2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 129/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)

JAKARTA RABU, 18 NOVEMBER 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 129/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan [Pasal 26C ayat (1), Pasal 36C ayat (3), Pasal 36D ayat (1), dan Pasal 36E ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Teguh Boediyono 2. Mangku Sitepu 3. Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), dkk ACARA Perbaikan Permohonan (II) Rabu, 18 November 2015 Pukul 11.07 – 11.17 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Manahan MP Sitompul 2) I Dewa Gede Palguna 3) Patrialis Akbar Ery Satria Pamungkas

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Teguh Boediyana 2. Mangku Sitepu B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Hermawanto

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.07 WIB 1.

KETUA: MANAHAM MP SITOMPUL Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 129/PUU-XIII/2015 dibukan dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X

Kepada Pemohon atau Kuasanya, silakan. 2.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO Terima kasih, Yang Mulia. Pada persidangan kali ini yang hadir saya sendiri selaku Kuasa Hukum Hermawanto. Sebelah kanan kami Pemohon Dr. Mangku Sitepu dan sebelah kiri kami Pemohon pertama Bapak Teguh Boediyana. Terima kasih, Yang Mulia.

3.

KETUA: MANAHAM MP SITOMPUL Baik, jadi hadir Kuasanya Hermawanto, ya, dengan Prinsipal dua orang, ya. Di sini ada tiga Pemohon, ya. Jadi yang hadir cuma dua? Baik. Sebelumnya Pemohon ini ada pergantian, ya, ada yang mengundurkan diri diganti dengan yang lain. Baik, di sini kami sudah menerima perbaikan yang sudah dilakukan oleh Kuasa Pemohon, jadi kami minta agar Kuasa Pemohon menjelaskan perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan oleh Pemohon secara singkat. Ya, silakan.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO Terima kasih, Yang Mulia. Sesuai nasihat Majelis pada persidangan sebelumnya. Yang pertama kami memperbaiki tentang ada kesalahan ketik di dalam penulisan Pasal 36C yang sebelumnya adalah tertulis Pasal 3 ... Pasal 26C. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perubahan tentang Pemohon. Pemohon H. Asnawi pada Pemohon Nomor V diubah, diganti karena mengundurkan diri. Diganti menjadi Mutowif. Kemudian Dedi Setiadi Pemohon III yang tadinya adalah selaku Ketua Gabungan Koperasi Susu, sekarang atas nama sebagai diri pribadi. Dan terkait dengan saran Majelis karena objek permohonan kami juga ada kata-kata yang kurang dipahami oleh umum terkait dengan ternak ruminansia indukan, terus istilah zona dan juga

1

istilah ternak hewan ataupun produk hewan. Kami sudah lampirkan itu di dalam permohonan, ada di halaman 7. Kemudian kami juga sudah menjelaskan tentang legal standing hak konstitusional Pemohon yang merasa dirugikan dalam adanya undang-undang atau frasa yang kami ajukan objek permohonan. Namun kami ... terkait dengan objek permohonan yang Majelis dalam persidangan yang lalu menyampaikan apakah perlu dipertimbangkan untuk diubah permohonannya menjadi konstitusional bersyarat. Kami bicarakan dengan Prinsipal kami, Prinsipal tetap pada pendiriannya bahwa permohonannya tetap memohon agar frasa atau zona dalam suatu negara dan kata-kata zona dalam Pasal 36C ayat (1), Pasal 36C ayat (3), Pasal 36D ayat (1), dan Pasal 36E ayat (1) dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi dari situ kami tidak menyampaikan perubahan. Kemudian kami menambah, Yang Mulia, berkaitan dengan item permohonan kami. Dalam permohonan kami tambahkan berkaitan dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 karena substansi dari permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan rumusan norma yang dahulu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi terkait putusan pasal ... Putusan 137 Tahun 2009, maka kami mohon sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi agar Mahkamah Konstitusi tidak perlu meminta keterangan dari DPR dan Presiden, dan cukup untuk segera menyampaikan putusan karena substansinya adalah substansi dari Putusan Nomor 137. Tambahan yang lain di dalam permohonan kami menambahkan rumusan norma. Rumusan pasal terkait dengan permohonan poin 4. Jadi seandainya permohonan kami dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka rumusan pasal ... Pasal 36C ayat (1), Pasal 36C ayat (3), Pasal 36D ayat (1), Pasal 36E ayat (1) kami rumuskan jika frasa maupun kata objek permohonan kami dikabulkan, maka rumusannya menjadi seperti itu. Itu saja, terima kasih, Yang Mulia. 5.

KETUA: MANAHAM MP SITOMPUL Baik, jadi sudah di ... ada perubahan, ya. Baik, Pemohon demikian juga alasan Pemohon yang mengaitkan dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya bahwa adanya ketidakpatuhan dalam pembuatan undangundang yang baru ini. Baik, kemudian dari surat kuasa yang mungkin kemarin juga kita ingatkan, ya, sudah dilakukan surat kuasa perbaikan, namun khusus untuk Saudara Gun Gun Muhammad ini nampaknya belum dibuat perubahan atau perbaikan surat kuasa, nampaknya belum ada di sini. Nanti diperiksa lagi dulu ya, yang … masih yang lama yang saya lihat 2

yang belum menunjuk merujuk ke ... ini masih yang umum, yaitu Undang-Undang Nomor 1 dan juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, padahal yang lain sudah ada surat kuasa perbaikan yang sudah menunjuk ke Pasal 36C, Pasal ... ya, coba dilihat dulu nanti, saya belum lihat di sini surat kuasa perbaikan, khususnya dari Gun Gun Muhammad Lutfi, ya. Silakan, Yang Mulia. 6.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, Saudara Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Sebenanrya ya saya justru ingin menanyakan poin 4 dari petitum Saudara itu karena itu adalah bukan kewenangan kami sebenarnya. Kami tidak boleh merumuskan norma, pasti Saudara Kuasa sudah tahu itu ya bahwa demikian, sehingga yang poin 4 itu sesungguhnya tidak perlu ada di dalam permohonan karena kami tidak berwenang untuk membuat rumusan norma itu, kan itu adalah tugas pembentuk undangundang. Kami cuma bisa mencoret atau memberi makna, itulah makanya dulu pada persidangan sebelumnya kami meminta atau Saudara dinasihatkan, dinasihati untuk memberikan ... apa ... di dalam petitum itu konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat, sehingga ... nah, kalau begitu caranya, sehingga kami bisa memberikan makna. Tapi kalau diminta merumuskan seperti begini kami tentu tidak mempunyai kewenangan karena itu adalah bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, itu adalah kewenangan legislator, begitu.

7.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO Boleh? Ya, Yang Mulia, kalau di dalam poin 4 permohonan di situ kami hanya mencantumkan pasal ... misalnya Pasal 36C ayat (1), jika permohonan kami dikabulkan terkait dengan frasa atau zona dalam suatu negara maka berarti rumusan atau zona dalam suatu negera menjadi tidak ada dan rumusannya menjadi kalimat seperti ini, begitu, Yang Mulia. Jadi bukan menemukan rumusan baru.

8.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, oleh karena itu ... itu sebenarnya ... ya, baiklah kalau itu yang Saudara maksudkan, walaupun sebenarnya kalau tanpa mencantumkan itu pun kalau permohonan dikabulkan akan otomatis pasti seperti itu bunyinya.

9.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO Betul, Yang Mulia.

3

10.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Karena kalau kata yang dicoret itu kan sesuai dengan UndangUndang Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal, ayat, atau bagian dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itulah yang dinyatakan bertentangan, sehingga kalau ada sesuatu kata atau frasa yang dicoret itu bunyinya akan menjadi seperti itu. Demikian. Ya, baik, kalau demikian itu saja yang kami … yang dari saya menjadi catatan. Ya, barangkali mengenai alat bukti nanti Yang Mulia Pak Ketua akan menyampaikan apakah ada tambahan dari Saudara apakah itu. Terima kasih, Yang Mulia.

11.

KETUA: MANAHAM MP SITOMPUL Silakan, Yang Mulia Pak Patrialis Akbar. Baik, sudah cukup. Untuk alat yang sudah diajukan kami melihat di sini ada P-1 sampai dengan P-3, masih ada tambahan? Baik, nanti setelah ini, setelah sidang ini nanti bisa ditambahkan, namun ini akan kami sahkan lebih dahulu ya P-1 sampai dengan P-3. KETUK PALU 1X Baiklah, mengenai kelanjutan dari permohonan ini nanti akan dibawakan ke Sidang Majelis Lengkap atau RPH, apakah nanti ini kan disidangkan Pleno atau tidak nanti itu kan diberitahukan nanti hasilnya kepada Pemohon dalam waktu yang tidak terlalu lama, ya. Oleh karena itu karena pemeriksaan dalam permohonan ini kami anggap sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 11.17 WIB Jakarta, 18 November 2015 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

4