latar belakang pendidikan atau pengalaman mengenai organisasi koperasi. j. Diutamakan yang memiliki jiwa kewirakoperasian.

k. l. (2)

Tidak mempunyai usaha yang bersaingan dengan usaha koperasi atau mempunyai usaha yang merugikan koperasi. Belum pernah melakukan perbuatan tercela.

Syarat - syarat untuk dapat dipilih menjadi Ketua Pengawas adalah: a. Anggota koperasi yang telah aktif menjadi anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terhitung sampai diadakan pemilihan pengawas. b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. c. Mempunyai kemauan dan kemampuan melakukan pengawasan/pemeriksaan. d. Bersikap jujur, adil dan objektif (tidak dapat dipengaruhi oleh karena perbedaan agama, politik, famili, teman dan lain-lain). e. Tabah, sabar, teliti serta bijaksana dalam mengambil keputusan. f. Berwibawa, disegani dan dapat menjadi suri tauladan dalam masyarakat. g. Bukan pengurus atau karyawan koperasi lain. h. Diutamakan bagi mereka yang mempunyai latar belakang pendidikan perkoperasian atau pengalaman pernah menjadi pengurus koperasi. i. Diutamakan yang memiliki jiwa kewirakoperasian

Bagian kedua Tatacara Pendaftaran Pasal 3 Bakal Calon membuat Permohonan/lamaran yang ditujukan kepada Ketua Panitia dengan ditulis tangan sendiri menggunakan tinta hitam dan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sesuai ketentuan Peraturan perundang - undangan yang berlaku, dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut: a. Visi dan misi setelah menjadi Ketua Pengurus atau Ketua Pengawas. b. Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. c. Surat Pernyataan Setia dan Taat kepada Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia. d. Surat Pernyataan kesediaan menjadi Ketua Pengurus atau Ketua Pengawas. e. Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon. f. Daftar Riwayat Hidup dan / atau Riwayat pekerjaan. g. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah/Poliklinik UPN “Veteran” Yogyakarta. h. Surat Pernyataan berkelakuan baik, jujur dan adil. i. Melampirkan Surat Ijin dari Instansi satker tempat bekerja serendah-rendahnya setingkat Dekan/Kepala Biro. j. Pas foto berwarna Bakal Calon ukuran (4 x 6) sebanyak 3 lembar. k. Surat Keterangan/Fotocopy Surat Keputusan pernah menjadi Pengurus Koperasi (khusus untuk pendaftar Calon Ketua Pengawas). l. Fotocopy ijazah/pendidikan latihan/sertifikat kompetensi yang berkaitan dengan perkoperasian (jika ada).

Bagian ketiga Pencalonan Ketua Pengurus atau Ketua Pengawas Pasal 4 (1) Pencalonan Ketua Pengurus dan atau Ketua Pengawas diumumkan oleh Panitia. (2) Jumlah bakal calon sekurang - kurangnya 2 (dua) orang dari masing-masing pencalonan.

(3) Pengaduan adanya keberatan terhadap bakal calon yang ditetapkan, disampaikan kepada Panitia selambat - lambatnya 2 (dua) hari sejak penetapan bakal calon diumumkan. (4) Dalam hal sampai batas akhir penjaringan ternyata bakal calon kurang dari 2 (dua) orang, maka penjaringan diperpanjang selama 2 (dua) hari.

(5) Dalam hal sampai batas akhir perpanjangan bakal calon hanya 1 (satu) orang, bakal calon dapat ditetapkan sebagai Calon. (6) Setiap bakal calon hanya diperbolehkan mencalonkan diri satu kesempatan yang ada

BAB III MEKANISME PENYARINGAN DAN PENETAPAN CALON YANG BERHAK DIPILIH Bagian pertama Mekanisme Pasal 5 (1) Penyaringan administrasi bakal calon dilaksanakan oleh Panitia yang dituangkan dalam Berita Acara Penyaringan Administrasi. (2) Panitia mengumumkan bakal calon yang telah memenuhi syarat. (3) Panitia menetapkan calon yang berhak dipilih dan dituangkan dalam berita acara. (4) Calon yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh mengundurkan diri. Bagian kedua Pasal 6 Penyampaian Visi dan Misi Calon Setiap Calon berkewajiban menyampaikan Visi dan Misi secara tertulis, selanjutnya visi dan misi akan disertakan pada lembar sosialisasi calon. BAB IV PELAKSANAAN PEMILIHAN, PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL Pelaksanaan Pemilihan Pasal 7 (1) Peserta pemilihan adalah Anggota yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Panitia dalam Daftar Pemilih Tetap. (2) Pelaksanaan pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara langsung oleh Anggota dalam Rapat Anggota Tahunan ke-45 tanggal 28 Februari 2015 pada pukul 08.00 – 12.00 WIB. (3) Jadwal pelaksanaan diatur sebagai berikut: a. Sosialisasi dan pendaftaran bakal calon 2 – 16 Februari 2015 b. Penetapan calon 17 Februari 2015 c. Sosialisasi calon yang berhak dipilih 18 – 27 Februari 2015 d. Pemilihan dan penetapan hasil 28 Februari 2015 Pasal 8 Pemungutan suara diatur dengan mekanisme sebagai berikut: a. Panitia mempersiapkan surat suara secara terbuka sebelum dibagikan kepada pemilih sesuai daftar pemilih yang telah ditetapkan; b. Panitia menunjukkan kotak suara yang akan digunakan dalam mengumpulkan surat suara pemilihan dan menunjukkan kepada pemilih kotak suara yang kosong; c. Setelah butir (b) panitia melakukan penyegelan dengan kunci gembok dan disaksikan secara terbuka oleh peserta pemilihan.

Pasal 9 (1) Pemilih menyampaikan surat undangan memilih kepada panitia. (2) Panitia memanggil satu persatu peserta pemilihan yang ditetapkan sebagai pemilih secara tertib, dan teratur agar pemilih tidak bertumpuk pada saat akan mengisi surat suara (3) Pemilih yang telah menerima surat suara langsung menentukan pilihannya. (4) Pemilih dalam menentukan pilihannya disurat suara dilakukan dengan cara mencoblos/melingkari Gambar Calon/nomor urut yang dipilihnya. (5) Pemilih yang sudah menentukan pilihannya sesuai ayat (4) pasal ini, memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disiapkan.

Penetapan dan pengumuman hasil Pasal 10 (1) Penghitungan suara diawali dengan membuka gembok kotak suara yang telah berisi surat suara yang telah diisi oleh pemilih. (2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Panitia secara terbuka dan disaksikan oleh saksi yang telah ditunjuk oleh masing-masing Calon. (3) Panitia yang disaksikan para saksi membuka surat suara dan membacakan secara keras nomor dan atau nama Calon Ketua Pengurus atau Calon Ketua Pengawas yang dicoblos/dipilih oleh pemilih dalam surat suara. (4) Surat Suara sah bila hanya memuat 1 (satu) nomor Calon calon Ketua Pengurus dan atau nama Calon Ketua Pengawas yang telah ditetapkan. (5) Sah atau tidaknya surat suara diputuskan oleh Panitia disaksikan dan disetujui saksi yang telah ditunjuk oleh masing-masing calon. (6) Setelah diputuskan sah oleh Panitia maka kemudian dilanjutkan menskore sesuai dengan nomor urut dan nama Calon, dilakukan dan disaksikan oleh Peserta Pemilihan secara terbuka.

Pasal 11 (1) Setelah semua surat suara dalam kotak suara telah dibuka dan habis, serta telah dinilai sah oleh Panitia yang disaksikan para saksi, maka Panitia melakukan penjumlahan suara sesuai dengan suara yang telah dikumpulkan dan dicatat di white board/papan/kertas penghitungan suara; (2) Setelah dilakukan ayat (1) pasal ini, Panitia membacakan hasil pemungutan suara dengan menyebutkan nama-nama Calon dan jumlah peroleh suaranya, termasuk suara abstain atau tidak sah. (3) Calon Ketua Pengurus dan atau Calon Ketua Pengawas dianggap sah terpilih, apabila mendapatkan suara terbanyak dari suara pemilih yang telah ditetapkan dan hadir memberikan suara. (4) Apabila jumlah suara belum memenuhi ketentuan ayat (3) pasal ini, maka dilakukan pemilihan kembali terhadap calon Ketua yang mendapat suara terbanyak 1 (satu) dan 2 (dua) untuk mendapatkan suara terbanyak; (5) Pelaksaan ayat (4) pasal ini sesuai mekanisme pemilihan Calon sebelumnya. Pasal 12 (1) Perolehan suara terbanyak dari masing-masing pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dinyatakan sebagai calon yang berhak ditetapkan. (2) Dalam hal Calon ranking pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri atau sebab lain, maka calon ranking berikutnya dinyatakan sebagai calon yang berhak ditetapkan. (3) Calon yang berhak ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Panitia.

BAB V PENUTUP Pasal 13 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Pada Tanggal

: :

Yogyakarta 2 Februari 2015

KETUA PANITIA

Eko Nursubiyantoro, S.T.,M.T.