PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
SEKRETARIAT DAERAH Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Gorontalo
Kel. Botu. Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo Telp/Fax. (0435) 821277
KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 263 / 19 / VI /2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TINDAK LANJUT ATAS HASIL SENSUS BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014 GUBERNUR GORONTALO, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah, maka hasil sensus Barang Milik Daerah 2014 perlu ditindak lanjuti; b. bahwa dalam rangka memperoleh hasil tindak lanjut yang optimal, maka tindak lanjut tersebut perlu dilaksanakan oleh tim yang refresentatif; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Pembentukan Tim Tindak Lanjut Atas Hasil Sensus Barang Milik Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2014;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000
Nomor
258,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4060); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara
Tahun
2004
Nomor
126,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 4. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5. Peraturan
Pemerintah
Nomor
27
Tahun
2014
tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2014
Nomor
92,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
Tambahan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; Memperhatikan : Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah. MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: :
KEDUA
:
KETIGA
:
KEEMPAT
:
KELIMA
:
KEENAM
:
Pembentukan Tim Tindak Lanjut Atas Hasil Sensus Barang Milik Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini. Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut : a. mengumpulkan bukti pendukung awal dari SKPD terkait pada Pemerintah Provinsi Gorontalo; b. melaksanakan pendataan dilapangan terhadap objek tanah dan atau bangunan; c. melakukan penelusuran dokumen sebagai pendukung obyek tanah dan bangunan tersebut pada(kementerian terkait)maupun ke Badan Pertanahan Nasional; d. mengusulkan proses Penerbitan SK Pengguna; dan e. menyusun laporan hasil tindak lanjut ; Hasil Sensus Barang Milik Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini. Dalam melaksanakan tugas, Tim bertanggungjawab dan menyampaikan Laporan kepada Gubernur Gorontalo melalui Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DPA – SKPD Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2015, kegiatan Kebijakan dan Pengendalian Aset. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 29 JUNI 2015 a.n. GUBERNUR GORONTALO SEKRETARIS DAERAH, TTD Prof. Dr. Ir. Hj. WINARNI MONOARFA, MS PEMBINA UTAMA NIP. 196211211985032001
Tembusan :
1. Yth. Gubernur Gorontalo (sebagai laporan) 2. Yth. Inspektur Provinsi Gorontalo 3. Masing-masing yang bersangkutan
LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR : 263 / 19 / VI /2015 TANGGAL : 29 JUNI 2015 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TINDAK LANJUT ATAS HASIL SENSUS BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014 Penasehat
:
Prof. DR. Ir. Hj. WINARNI MONOARFA, MS Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
Penanggungjawab :
HUZAIRIN ROHAM, Ak Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo
Ketua
:
Sekretaris
:
IMRAN BAGU, SE, MM Kabid Aset pada DKAD Provinsi Gorontalo Danial Ibrahim SE, MM Sekretaris Dinas Keuangan dan Aset Daerah
Bendahara
:
MEILINDA SAPII, A.Md Unsur Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo
Koordinator
:
1. FIKRI TOWADI SE Kasie Penataan, Pengendalian dan Pelaporan Aset Area I 2. Edwin Hulopi SE Kasie Penataan, Pengendalian dan Pelaporan Aset Area II 3. Suprin J Abdullah SE,MH Kasie Perencanaan dan Evaluasi Aset
Anggota
:
1. Muhamad Galib Zulkarnaen, SE DKAD Prov. Gorontalo 2. Ruli Lasulika, SE, Msi DKAD Prov. Gorontalo 3. Sri Kesumawati SE DKAD Prov. Gorontalo 4. Nikmawati Pakaya Amd DKAD Prov. Gorontalo 5. Desi maliki DKAD Prov. Gorontalo 6. Melinda Safii Amd . 7. Syarifudin Ngiadi DKAD Prov. Gorontalo 8. Munawir Badu S.Kom 9. Jufriyanto Mointi
a.n. GUBERNUR GORONTALO SEKRETARIS DAERAH, TTD Prof. Dr. Ir. Hj. WINARNI MONOARFA, MS PEMBINA UTAMA NIP. 196211211985032001
LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR
: 263 / 19 / IV /2015
TANGGAL : 29 Juni 2015 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TINDAK LANJUT ATAS HASIL SENSUS BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014 No.
Nama Bangunan di Atas Tanah
Luas (m2)
Tahun Pengadaan
Alamat/Lokasi
SKPD
Keterangan
1
Tanah Bangunan Kantor KRPH
540
1994
Desa Lemito Kecamatan Lemito
Dinas Kehutanan dan Pertambangan
tidak ada bukti kepemilikan
2
Tanah Bangunan Kantor KRPH
682
1959
Kecamatan Paguat
Dinas Kehutanan dan Pertambangan
tidak ada bukti kepemilikan
3
Tanah Bangunan Kantor KRPH
1500
1954
Kecamatan Boliyohuto
Dinas Kehutanan dan Pertambangan
tidak ada bukti kepemilikan
4
Tanah Bangunan Kantor KRPH
2176
1954
Kecamatan Isimu
Dinas Kehutanan dan Pertambangan
tidak ada bukti kepemilikan
5
Tanah Bangunan Kantor KRPH
785
1954
Desa Buhu
Dinas Kehutanan dan Pertambangan
tidak ada bukti kepemilikan
6
Tanah Bangunan Kantor KRPH
978
1954
Kecamatan Tilamuta
Dinas Kehutanan dan Pertambangan
tidak ada bukti kepemilikan
7
Tanah Bangunan Kantor KRPH
588,92
1971
Kecamatan Telaga Biru
Dinas Kehutanan dan Pertambangan
tidak ada bukti kepemilikan
8
Tanah Bangunan Kantor KRPH
350
1994
Desa Tabongo
Dinas Kehutanan dan Pertambangan
tidak ada bukti kepemilikan
9
Tanah Bangunan Kantor KRPH
1628
1993
Desa Bulontio Timur
Dinas Kehutanan dan Pertambangan
tidak ada bukti kepemilikan
10
Tanah Bangunan Kantor KRPH
1670
1969
Desa Titidu Kwandang
Dinas Kehutanan dan Pertambangan
tidak ada bukti kepemilikan
Nama Bangunan di Atas Tanah
No.
Luas (m2)
Tahun Pengadaan
Alamat/Lokasi
SKPD
Keterangan
11
Tanah Bangunan Kantor KRPH
369,4
1993
Desa Kota Jin Atinggola
Dinas Kehutanan dan Pertambangan
tidak ada bukti kepemilikan
12
Tanah Bangunan Kantor KRPH
200
1994
Desa Talulobutu Kecamatan Tapa
Dinas Kehutanan dan Pertambangan
tidak ada bukti kepemilikan
13
Tanah Bangunan Kantor KRPH
479,2
1994
Desa Alale
Dinas Kehutanan dan Pertambangan
tidak ada bukti kepemilikan
14
Tanah Kantor Dinas Kehutanan & Lingk. Hidup
Desa Lamu Kecamatan Tilamuta
Dinas Kehutanan dan Pertambangan
tidak ada bukti kepemilikan
15
Kantor Eks PU di Ipilo
2672
Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur
Dinas PU
tidak ada bukti kepemilikan
16
Bangunan Kantor Dinas Pu
9943,77
Kelurahan Wongkaditi Kecamatan Kota Utara
Dinas PU
tidak ada bukti kepemilikan
17
Kantor KDP PU
4000
Desa Bundulia Utara Kecamatan Marisa
Dinas PU
tidak ada bukti kepemilikan
18
Kantor KDP PU
2100
Kecamatan Paguyaman
Dinas PU
tidak ada bukti kepemilikan
19
Kantor KDP PU
747,25
Kecamatan Lemito
Dinas PU
tidak ada bukti kepemilikan
20
Mess PU
Kecamatan Limboto Jl. G. Buliohuto
Dinas PU
tidak ada bukti kepemilikan
21
Kantor/Mess Pu
2205,5
Kelurahan Tapa Jl. Andalas
Dinas PU
tidak ada bukti kepemilikan
22
Kantor/Mess Pu
6816,82
Kecamatan Limboto Jl. Tilongkabila
Dinas PU
tidak ada bukti kepemilikan
23
Kantor/Mess Pu
9200
Kecamatan Marisa Jl. Trans Sulawesi
Dinas PU
tidak ada bukti kepemilikan
3210
No.
Nama Bangunan di Atas Tanah
Luas (m2)
Tahun Pengadaan
Alamat/Lokasi
SKPD
Keterangan
24
Kantor/Mess Pu
1221
Desa Taluduyunu Kecamatan Marisa
Dinas PU
tidak ada bukti kepemilikan
25
Kantor/Mess Pu
2500
Desa Bendungan Kecamatan Paguat
Dinas PU
tidak ada bukti kepemilikan
26
Kantor/Mess Pu
715
Kecamatan Paguat Jl. Trans Sulawesi
Dinas PU
tidak ada bukti kepemilikan
27
Kantor/Mess Pu
300
Desa Tuladuyunu Kecamatan Marisa
Dinas PU
tidak ada bukti kepemilikan
28
Kantor/Mess Pu
300
Desa Puo Kecamatan Marisa
Dinas PU
tidak ada bukti kepemilikan
29
Tanah Pendaratan Ampibi
Desa Iluta Kecamatan Batudaa
Dinas Perhubungan & Pariwisata
tidak ada bukti kepemilikan
30
Balai Kerja dan Aula
164
2003
Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo
Dinas Peternakan & Perkebunan
tidak ada bukti kepemilikan
31
Kandang Penggemukan Sapi
390
2003
Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo
Dinas Peternakan & Perkebunan
tidak ada bukti kepemilikan
a.n. GUBERNUR GORONTALO SEKRETARIS DAERAH, ttd Prof. Dr. Ir. Hj. WINARNI MONOARFA, MS PEMBINA UTAMA NIP. 196211211985032001
