GUBERNUR GORONTALO GUBERNUR GORONTALO KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 160 / 02 / IV /2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN HUKUM TERPADU PADA PELAKSANAAN SIDANG ITSBAT NIKAH MOBILE DI KABUPATEN BONE BOLANGO GUBERNUR GORONTALO, Menimbang
: a. bahwa
untuk
pemberian
memenuhi
bantuan
tuntutan
Hukum
dan
masyarakat
Hak
Asasi
dalam
Manusia,
khususnya dalam menyelesaikan status hukum perkawinan bagi masyarakat yang tidak mampu di Provinsi Gorontalo serta pemberian pelayanan secara terpadu dan terkoordinir dalam pelaksanaan sidang Itsbat nikah mobile di Kabupaten Bone Bolango, perlu Tim Pelayanan Hukum Terpadu; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
Gorontalo tentang Pembentukan Tim Pelayanan Hukum Terpadu Pada Pelaksanaan Sidang Itsbat Nikah Mobile di Kabupaten Bone Bolango; Mengingat
: 1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1974
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 2. Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 3. Undang–Undang Pembentukan
Nomor Provinsi
38
Tahun
Gorontalo
2000
(Lembaran
tentang Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060); 4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang–Undang Perimbangan
Nomor
Keuangan
33 antara
Tahun
2004
Pemerintah
tentang
Pusat
dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 7. Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 8. Undang–Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
Provinsi
Gorontalo
Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 15); Memperhatikan: Nota
Kesepahaman
Pengadilan
Tinggi
Kementerian Nomor
:
antara Agama
Agama
Gubernur
Gorontalo
Provinsi
Gorontalo
dan
Gorontalo
30/Hukum-Org/NK/X/2013,
A/1235/X/2013
dan
Nomor
dengan
Kantor
Wilayah
masing-masing
Nomor
:
W-26-
KW.30/5-b/PW.00/477/2013
tanggal 9 Oktober 2013. MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KESATU
: Pembentukan
Tim
Pelayanan
Hukum
Terpadu
pada
Pelaksanaan Sidang Itsbat Nikah Mobile di Kabupaten Bone Bolango sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. KEDUA
: Tim Pelayanan Hukum Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut : a. melakukan pendataan dan verifikasi terhadap pasangan suami isteri yang akan di itsbat nikah; b. menerima permohonan itsbat nikah dari pasangan suami isteri yang belum memiliki buku nikah dan melakukan penetapan jadwal sidang itsbat nikah, pemanggilan para pihak
dan
saksi-saksi
untuk
hadir
dipersidangan
dan
menetapkan pasangan suami isteri berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. melakukan proses pembuatan buku nikah dan menyerahkan kepada
pasangan
suami
isteri
yang
penetapan/putusan pengadilan agama;
telah
memperoleh
d. melakukan pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga dan menyerahkan
kepada
pasangan
suami
isteri
dan
keturunannya yang telah memperoleh penetapan/putusan pengadilan agama. KETIGA
: Dalam melaksanakan
tugasnya
Tim bertanggungjawab
dan
menyampaikan Laporan kepada Gubernur Gorontalo melalui Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo. KEEMPAT
: Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2015.
KELIMA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 2 APRIL 2015 GUBERNUR GORONTALO, TTD RUSLI HABIBIE
Tembusan: 1. Yth. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta 2. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta 3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo 4. Yth. Bupati Bone Bolango 5. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Gorontalo 6. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo 7. Yth. Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Provinsi Gorontalo 8. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone Bolango 9. Yth. Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo 10. Masing-masing yang bersangkutan.
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR : 160 / 02 / IV /2015 TANGGAL : 2 APRIL 2015 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN HUKUM TERPADU PADA PELAKSANAAN SIDANG ITSBAT NIKAH MOBILE DI KABUPATEN BONE BOLANGO PEMBINA
: 1. GUBERNUR GORONTALO 2. WAKIL GUBERNUR GORONTALO 3. KETUA PENGADILAN TINGGI PROVINSI GORONTALO 4. KEPALA KANTOR WILAYAH PROVINSI GORONTALO
KEMENTERIAN
AGAMA
5. BUPATI BONE BOLANGO PENGARAH
: 1. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO 2. ASISTEN PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO
SEKRETARIAT
DAERAH
KETUA
: RIDWAN YASIN, SH, MH (KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO)
SEKRETARIS
: KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAM PADA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI SETDA PROVINSI GORONTALO
BIDANG PENDATAAN DAN VERIFIKASI KOORDINATOR: PANITERA SEKRETARIS GORONTALO ANGGOTA
PADA
PENGADILAN
AGAMA
: 1. KEPALA SEKSI BIMAS ISLAM KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE BOLANGO 2. PANITERA MUDA PERMOHONAN AGAMA GORONTALO
PADA
PENGADILAN
3. KASUBAG PERLINDUNGAN HAM DAN PEMBINAAN PPNS PADA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO 4. USMAN TAIP, ORGANISASI GORONTALO)
SH (STAF PADA BIRO HUKUM DAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
5. MOH. RIDWAN MANTU, SE (STAF PADA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO) BIDANG PERSIDANGAN KOORDINATOR: KETUA PENGADILAN AGAMA GORONTALO ANGGOTA
: 1. WAKIL PANITERA PADA PENGADILAN AGAMA GORONTALO 2. PANITERA MUDA GUGATAN PADA PENGADILAN AGAMA GORONTALO 3. KASUBAG SENGKETA, ADVOKASI DAN KERJA SAMA PADA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
4. BAYU P. ADYASAH HUSA, SH (STAF PADA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO) 5. DIAH AYU N. PRASTIWI (STAF PADA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO) BIDANG PEMBUATAN BUKU NIKAH KOORDINATOR: KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE BOLANGO ANGGOTA
: 1. KEPALA SEKSI BIMAS ISLAM KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE BOLANGO 2. KASUBAG AKUNTABILITAS DAN TATA LAKSANA PADA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO 3. KASUBAG TATA USAHA PADA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO 4. IMRAN MOHAMAD (STAF PADA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO) 5. IMRAN MOHAMAD (STAF PADA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO)
BIDANG PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DAN KARTU KELUARGA KOORDINATOR: KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BONE BOLANGO ANGGOTA
: 1. SEKRETARIS PADA DINAS KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BONE BOLANGO
DAN
2. KEPALA BIDANG CATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BONE BOLANGO 3. KEPALA BIDANG PIAK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BONE BOLANGO 4. MOH. FADLY FACHRUDIN, S.SOS (STAF PADA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO) 5. HERLINA A. NAKI, SH (STAF PADA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO) GUBERNUR GORONTALO, TTD RUSLI HABIBIE
