2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 113/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA RABU, 30 SEPTEMBER 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 113/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan [Pasal 5 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Iwan Jaya ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Rabu, 30 September 2015 Pukul 15.21 – 16.13 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Maria Farida Indrati 2) Suhartoyo 3) I Dewa Gede Palguna Mardian Wibowo

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Heriyanto Citra Buana 2. Boy Tidarwarman Putra

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.21 WIB 1.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Sidang dalam Perkara Nomor 113/PUU-XIII/2015 dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Ya. Hari ini kita akan melakukan Sidang Pendahuluan tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan khususnya Pasal 5 ayat (4). Saya mohon kepada Pemohon untuk menjelaskan siapa yang hadir di sini?

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Hari ini kami hadir ke hadapan Majelis Sidang Konstitusi. Kami adalah Pemohon … Kuasa Hukum Pemohon. Saya sendiri Heriyanto Citra Buana.

3.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI He em.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Dengan rekan saya Boy Tidarwarman Putra. Mewakili Saudara Iwan Jaya, S.H., M.M.

5.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. Terima kasih.

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Sebagai Pemohon. Terima kasih.

7.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. Karena ini sidang pendahuluan, maka saya mohon kepada Pemohon untuk menjelaskan apa yang dimohonkan dalam pengujian ini.

1

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Baik. Sebelumnya mohon izin, Yang Mulia. Bahwa hari tadi, kemarin kami sudah berkonsultasi dengan Kepaniteraan di bawah. Bahwa ada perubahan yang kami lakukan sebelum ada … apa namanya … perbaikan hari ini. Kami sudah ajukan 12 rangkap tadi pagi, barangkali karena ada perbedaan yang agak substansi menurut kami, terkait dengan … apa namanya … penambahan pasal di situ. Bahwa kami tidak hanya Pasal 4 tapi juga ada Pasal 3 … maaf, ayat (3) maksudnya. Pasal 5 ayat (4) dan ayat (3). Mohon jika diperkenankan nanti kami minta dinilai atau diberikan nasihat barangkali dari draft yang kami ajukan terakhir itu.

9.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. Saya lihat pada draft yang kedua. Silakan.

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Baik.

11.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Dibaca, tapi yang pointers-nya saja.

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Baik. Pertama, Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan pengujian Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan terhadap Pasal 23 ayat (1), Pasal 23A, dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. I. Kewenangan Mahkamah. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi (…)

13.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. Itu enggak usah. Lanjut saja.

14.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA II.

Baik. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon.

2

15.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya.

16.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang (…)

17.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Itu langsung saja.

18.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Lansung saja.

19.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Yang nomor 3.

20.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Baik. Angka 3. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia vide bukti 16 yang melaksanakan tugas negara sebagai Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) tipe madya Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Periode 2008 sampai Maret 2011. Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Derektur Jenderal Bea Cukai Nomor 48BC/UP.9/2008 tanggal 16 Juli 2008 yang kemudian merasa hak konstitusional dirugikan dengan tafsirnya … dengan ditafsirkannya secara subjektif oleh penegak hukum Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon muncul ketika Pemohon dijerat perkara tidak pidana korupsi, hal ini sebagaimana yang terjadi dalam perkara pidana Nomor 2/PID.SUS/TP.KORUPSI/2015/PN/PTK. Dimana institusi penegak hukum Polri dalam hal ini Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, kemudian kejaksaan dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, dan hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Pontianak telah melakukan penafsiran secara subjektif terkait Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Lima. Bahwa ketika institusi Polri dalam hal ini Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melakukan penyidikan berdasarkan pada penafsiran 3

Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) adalah sebagai kawasan pabean yang kemudian dikarenakan belum ada penetapan menteri keuangan, maka PPLB … PPLB Entikong tersebut bukanlah merupakan kawasan pabean yang sah, sehingga dilarang untuk melakukan kegiatan ekspor, impor. Hal inipun dilanjutkan oleh institusi kejaksaan, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, dalam menyusun surat dakwaan pada perkara tindak pidana korupsi Nomor 2/PID.SUS/TP.Korupsi/2015/PN.Pontianak berdasarkan bahwa … berdasar bahwa PPLB Entikong di bawah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai KPPBC tipe madya Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat merupakan kawasan pabean yang kemudian dikarenakan belum ada penetapan Menteri Keuangan terkait PPLB Entikong, maka PPLB Entikong bukanlah merupakan kawasan pabean yang sah, sehingga tidak berhak melakukan kegiatan ekspor impor dengan menggunakan dokumen PIB. Bahwa kemudian majelis hakim pemeriksa perkara tindak pidana korupsi a quo juga sependapat dengan penafsiran dan/atau kesimpulan jaksa penuntut umum bahwa Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong adalah kawasan pabean yang belum mendapat penetapan oleh Menteri Keuangan sehingga PPLB Entikong bukanlah merupakan kawasan pabean, sehingga tidak berhak melakukan kegiatan ekspor impor dengan mengeluarkan dokumen PIB. Tujuh. Bahwa bunyi Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, berbunyi, “Untuk pelaksanaan dan pengawasan pemenuhan kewajiban pabean ditetapkan kawasan pabean, kantor pabean, dan pos pengawasan pabean.” Vide bukti P-2. Bahwa selanjutnya bunyi Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, berbunyi, “Penetapan kawasan pabean, kantor pabean, dan pos pengawasan pabean dilakukan oleh menteri.” Vide bukti P-2. Bahwa Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong adalah berada dalam wilayah pengawasan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) tipe madya Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat atau (kantor pabean). Hal ini berdasarkan pada peraturan Menteri Keuangan antara lain, Permen … Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK-01/2009 vide bukti P-9.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011 vide bukti P-9.4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 yang berdasarkan peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas dengan tegas menetapkan KPPBC Entikong meliputi PPLB Entikong. 10. Bahwa fakta di lapangan (…)

4

21.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, itu terus ya? Karena itu peraturan menteri, ya.

22.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Ya.

23.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Selanjutnya, 11.

24.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA 11. Bahwa dengan demikian, ketika para penegak hukum menyeret Pemohon dalam perkara tindak pidana korupsi nomor 2 … pidana korupsi a quo dengan dasar penafsiran subjektif yaitu Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong adalah kawasan pabean, maka hal demikian adalah keliru. Oleh karena PPLB Entikong ditafsirkan sebagai kawasan pabean dan belum ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai kawasan pabean, maka PPLB Entikong bukanlah kawasan pabean yang sah dan tidak berhak atau tidak sah melakukan kegiatan ekspor impor dengan dokumen PIB dan tentu hal ini sangat merugikan hak konstitusional Pemohon. Bahwa berdasarkan pada Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan didukung pula dengan peraturan-peraturan di bawahnya menjelaskan bahwa pengawasan pelayanan bea cukai … Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Entikong adalah kantor pabean dan memang bukan sebagai kawasan pabean, sebagaimana terdapat pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 216A/KMK.01/1983 tanggal 8 Maret 1983 sebagai Kantor Cabang Tingkat II pada Kanwil Pontianak, vide Bukti P9.1. Bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Entikong adalah sebagai kantor pabean, sudah ada penetapannya oleh menteri dan maka karena itu … dan maka karena itu, PPLB Entikong yang berada di bawah wilayah pengawasan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Entikong … Tipe Madya Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat adalah sah dan legal dalam melakukan kewajiban kepabeanan dalam hal ini kegiatan ekspor impor dengan menggunakan dokumen PIB. Bahwa dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan, “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan sebagai … setiap 5

tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dalam hal ini, Pemohon selaku Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Entikong, Kalimantan Barat, Periode 2008 … September 2008 hingga Maret 2011, sudah melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara terbuka dan bertanggung jawab. Bahwa kemudian terhadap Pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Dalam hal ini, Pemohon sudah sebagaimana aturan perundangundangan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, dimana pajak dan pungutan selalu disetorkan kepada negara sesuai dengan peraturan. 16. Bahwa atas … maaf. Bahwa atas Pasal 28D ayat (2) UndangUndang Dasar Tahun 1945 menyebutkan, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Dalam hal ini, Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, hal ini dapat dilihat ketika Pemohon diberikan amanah dan tugas selaku Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Entikong, Kalimantan Barat, sehingga sangat adil ketika Pemohon berhak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam menjalankan tugasnya. 17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dengan adanya penafsiran subjektif oleh penegak hukum, Polri dalam hal ini Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, kejaksaan dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, dan juga hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Pontianak atas Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang dikaitkan pula dengan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Dengan demikian Pemohon memenuhi syarat dalam kedudukannya … dalam kedudukan hukumnya atau legal standing untuk menjalankan permohonan a quo. 25.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. Untuk alasan permohonannya mohon disingkat ya karena di sini sudah ada semuanya.

26.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Ya, Yang Mulia. 6

27.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Jadi, apa yang Anda fokuskan karena apa? Karena ini Anda mempermasalahkan Pasal 5 ayat (4) dan ayat (3) Undang-Undang Kepabeanan, ya. Itu tadi Anda sudah melihat pada legal standing Anda dikemukakan itu. Sekarang alasannya apa? Alasan pengujian ini apa? Secara ringkas saja. Karena di sini Anda merumuskan semua peraturanperaturan di bawah undang-undang, peraturan-peraturan menteri dan sebagainya. Intinya apa?

28.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Baik. Kami akan baca berdasarkan resume yang sudah kami buat.

29.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya.

30.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Yang barangkali memang pasalnya sudah kami tambahkan … maaf, ayatnya ayat (3) sebagai tambahan. Alasan-alasan Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang telah bekerja di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebagai Calon Pegawai Negari Sipil (CPNS) dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KM305/SJ.2.3/UP.1/1996 tanggal 9 Februari 1996, kemudian diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Surat Keputusan Direkur Jenderal Bea Cukai Nomor KEP126/BC/UP.2/1997 tanggal 24 Maret 1997 dengan … dan menjabat sebagai Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai KPPBC Entikong periode September 2008 sampai dengan Maret 2011 dengan wilayah kerja meliputi Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong. Bahwa Pemohon diadili dalam persidangan tindak pidana korupsi sebagaimana termaktub dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 02/PID.SUS/TP.Korupsi/2015/PN.Pontianak yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa Iwan Jaya … menjatuhkan pidana kepada Pemohon oleh karena itu dengan pidana enam tahun dan seterusnya. Bahwa jaksa penuntut umum dalam hal ini Kejati Kalimantan Barat di dalam surat dakwaan dan surat tuntutan perkara atas nama Pemohon di Pengadilan Negeri Tipikor Pontianak menyatakan bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 5 ayat (4) dikaitakan dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang isinya berbunyi … yang isinya berbunyi, untuk … Pasal 5 ayat (3), “Untuk 7

pelaksanaan dan pengawasan pemenuhan kewajiban pabean ditetapkan kawasan pabean, kantor pabean, dan pos pengawasan pabean.” Kemudian untuk ayat (4) berbunyi, “Penetapan kawasan pabean, kantor pabean, dan pos pengawasan pabean dilakukan oleh menteri karena … oleh menteri.” Oleh karena itu karena PPLB Entikong belum ada penetapan sebagai kawasan pabean oleh menteri, maka tidak boleh ada kegiatan impor barang di PPLB Entikong dengan menggunakan dokumen pemberitahuan impor barang atau PIB sama sekali. Bahwa pada faktanya terdapat peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang masih berlaku sampai dengan saat permohonan ini diajukan ke Majelis Konstitusi yang telah memperbolehkan dilakukannya impor dengan menggunakan PIB di PPLB Entikong sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang. Pasal 5 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan beserta penjelasannya. Kemudian Pasal 1 dan 3 Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 36KP3/1995 tanggal 13 Maret 1995 tentang Perdagangan Lintas Batas Melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong di Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian Surat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Nomor 1.104/DAGLU/SD/12/2014 tanggal 22 September … 22 Desember 2014. Kemudian Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana, Prasarana, dan Pelayanan Lintas Batas Antaranegara. Surat Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan tembusan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Nomor 135.4/2141/SJ tanggal 28 April 2015 dalam hal penyelesaian masalah PPLB Entikong. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 PMK.04/2007 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara dan Pasal 2 dan 3 ayat (1) Peraturan Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor P20/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kawasan Pebean dan Tempat Penimbunan Sementara dan seterusnya. Angka 2, 5, dan 6 surat PLH Direktur PPKC kepada Kakanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat Tembusan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor S441/BC.8/2015 tanggal 21 Mei 2015 Hal Penegasan Kewajiban Pabean Di Perbatasan Darat Kalimantan Bagian Barat. Demikian, Yang Mulia. Bahwa (...) 31.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, petitumnya ... petitumnya.

8

32.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Petitumnya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon agar memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berdasarkan kewenanganya sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Tahun 1945 ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berkenan untuk memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Menyatakan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 23A, dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak ditafsirkan untuk keperluan pelayanan pengawasan kelancaran lalu lintas barang dan ketertiban bongkar muat barang serta pengamanan keuangan negara. Undang-undang ini menetapkan adanya kawasan paeban di pelabuhan laut, bandar udara, dan kantor pabean di tempat-tempat lainnya yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan direktorat jenderal bea cukai. 3. Menyatakan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 23A, dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sepanjang tidak ditafsirkan penetapan terhadap kantor pabean dimaksudkan agar kantor pabean dapat melaksanakan fungsi sebagaimana dijelaskan pada ayat (3). 4. Menyatakan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak ditafsirkan untuk keperluan pelayanan, pengawasan, kelancaran lalu lintas barang dan ketertiban bongkar muat, serta pengamanan keuangan negara. Undang-undang ini menetapkan adanya kawasan pabean di pelabuhan laut, bandar udara, dan kantor pabean di tempat-tempat lainnya yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan direktorat jenderal bea cukai. 5. Menyatakan bahwa Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan tidak mempunyai kekuatan hukum 9

mengikat, sepanjang mengikat dengan segala akibat hukumnya, sepanjang tidak ditafsirkan penetapan menteri terhadap kantor pabean dimaksud agar kantor pabean dapat melaksanakan fungsi sebagaimana penjelasan pada ayat (3). 6. Namun apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat dan mengangap Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ini tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, mohon agar Majelis Hakim Konstitusi agar memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dengan menyatakan konstitusional bersyarat (conditionaly constitutional) diartikan bahwa kantor pabean diperlukan salah satunya untuk keperluan pelayanan pengawasan dan kelancaran lalu lintas barang dan ketertiban bongkar muat barang, serta pengamanan keuangan negara di tempat-tempat lain selain pelabuhan darat, laut ... saya ulangi, di tempat-tempat lain selain pelabuhan laut dan bandar udara yang belum ditetapkan sebagai kawasan pabean dan sepenuhnya berada di kawasan ... di bawah pengawasan direktorat jenderal bea dan cukai. 7. Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat dan menganggap Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, mohon agar Majelis Hakim Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusi terhadap Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dengan menyatakan konstitusional bersyarat (conditionaly constitutional) diartikan bahwa penetapan menteri terhadap kantor pabean dimaksud agar kantor pabean dapat melaksanakan fungsi pengawasan, pemenuhan kewajiban pabean sebagaimana pada ayat (3). 8. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Dan terakhir apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia. 33.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, terima kasih. Pada sidang pendahuluan ini, maka kewajiban Hakim untuk memberikan nasihat terhadap permohonan ini, ya. Yang pertama, saya melihat pada legal standing Pemohon, Anda menyatakan di sini bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang 10

melaksanakan tugas negara sebagai Kepala Seksi Kepabeanan Bea Cukai pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dan seterusnya, ya. Nah, Anda melihat bahwa di sini kalau Anda menyatakan warga negara Indonesia maka harus ada hak konstitusional yang dilanggar oleh undang-undang tersebut. Di dalam undang-undang ini, Anda meminta Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (4), ya. Pasal 51 Undang-Undang MK itu menyatakan siapa yang bisa menjadi legal standing di sini adalah kalau seseorang itu mempunyai hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian yang kedua, hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undangundang yang dimohonkan pengujian. Yang ketiga, kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Kemudian adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Yang terakhir adalah adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. Kalau Anda melihat pada Pasal 5 ayat (3). Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Kepabeanan itu mengatakan, “Untuk pelaksanaan dan pengawasan pemenuhan kewajiban pabean ditetapkan kawasan pabean, kantor pabean, dan pos pengawas pabean.” Yang salah di mana? Ini bertentangan dengan pasal berapa Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya? Kemudian ayat ... Pasal 5 ayat (4), “Penetapan kawasan pabean, kantor pabean, dan pos pengawasan pabean dilakukan oleh menteri.” Yang salah yang mana? Pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu apa? Karena kalau di sini Anda harus melihat di sini tidak mengadili kasus konkret bahwa kemudian bisa alas dasarnya itu kasus konkret yang terjadi, tapi kita akan melihat dari rumusan pasal tersebut, apakah pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau tidak? Kalau kita melihat pasal ... Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (4), kalau itu kemudian dihilangkan dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, malah enggak ada aturannya gitu, ya. Nah, ini yang harus dilihat kembali. Jadi Anda harus melihat apakah Pemohon mempunyai legal standing. Nah, Anda kan melihat pada Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu tentang APBN, ya. Kemudian Pasal 23 pajak dan pungutan lain, itu kan enggak ada kaitannya dengan Pemohon, dengan Pasal 5 ayat (3) itu ke mana arahnya hak konstitusional itu Pasal 5 ayat 11

(3) dan ayat (4) itu harus dipertentangkan dengan pasal-pasal itu sebagai batu uji dan itu kemudian merugikan Pemohon, itu yang harus dilihat. Jadi dilihat lebih dahulu dari legal standing-nya. Kalau saya melihat dari permohonan ini, alasan permohonan sebetulnya ini bukan adanya pertentangan antara Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (4) tetapi adalah implementasi dari undang-undang tersebut. Kan di sini Anda mengatakan ada peraturan menteri dan sebagainya, yang selama ini sudah ada dan kemudian dengan undangundang ini kemudian ditafsirkan berbeda. Nah, itu tidak terlihat di sini. Jadi dalam posita itu tidak terlihat bahwa apa yang Anda mohonkan memang menjadi suatu pertentangan antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, Anda harus mencoba kalau akan dilanjutkan, maka Anda harus mencoba untuk melihat bahwa pasal ini memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 gitu, ya. Dan kemudian saya langsung saja dengan (...) 34.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Mohon izin, Yang Mulia. Bisa langsung menanggapi atau (...)

35.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Nanti saja.

36.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Nanti, oh baik. Terima kasih.

37.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Dan juga kalau saya melihat di sini Anda sudah membuat ringkasan, ya, ringkasan yang Anda berikan tadi, diterima tanggal 29, jam 13.15 WIB. Nah, di sini juga Anda membuat petitum, petitumnya ini hanya 5 ... 4, ya, tapi di dalam permohonan yang Anda perbaiki di sini tanggal 30 September, jam 09.02 WIB, ini petitum Anda itu jumlahnya lebih banyak lagi. Ini sampai 8 ... eh, 9 petitumnya. Jadi mana yang mau dipakai? Yang ringkasannya atau yang ini?

38.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Ringkasannya ... itu ringkasan yang lama dari yang (...)

12

39.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ringkasan yang lama. Jadi ... karena ringkasan ini Anda tadi bacakan.

40.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Ya, betul.

41.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, Anda bacakan petitumnya juga ... petitumnya yang di sini?

42.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Baik.

43.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Nah, jadi ini harus lihat kalau itu ringkasannya tidak dipakai untuk yang ini.

44.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Baik, nanti akan kami susulkan, Yang Mulia.

45.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Nah, kemudian kalau kita melihat petitumnya. Petitumnya ini kemudian me apa ... memaksa MK untuk menjadi positive legislator. MK selalu harusnya menyatakan bahwa pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena ... kemudian kalau bertentangan, maka kemudian petitum selanjutnya menyatakan pasal itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, begitu. Kalau saya melihat di sini, ya, petitum nomor 1, “Menerima dan mengabulkan.” Menerimanya dihilangkan saja karena permohonan ini sudah kami terima, tapi apakah nanti dikabulkan atau tidak nanti tergantung pada sidang berikutnya, ya. Sedangkan kemudian ini dinyatakan bahwa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, langsung saja, kalau Anda mengatakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai seperti ini, gitu. Nah, tetapi kalau kita melihat di sini sepanjang tidak ditafsirkan untuk keperluan pelayanan, pengawasan, kelancaran lalu lintas barang, 13

dan ketertiban bongkar muat barang, serta peng ... ini semua berarti kami mengubah Pasal 5 ayat (3) tadi. Nah, kalau Anda ... kalau misalnya Anda menginginkan ini dianggap konstitusional kalau ditafsirkan, begitu, maka Anda hanya tinggal menafsirkan kantor pabean yang Anda berikan ... tebal kan kantor pabean, Anda mestinya harus mengatakan yang dimaksud kantor pabean adalah kantor pabean di Entikong, gitu. Nah, itu kita menafsirkan. Jadi berarti bukan di setiap kantor pabean, tapi kalau Anda merumuskan seperti yang petitum nomor 2, kemudian nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, maka ini ... dan juga nomor 7 ini Anda meminta MK menjadi positive legislator. Jadi mohon dipertimbangkan lagi, ya. Tapi itu dari saya. Mohon Yang Mulia Bapak Palguna memberikan kesempatan. 46.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Sebenarnya yang akan saya sampaikan sudah disampaikan oleh Yang Mulia Ibu Ketua. Saya mau tanya dulu pada Saudara Pemohon, ini putusan untuk klien Saudara ini sudah inkracht?

47.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Belum, sedang proses di kasasi.

48.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Oh, sedang proses kasasi. Oh, berarti belum selesai upaya hukumnya sebenarnya kan. Begini, kalau saya memahami logika ... anu ... Saudara ini, seakan-akan kami ini menjadi Mahkamah banding dari putusan pengadilan sebelumnya, kalau di ini, walaupun Saudara di terakhir di … Saudara mengharapkan perubahan norma dan seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Ketua tadi, Saudara kan memaksa kami menjadi positive legislator, itu tidak bisa, tidak mungkin. Dan ini memang benar masalah penerapan norma. Jadi kalau norma yang Saudara persoalkan itu sebenarnya apa kelirunya? Enggak ada kelirunya sama sekali. Coba kita baca misalnya Pasal 5 ayat (3), “Untuk pelaksanaan dan pengawasan pemenuhan kewajiban pabean ditetapkan kawasan pabean, kantor pabean, dan pos pengawasan pabean.” Tidak ada persoalan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di situ. Lalu ayat (4) nya, “Penetapan kawasan pabean, kantor pabean, dan pos pengawasan pabean dilakukan oleh menteri.” Ini kan benar karena ada pendelegasian oleh undang-undang kan, tidak ada masalah di situ. Bahwa persoalannya kemudian menteri belum mengeluarkan ini atau itu, meskipun yang diperlukan untuk penetapan, nah itu bukan kesalahan dari undang-undangnya kan? Kan itu penerapannya. Itu kan penerapannya. Itu yang anu. 14

Saudara tidak usah menanggapi dulu ini, nanti bisa dilakukan dengan perbaikan. Sebab ini kan kami yang diwajibkan untuk memberikan nasihat. Kalau Saudara mau menggunakan ya itu, ini, kalau tidak ya tidak apa-apa, tapi nanti kalau misalnya hal yang memerlukan klarifikasi, silakan. Ini. Nah, ini persoalannya itu. Jadi ini benar-benar memang persoalan implementasi dari norma ini yang kemudian dihadapkan ... kemudian Saudara konstruksikan seolah-olah ada pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tentu tidak akan ... ini ... tidak akan ... tidak akan ada penyelesaian ini, kecuali kalau yang dimaksud dengan menteri ini misalnya tidak ada di dalam ketentuan umum, nah itu mungkin menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum. Kata menteri di sini kan sudah jelas dirujuk di dalam Pasal 1 angka 8, “Menteri adalah menteri keuangan Republik Indonesia.” Jadi yang dimaksud ditujuk di sini adalah menteri keuangan, kecuali kalau definisi itu yang tidak ada, nah Saudara benar mengatakan ini tidak ada kepastian hukum karena menteri siapa yang dimaksud? Enggak jelas itu. Tapi kalau ini kan sudah jelas, semuanya sudah jelas sebenarnya. Bahwa persoalannya di lapangan itu ada praktik yang seperti itu. Nah upaya hukumnya itu bukan pengujian undang-undang kemudian yang menjadi jalan keluar, kan Saudara sudah sampai banding. Ke tingkat banding apa itu? Masih kalah juga anunya? 49.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Ya, dikuatkan.

50.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Dikuatkan keputusan pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri. Sekarang masih dalam proses kasasi, begitu?

51.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Baik.

52.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Nah, itu. Jadi itu adalah suatu pertanda juga bahwa ini memang tidak ada persoalan konstitusionalitas norma dalam kaitan ini dan itu tampak juga dari tanda petik kegagalan Saudara dalam menjelaskan tentang legal standing dari Pemohon ini. Sebab hak konstitusional yang dirugikan apa? Kan itu yang mesti Saudara uraikan. Pasal ... misalnya pasal yang Saudara kutip tadi, apa hak konstitusionalnya misalnya yang dirugikan dengan ketentuan itu, kan gitu? Misalnya kecuali kalau kata menteri tadi itu misalnya, nah itu bisa hak Saudara atas kepastian 15

hukum kan, itu dirugikan. Tapi ini apa? Semuanya sudah jelas kok, hanya saja mungkin dalam praktiknya kemudian itu ditafsirkan seperti itu, tapi itu adalah upaya hukum untuk peristiwa yang konkret bukan karena kekaburan normanya, gitu. Itu yang kami nasihatkan pada Saudara, ya nanti kalau ada hal yang memerlukan klarifikasi ya silakan saja. Tapi yang namanya nasihat kan tergantung kepada Saudara nanti. Apakah Saudara akan terima atau tidak kami wajib menyampaikan nasihat itu. Dari saya sekian, Yang Mulia. 53.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Terima kasih. Yang Mulia Pak Suhartoyo.

54.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terima kasih, Ibu. Coba Anda buka di halaman 12 itu, di halaman 12 Anda menyantumkan penjelasan itu maksudnya penjelasan pasal ini atau penjelasan Saudara?

55.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Penjelasan pasal, Yang Mulia.

56.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Mana Anda di bukti juga enggak melampirkan penjelasan, cuma undang-undangnya saja, pasalnya dicari-cari enggak ada, tadi mau merujuk Hakim ini sebenarnya mau cari … mau dirujuk ini enggak ada fotokopinya.

57.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Baik. Apa undang-undangnya tidak sampai ke penjelasannya barangkali itu, ya, Yang Mulia.

58.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kalau itu benar penjelasannya seperti itu, berarti penjelasan ini agak bertentangan dengan pasalnya.

59.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Betul, penjelasannya seperti ini, saya ada, bisa saya (…)

16

60.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ini karena ini termasuk … ini penjelasan untuk kawasan pabean, ya?

61.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Ya, saya bacakan barangkali, Yang Mulia, sesuai dengan (… )

62.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bukan semata-mata untuk kantor pabean ini, coba dibacakan dulu.

63.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Baik. Penjelasan untuk ayat (3), “Untuk keperluan pelayanan pengawasan … untuk keperluan pelayanan, pengawasan, kelancaran lalu lintas barang dan ketertiban bongkar muat barang, serta pengamanan keuangan negara, undang-undang ini menetapkan adanya kawasan pabean di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan direktorat bea dan cukai dan menetapkan … dan (…)

64.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Dan apa?

65.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA “Dan menetapkan adanya kantor pabean.”

66.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ini kenapa kantor pabean Anda garis tebal? Dipertebal?

67.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Ya, maksud kami karena memang di situlah persoalannya.

68.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tapi memang ada kantor pabeannya, ya?

17

69.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Ada, ada, di sini ada, Yang Mulia.

70.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Jadi, memang ini Anda mestinya persoalkan penjelasan ini penjelasan untuk kawasan pabean, ya kan, yang sebenarnya menurut Anda mestinya Anda persoalkan sebagai sumber persoalan kenapa klien Anda itu, ya kan?

71.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Ya.

72.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ini kan satu pasal ini, kawasan dan kantor.

73.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Betul, Yang Mulia.

74.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Apakah kantor ini khusus untuk administrasi?

75.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Betul.

76.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Apakah kawasan ini juga termasuk untuk lalu lintas?

77.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Betul, Yang Mulia.

78.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kan persoalannya di situ.

18

79.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Itu maksud kami, Yang Mulia.

80.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Nah, itu harus Anda perjelas.

81.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Yang Mulia, sebentar dulu, Yang Mulia, saya menyela. Ini Saudara kutip penjelasan umum apa penjelasan ayat (3)?

82.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Penjelasan ayat (3), Yang Mulia.

83.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Karena enggak ada di buktinya ini. Sebentar dulu, saya, saya … maaf, saya potong sedikit. Ini Anda alat buktinya Anda fotokopi dari mana?

84.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Fotokopi kalau yang (…)

85.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Dari Lembaran Negara bukan?

86.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Bukan.

87.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Nah, itu dia persoalannya. Nanti kalau Saudara salah … ambil yang dari Lembaran Negara yang resmi jangan yang dari percetakan, nanti kalau salah cetak kan kita salah dokumen. Maaf, Yang Mulia. Terima kasih.

88.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Itu yang terjadi di persidangan, Yang Mulia. 19

89.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, dicek dulu itu, tapi Anda juga jangan kemudian menyalahkan peradilan umum.

90.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Oh, tidak.

91.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bahwa peradilan umum itu memang … Entikong itu masih kantor pabean, kan? Memang enggak boleh untuk impor … ekspor impor. Yang membolehkan itu kan kalau ada peraturan menteri, keputusan menteri yang Anda bacakan tadi, ya kan? Itu memang tidak … ya, kan?

92.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Karena Pasal 3 menyampaikan bahwa untuk pelaksanaan dan pengawasan pemenuhan kewajiban pabean.

93.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Anda kembali dulu ke Pasal 1, hakikat dari kantor pabean apa?

94.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Ya.

95.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Baca dulu ayat (1) nya itu yang ada di depan di halaman … yang tadi, Yang Mulia Pak Palguna anu bacakan tadi. Ayat (4) ini, kantor pabean ini terbatas pada kewajiban kepabean. Itu kepabeanan, mungkin menyangkut (…)

96.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Pemenuhan kepabeanan, Yang Mulia.

97.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya. Itu bukan lalu lintas, untuk ekspor impor enggak boleh, beda dengan yang kawasan.

20

98.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Inilah yang kemudian di (…)

99.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Nanti dulu.

100. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Baik. 101. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Itulah yang Anda persoalkan di peradilan umum itu makanya jangan kemudian terlalu mudah menyalahkan peradilan umum. 102. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Baik, Yang Mulia. 103. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Karena memang Entikong itu kantor pabean. Kemudian, disalahgunakan untuk ekspor impor, menyalahgunakan kewenangan, makanya kena kasus korupsi itu. Tapi ini persoalannya lain, ya, saya hanya mengingatkan. 104. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Ini, ini, ini yang disalah … mestinya justru dapat penafsiran baru di sini, di sini di … di … sebelum masuk materi. Bahwa itu yang ingin kami mintakan pengujian bahwa apakah kantor pabean itu … apa namanya (…) 105. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Silakan, Anda mengajukan penafsiran di MK, silakan. Itu memang lembaganya. Tapi Anda mengatakan bahwa itu peradilan umum salah tafsir itu setelah ada putusan MK (…) 106. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Tafsir subjektif maksud kami. Kan di situ kan tafsiran subjektif bagi penegak hukum. 21

107. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kalau subjektif semua orang bisa menafsirkan. Tapi kalau undangundang itu mengatakan kantor pabean, ya tidak boleh untuk ekspor impor. Beda dengan kawasan, harus dibedakan itu. 108. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Itulah yang kemudian kita minta ditafsirkan supaya jelas, supaya nanti (…) 109. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Nah, Anda katakan salah dengan peradilan umum nanti kalau sudah ada putusan MK itu memang permohonan Saudara ini dikabulkan. 110. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Baik, Yang Mulia. 111. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, kan? 112. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Baik, Yang Mulia. 113. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Jadikan itu memori kasasi Anda di MA sana kalau nanti permohonannya dikabulkan, tapi belum tentu dikabulkan. 114. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Saya tarik menyalahkan tadi di peradilan umum. 115. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, jangan gampang … karena memang hakim peradilan umum pasti acuannya Pasal 5 ayat (4) yang mempunyai fungsi Pasal 1 ayat (4) ini.

22

116. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Sebagaimana kami jelaskan dalam posita kami bahwa pada saat persidangan, undang-undang yang jadi panduan jaksa dalam menuntut klien kami (Pemohon) itu di ayat (3) itu tidak ada kantor pabean sebagaimana di Undang-Undang 95 … Nomor 10 Tahun 1995. Kalau di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 memang kantor pabean belum masuk. Tapi setelah di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 kantor pabean masuk di situ, sehingga dia bisa melakukan pemenuhan kepabeanan. 117. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, tapi jaksa pasti mendakwanya dengan pasal yang … undangundang yang baru ini, Nomor 17 Tahun 2006 ini, ya kan? 118. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Oleh karena itulah, kalau (…) 119. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Nanti dulu, nanti dulu. Ya kan? Penuntut umum pasti mendakwanya dengan pasal undang-undang yang baru ini, enggak mungkin dengan yang lama. Betul, kan? 120. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Yang lama, betul. Betul. 121. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Itu lah. 122. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Justru di situ ada … ada sesuatu yang tidak nyambung. Bahwa kemudian dituntut dengan undang-undang baru, tetapi isinya, esensinya adalah undang-undang yang lama karena kalau di undang-undang yang baru tidak ada masalah. Oleh (…) 123. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Nanti ditanggapi saja, kita enggak usah debat.

23

124. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Oh, baik. Terima kasih. 125. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Artinya, nanti Anda boleh (…) 126. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Tapi itu penjelasan resmi dari sini, Yang Mulia, yang ayat (3)-nya tadi. 127. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Mestinya penjelasannya. Ya, ini yang mau saya sampaikan itu (…) 128. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Baik, baik. 129. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kalau pasalnya sudah jelas. Tapi kalau penjelasannya ini menjadi mendua, ya kan? Karena ini untuk kantor … kantor pabean Pasal 3 ini. Tapi penjelasannya termasuk dengan (…) 130. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Mohon izin, Yang Mulia. Kami memang bermaksud untuk menguji penafsiran apa … penjelasannya, bukan … bukan … bukan pasalnya. 131. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Mana? Di petitum tidak. Justru penjelasannya kamu … Saudara masukkan di … di norma, di pasalnya. 132. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Saya masukkan itu. 133. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bukan ini yang nor … Yang Mulia. Bahasa penjelasan (…)

24

134. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Barangkali skema ininya … tapi yang … yang kami maksudkan seperti yang disampaikan Yang Mulia Hakim Konstitusi. 135. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, penjelasan itu Saudara anu … ambil secara utuh. 136. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA He em. 137. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Saudara masukkan di norma. 138. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Baik. 139. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Supaya MK itu menafsirkan seperti itu. Itu, kan? 140. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Baik. Baik, Yang Mulia. 141. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Nah, itu yang dibilang Ibu tadi ini positive legislator. Kecuali Saudara memang menguji penjelasan. Saudara tahu enggak kalau penjelasan juga bisa diuji sebenarnya? 142. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Ya. Yang terkait dengan yang kami mintakan ini, penafsiran. 143. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Penjelasan bisa enggak diuji? Tahu, enggak?

25

144. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Itu yang kami inginkan, Yang Mulia, untuk menguji penjelasan. 145. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, tapi ini Anda norma kalau ini Pasal 5 kok, bukan penjelasan, kok. Kata penjelasannya enggak ada. 146. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Baik, baik, baik. 147. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kalau ada penjelasan Pasal 5 ayat sekian. 148. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Termasuk di … di ayat (4) itu kan cukup jelas. Nah, kami ingin itu di … di … dijelaskan. Maksudnya … maksud kami ditafsirkan itu dijelaskan, itu diberikan … diberikan norma gitu, diberikan penjelasan terhadap ayat (4) nya. 149. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, terserah nanti Anda perbaiki bagaimana. Tapi jangan kemudian Anda itu merasa kliennya ini kalau menurut Anda dizalimi, kemudian Saudara mencari celah-celah bahwa ini sebenarnya boleh dipersoalkan penjelasan atau pasal (…) 150. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Mohon maaf, kami bukan apa … PH di perkara yang itu, tidak. Kami untuk yang di ini saja. 151. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Lho, Anda kan mendalilkan kasus konkret itu, toh? 152. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Ya, tapi bukan kami PH-nya.

26

153. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bahwa jaksa dan hakim menafsirkan Pasal 5 ayat (3) dan (4) ini yang (…) 154. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Ya, berdasarkan putusan. 155. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, kan? 156. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Ya. 157. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, artinya jangan kemudian karena itu kemudian Saudara gimana ini Pasal 3, Pasal 4 ini apakah multitafsir apa tidak? Meskipun sebenarnya susah mencari ini multitafsir. Pasal 3 cukup jelas. Pasal 4 cukup jelas. Hanya memang Anda kemudian terjebak dengan aturanaturan organik yang Saudara sebutkan tadi, ada peraturan menteri, peraturan … ini yang menyebutkan bahwa Entikong itu sebenarnya kawasan pabean. 158. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Bukan kawasan pabean. Itu tidak disebutkan. 159. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bukan. Tapi menjadi fungsi seolah-olah seperti kawasan. 160. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Pemenuhan kewajiban pabean. 161. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Karena bisa menjadi tempat untuk lalu-lintas barang tadi. Kan ada yang salah satu Anda bacakan tadi.

27

162. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Ya. 163. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, kan? Artinya, ada peningkatan fungsi dari kantor menjadi kawasan sebenarnya secara (…) 164. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Tidak. Se … sepanjang … sepanjang fasilitas batas itu belum ditetapkan menjadi kawasan pabean, maka negara kan tidak boleh kehilangan di situ? Karena kan impor tetap berjalan bahwa apa … untuk menjaga keuangan negara, maka kemudian kewajiban dari kantor pabean untuk melaksanakan (…) 165. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kata siapa itu? 166. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Kata undang-undang. 167. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Undang-undangnya mana? Bahwa kalau kantor, ya kantor. Tidak bisa untuk lalu-lintas. Anda itu bagaimana? 168. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Betul (…) 169. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tidak boleh itu ekspor-impor, makanya itu yang disalahkan oleh jaksa, oleh pengadilan. Jangan Anda memperluas sendiri karena klien Anda dirugikan. Itu harus ada fungsi yang satu tingkat di atasnya menjadi kawasan, baru boleh untuk lalu-lintas. Makanya ada kawasan lalu-lintas dan pos pengawasan. Kawasan, kantor, pos pengawasan. Itu ada tiga fungsi itu kan yang masing-masing punya derajat yang berbeda. Ayo mau diskusi sampai kapan juga. Coba nanti direnungkan kembali.

28

170. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Baik, kami akan pertimbangkan. 171. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kalau memang Anda merasa bahwa penjelasannya ini yang (…) 172. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Penjelasannya. 173. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Multitafsir, ya eksplor saja penjelasan ini. 174. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Baik, terima kasih masukannya, Yang Mulia. 175. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terus kemudian, petitum seperti yang disampaikan Yang Mulia sebelumnya tadi bahwa ini enggak ada ini di MK penjelasan dimasukkan di dalam norma seolah menjadi pasal begitu. Waduh, nanti positive legislator itu. Ya, paham ya, Masnya? Terima kasih. 176. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Baik, Yang Mulia. Terima kasih masukannya. 177. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, jadi Anda sudah tahu mana yang harus diperbaiki. 178. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Baik, Yang Mulia. 179. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Kasus konkret itu bisa buat landasan masuk, ya.

29

180. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Baik, Yang Mulia. 181. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Tapi kemudian yang harus dilihat adalah pasal mana atau apa yang Anda inginkan, apakah pasalnya, apakah ayatnya saja, ataukah frasa dari pasal itu, silakan. 182. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Penaf … apa … penjelasannya bisa, Yang Mulia? 183. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Penjelasan bisa. Kalau Anda melihat pada penjelasan yang tidak sesuai dengan pasalnya, begitu kan? 184. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA He em. 185. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Nah, jadi … nah, kalau Anda melihat di sini Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (4) kan Anda enggak pernah mengatakan penjelasannya di apa … perbaikan permohonan Anda itu nomor 7 dan nomor 8 itu jelas yang dimaksud adalah ini yang asli, ya, asli yang 30 September itu di nomor 7 dan 8 itu pasalnya. Jadi kalau pasal ini Anda mengatakan bertentangan dengan konstitusi, ya, jelas enggak. Kalau petitumnya Anda ubah seperti itu. Nah, itu MK jadi positif legislator, maka Anda harus melihat lagi kembali tadi kalau ada penjelasan yang kemudian tidak sesuai, nah itu yang harus Anda rumuskan, dan Anda sesuaikan antara posita dan petitumnya, apa yang menjadi alasan permohonan dan apa yang Anda minta dari Mahkamah ini, gitu ya. Anda mempunyai waktu 14 hari untuk memperbaiki. Jadi perbaikan kami tunggu sampai tanggal 13 Oktober, Selasa, 13 Oktober 2015, Pukul 10.00 WIB melalui Kepaniteraan, ya. Apakah Anda mau memasukkan apa yang sudah kita nasihatkan atau tidak terserah pada Anda, ya. Tapi itu kewajiban kami untuk memberikan nasihat itu, ya. Ada hal-hal yang perlu disampaikan?

30

186. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Terkait yang disampaikan Yang Mulia Pak Dewa tadi, apakah untuk bukti undang-undang perlu kami ganti dengan (...) 187. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, ya, ya ambil yang dari Lembaran Negara, ya. 188. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Baik, terima kasih. 189. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Dan lengkap dengan penjelasan karena biasanya penjelasan itu ada yang enggak cuma ditulis cukup jelas saja, ada yang kemudian penambahan norma baru juga di sana, ya. 190. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Baik, terima kasih, Yang Mulia. 191. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. Karena sudah tidak ada permasalahannya maka saya anggap sudah selesai (...) 192. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Satu lagi barangkali, Yang Mulia. Begini, kami telah mengirimkan permohonan terkait dengan untuk bisa supaya Pemohon terlibat di dalam persidangan ini setidak-tidaknya dalam pemeriksaan ahli, barangkali kalau nanti berlanjut untuk ahli terkait maupun dari Pemohon karena yang bersangkutan saat ini di dalam rumah tahanan di Pontianak barangkali karena memang kami baca ada kerja sama antarfakultas kami mohonkan untuk kalau bisa pakai video conference begitu untuk dua sesi saja, untuk keterangan ahli saja. 193. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, kita sudah terima surat itu akan kita pertimbangkan tetapi apakah ini perkara ini langsung masuk nanti ke Pleno dan perlu dipersidangkan secara Pleno atau tidak, nanti tergantung pada Rapat Permusyawaratan Hakim setelah Anda membuat perbaikan, ya. 31

194. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Baik, Yang Mulia. 195. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Nah, kemudian boleh ditayangkan atau tidak itu tergantung karena kalau Anda ... melihat surat yang dikirimkan maka itu kita diminta untuk melihat pada persidangan kasus konkritnya. 196. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Secara selektif itu nanti. 197. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Nah, kalau kasus konkritnya kan kita enggak ... kalau kita mau melihat kasus konkrit itu dari awal harus kita ikutin semuanya, di pengadilan negerinya bagaimana, di bandingnya bagaimana. Nah, kalau kita enggak tahu itu, Anda cuma sepotong-sepotong nanti malah tidak bagus, ya. Jadi kita lihat. Lebih baik Anda kalau mengajukan itu dalam alat bukti secara tertulis apa yang terjadi dalam persidangan itu saja, gitu, tapi kalau untuk ditayangkan mungkin perlu di pikirkan kembali nanti akan dirundingkan dalam RPH, ya. 198. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO CITRA BUANA Baik, Yang Mulia. Terima kasih. 199. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Jadi saya tutup sidang ini. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 16.13 WIB Jakarta, 30 September 2015 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004 Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

32