2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 40/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)

JAKARTA SENIN, 20 APRIL 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 40/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 32 ayat (1) huruf c dan Pasal 32 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Bambang Widjojanto ACARA Perbaikan Permohonan (II) Senin, 20 April 2015, Pukul 13.43 – 14.07 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Patrialis Akbar 2) Muhammad Alim 3) Wahiduddin Adams Sunardi

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Abdul Fickar Fadjar 2. Budi Setyanto 3. Moch. Ainul Yaqin 4. Ridwan Bakar

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.43 WIB 1.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Kita mulai, Pak. Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Perkara Nomor XIII/2015, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

40/PUU-

KETUK PALU 3X Silakan ini siapa? 2.

pada

Pemohon, yang hadir hari

KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL FICKAR HADJAR Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Sebelah kanan saya, Moch. Ainul Yaqin. Kemudian. Kemudian saya sendiri, Abdul Fickar Hadjar. Sebelah kiri saya, Budi Setyanto. Dan sebelah kiri lagi, Ridwan Bakar. Terima kasih.

3.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik. Hari ini adalah perbaikan permohonan, kelanjutan dari sidang pendahuluan yang pertama. Perbaikannya bagaimana, Pak Abdul?

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL FICKAR HADJAR Perbaikan sudah kami lakukan sesuai dengan saran Yang Mulia, ya. Yang pertama soal … dan sudah dimasukkan hasil perbaikannya tadi pagi, ya, jam 09.00 WIB sesuai dengan … apa … saran-saran dan … dari Yang Mulia yang 2 minggu kemarin disarankan.

5.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik. Jadi, kami sudah konfirmasi ke Panitera, ternyata memang permohonannya … perbaikan permohonannya sudah masuk hari ini, ya, tadi pagi. Baik, pada kesempatan ini, kami ingin mendengar sepintas garis besar dari perbaikan permohonan ini tentang apa saja, apakah itu juga ada hal-hal baru seperti yang disampaikan pada persidangan yang lalu. Jadi, secara garis besarnya disampaikan. Silakan, Pak Abdul Fickar Hadjar.

1

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL FICKAR HADJAR Terima kasih, Yang Mulia. Perbaikan yang pertama, yaitu sesuai dengan saran Yang Mulia, kami tambahkan opening statement, ya, yang antara lain berisi bahwa … apa … pemberantasan korupsi itu merupakan atau disebut sebagai constitutional important sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12, 16, 19 Tahun 2006, juga kutipan dari makalahnya Dr. Patrialis Akbar mengenai dinamika lembaga-lembaga negara mandiri di Indonesia pasca-Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasca amandemen … pasca-Undang-Undang Dasar Tahun 1945, antara lain itu isinya opening statement. Kemudian yang kedua, mengenai Kewenangan Mahkamah, ya. Kewenangan Mahkamah juga kami perbaiki sesuai dengan sarannya Majelis Yang Mulia. Kemudian yang ketiga, soal kedudukan hukum atau legal standing, ya. Mengenai legal standing ini juga kami sudah perbaiki, yang antara lain tekanannya pada bahwa Pemohon adalah warga negara yang diangkat melalui Keppres sebagai wakil ketua merangkap anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, yang kemudian karena telah dinyatakan tersangka oleh Kepolisian Republik Indonesia, kemudian diberhentikan … diberhentikan sementara, ya. Karena dituduh melakukan tindak pidana yang peristiwanya terjadi pada tahun 2010 atau sekitar 5 tahun yang lalu ketika Pemohon menangani Perkara PHPU Nomor 45 di Mahkamah Konstitusi ini, yaitu dengan tuduhan ada 4 orang saksi yang … dari 68 saksi yang mencabut keterangan. Nah, dugaan tersebut dalam sangkaan pidana di atas tidak berkaitan sama sekali dengan penyalahgunaan kewenangan dan/atau tindak pidana kejahatan yang dilakukan dalam menjalankan jabatannya sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, juga bukan tindak pidana berat lainnya seperti korupsi, terorisme, perdagangan orang, narkoba, dan illegal logging. Pemohon beranggapan penetapan menjadi tersangka dan pemberhentian sementara telah mengakibatkan kerugian konstitusional Pemohon karena: a. Tidak dapat menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai masa jabatan sebagai Komisioner KPK hingga akhir masa jabatan Desember 2015. b. Adanya ketidakpastian hukum disebabkan oleh ketidakjelasan batas waktu pemberhentian sementara dan mekanisme pemulihan status hukum Pemohon sebagai Pimpinan KPK. c. Terjadinya ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga dan aparat penegak hukum, khususnya pimpinan KPK, termasuk juga Pemohon.

2

d. Rusaknya kredibilitas dan modal sosial atau sosial kapital pada lembaga pimpinan, termasuk Pemohon dan fungsionaris Komisi Pemberantasan Korupsi. e. Terjadinya guncangan psikologis dan pada keluarga Pemohon. Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pemohon termasuk dalam kategori perorangan warga negara Indonesia. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Pemohon pengujian undang-undang. Dalam hal ini adalah Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbunyi, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi tersangka tindak pidana kejahatan diberhentikan sementara dari jabatannya.” Nah, bunyi pasal ini berpotensi dan telah menimbulkan kerugian terhadap hak-hak konstitusional Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu uraian mengenai legal standing perubahan yang sudah kami ubah. Kemudian, perubahan lainnya adalah yang pertama tetap bahwa Pemohon tetap setuju norma tersangka diberhentikan sementara itu diberlakukan pada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang harus memiliki standar moral yang tinggi dan menjadi salah satu alasan yang sangat penting karena pimpinan KPK harus menjadi contoh bagi pejabat negara dengan integritas terbaik agar dapat menjalankan tugas negara yang luar biasa untuk memberantas korupsi. Yang kedua, Pemohon memberikan penghormatan yang setinggitingginya kepada pejabat negara yang mengundurkan diri dan dalam posisinya karena telah menyandang tersangka. Namun demikian, meskipun setuju norma Pimpinan KPK diberhentikan sementara jika berstatus tersangka namun agar dapat pelaksanaannya tidak rentan atas pelanggaran dan menjadi diskriminatif, maka Pemohon memandang perlu untuk mengajukan judicial review atau pengujian undang-undang ini atas pemaknaan frasa tersangka tindak pidana kejahatan dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Alasan yang kedua. Ketentuan pemberhentian sementara berpotensi melanggar hak konstitusional Pemohon atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, serta kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan perlakuan yang berbeda antara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 3

dengan pejabat negara lainnya. Khusus untuk Pimpinan KPK, maka hanya dengan menjadikan Pimpinan KPK sebagai tersangka saja sebenarnya cukup untuk memberhentikan secara sementara. Pemberhentian sementara tersebut pada kenyatannya berupa pemberhentian yang bersifat tetap karena tidak ada mekanisme pengaturan dari pemberhentian sementara menjadi pemberhentian yang bersifat tetap. Beberapa perbandingan yang kemarin juga sudah diubah, ya, perbandingan dengan lembaga lain, terutama yang mengatur mengenai pemberhentian sementara, antara lain Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, kemudian Komisi Yudisial, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Kementerian Negara. Nah, berdasarkan perbandingan-perbandingan beberapa undangundang itu, kami menyimpulkan beberapa hal yang pertama. Bahwa pengaturan mengenai pemberhentian sementara dalam beberapa undang-undang yang ditujukan kepada pejabat atau penyelenggara negara yang status hukumnya dikualifikasi sebagai terdakwa dan bukan sebagai tersangka. Yang kedua atau B, pengaturan pemberhentian sementara menggunakan mekanisme prosedur tindak pidana yang dilakukan dalam masa jabatan, kualifikasi ancaman hukuman, dan kualifikasi jenis tindak pidana kejahatan. Yang ketiga atau C. Bahwa ada mekanisme yang mengatur tata cara pemulihan nama baik dalam periode tertentu. Nah, mengingat ... yang ... yang keempat, mengingat pengaturan pemberhentian sementara dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi didasarkan pada status tersangka, pemberhentian sementaranya bukan terdakwa. Demikian juga tidak terdapat pengaturan mekan ... tentang mekanisme, prosedur, dan waktu dilakukannya tindak pidana, maka adalah beralasan jika penetapan pemberhentian sementara Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi didasarkan pada kualifikasi jenis tindak pidana korupsi, terorisme, perdagangan orang, narkotika, dan illegal logging, dan tindak pidana yang diancam pidana mati, serta perbuatan pidana itu dilakukan pada masa periode jabatannya. Hal tersebut membuktikan ketentuan yang terdapat pada Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mengatur secara jelas mengenai mekanisme pemberhentian sementara. Prosedur, kualifikasi, tindak pidana, dan tindak pidana yang dilakukan dalam masa jabatan, maka oleh karenanya bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Karena itu, tidak adanya 4

persamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) tersebut, maka ketentuan tersebut juga berpotensi menjadi ... terjadi ... terjadinya ketidakpastian hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat ... Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Kemudian, mengenai pengaturan menghadapi tindakan polisional tidak ada perubahan, ya. Tidak ada perubahan. Yang kesim ... yang kesimpulannya adalah bahwa pasal-pasal yang menegaskan dengan sangat jelas bahwa pejabat atau penyelenggara negara di dalam undang-undang yang kami sebutkan, antara lain Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Mahkamah Agung, UndangUndang Badan Pemeriksa Keuangan, Undang-Undang Komisi Yudisial. Bahwa undang-undang tersebut memiliki tata cara, mekanisme, dan prosedur yang dapat melindungi pejabat dimaksud secara hukum dalam tindakan polisional. Tata cara, mekanisme, dan prosedur serupa tidak dimiliki oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga dapat dikualifikasi sebagai tidak adanya perlindungan hukum. Meskipun Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas negara yang tidak kalah beratnya dan bahkan sangat berat dalam pemberantasan korupsi yang sudah terjadi secara masif, sistematis, dan terstruktur. Bahkan, frasa tersangka tindak pidana kejahatan dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 berpotensi menjadikan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan sementara tanpa perlindungan dan kepastian hukum karena tidak didasarkan atas kualifikasi delik tertentu, tata cara tindakan polisional tertentu untuk dikenakan suatu upaya paksa, sehingga hal demikian sangat bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum, sebagaimana dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tentang hak setiap orang atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, serta hak atas perlakuan yang sama di depan hukum, serta kepastian hukum yang adil. Kemudian, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Pak Budi Setyanto. 7.

KUASA HUKUM PEMOHON: BUDI SETYANTO Terima kasih, Yang Mulia. Terkait dengan nomor c pada halaman 19, ini enggak ada perubahan yang signifikan, sehingga ini … terus, langsung kita menuju kepada (…)

8.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, yang ada perubahannya saja, yang ada perubahannya saja.

5

9.

KUASA HUKUM PEMOHON: BUDI SETYANTO Yang ada perubahannya itu … dalam provisi, sebagaimana yang kita … yang … sebagaimana Yang Mulia sarankan, maka kami berketetapan memang itu kita hapuskan, Yang Mulia.

10.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke.

11.

KUASA HUKUM PEMOHON: BUDI SETYANTO Nah, dalam sebuah kesimpulannya bahwa kita menyimpulkan ada 3 hal. Yang pertama adalah ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan sementara jika (…)

12.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Maksudnya Undang-Undang KPK, kali? Bukan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

13.

KUASA HUKUM PEMOHON: BUDI SETYANTO Mohon maaf, Yang Mulia. Ini salah lagi. Nanti kami akan perbaiki.

14.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, ya, ya. Direnvoi saja boleh.

15.

KUASA HUKUM PEMOHON: BUDI SETYANTO Oh, ya, baik.

16.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Nanti yang aslinya juga direnvoi.

17.

KUASA HUKUM PEMOHON: BUDI SETYANTO Baik. Ya, Undang-Undang Nomor 30, ya, KPK.

6

18.

KETUA: PATRIALIS AKBAR

19.

Ya. KUASA HUKUM PEMOHON: BUDI SETYANTO Jika ditetapkan sebagai tersangka harus dibatasi agar tidak menjadi modus melumpuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan karenanya, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nah, pembatasan itu pada poin 2 adalah menyangkut: yang pertama atau 1, jenis tindak pidananya, yaitu melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, perdagangan orang, narkotika, dan illegal logging, serta tindak pidana yang diancam pidana mati, serta perbuatan itu terkait dengan kewenangannya, yang dilakukan pada masa jabatannya. Yang kedua, hanya dapat dikenakan tindak polisional atas perintah Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. Yang ketiga, menetapkan tersangka dapat dilakukan setelah diusulkan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan mendapat izin Presiden. Keempat, frasa diberhentikan sementara dari jabatannya seharusnya dimaknai terbatas, yaitu dapat diberhentikan sementara dari jabatannya. Nomor 3. Oleh karena itu, Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250, harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dengan syarat conditionally constitutional, frasa tersangka tindak pidana kejahatan dimaknai terbatas, sebagaimana yang diuraikan pada poin 2 di atas. Dalam petitumnya, kami tidak ada perubahan. Saya kira demikian, Yang Mulia dan terima kasih.

20.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Jadi petitumnya tetap, ya?

21.

KUASA HUKUM PEMOHON: BUDI SETYANTO Tetap, Yang Mulia.

22.

KETUA: PATRIALIS AKBAR

7

Baik. 23.

KUASA HUKUM PEMOHON: BUDI SETYANTO Kecuali yang profesional, Yang Mulia.

24.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Profesional.

25.

KUASA HUKUM PEMOHON: BUDI SETYANTO Kita hilangkan.

26.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik. Cukup? Abdul Fickar, cukup?

27.

KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL FICKAR HADJAR Cukup, Yang Mulia.

28.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik. Ya, setelah kami mengikuti dari perbaikan permohonan ini, kelihatannya agak lebih fokus, ya, kelihatan, ya. Baik tentang persoalan legal standingnya, ada 5 hal paling tidak tadi yang dijadikan landasan. Kemudian, Kewenangan Mahkamah. Saya mau konfirmasi sedikit tentang masalah Kewenangan Mahkamah. Kemarin itu kita koreksi mengenai belum dimasukkannya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Sekarang sudah masuk? Tadi belum didengar perubahannya, sudah masuk apa belum? Sudah, ya? Oke. Mungkin lupa dibacakan. Jadi kemudian, mengenai alasan-alasan di dalam pokok permohonannya juga cukup jelas. Termasuk dasar-dasar pengujian konstitusionalitasnya tadi juga Saudara sampaikan. Dan terakhir, Petitum, perubahannya kecuali berkaitan dengan profesi. Saya ingin minta klarifikasi sedikit tentang masalah tindakan polisional yang dimaksudkan, apakah tindakan polisional itu, hanya berkenaan dengan Pimpinan KPK menjadi tersangka ataukah juga sebagai saksi dalam satu tindak pidana? Tolong dijelaskan.

29.

KUASA HUKUM PEMOHON: BUDI SETYANTO

8

Secara substansial, kita maksudkan adalah bagaimana tindakan polisional lebih pada tersangka saja, Yang Mulia. Ya. 30.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Tersangka. Persoalannya, tadi kan Saudara menyampaikan agar tidak ada hal yang diskriminatif, ya, terhadap Pimpinan KPK jika diperbandingkan dengan pimpinan-pimpinan lembaga negara lainnya, tadi beberapa disebutkan. Untuk informasi saja barangkali pengetahuan kita. Bahwa di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, setiap tindakan polisional terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi, itu haruslah didasarkan atas permintaan Jaksa Agung yang ditujukan kepada presiden untuk memberikan persetujuan. Dan di situ tidak dijelaskan apakah posisinya sebagai tersangka ataupun sebagai saksi, tapi adalah tindakan kepolisian secara menyeluruh, tentu termasuk pemahaman kita menjadi saksi. Nah, ini jangan sampai hal ini juga nanti terlupakan, makanya saya ingin klarifikasi. Sebab kalau Pimpinan KPK yang hanya terbatas lima orang, setiap saat dipanggil menjadi saksi di mana pun, ya, atas satu tindak pidana yang dilaporkan oleh masyarakat, ini kan juga memberikan pengaruh terhadap kinerja Pimpinan KPK, makanya perlu klarifikasi yang saya sampaikan tadi, ya. Walaupun KPK … Mahkamah Konstitusi pernah juga tindakan kepolisian disampaikan kepada HakimHakim Mahkamah Konstitusi, tapi pada saat itu karena memang Mahkamah Konstitusi ingin membantu KPK di dalam menuntaskan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pimpinan KPK, serta juga para Hakim Mahkamah Konstitusi berkeinginan untuk segera menyelesaikan agar wibawa Mahkamah Konstitusi segera dipulihkan pada waktu itu, tanpa prosedur itu pun, Hakim Mahkamah Konstitusi dengan sukarela. Jadi, ada kesukarelaan untuk memenuhi panggilan-panggilan seperti itu. Tetapi, normanya tidak demikian, makanya kita perlu klarifikasi. Tentu kita tidak ingin kalau pengujian undang-undang ini nanti ada lagi hal yang bersifat diskriminatif, kan begitu. Kami sekali lagi ingin penegasan. Silakan.

31.

KUASA HUKUM PEMOHON: BUDI SETYANTO Setelah kami mendengarkan saran dari Yang Mulia, nampaknya memang ini sangat akan kami perhatikan dan kami memang lebih … lebih safe itu … itu memang termasuk tindakan polisional dalam kaitan dengan kesaksian, Yang Mulia.

32.

KETUA: PATRIALIS AKBAR

9

Oke. 33.

KUASA HUKUM PEMOHON: BUDI SETYANTO Agar nantinya memang … tadinya kami memang fokusnya lebih pada tersangka, mengingat bahwa di dalam norma itu begitu dijadikan tersangka, maka langsung pemberhentian itu (…)

34.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Pemberhentian sementara.

35.

KUASA HUKUM PEMOHON: BUDI SETYANTO Sementara yang mau tidak mau akses untuk … apa … secara fungsional di KPK tidak bisa lagi begitu. Nah, tapi ini juga cukup pemikiran yang sangat bagus atau katakanlah sangat … sangat memang kontekstual dalam … dalam lembaga KPK, kami setuju dari Pemohon itu seperti itu, Yang Mulia. Jadi, seluruh tindakan polisional saya pikir lebih … lebih safe-nya itu ya.

36.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ini konkret ya.

37.

KUASA HUKUM PEMOHON: BUDI SETYANTO Konkret ya.

38.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ini kan juga nanti akan berkaitan dengan apabila perkara ini atau permohonan ini disetujui untuk ditindaklanjuti oleh RPH ke dalam sidang Pleno, tentu Saudara juga akan mempersiapkan para ahli yang berkaitan dengan itu.

39.

KUASA HUKUM PEMOHON: BUDI SETYANTO Benar, Yang Mulia.

40.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Jadi, komprehensif.

10

41.

KUASA HUKUM PEMOHON: BUDI SETYANTO

42.

Benar. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, jadi, enggak terpotong ya.

43.

KUASA HUKUM PEMOHON: BUDI SETYANTO Ya.

44.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Memang terapi dalam beberapa undang-undang kita pada lembaga-lembaga negara ini, berbeda-beda, ya. Padahal lembaga negara itu kan memang ada lembaga negara yang ditentukan oleh konstitusi, tapi kan juga tidak sedikit lembaga negara yang dibentuk dengan undang-undang, tapi levelnya semuanya kan adalah lembaga negara kan begitu ya. Oke, dari saya demikian, ada hal yang sangat strategis dan sangat penting di dalam persoalan tindakan polisional tadi. Silakan Pak Wahiduddin Adams. Cukup. Baik, kalau demikian, kalau sudah enggak ada, kita periksa dulu bukti-buktinya ya, yang disampaikan ya. Ini menurut laporan dari … apa namanya … dari Panitera, pada waktu permohonan awal, buktinya P-1 sampai P-23 ya, tapi sekarang buktinya hanya sampai … daftar buktinya maksudnya ada, hanya sampai P-19. Yang dipakai yang pertama apa yang perbaikan yang terakhir?

45.

KUASA HUKUM PEMOHON: BUDI SETYANTO Yang perbaikan, Yang Mulia.

46.

KETUA: PATRIALIS AKBAR P-1 sampai P-19?

47.

KUASA HUKUM PEMOHON: BUDI SETYANTO Sampai P-19. Karena setelah kita kemarin revisi, gitu, dengan adanya perbaikan permohonan, kita menganggap hanya yang 19 itu yang cukup relevan, gitu.

48.

KETUA: PATRIALIS AKBAR

11

Kira-kira masih ingat yang mana yang mau dibuang dari ... he eh. Atau (...) 49.

KUASA HUKUM PEMOHON: BUDI SETYANTO Kami memang sudah membuat daftar baru, Yang Mulia.

50.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik, nanti kita persandingkan saja, ya?

51.

KUASA HUKUM PEMOHON: BUDI SETYANTO Baik, baik.

52.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Jadi konkretnya adalah P-1 sampai dengan P-19. Namun, tidak menutup kemungkinan selama proses persidangan sampai sidang ditutup pada terakhir kali, masih diberikan kesempatan untuk menambah alat bukti yang memang di ... yang punya relevansi dengan permohonan ini, ya.

53.

KUASA HUKUM PEMOHON: BUDI SETYANTO Terima kasih.

54.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Tapi paling tidak, ini untuk kita mempelajari naskah awal yang akan kita laporkan ke RPH Hakim MK. Masih ada lagi yang dirasakan?

55.

KUASA HUKUM PEMOHON: BUDI SETYANTO Cukup, Yang Mulia.

56.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Cukup, ya. Kalau memang sudah cukup, enggak ada lagi, semuanya sudah dicatat dan kita rekam, ya, dalam Berita Acara khusus nanti. Dengan demikian, Saudara nanti mungkin menunggu dulu, akan kami laporkan ke Majelis secara lengkap, bagaimana dengan permohonan ini, jadi tinggal menunggu pemberitahuan, ya. Bisa

12

pemberitahuan ... bisa dilanjutkan atau bagaimana, nanti kita sampaikan secara tertulis. 57.

KUASA HUKUM PEMOHON: BUDI SETYANTO Baik, Yang Mulia.

58.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Cukup, ya. Dengan demikian, sidang pada hari ini kita tutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 14.07 WIB Jakarta, 20 April 2015 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

13