2015)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

(Sesuai Peraturan Menkeu Nomor-168/PMK.05/2015)

Disampaikan dalam Rakornas Program Pamsimas 2015

STRUKTUR PENGATURAN BAB I

: KETENTUAN UMUM

BAB II

: RUANG LINGKUP

BAB III

: PENGALOKASIAN ANGGARAN

BAB IV

: PENYUSUNAN PEDOMAN UMUM, PETUNJUK TEKNIS, DAN PENETAPAN PENERIMA

BAB V

: PENYALURAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

BAB VI

: MONITORING DAN EVALUASI

BAB VII

: PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH MELALUI BANK/POS PENYALUR

BAB VIII

: KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB IX

: KETENTUAN PENUTUP

2

KETENTUAN UMUM dan RUANG LINGKUP Definisi : Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah

Ruang Lingkup :

Mengatur mengenai pengalokasian, pencairan, penyaluran dan pertanggungjawaban Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersumber dari APBN

3

BENTUK BANTUAN PEMERINTAH 1

Pemberian Penghargaan

2

Beasiswa

3

Tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya

4

Bantuan operasional

5

Bantuan sarana/prasarana;

6

Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan

7

Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA

4

PENGALOKASIAN ANGGARAN Pengalokasian dana Bantuan Pemerintah 1. Pemberian Penghargaan; 2. Beasiswa; dan 3. Bantuan Operasional.

Kelompok Akun Belanja Barang Non Operasional

Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Lainnya

Kelompok Akun Pegawai Non PNS

1. Bantuan Sarana/Prasarana 2. Bantuan Rehabilitasi/Pembangunan Gedung/Bangunan.

Kelompok Akun Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda

Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA

Kelompok Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda

Belanja

5

PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS

Dalam rangka penyaluran Bantuan Pemerintah : a. Pengguna Anggaran menyusun pedoman Umum; b. Berdasarkan Pedoman Umum, KPA menyusun Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah

Petunjuk Teknis sekurang-kurangnya memuat : 1. Dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah; 2. Tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah; 3. Pemberi Bantuan Pemerintah; 4. Persyaratan penerima Bantuan Pemerintah; 5. Bentuk Bantuan Pemerintah; 6. Alokasi anggaran dan rincian jumlah Bantuan Pemerintah; 7. Tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah; 8. Penyaluran dana Bantuan Pemerintah; 9. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah; 10. Ketentuan perpajakan; dan 11. Sanksi 6

PENETAPAN PENERIMA

PPK melakukan seleksi penerima Bantuan Pemerintah kriteria/persyaratan yang telah ditetapkan di dalam Petunjuk Teknis

berdasarkan

Berdasarkan hasil seleksi tsb, PPK menetapkan Surat Keputusan penerima bantuan pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar pemberian bantuan Surat Keputusan, paling sedikit memuat: a. Identitas penerima bantuan; b. Jumlah barang dan/atau nilai uang; c. Nomor rekening penerima bantuan untuk Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang.

7

PEMBERIAN PENGHARGAAN Dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA Pembayaran Langsung dari rekening Kas Negara Uang

Pemberian Penghargaan

Pembayaran dari Bendahara Pengeluaran melalui UP

Barang dan/atau

Pengadaan Barang/Jasa

Jasa

Pengadaan Barang/Jasa

P E N E R I M A

Penyaluran dana bantuan penghargaan dalam bentuk barang dilaksanakan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening Penyedia Barang melalui mekanisme LS 8

BEASISWA Dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA Beasiswa diberikan kepada penerima beasiswa yang bukan Pegawai Negeri Sipil untuk pendidikan di dalam negeri atau di luar negeri

Beasiswa

Uang

Pembayaran Langsung

Penerima untuk : 1. biaya hidup 2. biaya buku/diktat 3. biaya penelitian Penyelenggara Pendidikan: 1. uang pendidikan/kuliah 2. biaya lain

Dalam hal pembayaran secara langsung kepada penyelenggara pendidikan tidak dapat dilakukan, pembayaran uang pendidikan/ kuliah dan biaya lainnya dapat dibayarkan ke rekening penerima beasiswa. Dalam hal tidak dapat dilakukan mekanisme LS, pembayaran beasiswa dapat menggunakan mekanisme UP. 9

TUNJANGAN PROFESI GURU DAN TUNJANGAN LAINNYA Dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA Tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya diberikan secara periodik kepada guru atau penerima tunjangan lainnya yang bukan Pegawai Negeri Sipil

Tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya

Uang

Pembayaran Langsung

Penerima

10

BANTUAN OPERASIONAL Bantuan operasional diberikan kepada Kelompok Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan, dan Lembaga Kesehatan. Lembaga Pemerintah maupun Non Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA Pencairan bantuan operasional dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara PPK dengan penerima bantuan operasional yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan, perjanjian kerjasama minimal memuat : 1. hak dan kewajiban kedua belah pihak; 2. jumlah bantuan operasional yang diberikan; 3. tata cara dan syarat penyaluran; 4. pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menggunakan bantuan operasional sesuai rencana yang telah disepakati; 5. pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara; 6. sanksi; 7. penyampaian laporan penggunaan dana secara berkala kepada PPK; dan 8. penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran 11

BANTUAN OPERASIONAL Pencairan dana bantuan operasional dilakukan melalui mekanisme : 1. Pembayaran Langsung (LS); atau 2. Mekanisme Uang Persediaan.

PEMBAYARAN LANGSUNG 1. Pencairan dana bantuan operasional dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap; 2. Penentuan pencairan dana bantuan operasional secara sekaligus atau bertahap ditetapkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan; 3. Ketentuan bertahap : a. Tahap I sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan dana setelah perjanjian kerja sama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK; b. Tahap II sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan dana, apabila dana pada Tahap I telah dipergunakan sekurang-kurangnya sebesar 80%; c. Tahap III sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan, apabila jumlah dana pada Tahap I dan Tahap II telah dipergunakan sekurang-kurangnya sebesar 80%; d. Tahap IV sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan dana, apabila jumlah dana pada Tahap I sampai dengan Tahap III telah dipergunakan sekurang-kurangnya sebesar 80% 12

BANTUAN OPERASIONAL MEKANISME PENCAIRAN PEMBAYARAN LANGSUNG Penerima Bantuan

PPK

1. Pembayaran sekaligus atau Tahap I dilampiri: a. Rencana pengeluaran dana bantuan operasional yang akan dicairkan secara sekaligus atau bertahap; b. Perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; c. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) 2. Pembayaran Tahap II sampai dengan Tahap IV dilampiri: a. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; b. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap sebelumnya; c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas kebenaran belanja yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya.

PP-SPM

Slide berikutnya

13

BANTUAN OPERASIONAL MEKANISME PENCAIRAN PEMBAYARAN LANGSUNG 1. 2. 3. 4. 5.

PPK melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan penerima bantuan operasional sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah; PPK menandatangani perjanjian kerja sama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan SPP untuk pencairan secara sekaligus atau untuk pencairan Tahap I setelah pengujian telah sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah; PPK mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan SPP untuk pencairan Tahap II sampai dengan Tahap IV setelah pengujian telah sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah; Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada penerima bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan SPP disampaikan kepada PP-SPM dengan mekanisme sebagai berikut: a. Pembayaran secara sekaligus atau Tahap I dilampiri: 1) Rencana Pengeluaran dana bantuan operasional yang akan ditarik sekaligus atau bertahap; 2) Perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK; 3) Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan oleh PPK; 4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). b. Pembayaran Tahap II sampai dengan Tahap IV dilampiri: 1)Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan oleh PPK; 2)Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap sebelumnya; 3)Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas kebenaran belanja yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. 14

BANTUAN OPERASIONAL LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA BANTUAN KEPADA PPK

Penerima Bantuan Pemerintah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerja sama setelah pekerjaan selesai atau pada akhir Tahun Anggaran, dengan dilampiri: 1. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana; 2. Surat Pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan; 3. Surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; 4. Bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara dalam hal terdapat sisa dana

15

BANTUAN OPERASIONAL MEKANISME PENCAIRAN MELALUI MEKANISME UANG PERSEDIAAN PPK

PP-SPM

Membuat SPP berdasarkan SK penetapan penerima bantuan

Pimpinan Lembaga Mengajukan permintaan dana kepada KPA

1

Mengajukan UP/TUP pembayaran operasional

SPM untuk bantuan

KPPN menerbitkan SP2D UP/TUP

6 PPK 5

7 8

3

2

KPA 4

Bendahara Pengeluaran

KPPN

SPBy

Menguji permohonan dari Pimpinan Lembaga

Mentransfer dana

Pimpinan Lembaga mempertanggungjawabkan belanja kepada BP/BPP beserta bukti pengeluaran untuk keperluan revolving 16

BANTUAN SARANA/PRASARANA Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana/prasarana diberikan kepada Kelompok Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan, dan Lembaga Kesehatan. Lembaga Pemerintah maupun Non Pemerintah Pemberian bantuan sarana/prasarana kepada penerima Bantuan Pemerintah dapat diberikan dalam bentuk : 1. Barang; atau 2. Uang Dalam bentuk Barang PPK

1

Penyedia Barang

1. Pengadaan barang berpedoman pada Peraturan Perundangundangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 2. PPK melakukan kontrak dengan penyedia barang

2

Penerima Bantuan

Penyedia Barang dapat menyampaikan barang langsung kepada Penerima atau PPK yang menyampaikan kepada Penerima.

Penyaluran dana bantuan sarana/prasarana dalam bentuk barang dilaksanakan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening Penyedia Barang melalui mekanisme LS 17

BANTUAN SARANA/PRASARANA Dalam bentuk Uang Diberikan dengan ketentuan : 1. Barang bantuan dapat diproduksi dan/atau dihasilkan oleh penerima bantuan; atau 2. Nilai per jenis barang bantuan di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dapat dilaksanakan oleh penerima bantuan. Pencairan bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara PPK dengan penerima bantuan sarana/prasarana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan. Perjanjian Kerjasama minimal memuat : 1. hak dan kewajiban kedua belah pihak; 2. jumlah dan nilai barang yang akan dihasilkan/dibeli; 3. jenis dan spesifikasi barang yang akan dihasilkan/dibeli; 4. jangka waktu penyelesaian pekerjaan; 5. tata cara dan syarat penyaluran; 6. pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menghasilkan/membeli barang sesuai dengan jenis dan spesifikasi; 7. pengadaan akan dilakukan secara transparan dan akuntabel; 8. pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara; 9. sanksi; 10. penyampaian laporan penggunaan dana secara berkala kepada PPK; dan 11. penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran 18

BANTUAN SARANA/PRASARANA MEKANISME PENCAIRAN PEMBAYARAN LANGSUNG DALAM BENTUK UANG UNTUK BARANG YANG DIHASILKAN/DIPRODUKSI SENDIRI Pencairan Pencairan dana bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1. Tahap I sebesar 70% dari keseluruhan dana bantuan sarana/prasarana setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK; 2. Tahap II sebesar 30% dari keseluruhan dana bantuan sarana/prasarana, apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 50%. Penerima Bantuan 1.

2.

PPK

Pengajukan permohonan pembayaran Tahap I dengan dilampiri: a. perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan sarana/prasarana; b. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan sarana/prasarana. Pengajukan permohonan pembayaran Tahap II dengan dilampiri: a. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; b. laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan penerima bantuan sarana/prasarana.

PP-SPM

Slide berikutnya

19

BANTUAN SARANA/PRASARANA MEKANISME PENCAIRAN PEMBAYARAN LANGSUNG DALAM BENTUK UANG UNTUK BARANG YANG DIHASILKAN/DIPRODUKSI SENDIRI 1. PPK melakukan pengujian permohonan pembayaran Tahap I dan Tahap II sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah 2. PPK menandatangani perjanjian kerja sama dan mengesahkan bukti penerimaan uang untuk pembayaran Tahap I serta menerbitkan SPP setelah pengujian telah sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah 3. PPK mengesahkan bukti penerimaan uang untuk pembayaran Tahap II serta menerbitkan SPP setelah pengujian telah sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah. 4. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada penerima bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan 5. SPP disampaikan kepada PP-SPM dengan mekanisme sebagai berikut: a. Pembayaran Tahap I dilampiri: 1) Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK; 2) Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan oleh PPK. b. Pembayaran Tahap II dilampiri: 1) Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan oleh PPK; 2) Laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan penerima bantuan. 20

BANTUAN SARANA/PRASARANA MEKANISME PENCAIRAN PEMBAYARAN LANGSUNG DALAM BENTUK UANG UNTUK BARANG DENGAN NILAI PER JENIS BARANG BANTUAN DI BAWAH RP50.000.000,00 YANG DAPAT DILAKSANAKAN OLEH PENERIMA BANTUAN Penerima Bantuan

Penerima bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang mengajukan permohonan pencairan dana kepada PPK dengan dilampiri: 1. perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; dan 2. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan

PPK

PP-SPM

Slide berikutnya

21

BANTUAN SARANA/PRASARANA MEKANISME PENCAIRAN PEMBAYARAN LANGSUNG DALAM BENTUK UANG UNTUK BARANG DENGAN NILAI PER JENIS BARANG BANTUAN DI BAWAH RP50.000.000,00 YANG DAPAT DILAKSANAKAN OLEH PENERIMA BANTUAN

1. PPK melakukan pengujian permohonan yang diajukan penerima bantuan sesuai Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah 2. PPK menandatangani perjanjian kerja sama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan SPP setelah pengujian telah sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah 3. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada penerima bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan 4. SPP disampaikan kepada PP-SPM dengan dilampiri: a. perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK; b. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan oleh PPK.

22

BANTUAN SARANA/PRASARANA Penerima dana bantuan sarana dan prasarana dalam bentuk uang, harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran dengan dilampiri: a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi; b. Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan penerima bantuan; c. foto/film barang yang dihasilkan/dibeli; d. daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana; e. surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan f. bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan. PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban dari Penerima Bantuan dan selanjutnya mengesahkan Berita Acara Serah Terima apabila telah sesuai dengan perjanjian kerjasama.

23

BANTUAN REHABILITASI DAN/ATAU PEMBANGUNAN GEDUNG/BANGUNAN Bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan Lembaga Pemerintah atau lembaga Nonpemerintah.

diberikan kepada

Bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan Gedung/ Bangunan dapat diberikan dalam bentuk : 1. Uang; atau 2. Barang

Pemberian bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan kepada lembaga dilakukan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.

24

BANTUAN REHABILITASI DAN/ATAU PEMBANGUNAN GEDUNG/BANGUNAN Mekanisme Penyaluran dalam bentuk Barang

PPK

Penyedia Barang 1

1. Pengadaan barang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 2. PPK melakukan kontrak dengan penyedia barang

Penerima Bantuan 2


Penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan dalam bentuk barang dilaksanakan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening Penyedia Barang melalui mekanisme LS.

25

BANTUAN REHABILITASI DAN/ATAU PEMBANGUNAN GEDUNG/BANGUNAN Dalam bentuk Uang Bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan dapat dilaksanakan sendiri oleh penerima Bantuan Pemerintah, bantuan dapat diberikan dalam bentuk uang. Bantuan dalam bentuk uang hanya dapat diberikan kepada lembaga penerima Bantuan Pemerintah yang telah mempunyai unit pengelola keuangan dan kegiatan. Unit pengelola keuangan dan kegiatan sekurang-kurangnya terdiri dari orang yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk menguji tagihan, memerintahkan pembayaran dan melaksanakan pembayaran dan tidak saling rangkap. Penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan dilaksanakan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening unit pengelola keuangan dan kegiatan pada lembaga melalui mekanisme LS.

26

BANTUAN REHABILITASI DAN/ATAU PEMBANGUNAN GEDUNG/BANGUNAN Dalam bentuk Uang Pencairan dana bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan dalam bentuk uang dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama antara PPK dengan unit pengelola keuangan dan kegiatan pada lembaga penerima bantuan. Perjanjian kerjasama, paling sedikit memuat: a. hak dan kewajiban kedua belah pihak; b. jumlah dan nilai rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan; c. jenis dan spesifikasi rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan; d. jangka waktu penyelesaian pekerjaan; e. tata cara dan syarat penyaluran dana; f. pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jenis dan spesifikasi yang telah ditetapkan; g. pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara; h. sanksi; i. penyampaian laporan penyelesaian pekerjaan secara berkala kepada PPK; dan j. penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran. Pencairan dana bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. Tahap I sebesar 70% dari keseluruhan dana bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK; b. Tahap II sebesar 30% dari keseluruhan dana bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan , apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 50%. 27

BANTUAN REHABILITASI DAN/ATAU PEMBANGUNAN GEDUNG/BANGUNAN Mekanisme pencairan pembayaran dalam bentuk Uang

Penerima Bantuan

PPK

1.

Pimpinan lembaga penerima bantuan mengajukan permohonan pencairan Tahap I dengan dilampiri: a. perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; b. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan.

2.

Pimpinan lembaga penerima bantuan mengajukan permohonan pencairan Tahap II dengan dilampiri: a. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; b. laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan penerima bantuan.

PP-SPM

Slide berikutnya

28

BANTUAN REHABILITASI DAN/ATAU PEMBANGUNAN GEDUNG/BANGUNAN Mekanisme pencairan pembayaran dalam bentuk Uang PPK melakukan pengujian permohonan sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah. PPK menandatangani perjanjian kerja sama dan mengesahkan bukti penerimaan uang untuk pembayaran Tahap I serta menerbitkan SPP setelah pengujian telah sesuai dengan Petunjuk Teknis. PPK mengesahkan bukti penerimaan uang untuk pembayaran Tahap II serta menerbitkan SPP setelah pengujian telah sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada penerima bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan. SPP disampaikan kepada PP-SPM dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Pembayaran Tahap I dilampiri: a. perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK; b. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan oleh PPK. 2. Pembayaran Tahap II dilampiri: a. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK; b. laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan penerima bantuan. 29

BANTUAN REHABILITASI DAN/ATAU PEMBANGUNAN GEDUNG/BANGUNAN Penerima dana bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai dengan dilampiri: a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi; b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan penerima bantuan; c. Foto/film pekerjaan yang telah diselesaikan; d. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana; e. Surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan f. Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban, PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban. PPK mengesahkan Berita Acara Serah Terima setelah hasil verifikasi telah sesuai dengan perjanjian kerjasama.

30

BANTUAN LAINNYA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK BANTUAN PEMERINTAH YANG DITETAPKAN OLEH PENGGUNA ANGGARAN

Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA adalah bantuan dalam bentuk uang atau barang dan/atau jasa yang tidak termasuk dalam Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA diberikan kepada: 1. Perseorangan; 2. Kelompok Masyarakat; 3. Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah. Pemberian bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA kepada penerima dilakukan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA. Pemberian bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA kepada penerima bantuan dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang dan/atau jasa. KPA menetapkan bantuan dalam bentuk uang atau barang dan/atau jasa dengan memperhatikan sifat dan karakteristik bantuan 31


Mekanisme Penyaluran dalam bentuk Barang

PPK

Penyedia Barang 1

1. Pengadaan barang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 2. PPK melakukan kontrak dengan penyedia barang

Penerima Bantuan 2


Penyaluran dana bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA dalam bentuk barang dilaksanakan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening Penyedia Barang melalui mekanisme LS 32


Bantuan dalam bentuk uang Pencairan bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA dalam bentuk uang dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap. Penentuan pencairan secara sekaligus atau bertahap ditetapkan oleh Kuasa PA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan. Pencairan dana bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA dalam bentuk uang yang diberikan kepada perseorangan dilaksanakan secara sekaligus berdasarkan Surat Keputusan. Pencairan dana bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang diberikan kepada Kelompok Masyarakat dan Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah dapat dilakukan sekaligus atau bertahap berdasarkan Surat Keputusan dan perjanjian kerjasama antara penerima bantuan dengan PPK. Perjanjian kerjasama paling sedikit memuat: a. hak dan kewajiban kedua belah pihak; b. jumlah bantuan yang diberikan; c. tata cara dan syarat penyaluran; d. pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menggunakan bantuan sesuai rencana yang telah disepakati; e. pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara; f. sanksi; g. penyampaian laporan penggunaan dana secara berkala kepada PPK; dan h. penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran. 33


Mekanisme pencairan pembayaran dalam bentuk Uang

Penerima Bantuan

PPK

1.

Pimpinan lembaga penerima bantuan mengajukan permohonan pencairan Tahap I dengan dilampiri: a. perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; b. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan.

2.

Pimpinan lembaga penerima bantuan mengajukan permohonan pencairan Tahap II dengan dilampiri: a. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; b. laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan penerima bantuan.

PP-SPM

Slide berikutnya

34


Mekanisme pencairan pembayaran dalam bentuk Uang PPK melakukan pengujian permohonan pembayaran sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan SPP setelah pengujian telah sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis, PPK menyampaikan informasi kepada penerima bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan. SPP untuk pembayaran secara sekaligus atau tahap pertama disampaikan kepada PP-SPM dengan dilampiri: a. perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK; b. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan oleh PPK. SPP untuk pembayaran tahap kedua dan seterusnya disampaikan kepada PP-SPM dengan dilampiri: a. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan oleh PPK; b. laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan penerima Bantuan Pemerintah.

35


Kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah penerima bantuan dalam bentuk uang harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran dengan dilampiri: a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi; b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan penerima bantuan; c. Foto/film pekerjaan yang telah diselesaikan; d. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana; e. Surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan f. Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban, PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban. PPK mengesahkan Berita Acara Serah Terima setelah hasil verifikasi telah sesuai dengan perjanjian kerjasama.

36

MONITORING DAN EVALUASI KPA bertanggung jawab atas: a. pencapaian target kinerja pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah; b. transparansi pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah; dan c. akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah. Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah, KPA melaksanakan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi antara lain melakukan pengawasan terhadap: a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan terkait lainnya; b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi KPA mengambil langkah-langkah tindak lanjut untuk perbaikan penyaluran Bantuan Pemerintah.

37

BANK/POS PENYALUR Dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang yang dilakukan dengan mekanisme LS, pencairannya dapat dilakukan melalui Bank/Pos Penyalur. Pencairan melalui Bank/Pos Penyalur dilakukan dalam hal jumlah penerima Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang pada satu DIPA lebih dari 100 (seratus) penerima bantuan. Hal-hal mengenai tatacara penunjukan dan prosedur Bank/Penyalur sebagaimana tatacara penunjukan dan prosedur Bank/Penyalur pada Belanja Bantuan Sosial Pencairan dana Bantuan Pemerintah melalui Bank/Pos Penyalur, PPK mengajukan SPP Bantuan Pemerintah kepada PP-SPM yang dilampiri dengan Naskah kontrak/perjanjian kerjasama penyaluran Bantuan Pemerintah antara PPK dan Bank/Pos Penyalur. Bank/Pos Penyalur menyampaikan laporan penyaluran dana Bantuan Pemerintah kepada PPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa penyaluran dana Bantuan Pemerintah melalui rekening penerima Bantuan Pemerintah. PPK memerintahkan bank/pos penyalur untuk membekukan sementara rekening penerima dana Bantuan Pemerintah jika terdapat rekening penerima dana Bantuan Pemerintah yang tidak terdapat transaksi/tidak dipergunakan. 38

BANK/POS PENYALUR PPK melakukan penelitian terhadap laporan Bank/Pos Penyalur paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterima laporan dari Bank/Pos Penyalur Berdasarkan hasil penelitian, PPK segera memerintahkan Bank/Pos Penyalur untuk menyetorkan dana Bantuan Pemerintah yang berdasarkan hasil penelitian belum tersalurkan sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam kontrak/perjanjian kerja sama PPK menyampaikan surat perintah penyetoran paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak selesainya penelitian Atas dasar surat perintah penyetoran dari PPK, Bank/Pos Penyalur melakukan penyetoran dana Bantuan Pemerintah ke Kas Negara dan Penyetorannya dilakukan pada tahun anggaran berjalan Setoran dana Bantuan Pemerintah dibukukan sebagai pengembalian belanja sebesar nilai setoran dana Bantuan Pemerintah pada fungsi, subfungsi, program, kegiatan, output, dan jenis belanja yang sama. Menambah sisa alokasi pagu Bantuan Pemerintah Dalam hal penyetoran dana Bantuan Pemerintah tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, penyetoran dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. Penyetoran dana Bantuan Pemerintah dan bunga/jasa giro yang timbul dalam rangka kegiatan penyaluran dana Bantuan Pemerintah, surat setorannya dibuat secara terpisah. Tata cara penyetoran dana Bantuan Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur sistem penerimaan negara secara elektronik. Untuk keperluan penyusunan laporan pertanggungjawaban, penyetoran sisa dana Bantuan Pemerintah, dilampiri dengan daftar penerima Bantuan Pemerintah. 39

BANK/POS PENYALUR Bank/Pos Penyalur menyampaikan laporan kepada PPK atas dana Bantuan Pemerintah yang telah disetor ke Kas Negara. Pembayaran kembali atas setoran dana yang tidak tersalurkan dilakukan pada tahun anggaran berjalan. Pembayaran kembali atas setoran dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penerima Bantuan Pemerintah yang baru. Penerima Bantuan Pemerintah yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Surat Keputusan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.

40

TATA CARA PENERBITAN SPP, SPM DAN SP2D

Tata cara penerbitan SPP, SPM, dan SP2D berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

41

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH

42

2015)

Recommend Documents